BANTEN POS

Kategori: LIPUTAN KHUSUS

  • Refleksi HUT ke-23 Kota Cilegon, Mendorong Pembenahan di Kota Baja

    Refleksi HUT ke-23 Kota Cilegon, Mendorong Pembenahan di Kota Baja

    CILEGON, BANPOS – Genap usia 23 tahun, Kota Cilegon masih menyisakan banyak
    pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Tokoh di Kota Baja menyampaikan harapan
    tentang mendorong pembenahan pembangunan melalui kebersamaan dalam suasana
    yang kondusif.

    Kapolres Cilegon AKBP Sigit Haryono mengatakan untuk mewujudkan kota yang maju
    diperlukan semangat membangun dan kolaborasi dari semua unsur Forkopimda.

    Kemudian kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
    Serta mampu menauladani semangat patriotisme dan nasionalisme pejuang Geger
    Cilegon.

    ”Saya Kapolres Cilegon mengucapkan selamat hari jadi Kota Cilegon yang 23 tahun,
    Semoga menjadi Kota yang Maju, Adil, dan Makmur” katanya.

    Komandan Kodim 0623/Cilegon, Letkol Inf Ari Widyo Prasetyo berharap diusia yang
    memasuki 23 tahun tentunya harapannya Kota Cilegon ini dengan kepemimpinan pak
    Helldy Agustian sebagai Wali Kota bisa lebih maju lagi kemudian bisa meningkatkan
    kesejahteraan seluruh masyarakatnya.

    “Saya sebagai Dandim harapannya untuk kedepannya sinergitas dengan seluruh
    Forkopimda itu semakin baik dan kemudian bisa terciptanya kondusifitas, kemudian
    aktivitas semua bidang dengan lebih baik,” harapnya.

    Ketua Umum PB Al-Khairiyah Ali Mujahidin berharap untuk Kota Cilegon di usia ke-23
    tahun adalah Cilegon maju terdepan semakin terus- menerus berubah menjadi lebih
    baik dari Cilegon yang identik dulunya dengan soal korupsi, kota pengangguran, kota
    yang tertinggal semoga kedepan jauh lebih baik.

    “Untuk kepala daerah apa saja kira-kira yang harus dibenahi di usia Kota Cilegon yang
    ke-23 tahun antara lain, infrastruktur dan penataan kota, soal upaya membuka
    lapangan kerja terus-menerus, meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan
    kesehatan, mengoptimalkan UMKM hilir berbasis industri hulu, meningkatkan PAD dan
    membangun kekuatan ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan keamanan
    tersistematis sehingga Cilegon menjadi Kota terdepan dan termaju dalam berbagai
    prestasi yang tentu saja masyarakatnya juga harus beranjak mendapatkan manfaat
    kesejahteraan,” paparnya.

    Ketua DPD KNPI Kota Cilegon, Najmudin berharap dari Pemuda Kota Cilegon diulang
    tahun yang ke 23 tahun ini, tentunya selalu ingin ke arah yang lebih baik lagi dari tahun-
    tahun sebelumnya terutama soal kesejahteraan taraf hidup masyarakat serta
    infrastruktur dan fasilitas umum yang lebih baik lagi. Yang mana kesejahteraan

    masyarakat itu salah satunya tidak terlepas dari sebuah penghasilan yang didapat, baik
    itu dari bidang ketenagakerjaan maupun di bidang usaha lainnya.

    “Yang mana sama-sama kita tahu bahwa Kota Cilegon ini dikenal sebagai Petro Dolar
    dikarenakan banyaknya industri-industri besar yang berdiri di Kota Cilegon baik itu
    PMDN maupun PMA dengan nilai investasi triliunan tertanam di kota ini serta mendapat
    nilai PDB tertinggi nomor 4 secara nasional,” katanya.

    Namun demikian nilai besar investasi tersebut berbanding terbalik dengan kondisi
    masyarakatnya yang jauh dari kata sejahtera dibuktikan dengan data BPS Tingkat
    Pengangguran terbesar nomor 2 se-Provinsi Banten pada tahun 2021.

    “Dan harapan kami selanjutnya untuk pemerintahan saat ini yaitu mampu mengelola
    potensi ekonomi yang melimpah di kota ini serta berkolaborasi dengan seluruh
    stakeholder terkait agar bisa dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan
    masyarakat Kota Cilegon demi tercapainya Cilegon Baru, Modern dan Bermartabat”
    pungkasnya.

    Terpisah, Ketua DPRD Kota Cilegon Isro Miraj mengatakan refleksi 23 tahun Kota
    Cilegon dalam satu tahun kepemimpinan Helldy-Sanuji, pihaknya melihat bagaimana
    adaptasi yang lambat terkait dengan pemerintahan.

    “Seharusnya bagaimana isu perubahan yang digembar-gemborkan ada perubahan
    yang nampak signifikan terutama dari infrastruktur,” kata Isro.
    Menurut Isro padahal di 2021 sampai sekarang tidak ada refocusing untuk
    pembangunan sudah normal kembali.

    “Pertama yang saya lihat dari infrastruktur saja bagaimana infrastruktur itu kan merubah
    wajah karena infrastruktur itu bisa dilihat oleh seluruh publik wajah kota kalau program
    yang namanya beasiswa yang namanya KCS itu ada tapi tidak terlihat karena tidak
    sepenuhnya dirasakan dan dilihat secara real oleh publik tetapi infrastruktur ini yang
    bagaimana bisa dilihat secara real dan bisa menjadi kebanggaan sesuatu yang betul-
    betul kelihatan jelas bentuknya wujudnya,” terangnya.

    Ia mencontohkan terkait banyaknya jalan rusak yang dikeluhkan oleh masyarakat.
    “Terkait jalan lingkungan seperti contoh Ciwedus bagaimana pusat kota jalannya rusak
    kemudian Rakata sampai Kavling, saya juga malu sebagai ketua DPRD,” ujarnya.

    Kemudian Isro juga menyoroti tentang pelayanan publik yang digembar-gemborkan dari
    awal sejak dilantik sampai sekarang progresnya belum jelas.

    “Selain infrastruktur yang kedua bagaimana disuguhkan pelayanan publik yang beda,
    mana sih dulu gembar-gembor Mall Pelayanan Publik (MPP), mana sih Smart City yang kerjasama dengan KIT (Krakatau Informasi Teknologi), saya nggak melihat tindak
    lanjutnya seperti apa, otomatis  itu korelasinya ke Smart City,” terangnya.

    ”Harapan saya secara kelembagaan bagaimana kalau kita analogikan usia remaja 23
    tahun itu, kalau sudah menikah pun sudah pantas usia remaja itu bagaimana dia
    berbenah diri dari sisi performance juga lagi birahinya lagi tinggi mempercantik dirinya
    kalau perempuan,” bebernya.

    “Ya tunjukkan ada perubahan dari sisi infrastruktur pembangunan-pembangunan yang
    indah dilihat oleh mata karena kalau diibaratkan wanita usia 23 tahun itu sudah bisa
    bersolek sudah bisa berdandan sudah ada alun-alun tambahin yang baru, apa
    keindahan kota, kecantikan kota yang bisa jadi kebanggaan. Kemudian ada yang baru
    di pusat kota, inovasinya mempercantik kotanya ini tunjukkan sesuai visi misi Cilegon
    Baru, Modern dan Bermartabat," imbuhnya.

    Sementara, Walikota Cilegon Helldy Agustian mengatakan usia ke-23 tahun
    menunjukkan peralihan dari remaja menjelang dewasa, dimana fase peralihan ini Kota
    Cilegon dapat lebih berbenah diri menjadi kota yang lebih dewasa serta bisa
    mengayomi semua lapisan masyarakatnya.

    Menurutnya, Kota Cilegon harus menjadi rumah bersama yang memberikan rasa aman
    dan nyaman bagi seluruh penduduknya. Atas kerja keras dan kerjasama dari semua
    pihak, Kota Cilegon telah bermetamorfosis menjadi Kota Industri yang maju dan
    berkembang tanpa mengesampingkan kearifan lokal sebagai jati diri masyarakat Kota
    Cilegon yakni relijius Islami.

    Dalam satu tahun terakhir ini, Kota Cilegon pun telah meraih sederet penghargaan baik
    tingkat provinsi maupun nasional.

    “Pencapaian positif dalam waktu yang terhitung singkat ini adalah bukti bahwa jika kita
    bersatu padu,  bekerja keras dengan ikhlas, apa yang sebelumnya dirasa tidak mungkin
    ternyata mungkin dan bisa untuk diraih. Insya Allah dengan dukungan dari seluruh
    stakeholder serta masyarakat Kota Cilegon, beragam capaian positif ini bisa kita
    pertahankan bahkan meningkat di masa-masa mendatang,” katanya.

    Meski demikian, Helldy menyadari ‘tidak ada gading yang tidak retak’. Karenanya setiap
    ketidaksempurnaan dan kekurangan yang ada dalam proses membangun Kota Cilegon
    harus dijadikan sebagai pengalaman, bahan pembelajaran dan evaluasi untuk menjadi
    lebih baik lagi.

    “Berbekal kesamaan tekad dan soliditas segenap unsur pemerintah dan masyarakat
    yang terintegrasi, insya Allah segala kekurangan, tantangan, maupun rintangan akan
    berhasil kita hadapi bersama. Akhirnya, saya mengucapkan Dirgahayu Kota Cilegon
    yang ke-23. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat, hidayah, serta keberkahan
    bagi Kota Cilegon dan seluruh masyarakatnya. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi setiap langkah dan niat baik kita untuk membangun Kota Cilegon yang lebih baik yakni
    Kota Cilegon Baru, Modern dan Bermartabat,” tandasnya.

    Sementara, sejumlah janji poltik pun sudah dipenuhi, mulai dari pemberian Bea Siswa full
    sarjana, realisasi dana pembinaan pedagang kecil sampai kepada kepemimpinan yang good
    governance. Helldy bertekad menyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan
    bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pencegahan korupsi baik
    secara politik maupun administratif.

    Dari sisi pemerintahan tepatnya saat mutasi pejabat, mulai dari eselon II, III dan IV Helldy
    menekankan tidak adanya uang saweran dan uang apapun jenisnya. Di hadapan sejumlah para
    pewarta di Kota Cilegon Helldy menegaskan bahwa mutasi dan promosi jabatan siapapun
    jangan ada yang berani main mahar. Cicit dari tokoh pejuang Cilegon Syeh Arsyad Thawil ini
    ingin agar pemerintahannya bebas dari korupsi.

    Gebrakan Helldy yang cukup ‘mengagetkan’ di dunai birokrasi adalah terkait pengumuman
    mutasi lurah. Dari 43 kelurahan, nyaris semua lurah diganti dengan pejabat baru. Hanya ada
    beberapa lurah yang masih ia pertahankan. Ia berani merombak posisi para lurah dengan
    pejabat baru.

    Memilih pejabat perempuan, itulah sikap politik Helldy. Tercatat di eselon II ada sedikitnya lima
    perempuan menempati kepala dinas. Sedangkan di kepala kelurahan juga terdapat lima
    perempuan yang ia tempatkan sebagai pemimpin.

    Bukan hanya pemerintahan yang bebas dari korupsi. Helldy juga tercatat sebagai pemimpin
    yang inovatif dengan berbagai terobosan program pembangunan. Sentuhan inovasi yang paling
    menonjol adalah pemanfaatan sampah menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) yang
    bekerjasama dengan PT Indonesia Power.

    Kebanggaan lain yang dirasakan Helldy yang juga pendiri Yayasan Suara Hati Kita adalah bisa
    merealisasikan pengadaan dan penyambungan air bersih di wilayah pegunungan Link Cipala,
    Kecamatan Pulo Merak.

    Selama berpuluh tahun warga Cipala harus mencari air sejauh kurang lebih tiga kilo meter.
    Namun saat ini, dengan terobosan Helldy, warga Cipala tak harus jauh mencari air bersih.
    Warga tinggal memutar keran air yang dibangun Dinas Perkim dan PDAM Cilegon Mandiri.
    Di hari yang bahagia ini di 27 April 2022 yang merupakan hari bersejarah bagi Kota Cilegon
    Helldy sangat optimis Kota Cilegon bisa bersaing dengan kota lainnya di Indonesia.

    Harapan Helldy tahun 2022 dan seterusnya adalah tahun prestasi bagi Kota Cilegon. Kota
    Cilegon menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.(LUK/BAR/ENK)

  • Asa Penyintas Dikejar Masa

    SATU bulan 20 hari telah dilewati oleh para penyintas pasca-bencana banjir bandang di Kota Serang pada 1 Maret lalu. Penantian para penyintas yang rumahnya rusak pun akhirnya terjawab. Akan tetapi, tidak semua dari penyintas banjir bandang yang rumahnya rusak, mendapatkan bantuan dari pemerintah.

    Dari data yang dimiliki oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Serang, setidaknya terdapat 222 rumah penyintas yang rusak akibat terjangan banjir bandang. Kerusakan yang terjadi pun bermacam-macam, mulai dari rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat. Untuk rusak berat sendiri, ada yang masuk kategori musnah dan ada yang masuk kategori rusak berat namun sebagian.

    Pemerintah Kota (Pemkot) Serang melalui Kepwal Nomor: 366/Kep.109-Huk/2022, menetapkan bahwa Kota Serang memasuki masa pemulihan bencana selama 60 hari. Status tersebut dimulai sejak 6 Maret hingga 2 Juni 2022.

    Dalam Kepwal itu, Pemkot Serang menjadwalkan pemberian bantuan pembangunan rumah penyintas bersamaan dengan perbaikan fasilitas umum, perbaikan utilitas dan perbaikan lahan pertanian dan pangan.

    Kamis (21/4), Pemkot Serang pada akhirnya merealisasikan bantuan rumah bagi para penyintas banjir bandang. Bertempat di Kantor Kecamatan Kasemen, secara simbolis Walikota Serang, Syafrudin, memberikan bantuan kepada sebanyak 24 penyintas banjir di Kecamatan Kasemen. Sementara untuk Kecamatan lainnya yakni sebanyak 10 rumah untuk Kecamatan Serang.

    Adapun rincian bantuan untuk di Kecamatan Kasemen yakni 12 rumah rusak ringan dengan masing-masing bantuan sebesar Rp5 juta, 6 rumah rusak sedang dengan masing-masing bantuan sebesar Rp10 juta dan 6 rumah rusak berat dengan masing-masing bantuan sebesar Rp17 juta.

    Jumlah bantuan yang disalurkan tersebut diakui masih jauh dari kata ideal. Pasalnya, Pemkot Serang baru bisa menyalurkan kepada 34 penyintas yang rumahnya terdampak. Sedangkan jumlah keseluruhan rumah penyintas yang rusak mencapai 220 rumah.

    “Kalau kita melihat bantuan rumah rusak itu, ya kan tidak mencukupi juga. Ini kan sifatnya bantuan, jadi bantuan itu tidak harus 100 persen menjadi kembali lagi. Kalau dari sisa 220, sekarang terfasilitasi 34, masih banyak banget (yang belum dibantu). Masih lebih dari 50 persen,” ujar Kepala DPKP Kota Serang, Nofriadi Eka Putra.

    Selain itu, Nofri menuturkan bahwa Pemprov Banten pun hanya akan membantu sebanyak 9 rumah saja. Kendati dirinya mengklaim bahwa Pemprov Banten akan melakukan verifikasi ulang untuk 31 jatah bantuan bagi penyintas Kota Serang yang sempat ‘hangus’.

    “Kalau dari provinsi, insyaAllah setelah lebaran mereka akan melakukan verifikasi ulang mengenai usulan kami. Sedangkan kami akan menunggu penyintas banjir terkait dengan alas hak rumah mereka,” ungkapnya.

    Nofri mengaku bahwa pihaknya menargetkan bantuan dapat selesai pada bulan depan. Sebab berdasarkan Kepwal, masa pemulihan bencana banjir bandang akan selesai pada 2 Juni 2022. “Kami memberi waktu mudah-mudahan bulan depan sudah selesai. Karena masa tanggap itu kan 60 hari, maka kami upayakan sesegera mungkin,” jelasnya.

    Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa meskipun ada sejumlah penyintas yang tidak memiliki alas hak terhadap rumah mereka, namun Pemkot Serang akan tetap mengupayakan pemberian bantuan meski hanya sebatas kadeudeuh.

    “Rumah-rumah yang rusak baik yang bersurat maupun yang tidak bersurat, Insyaallah ini lagi kami data, dari perkim yang belum dan yang tidak bersurat juga bisa kami bantu. Tapi dengan berbagai persyaratan. Jadi tidak bisa membangun lagi di pinggir-pinggir kali atau di bantaran-bantaran kali, nanti akan kami bantu,” ujarnya.

    Untuk bantuan dari Pemprov Banten, diketahui bahwa Pemkot Serang dijanjikan bakal mendapat kuota bagi penyintas banjir bandang sebanyak 40 unit rumah. Namun kekinian, Dinas Perkim Provinsi Banten menuturkan jika dari 40 penyintas yang diusulkan untuk mendapat bantuan dari Provinsi Banten, hanya 9 penyintas saja yang dapat direalisasikan.

    Hal itu pun membuat sejumlah elemen masyarakat berang. Salah satunya Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Serang. Mereka bahkan menggeruduk DPRD Provinsi Banten pada Rabu (20/4) lalu, untuk meminta ketegasan dari Pemprov Banten berkaitan dengan bantuan bagi penyintas bencana banjir bandang tersebut.

    Salah satu penyintas bencana yang turut mengikuti aksi unjuk rasa, Purnama Sari, menyampaikan keluh kesahnya. Ia mengatakan bahwa pasca-bencana kemarin, keluarganya terpaksa harus menyewa kontrakkan agar bisa beristirahat. Sebab, rumah milik keluarganya rusak berat dan tidak dapat ditinggali.

    “Saya kaget ketika Pemprov Banten hanya akan membantu membangun rumah penyintas banjir sebanyak 9 rumah saja. Padahal penyintas banjir yang rumahnya rusak bahkan tidak tersisa sama sekali itu jumlahnya lebih dari 9 di Kota Serang,” ujarnya.

    Menurutnya, kondisi para penyintas banjir yang rumahnya hancur pun saat ini banyak yang luntang-lantung tempat tinggalnya. Termasuk dirinya yang terpaksa harus tinggal mengontrak di dekat rumahnya yang hanyut.

    “Bapak ibu dewan tahu tidak mereka bakalan tinggal dimana? Apakah mereka akan dibiarkan begitu saja tinggal di kos-kosan, tinggal di kontrakkan dengan biaya sendiri? Saya termasuk penyintas yang harus mengontrak. Bulan sebelumnya saya masih dibantu oleh teman-teman, saudara-saudara saya. Tapi ke depan seperti apa? Apa kami akan terus mengontrak selamanya, padahal sebelumnya kami punya rumah,” tegasnya.

    Ketua Umum HMI MPO Cabang Serang, Irkham Magfuri Jamas, mengatakan bahwa pihaknya menggelar aksi unjuk rasa di DPRD Provinsi Banten, agar lembaga legislatif tersebut dapat benar-benar mengawal hak para penyintas banjir bandang.

    Menurutnya, sudah satu bulan lebih para penyintas banjir bandang nasibnya digantung oleh pemerintah, terutama Pemprov Banten yang katanya akan membantu para penyintas yang rumahnya rusak berat.

    “Tapi dari 40 rumah yang dijanjikan, hanya akan dibangun 9 rumah dengan alasan administrasi. Lalu kami menanyakan nasib penyintas lainnya, bagaimana nasib mereka? Masa pemerintah lepas tangan begitu saja,” tegasnya.

    Irkham mengaku, berdasarkan sampel data yang pihaknya dapatkan di Kelurahan Kasemen, terdapat sebanyak 15 rumah rusak berat yang terdata di kelurahan. Dari 15 rumah rusak tersebut, 7 diantaranya hancur keseluruhan. Dari data kelurahan yang pihaknya dapatkan pun, 15 rumah rusak berat yang terdata itu berstatus milik sendiri.

    “Artinya, jika dari kuota 40 rumah itu hanya 9 yang memenuhi kriteria, kenapa 31 kuotanya itu tidak dicarikan pengganti lainnya. Di Kelurahan Kasemen saja ada 15 yang secara kriteria tingkat kerusakan, masuk ke ranah kewenangan provinsi,” ucapnya.

    Sementara itu, Ketua Komisi IV pada DPRD Provinsi Banten, Muhammad Nizar, menuturkan bahwa mengenai kuota bantuan rumah bagi penyintas banjir yang tidak dimaksimalkan, pihaknya akan segera melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Perkim selaku OPD yang bertanggungjawab. “Nanti kami akan koordinasikan dengan Perkim selaku OPD yang berwenang,” ujarnya.

    Terpisah, Sekretaris Umum HMI MPO Cabang Serang, Ega Mahendra, mengaku jika pihaknya mengetahui bahwa meskipun dari kuota 40 rumah yang dijanjikan oleh Pemprov Banten hanya bisa direalisasikan sebanyak 9 rumah, namun Pemkot Serang masih bisa mengajukan bantuan lainnya di kemudian hari.

    “Kami membaca dari pemberitaan seperti itu. Jadi kalaupun hanya 9 rumah, Pemkot Serang masih bisa mengajukan bantuan kepada Pemprov Banten. Namun konteksnya bukan pada bantuan bencana banjir bandang kemarin,” katanya.

    Menurut Ega, hal itu tidak bisa sepenuhnya diterima. Karena, jika konteks bantuan yang diberikan itu tidak lagi berkaitan dengan banjir bandang kemarin, maka keluwesan pemberian bantuan serta nominal yang diberikan pun akan menghadapi kondisi yang tidak pasti.

    “Pemprov Banten kan menganggarkan bantuan untuk 40 rumah atas dasar bencana yang terjadi kemarin. Mungkin saja ada aturan seperti Kepgub atau Kepwal yang dijadikan cantolan hukumnya. Jika konteks bantuannya sudah di luar dari bencana kemarin, maka dikhawatirkan akan hilang juga aturan-aturan pengikatnya,” ujar Ega.

    Termasuk dalam hal penyaluran bantuan dari Pemkot Serang. Menurutnya, Pemkot Serang harus bisa segera memutuskan bantuan yang akan diberikan kepada para penyintas. Karena, ada batas waktu yang ditetapkan oleh Kepwal tersebut.

    “Kalau tidak salah 2 Juni. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana setelah 2 Juni? Apakah Pemkot Serang akan berhenti memberikan bantuan? Kan yang menjadi aturan cantolannya itu Kepwal, jangan-jangan pencairan bantuan juga harus mengacu pada Kepwal itu. Makanya, Pemkot Serang ini sepertinya sedang kejar-kejaran waktu, kecuali Kepwalnya mau direvisi sehingga masa pemulihan lebih panjang,” ungkapnya.

    Menanggapi hal tersebut, Kepala BPKAD Kota Serang, Wachyu B. Kristiawan, mengatakan bahwa meskipun masa pemulihan bencana sudah selesai berdasarkan jangka waktu Kepwal, Dana Tak Terduga (DTT) yang menjadi sumber dana pemberian bantuan pembangunan rumah itu tetap bisa dicairkan.

    “Jadi DTT itu kan ada juga untuk bantuan sosial tak direncanakan itu. Cuma memang ada perbedaan dalam formulasinya. Untuk nilainya itu juga tetap sama,” ujar Wachyu saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

    Namun, Wachyu mengakui jika untuk pencairannya tetap dibutuhkan Kepwal. Akan tetapi secara teknis apakah Kepwal 366/Kep.109-Huk/2022 itu tetap bisa digunakan untuk pencairan anggaran ataupun tidak.

    “Tetap perlu Kepwal. Tapi kalau soal itu mah saya tidak ngerti secara teknisnya. Apakah mau ada Kepwal lagi atau tidak kan itu bukan urusan saya. Tapi kalau pertanyaannya apakah DTT tetap bisa digunakan setelah Kepwal ini selesai, iya tetap bisa,” jelasnya.

    Sementara itu, Asisten Daerah (Asda) 1 Kota Serang, Subagyo, saat dikonfirmasi BANPOS melalui pesan WhatsApp belum memberikan tanggapan.(DZH/ENK)