BANTEN POS

Kategori: NASIONAL

  • Robinsar-Fajar Dinilai Paling Tinggi Dipilih Kaum Milenial dan Gen Z

    Robinsar-Fajar Dinilai Paling Tinggi Dipilih Kaum Milenial dan Gen Z

    JAKARTA, BANPOS – Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon, Robinsar dan Fajar Hadi Prabowo dinilai cenderung menjadi pasangan akan dipilih oleh kaum milenial dan generasi Z. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, saat merilis hasil surveinya pada Jumat (8/11/2024).

    “Yang menarik ketika berbicara mengenai usia, semua orang ribut memperebutkan suara gen z dan milenial. Kalau kita lihat, ada yang linier bahwa pasangan yang muda cenderung dipilih juga oleh usia muda terutama 17-20 tahun (early voters/pemilih baru),” ujar Yunarto.

    Dia merinci, Robinsar-Fajar mendapatkan angka cukup tinggi dari para pemilih pemula yaitu 41 persen. Kemudian, disusul Helldy-Alawi 35 persen dan terakhir Isro-Uyun sebesar 12 persen.

    “Karena Robinsar-Fajar dua duanya anak muda, ini di angka cukup tinggi pemilih mudanya yaitu 41 persen. Berbeda jauh dengan pasangan Helldy-Alawi dan Isro-Uyun,” ungkapnya.

    Yunarto menambahkan, pasangan Robinsar-Fajar hingga saat ini memiliki elektabilitas paling tinggi dan berpotensi menang dalam Pilkada Cilegon. Sebab, Fajar yang dipasangkan dengan Robinsar pun memiliki efek elektoral yang tinggi dan bukan hanya menjadi pelengkap saja walaupun pendatang baru.

    “Kita dapat membuat hipotesa, wakil dari Robinsar dalam hal ini Fajar sepertinya memberikan insentif elektoral bukan sebatas pelengkap saja. Bahkan, tingkat pengenalan Fajar dibanding wakil lainnya jauh lebih tinggi, begitu juga dengan tingkat kesukaannya lebih tinggi,” tutupnya.

    Adapun survei dilakukan dengan melibatkan 1.200 responden dari seluruh kecamatan di Kota Cilegon, diambil pada 03-09 Oktober 2024. Kemudian menggunakan metode sampling multi stage random sampling dan metode wawancara tatap muka. Sedangkan margin of errornya sebesar 2,83 persen. (LUK)

  • Okta Kumala Dewi, Politisi Perempuan Satu-satunya Dapil Neraka Banten III

    Okta Kumala Dewi, Politisi Perempuan Satu-satunya Dapil Neraka Banten III

    JAKARTA, BANPOS – Pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPRD RI) periode 2024-2029 akan digelar hari ini. Okta Kumala Dewi (OKD) dari Partai Amanat Nasional (PAN) terpilih sebagai satu-satunya politisi perempuan yang mewakili Dapil neraka Banten III.

    Setelah Airin Rachmi Diany dari Golkar mengundurkan diri karena mengikuti Pilkada Banten. Okta berhasil meraih 65.106 suara pribadi. Hal ini menegaskan dukungan dan harapan masyarakat terhadap dirinya.

    Meskipun jumlah kursi perempuan di DPR RI meningkat menjadi 22,1 persen (128 dari 580 kursi), pencapaian ini masih jauh dari target ideal 30 persen. Dari PAN sendiri ada 7 Anggota Dewan DPR RI perempuan yang terpilih dan OKD adalah salah satunya.

    Di Dapil Banten III, dengan total populasi 6,73 juta penduduk, ada sekitar 3,34 juta perempuan yang kebutuhan dan suaranya perlu diperjuangkan. Harapan keterwakilan perempuan di Banten III kini tertumpu pada OKD.

    Dirinya berkomitmen untuk memperhatikan isu-isu perempuan di Tangerang Raya, termasuk pemberdayaan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender.

    OKD menyatakan tekadnya untuk menjadi suara bagi perempuan di Tangerang Raya dan akan berjuang agar isu-isu yang dihadapi perempuan mendapat perhatian yang layak di DPR.

    Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif.

    Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan memperkuat representasi mereka di tingkat nasional.

    “Dengan dukungan dari masyarakat, diharapkan DPR RI dapat lebih responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan perempuan di seluruh Indonesia, serta memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat di Tangerang Raya,” katanya. (RED)

  • Bikers Brotherhood 1% MC Indonesia hadiri Seren Taun Kasepuhan Cisungsang 2024

    Bikers Brotherhood 1% MC Indonesia hadiri Seren Taun Kasepuhan Cisungsang 2024

    LEBAK, BANPOS – Bikers Brotherhood 1% MC Indonesia hadiri seren taun kasepuhan Cisungsang 2024 yang di gelar pada Sabtu – Minggu (28-29/9/2024).

    Ratusan anggota Bikers Brotherhood 1% MC Indonesia dari Western chapter, Northern Chapter, Jakarta Chapter, Banten Chapter dan Mother Chapter memenuhi Kasepuhan Cisungsang yang berada di kaki Gunung Halimun, tepatnya di Desa Cisungsang, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

    Ratusan anggota komunitas motor legendaris ini mendatangi Kasepuhan Cisungsang dengan menunggangi motor klasik Eropa dan Amerika dengan menempuh jarak kurang lebih 200 km.

    Dalam upacara adat yang digelar setiap tahun ini terlihat juga hadir El Presidente Bikers Brotherhood 1% MC indonesia Pegi Diar.

    President Banten Chapter Bobby Lesmana mengatakan momentum ini dijadikan acara Mandatory Run oleh Banten Chapter, western Chapter, Jakarta Chapter sekaligus menghadiri undangan upacara adat seren tahun kasepuhan Cisungsang 2024. ‘’Kegiatan ini wajib diikuti oleh seluruh anggota BB1%MC yg melaksanakan Mandatory Run tersebut,” Ujar Bobby.

    Bobby mengatakan komunitas ini memiliki program Bakti Untuk Negeri, hal ini merupakan bentuk kepedulian para anggota Brotherhood pada negeri.

    “Setiap orang yang memiliki hobi memotoran dengan motor klasik, bisa bergabung dengan brotherhood dengan satu syarat, harus memiliki visi dan misi yang sama yakni berjiwa bakti untuk negeri,” kata Bobby.

    Bobby menjelaskan kenapa Mandatory Run kali ini mendatangi upacara adat seren taun kasepuhan cisungsang karena mencintai kebudayaan dan berbakti untuk negeri dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan memahami dan mengikuti kegiatan kebudayaan.

    “Mempelajari dan memahami budaya lokal dapat memperkokoh identitas bangsa Indonesia, ” Ujarnya.

    Untuk diketahui perhelatan budaya kasepuhan Cisungsang sebagai salah satu komunitas masyarakat adat Kasepuhan di Lebak, Banten ini mengusung tema “Tekad, Ucap jeung Lampah Kudu Sarua” ini akan menampilkan berbagai tradisi dan kesenian khas Banten.

    Ritual Rasul Pare di Leuit merupakan penanda dimulainya rangkaian Seren Taun (pesta panen) masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang.

    Menurut Ketua Adat Setempat, Abah Usep Suyatma Sr, seren taun bukan hanya sekedar acara adat namun menjadi momen untuk mempererat tali silaturahmi dan melestarikan budaya.

    “Seren Taun bukan hanya sekadar acara adat, tetapi juga menjadi momen untuk mempererat tali silaturahmi dan melestarikan budaya leluhur,” ujarnya. (RED)

  • Dampak Kebijakan Power Wheeling dari Perspektif Legal, Transisi Energi, Ketahanan Energi dan Ekonomi

    Dampak Kebijakan Power Wheeling dari Perspektif Legal, Transisi Energi, Ketahanan Energi dan Ekonomi

    JAKARTA, BANPOS – Power Wheeling, sebuah konsep yang telah lama dikenal dalam struktur liberalisasi pasar ketenagalistrikan, kini menjadi sorotan tajam dalam perdebatan kebijakan energi Indonesia.

    Skema yang menciptakan mekanisme Multi Buyer Multi Seller (MBMS) ini memungkinkan pihak swasta dan negara untuk menjual energi listrik di pasar terbuka atau langsung ke konsumen akhir. Power Wheeling terdiri dari dua jenis transaksi, yakni Wholesale Wheeling dan Retail Wheeling.

    Wholesale Wheeling terjadi ketika pembangkit listrik (baik milik swasta maupun negara) menjual energi listrik dalam jumlah besar ke perusahaan listrik atau konsumen di luar wilayah usahanya. Sementara itu, Retail Wheeling memungkinkan pembangkit listrik menjual energi listrik langsung ke konsumen akhir di luar wilayah operasinya.

    Kedua model ini menggunakan jaringan transmisi dan distribusi sebagai “jalan tol” dengan skema open access, di mana semua pembangkit listrik dapat menggunakannya dengan membayar “Toll Fee.”

    Namun, penerapan Power Wheeling dipandang dapat menimbulkan dampak negatif signifikan, baik dari segi keuangan, hukum, teknis, maupun ketahanan energi. Berikut analisis dampak Power Wheeling berdasarkan berbagai perspektif.

    Dampak Keuangan:

    1. Penurunan Permintaan Organik dan Non-Organik:

    Power Wheeling dapat menggerus permintaan listrik organik hingga 30% dan permintaan non-organik dari pelanggan Konsumen Tegangan Tinggi (KTT) hingga 50%. Hal ini akan berujung pada lonjakan beban APBN karena biaya yang harus ditanggung negara.

    2. Beban Keuangan Negara:

    Setiap 1 GW pembangkit listrik yang masuk melalui skema Power Wheeling diperkirakan akan menambah beban biaya hingga Rp 3,44 triliun (biaya ToP + Backup cost), yang akan semakin memberatkan keuangan negara. Dampak akumulatif hingga 2030 diperkirakan akan meningkatkan beban Take or Pay (ToP) dari Rp 317 triliun menjadi Rp 429 triliun, atau terjadi kenaikan sebesar Rp 112 triliun.

    Dampak Hukum:

    1. Kontradiksi dengan UU No. 20 Tahun 2022:

    Power Wheeling merupakan implementasi dari skema MBMS yang melibatkan unbundling. Namun, hal ini bertentangan dengan UU No. 20 Tahun 2022 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2004.

    2. Mereduksi Peran Negara:

    Skema ini juga akan menciptakan kompetisi di pasar penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, yang berpotensi mengurangi peran negara dalam menjaga kepentingan umum di sektor ketenagalistrikan.

    3. Potensi Sengketa:

    Power Wheeling dapat memicu perselisihan terkait harga, losses, frekuensi, dan volume yang dapat berdampak pada terhentinya pasokan listrik (blackout) dan merugikan masyarakat luas.

    Dampak Teknis:

    1. Memperparah Oversupply:

    Saat ini, sistem ketenagalistrikan di Jawa dan Bali telah mengalami oversupply. Penerapan Power Wheeling berpotensi memperburuk kondisi ini, terutama karena pembangkit yang menggunakan energi baru terbarukan (EBT) bersifat intermiten dan tidak stabil.

    Meningkatkan Risiko Blackout:

    Power Wheeling yang bersumber dari EBT memerlukan spinning reserve tambahan untuk menjaga keandalan sistem, yang justru akan meningkatkan Biaya Pokok Produksi (BPP) dan harga jual listrik kepada konsumen.

    Dampak Terhadap Ketahanan Energi:

    1. Ketersediaan Akses Listrik:

    Dengan meningkatnya risiko blackout, jaminan pasokan listrik yang stabil semakin sulit dicapai. Hal ini dapat menghambat akses terhadap listrik yang andal bagi masyarakat.

    2. Harga Listrik yang Tidak Terjangkau:

    Penambahan beban akibat skema ToP dan investasi untuk spinning reserve akan meningkatkan BPP, yang pada akhirnya membuat harga listrik melonjak dan membebani konsumen serta APBN.

    3. Emisi Rendah:

    Dengan prioritas Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 pada pembangunan pembangkit EBT sebesar 51,6%, tidak ada urgensi untuk menerapkan Power Wheeling. Hal ini sesuai dengan rencana Net Zero Emission 2060 tanpa menambah risiko dari berbagai aspek.

    Konsep Power Wheeling dikhawatirkan akan digunakan dalam skema liberalisasi penyediaan listrik untuk kepentingan umum, yang pada akhirnya berpotensi melanggar Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, di mana cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara.

    Latar Belakang Legal Power Wheeling dan Privatisasi Energi:

    Power Wheeling berakar pada pola unbundling, yang sebelumnya diatur dalam UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan konsep unbundling ini melalui Putusan MK Nomor 111/PUU-XIII/2015, karena dianggap bertentangan dengan peran negara dalam sektor kelistrikan. Kemunculan kembali skema Power Wheeling dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) dipandang sebagai upaya liberalisasi yang melanggar konstitusi, yang dapat mengurangi kontrol negara atas sektor strategis ini.

    Selain itu, terdapat indikasi adanya upaya privatisasi besar-besaran di sektor kelistrikan melalui pasal-pasal tertentu dalam RUU EBT. Privatisasi ini memungkinkan peran swasta lebih dominan dalam penyediaan energi terbarukan, meskipun tujuan awal dari RUU tersebut adalah untuk mendorong transisi energi menuju netral karbon pada tahun 2060. Liberalisasi ini dapat mereduksi peran negara dan berpotensi membahayakan ketahanan energi nasional.

    Studi Kasus Filipina: Pelajaran dari Privatisasi dan Power Wheeling

    Filipina telah lebih dahulu menerapkan skema Power Wheeling dan privatisasi sektor ketenagalistrikan melalui Electric Power Industry Reform Act (Epira) pada tahun 2001. Pengalaman Filipina ini dapat menjadi pelajaran bagi Indonesia dalam merumuskan kebijakan Power Wheeling. Berikut beberapa tantangan yang dialami Filipina yang perlu diperhatikan dalam konteks Indonesia:

    1. Kenaikan Harga Listrik:

    Sejak penerapan skema Power Wheeling di Filipina, harga listrik mengalami kenaikan sebesar 55%. Jika hal ini terjadi di Indonesia, masyarakat, terutama golongan ekonomi lemah, akan menghadapi beban finansial yang berat, terutama jika harga listrik ditentukan berdasarkan mekanisme pasar.

    2. Potensi Terbentuknya Kartel:

    Power Wheeling memungkinkan produsen listrik swasta menjual langsung ke konsumen dan menetapkan harga sesuai dengan dinamika pasar. Hal ini membuka peluang bagi pembentukan kartel yang dapat memonopoli harga dan mengurangi persaingan sehat di sektor ketenagalistrikan.

    3. Keberlanjutan Pasokan Listrik:

    Filipina menghadapi krisis energi dan sering mengalami pemadaman listrik setelah privatisasi sektor kelistrikan. Tantangan serupa bisa terjadi di Indonesia jika pasokan listrik tidak dijaga dengan baik, dan intermitensi dari pembangkit energi baru terbarukan dapat mengganggu keandalan sistem.

    4. Beban APBN:

    Di Indonesia, Power Wheeling berpotensi menambah beban APBN secara signifikan. Skema ini diperkirakan akan menggerus permintaan pelanggan organik PLN hingga 30% dan non-organik hingga 50%. Akibatnya, biaya produksi listrik naik, sementara pemerintah harus menanggung kompensasi besar untuk menjaga tarif listrik tetap terjangkau.

    Tantangan-Tantangan Lain yang Dihadapi Indonesia:

    Selain belajar dari pengalaman Filipina, Indonesia perlu menghadapi beberapa tantangan utama dalam implementasi Power Wheeling, termasuk:

    1. Regulasi yang Mendukung:

    Diperlukan kerangka hukum yang jelas dan tegas untuk memastikan kepastian hukum dalam hubungan antara PLN, produsen listrik swasta, dan konsumen. Regulasi yang tepat juga diperlukan untuk menghindari potensi pembentukan kartel di sektor ketenagalistrikan.

    2. Keberlanjutan Investasi:

    Power Wheeling membutuhkan investasi besar dalam pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan. Pemerintah harus memastikan adanya kepastian investasi yang cukup untuk mendorong minat produsen listrik swasta dalam berinvestasi.

     

    3. Beban Subsidi Listrik:

    Dengan skema Power Wheeling, tarif listrik akan ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran (demand and supply). Ketika permintaan tinggi dan pasokan tetap, tarif listrik pasti naik, yang berakibat pada kenaikan subsidi listrik yang harus ditanggung oleh APBN.

    4. Keberlanjutan Pasokan:

    PLN harus menanggung beban tambahan dari spinning reserve dan intermitensi pembangkit energi baru terbarukan. Ini akan mempengaruhi biaya pokok produksi (BPP) listrik, yang dapat berujung pada kenaikan tarif listrik untuk konsumen atau peningkatan subsidi dari APBN.

    Penerapan Power Wheeling justru dapat merugikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), APBN, dan konsumen secara akumulatif. Oleh karena itu, Power Wheeling dinilai lebih sebagai “benalu” dalam transisi energi, yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi jangka panjang bagi negara.

    Dengan memperhatikan berbagai perspektif ini, kebijakan Power Wheeling sebaiknya ditinjau kembali agar dampak negatif yang mungkin timbul dapat diminimalisir, demi menjaga kestabilan dan ketahanan energi nasional serta melindungi kepentingan ekonomi negara dan masyarakat.

  • Disperindag Cilegon Gelar Pelatihan Ekspor, Perluas Pasar Produk Unggulan IKM dan UMKM

    Disperindag Cilegon Gelar Pelatihan Ekspor, Perluas Pasar Produk Unggulan IKM dan UMKM

    CILEGON, BANPOS – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Cilegon menggelar Pelatihan Ekspor Produk Unggulan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Ballroom Greenotel Cilegon, Kamis (22/8/2024).

    Hal itu dilakukan sebagai langkah untuk memperluas pasar produk unggulan IKM dan UMKM hingga ke dunia Internasional.

    “Tujuan utama dari pelatihan ini adalah agar para peserta dapat memahami dengan lebih baik prosedur ekspor, strategi dan teknik untuk memperluas pasar produk unggulan IKM dan UMKM hingga ke tingkat Internasional,” kata Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan pada Disperindag Kota Cilegon Fitriadi Achmad, Kamis (22/8/2024).

    Menurut Fitriadi, kegiatan pelatihan bagi para pegiat IKM dan UMKM itu dilaksanakan selama tiga hari, yakni terhitung sejak 20 hingga 22 Agustus 2024.

    “Pesertanya sebanyak 30 orang yang merupakan pegiat IKM dan UMKM unggulan di Kota Cilegon yang berorientasi ekspor,” tuturnya.

    Dijelaskan Fitriadi, pelatihan ekspor produk unggulan IKM dan UMKM tersebut merupakan berada pada sub kegiatan peningkatan citra produk ekspor.

    “Narasumber yang dihadirkan berasal dari pusat latihan SDM (Sumber Daya Manusia) ekspor dan jasa perdagangan,” jelasnya.

    Sementara itu, Kepala Disperindag Kota Cilegon Andriyanti berharap agar para peserta dapat memahami dan menjalankan ilmu serta pengetahuan yang diperolehnya pada pelatihan tersebut.

    “Pelatihan ini merupakan salah satu upaya kami untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan para pelaku UMKM dan IKM di Kota Cilegon,” katanya. (LUK)

  • Satbrimobda Banten Laksanakan Upacara Detik-detik Proklamasi di Persimpangan Kota Serang

    Satbrimobda Banten Laksanakan Upacara Detik-detik Proklamasi di Persimpangan Kota Serang

    SERANG, BANPOS – Satuan Brimob Kepolisian Daerah (Polda) Banten menggelar upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di beberapa titik persimpangan Kota Serang pada, Sabtu (17/8/2024).

    Ada 3 titik persimpangan yg menjadi tempat upacara yakni lampu merah Kebun jahe Kota Serang, lampu merah palima Kota Serang dan lampu merah Ciceri Kota Serang

    “Kegiatan ini atas perintah pimpinan Komandan Satbrimob Polda Banten dilaksanakan di jalan, karena biar kita bisa menyatu dengan masyarakat, biar masyarakat mempunyai kepunyaan terhadap Indonesia, punya jiwa patriot terhadap negara kita,” kata Wadansat Brimob Banten

    Kombes Pol Imam Suhadi, mengucapkan upacara Bendera Merah Putih Selain dilakukan di Lapangan. Namun, pada peringatan detik-detik proklamasi, upacara tersebut digelar di persimpangan agar bisa mengajak masyarakat yang melintas untuk mengenang jasa para pahlawan.

    “Tujuan nya di laksanakan Upacara di tempat tempat umum ini untuk penyatuan dengan masyarakat,” tambahnya.

    Dansat Brimob Banten menambahkan saat pelaksanaan Upacara Detik Detik Proklamasi itu, masyarakat yang melintas dan berhenti di lampu merah setiap persimpangan, baik dari sisi selatan, timur, utara, dan barat, diminta untuk mematikan mesin kendaraan mereka dan turun untuk memberikan penghormatan.

    “Saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang membantu turut serta dalam kegiatan ini, sehingga berjalan lancar tidak ada kendala apa pun,” Tutup Dansat Brimob Banten. (RED)

  • Demokrat Resmi Usung Andika-Nanang di Pilkada Kabupaten Serang

    Demokrat Resmi Usung Andika-Nanang di Pilkada Kabupaten Serang

    JAKARTA, BANPOS – Bakal calon bupati Serang Andika Hazrumy resmi mendapat rekomendasi dukungan dan pengusungan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.

    Politisi Partai Golkar ini diusung bersama bakal calon wakil bupati Nanang Supriatna, yang saat ini menjabat sebagai Sekda Kabupaten Serang.

    Rekomendasi dukungan atau pengusungan Andika-Nanang diberikan langsung Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Kamis (8/8/2024) malam.

    “Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Pak AHY dan pengurus pusat Partai Demokrat. Dukungan ini adalah energi bagi saya untuk melakukan keberlanjutan pembangunan,” kata Andika dalam keterangan tertulisnya.

    Andika didampingi Ketua DPD Partai Demokrat Banten Iti Octavia Jayabaya, Ketua DPD Partai Golkar Fahmi Hakim, Bendahara Umum DPD Partai Golkar Banten Dudi Setiadi, Sekretaris Demokrat Banten Eko Susilo, dan Plt Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Serang Anas Azwar Anas.

    “Kabupaten Serang harus melanjutkan kemajuan yang telah dicapai. Dan kami berkomitmen meneruskan kemajuan tersebut,” ujar Andika.

    Sekadar diketahui, Andika merupakan calon Bupati Serang dengan elektabilitas atau tingkat keterpilihan yang sangat tinggi. Hasil survei Pandawa Research mencatat elektabilitas Andika di Pilkada Kabupaten Serang mencapai 82,1 persen. Survei ini dilakukan pada 3-7 Juni 2024.

    Ketua DPD Partai Demokrat Banten Iti Octavia Jayabaya menyatakan, setelah DPP resmi mengusung, maka pengurus Partai Demokrat di Kabupaten Serang wajib melakukan konsolidasi dan bersinergi dengan pasangan Andika-Nanang.

    “Perkuat kebersamaan, dan seluruh pengurus hingga kader Partai Demokrat wajib berjuang maksimal untuk memenangkan pasangan Andika-Nanang di Pilkada Kabupaten Serang,” ujarnya.

    Pernyataan kesiapan memenangkan Andika-Nanang disampaikan Plt Ketua DPC Partai Demokrat Azwar Anas. “Alhamdulillah rekomendasi Partai Demokrat sudah keluar dan kita siap menangkan Andika di Pilkada Kabupaten Serang,” tegasnya. (RED)

  • Melalui Jurnalisme Lingkungan, Chandra Asri Group Konservasi Alam dan Satwa

    Melalui Jurnalisme Lingkungan, Chandra Asri Group Konservasi Alam dan Satwa

    CILEGON, BANPOS – PT Chandra Asri Pacific Tbk (Chandra Asri Group), perusahaan solusi kimia dan infrastruktur terkemuka di Indonesia, menunjukkan kepeduliannya terhadap konservasi lingkungan dengan mendukung agenda Wildlife Journalism Competition (WJC) yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Komunikasi Lingkungan Universitas Padjadjaran (Unpad).

    Roadshow ini diadakan di Banten pada tanggal 6 dan 7 Agustus 2024, bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta). Banten menjadi lokasi penutupan rangkaian Roadshow WJC yang telah dilaksanakan di 8 kota di Indonesia sejak April 2024.

    Roadshow WJC Banten mengusung tema “Interaksi Negatif Manusia-Satwa dari Sudut Pandang Jurnalisme Lingkungan” serta melibatkan berbagai institusi lokal hingga internasional, seperti FAO Emergency Centre for Transboundary Animal Diseases (ECTAD), The United States Agency for International Development (USAID), dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Banten.

    Dalam rangkaian acara, sekitar 70 mahasiswa dari berbagai universitas di Serang dan Cilegon berpartisipasi untuk mempelajari keterampilan praktis dalam mengembangkan berita, artikel, atau laporan terkait konservasi satwa liar. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya untuk menanamkan nilai-nilai konservasi pada generasi muda, khususnya mahasiswa.

    Head of Corporate Communications Chandra Asri Group, Chrysanthi Tarigan menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung inisiatif ini. Menurutnya, menjaga keseimbangan alam merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat dari setiap generasi.

    “Chandra Asri Group percaya bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat untuk membentuk pemahaman para mahasiswa mengenai pentingnya konservasi lingkungan dan satwa. Dengan menanamkan nilai-nilai ini, para generasi muda sebagai agen perubahan akan dapat membawa dampak positif bagi masa depan lingkungan yang lebih berkelanjutan,” ujarnya.

    Sementara itu, Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad sekaligus Ketua Program Wildlife Journalism Competition, Herlina Agustin menyatakan pihaknya berterima kasih atas dukungan Chandra Asri Group dalam program ini.

    “Kami ucapkan terimakasih kepada Chandra Asri. Kolaborasi ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk terjun langsung dalam upaya konservasi lingkungan dan memperdalam pengetahuan mereka tentang jurnalisme lingkungan. Dengan melibatkan mereka sejak dini, kita tidak hanya membekali generasi muda dengan keterampilan jurnalistik, tetapi juga menanamkan nilai-nilai penting tentang tanggung jawab terhadap alam dan eksistensi satwa,” katanya.

    Di hari kedua, lima puluh mahasiswa Unpad dan Untirta melakukan penanaman mangrove jenis Rhizopora dan Ceriops di Lembur Mangrove Patikang, Kabupaten Pandeglang. Lembur Mangrove Patikang merupakan Kawasan edu-ekowisata binaan Chandra Asri Group dengan luasan 9.500 meter persegi yang dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Putri Gundul sejak 2018.

    Pengelolaan mangrove di kawasan ini dilakukan sebagai salah satu upaya mengurangi dampak tsunami pasca-kejadian di Selat Sunda pada 2018. Keberadaan mangrove juga berfungsi untuk menghindari abrasi, serta menjadi rumah bagi beberapa jenis satwa air maupun darat, seperti kadal, buaya, hingga burung.

    Raga, mahasiswa Untirta yang menjadi peserta, menyampaikan pengalamannya mengikuti kegiatan tersebut.

    “Ikut dalam seminar dan menanam mangrove ini sangat membuka wawasan saya tentang pentingnya jurnalisme lingkungan dan peran kita sebagai generasi muda dalam menjaga kelestarian alam. Menanam mangrove dan belajar dari para ahli memberikan saya motivasi untuk terus berkontribusi dalam menjaga keseimbangan lingkungan,” ungkapnya.

    Komitmen Chandra Asri Group, Unpad, dan Untirta dalam kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan dampak berkelanjutan, tidak hanya pada lingkungan tetapi juga pada pembentukan generasi muda yang lebih peduli dan terlibat dalam konservasi alam dan kelestarian satwa. (LUK)

  • Dikalibrasi Kemenhub, 9 Alat Uji Kendaraan Bermotor Dishub Kota Cilegon Sudah Sesuai Standar 

    Dikalibrasi Kemenhub, 9 Alat Uji Kendaraan Bermotor Dishub Kota Cilegon Sudah Sesuai Standar 

    CILEGON, BANPOS – Untuk memastikan keakuratan alat uji, sebanyak 9 Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang ada di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon dikalibrasi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

    Kegiatan kalibrasi tersebut berlangsung selama 4 hari dan Ditjen Hubdat Kemenhub menyatakan peralatan uji berkala kendaraan bermotor yang ada di Dishub Cilegon sudah sesuai standar atau lolos uji.

    Kepala Bidang (Kabid) Perlengkapan Jalan dan Pengujian Kendaraan (PJPK) Dishub Kota Cilegon, Pedrosio Agusto Pinto mengatakan dengan adanya kalibrasi ini untuk memastikan bahwa peralatan yang ada di Dishub Kota Cilegon sesuai dengan standar pelayanan seperti mengukur keakuratan peralatan. Dan tujuannya untuk menjamin keselamatan kendaraan.

    “Jadi kalibrasi ini tujuannya untuk memastikan alat ini sesuai dengan standar kerja pelayanan kita sehingga untuk memastikan bahwa praktek kita, pelayanan kita, terkait dengan masalah standar laik operasi kendaraan itu bisa dipastikan bahwa kita melakukan pekerjaan pelayanan itu dengan standar yang dipersyaratkan,” kata Pedro sapaan akrab saat ditemui BANPOS di kantornya, Selasa (6/8/2024).

    Kesembilan peralatan tersebut, kata Pedro yaitu alat uji lampu utama, alat uji rem, alat uji berat, alat uji kuncup roda depan, alat uji tingkat suara, alat uji ketebalan asap, alat uji penunjuk kecepatan, alat uji emosi CO/HC dan alat uji kegelapan kaca.

    “Jadi memang alat uji sudah musti dikalibrasi karena sudah waktunya, sertifikasi ulang lah namanya. Jadi nanti untuk mengetahui semuanya peralatan berjalan normal sesuai standar dan aturannya,” tutur Pedro.

    Dengan sudah dikalibrasi peralatan yang ada di Dishub Cilegon, oleh karena itu, kata Pedro evaluasi kedepan pihaknya akan inventarisir yang masih menjadi kekurangan agar menjadi perbaikan agar pelayanan berjalan maksimal.

    “Kemarin hasil pengujian (kalibrasi) itu hasilnya lolos, bagus bahkan dengan pelayanan kita, Cilegon sama Kabupaten Tangerang itu dipilih jadi percontohan pilot projeknya dari kementerian. Jadi nanti akan berhubungan dengan sistem layanan yang terintegrasi dengan kementerian,” terangnya.

    Sementara itu, Kepala Dishub Kota Cilegon, Heri Suheri mengatakan, kalibrasi peralatan uji berkala kendaraan bermotor rutin dilakukan setiap tahun. Kalibrasi terhadap peralatan uji berkala kendaraan bermotor dilakukan, kata Kadishub, untuk mengukur keakuratan peralatan. Hal ini bertujuan untuk menjamin keselamatan kendaraan.

    “Tujuannya untuk menjamin keselamatan kendaraan. Jadi saat kendaraan dilakukan uji dengan peralatan yang telah dikalibrasi, hasil ujinya akurat sehingga kendaraan menjadi aman,” tuturnya.

    Disisi lain, pihaknya juga menghimbau kepada para transpoter atau pengusaha bus pariwisata agar melakukan cek kendaraan ke Dishub Kota Cilegon untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ketika bus tersebut melakukan piknik, studi tour ataupun karya wisata.

    “Untuk menjamin alat-alat keselamatan tersebut dibawa aja ke kantor dishub tidak dipungut biaya,” tandasnya. (LUK)

  • Bumikan Semangat Pancasila Dengan Musik

    Bumikan Semangat Pancasila Dengan Musik

    SERANG, BANPOS – Sekelompok pemuda yang tergabung dalam bekerjasama dengan komunintas kedai Pancasila, gawekuta institute, youthlab, selowfood, dan SultanTv meluncurkan album yang bertajuk Birama Album Pancasila. Peluncuran Album ini bertujuan untuk memperkokoh semangat dan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat Indonesia.

    Founder Gawekuta Institute, Bahroji mengatakan bahwa album ini bukan hanya sebagai proyek musik biasa, tetapi juga sebagai wujud nyata dari komitmen dalam membawa semangat kebangsaan melalui seni musik.

    “Kami percaya bahwa musik memiliki kekuatan untuk menyatukan dan menginspirasi,” kata Bahroji di studio Dekade Kafe, Royal, Kota Serang Banten. Senin (24/6/2024).

    Dengan Acara Birama Album Pancasila 2022, kami berharap dapat menguatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam keberagaman yang ada di Indonesia,” sambungnya.

    Abah mengatakan Birama Album Pancasila diawali di Dekade Kafe, Royal, Kota Serang, Minggu (23/6/2024). Lanjutnya, Birama Album Pancasila tidak hanya tersedia secara digital. Tetapi juga akan melakukan roadshow ke berbagai daerah termasuk Jakarta, Tangerang, dan Bandung.

    “Kami ingin menyentuh hati masyarakat luas melalui lagu-lagu yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mengandung pesan kebhinekaan dan nilai-nilai luhur bangsa,” tuturnya. Ia juga berharap Birama Album Pancasila menjadi simbol kebangkitan semangat Pancasila di era modern ini.

    Musisi Digo Dz menyambut dengan antusias peluncuran Birama Album Pancasila ini, mengungkapkan bahwa musik memiliki peran penting dalam menyebarkan nilai-nilai kebangsaan.

    “Saya percaya musik adalah bahasa universal yang dapat menyampaikan pesan-pesan mendalam tentang persatuan dan keberagaman kita sebagai bangsa,” kata Digo Dz.

    Sementara itu, penggiat musik Heru Kusuma Hadi mengatakan bahwa Inisiatif seperti ini sangat dibutuhkan untuk mengingatkan generasi muda akan pentingnya Pancasila sebagai pilar utama negara. “Musik dapat menjadi sarana edukasi yang kuat dalam mempererat persatuan dan kesatuan bangsa,” katanya.

    AKBP Reza Chairul Akbar, Wakapolres Kota Serang yang hadir di lokasi acara mengapresiasi Sultantv dengan diluncurkannya Birama Album Pancasila.

    “Dengan diluncurkannya Birama Album Pancasila, saya harap dapat membangkitkan semangat Pancasila,” katanya. Ia juga berharap Birama Album Pancasila dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan dalam membumikan semangat Pancasila di kalangan masyarakat Indonesia. (RED)