Kategori: KESEHATAN

SERANG, BANPOS – Satgas Penanganan Covid-19 menyebut ada kemungkinan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat diperpanjang jika kondisi belum cukup terkendali. Aturan sebelumnya mengatur PPKM Darurat Jawa-Bali berlaku 3-20 Juli. Sementara di luar Jawa-Bali mulai 12 Juli-20 Juli.

“Pemerintah akan terus melihat efek implementasi kebijakan di lapangan, jika kondisi belum cukup terkendali, maka perpanjangan kebijakan maupun penerapan kebijakan lain bukan tidak mungkin dilakukan demi keselamatan dan kesehatan masyarakat secara luas,” ujar juru bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers daring, Selasa, 13 Juli 2021.

Wiku mengakui, kasus harian terus melonjak hingga hari ke-11 pelaksanaan PPKM Darurat. Per 13 Juli mencapai rekor tertinggi 47.899 kasus. Kendati demikian, Wiku menyebut kasus aktif cenderung melambat karena kenaikan kasus diiringi kenaikan angka kesembuhan yang tinggi. Sementara itu, ujar dia, testing dan vaksinasi juga meningkat. Pemerintah, lanjut dia, akan terus melakukan evaluasi penerapan pembatasan mobilitas masyarakat.

Rencana memperpanjang Pembatasan Darurat diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia menyebut PPKM akan diperpanjang hingga enam minggu untuk menurunkan angka kasus Covid-19.

Dengan risiko pandemi Covid-19 di Indonesia yang masih tinggi, menurut dia, ditambah lagi dengan munculnya varian delta, pemerintah akan memperpanjang pembatasan mobilitas masyarakat tersebut.

“PPKM darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus Covid-19. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan,” kata Sri Mulyani saat Rapat Kerja bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, kemarin.

Terkait rencana perpanjangan PPKM Darurat, Walikota Cilegon, Helldy Agustian mengaku tengah mempersiapkan diri bila PPKM Darurat diperpanjang. Dia mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan semua pihak guna penanganan Covid-19 di Kota Cilegon bila PPKM kemudian diperpanjang.

“Kemarin kita sudah rapat dengan dokter-dokter, dengan Dinkes. Kita terus mengantisipasi dengan menambah (Ruang isolasi, red) di ruang Alamanda (RSUD Cilegon, red). Totalnya 44 tempat tidur, terus kemudian lagi yang kedua di RSKM pun ada penambahan dari 70 menjadi 74 di Kurnia pun dari 10 menjadi 15 khusus buat Covid-19. Kemudian kita menyiapkan lagi 24 ruangan di Hotel Trans yang 41 kamar, ada lagi 24 kamar,” kata Helldy saat dikonfirmasi, Selasa (13/7).

Terkait bantuan, Helldy mengatakan Pemkot Cilegon sudah memberikan bantuan untuk warga yang saat ini tengah menjalani isolasi mandiri (isoman).

“Kemudian kita bagikan sembako buat yang isoman (isolasi mandiri) isinya beras lima kilogram, kecap, indomie dan sarden dua kaleng,” ujarnya.

Namun kata Helldy bantuan untuk warga lainnya yang terdampak PPKM darurat, pihaknya belum memberikan bantuan. “Jaminan buat warga belum ada, di daerah lain juga di Provinsi Banten belum ada,” tuturnya.

Terkait vaksinasi massal, kata dia Pemkot Cilegon terus melakukan vaksinasi kepada masyarakat Cilegon guna mendukung pemerintah pusat menekan angka penyebaran Covid-19. “Sudah 28 ribu lebih dinkes, kodim 5,6 ribu, terus kemudian polres 8,5 ribu, kejaksaan 1,3 ribu totalnya 44 ribu lebih,” pungkasnya.

Ia juga mengklaim angka meninggal akibat terinfeksi Covid-19 di Kota Cilegon mengalami penurunan. “Yang angka kematiannya menurun sekarang,” tutupnya.

Serupa dengan Pemkot Cilegon, Pemkab Tangerang juga sedang melakukan pembahasan dan evaluasi. untuk menyiapkan skenario baru penanganan dan pencegahan Covid-19 saat ini baru dilakukan rapat, termasuk kemungkinan perpanjangan PPKM Darurat.

“Ini lagi dirapatkan, skenario baru penanganannya belum dibicarakan,” kata Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Tangerang, dr. Hendra Tarmizi kepada BANPOS melalui pesan WhatsApp, Selasa (13/7).

Saat ditanya terkait perkembangan data testing dan vaksinasi apakah ada kemajuan yang signifikan dengan adanya PPKM Darurat, Hendra mengatakan bahwa untuk mobilitas sudah membaik.

“Perkembangan mobilitas orang yang dibahas, hasil sudah makin baik untuk mobilitas. Untuk perkembangan kasus, kita tunggu 14 hari dari tanggal 3 Juli 2021,” terangnya.

Saat ditanya apakah bantuan jaminan sosial kepada masyarakat apakah sudah dibagikan, Hendra mengatakan bahwa pihak Dinas Sosial (Dinsos) sudah membagikannya melalui kecamatan. “Dinsos melalui kecamatan sudah berjalan,” ujarnya.

Berbeda dengan Kota Cilegon dan Pemkab Tangerang, Kabid Komunikasi dan Informasi Publik pada Satgas Covid-19 Kota Serang, W. Hari Pamungkas, mengaku sampai saat ini pihaknya belum mendengar dan mendapatkan informasi soal rencana perpanjangan PPKM darurat.

“Sejauh ini belum ada informasi secara administratif kepada kami terkait dengan rencana itu. Kami masih berusaha semaksimal mungkin sampai tanggal 20 (Juli, red), untuk menekan angka Covid-19. Bahkan pada vidcon terakhir itu tidak ada pembahasannya,” ujarnya.

Sementara terkait dengan bantuan yang diberikan kepada masyarakat seperti tahun lalu, Hari menuturkan bahwa hal itu sudah diakomodir oleh pemerintah pusat. Namun, Pemkot Serang sendiri juga akan memberikan bantuan serupa.

“Nanti dicover oleh pusat. Nah daerah belum menyiapkan yah. Tapi kalau skenario sementara, kami akan menggunakan buffer stock,” katanya.

Akan tetapi untuk mekanisme penyaluran bantuan yang berasal dari daerah, ia menuturkan bahwa Pemkot Serang akan menunggu terlebih dahulu bantuan dari pusat. Hal itu agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pemberian bantuan.

“Nanti mekanismenya kami akan ikuti yang pusat. Kami akan menyesuaikan pemberian bantuannya. Mereka nanti menyasar siapa, kami menyasar siapa. Sehingga objek pemberian bantuan itu tidak tumpang tindih. Kalau pusat sih pertengahan Juli ini akan dibagikan,” terangnya.

Selama pelaksanaan PPKM Darurat ini, Hari mengklaim proses testing terhadap masyarakat pun semakin gencar dilakukan oleh Pemkot Serang. Dari target 1.500 testing, terealisasi di angka 900 hingga 1.000 testing.

“Memang untuk 3T itu sudah hampir tercapai yah. Kalau kemarin itu laporannya dalam sehari mencapai 900 hingga 1.000 testing. Targetnya 1.500 per hari,” jelasnya.

Sedangkan untuk vaksinasi, diketahui bahwa cakupan realisasi vaksin di Kota Serang sudah mencapai angka 48 persen. Ditargetkan, masyarakat Kota Serang yang akan divaksin mencapai 70 persen.

“Sekarang sudah mencapai 48 persen. Kalau di angka 70 persen itu kita sudah bisa normal. Sudah bisa lepas masker,” ucapnya.

Untuk mengejar 70 persen cakupan masyarakat Kota Serang yang tervaksinasi, Hari menuturkan bahwa pihaknya bekerjasama dengan berbagai pihak. Namun vaksinasi masyarakat akan sedikit terhambat lantaran adanya pemberian vaksin dosis ketiga kepada masyarakat.

“Vaksin itu ada dari TNI/Polri, ada dari Kejaksaan dan juga ada dari BRI. Itu vaksinasi gratis. Nanti akan ada dosis ketiga nakes dulu, baru dilanjut masyarakat. Sekarang kan anak-anak sudah mulai nih,” terangnya.

Belum adanya persiapan untuk perpanjangan PPKM Darurat, juga disampaikan Juru bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Serang, drg Agus Sukmayadi. Dia mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang belum membahas terkait skenario baru penanganan dan pencegahan Covid-19 apabila PPKM darurat diperpanjang. Ia mengaku, pihaknya belum menerima informasi apapun baik dari Pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

“Selama ini kan, kalau untuk Kabupaten Serang tetap saja mengikuti instruksi sesuai dengan ketentuan. Bahwa PPKM darurat ini sampai tanggal 20 Juli 2021,” ujarnya, Selasa (13/7).

Untuk antisipasi, kata dia, secara hierarki Pemkab Serang menyatakan siap saja kalau memang Pemerintah pusat menetapkan perpanjangan PPKM darurat. Sementara di bidang kesehatan, testing dan vaksinasi tetap dilaksanakan sesuai rencana.

“Kalau vaksinasi tetap dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) atau di Puskesmas, kalaupun tidak dalam bentuk massal, tetapi setiap hari tetap kami laksanakan,” kata Agus.

Saat ini, untuk vaksinasi di masyarakat, sudah memasuki tahap tiga dosis pertama. Menurutnya, sebetulnya saat ini animo masyarakat untuk mengikuti vaksinasi cukup tinggi, hanya terkendala dari ketersediaan vaksin yang diperoleh dari Pemprov Banten.

“Kita harap untuk distribusi dari Provinsi ini kita peroleh dengan cepat, karena Kabupaten Serang kan harus mencapai health imunitynya, kita kan masih cukup jauh. Dari jumlah penduduk 1,6 juta orang, diperkirakan 1,2 juta masyarakat harus tervaksin,” jelasnya.

Sedangkan melihat progres hari ini, Agus menjelaskan bahwa vaksinasi masyarakat Kabupaten Serang masih dibawah 10 persen. Hal ini menjadi tugasnya baik sebagai Satgas maupun Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes).

“Tapi, walaupun masyarakat antusias mengikuti vaksinasi, tetapi kalau vaksinnya tidak tersedia di Kabupaten Serang, agak menyulitkan,” tandasnya.

Terpisah, Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Serang, Nanang Supriatna, mengungkapkan bahwa jaring pengaman sosial (JPS) bagi warga Kabupaten Serang yang tengah melakukan isolasi mandiri (isoman) sudah tersalurkan per hari Selasa pagi, tanggal 13 Juli 2021. Tercatat sebanyak 10 Kecamatan sudah mengambil paket sembako yang disiapkan oleh Dinsos Kabupaten Serang.

“Kami menyiapkan sebanyak 1.000 paket sembako, kalau kurang kami tambah lahgi, tersisa di gudang untuk beras masih sekitar 8 Ton lagi,” ungkap Nanang.

Ia memprediksikan, hari ini akan banyak pengambilan JPS untuk warga yang sedang isoman. Sebab, dari masing-masing Kecamatan sudah membuat daftar nama-nama warganya bersama dengan pihak Puskesmas.

“Jadi yang sudah mempunyai daftar nama, bisa mengambil. Ke depan insyaAllah Pemkab melalui Pa Wakil dan Pa Sekda akan mengadakan perbantuan vitamin dan obat-obatan karena masih kurang, mungkin minggu depan kita mau drop dengan Dinkes obat-obatan dan vitamin disebar ke setiap Puskesmas,” katanya.

Untuk bantuan lainnya seperti Bantuan sosial tunai (BST) dari Kemensos, akan didistribusikan pekan depan untuk dua bulan.

“Kami sudah rapat dengan kader Pos, jadi distribusinya tidak dikumpulkan di Kecamatan atau desa, nanti dikirimkan masing-masing ke rumah Keluarga penerima manfaat,” tandasnya.

Jubir Tim Gugus Covid-19 Kabupaten Lebak, dr Firman Rahmatullah mengatakan pihaknya belum mengantisipasi perpanjangan PPKM Darurat. Menurutnya, pihaknya masih fokus menjalankan Perbup 09 Tentang PPKM Darurat di Lebak yang masih berjalan.

“Kami belum wacanakan itu, lagian sekarang kita juga masih melaksanakan PPKM hingga 20 Juli. Dan iru harus ada Perbup lagi. Jadi sebaiknya jangan berharap perpanjangan tapi harus mengharap zona merah ini segera berganti ke normal,” ujar Firman, Selasa malam (13/07).

Menurutnya, jika pun terjadi perpanjangan, yang kemungkinan teknis pelaksanaannya seperti sekarang saja, tidak ada yang lebih seru. “Kalau pun ada perpanjangan tentu harus ada payung hukum seperti perbup. Dan pelaksanaannya pun takkan jauh berbeda pada sekarang, dan tentunya harus dimusyawarahkan,” jelas Firman, yang juga Kabid Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular pada Dinkes, Lebak.

Sementara di satu sisi, Firman menjelaskan pula, bahwa untuk yang isoman adalah mereka yang sudah dinyatakan positif dan untuk karantina adakah mereka yang berpotensi terpapar.

“Kalau yang harus isoman adalah mereka yang sudah positif, sedangkan yang karantina adalah mereka yang berpotensi terpapar. Karena itu saat ini kami masih operasi penyekatan di beberapa titik. Dan ini diharapkan agar zona merah turun jadi oranye dan kuning,” paparnya.

Pada bagian lain, rencana perpanjangan Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kabupaten Pandeglang masih menjadi pembahasan Pemkab setempat. Pasalnya, Kabupaten Pandeglang tidak menerapkan PPKM Darurat, melainkan hanya menerapkan PPKM Mikro.

Bupati Pandeglang, Irna Narulita menegaskan, Kabupaten Pandeglang tidak masuk daerah yang melaksanakan PPKM Darurat seperti yang diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor: 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

“Dari delapan Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Banten, hanya Kabupaten Pandeglang yang tidak terkena Instruksi Mendagri untuk penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Namun kita hanya melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro saja,” ungkapnya saat dihubungi melalui seluler, Selasa (13/7).

Meski tidak masuk daerah yang memberlakukan PPKM Darurat, kata Irna, Kabupaten Pandeglang tetap memperketat PPKM Mikro sesuai amanat Inmendagri Nomor: 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

“Kita berada di lingkungan yang sama, untuk itu kita tindaklanjuti instruksi Bapak Menteri dan Gubernur Banten,” katanya.

Sementara Kepala Dinas Sosial Nuriah mengatakan, jika pihaknya sudah mulai mendistribusikan bantuan bagi masyarakat yang terdampak Covid dengan mendistribusikan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Selain itu, Nuriah mengklaim, jika Cadangan Beras Pemerintah dipastikan masih mencukupi.

“Yang baru terserap atau yang sudah kita distribusikan kepada warga yang terdampak Covid-19 itu sebanyak 20 ton. Nanti Senin akan datang lagi 25 ton, karena total seluruhnya CBP kita sebanyak 100 ton,” singkatnya.

Belum adanya evaluasi dan persiapan untuk kemungkinan adanya perpanjangan PPKM dinilai kembali menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum terbiasa untuk menggunakan data dan pengetahuan dalam rangka mengambil kebijakan di Banten.

“Pengambilan kebijakan nampaknya hanya berdasarkan feeling pimpinan dan atau tekanan situasi saja,” ujar Divisi Kebijakan Publik Pusat Studi dan Informasi Regional (PATTIRO) Banten , Amin Rohani melalui rilis yang diterima BANPOS.

Salah satu indikasi tidak adanya penggunaan data dan pengetahuan adalah, tidak diperbaharuinya data perkembangan jumlah kasus terpapar covid-19 yang dapat menjadi basis data pengetahuan bagi pemprov untuk mengambil kebijakan penanganan Covid-19.

“Semestinya pemprov dapat meyakinkan publik dengan keputusan yang akan diambilnya dengan sajian data dan hitungan yang matang. Jangan sampai perpanjangan PPKM hanya akan merugikan publik sementara tidak ada efek positif yang dihasilkan. Setidaknya jika ada data yang dimunculkan secara transparan, publik bisa menilai dan memberikan partisipasi dalam pengambilan kebijakan,” tegasnya.(CR-02/MUF/DZH/LUK/WDO/PBN/ENK)

SERANG, BANPOS – Kasus meninggal dunia akibat Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Banten terus meningkat. Akibatnya, lahan yang khusus dipersiapkan untuk memakamkan pasien covid-19 yang meninggal dunia terus berkurang. Bahkan, di wilayah Tangerang Raya jumlah lahan mendekatai krisis. Belum lagi penolakan warga terhadap keberadaan makam khusus, seperti yang terjadi di Selapajang, Kabupaten Tangerang.

Wakil Ketua DPRD Banten, Budi Prajogo mengungkapkan terjadinya krisis lahan untuk pemakaman korban Covid-19 di wilayah Tangerang Raya. Karenanya, dia mengusulkan Pemprov Banten memanfaatkan tanah sedimentasi situ-situ yang menjadi aset provinsi untuk dimanfaatkan menjadi makam baru bagi pasien Covid-19 yang meninggal dunia.

“Melihat kurangnya lahan untuk pemakaman korban Covid-19 di Tangerang Raya, Pemprov Banten bisa memanfaatkan sedimentasi situ-situ, seperti Situ Gintung atau Situ Tujuh Muara untuk dikaji dengan melakukan koordinasi dengan Pemkot Tangel,” ungkap Budi pada Selasa, (14/7)

Ia mengatakan, pemanfaan sedimentasi situ-situ bisa menjadi solusi untuk mengatasi menipisnya lahan untuk pemakaman di Tangerang Raya.

Banyaknya korban Covid-19 dan terbatasnya lahan pemakaman, menurutnya, bekalangan ini menjadi masalah, sehingga harus dicari lahan alternatif untuk pemakaman baru.

Ia mengatakan, Situ Gintung di Kelurahan Cireundeu, Ciputat Timur, Tangerang Selatan memiliki luas sekitar 28 hektare. Demikian juga Situ Tujuh Muara berada di Tangerang Selatan.

Situ itu terletak di Kelurahan Pamulang Barat dan Pondok Benda. Luas situ, menurut data Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Tangerang Selatan, saat ini sekitar 19,3 hektare.

Pengelola TPU Jombang, Tangerang Selatan, Shohibin Na’im saat ditemui mengatakan, lahan pemakaman tersebut tersisa hanya untuk 100 jenazah lagi. Menurutnya, dalam satu hari TPU itu mampu menampung 30 hingga 50 jenazah Covid-19.

Di beberapa tempat, umumnya jenazah pasien Covid-19 yang Isoman harus menunggu berjam-jam untuk proses penguburan.

Permasalahan utama antrean pemakaman jenazah Covid-19 di lokasi tersebut, karena adanya penolakan dari pemilik pemakaman wakaf untuk memakamkan jenazah yang terindikasi positif Covid-19. Seperti yang terjadi di TPU Selapajang, KEcamatan Neglasari, Kabupaten TAngerang.

Warga menggugat penggunaan lahan wakaf di TPU Selapajang, Kecamatan Neglasari yang digunakan untuk pemakaman jenazah Covid-19. Pasalnya, warga menilai penggunaan lahan wakaf seluas 1,5 hektare belum ada pemberitahuan.

Salah seorang tokoh masyarakat Selapajang, Ahmad Taufik Hidayat mengatakan, persoalan ini bermula ketika lahan wakaf digunakan. Warga baru sadar pada Senin, (12/07) lalu. “Kita kan jadi kaget, kok dimakamkan di tanah wakaf kita semua kaget warga, RT , tokoh semua kaget,” ujarnya, Selasa, (13/07).

Akhirnya, mereka pun melakukan protes di kantor UPT TPU Selapajang. Lantaran, mereka merasa tidak ada sosialiasi atau pemberitahuan terkait pengguna lahan tersebut. “Ya kita protes karena kita tidak pernah merasa memberikan mandat apalagi memberikan kuasa apapun terkait wakaf itu, jadi kita protes,” katanya.

Total saat ini lahan tersebut sudah terdapat 32 makan jenazah pasien Covid-19. Sebagian liang yang sebelumnya sudah digali kini ditimbun dengan tanah lagi. “Kita warga dan tokoh nggak ada sama sekali pemberitahuan dan itu kerjasamanya sepihak,” kata Taufik.

Taufik menduga adanya sesuatu antara Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kota Tangerang dengan individu lain dalam penggunaan lahan tersebut. Pasalnya, terdapat surat persetujuan serah terima pergantian tanah pemakaman wakaf Selapajang Jaya, Kecamatan Neglasari.

Surat tersebut telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Perkim Kota Tangerang, Tatang Sutisna sebagai pihak kesatu. Kemudian, pihak kedua, Mardoli. Dalam surat itu Mardoli bertindak sebagai pengurus tempat pemakaman wakaf Selapajang.

Dalam surat itu menyatakan pihak kesatu menyerahkan lahan tahan pemakaman wakaf Selapajang seluas kurang lebih 1296 meter persegi. Pihak kedua menerima pergantian lahan tersebut. Menurut Taufik, surat tersebut tidak sah lantaran tak terdapat aturan hukum yang berlaku. Seharusnya kata dia, rislah itu terdapat legal formal.

“Harusnya ada notaris kalau secara hukum. Diketahui banyak orang baru setelah resmi silakan secara hukum. Harus ada musyawarah. Bermusyawarah lah kamu dengan segala urusan. Urusan apapun bisa selesai kalau ada musyawarah,” jelasnya.

Taufik mengatakan, pihaknya akan melakukan upaya musyawarah dengan pihak terkait. Apalagi lahan tersebut kini sudah terdapat 32 makam dari pasien Covid-19. “Permintaan warga, kita minta uruk lagi untuk lubang yang sudah jadi. Permasalahan makam yang sudah jadi Insya Allah kita rapatkan besok (Rabu/12/7). Apakah digali atau pindah atau tetap disana besok keputusannya,” ungkapnya.

Sementara, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kota Tangerang, Tatang Sutisna menyampaikan, hal itu dilakukan atas permintaan warga setempat yang ingin menukar lahan pemakaman. Kata Tatang lahan pemakaman milik Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang untuk jenazah pasien Covid-19 berdekatan dengan pemukiman. Sementara tahan wakaf warga berlokasi di tengah TPU Selapajang. Maka, warga berkeinginan untuk menukar lahannya tersebut.

“Kan itu gini, itu kan permohonan para sesepuh. Lahan kami ada, tapi berdekatan dengan warga 1.500 meter. Kata warga, ya sudah mau nggak ditukar. Maksudnya biar dekat dengan warga ya monggo saya bilang. Tapi ada warga yang ngga setuju ya kembalikan lagi ke forum,” jelasnya.

Kata Tatang, terkait dengan hal ini pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan warga, tokoh masyarakat serta pemangku jabatan di Selapajang Jaya. Mereka pun menyetujui upaya tersebut. “Kan Perwakilan kami ajak musyawarah. Tokoh masyarakat, RT, RW, lurah. Masa kami harus panggil semua warga,” ungkapnya.

Menurut Tatang terkait penggunaan lahan wakaf warga memang belum ada rislah secara hukum. Namun, akan dipastikan lahan wakaf warga akan diganti sesuai dengan ukurannya. “Nanti dokumen resminya kan dengan aset kan gitu. Nggak mungkin secepat itu. Kan ini mendesak belum selesai lah rislah-nya,” katanya.

Surat yang sudah ditandatangani kedua belah pihak antara dirinya dan Mardoli kata Tatang itu merupakan berita acara. Atau bukti terkait kesepakatan kedua belah pihak. “Pemerintah apakah akan mempecundangi warga ? Ya nggak mungkin lah. Kalau itu hak warga ya silakan gitu loh. Kalau sekarang proses dulu mau kapan selesainya,” tegas Tatang.

Tatang pun meminta warga tidak terprovokasi dengan oknum yang tak bertanggungjawab. Proses tukar lahan tetap akan berjalan. Saat ini pihaknya masih fokus dalam penanganan pasien Covid-19 yang meninggal. Mengingat saat ini angka kematian di tengah pandemi Covid-19 sangat tinggi.

“Kita manfaatkan lahan yang ada dulu. Yang kita punya, bukan punya warga loh karena sifatnya mau tuker lokasi. Bukan punya warga di sana keluar di sana, masih satu TPU,” jelasnya. Namun, apabila tidak ada titik temu Tatang pun tak mau ambil pusing. Menurut dia bila terus berpolemik lebih baik dibatalkan persetujuan itu.

“Ya sudah angkat saja (jenazah yang sudah dikubur di lahan wakaf). Kita kan bekerja untuk rakyat. Tanah ini dipakai bukan untuk pribadi tapi buat warga,” pungkasnya.(IRFAN/MADE/RUS/ENK/BNN)

CILEGON, BANPOS – Melambungnya harga obat di sejumlah apotek di Kota Cilegon pada masa pandemi Covid-19 menjadi atensi Polres Cilegon dan Kejari Cilegon.

Kasatreskrim Polres Cilegon, AKP Arief Nazarudin Yusuf mengatakan, jajarannya saat ini tengah menyelidiki 4 apotek yang diduga menjual 11 obat dalam masa pandemi Covid-19 diatas Harga Eceran Tertinggi (HET). “Dari data kami kurang lebih ada 4 apotek,” kata Kasatreskrim saat dikonfirmasi, Selasa (13/7).

Lebih lanjut, AKP Arief mengatakan dalam penelusuran yang dilakukan, obat-obatan dari apotek yang dijual ke masyarakat dengan HET lama. Temuan-temuan itu, kata dia, masih diselidiki. Keempat apotek masih perlu diminta klarifikasi.

“Kemarin kita sudah melakukan penyelidikan di beberapa apotek di daerah Cilegon. Selama ini masih ada beberapa yang menjual diatas HET Namun kita perlu klarifikasi kemudian kita melakukan penyelidikan lagi. Karena di dalam kemasan tercantum HET. Namun HET itu yang lama, sebelum ada surat untuk 11 obat dari Kemenkes,” terangnya.

Dikatakan Arief, meski masih dalam penyelidikan, pihaknya mewanti-wanti agar apotek menjual obat terapi Covid-19 sesuai aturan. Karena jika melanggar pelaku kefarmasian dapat dijerat Undang-undang Perdagangan dan Undang-undang Perlindungan Konsumen. “Yang pertama kita merujuk pada aturan Kemenkes, itu pedoman kita. Pelaku usaha kefarmasian, agar segera menyesuaikan harga yang ada. Sehingga jangan sampai menjadi persoalan hukum dan meresahkan masyarakat,” ungkapnya.

AKP Arief juga mengingatkan agar jangan sampai apotek menimbun obat yang banyak dicari oleh masyarakat. “Jangan sampai apotek juga melakukan penimbunan,” tutupnya.

Sementara itu sebelumnya, Kajari Ely Kusumastuti mengatakan, pihaknya menemukan sejumlah apotek di Kota Cilegon menjual obat di masa Covid-19 di atas HET.

“Kita telusuri, tapi kita tegur-tegur dulu, kalau misalkan teguran lisan tidak diindahkan, maka tidak menutup kemungkinan (dipidana), kan sanksinya ada,” kata Ely.

Dari hasil sidak dibeberapa apotek, kata Ely masih ditemukan harga obat dijual jauh diatas HET.

“Iya masih ada yang menjual di atas harga eceran tertinggi. Kita mengimbau juga agar tidak menjual di atas harga eceran, kasian lah konsumen, kasian lah masyarakat, jangan mencari keuntungan disaat seperti ini, ke depan kan lah nurani. Boleh mencari keuntungan tetapi, jangan gitu caranya, menjual di atas harga eceran, harga HET aja sudah,” tegasnya.

Ely mengingatkan agar para pedagang segera menjual sesuai aturan dari pemerintah, bilamana masih tidak diindahkan, pihaknya akan menindak secara hukum.

“Diundang-undang pidana pun sudah ada , berarti kan melawan penyelenggara negara pada saat kondisi PPKM Darurat. Mau ancaman lebih tinggi pun bisa, seperti undang-undang perlindungan konsumen, ancaman banyak, tetapi saya juga tidak langsung begitu saja. Kita tegur-tegur dulu,” pungkasnya.

Ely pun menghimbau agar apotek di Kota Cilegon menjual obat sesuai apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

“Tolong patuhi himbauan dari pemerintah pusat, bagi mereka yang menjual obat Covid, hanya menjual dengan harga HET saja dan tolong di patuhi,” tandasnya. (LUK)

SERANG, BANPOS – Bertumbangannya tenaga kesehatan (Nakes) karena Covid-19, terus terjadi. Kondisi ini makin mengkhawatirkan karena nakes merupakan garda terdepan dalam penanganan virus yang penyebarannya kian massif itu.

Di Kota Serang, ratusan Nakes diketahui telah terpapar Covid-19. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Satgas, dari jumlah total 860 nakes di Kota Serang, sebanyak 16 persen atau 137 orang yang telah terkonfirmasi positif Covid-19.

Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa 137 nakes yang terpapar berasal dari 16 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), RSUD Kota Serang, Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), dan pegawai di Kantor Dinkes Kota Serang.

“Jumlah nakes yang ada di Kota Serang ada 860, 16 persennya positif Covid-19,” ujarnya kepada awak media usai menghadiri rapat evaluasi bersama Gubernur Banten secara virtual di kantor Diskominfo Kota Serang, Selasa (13/7).

Padahal menurutnya, keberadaan nakes sangat dibutuhkan dalam menangani pasien Covid-19 di Kota Serang. “Nakes ini sangat dibutuhkan, mudah-mudahan yang terpapar bisa kembali sembuh,” tuturnya.

Syafrudin pun mengucapkan terima kasih kepada para nakes yang selama ini terus berjuang untuk melawan Covid-19. Ia berharap agar nakes yang terkonfirmasi positif, bisa kembali sembuh dan membantu masyarakat hingga pandemi Covid-19 selesai.

“Kami atas nama Pemkot Serang mengucapkan terima kasih kepada nakes yang sudah berperang melawan Covid-19. Mudah-mudahan yang terpapar cepat sembuh,” harapnya.

Syafrudin juga meminta kepada masyarakat Kota Serang, untuk patuh dan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Sebab, salah satu tujuan diterapkannya PPKM darurat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

“Kami bersama forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) terus lakukan sosialisasi kepada masyarakat kaitan dengan PPKM Darurat,” tuturnya.

Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Serang, Ahmad Hasanuddin, mengatakan bahwa 16 persen nakes yang terpapar berasal dari berbagai fasilitas kesehatan di Kota Serang. Baik dari Puskesmas maupun rumah sakit.

“Menyebar semuanya, di laboratorium kami saja ada 4 dari total 6 nakes yang terpapar. Kita berdoa saja mudah-mudahan nakes kami terus diberikan kesehatan,” ujarnya.

Ia mengatakan, keberadaan nakes sangat dibutuhkan. Sehingga meskipun banyak nakes maupun pegawai Dinkes yang terpapar Covid-19, Dinkes akan tetap buka.

“Tapi kalau yang lain (OPD-red) ada yang kena maka isolasi dan (kantornya) ditutup. Sebab kalau nakes mundur siapa yang akan melayani masyarakat jadi harus maju,” tandasnya. (DZH)

Terpisah, RSUD Cilegon membuka lowongan relawan nakes penanganan Covid-19 karena banyaknya nakes di wilayah itu yang terpapar covid-19. Tenaga nakes juga makin berkurang karena ada juga yang tidak bisa bekerja karena faktor lain.

Diketahui total nakes yang ada di RSUD Cilegon sebanyak 200 nakes yang terdiri dari perawat, bidan dan dokter. Namun, jumlah nakes yang saat ini masih aktif bekerja RSUD Cilegon ada sebanyak 57 nakes diantaranya 52 orang perawat dan 5 dokter.

Kepala Bidang keperawatan RSUD Cilegon Ana Mukdiar tidak menafikkan bahwa di RSUD Cilegon saat ini banyak kekurangan nakes untuk melayani pasien di RSUD Cilegon. Dia mengatakan, penyebab kekurangan nakes bukan hanya karena terpapar Covid-19 saja. Melainkan banyak ada juga nakes yang sedang hamil, menyusui, isoman, hingga cuti sakit.

“Kami kekurangan nakes, bukan berarti nakes kena Covid-19 semua melainkan ada yang hamil, menyusui, isoman dan cuti sakit, jadi yang begituan tidak kita pakai dulu,” katanya, Selasa (13/7).

Lebih lanjut dia menjelaskan total nakes di RSUD Cilegon jika normal itu sebanyak 200 nakes yang terdiri dari dokter, perawat dan bidan.

“Total seluruhnya nakes yang ada di RSUD Cilegon sebanyak 200 nakes. Saat ini kita kekurangan sebanyak 65-an terdiri dari 60 perawat dan 5 dokter umum,” ujarnya.

Jumlah nakes saat ini di RSUD Cilegon kata dia ada sebanyak 57 nakes diantaranya 52 orang perawat dan 5 dokter. “Kalau perawat sekarang ini 52 orang dan dokter ada 5 orang,” ungkapnya.

Kedati demikian, pihaknya sudah melakukan konsultasi dengan Kepala Dinas Kesehatan dan Wali Kota Cilegon untuk mencari solusi yakni meminta bantuan ke IDI dan PMI atau relawan.

“Solusinya yaitu, kita buka rekrut juga, dan kita juga bekerja sama dengan organisasi eksternal seperti IDI dan PMI atau relawan,” tandasnya.

Di sisi lain, RSUD Kota Cilegon kembali menambah tempat tidur untuk perawatan pasien Covid-19 menyusul tren kasus yang terjadi di Kota Cilegon terus mengalami peningkatan.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Cilegon Ujang Iing menyatakan, rencananya RSUD akan menyediakan 31 tempat tidur tambahan untuk menangani pasien Covid-19.

Sebelumnya, RSUD menyediakan sebanyak 46 tempat tidur khusus Covid-19 yang tersebar di beberapa ruangan. Diantaranya, 7 unit tempat tidur di ruang IGD, 9 unit di ruang Isolasi Covid, 16 unit di Alamanda, 3 unit ruang ICU, 10 unit ruang Melati dan 1 unit di ruang lainnya.

“Mengingat keterisian kamar di rumah sakit full/penuh, rencananya kami akan menambah 31 bed lagi. Jadi total keseluruhan bed yang akan disediakan oleh RSUD untuk menampung pasien Covid-19 ada sebanyak 77 bed,” katanya.

Ujang Iing memaparkan, saat ini pasien yang hendak dirawat di RSUD harus mengantri karena tempat tidur penuh. Dengan penambahan tempat tidur diharapkan dapat meningkatkan daya tampung pasien Covid-19.

“Penambahan bed yang dilakukan oleh RSUD ini sebagai langkah pemerintah untuk meningkatkan daya tampung, sehingga mampu menghindari antrean di ruang instalasi gawat darurat (IGD),” katanya.

Selain akan menambah tempat tidur pasien Covid-19, ia juga menyinggung masih dibutuhkannya penyediaan penyaring udara (hela filter). Alat tersebut dibutuhkan untuk mengurangi resiko penularan Covid-19. Untuk menyediakan itu, RSUD akan meminta bantuan CSR dari industri-industri yang ada di Cilegon.

“Karena dalam kondisi ini membutuhkan banyak biaya untuk kebutuhan hela filter dan kebutuhan pasien lain di ruangan, kami akan meminta bantuan CSR dari industri/perusahaan di Kota Cilegon untuk membantu ketersediaan kebutuhan di ruangan tersebut,” tandasnya.(LUK/DZH)

LUKMAN HAPIDIN/BANTEN POS

SERANG, BANPOS – Ketaatan masyarakat akan aturan PPKM Darurat dan protokol kesehatan (prokes) diklaim kian membaik pasca-penindakan pelanggar melalui tindak pidana ringan (tipiring) beberapa waktu yang lalu. Di sisi lain, mobilitas masyarakat Kota Serang justru kembali meningkat pasca-sepekan penerapan PPKM Darurat.

Kepala Satpol PP Kota Serang, Kusna Ramdani, mengatakan bahwa pihaknya memberikan fokus yang khusus pada pelaksanaan aturan PPKM Darurat di tempat-tempat publik seperti Pasar Rau. Sebab, Pasar Rau menjadi sarana publik yang tidak ditutup, lantaran menjadi pusat perekonomian dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

“Untuk Pasar Rau kami selalu patroli prokes. Karena memang Pasar Rau merupakan pasar yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat,” ujarnya kepada awak media melalui pesan WhatsApp, Senin (12/7).

Menurutnya, berdasarkan hasil patroli tersebut, masyarakat yang datang ke pasar Rau sudah sadar akan prokes. Namun memang, beberapa dari pembeli maupun pedagang terkadang tidak mematuhi prokes, sehingga diberikan teguran dan imbauan oleh pihaknya.

“Ada saja sih (pelanggaran prokes), cuma relatif mereka semua sudah patuh pakai masker. Paling kami imbau (masyarakat yang melanggar) untuk senantiasa mematuhi prokes, terutama memakai masker,” ucapnya.

Begitu pula dengan para pedagang dan pengusaha. Menurutnya, saat ini para pedagang dan pengusaha sudah menerapkan aturan selama masa pandemi Covid-19, yakni tidak menyediakan layanan makan di tempat. Mereka pun disebutkan telah mematuhi terkait jam operasional.

“Kalau pedagang, pengusaha cafe dan restoran sih sudah banyak yang patuh, yaitu tidak menyediakan makan di tempat dan jam operasional. Nanti kami akan pantau lagi, kalau ada lagi ya kami akan tindak,” tegasnya.

Ia mengatakan, peningkatan kesadaran masyarakat terkait dengan prokes dan aturan PPKM Darurat merupakan dampak dari penindakan tipiring bagi pelanggar prokes beberapa waktu yang lalu. Maka dari itu, pihaknya pun akan melakukan penindakan tipirin kembali, namun di tingkat kecamatan.

“Alhamdulilah ada peningkatan (kesadaran prokes dan aturan) pasca-penindakan tipiring, walau tidak signifikan. Nanti kami agendakan lagi tipiring di tingkat kecamatan. Nanti kami akan koordinasikan dengan satgas Covid-19 kecamatan,” terangnya.

Sementara itu, pada pekan kedua penerapan PPKM Darurat di Kota Serang, aktivitas masyarakat justru kembali meningkat. Hal itu berdasarkan hasil evaluasi pemerintah pusat untuk wilayah Kota Serang. Padahal pada minggu lalu, aktivitas masyarakat turun hingga 21 persen. Namun di minggu ini aktivitas masyarakat hanya turun sekitar 15 persen.

Kabid Komunikasi dan Informasi Publik, W. Hari Pamungkas, mengatakan bahwa berdasarkan perhitungan dari index mobility yang dilakukan oleh pemerintah pusat, aktivitas masyarakat Kota Serang pada pekan kedua cenderung meningkat.

“Indeks mobilitas masyarakat pada Minggu lalu itu 21 persen aktivitas. Namun Minggu ini aktivitas masyarakat menjadi 15 persen, dimana mobilitas masyarakat kembali meningkat setelah sepekan lebih penerapan PPKM Darurat,” ujarnya.

Hari mengatakan, terjadinya peningkatan dalam evaluasi pemerintah pusat dikarenakan meningkatnya aktivitas masyarakat yang berada di dalam komplek. “Walaupun jalan-jalan dilakukan penyekatan, namun aktivitas masyarakat di pelosok dan komplek-komplek ternyata meningkat,” jelasnya.

Untuk menangani hal tersebut, pihaknya akan lebih memperketat aktivitas masyarakat dan akan melakukan patroli hingga ke pelosok.

“Berdasarkan arahan menko, bahwa satgas penegakan hukum dan pemerintah daerah harus lebih memperketat terkait dengan aktivitas masyarakat. Kemudian patroli seluruh wilayah pinggiran yang ada aktivitas masyarakatnya,” tandasnya.

Terpisah, tim gabungan Satpol PP Kabupaten Pandeglang, TNI/Polri dan Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang, melakukan penertiban para pedagang di wilayah Pandeglang, khususnya seputar Alun-alun untuk membendung laju kenaikan angka positif virus corona atau Covid-19.

Dalam kegiatan patroli ini, para petugas mendatangi dan melakukan himbauan kepada masyarakat, penjual maupun pembeli makanan, agar selalu menggunakan masker, menjaga jarak. Selain itu, Satgas Covid-19 Kabupaten Pandeglang juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat, dan pemilik warung terkait jam operasional PKL selama PPKM.

“Ini merupakan upaya kami dari Satgas percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Pandeglang, dalam rangka meminimalisir jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 yang terus meningkat, dan mendukung program pemerintah sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM),” ucap Kepala Bidang Linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pandeglang, Ida, Senin (12/7).

Perlu diketahui, bahwasannya selain pemberlakuan jam malam saat penerapan PPKM Darurat, Pemkab Pandeglang juga melakukan pemadaman Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di wilayah Alun-alun Pandeglang, dan Jalan Protokol mulai pukul 19.00 WIB.

“Pemadaman lampu PJU, dilakukan sebagai salah satu upaya Pemkab mengurangi mobilitas masyarakat. Sehingga dengan dilakukan pemadaman lampu, masyarakat untuk berkegiatan tidak penting, yakni berkerumun di pinggir jalan jadi berkurang. Diharapkan, dengan dilakukannya kegiatan patroli seperti ini, masyarakat Pandeglang semakin disiplin dalam penerapan Prokes. Sehingga penyebaran Covid-19 dapat segera teratasi, minimal bisa mengurangi penyebarannya,” terang Ida.

Salah seorang pedagang kaki lima di seputar Alun-alun Pandeglang, Soleh mengaku, pemberlakuan jam operasional ini sangat berpengaruh pada penghasilan ekonomi. Namun begitu, dirinya menyadari bahwa Pemkab Pandeglang hanya menjalankan aturan terkait bertambahnya pasien Covid-19.

“Dengan adanya penyekatan PPKM Darurat yang dilakukan di wilayah Pandeglang, penghasilan saya sebagai pedagang menurun drastis. Terlebih lagi adanya pemadaman lampu di Alun-Alun ini, makin saja penghasilan saya berkurang jauh. Tapi mau gimana lagi, mungkin pemerintah juga sayank kepada warganya. Apalagi di Pandeglang sekarang tiap hari banyak yang positif, saya cuma berharap agar virus ini (Covid-19-red) cepat hilang,” imbuhnya. (CR-02/DZH/PBN/ENK)

TANGERANG, BANPOS – Tenaga kesehatan (Nakes) di sejumlah Puskesmas DI Provinsi Banten bertumbangan. Bahkan, korban jiwa dari kelompok ini mulai muncul di Kabupaten Tangerang.

Duka cita dirasakan para pegawai Puskesmas Pasar Kemis Kabupaten Tangerang. Salah satu tenaga medis di Puskesmas tersebut meninggal dunia akibat terpapar Covid-19, Jumat (9/7) lalu.

Kepala Puskesmas Pasar Kemis, Salwa mengatakan tenaga medis yang meninggal dunia bernama Yanto. Sebelum meninggal dunia, Yanto sempat dirawat di ICU RSUD Pakuhaji. Menurut Salwa, Yanto memang terkonfirmasi Covid-19 namun juga memiliki riwayat penyakit.

“Iya betul meninggal satu orang, Sebelum dirawat dan terkonfirmasi positif, dia memang sudah sakit, ” kata Salwa, Senin (11/7).

Menurut Salwa, Yanto merupakan salah satu staf kesehatan di Puskesmas Pasar Kemis. Namun, dia tidak mengetahui kronologis Yanto meninggal dunia. Pasalnya, saat Yanto dirawat di RSUD Pakuhaji, Salwa sedang menjalankan isolasi mandiri di rumahnya.

“Soalnya pada waktu Yanto dirawat, saya sedang menjalankan Isoman, jadi sayapun tidak tahu berapa lama dia dirawat, dan punya riwayat penyakit apa, ” katanya.

TErpisah, satu per satu tenaga kesehatan di Puskesmas Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, tumbang akibat virus Covid-19. Selain Nakes, para pegawai pun silih berganti menjalani Isolasi mandiri (Isoman) di rumahnya, dikarenakan hasil antigen positif Covid-19.

Sebelumnya, beredar informasi bahwa di Kecamatan tersebut terjadi 5 kematian pasien Covid-19 dalam sehari. Selain itu, klinik setempat ditutup dan pengobatan di Puskesmas tidak maksimal.

Kepala Puskesmas (Kapus) Kecamatan Pabuaran, dr Siti Lolo Sundari, membenarkan bahwa para nakes tumbang. Namun ia menyatakan tidak mengetahui apabila ada kematian dengan jumlah yang cukup banyak tersebut.

“Kalau untuk itu (kematian) belum tahu, karena belum ada laporan yang masuk. Karena saya sibuk di PPKM darurat, zonasi wilayah,” ujarnya.

Ia mengungkapkan banyak pegawainya yang positif Covid-19. Hingga hari ini, pelayanan Puskesmas tetap dilakukan 24 jam, dengan kondisi keterbatasan pegawai di Puskesmas.

“Kita berjaga di Puskesmas ganti-gantian, karena pada tumbang. Sudah beberapa orang yang terpapar, kemarin (lusa) saja ada 7 orang, hari ini (kemarin) nambah lagi,” tuturnya.

Bagi pegawai yang melakukan tes swab, dan hasilnya positif, pihaknya langsung menyarankan agar melakukan Isoman. Guna menekan laju penyebaran Covid-19 di lingkungan Puskesmas.

“Kami steril ruangan di Puskesmas, dan selama 6 jam dikosongkan. Kalau memang tidak memungkinkan untuk melakukan pelayanan, maka kami alihkan pelayanan ke Puskesmas terdekat,” katanya.

Lolo mengaku, sebagian pegawainya bergejala usai dinyatakan positif. Sehingga, ia memaksimalkan pelayanan dengan sisa pegawai yang masih sehat dan terus mengimbau agar tetap melaksanakan protokol kesehatan (Prokes) secara ketat.

“Karena kami pelayanan 24 jam, melayani pasien melahirkan, kami terus memperketat prokes. Apabila memang ada yang terkonfirmasi di wilayah Puskesmas, kami lakukan sterilisasi. Alhamdulillah sekarang pelayanan masih terus berjalan,” tandasnya.

Klaster Baru di Gunungsari
Terpisah, Kapus Gunung Sari, Lilis Nurliani, mengungkapkan bahwa di wilayahnya terjadi penyebaran Covid-19 melalui klaster guru. Selain itu, pihaknya menduga ada juga klaster pekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang ternak ayam di Gunung Sari.

“Ada satu kasus kematian hari ini (kemarin). Kami menduga terpapar dari anaknya yang bekerja di PT Wabin, yang namanya di kampung itu susah, sudah tahu positif dan kami sarankan agar tidak berkontak dengan keluarga terlebih dahulu, tapi memang susah,” ujarnya.

Lilis mengatakan, pasien meninggal berusia 40 tahun dan seorang wanita. Dengan begitu, pihaknya bersama tim pressure yang dibentuk bersama-sama dengan warga, melakukan visitasi terhadap perusahaan tersebut agar saling koordinasi dengan Puskesmas.

“Karena memang di sana (perusahaan) ada klinik sendiri dan terpisah dari kami, jadi kami tidak ada laporan. Kalau klinik di Gunung Sari, saya mengimbau agar terus melaporkan apabila ada yang positif Covid-19,” katanya.

Untuk klaster guru, kata dia, pernah terpapar hingga sebanyak 11 guru. Hal itu bermula usai adanya pertemuan tatap muka yang dilakukan oleh para guru di suatu tempat.

“Sekarang ini kami sedang melakukan edukasi kepada masyarakat agar taat terhadap prokes. Meski virus ini tidak terlihat, wabah baru yang melanda di banyak negara, tapi harus dapat menghindarinya dengan cara menerapkan prokes dan mengikuti anjuran pemerintah,” tandasnya. (ALFIAN/MUF/ENK/BNN)

KARANGAN BUNGA: Karangan bunga pertanda duka cita untuk tenaga medis Puskesmas Pasar Kemis, Yanto meninggal dunia dipasang di Puskesmas Pasar Kemis.
(ALFIAN/SATELITNEWS.ID)