Kategori: NASIONAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk kembali mengusut skandal kardus duren yang menyeret nama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Komisi antirasuah pun merespon. KPK menyatakan, bakal mempelajari lagi kasus tersebut.

“Kami akan pelajari, kami analisa lebih lanjut kembali perkara-perkara yang dulu pernah ditangani di KPK yang dimaksud,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Rabu (16/3).

a untuk mempelajari lagi skandal tersebut. “Kami akan pelajari lebih lanjut, nanti ya bagaimana fakta-fakta hukum penanganan perkara ini dan fakta persidangan terdahulu yang sudah ada mengenai dari apa yang menjadi disuarakan masyarakat tersebut,” bebernya.

Ali mengakui, selama ini komisi antirasuah terkendala untuk mengusut kasus tersebut karena belum menemukan bukti yang cukup.

“Kalau kemudian fakta hukum jelas, tentunya memang harusnya sudah dinaikkan, apalagi kemudian sudah cukup lama perkara tersebut,” imbuh Ali.

KPK pun meminta masyarakat yang memiliki informasi terkait skandal kardus duren ini untuk melapor.

Kasus kardus duren ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK, pada 25 Agustus 2011. Saat itu, penyidik KPK menangkap dua anak buah Cak Imin, yakni Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, I Nyoman Suisnaya dan Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program Kemenakertrans, Dadong Irbarelawan.

Selain menangkap dua anak buah Cak Imin saat itu, penyidik KPK juga menciduk Kuasa Direksi PT Alam Jaya Papua, Dharnawati yang baru saja mengantarkan uang Rp 1,5 miliar ke kantor Kemenakertrans.

Uang itu dibungkus menggunakan kardus duren. Uang tersebut merupakan tanda terima kasih karena PT Alam Jaya Papua telah diloloskan sebagai kontraktor DPPID di Kabupaten Keerom, Teluk Wondama, Manokwari, dan Mimika, dengan nilai proyek Rp 73 miliar.

Pada persidangan di 2012, Dharnawati mengatakan uang Rp 1,5 miliar dalam kardus durian itu ditujukan untuk Cak Imin. Namun, Cak Imin berkali-kali membantah, baik di dalam atau luar persidangan. [OKT]

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Protokol Lesehatan (Prokes) secara umum sudah cukup baik. Hanya saja, masih ada ketimpangan kepatuhan prokes antara wilayah Jawa-Bali dengan luar Jawa-Bali, terutama pada kepatuhan jaga jarak dan mengurangi mobilitas.

Kepala BPS Margo Yuwono menyampaikan, tren kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Prokes secara umum sebetulnya sudah cukup baik.

Secara nasional, kepatuhan masyarakat dalam mengenakan masker sudah mencapai 84,5 persen, mencuci tangan 77,7 persen, menghindari kerumunan 73,5 persen dan mengurangi mobilitas 70,8 persen.

Apabila dilihat dari sisi kewilayahan, lanjut Margo, tingkat kepatuhan masyarakat di wilayah Jawa-Bali terhadap prokes juga terpantau cukup baik. Indikatornya adalah, kepatuhan memakai masker (87,6 persen), mencuci tangan (81,7 persen), menjaga jarak (75,0 persen) menghindari kerumunan (77,2 persen) dan mengurangi mobilitas (74,5 persen).

Meskipun tingkat kepatuhan prokes di Jawa-Bali sudah cukup baik, diakui Margo, ada ketimpangan tingkat kepatuhan prokes antara wilayah Jawa-Bali dengan luar Jawa-Bali. Terutama, pada indikator kepatuhan dalam menjaga jarak dan mengurangi mobilitas.

“Persentase kepatuhan masyarakat luar Jawa-Bali terhadap protokol menjaga jarak dan mengurangi mobilitas masih berada di bawah 65 persen,” jelasnya dalam keterangannya, Rabu (16/3).

Pada indikator lainnya, sebut Mago, tingkat kepatuhan masyarakat luar Jawa-Bali terhadap prokes sudah cukup baik. Seperti, memakai masker (78,5 persen), mencuci tangan (69,6 persen), dan menghindari kerumunan (66,0 persen).

Lebih lanjut, hasil survei ini juga menunjukkan bahwa status vaksinasi responden sudah mencapai 97,3 persen. Mayoritas responden mengaku mengikuti vaksinasi karena kesadaran pribadi (77,5 persen).

“Sisanya (yang belum melakukan vaksinasi) mencapai 2,7 persen. Ada sebagian responden yang belum melakukan vaksinasi karena khawatir dengan efek samping atau tidak percaya efektivitas vaksin ini angkanya mencapai 28,7 persen,” tandasnya.

Adapun, survei BPS ini dilakukan pada periode 16-25 Februari 2022 dan diikuti oleh 254.817 responden yang terbagi dalam dua wilayah yakni wilayah Jawa-Bali, dan wilayah luar Jawa-Bali. Dalam melakukan survei, BPS menggunakan metode nonprobability sampling yang disebarkan secara berantai (snowball). [SSL]

Indonesia mengalami defisit transaksi neraca berjalan. Salah satunya komponen terbesarnya disebabkan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) dan crude oil. Kondisi ini menjadi tantangan untuk Indonesia karena perekonomian dalam negeri saat ini belum sepenuhnya pulih 100 persen akibat pandemi global Covid-19.

“Maka dari itu, nilai inflasi harus dijaga terutama dari sisi harga BBM,” kata Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha saat menjadi narasumber di sebuah stasiun televisi swasta dengan tema “Perang Rusia vs Ukraina, Harga Migas RI Terdampak?”, di Jakarta, kemarin.

Anggota DEN dari Unsur Pemangku Kepentingan Periode 2020-2025 ini menjelaskan, tanpa adanya kenaikan harga BBM, inflasi bisa bertambah 0,07 persen. Berdasarkan kalkulasinya, apabila BBM dinaikan Rp 500 per liter saja, sudah dapat menambah inflasi sekitar 0,5 persen.

Tentunya DEN bersama-sama dengan kementerian terkait tentunya akan memperhatikan dan memikirkan hal ini sehingga inflasi tetap terjaga.

“Di satu sisi harus menahan inflasi karena kebutuhan rakyat yang krusial akibat belum pulihnya ekonomi karena pandemi, di sisi lain kenaikan harga minyak bumi dunia sangat eksponensial,” jelasnya.

Sebagai ilustrasi, sambung mantan Wakil Ketua komisi VII DPR ini, dengan kenaikan harga Indonesian Crude Price (ICP) sebesar 1 Dolar AS per barel, untuk BBM jenis pertalite subsidi dari negara akan membengkak sebesar 100 rupiah per liter atau sekitar Rp 2,3 triliun per tahun.

Sementara untuk BBM jenis Pertamax, akan menyebabkan kehilangan pendapatan negara sebesar Rp 577 per liter atau Rp 1,1 triliun per tahun.

Lebih lanjut, Satya menilai perlu adanya beberapa strategi yang diambil dalam rangka memastikan negara mempunyai ketahanan energi. Di saat terjadi kenaikan harga minyak dunia, ekonomi negara tetap tumbuh.

“Salah satunya ialah konversi BBM ke Bahan Bakar Gas atau BBG,” jelasnya.

Satya menyampaikan kekuatan ekonomi dalam negeri ditentukan oleh banyak faktor. Begitu juga satunya postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sangat ditentukan oleh tiga hal, yakni pendapatan, belanja, dan hutang.

“Jika pemerintah dapat mengatur ketiga faktor tersebut, tentu akan berdampak kepada kekuatan ekonomi di dalam negeri,” katanya.

Satya berharap pemerintah dapat mengurangi belanja dalam rangka mengantisipasi defisit transaksi berjalan.

“Perlu adanya sosialisasi terkait penghematan konsumsi BBM dan diperlukan peran masyarakat untuk mengurangi serta membiasakan prilaku hemat konsumsi energi,” katanya.

Tidak kalah utamanya, gejolak energi saat ini dapat menjadi momentum untuk mengakselerasi energi baru terbarukan dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional. [KAL]

Para tokoh adat Kalimantan berkumpul di Titik Nol Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara. Merek menyampaikan harapan terkait pengembangan sumber daya manusia (SDM) setempat kepada Presiden Joko Widodo di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Senin (14/3).

Para tokoh adat berharap agar pembangunan IKN tidak hanya mengenai infrastruktur, tetapi juga pengembangan SDM. “Kami berharap tidak hanya pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang dilakukan, tapi kami berharap agar diutamakan terlebih dahulu yaitu pembangunan SDM,” kata Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Penajam Paser Utara, Helena seperti dikutip dari keterangan pers Biro Pers Sekretariat Presiden di Jakarta, Senin (14/3).

Helena menambahkan, pemindahan IKN menjadi momentum penting untuk pembangunan SDM di Kalimantan. Oleh karena itu, Ia berharap Pemerintah dapat mengutamakan pembangunan institusi pendidikan dan balai pelatihan di daerah tersebut.

“Kami meminta untuk segera dibangunkan balai pelatihan, juga segera membangun universitas di Kabupaten Penajam Paser Utara,” tambahnya.

Senada dengan Helena. Tokoh Adat Banjar Ashari juga menyampaikan harapannya agar pendidikan masyarakat lokal semakin baik. Dengan pembangunan institusi pendidikan di Kalimantan, Ia meyakini kemajuan pendidikan anak bangsa akan meningkat, khususnya masyarakat lokal.

“Jadi kami membayangkan ke depan nanti kami orang suku-suku lokal yang ada di sini, baik itu Banjar, Paser, Dayak akan menjadi sejajar dengan para generasi-generasi muda, yang khususnya di Pulau Jawa,” jelasnya.

Ashari menyambut baik upaya Pemerintah melibatkan masyarakat lokal untuk berkontribusi dalam pembangunan IKN, yang dapat mengurangi konflik kepentingan antara Ibu Kota dengan lingkungan sekitar. “Beliau akan menyampaikan kepada Ketua atau Kepala Otorita IKN bahwa harus dilibatkan masyarakat lokal, agar nantinya tidak ada namanya konflik kepentingan dan jangan sampai ada gap pembangunan antara Ibu Kota dengan apa yang ada di sekitar Ibu Kota,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden turut didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Pembangunan IKN mendapatkan dukungan dari banyak pihak, termasuk para tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat di Pulau Kalimantan. [MFA]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami uang suap yang mengalir ke eks Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa dari berbagai proyek infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan tahun 2011-2016.

Hal itu didalami penyidik KPK lewat 9 orang saksi pada Jumat, (11/3). Para saksi diperiksa di Kantor Mako Sat Brimobda Polda Maluku.

“Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain mengenai dugaan aliran uang yang diterima oleh tersangka TSS dari berbagai proyek maupun adanya permintaan tersangka TSS dari para ASN di Pemkab Buru Selatan,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Senin (14/3).

Sembilan saksi itu ialah Kabid Anggaran BPKAD Kab Buru Selatan Dominggus Junydi Seleky, Pensiunan Direktur PT Mutu Utama Konstruksi Merill Leiwakabessy, dan Kabag Umum Sekretariat Daerah Kab Buru Selatan Samuel Teslatu.

Kemudian, PNS UKPBJ Kabupaten Buru Selatan, Husein Alaydrus, Bendahara Bagian Perekonomian dan SDA Kabupaten Buru Selatan Slamet pujianto, mantan Kepala Bappeda dan Mantan Kadis PU Syahroel A E Pawa, Karyawan PLN Namrole La Amin, dan Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan Aji Titawael.

KPK menetapkan tiga tersangka kasus dugaan suap, gratifikasi, dan TPPU terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Buru Selatan tahun 2011-2016. Sebagai penerima suap, yaitu Tagop Sudarsono Soulisa dan Johny Rynhard Kasman dari pihak swasta. Sedangkan sebagai pemberi suap, yakni Ivana Kwelju dari pihak swasta.

Tagop, yang saat itu menjabat Bupati Buru Selatan periode 2011-2016 dan 2016-2021, diduga telah memberikan atensi lebih untuk berbagai proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Buru Selatan sejak awal menjabat.

Atensi dan intervensi Tagop tersebut antara lain mengundang secara khusus kepala dinas dan kepala bidang Bina Marga untuk mengetahui daftar serta nilai anggaran paket setiap pekerjaan proyek

Kemudian, Tagop juga merekomendasikan dan menentukan secara sepihak terkait rekanan mana saja yang bisa dimenangkan untuk mengerjakan proyek, baik melalui proses lelang maupun penunjukan langsung.

KPK menduga dalam menentukan rekanan tersebut, Tagop meminta sejumlah uang sebagai bentuk fee bernilai 7-10 persen dari nilai kontrak pekerjaan.

Khusus untuk proyek yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK), besaran fee-nya antara 7-10 persen ditambah 8 persen dari nilai kontrak pekerjaan.

Proyek-proyek tersebut adalah pembangunan jalan dalam kota Namrole tahun 2015 dengan nilai proyek sebesar Rp 3,1 miliar, peningkatan jalan dalam kota Namrole (hotmix) dengan nilai proyek Rp14,2 miliar, peningkatan jalan ruas Wamsisi-Sp Namrole Modan Mohe (hotmix) dengan nilai proyek Rp 14,2 miliar serta peningkatan jalan ruas Waemulang-Biloro dengan nilai proyek Rp 21,4 miliar.

Atas penerimaan sejumlah fee tersebut, Togop diduga menggunakan orang kepercayaannya, Johny, untuk menerima sejumlah uang dengan menggunakan rekening bank milik Johny. Selanjutnya, uang itu kemudian ditransfer ke rekening bank milik Tagop.

KPK menduga sebagian dari nilai fee yang diterima oleh Tagop sekitar Rp10 miliar diberikan oleh Ivana, karena telah dipilih untuk mengerjakan salah satu proyek pekerjaan yang anggarannya bersumber dari dana DAK Tahun 2015. [OKT]

Koordinator Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara) Petrus Salestinus menilai, penembakan Dokter Sunardi oleh tim Densus 88 merupakan langkah cerdas untuk menghentikan aksi teror demi melindungi warga.

Peristiwa itu terjadi saat Densus 88 menggeruduk kediaman Sunardi di Sukoharjo, Jawa Tengah, untuk melakukan penangkapan setelah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana terorisme.

Ketika tim mendatangi rumah Sunardi, yang bersangkutan memberi perlawanan dengan mengendarai mobilnya untuk ditabrak ke petugas dan masyarakat sekitar. “Sehingga mengancam nyawa dan harta benda banyak orang,” kata Petrus, Senin (14/3).

Tindakan Sunardi disebut Petrus menjadi bagian dari aksi teror, untuk menimbulkan ketakutan di masyarakat dengan mengancam nyawa petugas dan masyarakat lain di sekitarnya.

Ketika aksi dilakukan, Sunardi tidak lagi memikirkan keselamatan nyawanya. Baginya, yang penting tindakannya dapat menimbulkan rasa takut pada petugas dan masyarakat umum di sekitarnya secara meluas. “Ini sudah menjadi tabiat hampir semua teroris,” imbuhnya.

Dengan demikian, dia menilai, langkah Densus 88 menembak mati Sunardi merupakan tindakan tepat dan sah secara hukum, dengan alasan melindungi masyarakat di sekitarnya dari aksi brutal di jalanan.

Hal itu diatur kitab Undang-Undang Hukup Acara pidana dan Undang-Undang Kepolisihan Negara sebagai tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

“Untuk kepentingan umum,prjabat kepolisihan Negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenang dapat bertindak menurut penilainya sendiri,hanyan dalam keadaan yang sangat perlu,”beber petrus.

Ia pun memandang sikap Ketua Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah Trisno Rahardjo yang meminta jajaran Densus 88 diberi pendidikan khusus tentang tata cara melumpuhkan terduga teroris jika mereka melawan, merupakan cara pandang dengan logika terbalik.

Sebab seharusnya, masyarakat yang harus diedukasi untuk memahami tugas Densus 88 di TKP, bukan sebaliknya. “Densus 88 disuruh belajar lagi, ini pandangan yang ngawur dan asal bunyi,” timpalnya.

Diberitakan sebelumnya, Dokter Sunardi tewas ditembak Densus 88 dalam penyergapan yang dilakukan di Jalan Bekonang-Sukoharjo, Rabu (9/3) malam.

Polisi melumpuhkan Sunardi dengan tembakan karena dinilai melawan saat akan ditangkap dan menabrakkan mobilnya ke mobil petugas maupun kendaraan warga yang melintas. Aksi itu sempat melukai dua petugas Densus 88 yang mencoba menaiki kabin belakang mobil pelaku yang disebut memiliki penyakit stroke.

“Untuk diketahui dan ditegaskan lagi bahwa Tersangka melakukan perlawanan bukan dengan fisiknya,” ungkap Kepala Bagian Bantuan Operasi (Kabagbanops) Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar.

Dari penangkapan itu, Densus 88 berhasil menemukan bukti keterlibatan Sunardi dalam jaringan terorisme Internasional antara lain menduduki jabatan sebagai Penasihat Amir Jamaah Islamiyah (JI) dan juga selaku penanggungjawab Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI) atau Masyarakat Bulan Sabit Merah Indonesia, sebuah organisasi sayap JI.

Aswin menjelaskan, Hilal Ahmar Society adalah sebuah yayasan atau organisasi terlarang yang terafiliasi dengan jaringan organisasi terorisme JI yang tugasnya adalah merekrut, mendanai, dan memfasilitasi perjalanan pengikut foreign terrorist fighter ke Suriah.

“Dan yayasan ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakpus pada 2015 adalah organisasi terlarang,” tambahnya. [BYU]