BANTEN POS

Kategori: KESEHATAN

  • Kondom Laku Jelang Malam Tahun Baru

    Kondom Laku Jelang Malam Tahun Baru

    SERANG, BANPOS – Penjualan alat kontrasepsi berbentuk kondom laku jelang malam tahun baru. Hal ini berdasarkan penelusuran di beberapa ritel yang berbeda lokasi di Kota Serang.

    Lokasi pertama, BANPOS mendatangi salah satu ritel di sekitaran terminal Pakupatan. Di sana, pegawai ritel tersebut mengaku penjualan kondom laku menjelang akhir tahun ini.

    “Biasanya palingan sehari kejualnya satu atau dua, tapi jelang akhir tahun ini lumayan banyak,” ujar Nana, salah satu pegawai ritel.

    Ia mengatakan, untuk stok kondom sendiri terbilang aman. Sebab, stok akan kembali dikirimkan sesuai dengan jumlah yang terjual pada hari itu.

    “Jadi kalau ada yang terjual tujuh misalkan, nanti langsung dikirimkan lagi stoknya. Jadi tidak kekurangan,” tuturnya.

    Sementara pada ritel kedua yang didatangi oleh BANPOS berlokasi di sekitar Taman Sari, disebutkan bahwa penjualan kondom pun melonjak tajam di akhir tahun ini.

    “Meningkat di akhir tahun ini. Yang laku itu merek Sutera hitam,” katanya yang merupakan pegawai ritel di dekat hotel di Taman Sari, namun tidak mau menyebutkan namanya.

    Selain itu, ia mengatakan bahwa di akhir tahun ini terdapat promo untuk penjualan alat bantu seks berbentuk tisu magic. Saat ini, harga tisu magic seharga Rp14 ribu.

    “Bukan harganya naik, justru sekarang lagi promo untuk tisu magic. Jadi biasanya yang beli kondom, juga beli tisu magic,” ungkapnya.

    Berbeda dengan ritel yang berada di Secang. Di sana, pegawainya mengaku penjualan kondom tidak laku. Menurutnya, dalam seminggu ini pun terhitung penjualannya.

    “Untuk penjualan masih belum ada peningkatan. Kalau stok karena jarang dibeli, jadi sama saja segitu doang,” tutur Hidayat.

    Ia mengaku di ritel tempatnya bekerja, memang setiap harinya kondom tidak terlalu laku. Namun ia tidak tahu jika di tempat lainnya.

    “Memang biasanya juga jarang ada yang beli. Mungkin kalau di tempat lain banyak yang beli,” tandasnya. (DZH)

  • Terkait Pasien BPJS Meninggal Dunia, RSDP Klaim Layani Pasien Sesuai Aturan

    Terkait Pasien BPJS Meninggal Dunia, RSDP Klaim Layani Pasien Sesuai Aturan

    SERANG, BANPOS – Rumah Sakit Drajat Prawiranegara (RSDP) membantah tidak menangani pasien yang memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan bernama Kuncung Sudrajat. Pihak RSDP menegaskan, pasien sudah ditangani dan mendapatkan perawatan, tetapi kemudian meninggal dunia.

    Direktur RSDP, dr Rachmat Setiadi mengungkapkan, berdasarkan bukti telepon dari Puskesmas Pontang, Pukul 16.02 WIB, Tanggal 17 Desember 2019, menghubungi pihak RSUD Drajat Prawiranegara (RSDP) untuk koordinasi rujukan. Pihak Puskesmas Pontang menjelaskan kondisi pasien yang diketahui bernama Kuncung Sudrajat, mengalami penurunan kesadaran dengan TD 220 mmHg dan suspect diagnosis Stroke Hemoragik.

    Dengan mempertimbangkan kondisi pasien dan fasilitas RSDP, yaitu ruang ICU sejak pukul 15.00 WIB sampai pukul 19.00 WIB penuh, serta ketersediaan CT Scan yang masih dalam proses perizinan, maka disarankan Puskesmas Pontang untuk mencari rumah sakit.

    “Kami menyampaikan saran sesuai kondisi dan situasi yang ada, sesuai kebutuhan pasien, agar mencari rumah sakit lain yang memiliki tempat tidur ICU yang kosong dan terdapat CT Scan,” ujar Rachmat melalui keterangan tertulis yang diterima BANPOS, Senin (23/12).

    Pada proses selanjutnya, kata Rachmat, pasien dikirim ke RSDP pukul 19.30 WIB, dan diterima dengan baik di IGD serta dimasukkan ke P1 dengan penanganan suspect Stroke Hemoragik. Pihak RSDP, sudah menangani dan melakukan perawatan terhadap pasien bernama Kuncung Sudrajat.

    “Pasien sudah diberi obat-obatan dan tindakan sesuai prosedur, tetapi nyawa pasien tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 00.12 malam, 18 Desember 2019. Jadi tidak benar jika kami tidak melayani pasien dengan baik,” tegas Rachmat.

    Rachmat menegaskan, RSDP merupakan rumah sakit rujukan bagi pasien dari lima daerah di Banten. Yakni Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kota Cilegon.

    “Kami layani seluruh pasien sesuai prosedur, tanpa membedakan status wilayah maupun status kepesertaan BPJS Kesehatan atau bukan,” ujarnya.

    Terpisah, puluhan anggota Pemuda Pancasila (PP) yang tergabung dalam majelis pengurus cabang PP Kabupaten Serang menggelar audiensi bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, dalam rangka menuntut permasalahan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Serang, yang menuai permasalahan pada bidang kesehatan, Senin (23/12).

    Dalam audiensinya, MPC PP menyampaikan kritik bagaimana pelayanan kesehatan menggunakan fasilitas BPJS JKN KIS aktif yang seharusnya lebih didahulukan ketika pasien tersebut dalam keadaan gawat darurat.

    Ketua MPC PP Kabupaten Serang, Syamsul Rizal, menyampaikan bahwa telah terjadi peristiwa yang tidak mengenakkan terhadap salah satu masyarakat Kabupaten Serang, yang secara resmi terdaftar sebagai pengguna fasilitas BPJS JKN KIS dan mengakibatkan korban tersebut meninggal dunia.

    Hal itu, kata Syamsul, diduga korban menerima perlakuan yang tidak menyenangkan sehingga ia menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit dr Drajat Prawiranegara (RSDP) Kabupaten Serang.

    “Ada kejadian luar biasa yang mengakibatkan adanya korban. Ini adalah sebuah kesalahan yang fatal, dimana Fasilitas kesehatan (Faskes) yang seharusnya dapat memberikan pelayanan terbaiknya kepada pasien gawat darurat, hingga 5 jam pasien menunggu menunggu tindakan medis,” ujarnya.

    Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, Agus Sukmayadi, Direktur Utama (Dirut) RSDP Kabupaten Serang, dr Rachmat Setiadi, Kominfosatik Kabupaten Serang, Kepala Puskesmas Kecamatan Pontang, Sruwi Budiana, serta unsur keamanan dari Kepolisian resort Serang.

    Setelah pasien diminta dirujuk rumah sakit (RS), kata dia, yang diharapkan akan meringankan sakit pasien, kemudian mendengar kabar bahwa di RSDP Serang serta di RS lainnya pun menolak pasien dengan dalih tidak ada ruangan. Hal ini menjadi sebuah tolok ukur pelayanan kesehatan di Kabupaten Serang yang dinilai gagal dan tidak sesuai harapan masyarakat.

    “Di sisi lain, kabar duka yang di rasakan oleh keluarga korban, ada sebuah kegagalan Pemerintah dalam memberikan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yaitu kebutuhan akan hak pelayanan dan fasilitas kesehatan untuk seluruh masyarakat,” katanya.

    Ia melanjutkan, kejadian tersebut tidak sesuai dengan bab tujuan Peraturan Bupati Serang (Perbup) nomor 22 tahun 2011 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit umum daerah Kabupaten Serang. Ia pun mengungkapkan, di dalam Bab II Tujuan Pasal 2, tujuan dibuatnya Standar Pelayanan Minimal RSUD sebagai berikut, menjamin hak masyarakat untuk menerima setiap jenis layanan yang disediakan rumah sakit dengan mutu tertentu yang dilakukan masing-masing unit pelayanan. meningkatkan akuntabilitas Rumah Sakit terhadap masyarakat.

    “Sebaliknya, masyarakat dapat mengukur sejauh mana Rumah Sakit dapat memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanannya, dan memperjelas tugas pokok Rumah Sakit dan mendorong terwujudnya checks and balances yang efektif,” tuturnya.

    Berdasarkan hal tersebut, ia juga merasa kecewa menyusul adanya pungutan biaya fasilitas ambulans sebesar Rp375.000, untuk membawa korban agar dirujuk di RS dan mendapat tindakan selanjutnya oleh pihak medis. Ia menyebut hal tersebut menjadi kesalahan yang fatal, karena sejatinya peserta BPJS JKN KIS itu untuk biaya kesehatan ditanggung oleh pihak BPJS.

    “Akan tetapi ini tidak. Terjadi di daerah Kabupaten Serang sehingga terjadi peristiwa sampai menimbulkan korban jiwa. Kami menanyakan tentang pelayanan BPJS mekanismenya seperti apa. Saran kami, kalau BPJS ini berbelit, untuk apa diadakan. Lebih baik ditutup saja,” tegas dia.

    Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum menegaskan bahwa apabila terjadi kejadian-kejadian yang tidak berkenan berkaitan dengan pelayanan kesehatan, agar segera menyampaikan baik secara langsung maupun melalui sambungan telepon seluler yang saat itu juga ia menyebutkan nomor teleponnya. Ia juga akan menindak secara tegas melalui Dinas terkait.

    “Apabila ada kejadian yang tidak berkenan, segera sampaikan kepada saya. Sehingga saya bisa cepat untuk mengambil langkah. Mudah mudahan ini kejadian terakhir dan tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini, kalau ada saya pastikan konsekuensinya pasti lebih dari sekarang ini,” tegasnya.(MUF/ENK)

  • BPJS Kesehatan Naik, Bang Ben Doakan Masyarakat

    BPJS Kesehatan Naik, Bang Ben Doakan Masyarakat

    CIPUTAT, BANPOS-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan disepakati mengalami kenaikan hingga dua kali lipat. Naiknya iuran tersebut diketahui untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan.

    Sehingga perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Perpres 82/2019 tentang Jaminan Kesehatan.

    Wakil Walikota Tangsel, Benyamin Davnie menjelaskan, terkait adanya kenaikan itu, maka Pemkot Tangsel telah mengalokasikan anggaran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) sekitar Rp 144 Miliar, dengan jumlah sekitar 400 ribu lebih PBI. Dirinya pun berharap bagi masyarakat yang sakit sebaiknya berobatnya ke Puskemas lebih dahulu.

    “Saya berharap PBI atau peserta BPJS kelas 3 berobatnya ke Puskesmas dulu. Puskesmasnya kurang. Kita akan bangun Puskesmas lagi. Kalau tidak bisa ditangani baru ke RSU,” katanya.

    Masyarakat juga diimbau agar tetap menjaga kebugaran tubuhnya supaya tidak mudah sakit. Caranya bagaimana, istirahat yang cukup, makan makanan bergizi dan rajin berolahraga. Dengan berolahraga, kalori akan terbakar, dan matabolisme tubuh akan terus membaik. “Mudah-mudahan masyarakat semuanya pada sehat,” doanya.

    Sementara itu, kenaikan ini 100 persen mulai 1 Januari 2020 tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

    Berikut riciannya untuk iuran peserta PBPU/BP (Mandiri) Kelas I disesuaikan menjadi Rp 160.000 per orang per bulan dari sebelumnya Rp 80.000. Kelas II menjadi Rp 110.000 per orang per bulan dari sebelumnya Rp 52.000. Sementara iuran peserta Kelas III menjadi Rp 42.000 per orang per bulan dari sebelumnya Rp 25.500.

    BPJS Kesehatan pun memberikan pilihan bagi masyarakat untuk turun kelas melalui program perubahan kelas tidak sulit. Tujuanya supaya, masyarakat tidak terbebani dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Bagi masyarakat yang ingin turun kelas, program ini berlangsung mulai 9 Desember 2019 hingga 30 April 2020.

    Ini berlaku bagi peserta yang telah terdaftar sebelum 1 Januari 2020. Kelas perawatan dapat turun dua tingkat dari kelas perawatan sebelumnya. Misalnya dari kelas 1 ke kelas 3. Kesempatan untuk perubahan atau penurunan kelas perawatan diberikan satu kali dalam periode 9 Desember 2019 sampai dengan 30 April 2020. Diberlakukan untuk 1 keluarga bagi yang sudah terdaftar.

    Peserta yang menunggak iuran tetap dapat mengajukan turun kelas. Namun, status kepesertaan masih tidak aktif sampai tunggakan iuran dibayarkan. Peserta dapat mengunjungi kantor cabang yang terdekat. (din/net/imi)

  • MP BPJS Banten selenggarakan ToT Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

    MP BPJS Banten selenggarakan ToT Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

    SERANG, BANPOS – Masyarakat Peduli (MP) BPJS Banten menggelar Training of Trainer (ToT) Jaminan Kesehatan di kantor BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Banten. Hal ini sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi wilayah (Rakorwil) MP BPJS Banten.

    Sekretaris Korwil MP BPJS Banten, Ridho Dinata, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kemitraan dan kolaborasi strategis MP BPJS Banten dengan Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Banten.

    “Selain mewujudkan kemitraan, harapan lain dari kegiatan ini supaya pengurus MP BPJS Banten memiliki pemahaman yang komprehensif terkait Jaminan Sosial ketenagakerjaan,” ujarnya kepada BANPOS, Rabu (18/12).

    Ia mengatakan bahwa pihaknya pun akan lebih mengembangkan kerja organisasi. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat lebih paham dan merasakan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan.

    “Ke depan kami juga ingin mengembangkan perisai di Banten, agar manfaat BPJS Ketenagakerjaan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Banten,” kata Ridho Dinata.

    Di tempat yang sama, pihak BPJS Ketenagakerjaan Banten yang diwakili Bidang Pengawasan, Yan Dwiyanto, menyatakan bahwa pihaknya sangat menyambut baik kegiatan ToT Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini.

    “Kami juga mengapresiasi MP BPJS Banten yang bergerak cepat menjalankan program kerja pasca Rakorwil di awal Desember lalu,” ucapnya kepada awak media.

    Ia pun berharap, dengan adanya MP BPJS Banten ini dapat menjadi tonggak utama dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat Banten mengenai program Jaminan Sosial ini.

    “Harapannya melalui perisai dan program kemitraan lainnya MP BPJS Banten, dapat berperan aktif dalam menyosialisasikan dan merekrut masyarakat Banten supaya memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan” tandas Yan Dwiyanto.

    Untuk diketahui, peserta ToT berjumlah 25 orang yang berasal dari pengurus MP BPJS Banten dan calon perisai dari berbagai daerah seperti Kota Serang, Kabupaten Serang, Lebak, Pandeglang dan Kota Cilegon. (DZH)

  • RSUD Kota Serang Sepi, Diduga Karena Belum Bisa Layani Pasien BPJS

    RSUD Kota Serang Sepi, Diduga Karena Belum Bisa Layani Pasien BPJS

    CIPOCOK JAYA, BANPOS – Kendati telah melakukan Grand Launching beberapa waktu yang lalu, nyatanya RSUD Kota Serang masih belum digandrungi oleh masyarakat sebagai tempat untuk berobat maupun cek kesehatan.

    Berdasarkan pantauan BANPOS, RSUD Kota Serang hingga pukul 12.00 WIB terlihat sepi. Hanya beberapa pegawai saja yang terlihat di sana. Pasien sendiri hanya ada tiga orang saja.

    Jumlah tersebut diungkapkan oleh Staf Promosi Kesehatan dan Informasi pada RSUD Kota Serang, Wisnu Ari. Ia mengatakan, hingga siang hari ini baru ada tiga orang pasien yang berkunjung.

    “Baru tiga orang pasien yang berobat dan cek kesehatan,” ujarnya saat diwawancara oleh awak media di RSUD Kota Serang, Senin (16/12).

    Menurutnya, sedikitnya masyarakat yang datang ke RSUD Kota Serang lantaran rumah sakit milik pemerintah ini masih belum melayani pasien BPJS Kesehatan.

    “Kemungkinan karena masih belum melayani pasien yang menggunakan BPJS Kesehatan. Jadi masyarakat lebih memilih Puskesmas,” katanya.

    Ia pun mengatakan, untuk meningkatkan kualitas serta minat masyarakat untuk datang ke RSUD Banten, dibutuhkan perhatian lebih dari pemerintah khususnya dari segi anggaran.

    “Target kami pada 2021 akreditasi sudah C. Oleh karena itu pemerintah harus memprioritaskan terkait anggaran untuk RSUD Kota Serang,” ucapnya. (DZH)

  • Mendukung Gerakan Lebak Sehat, Ade Apresiasi Relawan Sehati

    Mendukung Gerakan Lebak Sehat, Ade Apresiasi Relawan Sehati

    LEBAK, BANPOS – Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi, mengapresiasi Relawan Sehati Lebak Peduli (RSLP) bangun jaringan antar kota.

    Hal itu disampaikan Ade, pada acara seminar Problematika, Kelainan Jantung Bawaan, Deteksi dini hingga komplikasi yang digelar YKKJB, Sabtu (14/12) di Hotel Ibis Bekasi.

    “Dalam mensukseskan visi dan misi serta program unggulan berupa Lebak Sehat, Cerdas dan Sejahtera pemerintah daerah tidak bisa sendiri, dan melalui peran relawan inilah peran serta masyarakat dalam mewujudkan itu semua. Dan kami mengapresiasi gerakan RSLP,” katanya.

    Menurut Ade, gerakan relawan sehati peduli Lebak perlu diberikan apresiasi, karena gerakan yang dilakukannya Itu membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dalam mensukseskan program unggulan Lebak Sehat.

    Koordinator Relawan Sehati Lebak Peduli, Kiki Gondrong mengungkapkan, pihaknya merasa bangga dengan dilibatkannya dalam kegiatan seminar yang membahas tentang kelainan jantung yang digelar YKKJB.

    “Melalui kegiatan ini, kami bisa mengadopsi pengetahuan tentang layanan yang belum kami pahami tentang kelainan jantung bawaan. Kami bisa Sinergi dengan para relawan di Jakarta untuk membantu masyarakat,” ungkapnya.

    Ketua YKKJB, Hanisah mengatakan, pihaknya berucap terimakasih atas kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak yang hadir pada acara seminar yang diselenggarakannya. Ia berharap kedepan bisa bekerjasama antara pihaknya, relawan dan pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat yang kurang dan tidak mampu.

    “Untuk kepentingan masyarakat kami berharap tidak hanya Sinergi dalam komunikasi tetapi juga bisa bekerjasama. Kami juga ucapkan terimakasih atas kehadiran Pemda Lebak melalui Wakil Bupati,” katanya.

    Turut hadir pada acara seminar para orang tua dari anak yang mengalami kelainan jantung bawaan dan relawan kesehatan dari berbagai daerah. (MG-01/PBN)

  • Pelajar SMK YP Fatahilah Dibekali Pemahaman Bahaya Narkoba

    Pelajar SMK YP Fatahilah Dibekali Pemahaman Bahaya Narkoba

    CILEGON, BANPOS – Guna upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di lingkungan pelajar, BNN Kota Cilegon kembali menggelar Sosialisasi Bahaya Narkoba (P4GN). Disamping mendapatkan pemahaman tentang kondisi terkini permasalahan narkoba, para peserta juga turut diberikan pemahaman konsep adiksi, pola penyalahgunaan narkoba serta aspek hukum penyahgunaan narkoba.

    Kegiatan yang di inisiasi oleh SMK YP Fatahilah Cilegon ini digelar di Masjid At-Taubah Cilegon dan diikuti oleh seluruh siswa kelas XII yang berjumlah 435 orang. Kedatangan tim BNN Kota Cilegon diterima oleh wakil kepala sekolah bidang kesiswaan didampingi oleh Tim Guru BP SMK YP Fatahilah Cilegon.

    Kepala BNNK Cilegon, AKBP Asep M Jaelani, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman P4GN kepada para pelajar yang akan melaksanakan Ujian Nasional (UN) dan bersiap untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya, sehingga tidak coba coba menyalahgunakan narkoba dan mampu memproteksi diri dari penyalahgunaan narkoba.

    Asep juga, memberikan apresiasi kepada pihak SMK YP Fatahilah yang memberikan atensi terhadap permasalahan narkotika yang kini meresahkan.

    “Seperti yang kita ketahui, berdasarkan data yang dihimpun oleh BNN, pelajar merupakan salah satu segmen yang ditargetkan oleh sindikat narkoba. Oleh karenanya, upaya pencegahan ini harus dilaksanakan secara masif,” kata AKBP Asep saat dikonfirmasi, Jumat (6/12).

    Menurutnya, semua pihak harus turut andil untuk memberantas narkoba, khususnya para orang tua harus intens mengawasi pergaulan anak-anaknya.

    “Hal ini harus menjadi perhatian bersama, utamanya bagi para pelajar yang kini sudah menjadi target pasar narkoba,” ujarnya.

    Asep, berpesan bahwa sistem pencegahan narkoba harus dibangun dimulai dari lingkungan sendiri, baik di lingkungan keluarga, pendidikan maupun masyarakat.

    Salah satu siswa, Anton menyambut baik pelaksanaan yang dilakukan BNNK Cilegon memberikan pemahaman narkoba.

    “Seperti konsep adiksi, pola penyalahgunaan narkoba, serta aspek hukum penyahgunaan narkoba,” ujarnya.

    Diketahui, tim penyuluh BNN Kota Cilegon turut memberikan informasi pelayanan Rehabilitasi Rawat Jalan yang kini pelayanannya dapat diberikan oleh BNN Kota Cilegon. Pada sesi akhir kegiatan juga dilakukan deklarasi menolak penyalahgunaan narkoba yang diikuti oleh seluruh peserta.(LUK)

  • Tiga Tahun Derita Kanker Payudara, Susi Tertolong JKN-KIS

    Tiga Tahun Derita Kanker Payudara, Susi Tertolong JKN-KIS

    LEBAK, BANPOS – Untung ada BPJS Kesehatan. Sepenggal kata yang menggambarkan rasa syukur Susiawati (51), warga Balon Ranca Lentah, Rangkasbitung, Lebak, Banten, usai dirinya dinyatakan sembuh dari penyakit kanker payudara stadium 3.

    Ditemui di kediamannya, Susi menceritakan jika dirinya tidak menyangka penyakit mematikan itu mampir kedalam hidupnya, namun dia tidak hanya tinggal diam. Berbagai cara dilakukan untuk mengobati penyakitnya tersebut, mulai kemoterapi hingga bolak – balik ke rumah sakit.

    “Saya sangat bersyukur, telah dinyatakan sembuh dari penyakit yang saya takutkan itu. Dan yang lebih untungnya lagi, saya menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebelum di vonis mengidap penyakit kanker payudara. Sehingga, saat mulai diperiksa pertama kali ke Dokter sampai kemoterapi hingga operasai pengangkatan, Allhamdulillah saya sama sekali tidak dipungut biaya sepersen pun dari rumah sakit,” ujar Susi, Rabu (4/11).

    Susi yang mengaku menjadi peserta JKN-KIS sejak tahun 2016 lalu, tak membayangkan berapa biaya yang harus ia keluarkan untuk mengobati penyakitnya jika tidak menggunakan kartu KIS dari BPJS Kesehatan.

    “Mungkin, jika di total biaya yang harus dikeluarkan untuk mengobati penyakit saya bias mencapai ratusan juta. Enggak bisa saya bayangkan, uang dari mana saya untu k mencarinya sebanyak itu. Itulah, saya sangat berterimakasih kepada pemerintah dan BPJS Kesehatan yang telah mengeluarkan program JKN-KIS. Dimana sangat membantu masyarakat khususnya yang kurang mampu, saat dirudung masalah kesehatan,” ungkap Susi dengan mata berkaca-kaca.

    “Terkait pelayanan dirumah sakit, saya tidak merasa dibeda-bedakan dengan pasien yang tidak menggunakan kartu BPJS Kesehatan. Pelayanan dirumah sakit sama saja,” Susi menambahkan.

    Susi pun berharap, program JKN-KIS yang bersifat gotong royong tersebut agar tetap menjadi program unggulan dari pemerintah. Sehingga semakin banyak masyarakat yang terbantu dan merasakan manfaatnya.

    Diketahui, Susi yang sebelumnya peserta JKN-KIS segmen mandiri, namun berubah menjadi peserta JKN-KIS segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah daerah Lebak, karena terhimpit masalah ekonomi.

    Sampai dengan 31 Oktober 2019, jumlah kepesertaan JKN-KIS secara nasional telah mencapai 222.278.708 jiwa, dan hampir 134 jutaan jiwa diantaranya dibiayai oleh Pemerintah baik pusat maupun daerah.

    Sementara untuk wilayah Kabupaten Lebak sendiri mencapai 1.149.466 jiwa yang terdaftar program JKN-KIS dari 1.277.425 penduduk atau 89,98% cakupan kepesertaan. (RUL)

  • Masyarakat Sering Menggunakan Jasa Luar Kota, DLH Sosialisasikan Jasa Lokal

    Masyarakat Sering Menggunakan Jasa Luar Kota, DLH Sosialisasikan Jasa Lokal

    PANDEGLANG,BANPOS – Melakukan penyedotan WC secara rutin dalam kurun tiga tahun sekali merupakan salah satu ciri dari gaya hidup sehat. Namun, masyarakat masih banyak yang menggunakan jasa penyedotan septictank dari luar daerah Pandeglang.

    Kabid Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau DLH Pandeglang, TB Entus Maksudi mengatakan, dalam melakukan penyedotan WC, masyarakat kerap mencari jasa penyedotan WC yang berada di luar Pandeglang.

    “Padahal, kita juga menyediakan jasa penyedotan WC tersebut. Banyak masyarakat ketika mengalami WC mampet karena septic tank nya sudah penuh, mungkin mereka kebingungan sehingga mencari jasa sedot WC ke luar wilayah Pandeglang,” kata TB Entus kepada BANPOS, Selasa (3/12).

    Oleh karena itu,lanjut TB Entus, untuk memberikan informasi kepada masyarakat, pihaknya melakukan sosialisasi tentang jasa penyedotan WC yang disediakan oleh DLH.

    “Jadi sekarang tidak usah bingung, silahkan datang ke kantor dan kita akan bantu untuk melakukan penyedotan,” terangnya.

    Hal yang sama disampaikan Kasi Pengelolaan Limbah Bidang Pengelolaan Sampah DLH Pandeglang, Nining Suheryati bahwa pada setiap bulannya, masyarakat yang melakukan penyedotan WC sangat sedikit.

    “Mungkin masyarakat tidak tahu bahwa kita juga memberikan pelayanan untuk jasa penyedotan WC. Oleh karena itu kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat, jika kondisi septic tank pada WC nya sudah penuh silahkan menghubungi kami,” katanya.

    Menurutnya, melakukan penyedotan WC secara rutin termasuk salah satu gaya hidup sehat. Karena jika saluran pembuangan kotoran lancar, maka udara yang ada dilingkungannya tidak tercemar oleh bau yang ditimbulkan.

    “Kalau pembuangan kotoran di WC lancar, tentunya tidak akan menimbulkan bau yang mengakibatkan pencemaran udara. Oleh karenanya, untuk menjaga lingkungan yang sehat harus melakukan penyedotan WC secara rutin agar tidak mampet sehingga menimbulkan bau,” ungkapnya. (DHE/PBN)

  • Pelayanan RSUD Banten Disebut Bobrok, Pasien Banyak Ditelantarkan

    Pelayanan RSUD Banten Disebut Bobrok, Pasien Banyak Ditelantarkan

    SERANG, BANPOS – Pelayanan kegawatdaruratan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten, yang sudah ditetapkan sebagai RS rujukan, dinilai mempersulit pasien yang membutuhkan pertolongan kegawatdaruratan.

    Pasalnya, beberapa pasien yang datang ke RSUD Banten, tidak mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat dan ramah, seperti yang tertera dalam komitmen pelayanan RSUD Banten.

    “Ibu saya datang ke sini, karena sudah seminggu enggak mau makan, udah lemes. Karena sudah dini hari, dan kebetulan dekat dengan RS ini, makanya kami langsung bawa ke sini. Tapi kita ditolak, disuruh ke puskemas dulu, alasan nggak ada bed pasien IGD karena terpakai semua,” ungkap Amir, anak salah seorang pasien bernama Kamsiah (50), asal Kelurahan Curug, Kota Serang.

    Diketahui, Kamsiah diboyong ke RSUD Banten, sebab tidak mau makan pada Jumat (29/11), pukul 04.05 dini hari. Oleh karena jarak tempuh dari rumah ke RSUD Banten lebih dekat daripada puskesmas, dan melihat kondisi sang ibu sudah tidak berdaya, keluarga berinisiatif membawa pasien dengan menggunakan mobil bertuliskan ‘Biro Umum’ ke RSUD Banten.

    “Kita sudah bicara ke dokter yang bertugas, katanya enggak bisa ditangani di sini. Makanya diminta ke puskemas. Terlebih pakai SKTM, bukan pakai BPJS,” terangnya.

    Menurut penuturan Amir, pihaknya tidak mendapatkan pelayanan yang ramah, apalagi cepat. Dokter yang bertugas saat itu, kata dia, menerangkan jika pasien semestinya diberikan penanganan kegawatdaruratan di ruang instalasi gawat darurat (IGD).

    “Tapi kok malah dibiarin. Kasian ibu saya kalau tidak diberikan penanganan. Memang diperiksa, kondisi ibu saya masih di dalam mobil. Tapi tetap enggak bisa ditangani, katanya bed pasien habis,” geramnya seraya mengaku bahwa pihaknya diminta tidak boleh mengakui, jika sudah membawa sang ibu ke IGD RSUD Banten, oleh dokter jaga dr. Lis Lubis.

    Berdasarkan pantauan wartawan BANPOS di lokasi, terdapat 3 kasur pasien tidak terpakai dan satu kursi roda yang berada di lantai satu RSUD Banten, tepatnya di antara mesin ATM dan lift. Namun, Dr Lis Lubis tetap menegaskan bahwa tidak ada kasur pasien yang kosong sehingga pasien tidak bisa ditangani.

    Sebelumnya, sang dokter menyinggung soal pasien dengan menggunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dan Badan Pelaksana Jaminan sosial (BPJS). Dari sini, pihak keluarga merasa terdiskriminasi dengan pelayanan saat itu.

    “Dokternya sempat bilang, kalau pasien BPJS masih bisa ditangani. Ini kan pakai SKTM. SKTM itu kan dibiayai oleh pemerintah,” tutur Amir, seraya menirukan gaya sang dokter jaga.

    Amir menegaskan, jika memang tidak ada sama sekali kasur pasien, jangan membandingkan pasien dengan pelayanan SKTM dan BPJS. Kalau memang tidak ada kasur pasien, sudah pasti meskipun datang pasien pengguna BPJS, tetap tidak bisa dilayani juga sebab tidak ada kasur pasiennya.

    “Kalau memang gak ada kasur buat ibu saya, gimana kalau ada pasien darurat atau maaf saya katakan, ada pasien sekarat. Apakah mau didiamkan saja sampai hilang nyawanya?” ujarnya dengan nada tinggi.

    Ia menyesalkan dengan pelayanan RSUD Banten yang dinilai pilih-pilih pasien. Amir juga mengaku, dirinya sempat diminta untuk ke puskemas terdekat untuk meminjam kasur pasien.

    “Iyah, saya dan keluarga diminta ke puskemas. Suruh pinjam kasur pasien,” katanya.

    Setelah berdebat selama satu jam lebih, Kamsiah akhirnya diterima oleh pihak RSUD Banten untuk ditangani lebih lanjut.

    Untuk diketahui, berdasarkan penuturan beberapa pasien lainnya, sudah terjadi penolakan terhadap pasien sebanyak tiga kali. Pihak RSUD menolak dengan alasan yang sama, yaitu kehabisan tempat tidur pasien. (MUF)