PANDEGLANG, BANPOS – Sejarah Gunung Karang tidak terlepas dari cerita peradaban masa lalu hingga sejarah runtuhnya kerajaan Hindu – Budha. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan ditemukannya sejumlah situs bercorak kerajaan Hindu – Budha, yakni Menhir.
Menhir adalah batu tunggal berukuran besar yang ditatah seperlunya, sehingga berbentuk tugu dan biasanya diletakkan berdiri tegak diatas tanah. Istilah menhir diambil dari bahasa Keltik (bahasa Indo-Eropa) yaitu kata men berarti ‘batu’ dan hir berarti ‘panjang’.
Para arkeolog melihat bahwa Menhir digunakan untuk tujuan religius dan memiliki makna simbolis sebagai sarana penghormatan kepada arwah nenek moyang. Salah satu Menhir yang ditemukan di Banten terletak di lereng Gunung Karang, Kampung Pasir Peuteuy, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang. Saat ini Menhir tersebut menjadi sebuah situs religi bernama Pahoman.
Ketika memasuki area situs Pahoman, terlihat batu andesit tinggi tegak berdiri di gundukan bebatuan di bawah pohon besar. Ujungnya dibungkus kain putih. Itulah yang disebut Menhir.
Kemudian di sebelah selatan Menhir itu terdapat lima gundukan batu yang juga ditutup kain putih. Masing- masing memiliki nama diantaranya yaitu petilasan Dalem Pamayungan, Ratu Rincik Manik, Mbah Suling, Mbah Panayagan, Raden Jalu, Mbah Jaga Kawasa dan Raden Pangasuh. Batu-batu berkain putih itu disebut sebagai tanda tempat atau makom para Waliyullah saat berkumpul di sekitar Menhir tersebut pada saat zaman Kesultanan Banten.
Pengurus Lawang Agung Banten sekaligus pegiat Kebudayaan dan Peradaban Islam, Hasuri mengungkapkan bahwa Situs Pahoman dibangun sejak tahun 2001. Kemudian sebelum menjadi tempat wisata religi, dulunya adalah sebuah kebun, semak-semak dan hanya ada jalan setapak.
“Pahoman kini sepertinya sudah dikelola sedemikian rupa. Di arah jalan masuk kawasan telah dilengkapi area parkir, demikian pula jalan tanah setapak itupun sudah di paving blok,” kata Hasuri yang juga sebagai dosen di Untirta kepada BANPOS, Rabu (30/8).
Disamping itu, terdapat mata air yang sangat jernih di area petilasan. Warga setempat mempercayai bahwa air tersebut dijaga oleh Ratu Rincik Manik Rencang Emas. Dimana air itu terus mengalir deras, tidak pernah kering maupun berhenti.
“Airnya memang jernih dan segar. Sampai sekarang aliran air itu digunakan untuk berbagai keperluan masyarakat Desa Pasir Peuteuy. Seperti untuk mengairi lahan pertanian atau untuk kebutuhan rumah tangga,” terangnya.
Menurutnya, Pahoman selain keramat juga sebagai tempat untuk melihat ke masa lalu (sejarah,red). Banyak pengunjung yang datang dengan beragam tujuan. Mulai dari ingin usahanya lancar, hidupnya sukses dan ada juga yang ingin cepat mendapat pasangan hidup.
Disamping itu juga, terdapat hal unik dari tradisi ziarah yakni usai memanjatkan doa kepada Allah SWT, sang kuncen atau ustadz akan menuntun peziarah untuk duduk membelakangi batu berdiri atau Menhir. Kemudian peziarah diarahkan untuk memeluk Menhirnya itu dari belakang.
“Dengan demikian, terdapat kepercayaan bahwa apabila peziarah mampu memeluk Menhir dengan mudah, maka hajatnya akan dikabulkan oleh Allah SWT,” ungkapnya. (dhe/pbn)
PANDEGLANG, BANPOS – UPT Pelayanan Metrologi Legal, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Pandeglang, melakukan pengujian secara berkala terhadap Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang dipakai dalam perdagangan, atau Tera Ulang ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Kabupaten Pandeglang.
Beberapa SPBU yang dilakukan Tera Ulang tersebut diantaranya SPBU 34-422.05, milik CV Langgeng Abadi yang berada di Jalan Raya Labuan Km. 5, Desa Pejamben, Kecamatan Carita, Pandeglang, yang memiliki 10 Nozzle, atau alat isi BBM pada kendaraan.
Kasubag TU UPT Pelayanan Metrologi Legal Diskoperindag Pandeglang, Mega Laksana mengatakan. kegiatan Tera Ulang pada SPBU tersebut, merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun agar tidak ada konsumen yang dirugikan akibat rusaknya alat ukur, atau adanya ketidaksesuaian batas toleransi yang diizinkan sesuai aturan yang berlaku.
“Selama tahun 2023 ini, kita sudah melakukan Tera Ulang pada 86 SPBU yang ada di Pandeglang ini, baik itu SPBU mini milik Indomobil, maupun SPBU Pertamina milik swasta. Dan berdasarkan Peraturan SK Dirjen PKTN Nomor : 121 Tahun 2020 tentang Syarat teknis Meter Arus BBM dan Produk Terkait, Pompa Ukur BBM dan Pompa Ukur LPG BKD untuk Pompa Ukur BBM adalah plus minus 0,5 persen, atau 100 mL setiap pengujian 20 Liter BBM,” kata Mega kepada wartawan, Rabu (30/8).
Menurutnya, Tera Ulang saat ini dilakukan di SPBU 34-422.05, Jalan Raya Labuan Km. 5, Desa Pejamben, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang tersebut sudah sesuai ketentuan, serta tidak ada nozzle yang bermasalah.
“Dari hasil Tera yang kita dapat hari ini, dari 10 nozzle semuanya terbilang cukup baik dan tidak ada kejanggalan, sehingga bisa kita bilang sah dan sesuai dengan Batas Kesalahan yang Diizinkan. Sesuai dengan Syarat Teknis yang Berlaku yaitu Peraturan SK Dirjen PKTN Nomor : 121 Tahun 2020 tentang Syarat teknis Meter Arus BBM dan Produk Terkait, Pompa Ukur BBM dan Pompa Ukur LPG,” terangnya.
Sementara itu, petugas Pengawas Metrologi, Yana Winaya mengatakan, pihaknya menghimbau agar para pengusaha yang berusaha dengan menggunakan alat ukur, alat takar, timbangan dan perlengkapannya, agar dengan kesadarannya, mau melakukan pengecekan secara berkala, sesuai aturan yang berlaku.
“Kami mengimbau, bagi para pengusaha, khususnya pemilik SPBU agar selalu mengikuti ketentuan Peraturan UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, dengan melakukan kewajiban Tera dan atau Tera Ulang Pompa Ukur BBM setiap 1 tahun sekali, guna menjaga kepercayaan konsumen terhadap kebenaran alat ukurnya,” ungkapnya.(dhe/pbn)
SERANG, BANPOS – Menyikapi terkait kasus yang melibatkan mantan sekretaris kecamatan (sekmat)
Carenang. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Serang saat ini tengah memproses pemberhentian dari Mantan Sekmat Carenang (AN) yang ditangkap Polisi karena dugaan kasus pencabulan.
Kepala BKPSDM Kabupaten Serang, Surtaman mengatakan, saat ini pihaknya sedang meminta surat penetapan tersangka AN. Surat tersebut sebagai dasar untuk pemberhentian sementara sekmat yang saat ini ditangkap pihak kepolisian, sambil menunggu putusan pengadilan.
”Karena dasar dari itu, kita akan berhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Setiap PNS yang ditetapkan tersangka, maka tanggal satu bulan berikutnya diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipilnya. Mendapatkan gaji pokok 50 persen sampai dengan mendapatkan putusan pengadilan yang ingkrah nantinya,” katanya, Selasa (29/8).
Menurutnya, pemberhentian pada mantan sekmat carenang akan disesuaikan dengan apa yang pengadilanan tetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.
”Jadi tergantung vonisnya, kalau vonis pengadilan ingkrah lebih dari dua tahun karena ini jenis pidana umum. Maka dapat diberhentikan. Kalau dibawah dua tahun tidak diberhentikan,” ungkapnya.
Diketahui, sebelumnya Kapolres Serang, AKBP Wiwin Setiawan, menerangkan bahwa pihaknya telah menangkap oknum mantan Sekmat Carenang yang berinisial AN (47) di rumahnya yang beralamat didesa Cerukcuk, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang. Yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur pada Sabtu (26/08).
“Yang bersangkutan sudah kami tangkap dan amankan serta statusnya sudah sebagai tersangka akibat mencabuli anak di bawah umur,” terangnya, Minggu, (27/08).
Penangkapan terhadap AN dilakukan, pasca tim melakukan penyelidikan setelah ibu dari korban melaporkan kasus tersebut kepada Polres Serang pada 15 Juni 2023 lalu. Setelah melalui penyelidikan yang panjang dan ditingkatkan pada proses penyidikan. Selanjutnya tim penyidik langsung menetapkan AN sebagai tersangka.
Karena melakukan perbuatan cabul kepada seorang siswi yang saat ini masih duduk di bangku Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang saat kejadian tengah melakukan praktik kerja lapangan (PKL) di Kantor Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, pada (14/3) silam.
Yang mana atas perbuatannya tersebut pihak kepolisan terapkan pasal 82 Ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 kepada tersangka. (CR-01/AZM)
PANDEGLANG, BANPOS – Untuk menyediakan pipa pembagi yang tersambung ke pipa transmisi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Tanjung Lesung, Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Berkah Pandeglang membutuhkan anggaran sebesar Rp 8,2 miliar.
Direktur Perumdam Tirta Berkah Pandeglang, Euis Yuningsih mengatakan, proyek SPAM KSPN Tanjung Lesung tersebut telah selesai dibangun oleh pemerintah pusat dan sudah diserahterimakan kepada Pemkab Pandeglang. Akan tetapi, masih banyak fasilitas penunjang yang harus dilengkapi agar bisa berjalan dengan baik.
Sejauh ini, baru ada pipa transmisi yang terpasang pada jaringan SPAM KSPN Tanjung Lesung. Oleh karena itu, pihaknya membutuhkan anggaran cukup besar agar sarana tersebut bisa segera dioperasikan. Akan tetapi, usulan bantuan yang disampaikan oleh Perumdam tersebut belum direspon, karena belum dilengkapi dengan Peraturan Daerah (Perda) Penyertaan Modal.
“Baru ada pipa transmisi, pipa pembaginya belum ada. Untuk membeli pipa pembagi kita butuh anggaran Rp 8,2 miliar. Sudah kita usulkan ke Pemkab, Pemprov, Pemerintah Pusat, semuanya tidak turun karena tidak ada dasar atau Perda penyertaan modal ke Perumdam, sehingga belum diterima Kementerian PUPR,” kata Euis kepada BANPOS, Selasa (29/8).
Meskipun begitu, lanjut Euis, pihaknya optimistis pada tahun 2024 mendatang, sarana tersebut bisa dilengkapi dengan semua fasilitas penunjang lainnya. Dengan begitu, mesin penyedia air bersih dengan kapasitas seratus liter per detik itu bisa segera dirasakan manfaatnya oleh semua pihak.
“Insyaallah tahun 2024, pipa pembaginya turun dari Pemprov Banten. Karena sayang juga kalau sampai tidak beroperasi. Kalau misalkan jadi monumen (tidak berfungsi,red) SPAM seharga Rp130 miliar, uang pemerintah pusat akan merugikan negara, Alhamdulillah Perda dan Perbup nya sudah selesai,” terangnya.
Menurut Euis, pihaknya juga sudah mengajukan bantuan anggaran untuk pengadaan pipa sambungan rumah. Apabila bantuan tersebut direspons, masyarakat tidak lagi dibebankan dengan biaya pemasangan pipa.
“Dari pipa pembagi ada lagi pipa ke sambungan rumah, itu juga minta bantuan ke Pusat, ada yang berupa DAK, ada yang langsung bantuan sambungan rumah. Kalau semuanya sudah turun, masyarakat tidak perlu bayar pemasangan, hanya perlu bayar pendaftaran saja. Nanti ada dari penyertaan pemerintah daerah Rp 2 miliar,” ungkapnya.
Terpisah, Ketua DPRD Pandeglang, Tb Udi Juhdi mengatakan, pihaknya mendukung dengan pengoperasian SPAM KSPN Tanjung Lesung, karena bisa mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, ia berharap Pemkab Pandeglang bisa memberikan suntikan dana untuk pengoperasian sarana tersebut.
“Tentunya kita dukung, karena kan ke depan nantinya masyarakat bisa mendapatkan pasokan air bersih. Itu juga nantinya akan digunakan di KSPN Tanjung Lesung. Tentunya akan mendatangkan banyak manfaat juga bagi daerah,” katanya.(dhe/pbn)
CILEGON, BANPOS – Sudah empat kali dibersihkan oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon. Tumpukan sampah yang berada di Lingkungan Cimerak RT 1 RW 3, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon masih saja berserakan.
Namun bandelnya oknum masyarakat yang masih membuang sampah sembarang menjadi permasalahan, lantaran dari tumpukan sampah tersebut menimbulkan aroma bau tak sedap. Sehingga tak sedikit orang mengeluhkan bau yang ditimbulkan sampah tersebut.
Sampah-sampah yang sudah menahun tersebut, dibuang di lahan kosong milik PT Krakatau Tirta Industri (KTI). Banyaknya warga yang membuang sampah di lahan itu, selain menimbulkan bau tak sedap juga sangat mengganggu pemandangan karena terlihat kumuh.
Menanggapi hal itu, Lurah Kebonsari, Asep Muzayin menyesalkan oknum masyarakat yang membuang sampah di sembarang tempat khususnya di lahan kosong milik KTI. Karena di lahan tersebut sangat berdekatan dengan jalan dan Kantor Kelurahan Kebonsari.
“Sudah empat kali sampah di lokasi itu dibersihkan oleh petugas DLH, tetapi karena masih bandelnya masyarakat yang membuang sampah sembarang sehingga sampah kembali menumpuk dan bau,” kata Asep, Senin (28/8).
Padahal kata Asep, tidak jauh dari lokasi itu, terdapat Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sementara yang dikelola oleh Bank Sampah. Dirinya juga sudah melakukan himbauan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan.
“Semua upaya sudah kita lakukan untuk mengedukasi masyarakat supaya tidak membuang sampah disitu baik secara lisan maupun berupa spanduk peringatan untuk tidak buang sampah di situ, tetapi karena tidak adanya kepedulian dari masyarakat sehingga masih banyak yang membuang sembarang,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, dirinya berharap agar sampah yang menumpuk di lahan KTI tersebut kembali dibersihkan oleh petugas DLH dan kepada pihak KTI juga agar memperbaiki pagar yang rusak sehingga tidak ada celah lagi masyarakat membuang sampah sembarang.
“Saya harap DLH bisa segera mengangkut kembali sampah ini dan KTI juga harus segera menutup akses pada lahan tersebut karena jika dibiarkan lama-lama akan menjadi dampak yang tidak baik terhadap lingkungan kami,” pungkasnya.
Hal senada dikatakan Ketua Karang Taruna Kelurahan Kebonsari, Firman. Ia juga menyayangkan oknum masyarakat yang membuang sampah sembarang di lahan kosong milik KTI. Karena ulah dari oknum tersebut sangat mengganggu pemandangan dan menimbulkan bau yang menyengat.
Dirinya juga sepakat untuk dilakukan pemagaran kembali, lantaran beberapa pagar sudah rusak.
“Kami selaku mitra kelurahan sangat menyayangkan oknum masyarakat yang asal membuang sampah tanpa memperdulikan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi itu dan saya sepakat untuk dilakukan pemagaran kembali,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Humas KTI, Saefullah menyampaikan, agar tidak membuang sampah di lokasi tersebut, pihaknya sudah mewacanakan untuk dilakukan perbaikan pagar yang sudah rusak.
“Intinya kami siap melakukan yang terbaik agar masyarakat tidak membuang sampah sembarang. Insyaallah ke depan bakal kita perbaiki,” katanya melalui sambungan telepon.
Dirinya juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarang. “Kami dari pihak perusahaan mengimbau kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, meskipun ini lahan kosong, tetapi bukan tempat pembuangan sampah, karena ini letaknya di pinggir jalan dan di sebelahnya juga Kantor Kelurahan Kebonsari, kami mohon agar masyarakat membuang sampah pada tempatnya,” tandasnya. (LUK/PBN)
LEBAK, BANPOS – KAPOLRES Lebak membagikan sejumlah penghargaan kepada para personelnya, melalui program Best Police of The Month Tingkat Polres Lebak Periode Bulan Maret 2023. Penghargaan itu dibagikan di Lapangan Mapolres Lebak, Senin (28/8).
Diketahui, penghargaan tersebut diserahkan kepada dua personel Polres Lebak yaitu Bripka Anggra yang merupakan anggota Seksi Keuangan Polres Lebak, dan Brigpol Apriyanto yang merupakan anggota Bagian Perencanaan Polres Lebak.
Kapolres Lebak, AKBP Suyono, mengatakan bahwa pemberian penghargaan Best Police of The Month tersebut diberikan dengan kategori kinerja dan dedikasi terbaik tingkat Polres Lebak.
Menurutnya, pencapaian prestasi ini dapat memberikan inspirasi nilai suri tauladan dan memotivasi seluruh anggota, untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pengabdian yang tulus dan terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara.
“Saya berharap pencapaian tersebut tidak membuat kita terlena, karena dinamika serta tantangan tugas dan tuntutan masyarakat ke depan semakin kompleks. Momentum ini untuk terus konsisten melakukan perbaikan kultural untuk mengikis perilaku koruptif, arogansi dan kekerasan, meningkatkan kinerja dengan memperkuat Harkamtibmas, mendekatkan pelayanan prima kepada masyarakat dan meningkatkan profesionalisme penegakan hukum,” ujar Suyono dalam keterangan yang diterima BANPOS.
Suyono menjelaskan, seluruh personel Polres Lebak harus mampu meneguhkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang maha esa, sebagai landasan komitmen moral dalam pelaksanaan tugas.
“Tingkatkan profesionalisme dan laksanakan tugas dengan penuh keikhlasan, serta dekatkan Polri kepada masyarakat. Pelihara solidaritas, serta tingkatkan integritas diri sebagai institusi polri, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila, tribrata dan catur prasetya,” jelasnya.
“Hindari tindakan kontra produktif yang dapat menurunkan kepercayaan terhadap Polri,” tandasnya. (MYU/DZH)
MESKI pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah program antisipasi dan mitigasi terkait bencana kekeringan dan gagal panen, namun usaha tersebut dinilai masih belum maksimal dan masih harus ditingkatkan.
Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Banten Oong Syahroni menilai, langkah-langkah antisipasi yang dilakukan oleh Pemprov Banten terhadap sejumlah lahan pertanian di Banten masih terbilang belum begitu optimal.
”Sejauh ini program itu ada tetapi belum optimal,” ucapnya saat ditemui oleh BANPOS di ruangannya pada Kamis (24/8).
Kurang optimalnya pelaksanaan program mitigasi itu menurutnya, disebabkan oleh masih rendahnya anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Banten.
Anggaran yang disediakan selama ini hanya berkisar di angka 3,2 persen dari total APBD. Idealnya menurut Oong, anggaran untuk penanganan masalah di sektor pertanian berkisar di angka 6-7 persen dari total APBD.
”Anggaran sektor pertanian ini minimal di kisaran 6 persen sampai 7 persen,” tuturnya.
Oleh karena itu di pembahasan perubahan APBD tahun ini, Komisi II DPRD Provinsi Banten akan mendorong adanya peningkatan anggaran untuk pelaksanaan program di sektor pertanian.
”Tentunya kita di hak budgeting, kita akan berusaha menambah alokasi anggaran untuk beberapa kegiatan yang menurut kita penting,” tandasnya.
Anggota dewan sekaligus Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon Faturohmi, mengaku telah mendorong sejumlah instansi pemerintah untuk mengentaskan krisis air bersih di wilayah perbukitan di Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon. Menurutnya, DPRD selalu intens membahas persoalan tersebut dalam setiap rapat bersama organisasi perangkat daerah.
Sementara menyikapi kondisi krisis air bersih yang terjadi di Lingkungan Cipala, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulomerak, Faturohmi meminta PDAM ataupun OPD lain untuk segera mengirimkan bantuan demi memenuhi kebutuhan air bersih di wilayah perbukitan tersebut. “Jadi memang setiap rapat soal itu jadi pembahasan kami, kalau menyikapi kondisi di Cipala kami meminta PDAM untuk segera mengirimkan bantuan air bersih bagi warga di sana,” ujar Faturohmi.
Dia menyampaikan, bantuan air bersih memang disediakan oleh pemerintah melalui PT Krakatau Tirta Industri yang memasok air untuk PT Indonesia Power di Suralaya. Meski begitu, diakuinya, ada beberapa kendala sehingga memperlambat penyaluran bantuan kepada warga. “Memang ada mobil tangka yang disediakan pemerintah untuk menyalurkan air bersih, tapi mungkin kemarin ada kendala,” terang Politisi Partai Gerindra ini.
Faturohmi berujar, problematika kekurangan air bersih memang bersifat klasik sehingga perlu ada tindakan nyata dari pemerintah untuk mengentaskan persoalan tersebut. Ia juga kembali menegaskan, bahwa hal tersebut sering menjadi pembahasan saat rapat bersama OPD. “Ini sebenarnya masalah klasik yang dari dulu sudah ada, jadi perlu ketegasan pemerintah dalam mengentaskan persoalan ini,” katanya.
Kepala Distan Banten, Agus M Tauchid, mengungkapkan, untuk menanggulangi semakin meluasnya kerugian akibat kekeringan yang saat ini terjadi, Distanak telah menyiapkan sejumlah program pengentasan masalah, salah satu di antaranya adalah program AUTP atau asuransi usaha tanaman padi.
Program asuransi tersebut diperuntukkan bagi petani yang lahan pertaniannya mengalami gagal panen akibat musim kemarau seperti saat ini.
Berdasarkan penuturannya, para petani dibebankan premi sebesar Rp36 ribu per hektar per musim. Dari premi yang dibayarkan itu para petani mendapatkan klaim asuransi sebesar Rp6 juta.
”Kalau yang 20 hektar yang berat masuk ke dalam AUTP (asuransi usaha tanaman padi) mereka mendapat klaim asuransi satu hektar Rp6 juta,” jelasnya.
Hanya saja dalam pelaksanaannya, tidak semua petani di Provinsi Banten bersedia untuk ikut bergabung ke dalam program tersebut.
Oleh karenanya, perlu dilakukan edukasi secara terus menerus kepada para petani tentang betapa pentingnya tergabung dalam program asuransi petani. Dengan begitu, menurutnya, kerugian akibat dampak kekeringan dapat diminimalisir.
”Melihat potret gambaran ini kalau seandainya mereka masuk kepada AUTP, ya mungkin dengan berita acara dan sebagainya, tingkat kerugian bisa ditekan,” terangnya.
Selain menyiapkan program asuransi, Distanak Provinsi Banten juga memberlakukan program-program lainnya seperti pemberian bibit gratis, bantuan pompanisasi, hingga pembuatan sumur bor.
”Melalui APBD perubahan ingin memberikan bantuan sumur pantek atau sumur bor,” tandasnya.
Selain itu, lanjutnya, Distan Provinsi Banten juga telah memiliki Petugas Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) yang tersebar di seluruh Kecamatan di Provinsi Banten. Dimana posisi mereka sebagai garda terdepan dalam menerima dan memberikan laporan daerah mana saja yang terjadi bencana kekeringan maupun banjir.
“Mereka selalu melaporkan secara rutin kepada kami ketika terjadi bencana kekeringan atau banjir di wilayah binaannya masing-masing,” ucapnya.
Upaya pemulihan sawah atau padi yang sudah ditanam lanjut Agus membuahkan hasil. “Periode Mei sampai Juni saja, sawah masyarakat terdampak kekringan yang dapat dipulihkan sebanyak 649 hektar dan yang panen 29 hektar.
“Upaya ini terus kami dengan pemerintah kabupaten/kota dan seluruh jajaran agar sawah terdampak dapat dipulihkan,” jelas Agus.
Kepala Pelaksana BPBD Banten Nana Suryana mengaku telah menyusun langkah strategis untuk mengantisipasi dampak El Nino yang diprediksi mengalami puncaknya pada bulan Agustus hingga Oktober 2023. “Di antara fokus perhatian adalah ketersediaan air bersih untuk masyarakat dan pompanisasi untuk keberlanjutan produksi padi,” katanya.
Nana menuturkan sejumlah dampak yang mungkin terjadi akibat fenomena El Nino, diantara kekeringan air, kebakaran hutan dan lainnya. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, Bapak Pj Gubernur Banten telah mengarahkan OPD terkait untuk melaksanakan langkah-langkah strategis yang terdapat pada rencana aksi yang telah ditentukan.
“Semua pihak terlibat dalam mengantisipasi akibat fenomena El Nino, seperti TNI/Polri, Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, BMKG, serta unsur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian, Dinsos, Dinas ESDM, Dinas PUPR, BPBD, Dinas PRKP dan instansi-instansi terkait lainnya,” katanya.
Selanjutnya, terkait dengan kekurangan air bersih, pihaknya telah menyiapkan sejumlah sarana prasarana seperti 10 armada yang digunakan untuk mendistribusikan air bersih ke sejumlah wilayah yang mengalami kekeringan sehingga dapat membantu masyarakat.
“Untuk mobil angkutan air bersih, Provinsi Banten memiliki 10 unit dan setidaknya di setiap Kabupaten/Kota juga memiliki 10 sampai dengan 25 unit, mudah-mudahan itu dapat dioptimalkan,” jelasnya.
Tidak hanya itu, pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan Disperindag Banten untuk berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki armada pengangkut air bersih untuk membantu dalam pendistribusian ke wilayah yang mengalami kekurangan air bersih.
“Kita juga berkoordinasi dengan Disperindag Provinsi Banten untuk meminta perusahaan swasta yang memiliki angkutan itu agar dapat membantu akibat dampak kekeringan,” imbuhnya.
Pihaknya juga telah menyiapkan sistem pompanisasi untuk mengantisipasi dampak kekeringan di wilayah persawahan.
“Kita juga menyiapkan pompanisasi, baik itu di BPBD Provinsi atau Kabupaten/Kota yang biasa kita gunakan itu saat banjir, pada saat ini kita bisa gunakan untuk menyedot air dari sumber yang nantinya dapat mengairi persawahan,” tuturnya.
Kabid Pertanian dan Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Serang, Andriyani mengungkapkan, upaya yang pihaknya lakukan, selain melakukan pemetaan atau mapping atau identifikasi yang menyeluruh secara terus menerus, juga melakukan beberapa penyelesaian permasalahan.
“Misal, apabila gagal panen seperti itu, maka kita mengajukan gagal panen karena kekeringan yang tidak bisa disematkan. Lalu kita usulkan adanya bantuan benih untuk musim yang akan datang. Kemudian bilamana ada daerah-daerah yang airnya mencukupi, maka dilakukan percepatan tanam,” ujarnya.
Kemudian, bilamana sumber airnya ada dan bisa dilakukan upaya-upaya atau sebagai solusi permasalahan pihaknya juga melakukan pengeboran untuk menyiapkan pompa air.
“Itu beberapa yang sedang kami lakukan. Kemudian sedang kami terus-menerus konsolidasikan di lapangan bersama penyuluh dan POPT. Kemudian yang akan kita lakukan adalah kita mencoba ke BPPTH (balai perbenihan tanaman hutan) atau Dinas Pertanian Provinsi Banten untuk memohon bantuan benih untuk mengganti panen yang gagal. Di musim kedua sekitar bulan Mei, Juni Atau Agustus, ini untuk penanamannya berikutnya sudah ada benih. Dengan catatan sudah musim hujan.” ucapnya.
Dengan luas tanam Kota Serang, yakni seluas 3000 hektar dan yang terkena puso sekitar 18 hektar. Menurutnya, hal tersebut hanya sepersekian persen saja dari total keseluruhan dan tidak akan begitu berdampak besar terkait ketersediaan pangan.
“Insyaallah tidak mempengaruhi ketersedian pangan. Karena banyak yang sudah panen,” tandasnya.
Fungsikan Bendungan Sindangheula
Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Hasan Basri mengungkapkan bahwa terkait dengan efek dari El Nino, yakni kekeringan dan bahkan sampai adanya gagal panen, hal tersebut di luar dari kuasa manusia.
“Karena ini kan alam, tapi semoga kedepan bisa lebih baik. Kalau pun ada peran dari pemerintah daerah, terutama dinas pertanian, ini aga sulit partisipasinya karena ini alam,” ungkapnya, Kamis (24/8).
Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa disaat timbulnya masalah kekeringan seperti saat ini. Seharusnya bendungan Sindangheula bisa dipergunakan untuk kebaikan masyarakat.
“Yang lain mungkin kita juga berharap, Bendungan Sindangheula bisa segera dipergunakan agar terlihat perannya. Mestinya itu juga bisa ada manfaatnya untuk masyarakat kota serang. Terutama disaat kekeringan seperti ini. Agar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena kan sepanjang Kali Cibanten ini melintasi Kota Serang. Ketika disana dibendung, manfaat untuk Kota Serang apa. Terutama saat kering seperti ini,” tandasnya.
Namun demikian, dirinya menuturkan bahwa memang saat ini dalam pengelolaan air juga masih dirasa belum maksimal. Secara teknologi memang El Nino ini terprediksi, karena terkait perubahan iklim dan lainnya.
Hasan juga menyayangkan terkait proyek perbaikan irigasi yang saat ini dikerjakan pada saat musim yang panas ini. Pasalnya, hal tersebut membuat aliran air yang ada di irigasi tidak tersalurkan karena di bendung.
“Sehingga mestinya jadwal perbaikan irigasi dan sebagainya menyesuaikan. Tidak pas kalau sekarang pas kering-keringnya malah perbaikan, sehingga akibatnya kemana-mana,” ujarnya. (MG-01/CR-01/MYU/RUS/LUK/DZH/PBN)
PROVINSI Banten saat ini menjadi salah satu wilayah yang secara perlahan turut mengalami dampak kekeringan akibat terjadinya cuaca ekstrim El Nino. Hal itu terbukti di mana saat ini wilayah Provinsi Banten ditetapkan status darurat air bersih dan kekeringan.
Berdasarkan data dari Dinas Pertanian (Distan) Banten, sampai dengan 21 Agustus kemarin, kondisi kekeringan di lapangan yang terdampak sekitar 1.438 hektar.
Paling banyak yang terdampak di Lebak, Pandeglang dan Kabupaten Serang.
Kepala Distan Banten, Agus M Tauchid Kamis (24/8) menyebutkan dari 1.438 hektar luas lahan pertanian padi, tidak semuanya mengalami puso atau gagal panen. “Ada yang kekeringan ringan, sedang, berat dan puso,” kata Agus.
Ia menjelaskan, dari kriteria kerusakan lahan sawah, untuk rusak sedang sebanyak 1.143 hektar, sedang 253,5 hektar, berat 22 hektar dan puso 20 hektar. “Kami terus melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, dan mencoba melakukan pemulihan bagi sawah masyarakat agar tidak rusak maupun puso,” katanya.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Rahmat mengatakan, data terbaru yang diterima oleh pihaknya dari POPT Provinsi Banten terhadap kondisi Puso atau gagal panen di Kabupaten Lebak yakni seluas satu hektar lahan.
“Kalau ancaman (puso) pasti ada, karena banyak wilayah yang kekeringan di kondisi sekarang. Tapi untuk yang bisa mengeluarkan data kan dari POPT, yang resmi kami terima kemarin seluas satu hektar,” kata Rahmat kepada BANPOS.
Rahmat menjelaskan, pihaknya telah menghimbau kepada masyarakat terutama petani sedari jauh hari sebelum fenomena kekeringan terjadi guna mengantisipasi adanya gagal panen.
“Sejak bulan Mei lalu kita sudah menghimbau ke masing-masing BPP untuk menyampaikan bahwa antisipasi sedini mungkin harus dilakukan seperti menanam padi tahan kekeringan, melakukan pemanfaatan air dengan baik,” jelasnya.
Ia menerangkan, dirinya telah mengajukan bantuan pompa kepada Pemerintah Provinsi dan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat untuk petani yang mengalami kekeringan.
“Kita belum tau ya turun (bantuan) kapan, yang jelas kita sudah mengajukan dan mendapatkan informasinya,” ujarnya.
“Yang jelas, sampai saat ini kita harus bisa memanfaatkan sumber air yang ada terlebih dahulu untuk mengantisipasi terjadinya gagal panen,” tandas Rahmat.
Kabid Pertanian dan Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Serang, Andriyani mengungkapkan bahwa menurutnya gagal panen karena dampak El Nino memang benar adanya. Terkait hal tersebut, Pemerintah Kota Serang sudah mengeluarkan surat edaran pada beberapa waktu yang lalu menjelang adanya el Nino. Kemudian dengan berjalannya waktu sekitar hampir tiga bulan, dampak El Nino semakin terasa dengan adanya musim yang semakin kering atau panas.
“Ya, memang karena dampak El Nino ya. Jadi pemerintah kan harus melakukan beberapa upaya baik upaya preventif atau antisipasi. Kebetulan juga dengan adanya beberapa laporan dari petugas pengendali organisme pengganggu tanaman (POPT). kami dalam hal kekeringan kemudian Puso, kategori-kategori dampak negatif itu memang sudah ada petugasnya tersendiri yang bisa memverifikasi atau memastikan bahwa ini kekeringan kategori berat, ringan atau sedang, atau bahkan puso sekalipun,” ujarnya, Kamis (24/8).
Ia juga menjelaskan, selain karena efek El Nino, juga dampak dari adanya perbaikan saluran irigasi. Karena di wilayah Kasemen, sumber airnya berasal dari Pamarayan Barat.
“Kebetulan adanya pengerjaan perbaikan dari pusat Karena itu adalah wilayah Pusat dan dipicu juga oleh level debit air di Bendungan Pamarayan yang semakin menurun jadi memang pasokan-pasokan air juga mengalami penurunan. Jadi saya kira, dampak El Nino ini berdampak dari beberapa aspek, baik pasokan air dari irigasi menurun karena level air dari bendungan menurun,” jelasnya.
Dirinya menerangkan bahwa memang ada beberapa daerah di Kota Serang yang laporannya masuk. Akan tetapi, laporan yang ada sifatnya dinamis. Saat ini data yang sudah terkumpul ada sekitar 85 hektar yang mengalami kekeringan, dengan kategori ringan. Dirinya mengatakan, bahwa data tersebut merupakan data dua tiga hari yang lalu.
“Kemudian ada yang Puso 18 hektar, kemudian yang masuk pada kategori berat, itu kalau nggak salah ada enam sampai tujuh hektar. Kalau tidak lihat kategori, itu ada lebih dari 100 hektar,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Pandeglang, M Nasir membantah adanya petani yang gagal panen. Karena menurutnya pihak dinas sebelumnya sudah melakukan antisipasi dampak el Nino.
“Nggak ada, belum ada laporan gagal panen. Kita kan dari awal sudah antisipasi, yang namanya dampak kekeringan atau el Nino yang diperkirakan pada bulan September-Oktober dan sampai hari ini tidak ada yang melaporkan. Karena yang pertama daerah kita sudah panen, tradisi kita kalau musim kemarau kan menanam palawija seperti di Kecamatan Sobang dan Panimbang,” katanya.
Menurutnya, agar produksi padi tidak menurun. Pemerintah pusat telah menurunkan program Gerakan Nasional (Gernas) el-nino seluas 500 ribu hektar se-Indonesia.
“Kita saat ini diminta seluas 5 ribu hektar dari hasil koordinasi dan sekarang sedang kita persiapkan penetapan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL),” terangnya.
Untuk Kabupaten Pandeglang, saat ini telah diintervensi oleh Kementerian Pertanian untuk bibit dan pupuknya. “Intervensinya mempercepat masa tanam, untuk daerah-daerah yang memungkinkan. Kedua untuk daerah Peningkatan Indeks Pertanaman (PIP), yang tadinya dua kali kita cepat suruh tanam cepat jangan menunggu,” ujarnya.
Nasir menambahkan, untuk lahan yang belum ditanami padi lagi dan membutuhkan air. Jika ada sumber airnya difasilitasi dengan alkon untuk mengairi areal sawahnya.
“Untuk mempercepat masa tanam, nanti difasilitasi seperti sumur pantek, pompa atau alkon. Seperti di Kecamatan Picung, kan ada sumber air dan lahannya belum ditanam kita suruh percepat tanam,” ucapnya.
Menanggapi petani yang gagal panen, Nasir mengatakan bahwa petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Provinsi Banten, hingga saat ini belum memberikan laporan.
“Seperti di Margagiri, disana kan ada petugas POPT. Petugas POPT belum ada laporan, kalau ada laporan kan pasti sudah masuk karena dia memiliki kewenangan yang menyatakan bahwa kena puso atau rusak berat atau sedang. Kalau seperti itu di Pagelaran segera mengusulkan untuk sumur pantek atau pompa,” pungkasnya.
Tapi, jika tidak bisa diselamatkan berarti masuk padi rusak dan yang menyatakan puso dan gagal panen itu petugas POPT Provinsi Banten.
“Jadi yang menyatakan puso itu dari POPT, bukan penyuluh atau dinas. Jika faktanya ada yang gagal panen, agar segera berkoordinasi kalau kita bisa bantu bila ada sumber air usahakan agar tanaman itu bisa diselamatkan. Dari awal sudah disampaikan agar melihat kondisi, jangan dipaksakan tanam padi jika tidak air,” pungkasnya.
“Mungkin petani itu tidak masuk kelompok bisa saja, saya kira kalau petani yang lain itu kan sudah paham.Kalau tidak ada sumber air jangan dipaksa tanam padi, kalau ada sumber air mungkin kita bisa bantu menyediakan alkon,” ungkapnya.
Pengakuan beberapa Kordinator Wilayah (Korwil) Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di beberapa kecamatan Baksel mengaku musim kemarau El Nino tidak terlalu berdampak kuat.
Tampak salah satu kondisi persawahan yang mati fungsi akibat terdampak kekeringan di Desa Cilangkahan Kecamatan Malingping. Kamis (24/08)
Seperti halnya, Korwil BPP Kecamatan Panggarangan, Rahmat Saehu kepada BANPOS menyebut dari luas lahan 2.677 Hektar lahan sawah yang ada di Panggarangan sebagian besar untuk lahan pertanian di wilayah kerjanya sudah panen belum lama ini. “Untuk di Panggarangan tak ada kendala, kebetulan pas masuk musim kemarau sudah panen pas masuk awal bulan. Paling kita menghadapi musim ke depan aja, jadi El Nino di kita belum berdampak besar,” ujarnya.
Hal senada juga dikemukakan Korwil BPP Kecamatan Cibeber, Nopa yang menjelaskan untuk di Cibeber dampak kekeringan tidak terlalu berdampak, dikarenakan selain petani sedang dan sudah pada panen, petani setempat juga terikat dengan sistem adat.
“Untuk di Cibeber mah kita saat ini sedang memulai panen serempak. Jadi tak ada masalah. Karena kita di sini sesuai aturan adat tanam padinya setahun cuma sekali. Jadi petani disini belum merasakan dampak, apalagi kebanyakan lahan pertanian di sini berada di ketinggian, jadi aman pa,” ungkap Nopa.
Terpisah, Kepala Bidang Bina Usaha dan Perlindungan Tanaman, Distan Lebak, Irwas mengatakan dalam menghadapi fenomena el nino, Distan Lebak mengaku telah mengeluarkan Surat Edaran kepada semua Korwil BPP Se Kabupaten Lebak,
“Untuk menghadapi el Nino pada Tanggal 12 Mei lalu kita sudah mengeluarkan surat edaran. Yang intinya mengantisipasi dampak el nino dengan melakukan percepatan tanam di wilayah yang masih tersedia sumber air,” ujarnya.
Selain itu, semua Korwil diminta menggunakan varietas yang tahan kekeringan. “Dengan cara melakukan pemeliharaan terhadap saluran irigasi, pipanisasi dan embung, melakukan gilir air yang dikelola oleh P3A, serta menginventarisasi wilayah-wilayah yang rawan terjadinya kekeringan serta ketersediaan sumber air,” terangnya.
“Berdasarkan data yang kami peroleh dari Koordinator POPT Kabupaten Lebak, sampai dengan tanggal laporan 15 Agustus 2023 per 21 Agustus 2023 telah terjadi kekeringan dengan luasan mencapai 153 hektar, yang terdiri dari kategori ringan seluas 93 hektare, sedang seluas 32 hektar, berat seluas 5 hektar dan puso seluas 1 hektar,” jelas Irwas.
Atas kasus tersebut, Distan telah berkoordinasi dengan BPTPH Provinsi Banten untuk melakukan gerakan penanganan kekeringan serta permohonan bantuan pompa. Adapun mengenai kalkulasi capaian hasil panen di tahun ini sebenarnya di Lebak sudah termasuk lebih.
“Jadi sampai dengan Bulan Juli 2023 produksi padi di Kabupaten Lebak sebanyak 422.522 Ton, Gabah Kering Panen atau setara 221.850 Ton beras. Apabila Kebutuhan beras perkapita pertahun sebesar 101,6 Kilogram, produksi beras itu masih termasuk surplus selama 11 bulan terakhir ini,” paparnya.
Sementara, akibat kemarau yang terjadi beberapa bulan terakhir, petani di Desa Margagiri, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang mengaku mengalami gagal panen karena kurangnya pasokan air.
Salah seorang petani di Desa Margagiri, Mamah mengaku padi yang ditanamnya tiga bulan yang lalu, saat ini kondisinya tidak bisa dipanen karena kurangnya pasokan air.
“Seperti inilah kondisi padi di sawah saya yang gagal panen, karena kurangnya pasokan air akibat kemarau,” kata Mamah kepada BANPOS seraya menunjukan tanaman padi yang gagal dipanen.
Salah seorang petani di Desa Margagiri, Mamah, saat menunjukkan padi hasil panennya.
Mamah menjelaskan, sebelumnya ia tidak menyangka kemarau yang terjadi saat ini begitu parah. Sehingga tanaman padinya mengering dan tidak bisa dipanen.
“Saya kira kemaraunya tidak separah ini, sehingga membuat tanaman padi tidak bisa dipanen. Bahkan kondisi tanah sawah saya menjadi kering dan belah-belah,” jelasnya.
Menurutnya, untuk menunggu musim tanam kembali, ia ingin sekali menanam tanaman yang lain. Namun tidak ada yang membantunya, karena suaminya sudah tidak ada.
“Dulu sebelum suami saya meninggal sih suka menanam tanaman lain seperti sayuran atau semangka, akan tetapi sekarang sudah tidak sehingga tidak ada yang membantu saya,” terangnya
Namun begitu, lanjut Mamah, meskipun ia bisa menanam tanaman yang lain, belum tentu juga bisa dipanen sesuai keinginan. Mengingat, petani lain yang menanam semangka juga gagal panen.
“Lahan yang disebelah juga yang ditanami semangka gagal panen, karena kemarau sekarang begitu parah. Meskipun ada air juga rasanya asin, sehingga dapat merusak tanaman,” ungkapnya.
Oleh karena itu, kata Mamah, meskipun gagal panen, namun ia membiarkan sawahnya tidak ditanami tanaman lain.
“Mau bagaimana lagi, dengan kondisi seperti ini saya biarkan saja sawah saya tidak ditanami tanaman lain sambil menunggu musim penghujan,” pungkasnya.
Terpisah, petani semangka, Daming mengaku bahwa pada musim tanam tahun ini merugi hingga puluhan juta akibat kemarau yang terjadi.
“Akibat kemarau, tanaman semangka saya tidak tumbuh dengan sempurna, sehingga gagal panen dan merugi puluhan juta,” katanya.
Menurutnya, dari lahan seluas 1,5 hektar ini, untuk modal tanamnya saja sebesar Rp 60 juta. Sedangkan hasilnya panennya tidak sebanding dengan modal yaitu sebesar Rp 20 juta.
“Modal tanamnya saja Rp 60 juta, hasilnya cuma Rp 20 juta. Jadi ruginya itu sebesar Rp 40 juta. Itu juga belum termasuk tenaga,” jelasnya.
Daming mengaku, gagal panen semangka akibat kurangnya pasokan air, sehingga semangka tersebut tidak tumbuh dengan sempurna.
“Kemarau sekarang ini begitu parah tidak seperti pada tahun sebelumnya, bahkan sumur yang kita buat juga sudah ada yang kering,” ungkapnya.
Seorang petani di Malingping, Rijal mengaku sudah tidak ke sawah lagi karena sawahnya kering kerontang. “Mau ke sawah gimana, sawahnya juga kering. Irigasinya juga tak ada airnya. Paling nanti aja kalau musim hujan. Harusnya saat ini kita masuk panen kedua, ini mah liburan paceklik,” keluhnya. Kamis (24/8).
Pantauan BANPOS di lapangan, petani hortikultura warga Bayah, Didin mengatakan saat ini tanaman tidak bisa tumbuh, lahan pertanian kering kerontang. Menurutnya dampak kekeringan ini menyebabkan lahan garapannya lebih empat bulan mati fungsi.
“Ini jelas berdampak. Lahan saya sudah lebih 4 bulan nganggur, kering tak ada air. Jangankan untuk sawah, di Bayah ini air untuk kebutuhan sehari-hari aja susah. Nunggu bantuan pemerintah gak ada, katanya harus punya kartu tani, ribet. Upaya dari dinas untuk menghadapi kekeringan ini belum ada yang terlihat nyata,” kata Didin.
Salah satu petani asal Kecamatan Sajira, Rohman mengaku dirinya tak berdaya menghadapi kekeringan yang terjadi di area persawahannya. Hingga saat ini ia masih mengharapkan datangnya hujan untuk membantu mengairi lahan yang ia tanam.
“Lebih sering ngelamun aja sekarang mah, petani lain juga sama bingung jadinya,” kata Rohman kepada BANPOS.
Hal senada diungkapkan oleh Umam, petani asal Kecamatan Cibadak. Ia mengaku saat ini saluran air kecil yang biasanya dijadikan media pengairan sawahnya tidak mengaliri air sama sekali.
Ia menjelaskan, belasan hektar sawah milik keluarganya terancam gagal panen karena jauh dari sumber air.
“Kalau lihat yang banyak duit mah mereka bisa pake airnya sendiri kan enak. Kita mah cuma bisa liatin aja,” papar Umam.
Warga lingkungan Puji, Kelurahan Terumbu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Sahlabi (52) mengungkapkan bahwasannya sawah yang ditanami padi olehnya alami gagal panen.
Dirinya menuturkan bahwa lahan miliknya dan beberapa lahan milik warga lain yang ada di lingkungannya gagal panen akibat irigasi yang tidak lancar.
“Iya gagal panen, sawah saya yang gagal panen luasnya 8000 meter persegi. Tapi kalau di total dengan milik yang lain di sekitar 2 hektar,” tuturnya.
”Yang lain juga ada yang bisa dipanen, tapi hasilnya sedikit. Ini akibat irigasi yang tidak lancar,” tandasnya.
Terpisah, sejumlah Ibu Rumah Tangga (IRT) warga RW 05, Lingkungan Cipala, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, harus naik turun bukit serta masuk ke hutan demi mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Berdasarkan hasil pantauan pada Senin 21 Agustus 2023, ibu-ibu warga setempat terpantau antre menunggu giliran untuk memenuhi jerigen yang dibawanya untuk di isi air dari sumber mata air yang mulai mengering.
Tak hanya berkumpul di satu tempat, mereka juga kerap masuk hutan untuk mencari alternatif sumber air bersih. Tak jarang, ada warga yang mencuci dan mandi di lokasi tersebut.
Untuk mendapatkan air, warga di lokasi ini memanfaatkan sumur resapan dari aliran sungai yang telah mengering karena kemarau panjang. Selain itu, sepanjang jalan di lokasi ini terpantau jerigen tempat mengisi air yang berjejer.
Warga yang mengalami kekeringan, harus rela antre demi mendapatkan pasokan air.
Salah seorang ibu rumah tangga, Asti yang tengah mengantre di lokasi ini menyampaikan, sudah satu bulan terakhir kondisi krisis air bersih dirasakan di lingkungannya. Apabila sumur tersebut kering, Asti terpaksa harus membeli air bersih di tempat lain. Kata dia, warga tidak bisa langsung mengambil air di lokasi sumur kecil itu. Sebab, warga harus menunggu terlebih dahulu agar air sumur penuh sebelum diambil. Hal ini tentunya memperlambat proses pengisian air bersih. “Kalau di sini harus giliran,” tutur Asti.
Hal senada juga diungkapkan warga lainnya Santeni. Dia bilang, warga yang mengambil air juga bisa sampai tengah malam. Itu dilakukan guna memenuhi kebutuhan untuk mandi, memasak, hingga minum. “Iya sampai malam, ya giliran itu sampai pagi,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, bantuan memang ada namun tidak mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. “Ada bantuan tiga hari sekali jatahnya, itupun tidak memenuhi cuma meringankan aja dari sumur,” terangnya.
Diketahui, sebagian wilayah permukiman penduduk di area perbukitan di Kecamatan Pulomerak dan Kecamatan Grogol serta Kecamatan Purwakarta, menjadi langganan krisis air bersih saat musim kemarau tiba. Apabila tak ada sumber air yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga terpaksa harus mengeluarkan uang tambahan untuk membeli air di lokasi lain.
Terpisah, Kokom Sunesih warga Warunghuni Desa Hegarmanah, Panggarangan mengaku sudah hampir sebulan kawasan di desanya kekurangan air bersih. “Kami mah saat ini butuh bantuan air bersih pak. Sudah hampir sebulan di sini kesusahan air. Tolong kami minta bantuan air bersih pak,” ungkapnya.
Sementara itu, warga RT 15 Kampung Sukajadi Desa Cemplang Kecamatan Ciomas, Nono mengaku saat ini warga yang ada di wilayahnya sudah krisis air bersih.
“Sudah satu bulan ini masyarakat Kampung Sukajadi di RT 15 sudah kekurangan air bersih,” ujarnya.
Seorang ibu rumah tangga harus rela turun ke bawah sumur untuk mendapatkan air di tengah kekeringan yang melanda.
Ia mengaku hingga saat ini belum ada bantuan dari pemerintah, memberikan air bersih. “Kami sekeluarga kalau mau mandi harus pergi k sumber air yang jaraknya lumayan dari rumah,” katanya.
Air untuk mandi yang digunakan warga jumlahnya sedikit, sehingga air digunakan berkali-kali. “Saya dan keluarga kalau mandi itu airnya tidak dibuang. Jadi kalau habis mandi airnya ditampung lagi, dan dipakai lagi buat mandi,” ujarnya. (MG-01/CR-01/MYU/RUS/LUK/DZH/PBN)
TANGERANG, BANPOS – Apresiasi kendaraan tempur anoa yang dibuat anak bangsa, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar dan Kepala Satuan Angkatan Darat (KSAD) TNI Jendral Dudung Abdurachman meresmikan Tugu Panser Anoa di PIK 2, Kecamatan Kosambi, Selasa (22/8).
Kepala Satuan Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman mengatakan, Anoa merupakan kendaraan tembur kebanggaan dari Indonesia, khususnya Pasukan Kodam Jaya. Pasalnya, Anoa dibuat oleh anak-anak bangsa sendiri dengan desain yang telah disesuaikan dengan karakter medan wilayah Indonesia.
“Kendaraan tempur Anoa ini sudah digunakan dalam misi perdamaian PBB di seluruh dunia, sehingga ini menjadi kebanggaan kita bersama, makanya kita buat Tugu Anoa di sini,” kata Kepala Satuan Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman kepada Satelit News, Selasa (22/8).
Dudung juga berharap, monumen anoa ini dapat menjadi sumber inspirasi anak bangsa dalam berkreativitas. Khususnya dalam membuat peralatan tempur, demi kemajuan Bangsa Indonesia sehingga bisa bersaing dengan negara-negara super power seperti Amerika dan Rusia di kancah Internasional.
“Saya harap ini menjadi sumber inspirasi bagi kita semua, khususnya para pejuang-pejuang muda. Jangan hanya jadi sebuah monumen sejarah saja,” tukasnya.
Sementara itu, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, bahwa dengan adanya Tugu Panser Anoa di wilayah Kabupaten Tangerang, tentunya, akan menjadi spot dan objek wisata bagi masyarakat. Pasalnya, tempatnya sangat strategis untuk para wisatawan.
“Saya yakin pasti akan banyak masyarakat yang akan mendatangi dan berfoto di Tugu Panser Anoa di PIK 2 ini,” kata Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar.
Zaki juga berharap, bahwa Monumen Tugu Anoa bisa menjadi inspirasi dan kebanggan masyarakat Kabupaten Tangerang dan kebanggan Indonesia. Karena, hal itu merupakan sebuah kreatifitas anak Bangsa Indonesia
“Mudah-mudahan Tugu Anoa tersebut bisa menjadi inspirasi dan kebanggan bersama,” pungkasnya. (alfian/aditya)
LEBAK, BANPOS – Tim Puslitbang Polri dalam rangka penelitian tentang penguatan pemberantasan
kejahatan jalanan dan aksi premanisme, melaksanakan penelitian di wilayah Hukum Polda Banten. Salah
satunya di Polres Lebak yang digelar berbentuk focus group discussion (FGD), Selasa (22/8).
Giat tersebut dihadiri oleh Kapolres Lebak, AKBP Suyono; Wakapolres Lebak, Kompol Arya Fitri
Kurniawan, para PJU Polres Lebak dan anggota jajaran serta Dinas Perhubungan, Satpol PP dan dari para
tokoh masyarakat, serta instansi peserta FGD di Aula Sanika Satyawada Polres Lebak.
Dalam sambutanya, Kapolres Lebak, AKBP Suyono, menyampaikan bahwa kegiatan itu sebagai agenda
penelitian terkait penguatan pemberantasan kejahatan jalanan dan aksi premanisme di wilayah Polres
Lebak.
"Penelitian dari Puslitbang ini untuk mengumpulkan fakta dan saran masukan dari responden yang
sudah hadir terkait pemberantasan kejahatan jalanan dan aksi premanisme yang terjadi di wilayah
Kabupaten Lebak,” ujar Suyono.
Sementara, Ketua Tim Puslitbang Polri, Kombes Pol Saefuddin Mohamad, dalam sambutan mengatakan
bahwa dalam kegiatan ini akan lakukan interview dan FGD dari berbagai fungsi Kepolisian dan
masyarakat Kabupaten Lebak.
“Kedatangan kami kesini untuk melakukan penelitian terkait dengan penguatan pemberantasan
kejahatan jalanan dan aksi premanisme di wilayah hukum Polres Lebak,” ungkapnya.
Saefuddin menambahkan, pihaknya berharap peserta bisa memberikan informasi terkait penanganan
kejahatan premanisme di wilayah Lebak.
"Tentunya kami berharap kepada, audien mengetahui narasumber yang hadir, hal itu untuk dapat
memberikan informasi terkait penanganan kejadian-kejadian kejahatan jalanan dan aksi premanisme.
yang dilakukan oleh Polres Lebak, untuk dijadikan sebagai laporkan kepada Kapolri," katanya.
"Karena dengan FGD ini juga nantinya kita dapat masukan, untuk memberikan manfaat kepada institusi
Polri,” tandasnya. (WDO/DZH)
