Kategori: NASIONAL

  • SYL Dijemput Paksa

    SYL Dijemput Paksa

    JAKARTA, BANPOS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput paksa eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Kamis (12/10). Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri
    mengungkapkan, Syahrul ditangkap di sebuah apartemen di Jakarta Selatan.

    “Di sebuah apartemen, daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,” ujar Ali, di Gedung KPK,
    Jakarta Selatan, Kamis (12/10).

    Informasi yang diterima, apartemen tempat politikus Partai NasDem itu ditangkap adalah La
    Maison Barito. Ali tak mau merinci lebih jauh soal penangkapan tersebut.

    “Soal itu nanti kita konfirmasi lebih lanjut dan pasti besok kami jelaskan secara teknismya ya,
    tapi yang pasti kami konfirmasi betul dilakukan penangkapan,” tandasnya. 

    Syahrul tiba di Gedung KPK pukul 19.17 WIB. Syahrul yang mengenakan kemeja putih dibalut
    jaket kulit hitam, senada dengan topi bertuliskan “ADC”, dan bermasker putih turun dari mobil Toyota Innova hitam.

    Wajahnya terus ditundukkan. Tangannya tampak diborgol dengan kabel ties. Seorang penyidik
    dari dalam mobil mengawalnya.

    Beberapa personel kepolisian mengawalnya masuk menuju lobi gedung. Syahrul kemudian naik
    menuju lantai 2 Gedung Merah Putih, tempat pemeriksaan.

    Sementara itu, Kuasa Hukum eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Febri
    Diansyah mempertanyakan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangkap
    kliennya.

    Sebab, menurutnya, Syahrul dijadwalkan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di
    Kementerian Pertanian (Kementan), hari ini, Jumat (13/10).

    “Ia (Syahrul) bilang akan kooperatif dan mengkonfirmasi akan datang di pemeriksaan besok,” ujar Febri saat dikonfirmasi.

    Selain itu, Febri menambahkan, tim hukum juga sudah melakukan koordinasi dengan bagian
    penyidikan terkait konfirmasi kehadiran tersebut.

    “Dan jadwal pemeriksaanya seharusnya besok (hari ini, red) Jumat,” tandasnya.

    Untuk diketahui, KPK akan memanggil mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL),
    pada Jumat (11/10) hari ini untuk melakukan pemeriksaan. SYL memastikan bahwa dirinya akan hadir
    dalam pemeriksaan tersebut.

    Di sisi lain, KPK juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat, pihaknya akan buka-bukaan terkait
    jumlah aliran dana dugaan korupsi SYL, yang mengalir hingga ke Partai NasDem, tempat SYL bernaung.
    Syahrul yang mengaku baru tiba di Jakarta dini hari tadi usai menengok ibunya di Makassar, Sulawesi
    Selatan, memastikan akan memenuhi panggilan tersebut.

    “Saya kembali ke Jakarta sebagai wujud komitmen saya untuk kooperatif menghadapi proses hukum di
    KPK. Saya sudah siap lahir dan batin untuk menghadapi ini sesuai dengan hukum dan hak-hak saya
    sebagai tersangka,” katanya dalam rilis tertulis yang dibagikan kuasa hukumnya, Febri Diansyah, Kamis (12/10).

    Meski begitu, Politisi Partai NasDem ini berharap, penanganan kasus dugaan korupsi tersebut tidak
    dilatarbelakangi kepentingan politik. “Saya berharap perkara ini murni perkara hukum, bukan seperti mencari-cari kesalahan saja, dan jangan sampai perkara ini dilatarbelakangi kepentingan politik,”harapnya.

    “Saya berharap perkara ini murni perkara hukum, bukan seperti mencari-cari kesalahan saja, dan jangan sampai perkara ini dilatarbelakangi kepentingan politik,” ujar Syahrul.

    Kuasa hukum SYL, Febri Diansyah, mengungkapkan bahwa kliennya memang akan dipanggil penyidik
    KPK pada Jumat (13/10).

    “Tim kuasa hukum Syahrul Yasin Limpo telah berkoordinasi dengan bagian Penyidikan KPK dan
    mendapatkan konfirmasi pemeriksaan akan dilakukan pada Jumat, 12 Oktober 2023 siang, setelah
    sholat Jumat,” ujar Febri.

    Syahrul yang bakal digarap sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian
    (Kementan), memastikan akan memenuhi panggilan.

    “Sebagai penghargaan terhadap kewenangan KPK, klien kami pak Syahrul Yasin Limpo akan mendatangi
    KPK memenuhi kewajiban hukumnya,” ucap eks Juru Bicara KPK ini.

    Selain Syahrul, dalam perkara ini KPK juga menetapkan dua pejabat Kementan, yakni Sekretaris Jenderal
    (Sekjen) Kementan, Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Kementan,
    Muhammad Hatta, sebagai tersangka.

    Syahrul diduga memerintahkan Kasdi dan Hatta untuk mengumpulkan setoran dari para eselon I dan II
    Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Pertanian (Kementan), setiap bulan. Dia mematok tarif dengan
    kisaran 4.000 dolar AS (setara Rp62,8 juta) hingga 10.000 dolar AS (setara Rp157 juta).

    Uang dikumpulkan Kasdi dan Hatta, baik dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga
    pemberian dalam bentuk barang maupun jasa. Sumber uang yang digunakan di antaranya berasal dari
    realisasi anggaran Kementan yang sudah di-mark up, termasuk permintaan uang pada para vendor yang
    mendapatkan proyek di kementerian tersebut.

    Penerimaan uang itu dilakukan secara rutin tiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.
    Sejauh ini KPK menyebut, Syahrul telah mengumpulkan setoran sebesar Rp 13,9 miliar. Jumlah itu di luar
    temuan KPK senilai Rp30 miliar dan Rp400 juta yang ditemukan saat penggeledahan di rumah para
    tersangka.

    Ketiganya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
    tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun
    2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

    Di sisi lain, KPK menyatakan dalam waktu dekat akan membongkar jumlah aliran dana dugaan korupsi
    SYL, yang mengalir ke Partai NasDem.

    “Pada saatnya pasti akan dibuka berapa jumlah temuan awal aliran uang tersebut,” ungkap Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Kamis (12/10). Menurut Ali,
    pengungkapan aliran uang itu merupakan bagian transparansi dan akuntabilitas KPK dalam
    menyelesaikan perkara korupsi.

    Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan, komisi antirasuah bakal mendalami aliran
    uang korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) ke sejumlah pihak. Termasuk, ke Partai NasDem,
    partai yang menaungi Syahrul Yasin Limpo.

    Selain itu, Tanak pada Kamis (12/10) juga menyampaikan bahwa pihaknya tengah mendalami
    keterlibatan keluarga dari SYL, dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

    “Nama keluarga SYL keterkaitannya, kalau mengenai nama keluarga, tentunya ini juga akan didalami.
    Siapapun yang diduga melakukan tindak pidana korupsi tentunya diproses,” ungkap Tanak.

    Johanis mengaskan, bahwa KPK tidak akan ragu memeriksa anggota kalurga yang terseret dalam
    pusaran kasus korupsi. KPK telah berpengalaman memeriksa anak maupun istri pejabat negara yang
    melakukan perbuatan melawan hukum.

    “Ada bapaknya dulu sebagai bupati kemudian diproses, anaknya juga diproses. Di sini juga sudah pernah ada suami-istri kemudian diproses juga,” jelasnya.

    KPK akan melakukan proses penyidikan kasus korupsi tanpa memandang hubungan keluarga. Pihaknya
    akan menyeret siapa pun sesuai dengan prosedur hukum.

    “Jadi kita tidak melihat ini keluarga atau bukan keluarga. Yang jelas siapa yang melakukan perbuatan tindak pidana korupsi pasti diproses, sepanjang cukup bukti untuk memenuhi unsur-unsur pasal yang akan disangka,” tandasnya. (DZH/RMID)

  • Tersangka Kasus Proyek Tol MBZ Minta Dibebaskan

    Tersangka Kasus Proyek Tol MBZ Minta Dibebaskan

    JAKARTA, BANPOS – Gugatan praperadilan yang diajukan mantan Direktur Operasional II PT Bukaka Teknik Utama Tbk Sofiah Balfas, digelar perdana, Kamis (12/10/2023). Dalam gugatan tersebut, Sofiah minta dibebaskan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek II atau dikenal Tol Mohammed bin Zayed (MBZ).

    Gugatan diajukan Sofiah ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) dan terdaftar dengan nomor perkara: 111/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL. Gugatan ditujukan kepada Jaksa Agung, Cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Cq Direktur Penyidikan Jampidsus.

    Kemarin, sidang perdananya digelar di Ruang 1 PN Jaksel. Sebagai Pemohon, Sofiah yang sedang mendekam di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan, diwakili tim kuasa hukumnya. Yakni Muhammad Ismak, Gousta feriza, Siddiq Wibowo, dan Armen Situmeang. Sementara pihak Kejagung sebagai Termohon, diwakili Widarto Adi.

    Sidang dimulai sekitar pukul 10 pagi, dipimpin hakim Tunggal Estiono. Sidang dimulai dengan mempersilahkan kepada Pemohon untuk membacakan gugatannya secara terbuka.

    Dalam permohonannya, Sofiah mempermasalahkan dasar penetapannya sebagai tersangka. Penetapan ini berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Prin-32/F.2/Fd.1/12/2022 tanggal 27 Desember 2022.

    Sofiah menyatakan, pembangunan jalan tol MBZ merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Karenanya, penetapan tersangkanya dinilai melanggar Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

    “Di mana ketentuan tersebut memerintahkan kepada Jaksa Agung untuk mendahulukan proses administrasi pemerintahan sebelum melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan penyelewengan,” sebut Ismak di PN Jaksel membacakan gugatan dari Sofiah.

    Kubu Sofiah juga menjabarkan adanya kejanggalan. Lantaran penyidikan, penetapan tersangka, dan penahanan terhadap Sofiah dilakukan pada hari yang sama.

    Tak hanya itu, pihak Sofiah menuding bila penetapan tersangka oleh Kejagung tanpa didasari dua alat bukti yang cukup. Mengingat, belum ada perhitungan kerugian negara yang pasti dalam perkaranya berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    “Sehingga, penetapan Tersangka terhadap Pemohon tidak berdasarkan pada bukti permulaan cukup,” tegas Ismak.

    Ia pun meminta hakim untuk menerima seluruh permohonannya dan segera membebaskan Sofiah setelah putusan dibacakan. Kemudian, Ismak meminta hakim menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp 200 juta dan kerugian immaterial sebesar Rp 1 miliar.

    Apa tanggapan Kejagung? Pihak Kejagung yang diwakili Widarto Adi meminta waktu kepada hakim untuk menyusun jawaban. “Kami meminta waktu untuk menjawab yang mulia,” ujarnya. Sidang pun ditunda pada Jumat (13/10/2023), untuk mendengarkan jawaban Termohon.

    Diketahui, Kejagung telah menetapkan dan menahan empat orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Tol MBZ ini. Mereka adalah Direktur Utama (Dirut) PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC) periode 2016-2020 Djoko Dwijono (DD), Ketua Panitia Lelang Pembangunan JJC Yudhi Mahyudin (YM), Tenaga Ahli jembatan PT LAPI Ganesatama Consulting Tony Budianto Sihite (TBS), dan yang belakangan jadi tersangka adalah Sofiah Balfas.

    Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jampidsus Kuntadi menjelaskan, para tersangka diduga telah mengatur spesifikasi barang yang secara khusus ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri dan pihak lain.

    Sementara peran Sofiah, diduga telah bersekongkol untuk mengatur dan mengubah spesifikasi material tertentu dalam penyusunan basic design dan struktur baja proyek Tol MBZ. Akibat pengaturan itu, PT Bukaka Teknik Utama dinyatakan dapat memenuhi syarat dalam pengerjaan proyek ini.

    Namun, Kuntadi tidak menyebutkan barang apa yang spesifikasinya diduga diutak-atik oleh Sofiah. Ia pun belum mau menyebut berapa banyak duit yang diperoleh Sofiah atas perbuatannya. “Itu materi penyidikan,” ujar Kuntadi di Kejagung, Selasa (19/9/2023).

    Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka, edisi Jumat (13/10), dengan judul “Sidang Praperadilan Di PN Jaksel, Tersangka Kasus Proyek Tol MBZ Minta Dibebaskan”. (RMID)

    Berita Ini Telah Terbit Di https://rm.id/baca-berita/nasional/192347/sidang-praperadilan-di-pn-jaksel-tersangka-kasus-proyek-tol-mbz-minta-dibebaskan

  • Denny JA: Politisi Harus Lebih Rileks Menilai Survei Pilpres

    Denny JA: Politisi Harus Lebih Rileks Menilai Survei Pilpres

    SUMATRA UTARA, BANPOS – Politisi seharusnya bisa lebih rileks dalam menanggapi hasil survei.

    Demikian Denny JA merespon somasi hukum yang ditujukan kepada LSI Denny JA karena pengugat tak puas Capres dukungannya mendapatkan prosentase kecil di Sumatera Utara.

    Menurut Denny JA, somasi kepada lembaga survei itu memang kerap terjadi di setiap Pilpres ataupun Pilkada. Kendati begitu, somasi terhadap lembaga survei juga memiliki sisi positif.

    “Untuk banyak kasus lain, juga kasus pilkada, kubu yang dikalahkan bahkan menduga ada permainan tingkat tinggi. Bahkan mereka mengatakan hasil survei ini diatur untuk nanti membenarkan kecurangan pemilu atau pilkada,” tutur Denny JA.

    Lalu bagaimana caranya menilai lembaga survei yang kredibel. Menurut Denny JA, masyarakat bisa melihatnya melalui alat pencarian. Tiga tips sederhana bisa digunakan. Pertama, lihat track record lembaga survei itu. “Bukankah ini era Google searching? Segala hal bisa kita lihat jejak digitalnya di Google,” kata Denny JA.

    “LSI Denny JA, misalnya, ini lembaga survei yang paling tua yang sekarang ini masih aktif di survei opini publik Indonesia,” sambungnya.

    Dikatakan Denny JA, sejak 2004, sebulan sebelum hari pencoblosan, LSI Denny JA memberikan satu publikasi mengenai siapa yang menang di Pilpres saat itu. Di 2004, LSI mengumumkan SBY yang terpotret akan menang. Di 2009 lebih jauh lagi, SBY akan menang satu putaran.

    Juga di 2014, ataupun 2019. LSI Denny JA juga mempublikasikan, Jokowi akan menang. Sebulan kemudian, hasil survei itu dan prediksinya, dalam empat kali Pilpres; 2004, 2009, 2014, 2019, terbukti. “Semua bisa dilihat di Google,” jelas Denny JA.

    Tapi tentu ada pula lembaga survei yang namanya baru terdengar kemarin sore. Yang belum ada track record-nya yang akurat pada Pilpres sebelumnya. “Tentu sah diberikan tanda tanya,” kata Denny JA.

    Tips kedua, lanjut Denny JA, melihat dari reputasi lembaga survei. Selain itu dapat dinilai kiprahnya atau achievmentnya. “Misalnya, seberapa Lembaga ini karena reputasinya, karena achivementnya, mendapat penghargaan baik dari lembaga internasional ataupun dari lembaga nasional,” kata Dennya JA.

    LSI Denny JA, atau Denny JA karena kiprahnya di lembaga survei sudah mendapatkan penghargaan dari majalah TIME. Juga penghargaan dari Guiness Book of World Record karena memecahkan rekor dunia untuk pendidikan politik. Juga penghargaan dari Twitter dan dari organisasi wartawan: PWI Jaya dan penghargaan dari kampus.

    “Ada pula lembaga survei, ataupun tokohnya, yang tak terlihat penghargaannya. Tapi tentu ini tak berarti lembaga itu otomatis tidak kredibel,” jelas Denny JA.

    Namun penghargaan dari lembaga nasional, apalagi internasional yang besar, menjadi bukti publik menilai kiprahnya. Dan, lembaga yang sudah susah payah membangun reputasi, tentu akan aneh jika ia menjatuhkan dirinya sendiri.

    Tips ketiga, survei juga harus dilihat dalam kerangka waktu. Survei itu hanyalah potret ketika saat survei itu dilakukan. Waktu yang berbeda dapat pula menghasil survei yang berbeda.

    “Pertanyaan khas dan standar dalam survei: Jika Pilpres/Pilkada terjadi hari ini, siapakah Capres yang ibu/ bapak pilih?” katanya.

    Menurutnya, jika muncul pertanyaan seperti itu, tandanya survei itu sedang memotret sikap responden pada saat survei itu dilakukan. “Itu artinya survei memotret sikap responden di hari ini, hari survei dilakukan,” kata Denny JA.

    Dikatakan Denny JA, pesona Capres bisa naik dan turun. Capres yang sangat populer di survei bulan Juni, misalnya, bisa jatuh tiga bulan lagi di bulan September. “Itu karena ia membuat blunder,” kata Denny JA.

    Sebaliknya, Capres yang buncit di Desember, bisa jauh lebih tinggi di Februari. Itu karena sosialisasi sang Capres yang fenomenal. Contohnya, Pilkada DKI 2017. Pada Januari 2017, LSI Denny memotret Anies nomor buncit saat itu. Tapi di April 2017, pihaknya mengumumkan Anies akan menang di Pilkada DKI, mengalahkan Ahok.

    Mengapa LSI Denny JA di pilkada 2017, mengumumkan posisi Anies yang berbeda antara Januari ke April, kata Denny JA, itu karena elektabilitas Anies memang berubah di lapangan. Survei yang kredibel mampu memotret perubahan itu.

    “Perhatikan saja beberapa publikasi LSI Denny JA di Pilpres kali ini. Walau Anies selalu buncit, juga di survei lembaga lain, selalu ada teks: pelajaran dari Pilkada DKI. Yang nomor buncit selalu potensial menyusul,” kata Denny JA.

    Disampaikan Denny JA, hasil survei yang dilakukan berdasarkan satu wilayah akan berbeda ketika dibandingkan dengan skala nasional. “Tapi tentu saja, Indonesia, dari Aceh hingga Papua, jauh lebih luas dan kompleks dibandingkan DKI. Apa yang terjadi di DKI 2017 (Pilkada) belum tentu juga terjadi untuk skala Indonesia 2024 (Pilpres),” lanjutnya.

    Tiga tips itu, lanjut Denny JA, bisa menjadi panduan bagi elite untuk menilai hasil survei itu kredibel atau tidak. Elit politik yang sudah kawakan, sudah terbiasa dengan kondisi itu. Memang akan beda jika polisi itu tergolong The New Kids on The Block.

    “Penting bagi para elit politik, menghadapi pipres 2024, untuk lebih rileks dalam membaca hasil survei,” kata Denny JA.

    “Hasil riset sebaiknya juga dibantah oleh hasil riset. Jika hasil riset dibantah oleh somasi hukum, itu akan dikenang oleh sejarah, dan negara demokrasi luar negeri,” tutup Denny JA. (RMID)

    Berita Ini Telah Tayang Di https://rm.id/baca-berita/nasional/192253/denny-ja-politisi-harus-lebih-rileks-menilai-survei-pilpres

  • PDIP dan Ganjar Menyodok ke Atas di Banten, Pengamat: Kader Partai Bekerja

    PDIP dan Ganjar Menyodok ke Atas di Banten, Pengamat: Kader Partai Bekerja

    SERANG, BANPOS – Elektabilitas Calon Presiden Ganjar Pranowo mengalami peningkatan di penghujung September pada simulasi 3 nama berdasarkan data sosio-demografi Lembaga Survei Indonesia (LSI). Mengomentari hal itu Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai mesin politik PDI Perjuangan terkonsolidasi dengan baik di Banten.

    “Ini menunjukkan hasil-hasil kerja politik partai pengusung bekerja dengan baik. Itu bisa dilihatkan sejak beberapa bulan lalu Sekjen PDIP Hasto dan PPP mengepung Banten untuk menggerakkan mesin politik,” terang Ujang, Kamis (12/10).

    Selain pergerakan relawan Ganjar, Ujang menilai peran seluruh kader PDI Perjuangan dalam mendongkrak elektabilitas Ganjar juga sangat berpengaruh. Termasuk Rano Karno di Tangerang Raya yang kembali maju sebagai anggota DPRI yang disebutnya ikut berpengaruh meningkatkan elektabilitas Ganjar Pranowo di Banten.

    “Kemungkinan besar iya (peran Rano Karno-red) karena menjadi salah satu tokoh kunci. Bisa jadi karena dia kan dulu Wakil Bupati Tangerang, Wakil Gubernur, dan pernah jadi Gubernur, lalu anggota DPR RI dari Banten,” ujarnya.

    Senada dengan itu Direktur Eksekutif IndexPolitica Indonesia Denny Charter mengatakan mesin politik dan kader PDI perjuangan di Banten berperan penting dalam meningkatkan elektabilitas Ganjar Pranowo.

    Denny menjelaskan, dalam survei Pilkada Banten 2024 yang dirilis lembaganya menunjukkan Rano Karno memiliki elektabilitas dan popularitas tertinggi mencapai 85,56% di Banten. Hal itu diyakini juga ikut berkontribusi terhadap elektabilitas Ganjar di Banten, selain kerja-kerja mesin politik PDI Perjuangan.

    “Bisa jadi karena parpol saat ini hanya PDIP, sementara mereka sudah bergerak. Dan kader-kader juga sudah bergerak. Dan harus diakui, popularitas RK pasti akan berpengaruh terhadap elektabilitas Ganjar di Banten, termasuk kerja-kerja mesin politik PDI Perjuangan,” ujarnya.

    Menanggapi hal tersebut Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Banten Ade Sumardi mengatakan selain kader partai, Relawan Ganjar, dan partai pengusung, figur Ganjar Pranowo sendiri juga sangat disukai oleh masyarakat Banten.

    “Terhadap beliau (Ganjar Pranoro- red) ya masyarakat Banten, setelah kita telusuri ke bawah, ternyata tingkat kesukaan rakyat kepada Pak Ganjar sangat luar biasa, sangat menyukai. Terus juga teman-teman PDI Perjuangan, juga partai pengusung yang mengkampanyekan Ganjar, termasuk peran para relawan,” ujarnya.

    Ade mengungkapkan, sekalipun kesukaan masyarakat Banten terhadap Ganjar cukup tinggi, namun popularitasnya masih perlu dinaikkan agar elektabilitasnya bisa semakin terus menanjak.

    “Kesukaan rakyat Banten ke Pak Ganjar tinggi. Popularitasnya juga masih perlu dinaikkan. Nah, sehingga teman-teman relawan, teman-teman PDI perjuangan, partai koalisi pendukung Pak Ganjar, nah ini harus terus memperkenalkan Pak Ganjar yang sangat diterima oleh masyarakat. Dan sosok Pak Ganjar yang jujur juga menjadi sosok yang disenangi oleh masyarakat Banten,” terangnya.

    Ade mengatakan pergerakan kader PDI Perjuangan yang mengkampanyekan calon presidennya dengan masif di masyarakat juga mempengaruhi .

    “Oh iya, semua gerak. Dari semua caleg mengkampanyekan calon presidennya, sangat mempengaruhi. Dan juga figur beliau yang sangat diterima karena kejujuran dan kecerdasan beliau yang diakui masyarakat Banten, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah,” katanya.

    Untuk diketahui, berdasarkan data yang didapat dalam simulasi 3 nama berdasarkan data sosio-demografi Lembaga Survei Indonesia (LSI) selama tiga bulan terakhir elektabilitas Ganjar Pranowo mengalami tren peningkatan di Banten yakni 15,0 persen (Juli), 29,1 persen (Agustus), dan 39,2 persen (September). Pada September 2023 untuk pertama kalinya elektabilitas Ganjar mengungguli elektabilitas Prabowo Subianto dan Anies Rasyid Baswedan. (RED)

  • BP2MI Minta Tambahan Kuota Penempatan PMI Ke Jepang

    BP2MI Minta Tambahan Kuota Penempatan PMI Ke Jepang

    JEPANG, BANPOS – Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) meminta Kepala JICWELS dan Japan Foundation selaku operator PMI ke Jepang agar menambah kuota PMI.

    Hal itu disampaikan Kepala BP2MI Benny Rhamdani saat bertemu dengan pimpinan JICWELS dan Japan Foundation di Jepang, Rabu (11/10).

    Benny mengatakan, ada empat isu yang disampaikan pihaknya kepada JICWELS dan Japan Foundation.

    Pertama BP2MI, meminta JICWELS untuk menambah kuota bagi PMI di jepang. Khususnya di sektor careworker.

    Kedua, meminta kepada JICWELS untuk mempertimbangkan persyaratan pengalaman dua tahun setelah PMI memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) bagi jabatan perawat, yang dirasa terlalu berat.

    “Mengapa kuota perawat sulit tercapai, menurut kami karena persyaratan yang cukup sulit dipenuhi oleh calon pekerja migran kami, sehingga mungkin bisa untuk diturunkan persyaratannya,” pinta Benny.

    Ketiga, BP2MI mengusulkan untuk dipertimbangkan perubahan pola kuota penempatan perawat dan careworker. Kuota perawat sangat sulit dipenuhi.

    “Jadi, jika kuota perawat tidak dapat terpenuhi, maka calon PMI dapat mengisinya pada jabatan careworker,” ucap politisi partai Hanura itu.

    Keempat, Benny mengungkapkan pihaknya juga mengusulkan perluasan tempat pelatihan bahasa dan lokasi interview test.

    Diketahui, Indonesia adalah negara kepulauan. Jika pelaksanaan interview hanya di Jakarta, tentu hanya menyulitkan calon PMI yang berada di luar Jakarta. Karena harus mengeluarkan biaya yang tidak kecil.

    “Paling tidak ada tiga lokasi baru yang kami usulkan sebagai tempat pelatihan bahasa dan interview test. Ketiga lokasi tersebut mewakili masing-masing region, seperti wilayah barat dilaksanakan di Surabaya, wilayah timur di Manado, dan wilayah tengah di Medan,” jelas Benny.

    Di kesempatan sama, Managing Director JICWELS, Kataoka Yoshikazu, mengatakan penerimaan perawat dan careworker di bawah kerangka IJEPA yang dimulai sejak tahun 2008 ini telah banyak menerima PMI Respon para pemberi kerja sangat baik terhadap kinerja pahlawan devisa asal Indonesia.

    “Kami telah menerima berbagai feedback dari instansi medis yang mempekerjakan PMI bahwa calon perawat dari Indonesia bekerja dengan keras, berani, dan baik hati, sehingga mereka puas dengan kinerja dari Pekerja Migran Indonesia,” ujar Kataoka.

    Kataoka juga menjelaskan, pada ujian nasional yang dilakukan bulan Maret 2023 ini, tingkat kelulusan untuk PMI pada jabatan careworker sebesar 67,3 persen.

    “Angka ini merupakan angka tertinggi di dalam sejarah. Begitu pula dengan tingkat kelulusan pada jabatan perawat juga cukup tinggi,” paparnya.

    Kendati demikian, Kataoka menyarankan agar BP2MI melakukan berdiskusi di tingkat pemerintah. Pada 20 November 2023, akan diselenggarakan pertemuan dengan Komite EPA.

    “Sebaiknya Indonesia menjadikan usulan tersebut dijadikan topik pertemuan, sehingga dapat didiskusikan bersama,” pinta Kataoka.

    Sedangkan International Operations Section I Japan Foundation, Noguchi Yuko, merasa usulan perluasan tempat pelatihan bahasa dan interview test ini agak sulit diubah dalam waktu dekat.

    “Apabila jumlah tempat pelatihan diperluas, berarti JICWELS harus meminta Pemerintah Jepang anggaran yang lebih tinggi lagi,” ujar Kataoka. (RMID)

    Berita Ini Telah Terbit Di https://rm.id/baca-berita/nasional/192242/bp2mi-minta-tambahan-kuota-penempatan-pmi-ke-jepang

  • Kemajuan di Usia 497 Kabupaten Serang Diapresiasi

    Kemajuan di Usia 497 Kabupaten Serang Diapresiasi

    SERANG, BANPOS – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan percepatan pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten, menjadi fokus rencana kerja yang akan dilanjutkan oleh Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah. Hal tersebut diungkapkan dalam perayaan hari ulang tahun (HUT) Kabupaten Serang yang ke 497.

    Upaya tersebut sebagai suatu tindakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengambil langkah-langkah strategis menuju kemajuan. Langkah-langkah inovatif pun diambil untuk meningkatkan IPM dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar.

    Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah menyampaikan, bahwa dalam mencapai tujuan-tujuan yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat perlu dukungan dari semua pihak. Menurutnya, peningkatan IPM merupakan suatu kebutuhan dasar yang dibutuhkan masyarakat.

    “Jadi tentunya ke depan, kita akan tetap fokus ke peningkatan IPM. Karena peningkatan IPM itu merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Yang belum selesai kita selesaikan,” ujarnya, Minggu (8/10).

    Selain itu, Tatu mengklaim, saat ini terkait infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Serang telah hampir rampung. Hal tersebut menjadikan pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Serang sebagai target capaian selanjutnya untuk diselesaikan.

    Hal tersebut karena semua aset yang dimiliki Pemkab Serang yang keberadaannya di wilayah Kota Serang harus segera diserahkan. Pasalnya, penyerahan aset tersebut tersendat karena belum adanya bangunan pengganti untuk digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Serang.

    “Kemudian karena di infrastruktur ini sudah lumayan baik selanjutnya kita akan fokus ke puspemkab. Karena kita juga harus terus melakukan serah terima (aset, red) dengan Kota Serang,” ucapnya.

    Selain itu, dirinya juga mengaku bahwa saat ini masih memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) di banyak bidang yang perlu juga untuk segera diselesaikan.

    “Kemudian juga dengan yang lainnya berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat karena jumlah pengangguran di Kabupaten Serang cukup tinggi dan kita juga tidak mungkin mengandalkan industri-industri yang ada di Kabupaten Serang. Jadi peluang-peluang kerja ini harus kita buka,” ujarnya.

    “Kemudian air bersih, penanganan sampah juga masih menjadi persoalan. Kita akan fokus di tahun ini, kita akan bertahap menyelesaikan permasalahan sampah karena itu juga merupakan ujung pangkal kesehatan masyarakat di Kabupaten Serang,” tandasnya.

    Kemudian, Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan sinergitas dan kolaborasi dalam proses perencanaan dan pembangunan yang selama ini sudah berjalan dengan baik antara eksekutif dan legislatif.

    “Maka tugas yang pertama adalah mempertahankan dan meningkatkan kolaborasi dan sinergitas tersebut. Kedua, seperti yang disampaikan, fokus kita adalah peningkatan IPM. Kemudian akan menjadi fokus kita juga dalam proses peningkatan pendidikan kesehatan infrastruktur termasuk ekonomi,” katanya.

    “Maka perencanaan-perencanaan pembangunan dari semua yang dikatakan oleh bupati, DPRD pada prinsipnya akan melakukan pengawasan dan pengawalan dari apa yang sudah direncanakan dan apakah sudah dilaksanakan, kalau sudah dilaksanakan apakah pelaksanaannya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan di awal, sehingga kemudian capaian-capaian target yang harus dicapai oleh pemerintah daerah ini bisa terukur,” sambungnya.

    Pj Gubernur Banten, Al Muktabar mengatakan bahwa dirinya mengapresiasi berbagai program dan kemajuan dari Kabupaten Serang.

    Ia pun menyatakan, program Pemkab Serang cukup fokus, terutama pada penanganan kemiskinan, pengangguran dan stunting.

    “Kita kerahkan seluruh SDM yang ada dari berbagai sektor. Dengan bergotong royong dan bersama-sama agar terasa mudah dilakukan,” katanya.

    Selain itu, Ketua MUI Kabupaten Serang KH Ahmad Khudori Yusuf mengatakan, HUT ke-497 Kabupaten Serang harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang telah dilakukan Pemkab Serang. Menurutnya, Kabupaten Serang sudah banyak kemajuan di bawah kepemimpinan Bupati Ratu Tatu Chasanah.

    “Banyak sekali prestasi dan perubahan yang beliau berikan untuk Kabupaten Serang, salah satunya di bidang infrastruktur
    jalan. Hingga beliau dengan berani mengambil kebijakan mengambil alih status jalan desa menjadi jalan kabupaten,” paparnya.

    Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Fatah Sulaiman, juga mengungkapkan bahwa Pemkab Serang di bawah kepemimpinan Ratu Tatu Chasanah telah bekerja keras membangun Kabupaten Serang dengan fokus peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM).

    “Kebijakan beasiswa bagi putra-putri Kabupaten Serang dari dana APBD dan dukungan terhadap pembangunan fasilitas pendidikan baik dasar bahkan pendidikan tinggi terus menjadi program prioritas,” ungkapnya.

    Kemudian, menurut pengamat politik dari Banten Institute for Governance Studies (BIGS) Harits Hijrah Wicaksana mengatakan, Ratu Tatu telah on the track dalam meletakan fondasi pembangunan di Kabupaten Serang. “Pembangunannya harus berkelanjutan jangan sampai terhenti. Karena apa yang sudah ditanamkan oleh Ratu Tatu itu positif,” tandasnya.

    Sekadar diketahui, dari panjang jalan kewenangan Kabupaten Serang sepanjang 601,13 kilometer yang ditargetkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan infrastruktur Jalan Kabupaten Serang, telah tuntas dibeton tahun 2022. Termasuk peningkatan jalan desa menjadi jalan Kabupaten sepanjang 461,41 KM dan telah dibeton sepanjang 296,68 KM.

    Sementara pada bidang pendidikan, Bupati Serang setiap tahun menggulirkan beasiswa untuk siswa SD, SMP, hingga perguruan tinggi. Bahkan untuk tingkat Provinsi Banten, Pemkab Serang yang pertama menggulirkan beasiswa perguruan tinggi. Sudah lebih 1.500 mahasiswa yang diberikan beasiswa, mulai dari guru PAUD, mahasiswa ilmu hukum, kedokteran, pertanian, dan ekonomi.

    Sejumlah program lain yang dilaksanakan Pemkab Serang, yakni pada bidang pertanian, Pemerintah Kabupaten Serang bersama ahli pertanian, Ali Zuma Masyar telah menciptakan varietas kedelai unggul dengan nama Migo Ratu Serang. Selain itu, tercipta pula varietas padi unggul dengan nama Trisakti 01. Dua varietas ini mampu menghasilkan panen kedelai maupun padi berlipat.

    Pada program kesehatan, Pemerintah Kabupaten Serang menurunkan bantuan program ambulans desa, program jaminan kesehatan untuk masyarakat tidak mampu secara ekonomi, dan program insentif bagi kader KB. Juga insentif bagi kader posyandu. Selanjutnya peningkatan sarana prasarana kesehatan mulai dari tingkat puskesmas, hingga Rumah Sakit dr Dradjat Prawiranegara (RSDP).

    Pada bidang sosial ekonomi, telah diperbaiki lebih dari 13 ribu rumah tidak layak huni. Kemudian telah launching, batik khas Kabupaten Serang dengan 12 motif yang sudah dipatenkan. Banyak juga program usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan mengusung tagline UMKM Bisa, Bela, Beli,

    Sejumlah program keagamaan pun dijalankan. Mulai dari insentif 6.190 guru madrasah diniyah, insentif 8.686 guru ngaji, insentif guru TPQ Rp1,39 miliar, beasiswa bagi 212 penghafal Alquran, bantuan pembangunan pondok pesantren salafiah, dan program isbat nikah hingga fasilitasi pemberangkatan jemaah calon haji.(CR-01/PBN)

  • Peringati Hari Oeang, DJP Banten Gelar Donor Darah

    Peringati Hari Oeang, DJP Banten Gelar Donor Darah

    SERANG, BANPOS – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Banten menggelar kegiatan donor darah dalam rangka memperingati Hari Oeang Republik Indonesia ke 77. Donor darah dilaksanakan di Aula Krakatau Kanwil DJP Banten, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 34, Sumurpecung, Serang, Banten, Kamis (5/10).

    Selain diikuti oleh pegawai Kanwil DJP Banten, donor darah juga diikuti oleh pegawai dari 4 unit vertikal DJP lainnya yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang Timur, KPP Pratama Serang Barat, KPP Pratama Cilegon, dan KPP Pratama Pandeglang. Diketahui, agenda tersebut diikuti total 74 calon pendonor.

    Bekerja sama dengan Unit Donor Darah PMI Kabupaten Serang, sejumlah 61 kantong darah berhasil dikumpulkan setelah pegawai lolos pengecekan kesehatan oleh petugas PMI. Berdasarkan data, terkumpul 23 kantong golongan darah A, 20 kantong golongan darah B, 14 kantong golongan darah O, dan empat kantong golongan darah AB.

    Plt. Kepala Kanwil DJP Banten Wansepta Nirwanda, mengungkapkan bahwa kegiatan donor darah ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang diselenggarakan Kanwil DJP Banten dalam rangka memperingati Hari Oeang Republik Indonesia Tahun 2023. Dengan mengusung tema ’Kemenkeu Melayani Lebih Baik’, donor darah diselenggarakan dalam rangka membantu masyarakat yang membutuhkan.

    Semoga kegiatan donor darah dapat dilakukan secara rutin, tiga bulan sekali misalnya. Dengan donor darah, kita dapat mendapat kesempatan membantu masyarakat yang membutuhkan,” ungkapnya.

    Meski demikian, Wansepta mengingatkan bahwa donor darah ini juga bermanfaat bagi pendonor. Menurutnya, donor darah merupakan salah satu alternatif yang tepat dalam menjaga kesehatan.

    “Tapi jangan lupa, bahwa donor darah juga bermanfaat bagi kita sang pendonor. Terlebih dalam kondisi cuaca yang seperti sekarang ini, kita harus pintar menjaga imun dan kesehatan. Saya rasa donor darah adalah salah satu alternatif menjaga kesehatan yang sangat tepat,” tandasnya. (MUF)

  • Kemenkeu: Bonus Demografi Jadi Prasyarat RI Peringkat 5 PDB Dunia

    Kemenkeu: Bonus Demografi Jadi Prasyarat RI Peringkat 5 PDB Dunia

    JAKARTA, BANPOS – Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Kemenkeu Yustinus Prastowo menyampaikan bahwa pemanfaatan bonus demografi yang efektif menjadi cara agar Indonesia mampu mencapai target peringkat ke-5 Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di dunia pada 2045 mendatang.

    “Itu bisa terwujud jika prasyaratnya terpenuhi, kalau bonus demografi bisa kita konversi menjadi investasi demografi yang menghasilkan dividen 2045, bukan berubah menjadi kutukan demografi,” kata Yustinus dalam seminar UangKita Talks di Universitas Hasanudin, dipantau secara virtual di Jakarta, Kamis (5/10).

    Per 2022, Indonesia masih menduduki peringkat ke-16 PDB di dunia berdasarkan acuan dolar AS. Yustinus menilai bahwa bonus demografi yang tengah dirasakan Indonesia harus benar-benar dimanfaatkan secara efektif.

    Sekitar 70 persen warga negara Indonesia saat ini berusia produktif, sehingga dependensi rasio ekonomi semakin rendah.

    Adapun bonus demografi merupakan fenomena di mana sebuah negara mempunyai jumlah penduduk usia produktif pada rentang usia 15 hingga 64 tahun yang lebih banyak dari penduduk yang tidak produktif.

    Lebih lanjut, Yustinus juga memprediksi bahwa kontribusi industri manufaktur terhadap PDB juga akan meningkat dari yang sebelumnya 20,5 persen, menjadi 26 persen pada 2045 mendatang.

    Menurut Yustinus, saat ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk memainkan perannya dalam kancah perekonomian internasional, khususnya di kawasan Asia. Ia memberikan contoh China yang tengah mengalami kontraksi dalam perekonomiannya.

    Ekonomi China diprediksi akan turun secara signifikan dalam jangka panjang, dan hal tersebut akan berdampak terhadap ekonomi negara-negara yang bermitra dengan China termasuk Indonesia. Begitu juga dengan yang terjadi di Amerika Serikat (AS) saat ini yang mengalami perlambatan ekonomi.

    Momentum itu perlu dimanfaatkan Indonesia untuk memperluas jangkauan perekonomiannya di kawasan.

    “Artinya apa? Akan terjadi perebutan pasar yang lebih keras di Asia dan Asia Tenggara ini, lalu kita mau di mana Indonesia ini, kemudian kita bisa lebih strategis mengoptimalkan sumber daya kita untuk bisa ber-partner, bermitra dengan semakin banyak negara,” ujar Yustinus.

    Pada lain kesempatan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menargetkan PDB Nominal Indonesia mencapai 9,8 triliun dolar AS pada 2024, dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita 30.300 dolar AS.

    Ia menyasar porsi penduduk kategori middle income sebesar 80 persen, dengan kontribusi industri manufaktur pada PDB mencapai 28 persen dan penyerapan 25,2 persen tenaga kerja.

    Oleh karena itu, menurutnya pendekatan pembangunan perlu diubah dari reformatif menjadi transformatif yang setidaknya mencakup pembangunan infrastruktur baik soft maupun hard, sumber daya manusia, riset, inovasi, reformasi regulasi, tata kelola data dan pengamanannya serta peningkatan investasi dan sumber pembiayaan. (DZH/ANT)

  • Provinsi Banten Boyong Penghargaan di Fesyar Jawa

    Provinsi Banten Boyong Penghargaan di Fesyar Jawa

    JATIM, BANPOS – Bank Indonesia (BI) bersinergi bersama Pemerintah, KNEKS, dan MES menggelar Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Jawa pada 29 September hingga 1 Oktober 2023. Kegiatan ini menjadi rangkaian dari road to show Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) pada 24-29 Oktober mendatang.

    Pada kegiatan tersebut, dari 6 Kategori Lomba, Provinsi Banten berhasil memboyong 5 penghargaan pada 3 kategori lomba antara lain Juara 2 Favorit Wirausaha Muda Syariah Kategori Hulu (Gapoktan Padi

    Sukabungah Kabupaten Lebak), Juara 2 Modest Young Designer Competition road to IN2MOTION Kategori PonPes (Pondok Pesantren Rodhotul Huda Kabupaten Pandeglang), Juara 3 Modest Young Designer Competition road to IN2MOTION Kategori UMKM (Dewi Sambi, Kota Tangerang).

    Selanjutnya, Juara Favorit 1 Dakwah Eksyar antar Pesantren (PonPes Al Iman Kabupaten Pandeglang), dan Juara Favorit 2 Dakwah Eksyar antar Pesantren (PonPes Daar El Qolaam Kabupaten Tangerang).

    Penghargaan tersebut didapat berkat konsistensi, inovasi dan sinergi kuat antara BI Provinsi Banten, Pemerintah, dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Banten dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah (Eksyar) di daerah.

    Provinsi Banten turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan Fesyar Jawa dengan mengirimkan 13 UMKM dan Pondok Pesantren binaan KPw Bank Indonesia Provinsi Banten yang telah lolos seleksi lebih dari 200 UMKM.

    Ke-13 UMKM tersebut di antaranya yang merupakan UMKM unggulan dari 8 kabupaten/kota, yaitu Dewi Sambi, Rhamala Hijab, Aramara Fashion, Ageman Ecoprint, Kaywood, Mitra Mandala, Prospero, Tawoon Banten Coffee Gn Karang, Cokelatin, Sanfood, PonPes Al Iman, dan PonPes Al-Furqon.

    Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung, menyampaikan pentingnya sinergi para pemangku kepentingan dalam menghadapi berbagai tantangan pengembangan Eksyar ke depan. Untuk itu, terdapat 4 strategi kunci pengembangan Eksyar Bank Indonesia yaitu mendorong terbentuknya ekosistem produk halal secara end-to-end, pengembangan inovasi kebijakan dan instrumen pasar keuangan syariah, penguatan halal lifestyle, dan penguatan peran teknologi digital.

    “Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia terus diarahkan untuk mencapai inklusi keuangan dengan dukungan digitalisasi. Upaya tersebut diwujudkan melalui pengembangan inovasi dan teknologi 3 program unggulan wilayah Jawa,” ungkapnya.

    Tiga program unggulan yang dimaksud yaitu Penguatan Rantai Nilai Produk Halal (PAHALA) untuk mendorong sinergi ekosistem rantai nilai produk halal melalui sertifikasi halal, pengembangan Zona KHAS (Kuliner Halal, Aman, dan Sehat) dan Toko Bahan Baku (Tobaku) Halal.

    Selanjutnya, Inklusivitas Ekonomi melalui Digitalisasi (INSANI) yang berfokus pada pengembangan landing page atau fitur Muslim-Friendly Tourism dan digitalisasi pembayaran zona KHAS se-Jawa, dan Optimalisasi ZISWAF untuk Kesejahteraan Umat (MASLAHAT) yang diimplementasikan melalui pengembangan ekonomi dan bisnis pesantren melalui optimalisasi dana ZISWAF, lelang wakaf produktif serta pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi Nadzir di Jawa.

    Pembukaan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Jawa berlangsung meriah dengan mengangkat tema ‘Penguatan Sinergi dan Inovasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Melalui Dukungan Digitalisasi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Jawa yang Inklusif’ di Surabaya, Jawa Timur.

    Tema tersebut direpresentasikan melalui 4 agenda utama Fesyar Jawa yaitu Sharia Economic Forum, Sharia Economic Fair, Sharia Economic Fair, dan Business Matching Financing.

    “Untuk showcasing UMKM, Fesyar Jawa berhasil mencatat transaksi penjualan mencapai Rp3,03 Miliar sepanjang pelaksanaan kegiatan Fesyar baik melalui online maupun secara offline yang meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp2,46 miliar,” terangnya.

    Pada kesempatan yang sama, Gubernur Provinsi Jawa Timur yang diwakilkan oleh Wakil Gubernur, Emil Elistianto Dardak, menekankan pentingnya strategi untuk memotivasi pengembangan ekonomi syariah di Jawa yaitu melalui peningkatan compliance (sertifikasi halal).

    “Sebagai ikhtiar untuk meningkatkan berkah usaha. Kemudian pentingnya membangun ekonomi keumatan melalui pelaku ekonomi di sektor pesantren,” katanya.

    Di samping itu, Wagub juga mengarahkan agar para pelaku usaha untuk terus berupaya di kancah global. Dalam acara, turut hadir Kepala Perwakilan BI se-regional Jawa.

    Sebagai penutup acara yang memukau, karya terbaik para pemenang dan 20 finalis Modest Young Designer juga ditampilkan pada sesi fashion show, termasuk menampilkan karya UMKM dan Pondok Pesantren binaan Bank Indonesia Provinsi Banten yang mengangkat kombinasi pesona wastra Batik Banten dan Tenun Baduy sebagai bahan kain yang digunakan.

    Indriani, salah satu kontingen santri yang berhasil meraih Juara 1 Favorit kategori Dakwah Ekonomi Syariah Antar Pesantren menceritakan, bahwa ia bersyukur bisa menjadi perwakilan dari Kabupaten Pandeglang bahkan Provinsi Banten, serta merasa bangga karena bisa menantang kepercayaan diri untuk berdakwah ekonomi syariah di hadapan lebih dari 163 ribu pengunjung yang hadir pada acara FESyar Jawa 2023. (MUF/DZH)

  • Sosialisasi Anti-Narkoba Dimasifkan Di Kota Cilegon

    Sosialisasi Anti-Narkoba Dimasifkan Di Kota Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Cilegon bekerjasama dengan Pemerintah Kota Cilegon menggelar konsolidasi dalam rangka menyukseskan kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba, di Hotel Aston Cilegon, Kamis (5/10).

    Kepala BNN Kota Cilegon Raden Fadjar Widjanarko mengatakan, konsolidasi ini dilakukan lantaran selama tahun 2023 terjadi peningkatan penggunaan obat-obatan daftar G alias Gevaarlijk, yang berarti obat berbahaya.

    “Obat-obatan daftar G seperti tramadol excimer sehingga ada peningkatan dalam penggunaan obat-obatan daftar G tadi di marak kalangan siswa SMP, SMA, dan SMK,” katanya.

    Untuk itu, pihaknya berupaya untuk memperkuat sinergitas dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Cilegon, Polres Cilegon serta stakeholder terkait untuk mencegah peredaran narkoba dengan melakukan sosialisasi secara masif.

    “Agar sekolah-sekolah lebih intens nanti kita rumuskan penyuluhan yang baik. Kita lakukan secara masif lagi agar para siswa dan orang tua lebih paham tidak melakukan tindakan itu lagi,” ujarnya.

    Adapun wilayah yang masuk ke dalam zona merah tindak pidana narkoba, kata dia, di
    antaranya Kecamatan Citangkil, Pulomerak, Cibeber, dan Jombang. “Total yang sudah direhabilitasi ada 20 lebih dengan usia remaja dewasa rentang usia 16 sampai 30 tahun,” tuturnya.

    Sementara itu, Sekretaris Daerah Maman Mauludin menargetkan akan melakukan sosialisasi yang intensif di setiap kecamatan sehingga yang semula masuk zona merah menjadi zona orange.

    “Saya akan sisipkan disetiap kesempatan, di setiap kegiatan juga nanti di dalam kegiatan sosialisasi pembangunan pun akan saya sisipkan soal bahaya narkoba ini.

    Kita bersama dengan BNN Kota Cilegon dan juga stakeholder yang lainnya berkewajiban untuk mendukung program pemerintah,” ungkapnya.(LUK/PBN)