BANTEN POS

Kategori: KESEHATAN

  • BPJS Batal Naik, Penambahan Kuota PBI di Kota Serang Dipertimbangkan

    BPJS Batal Naik, Penambahan Kuota PBI di Kota Serang Dipertimbangkan

    SERANG,BANPOS- Kenaikan iuran BPJS dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA). Hal ini membuat Pemkot Serang yang telah mengantisipasi kenaikan iuran dengan menaikkan anggaran program Peserta Bantuan Iuran (PBI) pikir-pikir untuk menambah kuota PBI. Sebab, mereka kadung menyatakan mampu menanggung beban kenaikan iuran dengan nilai hingga Rp9 miliar.

    Demikian diungkapkan oleh Walikota Serang, Syafrudin. Menurutnya, dengan dibatalkannya kenaikan iuran BPJS oleh MA, maka rencana menaikkan anggaran PBI sebesar Rp9 miliar pada APBD Perubahan menjadi tidak perlu.

    “Penambahan anggaran ini memang ada. Akan tetapi dengan keputusan MA ini batal yah pasti kami akan mengalokasikan untuk yang lain. Yah mungkin akan penambahan peserta PBI atau pun menambah sarana,” ujarnya seusai memantau pengecekan kesehatan calon Jamaah Haji di RSUD Kota Serang, Selasa (10/3).

    Namun untuk kepastiannya, Syafrudin mengaku akan bermusyawarah terlebih dahulu dengan DPRD. Karena menurutnya, anggaran merupakan pembahasan antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif.

    “Saya kira itu nanti pembahasan antara eksekutif dan legislatif yah, karena anggaran ini kan dibahas berdua antara Pemkot dengan DPRD. 
    Jadi untuk kepastiannya akan dimusyawarahkan dulu dengan anggota DPRD,” terangnya.

    Kepala Dinkes Kota Serang, M. Ikbal, menerangkan bahwa untuk kuota PBI yang berasal dari APBD Kota Serang yaitu sebanyak 42.000 orang dengan besaran anggaran yakni Rp11.8 miliar.

    “Jadi kemarin kami mengantisipasi apabila memang ada kenaikan nilai iuran, maka kami akan kekurangan Rp9 miliar. Karena komitmen pak Wali dan pak Wakil itu tidak boleh ada pengurangan kuota PBI,” katanya.

    Menurutnya untuk memasukkan tambahan anggaran Rp9 miliar tersebut, pihaknya telah merencanakan untuk menganggarkan pada APBD perubahan nanti.

    “Jadi gak mungkin kami merubah anggaran pada APBD Murni 2020. Karena kan pengesahannya pada 2019 lalu sebelum ada kebijakan kenaikan iuran. Maka untuk mengantisipasinya itu kami akan tambah anggaran pada perubahan,” tuturnya.

    Ia pun membenarkan bahwa ada kemungkinan penambahan kuota PBI di Kota Serang. Namun yang pasti, prioritas Pemkot Serang yaitu mengamankan warga penerima program PBI agar tetap dapat menikmati akses kesehatan.

    “Untuk penambahan nanti akan kami bicarakan dengan dewan. Pada prinsipnya kami akan tetap mengamankan 42.000 warga penerima program PBI agar mereka tetap mendapatkan BPJS,” tandasnya. (DZH/AZM)

  • Pastikan Jumlah Penderita Gizi Buruk, Fatihudin Sidak Kelurahan Masjid Priyai

    Pastikan Jumlah Penderita Gizi Buruk, Fatihudin Sidak Kelurahan Masjid Priyai

    KASEMEN, BANPOS – Anggota DPRD Kota Serang, Fatihudin, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Kelurahan Masjid Priyai, Kecamatan Kasemen. Dalam sidak tersebut, ia meminta data kepada pihak kelurahan terkait dengan jumlah gizi buruk.

    Dalam sidak tersebut, Fatihudin yang didampingi oleh Camat Kasemen, Golib Mutolib, menanyakan terkait jumlah pasti penderita gizi buruk. Sebab, Kecamatan Kasemen selalu disebut merupakan kecamatan dengan gizi buruk terbanyak.

    Setelah melakukan sidak, Fatihudin pun membagi-bagikan satu peti telur kepada warga penderita gizi buruk dan warga kurang mampu. Hal tersebut dilakukan untuk mengatasi serta mencegah gizi buruk dan stunting.

    “Makanya, saat ini saya datangi Kelurahan Masjid Priyai dulu untuk menanyakan terkait dengan jumlahnya berapa sih sebenarnya. Karena kan Kasemen ini selalu disebut sebagai kecamatan paling banyak gizi buruk,” ujarnya kepada awak media seusai melakukan sidak, Kamis (5/3).

    Menurutnya, sidak tersebut merupakan salah satu bentuk pengawasan dirinya terhadap kasus yang hingga saat ini masih menjadi momok di ibukota Provinsi Banten.

    “Meskipun saya bisa meminta datanya kepada Dinkes Kota Serang, tapi saya ingin tahu apakah pejabat yang ada juga menjalankan tugasnya dalam melayani masyarakat. Jangan sampai kelurahan tidak tahu berapa warganya yang menderita gizi buruk,” ucapnya.

    Ia mengatakan, berdasarkan pengakuan dari pihak kelurahan, di Masjid Priyai saat ini tersisa satu warga yang menderita gizi buruk. Hal ini mengalami penurunan setiap tahunnya.

    “Jadi kalau kata mereka, beberapa tahun ke belakang memang penderita gizi buruk mencapai 24 orang. Namun saat ini hanya tersisa satu penderita saja,” katanya.

    Sementara untuk penderita gizi buruk di daerah pemilihannya (dapil) ini, ia mengatakan bahwa terdapat sebanyak 28 warga. Untuk itu, ia juga mengaku akan memberikan bantuan berupa satu peti telur bagi setiap penderita gizi buruk dan warga kurang mampu.

    “Makan telur juga dapat membantu untuk mengatasi gizi buruk serta stunting. InsyaAllah satu penderita gizi buruk akan saya berikan satu peti telur. Begitu pula dengan warga kurang mampu juga, untuk mencegah stunting,” tandasnya. (DZH)

  • Dede Rafiudin Dekatkan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat

    Dede Rafiudin Dekatkan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat

    AKSES kesehatan yang mudah merupakan hak yang harus didapatkan oleh masyarakat. Untuk merealisasikan hal tersebut, baik eksekutif maupun legislatif harus dapat bersinergi satu dengan lainnya.

    Demikian disampaikan oleh anggota Komisi IV pada DPRD Kota Serang, Dede Rafiudin. Politisi asal Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, masyarakat wajib mendapatkan hak mereka dalam hal kesehatan.

    “Dalam UUD 1945 pasal 28 H disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan,” ujarnya kepada BANPOS.

    Dengan adanya landasan hukum tersebut, dengan tegas ia mengatakan bahwa masyarakat tidak boleh dipersulit dalam mengakses pelayanan kesehatan.

    “Maka dari itu, baik eksekutif maupun kami legislatif, harus bisa memfasilitasi hal tersebut. Bagaimana kita menyusun rencana pembangunan agar pelayanan kesehatan dapat diakses dengan mudah,” terangnya.

    Ia pun tidak mau ada kejadian dimana masyarakat sulit berobat karena dirinya masuk dalam kategori tidak mampu. Sedangkan mereka sangat membutuhkan pelayanan kesehatan.

    “Jangan sampai ketika masyarakat datang yang ditanya itu ‘bayar pakai apa?’ Bukannya ‘penyakitnya apa?’ Itu yang kami tidak mau,” tandasnya. (DZH)

  • Korona Datang, Masker Menghilang

    Korona Datang, Masker Menghilang

    SERANG, BANPOS – Beredarnya virus Corona yang berasal dari negara tirai bambu, membawa dampak yang signifikan terhadap penjualan masker berbagai jenis di Indonesia. Terlebih, Pemerintah secara resmi telah mengumumkan kasus positif virus corona atau Covid-19 telah ditemukan di Indonesia. Tercatat, ada dua warga negara Indonesia, terjangkit wabah yang menyebar dari China itu. 

    Diketahui, Presiden Republik Indonesia, Jokowi mengumumkan dua warga negara Indonesia (WNI) asal Depok, Jawa Barat, positif terkena virus korona. Mereka pun sudah mendapatkan perawatan di Rumah sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso.
    Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dua orang yang terdiri dari ibu dan anak tersebut akan mendapatkan perawatan yang berstandar internasional.
    Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy kepada wartawan di  Bappeda, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (2/3) mengatakan, antisipasi masuknya virus corona merupakan prioritas. Selain menjalankan prosedur tetap (protap) dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), pihaknya juga melakukan beberapa langkah lainnya. Salah satunya dengan mendata ulang atau memvalidasi TKA di Banten.

    “Saya minta laporan data yang valid, apakah ada atau tidak. kan semua proses keberadaan TKA ini walaupun tidak dari Wuhan kan tetap ada istilahnya protap untuk masuknya seperti apa. Saya menugaskan Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) dan Dinkes (Dinas Kesehatan),” kata Andika.

    Ia menjelaskan, validasi dilakukan karena pemprov ingin memastikan jumlah TKA khususnya Tiongkok yang ada di Banten. Dengan data yang akurat, maka pihaknya akan lebih mudah dalam mengambil kebijakan. Mulai dari langkah pemeriksaan hingga langkah lanjutan jika diduga ada yang terinfeksi.

    “Mengantisipasi kalau memang ada warga negara China yang terindikasi ataupun mengantisipasi masuknya corona. Jadi kita jelas dulu datanya baru nanti kita informasikan langkah-langkah seperti apa. Dikoordinasikan seperti apa dengan Kemenkes, polanya, teknis dan lain-lain jika ada yang diduga terkena,” ujarnya.

    Selain menjadi acuan antisipasi penyebaran virus corona, pendataan juga dimaksudkan untuk meredam berita bohong atau hoaks di masyarakat. Dengan data TKA yang valid, maka pihaknya akan dengan mudah menelusuri setiap informasi berkembang.

    “Jangan sampai kondisi masyarakat kita nanti menjadi khawatir, gaduh dan merasa terancam. Virus itu kan sudah menjadi pandemik global. Bisa kebuka nanti data imigrasi berapa warga China yang masuk ke Banten. Itu kan bisa kebuka kerjanya di industri apa, bisa kita langsung tindaklanjuti,” paparnya.

    Hingga saat ini lanjut Andika masih terbebas dari virus corona. Termasuk warga Banten yang pulang dari Tiongkok. Pemprov telah menjalan seluruh prosedur medis saat proses pemulangannya untuk memastikan mereka tak terinfeksi. 

    “(Mahasiswa Banten di Tiongkok) sudah pulang semua, tidak langsung pulang tapi di karantina di rumah sakit. Semua prosedur kami lakukan, persiapan teknis antisipasi sudah saya tugaskan Dinkes,” tuturnya.

    Soal adanya dua warga Depok yang di rawat di Jakarta karena positif terjangkit covid-19 yang notabene berbatasan langsung dengan Banten, Andika juga memastikan sudah menindaklanjutinya. “(Pemprov) Jakarta tidak akan sembarangan merawat orang yang kena virus corona, kan diisolasi betul. Berarti kan tempat yang ditunjuk memang tempat yang sudah kompeten untuk menangani virus corona,” ujarnya. 

    Lebih lanjut ditegaskan Andika, pemprov selalu berkoodinasi dan meminta arahan langsung dari Kemenkes agar langkah antisipasi dan penanganannya bisa optimal.
    “Kami pasti laksanakan seluruh prosedur dari pemerintah pusat,” ungkap Andika.

    Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Disnakertrans Banten Erwin Syafrudin mengatakan, pihaknya telah menerima surat edaran (SE) dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) belum lama ini. Isi dari surat bernomor B.5/51AS020/I/2020 itu intinya membahas mengenai kewaspadaan penyerbaran penyakit pneumonia berat yang tidak diketahui penyebabnya pada pekerja.

    “TKA itu kewenangan pusat dan terkait virus corona sudah menjadi isu nasional bukan daerah. Meski demikian kami tetap melakukan antisipasi dari sisi ketenagakerjaan. Kita punya acuannya dari Kemenaker,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Dinkes Banten, Ati Pramudji Hastuti tidak dapat dimintai tanggapannya terkait dengan pencegahan corona. Telpon genggamnya aktif namun tidak merespon saat dihubungi. Begitupun dengan WhatsApp Messenger yang dikirim BANPOS diabaikan.

    Sekretaris Dinkes Banten, Devina Nosilvira Zams saat dihubungi mengaku tidak diperkenankan memberikan penjelasan kepada media. “Maaf, langsung ke Bu Kadis (Ati Pramudji Hastuti) kalau mau wawancara, karena saya nggak punya kewenangan,” kata Devina.
    Sementara, Pantauan BANPOS, sejumlah apotek di Kota Serang sudah tak lagi menjual masker sejak awal tahun 2020. Alasannya, bukan tak lain karena stok masker pusat telah habis diburu.

    “Kami sudah tidak menjual masker lagi, tidak ada kiriman sejak dua bulan yang lalu,” ujar salah seorang pegawai di Apotik Sehat Serang yang beralamat di Jalan Yumaga nomor 19, Benggala Kota Serang, Senin (2/3). 

    Menurutnya, sejak menyebarluas kasus virus Corona, di sejumlah wilayah Indonesia tidak mendapatkan kiriman masker dari pemasok. Untuk harga pun sudah berubah, namun dirinya tidak mengetahui secara detil harganya.

    “Dengar-dengar harganya semakin mahal, tapi saya kurang tahu berapa,” jelasnya.

    Begitupun dengan Apotek Gama yang berlokasi berdampingan dengan apotek Sehat Serang. Pegawai yang juga tak ingin disebutkan namanya ini mengungkapkan bahwa sejak awal tahun, pihaknya sudah tak lagi menjual masker.

    “Sudah tidak jual lagi, sudah lama,” ungkapnya.

    Biasanya, kata dia, menjual masker merek Sensi dan Safeguard berbagai jenis, baik tali, karet maupun hijab.

    “Sekarang sudah sulit memasok masker, karena dari pusat juga tidak tersedia,” katanya.

    Begitupun dengan pegawai Apotek Warjok di Jalan Ciwaru Raya, Kota Serang, yang mengatakan bahwa pihaknya tak lagi menjual masker jenis apapun. 

    “Tidak ada sama sekali kiriman (masker) sejak awal tahun. Akhir tahun lalu masih ada kiriman tapi tidak banyak,” terangnya.

    Ia mengatakan hanya menjual satu merek masker yaitu Sensi dengan jenis yanh sama. Normalnya, harga satu box masker merek Sensi dibandrol harga Rp150.000. Kalau Safeguard, lanjut dia, dijual seharga Rp50.000.

    “Mungkin sekarang harganya sudah mahal. Karena sulit juga menemukan masker khususnya di Kota Serang,” pungkasnya.

    Diungkapkan oleh mahasiswa di sebuah Universitas di Kota Serang, Sri Hartati mengaku kesulitan mendapatkan masker. Biasanya, ia menyetok masker beberapa box dirumahnya.

    “Kebetulan hari ini stok maskernya habis, dan saya sudah keliling di berbagai Apotek sekitar Kota Serang sama sekali tidak ada yang menjual,” singkatnya. (RUS/ENK)

  • 2 Warga di Indonesia Positif Corona

    2 Warga di Indonesia Positif Corona

    JAKARTA, BANPOS – Dilansir dari RMCO.ID, Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya dua orang di Indonesia yang positif terjangkit virus corona. Menurut Jokowi, dua WNI itu tersebut sempat kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia.

    Warga Jepang itu terdeteksi mengidap virus corona setelah meninggalkan Indonesia dan tiba di Malaysia.

    Tim Kemenkes pun melakukan penelusuran, di Indonesia, orang Jepang ini menemui siapa. “Ditelusuri dan ketemu. Ternyata orang yang terkena virus corona berhubungan dengan dua orang, ibu 64 tahun dan putrinya 31 tahun,” beber Jokowi di Istana Negara, Senin (2/3).

    “Dicek dan tadi pagi saya dapat laporan dari Pak Menkes bahwa ibu ini dan putrinya positif corona,” imbuh Presiden. Namun, Jokowi belum mau mengungkapkan ibu dan anak itu berada di daerah mana. Ia hanya memastikan keduanya di Indonesia.

    Kendati sudah ada kasus Corona di Indonesia, Jokowi memastikan pemerintah sudah sangat siap menghadapinya. “Pemerintah dari awal sudah siap. Kami punya rumah sakit, peralatan, dan SOP yang standarnya sama dengan standar internasional yang ada,” ungkap Jokowi.

    Lebih dari 100 rumah sakit disiapkan. “Kita juga miliki anggaran dan sudah diprioritaskan. Karena kalau tidak serius, ini sangat berbahaya karena penyakit ini perlu kita waspadai,” tandasnya. [OKT]

    Sumber

  • Pemkab Serang Kurang Anggaran, Puskesmas Kekurangan Dokter

    Pemkab Serang Kurang Anggaran, Puskesmas Kekurangan Dokter

    SERANG,BANPOS – Puskesmas di Kabupaten Serang hingga saat ini masih belum memenuhi standar ideal dalam hal jumlah dokter. Karena, jumlah ideal dokter pada Puskesmas adalah 9 orang termasuk dokter gigi, sementara saat ini hanya ada dua atau tiga saja.

    Hal ini selain karena dibatasinya perekrutan dokter PNS, juga karena Pemkab Serang tidak mampu merekrut dokter berstatus honor, sebab tidak memiliki anggaran.

    Plt. Kepala Dinkes Kabupaten Serang, drg. Agus Sukmayadi, mengatakan bahwa idealnya Puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap membutuhkan 9 dokter. Diantaranya yaitu dokter umum dan dokter gigi.

    “Jika kebutuhan tenaga dokter disetiap puskesmas tercukupi maka pelayanan yang dilaksanakan di Puskesmas akan dapat berjalan dengan optimal. Dokter gigi minimal satu, selebihnya dokter umum,” ujarnya, Jumat (21/2).

    Sementara untuk Puskesmas yang tidak memiliki fasilitas rawat inap, dinutuhkan sebanyak tiga atau empat dokter yang bertugas di sana. “Untuk yang non rawat inap, tiga hingga empat dokter idealnya,” terang Agus.

    Ia menuturkan bahwa kekurangan dokter tersebut salah satunya karena adanya pembatasan dalam perekrutan dokter melalui CPNS. Sementara untuk melakukan pengajuan perekrutan tenaga dokter honor, pihaknya merasa kesulitan karena tidak ada anggaran.

    “Honor seorang dokter membutuhkan biaya perbulannya Rp5 juta sampai Rp7 juta. Sementara anggaran dana yang dapat dikeluarkan oleh Dinkes sangat terbatas,” jelasnya.

    Untuk perekrutan CPNS tahun 2020, pihaknya sudah mengusulkan kekurangan tenaga dokter untuk di Puskesamas. Namun ternyata BKPSDM malah menempatkan dokter tersebut di rumah sakit (RS), bukan di Puskesmas.

    “Kebutuhan kita cukup banyak. Tahun ini kita hanya mendapatkan satu dokter saja. Sementara kebijakan dari BKPSDM kami tidak bisa melakukan intervensi,” katanya.

    Sementara itu, kepala BKPSDM, M Ishak, saat coba dikonfirmasi melalui sambungan telepon, nomor yang dihubungi tidak aktif. Begitu pula dengan pesan singkat yang dikirimkan. (MUF/AZM)

  • Mad Buang Minta Pemerintah Matangkan Perencanaan Pembangunan

    Mad Buang Minta Pemerintah Matangkan Perencanaan Pembangunan

    PEMBANGUNAN di Kota Serang harus benar-benar terencana dengan matang. Hal ini agar tidak ada pembangunan yang tidak dibutuhkan dan dikehendaki, bahkan merugikan masyarakat.

    Demikian disampaikan oleh anggota Komisi IV pada DPRD Kota Serang, Mad Buang. Politisi asal Partai Golkar ini menuturkan, beberapa pembangunan di Kota Serang cenderung tidak terencana.

    “Intinya harus diawali dengan perencanaan yang matang, maka dilanjutkan kepada perencanaan mengenai perawatan dan juga perencanaan penggunaan. Itu agar tidak hambur pembangunannya,” ujar Mad Buang.

    Ia pun mencontohkan terkait perencanaan pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) di beberapa daerah seperti Pustu Jeranak, Pustu Banten Girang dan Pustu Karangantu.

    “Ini merupakan bentuk perencanaan yang kurang matang. Harusnya pihak terkait yaitu Dinkes Kota Serang dapat melihat apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat terhadap Pustu, apakah rehabilitasi atau melengkapi alat-alat kesehatan. Ini yang belum dilakukan,” ucapnya.

    Dengan begitu, lanjut Mad Buang, pembangunan yang dilakukan oleh Pemkot Serang memang benar-benar berdampak positif terhadap masyarakat.

    “Jangan seperti di Pustu Banten Girang misalnya. Sebelum direnovasi itu berguna bagi masyarakat. Setelah di renovasi, justru malah menjadi tidak berguna karena terbengkalai,” tandasnya. (DZH)

  • Program Kesehatan Harus Tepat Sasaran

    Program Kesehatan Harus Tepat Sasaran

    KESEHATAN merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, dan pemerintah wajib untuk memenuhi hal tersebut. Sehingga, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak memprioritaskan.

    Hal inilah yang menjadi misi prioritas anggota Komisi II pada DPRD Kota Serang, Muji Rohman. Politisi yang merupakan ketua Fraksi Partai Golkar ini mengatakan, kesehatan di Kota Serang masih harus ditingkatkan.

    “Terutama mengenai kasus gizi buruk yah. Tentunya untuk menyelesaikan gizi buruk harus ada program lintas OPD. Karena gizi buruk bukan hanya tugas Dinkes, namun juga tugas Dinsos,” ujarnya kepada BANPOS.

    Selain itu, ia juga menekankan agar peserta bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan harus tepat sasaran. Karena menurutnya, PBI BPJS sangat membantu masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

    “Kami mendorong Dinsos agar dapat melakukan pendataan penerima PBI dengan tepat. Salah satunya dengan cara melakukan verifikasi berkala setiap 6 bulan sekali,” tuturnya.

    Menurutnya, seiring berjalannya waktu sudah pasti terdapat perubahan data penerima PBI di Kota Serang. Karena setiap waktunya, terjadi perubahan data kependudukan seperti meninggal dunia dan pindah ke kota atau provinsi lain.

    “Sehingga verifikasi data setiap 6 bulan sekali itu sangat penting. Jadi anggaran yang telah disiapkan pemerintah akan benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.

    Tidak hanya mendorong, Muji Rohman pun mengaku akan terlibat langsung dalam membantu upaya verifikasi tersebut. Salah satunya dengan membantu dari segi penganggaran.

    “Sudah pasti kamu akan mendorong dari segi penganggaran. Karena memang itu menjadi tugas kami selaku wakil rakyat,” tandasnya. (DZH)

  • Warga Kecewa BPJS Dinonaktifkan Sepihak

    Warga Kecewa BPJS Dinonaktifkan Sepihak

    SERANG, BANPOS – Seorang warga Kota Serang mempertanyakan terkait penonaktifan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan milik ibunya, yang dilakukan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu.

    Padahal, ibunya merupakan warga yang terdaftar dalam program Peserta Bantuan Iuran (PBI) yang telah dianggarkan dalam APBD. Sedangkan pada saat itu, ibunya sangat membutuhkan BPJS Kesehatan.

    Diungkapkan oleh Ari Kristianto, dirinya mengetahui adanya penonaktifan kartu BPJS Kesehatan pada saat ibunya sedang dirawat di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Sudrajat Prawiranegara.

    Saat menyodorkan kartu BPJS kepada pegawai rumah sakit, ia diberitahukan bahwa ternyata BPJS Kesehatan tersebut berstatus diblokir oleh pusat. Sehingga tidak bisa menutupi biaya perawatan ibunya.

    “Jadi saya tahunya pas ibu saya dibawa ke RSUD Drajat (Prawiranegara, red). Kata petugas jaganya BPJS Kesehatan ibu diblokir dari Pusat,” ujar Ari saat ditemui wartawan di salah satu rumah makan di Kota Serang, Senin (10/2).

    Mengetahui adanya pemblokiran tersebut, ia pun mengaku telah melakukan komplain kepada pihak BPJS Kesehatan. Namun menurut pihak BPJS Kesehatan, kewenangan tersebut ada di Dinkes dan Dinsos Kota Serang. Karena ibunya merupakan penerima program PBI.

    “Menurut pihak BPJS Kesehatan, karena ibu saya terdaftar sebagai PBI, maka kewenangan untuk berfungsi atau tidaknya kartu itu ada di Dinsos sama Dinkes. Sehingga saya disuruh untuk mempertanyakan penonaktifan kartu BPJS Kesehatan ini kepada dua OPD tersebut,” kata Ari.

    Ia pun mengaku kecewa dengan penonaktifan sepihak tanpa adanya pemberitahuan tersebut. Menurutnya, hal itu merupakan bentuk tindakan kesewenang-wenangan Pemkot Serang terhadap warganya.

    “Tentu kecewa. Karena BPJS ini kan dibutuhkan oleh kami warga yang kurang mampu. Ibu saya pun masuk ke dalam PBI, artinya jelas ia masuk kategori kurang mampu,” tegasnya.

    Ari berharap kartu BPJS Kesehatan milik ibunya dapat kembali aktif sehingga dapat menutup biaya perawatan. Ia juga meminta kepada Pemkot Serang agar jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali.

    “Bagaimana kalau ternyata ada warga yang benar-benar butuh menggunakan BPJS, namun ternyata ia bernasib sama seperti saya diblokir tanpa pemberitahuan. Bisa kacau nanti,” ungkapnya jengkel.

    Saat dikonfirmasi, Kepala Dinkes Kota Serang, M. Ikbal, mengatakan bahwa Pemkot Serang memutuskan untuk tidak mengurangi kuota PBI meskipun terdapat kenaikan iuran BPJS.

    “Pak Wali dan pak Wakil itu sudah tegas mengatakan bahwa mereka tidak mau kenaikan iuran BPJS ini membuat adanya pemangkasan kuota penerima PBI. Makanya dalam perubahan ini kami memperjuangkan untuk menaikkan anggaran PBI,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

    Ia juga memastikan bahwa PBI yang dibiayai oleh APBN pun tidak mengalami pemangkasan kuota. Sementara berdasarkan informasi, Ikbal mengatakan Pempov Banten memang melakukan pemotongan kuota PBI.

    “Cukup besar yah. Masyarakat Kota Serang yang menjadi penerima PBI Provinsi Banten itu sekitar 60.000 lebih orang. Memang provinsi itu karena kenaikan iuran jadi melakukan pemotongan kuota,” katanya.

    Ia mengatakan, sulit bagi Pemkot Serang untuk menampung mereka yang terdampak pemotongan kuota PBI yang berasal dari APBD Provinsi. Sebab, untuk mempertahankan kuota saat ini saja, Pemkot Serang harus menambah anggaran sekitar Rp9 miliar.

    “Inginnya sih kami bisa menampung. Hanya saja kami juga menghitung anggaran. Mudah-mudahan Pemprov Banten dapat mempertimbangkan terkait dengan pemotongan kuota tersebut,” tandasnya.(DZH/ENK)

  • Dukung Pola Hidup Sehat, Metropolis Town Square Adakan Zumba Party

    Dukung Pola Hidup Sehat, Metropolis Town Square Adakan Zumba Party

    TANGERANG, BANPOS – Pola hidup sehat harus terus disosialisasikan dan ditanamkan kepada seluruh elemen masyarakat. Tanggung jawab untuk penanaman nilai tersebut tidak hanya dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat saja, namun juga swasta atau pelaku usaha juga harus turut serta dalam menggalakkannya.

    Seperti yang dilakukan oleh Mall Metropolis Town Square bersama dengan Sanggar Senam Bunda Nia. Dalam rangka menanamkan nilai pola hidup sehat, diselenggarakan kegiatan Aerobic dan Zumba Party yang dilaksanakan pada, Minggu (26/1).

    Kegiatan ini dimeriahkan dengan berbagai macam aktivitas menarik lainnya seperti pembagian doorprize.

    Sebanyak 1.300 peserta turut serta mengikuti acara yang merupakan rangkaian roadshow ketiga oleh Sanggar Senam Bunda Nia yang sebelumnya telah selesai dilaksanakan di Kota Jakarta Timur dan Kota Bogor.

    Nantinya, setelah di Metropolis Town Square, Kota Tangerang, selanjutnya akan diselenggarakan di Kota Bekasi, Bandung, Cirebon, Purwokerto, Yogyakarta, Solo dan kota besar lainnya.

    “Aerobic dan party zumba ini bertujuan untuk menerapkan pola hidup sehat di masyarakat dengan cara berolahraga. Kita membuat olahraga ini menjadi fun, sehingga masyarakat merasa tidak beban, tetapi senang melakukannya,” ujar Saniawati, yang biasa disapa oleh Bunda Nia ini.

    Hal tersebut disambut antusias oleh pihak Metropolis Town Square, Marcomm Manager Mall Metropolis Town Square Megawaty Liu menuturkan, Metropolis sangat mendukung adanya kegiatan-kegiatan olahraga yang bersifat menanamkan pola hidup sehat di masyarakat khususnya di Kota Tangerang.

    “Maraknya tempat olahraga dengan menggunakan fasilitas canggih hanya digemari oleh kalangan milenial. Zumba party ini merupakan salah satu cara untuk pola hidup sehat. Selain minim budget, zumba party dapat menjadi ajang berkenalan dengan sesama penggemar zumba,” jelas Megawaty.

    Tahun ini Lippo Malls memiliki komitmen memberikan apresiasi yang lebih baik kepada pengunjung melalui program marketing dan promosi melalui aplikasi Styles. Styles merupakan aplikasi loyalty program yang bisa memberikan beragam keuntungan menarik seperti cashback, kejutan setiap bulan, memberikan hadiah, dan kemudahan pengunjung untuk berbelanja di semua Lippo Malls.

    Mall Metropolis Town Square adalah salah satu mall yang berada di bawah bendera Grup Lippo Malls Indonesia (strata tittle – Kepemilikan) yang terletak di pusat bisnis kota Tangerang tepatnya di Jl. Hartono Raya, Modernland, Kota Tangerang dengan luas sekitar 115.000 m2. Mall Metropolis Town Square sudah berdiri sejak 16 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 2003 dengan dukungan beberapa anchor tenant seperti: Matahari Departement Store, Timezone, Smart Club, Cinepolis, dan yang terbaru adalah Ash-Shaff Muslim Gallery. Mall Metropolis Town Square juga memiliki lebih dari
    500 tenant retail, diluar ruko / shop house yang berjumlah sekitar 96 unit. Mall Metropolis Town Square kini juga aktif dengan rangkaian kegiatan komunitas.(pbn)