BANTEN POS

Kategori: NASIONAL

  • Bupati Serang Minta Pemprov dan Pusat Bantu Percepatan Puspemkab

    Bupati Serang Minta Pemprov dan Pusat Bantu Percepatan Puspemkab

    SERANG, BANPOS  – Dalam pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Serang memerlukan dukungan dari semua pihak. Pasalnya pembangunan skala besar tersebut menelan biaya yang tidak sedikit dan tidak bisa hanya ditunjang dengan APBD Kabupaten Serang.

    Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mengungkapkan, apabila pembangunan Puspemkab Serang hanya menggunakan APBD Kabupaten Serang, pembangunan tersebut diproyeksikan tidak bisa diselesaikan dengan cepat.

    Dengan begitu diperlukan adanya bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan pemerintah pusat untuk menunjang percepatan pembangunan Puspemkab Serang,
    ungkapnya, Kamis (5/10).

    Tatu mengatakan, Pemprov Banten jangan hanya memberikan bantuan keuangan (bankeu)
    yang nilainya disamaratakan dengan pemerintah kabupaten kota lain yaitu Rp30 miliar.

    Namun, Pemprov Banten juga harus ikut terlibat dalam percepatan pembangunan Puspemkab Serang.

    “Kami pindah ini, dampak dari pemekaran Kota Serang, karena menjadi provinsi harus punya ibukota, dan seharusnya semua turun tangan baik itu pusat maupun provinsi,katanya.

    Jangan hanya memberikan banprov (bankeu) yang nilainya sama dengan kabupaten kota lain, tidak bakalan selesai dengan cepat,” tambahnya.

    Menurut Tatu, DPUPR Kabupaten Serang telah menyiapkan Detail Engineering Design
    (DED) gedung yang siap dibangun untuk ditawarkan ke Pemprov Banten. Karena, pemekaran ini atas usulan Pemprov Banten yang menginginkan adanya ibukota untuk Provinsi Banten.

    “Jangan semua pembangunan dibebankan ke kami, Pemprov Banten harus ikut serta
    membangun juga. Dan kami telah menyiapkan DED-nya untuk langsung dibangun oleh
    Pemprov Banten,” ujarnya.

    Ia menegaskan, jika hanya mengandalkan APBD Kabupaten Serang dan Bankeu Pemprov
    Banten. Pembangunan Puspemkab Serang  tidak akan bisa selesai dengan cepat. Kemudian, akan berdampak pada terhambatnya penyerahan aset ke Pemkot Serang.

    “Kalau hanya mengandalkan kekuatan dari APBD Serang, kami tidak optimistis untuk bisa menyelesaikannya dengan cepat, tegasnya.

    Kecuali, ada support dari Pemprov Banten, seperti mengambil alih pembangunan gedung OPD, mungkin kita bisa lebih cepat,” tandasnya. (CR-01/AZM)

  • Provinsi Prioritas Penanganan Stunting Bakal Ditambah

    Provinsi Prioritas Penanganan Stunting Bakal Ditambah

    JAKARTA, BANPOS – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengusulkan tambahan 5 provinsi prioritas penanganan stunting, sebagai upaya mengejar target penurunan angka prevalensi stunting hingga 14 persen pada tahun 2024.

    “Kita rencanakan akan menambah 5 (provinsi). Ini usulan dari Kemenko PMK yaitu Papua, Papua Barat, Sumatera Barat dan satu lagi Kalimantan Timur,” kata Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden, Suprayoga Hadi, di Jakarta, Kamis (5/10).

    Suprayoga usai pembukaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Percepatan Penurunan Stunting 2023 itu mengatakan, provinsi kelima adalah Sulawesi Selatan dengan pertimbangan sebagai provinsi di luar Pulau Jawa yang memiliki jumlah penduduk terbesar, sehingga memerlukan perhatian khusus.

    “Jadi kelihatannya pasiennya akan bertambah, tidak hanya 12 provinsi, menjadi sekitar 17 provinsi yang akan kita prioritaskan di 2024. Kemungkinan akan dilaporkan Tim Pelaksana kepada Tim Pengarah besok,” ujarnya.

    Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK, Satya Sananugraha, juga mengatakan perlunya upaya khusus untuk mencapai target angka prevalensi stunting 14 persen pada 2024.

    Untuk itu, perlu sinergi dan koordinasi dari kementerian dan lembaga serta berbagai pihak terkait lainnya.

    “Sinergi dan koordinasi antara kementerian dan lembaga yang ada dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting perlu kita tingkatkan melalui kegiatan- kegiatan seperti hari ini,” ungkap Satya.

    Sebagai informasi, dalam 4 tahun terakhir tercatat angka Prevalensi Stunting Nasional turun sebesar 9,2 persen, yakni dari 30,8 persen pada 2018 menjadi 21,6 persen pada 2022. Untuk mencapai target angka prevalensi stunting 14 persen pada 2024, pemerintah harus dapat menurunkan angka prevalensi sebesar 7,6 persen dalam 2 tahun ke depan. (DZH/ANT)

  • Moderasi Beragama Harus Ditanam Sejak Dini

    Moderasi Beragama Harus Ditanam Sejak Dini

    JAKARTA, BANPOS – Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Agama, Eny Retno Yaqut, menilai praktik kehidupan moderasi beragama di Indonesia perlu ditanamkan kepada anak-anak sejak dini.

    “Anak TK ini bisa dibilang masih murni sehingga lebih mudah untuk diajarkan hal-hal yang bersifat kebaikan antarsesama. Anak-anak bisa matang karakternya karena ada kebiasaan yang diajarkan,” ujar Eny Retno dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (5/10).

    Pernyataan tersebut disampaikan Eny Yaqut saat Puncak Gebyar Pendidikan Agama Islam Taman Kanak-kanak (PAI TK) di Serpong, Tangerang Selatan. Eny meyakini, lewat pemahaman keagamaan yang moderat sejak kecil, bangsa akan kian harmonis karena ketegangan-ketegangan yang bernuansa agama bisa dicegah.

    Ia mengapresiasi acara Gebyar PAI TK yang digelar nasional ini, karena selain sebagai sarana infiltrasi nilai-nilai kebaikan, kegiatan ini juga mengasah kemampuan para siswa sejak kecil.

    “Saya berharap kegiatan ini bisa lebih baik pada tahun-tahun mendatang. Kami juga telah menginisiasi permainan Moderasi Beragama (MB) Junior,” kata Eny.

    Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, Ali Ramdhani, mengatakan bahwa anak-anak menjadi kelompok yang tepat untuk belajar dan mempraktikkan kehidupan beragama sejak dini.

    “Mempraktikkan moderasi beragama sejak kecil itu tepat, karena hakikatnya mencintai Indonesia dengan riang gembira,” kata Dhani.

    Sementara itu, Direktur PAI Kemenag, Amrullah, mengatakan bahwa Gebyar PAI 2023 mengambil tema ‘Moderat sejak Usia Dini’. Dari tema ini, diharapkan muncul kesadaran bersama bahwa penanaman moderasi beragama sejak anak-anak adalah keniscayaan.

    Sebab, kata dia, keragaman kehidupan di Indonesia membutuhkan pondasi yang kokoh agar tak mudah dirusak pihak-pihak tertentu.

    “Dan usia anak TK adalah tepat karena semacam jadi momentum awal menanamkan karakter dan nilai- nilai dasar melalui institusi pendidikan,” tandas Amrullah. (DZH/ANT)

  • Wamen LHK Pernah Dimarahin, Dicekik Hoax

    Wamen LHK Pernah Dimarahin, Dicekik Hoax

    JAKARTA, BANPOS – Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Alue Dohong buka suara soal isu dirinya ditampar dan dicekik oleh seorang menteri. Menurut dia, kabar tersebut hoax. Namun, dia mengakui, pernah dimarahi seorang menteri.

    Satu persatu, wakil menteri yang diisukan ditampar dan dicekik oleh seorang menteri buka suara. Setelah Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasbul Qolbi, kemarin giliran Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong yang memastikan isu tersebut hoax.

    Wamen Alue Dohong membantah isu tersebut di akun Twitter X pribadinya, @a_dohong, Rabu (4/10/2023). Ada tiga cuitan yang dibuatnya.

    “Sehubungan banyak pertanyaan, isu dan penafsiran bahwa seolah-olah diduga saya pernah mengalami kekerasan fisik (ditampar dan dicekik) dalam rapat terkait food estate, saya menyatakan dengan tegas bahwa “TIDAK PERNAH” atau “TIDAK ADA ada kejadian tersebut,” tulisnya.

    Seandainya peristiwa kekerasan tersebut terjadi, sebagai orang Dayak, dirinya tidak pernah membiarkan siapa pun melakukan hal tersebut. “Berita tsb kategori “HOAX”, tidak saja merugikan pihak yang diduga pelaku, tetapi juga sedikit merendahkan harkat dan martabat saya seolah-olah membiarkan

    orang untuk menganiaya saya seenaknya,” tegasnya.

    Namun, dia mengakui, pernah mendapatkan penganiayaan verbal dimarahi seorang menteri, tapi, dia menganggap itu karena miskomunikasi saja.

    “Apalagi, setelah dijelaskan yang bersangkutan minta maaf ke saya, bahkan sampai tiga kali minta maafnya. Sekali lagi tidak ada kekerasan fisik alias hoax itu,” ujarnya.

    Isu soal seorang menteri menampar dan mencekik seorang wakil menteri pertama kali disampaikan Alifurrahman dari SewordTV. Dia menarasikan, menteri tersebut menampar dan mencekik seorang wamen saat rapat kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Isu itu pun ramai di dunia nyata dan media sosial. Presiden Jokowi pun turun tangan meredamnya. Jokowi menegaskan tak ada kejadian menteri mencekik wamen. “Setahu saya tidak ada peristiwa seperti itu. Masa nyekek,” kata Jokowi di Pasar Bali Mester Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (19/9/2023).

    Ia menyebut, banyak berita hoax di tahun-tahun politik. Jokowi pun meminta masyarakat terlebih dahulu mencari kebenaran dari setiap isu yang beredar di ruang publik atau media sosial.

    Netizen yang mendengar penjelasan Alue Dohong juga terkejut. “Astaghfirullah. Terus untuk orang-orang yang membuat video dan menyebarkan hoax itu, apakah sudah diproses hukum mas?” tanya @ariefbudiawan7.

    “Nah gitu dong pak, klarifikasi yang bagus. Soalnya hoax ini dah jadi bola liar dan gorengan pihak-pihak untuk menjatuhkan nama baik seseorang,” puji @jejak_waktu. “Pak Harvick sama Pak Alue sudah klarifikasi, tapi tetep saja di temlen masih bertebaran. Gile anjing,” sesal @aaares____.

    “Berarti harus ada tuntutan kepada sumber pembuat berita dan masyarakat tahu saat dipersidangan dengan olah TKP dan CCTV serta saksi-saksi kolega menteri. Kalau tidak ada proses hukum bagi pembuat hoax, berarti ada ‘yang tersembunyi’. Klarifikasi boleh, junjung martabat dengan proses hukum,” usul @IgnBestari.

    “Oh, berarti penganiayaan itu ada ya pak? Tapi verbal,” ungkap @vivattt.(RMID)

  • Gosip Ditampar Dan Dicekik, Ini Kata Wamen LHK

    Gosip Ditampar Dan Dicekik, Ini Kata Wamen LHK

    JAKARTA, BANPOS – Wakil Menteri (Wamen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong angkat bicara soal isu Wamen dicekik dan ditampar oleh salah seorang menteri yang sempat viral.

    Sebelumnya, Wamen yang sempat diisukan mengalami penganiayaan itu adalah Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasbul Qolbi saat rapat kabinet di Istana soal Food Estate. Namun ia telah membantah rumor tersebut.

    Belakangan Wamen LHK Alue Dohong yang buka suara. Lewat akun X @a_dohong, yang sebelumnya bernama Twitter, ia mengaku pernah mengalami penganiayaan oleh seorang menteri dalam sebuah rapat.

    Tapi Alue Dohong menjelaskan, penganiayaan yang dialaminya itu bukan dalam bentuk cekik atau tampar. Kemudian masalah itu juga sudah selesai, bahkan menteri yang dimaksud sudah tiga kali minta maaf ke dirinya.

    “Sehubungan banyak pertanyaan, isu dan penafsiran bahwa seolah-olah diduga saya pernah mengalami kekerasan fisik (ditampar dan di cekik) dalam rapat terkait food estate, saya menyatakan dengan tegas bahwa tidak pernah atau tidak ada kejadian tersebut,” tulisnya.

    Sebagai orang Dayak, Alue Dohong mengaku tidak akan membiarkan tindakan kekerasan itu dilakukan oleh siapapun. Termasuk oleh seorang menteri. Sayangnya, ia tidak menyebutkan siapa menteri yang dimaksud.

    “Klo seandainya peristiwa kekerasan tsb terjd tentu saya sbg Orang Dayak tidak pernah membiarkan siapa pun melakukan hal tsb. Berita tsb kategori “HOAK”, tidak saja merugikan pihak yg diduga pelaku, tetapi juga sedikit merendahkan harkat & martabat saya seolah2 membiarkan Orang utk menganiaya saya seenaknya,” lanjutnya

    Namun demikian, Alue Dohong mengaku pernah dianiaya. Tapi bukan dalam bentuk fisik, seperti ditampar atau dicekik. Melainkan dalam bentuk verbal, seperti dimarahi.

    “Klo penganiayaan verbal (marah & emosi) pernah saya alami dr seorang Menteri, namun saya anggap itu krn miskomunikasi & stlh dijelaskan ybs minta maaf ke saya bahkan smp 3 kali minta maafnya. Sekali lg tdk ada kekerasan fisik alias Hoaks itu,” tutupnya. (RMID)

    Berita Ini Telah Terbit Di https://rm.id/baca-berita/nasional/191284/ini-kata-wamen-lhk-soal-gosip-pernah-ditampar-dan-dicekik-di-rapat-food-estate

  • Silahturahmi Ke Rumah Ceu Popong, Ganjar Pranowo

    Silahturahmi Ke Rumah Ceu Popong, Ganjar Pranowo

    JAWA BARAT, BANPOS – Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi kediamanan salah satu tokoh Sunda Popong Otje Djundjunan atau yang akrab disapa Ceu Popong di Jalan Cipaganti, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (4/10).

    Adapun kedatangan Ganjar ke rumah Ceu Popong dalam rangka melakukan silahturahmi. Ketika datang, Ganjar langsung disambut meriah oleh Ceu Popong.

    Ganjar diajak berkeliling ke dalam rumahnya, seperti melihat foto-foto keluarga, lalu diajak juga melihat penghargaan yang diterima oleh Ceu Popong. Setelah itu, kedunya saling berbincang-bincang beragam hal.

    “Saya diterima sangat ramah, menyenangkan dengan suasana ya seperti ibu saya, dengan tentu suasana ini jarang kita dapatkan. Maka hari ini saya merasa seperti datang kepada saudara, seperti datang kepada ibu saya. Terima kasih Ceu Popong,” kata Ganjar usai bertemu Ceu Popong.

    Tak hanya mendapatkan sambutan yang ramah, Ganjar juga diberikan wejangan dari Ceu Popong. Misalnya terkait filsofis kepemimpinan, kontestasi politik hingga kandidasi yang disebut sudah ditakdirkan jalannya.

    “Ini sejarah dan hari ini saya mendapatkan banyak sekali pencerahan, satu yang sangat filosofis adalah soal pimpinan, kontestasi politik, kandidasi itu sudah ada garis tangannya, sudah ada takdirnya,”

    Ia mengatakan, sebagai manusia selalu menjalankan ikhtiar walaupun garis takdir sudah ditentukan. Termasuk juga mengenai pencapresannya di Pilpres 2024 nanti.

    “Tapi namanya manusia wajib hukumnya berikhtiar, itu sesuatu yang dalam pas dengan apa yang saya rasakan,” ungkap Ganjar.

    Ganjar juga tak menampik jika banyak belajar dari sosok Ceu Popong lantaran kegigihannya yang selalu membela rakyat dengan mengedepankan nilai persatuan dan kesatuan, tanpa membedakan golongan-golongan.

    “Tapi saya belajar dari beliau sebagai orang perempuan sunda yang punya kegigihan membela rakyat, nilai persatuan yang beliau dengungkan, merangkul semua golongan dan nasionalisme sangat luar biasa,” ujarnya.

    Sementara itu, Ceu Popong menyampaikan pesan kepada Ganjar untuk selalu berikhtiar, termasuk juga sebagai capres dan akan bertarung di Pilpres 2024.

    “Ceu Popong selalu mengatakan ke semua, ya kan segala macam (ada) garis tangan. Tapi dengan catatan, ikhtiar mah wajib, kita harus menyambut baik karena sedang berikhtiar,” ungkap Ceu Popong.

    Ceu Popong menekankan dirinya selalu mendoakan yang terbaik bagi Ganjar Pranowo. Kemudian ia mengingatkan kepada Ganjar untuk selalu berusaha di dalam meraih mimpinya yakni menjadi Presiden RI.

    “Mendoakan mana yang terbaik untuk beliau, kata maha kuasa tapi ikhtiar mah wajib. Jadi jangan mimpi kita akan menemukan orang yang sempurna, nah tapi yang penting berusaha,” tandas Ceu Popong. (RMID)

    Berita Ini Telah Terbit Di https://rm.id/baca-berita/nasional/191131/silahturahmi-ke-rumah-ceu-popong-ganjar-pranowo-saya-dapat-banyak-pencerahan

  • Ribuan Guru Honorer Cilegon Nikmati Kenaikan Honor Daerah Dari Walikota Helldy

    Ribuan Guru Honorer Cilegon Nikmati Kenaikan Honor Daerah Dari Walikota Helldy

    CILEGON, BANPOS,- Walikota Cilegon Helldy Agustian berkomitmen memberikan kenaikan honor daerah (honda) kepada para guru non ASN sebesar 50 persen. Komitmen tersebut merupakan upaya Pemkot Cilegon meningkatan kesejahteraan para guru honorer.

    Helldy yang juga politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan bahwa guru merupakan pahlawan tanpa tanda jasa yang harus mendapatkan apresiasi khusus demi meningkatkan dunia Pendidikan di Cilegon.

    “Kenaikan honor guru merupakan apresiasi khusus dari kami Pemerintah Kota Cilegon. Kami sangat support untuk kemajuan pendidikan di Kota Cilegon. Guru bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa,” tandas Helldy dalam sebuah kesempatan sebagaimana di rilis Dinas Kominfo Cilegon beberapa waktu lalu.

    Kenaikan honor daerah bagi guru non ASN di Kota Cilegon, lanjutnya sudah dilasanakan sejak tahun anggaran 2022 lalu.

    Perhatian Helldy terhadap guru non ASN ini bukan hanya menaikkan tunjangan honda saja, dirnya juga mengharapkan semua guru honorer bisa tersertifikasi. Hal itu dilakukan agar para guru honorer bisa meningkatkan kualitas diri.

    “Selain menambah tunjangan. Pembinaan kualitas guru honorer juga kita perhatikan. Untuk anggaran pendidikan pun sudah kita sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah,” terangnya.

    Pada kesempatan itu dirinya juga mendorong agar para guru honorer bisa ikut seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Adapun kuota yang disaipkan sebanyak 464 formasi untuk guru PPPK.

    Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Cilegon, Heni Anita Susila didampingi Kepala Bidang Guru, Tenaga Kependidikan Bahasa, Perijinan dan Satra Humaedi menambahkan bahwa kenaikan honda sebesar 50 persen itu dari semula Rp450 ribu naik menjadi Rp675 ribu.

    Henny menjelaskan, perhatian Walikota Helldy kepada para guru honore non ASN adlah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan mutu Guru dan Tenaga Kependidikan di Cilegon.

    “Bantuan tunjangan honda bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Non ASN ini diberikan dengan syarat dan ketentuan yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kota Cilegon,” ungkap Heni.

    Adapun realisasi program kenaikan honda yakni pada 2021 sebanyak 3.322 orang dengan rincian guru PAUDsebanayak 922 orang, SD Negeri sebanyak 800 dan sekolah swasta jenjang TK SD dan SMP sebanyak 1.600 orang.

    Selanjutnya pada 2022 realisasinya sebanyak 3.087 orang dengan rincian untuk honor guru PAUD sebanyak 922 orang, guru SD Negeri dibawah 10 tahun sebanyak 251 orang, guru SD Negeri di atas 10 tahun sebanyak 314 orang dan guru sekolah swasta jenjang TK SD dan SMP sebanyak 1.600 orang.

    Sementara itu sampai dengan periode Agustus 2023 realisasi tunjangan honda ini sebanyak 3.180 orang. Adapun rinciannya yakni untuk guru PAUD sebanyak 994 orang, guru SD Negeri dibawah 10 tahun sebanyak 220 orang, guru SD Negeri di atas 10 tahun sebanyak 179 orang, guru sekolah swasta jenjang TK SD dan SMP sebanyak 1.743 orang, serta guru TK negeri sebanyak 44 orang.

    Kabid Guru Tenaga Kependidikan Bahasa Perijinan dan Satra pada Dindikbud Cilegon, Humaedi menambahkan bahwa pemberian kenaikan tunjangan honda kepada ribuan guru honor non ASN yang merupakan prioritas program Walikota Helldy.

    Ribuan guru honorer non ASN ini menyambut baik program Walikota Helldy yang dirasa menambah kesejahteraan dan semangat juang bagi para guru dan tenaga kependidikan di kota baja ini.

    “Para guru dan tenaga kependidikan sangat senang dan berterimakasih kepada Pak Walikota Helldy yang sudah memberikan tambahan kenaikan tunjangan honda bagi mereka. Honor dinaikkan semangat juang mengajar juga semakin bertambah,” papar pri yang juga Ketua PGRI Kota Cilegon di kantornya, kemarin.(adv)

  • Erick Thohir Tidak Omdo, Bersihkan BUMN

    Erick Thohir Tidak Omdo, Bersihkan BUMN

    JAKARTA, BANPOS – Komitmen Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk bersihkan perusahaan negara dari perilaku korupsi tidak sekadar omdo alias omong doang. Erick membuktikan ucapannya itu melalui tindakan nyata dengan menyeret kasus korupsi ke aparat penegak hukum. Terbaru, Erick melaporkan kasus penyelewengan dana pensiun (dapen) kepada Kejagung. Top dah…

    Setelah kasus Jiwasraya dan Asabri yang bikin heboh, Erick membuka lagi adanya penyelewengan dana pensiun di tubuh BUMN lain. Hal ini terungkap setelah Erick bertemu langsung dengan Jaksa Agung Burhanuddin ST di Gedung Kejagung, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

    Erick tidak sendiri saat menyambangi kantor Burhanuddin. Ketum PSSI itu didampingi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh. Keduanya disambut langsung Burhanuddin di depan lobi gedung bundar.

    “Kedatangan Pak Menteri BUMN adalah dalam rangka bersih-bersih BUMN. Tentunya ini adalah tindak lanjut yang dulu kita sampaikan bahwa kita akan update terus kegiatan-kegiatan bersih-bersih BUMN,” kata Burhanuddin.

    Setelah itu, mereka melakukan pertemuan tertutup untuk membahas penyelewengan Dapen. Beberapa jam berselang, ketiganya keluar dari ruang kerja Burhanuddin. Ketiganya kemudian menggelar konferensi pers terkait laporan yang disampaikan Erick dan BPKP kepada Kejagung.

    Dalam keterangannya, Erick mengaku pihaknya terus menggenjot perluasan audit terhadap dana pensiun alias dapen BUMN. Audit itu, kata Erick, tak berhenti pada kasus Jiwasraya dan Asabri.

    “Setelah kasus Jiwasraya, saya curiga dan khawatir, ada persoalan yang sama pada dana pensiun BUMN,” kata Erick.

    Atas dasar kecurigaan itu, Erick memerintahkan Kementerian BUMN untuk melakukan pengecekan langsung dana-dana pensiun BUMN. Ternyata, dari 48 dapen, sebanyak 34 di antaranya, atau 70 persen berada dalam kondisi tidak sehat.

    Laporan itu membuat Erick tercengang. Dia pun langsung meminta bantuan BPKP untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu. Audit BPKP itu, dilakukan secara bertahap. Di tahap awal, audit dilaksanakan pada empat dapen BUMN.

    Ada 4 dana pensiun dalam daftarnya, yakni milik PT Inhutani (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero), PT Perkebunan Nusantara (Persero atau PTPN, dan ID Food. Dari hasil audit terhadap 4 dapen itu, diketahui adanya kerugian mencapai Rp 300 miliar. Diduga, kerugian ini terjadi karena penyimpangan pada investasinya.

    “Ini amat sangat mengecewakan pekerja yang telah bekerja puluhan tahun. Masa tuanya dirampok oleh pengelola yang biadab,” ucap Erick geram.

    Dia pun meminta Jaksa Agung, agar tak ragu memberantas oknum pelaku penyimpangan dapen, tanpa pandang bulu.

    “Pak Jaksa Agung, sikat saja para oknum ini tanpa pandang bulu. Seperti yang Bapak lakukan pada kasus Jiwasraya, Asabri. Saya dan seluruh jajaran di Kementerian BUMN siap berhadapan dengan siapa pun, yang main-main dengan nasib para pensiunan,” pinta Erick.

    Atas perkembangan ini, Erick menyampaikan terima kasih kepada Kepala BPKP yang telah membantu pelaksanaan audit terhadap dapen BUMN.

    Di kesempatan sama, Yusuf Ateh memastikan telah melakukan audit terhadap empat perusahaan yang diduga tidak sehat. “Audit yang kami lakukan, merupakan tindak lanjut dari permintaan Pak Menteri BUMN. Jadi yang kita nilai itu akuntabilitasnya, tata kelola dana pensiunnya,” jelas Yusuf Ateh.

    Dari hasil audit BPKP itu, tambahnya, mengidentifikasi area-area yang berisiko. Kemudian pihaknya mengeluarkan rekomendasi perbaikan dari empat perusahaan tidak sehat yang telah diaudit.

    “Kami juga mengambil sampling transaksi investasi yang nilainya mencapai Rp 1,125 triliun. Lalu ditemukan transaksi-transaksi yang tidak memperhatikan prinsip tata kelola yang baik,” beber Yusuf Ateh.

    Bahkan, diakui dia, dari empat perusahaan yang diaudit, dua di antaranya terindikasi melakukan penyelewengan dapen. “Dua dana pensiun ada indikasi fraud yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri,” sebut dia.

    Langkah Erick yang kembali melaporkan perilaku penyimpangan di tubuh BUMN mendapat apresiasi dari DPR. Anggota Komisi VI DPR, Muhammad Husein Fadlulloh mendukung upaya Erick bersih-bersih BUMN.

    “(Langkah Erick) sesuai dengan cita-cita Pak Prabowo memberantas kemiskinan melalui sistem hukum yang bersih dan adil,” ucap Husein saat dihubungi Rakyat Merdeka, Selasa (3/10/2023).

    Sementara, anggota Komisi VI DPR Elly Rachmat Yasin mendorong agar Erick terus bergerilya mencari lobang yang biasa digunakan koruptor untuk melancarkan aksinya.

    “Saya sangat setuju dengan upaya bersih-bersih kasus penyelewengan di BUMN, bukan hanya dana pensiun. Audit perlu dilakukan pada semua perusahaan untuk menghindari penyelewengan-penyelewengan pada beberapa perusahaan BUMN yang selama ini banyak terjadi,” sebut Elly di waktu yang sama.

    Diketahui, sejak awal kepemimpinan Erick, Kementerian BUMN gerak cepat berkolaborasi dengan banyak pihak, untuk mewujudkan tata kelola perusahaan BUMN yang bersih dan profesional. Tak terkecuali, terhadap BUMN karya.

    Upaya bersih-bersih itu antara lain dilakukan dengan menggandeng Kejagung, KPK, TNI, Polri, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka, edisi Rabu (4/10), dengan judul “Laporkan Kasus Penyelewengan Dana Pensiun Ke Kejagung, Bersihkan BUMN, Erick Tidak Omdo”. (RMID)

  • World Culture Festival 2023 Di AS, Dubes Rosan: Ada Miniatur Indonesia

    World Culture Festival 2023 Di AS, Dubes Rosan: Ada Miniatur Indonesia

    AMERIKA SERIKAT, BANPOS – Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan, ada miniatur Indonesia dalam penampilan Wonderful Indonesia pada World Culture Festival 2023 di National Mall, Washington DC, AS pada 29 September – 1 Oktober 2023.

    Dubes Rosan bersama istri Ayu Heni Rosan yang menyaksikan langsung festival budaya global lima tahunan itu, mengaku terpukau melihat nuansa etnik Indonesia di atas panggung.

    “Luar biasa. Ada miniatur Indonesia. Beragam nuansa etnik Indonesia ditampilkan. Ada Batak, Jawa, Aceh, Sunda, Bali, Banjar, Minahasa, dan Papua. Musik pengiring tarian merupakan hasil perpaduan lagu-lagu dari daerah-daerah tersebut. Jadi, sarat kearifan lokal Nusantara,” kata Dubes Rosan melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (3/10).

    Dubes Rosan menyebut tarian kolosal yang digubah seniman Tanah Air, seperti Rio Silaen, Sutan Martozet dan Erna Widyastuti, melibatkan sekitar 200 penari serta mendapat banyak pujian dari negara-negara sahabat.

    “Karya seniman Indonesia patut mendapat pujian. Diplomasi melalui karya seni dan ini sangat membanggakan,” ucap Wakil Menteri BUMN ini mengomentari tarian yang digubah seniman Tanah Air, yaitu Rio Silaen, Sutan Martozet dan Erna Widyastuti.

    Pada kesempatan itu, dia juga secara khusus mengapresiasi tokoh kemanusiaan dan perdamaian global Sri Ravi Shankar yang telah menginiasi penyelenggaraan event akbar ini, dan menggubahnya menjadi ajang refleksi bersama tentang pentingnya perdamaian bagi masa depan dunia.

    Sri Ravi Shankar dikenal sebagai pemimpin spiritual asal India, yang juga kerap disapa Sri Sri atau Guruji atau Gurudev.

    Dia juga dikenal sebagai pemimpin spiritual dan pendiri Art of Living Foundation, yang dibentuk pada tahun 1981.

    Dubes Rosan mengatakan, melalui parade budaya, musik dan tari, semua peserta yang hadir mewakili 180 negara dunia datang bersatu padu mendoakan dan menyuarakan satu semangat tujuan, yaitu perdamaian dunia. “One world, one love,” pungkasnya. (RMID)

  • Soal Posisi Mentan SYL, Jokowi: Ada Yang Punya Kontaknya? Coba Ditelepon

    Soal Posisi Mentan SYL, Jokowi: Ada Yang Punya Kontaknya? Coba Ditelepon

    JAKARTA, BANPOS – Presiden Jokowi menyatakan tidak tahu posisi Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo yang belum kembali ke Tanah Air selepas melakukan kunjungan kerja ke Eropa.

    “Ya masa urusan posisi di mana presiden suruh tau, kamu gimana,” tegas Jokowi, menjawab pertanyaan wartawan, di Jakarta Convention Center, Rabu (4/10/2023).

    Kepala Negara, malah meminta wartawan untuk menghubungi Mentan Syahrul.

    “Coba dikontak aja, bisa? Ada yang punya nomor teleponnya nggak? coba dikontak,” seloroh mantan Wali Kota Solo ini.

    Presiden Jokowi menyatakan, Syahrul memang belum kembali ke Indonesia. Dia pun meminta wartawan menunggu kepulangannya.

    “Ya ditunggu lah. Beliau kan keluar belum sampai ke Indonesia, memang dari luar belum sampai ke Tanah Air,” tandas Jokowi.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi mengaku ‘hilang kontak’ dengan Syahrul, yang dikabarkan menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Jadi sampai hari ini kita terus mencari keberadaan Pak Menteri karena memang sampai detik ini kita belum ada kabar mengenai keberadaan Pak Menteri sampai hari ini,” ujar Harvick, kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

    Sementara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengungkapkan, Syahrul belum kembali dari luar negeri. Politikus Partai NasDem itu belum tercatat memasuki Indonesia.

    “Belum… belum, belum masuk,” ujar Yasonna, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

    Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Silmy Karim menyatakan, Mentan Syahrul terakhir terdeteksi di Roma, Italia.

    “Kita pakai data perlintasan dan kerja sama antarnegara,” ungkap Silmy.

    Eks Direktur Utama PT Krakatau Steel itu merinci, Syahrul meninggalkan Indonesia via Bandara Soekarno Hatta pada Minggu, 24 September 2023.

    Menumpangi pesawat Qatar Airways, Syahrul transit di Doha, Qatar, sebelum akhirnya terbang menuju di Roma. Syahrul dijadwalkan meninggalkan Roma pada Sabtu, 30 September 2023, dan diperkirakan sampai di Tanah Air keesokan harinya, Minggu, 1 Oktober 2023.

    Namun, hingga saat ini, Syahrul belum terdeteksi di dalam negeri.

    “Di situ kita sudah cek, belum termonitor di sistem bahwa yang bersangkutan sudah berada di Indonesia,” tuturnya.

    Ditanya apakah Syahrul sudah menyandang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), Silmy menyatakan belum mendapatkan surat dari KPK tentang usulan ataupun putusan yang berkaitan dengan kebutuhan proses penyidikan di komisi antirasuah itu.

    Sementara Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem Ahmad Sahroni membantah Syahrul menghilang. Menurutnya, Syahrul tengah ada kegiatan yang tidak bisa ditunda.

    Sahroni memastikan, Syahrul akan segera kembali ke Tanah Air.

    “Nggak ngilang kok, memang ada giat (kegiatan) yang tidak bisa ditunda, tapi tanggal 5 Oktober pak Mentan akan kembali ke Tanah Air,” ujar Sahroni saat dihubungi wartawan, Selasa (3/10/2023).

    Sahroni mengatakan, Syahrul telah diperintahkan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh kembali ke RI.

    Setiba di Tanah Air, Syahrul akan terlebih dulu menghadap Paloh.

    “Ketua umum perintahkan untuk segera kembali ke Tanah Air. Setelah kembali, pak mentan akan menghadap ketua umum dahulu,” tandasnya.

    Sekadar latar, KPK telah menaikkan status kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) ke tahap penyidikan.

    Dalam penyidikan kasus ini, Tim KPK sudah menggeledah rumah dinas Mentan Syahrul pada Kamis (28/10/2023).

    Dari sana, diamankan uang tunai senilai Rp 30 miliar dalam bentuk mata uang rupiah, dolar AS, dan dolar Singapura.

    Pada saat bersamaan, tim penyidik komisi antirasuah menggeledah rumah Sekjen Kementan Kasdi Subagyono.

    Kemudian, penggeledahan dilakukan di kantor Kementan, yang menyasar ruang menteri dan sekjen.

    Teranyar, tim KPK menggeledah rumah Direktur Alsintan Muhammad Hatta, di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu (1/10/2023).

    Dari sana ditemukan uang tunai senilai Rp 400 juta dalam bentuk mata uang rupiah, dolar AS, dan dolar Singapura.

    KPK menyebut, ada tiga klaster dugaan korupsi di Kementan. Ketiganya yakni, pemerasan dengan jabatan, penerimaan gratifikasi, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). (RMID)