BANTEN POS

Kategori: KESEHATAN

  • Dompet Dhuafa Bersama Pemkot Serang Bahas Sinergi Menuju Kota Serang ODF dan Bebas Stunting

    Dompet Dhuafa Bersama Pemkot Serang Bahas Sinergi Menuju Kota Serang ODF dan Bebas Stunting

    SERANG, BANPOS – Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompet Dhuafa Banten gelar FGD (Focus Group Discussion) membahas sinergi menuju Kota Serang ODF (Open Defecation Free) dan bebas stunting di Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten pada hari Selasa, 18 Januari 2021.

    FGD kali ini dihadiri oleh dr. Yeni Purnamasari, MKM selaku General Manager Divisi Kesehatan Dompet Dhuafa, H. Syafrudin, S.Sos, M.Si Walikota Serang, Asisten Daerah 3 Kota serang, Dr. dr. Hj. Atik Pramuji Astuti, MARS Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Kabid kesmas Dinkes Kota Serang. Selain itu hadir juga sejumlah peserta dari Bappeda Kota Serang, Dinas Perkim Kota Serang, BKKBN kota Serang, pimpinan Cabang Dompet Dhuafa Banten, Kepala LKC Pusat, Puskesmas Curug dan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kecamatan Curug, Kelurahan Cipocok Jaya, Kelurahan Sukajaya, Forum Kota Sehat Serang dan STBM Lentera Sanitasi

    Dalam sambutannya dr. Yeni Purnamasari menjelaskan LKC merupakan salah satu pilar dari program kesehatan yang sudah tersebar di 12 provinsi di seluruh Indonesia.

    “Pada program kesehatan, Dompet Dhuafa berkomitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan kesehatan melalui beberapa prioritas program, termasuk akses layanan kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat dengan program prioritas kawasan sehat dimana salah satu indikator nya adalah peningkatan status kesehatan Ibu dan Anak, pencegahan stunting, akses sanitasi dg pilar stop Buang Air Besar Sembarangan ( stop BABS) dan indikator lain yang sejalan dengan prioritas program pemerintah baik pusat maupun daerah. Salah satunya di kota Serang, untuk mendukung upaya kota serang sehat,” kata Yeni.

    Sementara itu, Syafrudin dalam sambutannya mengungkapkan gerakan ODF dan stunting ini harus menjadi perhatian bagi semua pihak, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Serang.

    “Atas nama pemerintah Kota Serang mengapresiasi dengan hadirnya Dompet Dhuafa di tengah-tengah masyarakat dalam upaya percepatan ODF dan pencegahan stunting yg menjadi prioritas program pemerintah kota serang dan berharap dapat bekerjasama dengan lintas sektor untuk tercapainya indikator yg di harapkan bersama” ungkap Syafrudin.

    Diskusi FGD selanjutnya dibuka dengan pemaparan oleh Atik Pramuji yang bertindak sebagai keynote speaker hari ini. Dalam paparannya, Atik menerangkan peran semua sektor menjadi hal penting untuk percepatan target pemerintah khususnya pencegahan dan penurunan stunting yg erat kaitannya dengan akses sanitasi yang layak di masyarakat.

    “Keterlibatan semua sektor sangat penting, karena akan berperan satu sama lain, karena bukan sektor kesehatan saja yang harus diperhatikan atau intervensi gizi spesifik saja, tetapi intervensi gizi sensitif yg terkait dengan kerjasama lintas sektor termasuk bidang pemukiman, pendidikan, pemerintah desa dan komponen masyarakat juga memiliki peranan penting,” tutur Atik.

    Untuk data ODF Di kota serang, dari 67 kelurahan, baru 10 keluhan yg sudah terverifikasi ODF selebihnya belum ODF. Data stunting di kota serang sdh menurun dari 28 % menjadi 23 % dan masih perlu ditingkatkan sampai mencapai target pemerintah tahun 2024 sebesar 14 %. Indikator ODF menjadi salah satu parameter penilaian kota sehat.

    Pada kesempatan ini, Danan Panggih Wisastra selaku Kepala LKC-Dompet Dhuafa Banten memaparkan sejumlah data terkait program LKC Dompet Dhuafa Banten yang berlangsung selama tahun 2018-2019 yang fokus pada program sanitasi serta capaian program kawasan sehat dan kawasan cekal corona dengan 7 indikator kesehatan tahun 2020-2021.

    Diskusi berjalan interaktif dan menghasilkan kesepakatan tindak lanjut untuk menjadi bahan masukan dalam penyusunan RAD (Rencana Aksi Daerah) Kota Serang, rencana prioritas percepatan ODF dan penurunan angka stunting serta kolaborasi bersama seluruh stakeholder dan OPD di kota Serang.(MUF)

  • Kapolda Banten Tinjau Vaksinasi Massal di Cikeusal

    Kapolda Banten Tinjau Vaksinasi Massal di Cikeusal

    SERANG, BANPOS – Sejumlah masyarakat di Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang berduyun-duyun datang ke Kantor Kecamatan, Selasa (11/1). Kedatangan masyarakat tersebut untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19, yang digelar oleh Polres Serang.

    Pemandangan tersebut membuat Kapolda Banten, Irjen Pol Rudy Heriyanto, terlihat puas. Ia mengatakan, vaksinasi massal itu dilakukan serentak, digelar Polres Serang di Kantor Camat Cikeusal, bertujuan untuk mempercepat target vaksinasi menuju herd immunity nasional di Kabupaten Serang.

    “Terimakasih atas pelaksanaan vaksinasi Covid-19 serentak di Serang saat ini, diadakan serentak di seluruh Polda untuk akselerasi vaksinasi terutama terhadap warga lansia, pelajar, santri dan remaja,” ujar Rudy, disela-sela kunjungan meninjau vaksinasi.

    Dalam kunjungannya, Kapolda Banten Irjen Pol Rudy Heriyanto, didampingi Pejabat Utama Polda Banten dan disambut Wakil Bupati Serang, Panji Tirtayasa, Kapolres Serang, AKBP Yudha Satria serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, Agus Sukmayadi.

    “Saya melihat masyarakat dan pelajar antusias untuk divaksin hari ini, meskipun cuaca hujan, namun tidak menyurutkan animo masyarakat,” katanya.

    Sementara itu, Kapolres Serang, AKBP Yudha Satria mengungkapkan, dalam kegiatan vaksinasi massal serentak ini, pihaknya menyiapkan sebanyak 1.000 vaksin jenis moderna dan sinovac, untuk dosis pertama maupun dosis kedua.

    “Untuk kelancaran vaksinasi, kita didukung 15 tim vaksinator dari Polres Serang dan Dinas Kesehatan Kabupaten Serang,” ujarnya.

    Yudha mengatakan, pada kegiatan vaksinasi itu, Kapolda Banten berkesempatan memberikan sejumlah paket sembako.

    “Selain vaksinasi, kami juga memberikan paket sembako kepada masyarakat peserta vaksinasi serta yang terdampak pandemi Covid-19,” tuturnya.

    Kapolres berharap, dengan dilaksanakannya program Vaksinasi Covid-19 serentak terhadap lansia, pelajar sekolah, santri dan remaja ini, dapat mencegah penyebaran pandemi Covid-19 dan mereduksi fatalitas dampak Covid-19.

    “Vaksinasi Covid-19 serentak ini, kami berharap tidak muncul peningkatan angka konfirmasi Covid-19 dan mereduksi fatalitas Covid-19,” tandasnya.

    Di tempat yang sama, Wakil Bupati Serang, Pandji Tirtayasa mengaku senang dan sangat terbantu dengan program vaksinasi massal Covid-19, yang diinisiasi Kapolda Banten dan Kapolres Serang.

    “Saya sangat bersyukur sekali sebagai tim Satgas penanggulangan Covid-19 tingkat Kabupaten Serang, berkat support bantuan terutama dari jajaran kepolisian progres capaian vaksinasi secara umum di Kabupaten Serang terus meningkat,” ungkap Pandji.

    Usai meninjau pelaksanaan vaksinasi dan memberikan paket sembako kepada warga, Kapolda Banten langsung mengikuti zoom meeting vaksinasi Covid-19 serentak yang dipimpin langsung oleh Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (MUF)

  • Tokoh Agama Diterjunkan Lawan Omicron

    Tokoh Agama Diterjunkan Lawan Omicron

    SERANG, BANPOS- Pemkot Serang mulai mewaspadai keberadaan varian baru Covid-19 Omicron. Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan varian baru tersebut, termasuk dengan menggandeng tokoh agama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI).

    Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa untuk mencegah terjadinya penularan varian baru Covid-19 Omicron, Pemkot Serang menggandeng berbagai pihak. Salah satunya MUI Kota Serang.

    “Makanya kami berharap, di samping MUI membahas kaitannya dengan menghadapi malam tahun baru, harapannya MUI juga melakukan antisipasi adanya Omicron yang sudah masuk ke Indonesia kurang lebih 45 orang,” ujarnya, Kamis (30/12).

    Menurutnya, meskipun Omicron masih belum terdeteksi di Kota Serang, namun langkah antisipasi harus dilakukan. Upaya terbaik untuk mencegah penularan Omicron menurutnya dengan lebih menggencarkan vaksinasi ke masyarakat.

    “Di Kota Serang memang masih nol kasusnya, tapi antisipasi harus dilakukan. Termasuk itu juga harus dilakukan oleh MUI, menggencarkan vaksinasi ke masyarakat,” katanya.

    Syafrudin mengatakan, vaksinasi berdasarkan rapat koordinasi bersama dengan pusat, diklaim mampu mencegah penularan Covid-19 varian Omicron. Meskipun terpapar, gejala yang timbul pun hanya gejala ringan.

    “Berdasarkan rapat kemarin, kalau yang sudah divaksin itu bisa terhindar. Kalaupun terkena, hanya gejala ringan saja. Alhamdulillah saat ini capaian vaksin di Kota Serang sudah tinggi,” ucapnya.

    Ketua MUI Kota Serang, KH Mahmudi, mengatakan bahwa pihaknya siap untuk bersinergi dengan Pemkot Serang, guna mengantisipasi terjadinya penularan Covid-19 varian Omicron.

    “Sebetulnya itu menjadi tantangan nomor satu, walaupun Covid-19 saat ini dianggap sudah level 2, tapi kita juga harus hati-hati. Kita harus mencegah ada Covid-19 Omicron, ini harus diantisipasi,” ujarnya.

    Mahmudi mengatakan, MUI Kota Serang akan melakukan edukasi kepada masyarakat, terkait dengan harusnya mengikuti protokol kesehatan guna menjaga diri dari wabah, termasuk pentingnya mengikuti vaksinasi.

    “Kita juga memberikan edukasi pencegahan 5M, dengan kita menggunakan masker, tetap mengikuti prokes, sesuai dengan peraturan satgas Covid-19,” tandasnya. (DZH/AZM)

  • Vaksinasi Masih Jadi Syarat Berwisata Saat Nataru, Tanto Naikkan Target

    Vaksinasi Masih Jadi Syarat Berwisata Saat Nataru, Tanto Naikkan Target

    PANDEGLANG, BANPOS – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian membatalkan rencana penerapan PPKM Level 3 Nasional pada masa libur natal dan tahun baru 2022. Aturan tersebut diubah dengan menyesuaikan level PPKM pada masing-masing daerah.

    “Tadi kata Bapak Mendagri pada vicon, PPKM ditiadakan dikembalikan ke daerah. Tidak akan ada penyekatan, tapi tidak boleh ada kerumunan di tempat fasilitas umum hanya 50 persen pengunjungnya,” kata Tanto usai mengikuti rapat dengan Mendagri yang dilakukan secara virtual di ruang Pintar, Senin (27/12).

    Selain itu, Tanto juga menyampaikan bahwa Mendagri menginstruksikan kepada seluruh daerah agar setiap fasilitas umum seperti tempat Mall, pantai atau tempat wisata lainnya harus menggunakan aplikasi peduli lindungi.

    “Jika tidak diterapkan tentu akan ada teguran ringan sampai berat, bahkan bisa berujung pencabutan izinnya,” terangnya.

    “Kami harap ini bisa segera disosialisasikan oleh dinas pariwisata Pandeglang kepada semua pemilik tempat wisata,” sambungnya.

    Selain itu, Tanto meminta penambahan target agar vaksinasi di akhir tahun 2021 capai 65 persen. Kata Tanto, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 67 tahun 2021, tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1,2,3 wilayah Jawa-Bali, Kabupaten Pandeglang saat ini berada di level 3, untuk bisa turun ke level 2 maksimal capaian vaksinasi dosis satu harus di atas 50 persen dan vaksinasi lansia dosis satu di atas 40 persen.

    “Sekarang vaksinasi di Pandeglang sudah mencapai 52 persen. Kita akan terus kejar, hingga akhir Desember kurang lebih bisa diangka 65 persen,” kata Tanto.

    “Disisa waktu satu minggu ini, kita akan kerja ekstra secara terpadu bersama TNI, Polri, Binwil, Camat dan jajaran Puskesmas, untuk mengejar baik vaksinasi maupun input data ke Pcare,” sambungnya.

    Tanto menambahkan, jika di lapangan menemukan problem terkait ketidaksepadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK), ia berharap segera berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Kesehatan (Dinkes).

    “Waktu kita terbatas, sampai akhir tahun harus 65 persen. Saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak, yang telah membantu jalannya percepatan vaksinasi,” ujarnya.

    Sementara, Kepala Dinkes Kabupaten Pandeglang, Raden Dewi Setiani mengatakan, percepatan vaksinasi terus dilakukan beberapa kegiatan diantaranya, gebyar vaksinasi diseluruh Puskesmas di luar kegiatan harian, door to door turun ke kampung dengan menurunkan 50 persen dari jumlah Nakes yang ada di Puskesmas, dan membuka gerai vaksinasi di OPD pelayanan.

    “Capaian saat ini, Kabupaten Pandeglang dosis satu hasil input PCare 51 persen, manualnya 52,7 persen. Untuk dosis dua hasil input 27,5 persen, manual 32,2 persen, sedangkan lansia 37,7 persen,” papar Dewi.

    Dengan adanya target harus mencapai angka 65 persen pada akhir Desember, Dewi mengatakan, pihaknya akan berupaya bersama tim di lapangan, khususnya Nakes terus menggenjot capaian vaksinasi dan input P-care.

    “Kami memang ada seperti bantuan, untuk pergerakan sasaran belum optimal, bantuan tenaga yang di BKO-kan untuk input data belum optimal. Kesulitan kontrol hasil vaksinasi ke dalam input Pcare, dan data hasil vaksinasi tersebar dimana-mana,” imbuhnya.

    Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Pandeglang, Ramadani mengatakan, pihaknya sudah bersurat kepada Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia (PHRI) terkait penerapan aplikasi peduli lindungi dan membuat spanduk untuk dipasang di tempat rekreasi.

    “Memang harus daftar jika ingin pakai peduli lindungi, tapi minimal petugas di pintu masuk harus memastikan pengunjung untuk menunjukan kartu vaksin,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Canangkan Program Gemar Makan Ikan, Pemkot Berupaya Cegah Stunting dan Gizi Buruk

    Canangkan Program Gemar Makan Ikan, Pemkot Berupaya Cegah Stunting dan Gizi Buruk

    SERANG, BANPOS – PEMKOT Serang menggalakkan konsumsi lauk pauk ikan untuk mengentaskan gizi buruk dan stunting. Hal itu dikarenakan dengan mengonsumsi ikan, baik ikan laut maupun ikan tawar, dapat meningkatkan gizi anak. Demikian diungkapkan oleh Walikota Serang, Syafrudin, dalam kegiatan Gear Makan Ikan (Gemarikan) di Pondok Pesantren Hidayatut Thalibin, Taktakan, Kamis (23/12). Dalam kesempatan itu Pemkot Serang menyerahkan sebanyak 150 kilogram ikan, untuk para santri dan warga sekitar.

    Syafrudin mengatakan, program Gemarikan merupakan program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tujuannya, untuk menekan angka stunting dan gizi buruk di setiap daerah.

    “Jadi ini adalah salah satu program dalam rangka mengentaskan stunting dan gizi buruk, khususnya di Kota Serang,” ujar Syafrudin kepada awak media, usai kegiatan Gebyar Gemarikan.

    Menurut Syafrudin, ikan memiliki banyak kandungan yang baik untuk tubuh yakni protein hewani. Protein tersebut sangat baik untuk pertumbuhan sel manusia, termasuk perkembangan sel otak.

    “Disamping Gemarikan ini membuat tubuh jadi sehat, kuat, jarang sakit, tapi juga menunjang untuk perkembangan otak kita,” katanya.

    Maka dari itu, program Gemarikan ini menurutnya sangat baik dan dibutuhkan oleh masyarakat. Ia berharap, program ini juga dapat dilaksanakan di semua kecamatan yang ada di Kota Serang.

    “Pemkot Serang mengapresiasi atas kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP) Kota Serang. Nanti kita agendakan juga agar dilaksanakan di kecamatan lain,” terangnya.

    Kepala DKPPP Kota Serang, Sony August, mengatakan bahwa program Gemarikan ini merupakan yang perdana di Kota Serang. Sony mengungkapkan, program tersebut akan dilanjutkan dengan sosialisasi pada tahun 2022 mendatang.

    “Gerakan makan ikan ini karena masih banyaknya yang stunting di Kota Serang, apalagi sekarang masih dalam Pandemi Covid-19,” ujarnya.

    Untuk ketersediaan ikan, pihaknya bekerjasama dengan pihak lainnya seperti dengan Kantor Pelabuhan Nusantara (KPN) untuk menyuplai ikan laut. Selain itu pihaknya juga bekerja sama dengan kelompok nelayan lain.

    “Ikan ini banyak kandungan di dalamnya. Mulai dari vitamin, omega 3, dan banyak yang lainnya. Makanya kami dorong agar masyarakat makan ikan,” tandasnya. (DZH/AZM)

  • Pemkab Lebak Harap OMS Berkolaborasi Tuntaskan Permasalahan AKI/ AKB

    Pemkab Lebak Harap OMS Berkolaborasi Tuntaskan Permasalahan AKI/ AKB

    LEBAK, BANPOS – Didukung oleh USAID MADANI dan FHI360, Pemerintah Kabupaten Lebak mengadakan Workshop Lokakarya Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif, Peningkatan Akuntabilitas Pelayanan Kesehatan dan Keberagaman Sosial, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) agar mampu memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan di Kabupaten Lebak.

    Pemerintah Kabupaten Lebak siap berkolaborasi dengan berbagai OMS yang berniat turut berpartisipasi mewujudkan percepatan pembangunan di Kabupaten Lebak. Dan Pemerintah Kabupaten Lebak menyambut baik program tersebut.

    Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak Budi Santoso menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Lebak senantiasa berupaya melakukan percepatan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas pemerintah dan mendorong keberagaman sosial.

    “Dalam mewujudkan hal tersebut Pemkab Lebak membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dan multi stakeholder,” kata Budi Santoso, Kamis (23/12).

    Budi berharap dengan dilaksanakannya workshop tersebut peserta dapat lebih berkontribusi secara produktif dan akuntabel dalam percepatan pembangunan di Kabupaten Lebak, terutama menekan angka kematian anak dan ibu (AKI-AKB).

    Ketua Gerakan Simpul Madani (SIGMA) Kabupaten Lebak, Nurul Huda mengatakan, program USAID MADANI dikembangkan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, relevansi dan ketahanan serta keberlanjutan OMS sebagai entitas sipil yang diharapkan mampu memperkuat pemerintahan.

    “Melalui Workshop Lokakarya ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi pengembangan program MADANI dalam upaya menghimpun gagasan dari kelompok kepentingan untuk arah penguatan OMS di Lebak agar kedepan dalam pengembangan, OMS dapat berkontribusi secara produktif dan akuntabel,” katanya.

    Huda juga berharap, OMS di Kabupaten Lebak mampu berkontribusi kepada pemerintah dengan menekan angka kematian ibu dan anak sesuai yang dibahas dalam workshop dengan memberikan edukasi. Tingginya angka kematian ibu dan anak saat proses persalinan itu, menurutnya karena masih kurangnya pengetahuan para ibu hamil soal kesehatan untuk diri dan janin yang dikandungnya.

    “Peran OMS dalam pembangunan dan mendorong keberagaman sosial di Kabupaten Lebak ini sangat penting,” harapnya.

    Hadir beberapa narasumber dalam Workshop USAID MADANI, Sekda Lebak Budi Santoso, Kepala Bapelitbang Lebak Virgojanti, Ketua PCNU Lebak, dan sejumlah aktivis pemerhati perempuan dan anak Ratu Mintarsih.

    Kepala Bapelitbangda Kabupaten Lebak, Virgojanti mengapresiasi dan mendukung program USAID MADANI. Ia meneilai program MADANI itu sejalan dengan tujuan Pemerintah Kabupaten Lebak. Menurut Virgojanti, ada beberapa hal penting yang dibahas dalam workshop yaitu Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif, Peningkatan Akuntabilitas Pelayanan Kesehatan dan Keberagaman Sosial.

    “Kami menyambut baik dan mendukung program yang digagas oleh USAID MADANI. Kami siap berkolaborasi dengan berbagai OMS yang berniat turut serta berpartisipasi mewujudkan percepatan pembangunan di Kabupaten Lebak ini.

    Tekait persoalan tingginya kematian ibu dan anak (AKI-AKB) yang dibahas dalam workshop, menurut Virgojanti, tidak saja menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Lebak dalam hal ini Dinas Kesehatan (Dinkes) tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk organisasi masyarakat sipil (OMS) yang ada di Kabupaten Lebak.

    “Pelibatan OMS dalam memberikan edukasi kepada masyarakat perihal kesehatan bagi ibu hamil mereka bisa dijadikan sebagai kader. Itu adalah salah satu upaya bagaiman OMS berkontribusi nyata membantu pemerintah dalam kesehatan, dengan pola itu saya yakin AKI-AKB di Lebak bisa ditekan,” jelasnya.

    Pemerhati perempuan dan anak, Ratu Mintarsih yang hadir dalam acara mengatakan, program USAID MADANI yang disampaikan dalam workshop patut didukung pemerintah terutama terkait persoalan masih tingginya angka kematian ibu dan anak di Kabupaten Lebak ini.

    “Saya berharap OMS di Lebak kedepan ini bisa lebih produktif dan berkontribusi terhadap percepatan pembangunan juga menekan AKI-AKB,” katanya. (CR-01/PBN)

  • Di Cilegon, Helldy Mau Sempurnakan Program ‘Gagal’ WH

    Di Cilegon, Helldy Mau Sempurnakan Program ‘Gagal’ WH

    CILEGON, BANPOS – Walikota Cilegon, Helldy Agustian secara resmi membuka kegiatan percepatan cakupan Universal Health Coverage (UHC) disertai dengan penandatanganan kerja sama dgn BPJS yang berlokasi di Aula Setda Kota Cilegon, Rabu (22/12). Dalam kesempatan tersebut, Helldy menyampaikan visi yang hampir mirip dengan program WH, yaitu berobat hanya dengan KTP. Namun, sebagaimana diketahui, program berobat gratis dengan menggunakan KTP ala WH tidak dapat terealisasi.

    Helldy dalam sambutannya berharap agar dimasa yang akan datang setiap industri yang ada di wilayah Kota Cilegon ikut serta membentuk rutinitas bantuan corporate social responsibility (CSR) dalam program UHC.

    “Dalam hal ini tentunya harapan kami industri-industri yang ada di Kota Cilegon agar memberikan bantuan CSR dalam bentuk rutinitas dalam artian setiap industri mengelola setiap kelurahan di wilayahnya, agar supaya program ini bersama-sama direalisasikan,” tuturnya.

    Helldy mengklaim, dari hasil laporan terkini, Kota Cilegon sudah mulai menjadi peringkat tertinggi secara UHC se Provinsi Banten, di luar Tangerang Raya.

    “Kita sudah angka 87 persen kurang lebih tinggal 13 persen lagi, ini yang menjadi PR kita bersama. Kalau BAZNAS bisa bantu, Industri, pemerintah bisa bantu kalo kita mencapai 100% maka nanti kedepan orang masuk Rumah Sakit hanya perlu menggunakan KTP, itu tujuan saya,” ujar Helldy.

    Menurutnya, dalam mencapai tujuan tersebut tidak bisa hanya ditanggung oleh Pemkot Cilegon saja, namun harus bersama-sama memberikan bantuan dukungan agar dapat terealisasi.

    “Tidak ada yang tidak mungkin jika kita lakukan sungguh sungguh, tidak ada kata sulit jika kita mau pasti kita bisa, semasa di masa kami, kami mohon bantu support,” lanjut Helldy.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon, Ratih Purnamasari menyampaikan bahwa kesehatan adalah hak asasi setiap orang.

    “Kesehatan adalah hak asasi setiap orang dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tentang jaminan kesehatan bagi masyarakat, khususnya yang miskin dan yang tidak mampu menjadi tanggung jawab Pemerintah baik pusat maupun daerah,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Ratih mengatakan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

    “Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan program Jaminan Kesehatan Nasional yang merupakan bagian dari program Pemerintahan yang juga bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera,” terangnya.

    “Manfaat program ini juga diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan perorangan yang komprehensif, mencakup pelayanan peningkatan kesehatan yang dikenal dengan istilah promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif,” jelas Ratih.(LUK/PBN)

  • Pernikahan Dini Dianggap Penyebab Masalah Rendahnya Kualitas Keluarga

    Pernikahan Dini Dianggap Penyebab Masalah Rendahnya Kualitas Keluarga

    TANGSEL, BANPOS — Anggota Komisi IX DPR RI, Anas Thahir, menyebut bahwa kasus perceraian dan pernikahan usia dini juga masih berada diangka yang memprihatinkan. Oleh karena itu, ia mendesak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) lebih fokus menangani kasus perceraian dan pernikahan usia dini untuk membangun keluarga berkualitas.

    “Kondisi ini harus bisa diturunkan secara bertahap dan berkepastian. Pengendalian kasus pernikahan usia dini juga berpengaruh terhadap penyelesaian kasus angka stunting di Indonesia,” ujar Anas, usai melakukan sosialisasi pencegahan stunting di Tangerang Selatan, beberapa waktu yang lalu.

    Ia mengatakan, jangan harap Indonesia sanggup menyelesaikan masalah keluarga berkualitas, apabila kemampuan mengendalikan tingginya jumlah perceraian dan pernikahan usia dini belum bisa dilakukan. Termasuk juga penyelesaian masalah stunting.

    Sehingga ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian serius BKKN. Pertama soal stunting, kedua soal pernikahan usia dini, dan ketiga angka perceraian.

    “Dalam tiga urusan ini kita masih menghadapi masalah serius karena jumlah kasusnya cukup tinggi dibandingkan beberapa negara lain,” ucapnya.

    Hadir dalam sosialisasi pencegahan stunting di Tangerang Selatan, Kasubdit Monitoring dan Evaluasi Bina Ketahanan Remaja BKKBN Pusat, Cikik Sikmiyati, Korbid KBKR Provinsi Banten, dr Dian Rosyainingsih dan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk DPM3AKB Kota Tangsel, Siti Jumroh, serta Karang Taruna dan tokoh masyarakat sekitar Permata Pamulang. (MUF)

  • Vaksinasi ‘Jalanan’ Ala Puskesmas Padarincang

    Vaksinasi ‘Jalanan’ Ala Puskesmas Padarincang

    PADARINCANG, BANPOS – Dituntut akhir tahun capai 70 persen vaksinasi, Puskesmas Kecamatan Padarincang melakukan vaksinasi hingga turun ke jalan, Selasa (21/12). Dalam sebuah video yang beredar, memperlihatkan salah seorang tenaga kesehatan (Nakes) Puskesmas Padarincang tengah menawarkan kepada pengguna jalan untuk divaksin.

    Kepala Puskesmas Padarincang, Melly Siltina, mengungkapkan hal itu sengaja dilakukan olehnya untuk mengejar target vaksinasi pada akhir Desember. Hal itu juga merupakan sebuah upaya agar masyarakat mau divaksin, supaya masyarakat tetap sehat dimasa pandemi Covid-19.

    “Hari ini kami turun ke lapangan dalam rangka menggencarkan vaksinasi kepada masyarakat Padarincang, supaya yang belum tervaksin, bisa mengikuti vaksinasi di sini,” ujarnya, disela-sela kegiatan vaksinasi di desa Cisaat, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Selasa (21/12).

    Sebanyak 64.000 sasaran vaksinasi dari jumlah masyarakat 68.000, pencapaian per hari Senin (20/12) sudah mencapai 31,4 persen. Melly mengakui bahwa jumlah tersebut masih jauh dari angka Herd Immunity 70 persen.

    “Masyarakat Padarincang tidak bisa disamakan dengan Kecamatan lainnya,” ucapnya.

    Ia menyebutkan bahwa masyarakat Padarincang merupakan asli penduduk padarincang yang pekerjaannya hanya ke sawah, petani dan ke gunung. Sehingga masyarakat beranggapan tidak perlu ada sertifikat vaksin untuk melakukan kegiatan sehari-harinya.

    “Mereka tidak perlu kartu vaksin untuk tetap bekerja setiap hari, sehingga untuk menyadarkan masyarakat ini lumayan membutuhkan waktu,” ungkapnya.

    Melly mengakui bahwa pencapaian 31,4 persen sudah luar biasa. Sebab, jumlah tersebut merupakan buah hasil dari kegigihan para Nakes Puskesmas Padarincang melakukan upaya vaksinasi.

    “Tinggal kita bagaimana caranya meraih simpati dari masyarakat, pelan-pelan, sedikit-sedikit, tidak bisa terburu-buru,” tuturnya.

    Ia mengatakan, pihaknya ditargetkan hingga akhir Desember mendatang, harus mencapai target vaksinasi 70 persen. Pihaknya tetap akan berusaha, meskipun hasilnya belum maksimal.

    “Kita langsung terjun ke masyarakat, ke kampung-kampung, tidak lagi di satu titik. Minimal kita 10 titik di lapangan, sudah mendekati door to door, langsung ke masyarakat, ke pengajian-pengajian, ke lingkungan RT dan RW,” tandasnya.

    Sebelumnya, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah dalam rapat Forkopimda, Senin (20/12), akan Bekerjasama dengan Forkopimda untuk mencapai target Herd Immunity Kabupaten Serang.

    Dalam rapat tersebut ia mengatakan, bukan hanya teguran kepada para Camat maupun Kepala Puskesmas yang capaian vaksinasinya masih rendah. Melainkan, menyarankan agar mereka mengundurkan diri jika sudah tidak mampu bekerja.

    “Kalau yang gak mampu mundur, karena ini taruhannya masyarakat. Kalau gak mampu sudah mundur mau camat, kepala puskesmas, karena ini untuk keselamatan masyarakat bukan main-main,” tegas Tatu.

    Saat para Camat dan Kepala Puskesmas ditanyai olehnya perihal kendala yang dihadapi, ia mendapati jawaban bahwa tenaga vaksinator siap. Sehingga ia menyebut dalam hal ini komunikasi kepala puskesmas, camat dan Kades lemah.

    “Karena pada persoalan mobilisasi masyarakat bingung vaksinasi dimana, seperti di Kramatwatu banyak masyarakat menanyakan vaksinasi dimana, ini berarti sosialisasi camat, kepala desa, kepala puskesmas gak jalan,” tuturnya. (MUF)

  • Kejar Target Vaksinasi, Pemkab Serang Gandeng Forkopimda

    Kejar Target Vaksinasi, Pemkab Serang Gandeng Forkopimda

    SERANG, BANPOS – Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah, mengungkapkan, vaksinasi per hari Minggu, (19/12) sudah mencapai 60 persen. Ia mengakui bahwa dari jumlah tersebut masih kurang 10 persen dari total target 1259.754 orang, sesuai dengan penugasan dari pemerintah pusat bahwa semua wilayah kabupaten dan kota harus mencapai minimal 70 persen.

    Oleh karena itu, guna mengejar target 70 persen vaksinasi sampai akhir Desember 2021, pihaknya membagi tugas bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Tatu merinci, dari capaian 60 persen dari target target 1259.754 orang berarti menyisakan sekitar kurang dari 120 ribu yang belum tervaksin warga yang ber KTP Kabupaten Serang.

    “Dari 120 ribu menyisakan waktu 10 hari berarti harus dilakukan vaksinasi sebanyak 12.600 orang untuk di vaksin perhari,” ujar Tatu, usai Rapat evaluasi bersama Forkopimda dan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Pendopo Bupati Serang, Senin (20/12).

    Hadir pada rapat evaluasi tersebut, Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa, Asda I Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesra, Nanang Supriatna, Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum, unsur Forkopimda dan para Kepala OPD di lingkungan Pemkab Serang. Tatu mengaku bahwa sejauh ini pihak kepolisian, TNI, BIN Danlanud, Danlanal telah dimintai tolong olehnya dalam rangka percepatan vaksinasi di Kabupaten Serang.

    “Supaya jelas saya meminta misalnya setiap Kapolres sanggupnya berapa, siapnya berapa, tadi Kapolres Serang Kabupaten siap 1.500 perhari, Kapolres Serang Kota 1.000 perhari, dan yang lainnya baik Danlanal, BIN, dan Danlanud,” ungkapnya.

    Sedangkan untuk sisanya, kata dia, menjadi tugas sebanyak 31 Puskesmas. Ia menyebut, 31 Puskesmas juga sebagai tugas dari Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk mengelompokkannya.

    “Dari track record mereka mana yang mampu 200 sampai 400 perhari, karena ada yang Puskesmas didorong-dorong tetap paling cuma 100-150 perharinya, ditanya kendalanya apa tidak ada kendala. Ini juga tugas Staf Ahli Bupati, Kadinkes yang bertanggung jawab terhadap puskesmas dari sisa yang akan dilakukan oleh Forkopimda, harus jelas,” jelasnya.

    Ia menegaskan, keterlibatan camat dan desa ini penting sekali. Sebab, kepala desa memegang peranan penting karena mereka bagian tim vaksinasi untuk memobilisasi masyarakat.

    “Kades Camat harus turun, karena yang lebih tahu titik mana saja masyarakat yang belum divaksin. Kades punya data valid, siapa yang sudah dan belum karena mereka punya perangkat RW dan RT,” katanya.

    Menurutnya, data vaksinasi seharusnya bersumber dari Kades. Sebab, apabila berdasarkan data se Kabupaten Serang, maka akan terlalu banyak jumlahnya.

    “Karena data Disdukcapil pun tidak sinkron sekitar 3 persen,” ucapnya.

    Untuk mencapai target 70 persen vaksinasi, pihaknya akan kembali melakukan rapat terbatas bersama Forkopimda yakni Kapolres Serang, Kapolres Serang Kota, Dandim Serang 0602/Serang, Dandim 0623/Cilegon, Danlanal Banten serta Danlanud Banten. Selain itu, Asda I pun harus mengikuti rapat kembali karena bertanggung jawab yang membawahi para camat, dan Kepala DPMD membawahi kepala desa.

    “Dirapat nanti apakah ada bantuan untuk vaksinator atau tidak untuk membagi tugas. Ini harus tercapai (target). Karena dari jumlah sisa jatuh ke puskesmas di ambil tiga kapolres, dua dandim itu sudah 6.500 sisa 6.100 itu puskesmas cuma 200 perhari, kecilkan,” jelasnya.

    Tatu mengaku, bukan hanya teguran kepada para camat maupun kepala Puskesmas yang capaian vaksinasinya masih rendah. Melainkan, menyarankan agar mereka mengundurkan diri jika sudah tidak mampu bekerja.

    “Kalau yang gak mampu mundur, karena ini taruhannya masyarakat. Kalau gak mampu sudah mundur mau camat, kepala puskesmas, karena ini untuk keselamatan masyarakat bukan main-main,” tegas Tatu.

    Saat para Camat dan Kepala Puskesmas ditanyai olehnya perihal kendala yang dihadapi, ia mendapati jawaban bahwa tenaga vaksinator siap. Sehingga ia menyebut dalam hal ini komunikasi kepala puskesmas, camat dan Kades lemah.

    “Karena pada persoalan mobilisasi masyarakat bingung vaksinasi dimana, seperti di Kramatwatu banyak masyarakat menanyakan vaksinasi dimana, ini berarti sosialisasi camat, kepala desa, kepala puskesmas gak jalan,” tuturnya.

    Tatu menegaskan, jika kendala pada tenaga vaksinator pihaknya pun sudah mengeluarkan dana tidak terduga) (TT) untuk melatih para bidan desa yang ada di setiap desa mempunyai basic bisa menyuntik, diberi pelatihan dan mendapatkan sertifikat yang resmi untuk menjadi vaksinator. Dan hal itu sudah selesai di tingkat Kabupaten Serang jumlah vaksinatornya.

    “Jumlah vaksin gak masalah, karena dinkes provinsi sudah menyiapkan, OJK juga menyiapkan vaksin sebanyak satu juta untuk Kabupaten Serang saya sudah mengupayakan itu. Jadi, 31 puskesmas cuma 200 perhari setiap puskesmas masuk akal kan,” tandasnya. (MUF/AZM)