BANTEN POS

Kategori: NASIONAL

  • Kekeringan Makin Gawat

    Kekeringan Makin Gawat

    SERANG, BANPOS – Musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan banyak sawah yang kekeringan dan mengalami puso. Sementara, sebanyak 419 desa di Provinsi Banten mengalami krisis air bersih.

    Melihat hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang mendorong agar Pemerintah Kota Serang agar lebih serius dalam menangani kekeringan yang saat ini juga melanda Kota Serang.

    Dewan juga mendorong agar Pemkot bisa menaikan status bencana kekeringan di Kota Serang. Pasalnya, saat ini sudah terdapat sebanyak lima kecamatan dari enam kecamatan di Kota Serang yang kesulitan air bersih karena kemarau panjang.

    Bahkan terdapat sebanyak 2.364 rumah warga telah terdampak kekeringan sejak awal Agustus 2023 lalu Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kota Serang Hasan Basri mengatakan, Pemkot Serang seharusnya segera membahas status darurat bencana kekeringan di Kota Serang.

    “Kalau memang kondisinya sudah memenuhi kualifikasi, seharusnya pemkot segera membahas itu. Apalagi, sudah ada lima kecamatan dan dampaknya sudah meluas,” katanya, Senin (25/09).

    Ketua DPD PKS Kota Serang ini juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan mendorong agar Pemkot Serang untuk segera menaikan status darurat bencana di Kota Serang. Terlebih, sudah ada lima kecamatan dan 29 desa yang mengalami kondisi kekeringan.

    “Kami, dari dewan akan mendorong itu. Karena ini menyangkut kebutuhan masyarakat, apalagi air merupakan hal utama bagi kehidupan dan itu kebutuhan mendasar,” ungkapnya.

    Hasan menerangkan, saat ini pimpinan DPRD Kota Serang sudah tidak lagi masuk dalam forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kota Serang.

    “Walaupun pimpinan DPRD tidak lagi masuk dalam Forkopimda, namun kami tetap akan mendorong itu,” terangnya.

    Dirinya juga mengatakan, sehingga memang apabila Pemkot Serang telah menetapkan status kebencanaan Kota Serang dari status siaga darurat menjadi siaga darurat, penanganannya pun akan lebih maksimal.
    “Saya kira harus serius dan segera melakukan itu. Supaya penanganannya matang dan maksimal,” tandasnya.

    Sementara itu diketahui, Sawah padi di wilayah Provinsi Banten yang mengalami gagal panen atau puso seluas 514,05 hektare.

    “Hasil monitoring kami, sawah yang terkena kekeringan 4.722 hektare, yang puso 514 hektare, yang kategori berat 887 hektare, sedang 1632 hektare dan ringan 1789 hektare” kata Kepala Dinas Pertanian Banten, Agus M Tauchid.

    Ia menjelaskan, berdasarkan data yang dihimpun, sawah yang mengalami gagal panen tersebar di Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

    “Terparah masih di Kabupaten Serang mencapai 1266 hektare kekeringan, pusonya mencapai 348 hektare. Paling sedikit Lebak 457 hektare kekeringan, yang puso 3 hektare,” katanya.

    Meski demikian, dari sawah gagal panen, berdasarkan data hanya sebagian kecil yang mengalami gagal panen. “Yang puso 0,1 persen dibanding luas lahan angka tanam padi di Banten seluas 465 ribu hektar. Kalau dilihat dari nilai kerugian lumayan besar,” imbuhnya.

    Dikatakan Agus, untuk petani terdampak gagal panen, nantinya akan mendapatkan bantuan dari Pemprov Banten berupa bantuan per hektare sebanyak 26 kilogram benih.

    “Untuk kerugian material sekitar 2.570.000 ton padi hilang dari jumlah 514 hektare sawah yang gagal panen,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten Nana Suryana mengatakan, ratusan desa terdampak kekeringan tersebar di enam kabupaten/kota Provinsi Banten. Di antaranya Kabupaten Pandeglang, Lebak, Serang, Tangerang, Kota Serang dan juga Kota Cilegon. Dari semua wilayah yang disebutkan itu Tangerang Raya menjadi wilayah yang paling parah terdampak kekeringan.

    “Yang paling banyak terdampak kekeringan itu Tangerang Raya 37 kecamatan, disusul Pandeglang 22 kecamatan,” katanya.

    Sementara untuk Kabupaten dan Kota Serang sebanyak 8 kecamatan, Kota Cilegon 3 kecamatan, lalu Kabupaten Lebak 13 kecamatan. “Total ada 75 kecamatan yang mengalami kekeringan,” ujarnya.

    Ia menambahkan, jumlah tersebut kemungkinan dapat terus bertambah. Pasalnya, berdasarkan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), badai El Nino akan terus berlangsung hingga Desember 2023.

    Meski telah ditetapkan status darurat bencana kekeringan, Nana menjelaskan, kekeringan tahun ini tidak separah kekeringan di tahun sebelumnya. “Tapi menurut BMKG kekeringan tahun ini tidak separah kekeringan tahun 2015, ini pada level menengah,” ungkapnya.

    Terkait dengan cadangan air untuk distribusi bantuan, disebut sejauh ini masih mencukupi. “Cadangan air kita secara umum kan sumur bor itu masih ada. Karena yang mengering itu kayak sungai saja,” tandasnya. (CR-02)

  • TMMD Lebak Bangun Gorong-gorong Jalan Cileles-Cirinten

    TMMD Lebak Bangun Gorong-gorong Jalan Cileles-Cirinten

    LEBAK, BANPOS – SATUAN Tugas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-118 Kodim 0603 Lebak melakukan pembuatan gorong-gorong di sepanjang jalan yang menghubungkan Kecamatan Cileles menuju
    Kecamatan Cirinten di Kabupaten Lebak.

    Komandan SSK TMMD, Kapten Inf Bayu Danuharto, mengatakan bahwa pembuatan gorong-gorong
    tersebut terletak di Kampung Dukuh dan Kampung Ciharasas, Desa Parungkujang, Kecamatan Cileles
    menuju Desa Badur Kecamatan Cirinten.

    “Kami membangun gorong-gorong sepanjang jalan Kecamatan Cileles menuju Kecamatan Cirinten,”
    katanya.

    Bayu menjelaskan, pembuatan gorong-gorong ini dilakukan sebanyak tujuh titik disepanjang jalur
    tersebut.

    “Dari tujuh titik yang direncanakan, saat ini sudah terpasang sebanyak empat titik. Sisanya sedang dalam percepatan penyelesaian,” ujar Bayu.

    Sementara itu, Kepala Desa Parungkujang, Heri Naufalie sangat mengapresiasi dengan adanya TMMD
    yang Ke-118. Menurutnya, masyarakat sekitar dapat dangat terbantu dalam setiap rangkaian kegiatan
    yang dilakukan di TMMD.

    “Kami sangat berterimakasih atas hadirnya TNI khususnya dari Kodim 0603/Lebak karena bisa ikut
    perduli dan membangun desa kami,” tandasnya. (MYU/DZH)

  • Gandeng Satpol PP, Bawaslu Akan Tertibkan APS di Sepanjang Jalan Protokol Di Kabupaten Pandeglang

    Gandeng Satpol PP, Bawaslu Akan Tertibkan APS di Sepanjang Jalan Protokol Di Kabupaten Pandeglang

    PANDEGLANG, BANPOS – Mulai hari Selasa (26/9). Bawaslu Kabupaten Pandeglang melalui Satpol PP setempat akan menertibkan Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang terpasang di sepanjang jalan protokol di Kabupaten Pandeglang.

    Wacana penertiban APS tersebut sebelumnya telah dikoordinasikan melalui Surat Edaran (SE) dari Satpol PP Kabupaten Pandeglang dengan Nomor : 300/234-POLPP/IX/2023, perihal pemberitahuan, yang ditujukan kepada para pimpinan partai politik se-kabupaten setempat dan calon DPD RI Dapil Banten I.

    “Atas dasar hasil koordinasi dengan OPD dan Satpol PP Pandeglang. Besok akan kita tertibkan APS yang menyerupai alat peraga kampanye yang melekat di sepanjang jalan protokol di Kabupaten Pandeglang,” kata Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat (Parmas) dan Humas Bawaslu Pandeglang, Didi Rosadi kepada wartawan, Senin (25/9).

    Dijelaskannya, dalam melakukan penertiban APS tersebut, eksekusinya akan dilakukan oleh petugas Satpol PP, sedangkan Bawaslu serta Panwascam se-Kabupaten Pandeglang hanya melakukan pendampingan saja.

    “Untuk besok kita fokuskan penertiban APS-nya di titik perkotaan dan di sepanjang jalan protokol,” jelasnya.

    Sedangkan penertiban untuk di sepanjang jalan lainnya, lanjut Didi, rencananya akan digelar secara serentak pada 3 Oktober 2023 mendatang.

    “Alasan penindakan penertiban APS ini, karena tahapannya belum masuk pada tahapan kampanye,” ujarnya.

    Terlebih, terdapat 3 dasar hukum pelaksanaan penertiban APS yaitu yang pertama Perda K3 Nomor 10 Tahun 2010 pasal 32 bahwa media luar ruang tidak boleh dipasang tanpa izin.Kemudian, Pasal 79 ayat 2 pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye.

    “Pasal 79 ayat 2 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye, dan ketiga secara internal adalah surat edaran Bawaslu RI Nomor 43 Tahun 2023. Itu dasar hukum pelaksanaan ini.

    Ketiganya, ada aturan Perbup nomor 35 Tahun 2023 tentang pengendalian pemasangan alat peraga sosialisasi pemilu,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • PERSIS Banten Tolak Al Quran Buatan Pemerintah China

    PERSIS Banten Tolak Al Quran Buatan Pemerintah China

    SERANG, BANPOS – Persatuan Islam (PERSIS) Provinsi Banten menolak Al Quran buatan
    Pemerintah China dan melukai perasaan umat Islam dunia karena menyesatkan.
     
    "Kami berharap Pemerintah China membatalkan niatnya membuat Al Quran yang digabungkan nilai-nilai ajaran Khonghucu," kata Ketua Pengurus Wilayah (PW) PERSIS Provinsi Banten Ustad Cedin Rosyad Nurdin di Lebak, Senin.
     
    Pemerintah Xi Jinping agar tidak memodifikasi Al Quran dengan nilai budaya dan ajaran
    Khonghucu.
     
    Pembuatan kitab suci umat Islam itu dipastikan mengundang keresahan dan menimbulkan banyak penolakan dari negara-negara yang mayoritas berpenduduk Muslim.
     
    Sebab, kata dia, kitab suci Al Quran itu jelas-jelas diturunkan oleh Allah SWT ke muka bumi melalui wahyu yang disampaikan Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW.
     
    Pembuatan Al Quran versi China itu, kata dia, merupakan bentuk kebencian di mata China  bahwa Islam dipandang sebagai ancaman.
     
    Pemerintah China sebaiknya menghormati dan menghargai umat Muslim sehingga tidak perlu membuat kontroversi dengan membuat Al Qur'an versi sendiri.
     
    "Kita berharap Xi Jinping membatalkan membuat Al Quran dengan diakulturasikan dengan budaya China dan ajaran Khonghucu itu," katanya menjelaskan.
     
    Wakil Ketua MUI Kabupaten Lebak KH Ahmad Hudori mengatakan pembuatan Al Quran versi Pemerintah China merusak jika dipadukan dengan akulturasi budaya setempat maupun ajaran Khonghucu.
     
    Namun, pihaknya secara detail belum mengetahui bagaimana pembuatan sumber hukum kitab suci Al Quran itu.
     
    "Saya memastikan umat Muslim akan mengecam jika Al Quran itu digabungkan nilai Islam
    dan Konghucu," katanya menegaskan. (ANT/AZM)

  • Hubungan Antara Presiden Jokowi Dan Ketum PDIP Megawati

    Hubungan Antara Presiden Jokowi Dan Ketum PDIP Megawati

    JAWA TENGAH, BANPOS – Setelah Kaesang Pangarep resmi berlabuh ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI), hubungan antara Presiden Jokowi dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri kembali diterpa isu miring. Jokowi dan Mega, digosipkan semakin tidak akur. Namun, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membantah gosip tersebut. Kata Hasto, Jokowi dan Mega berada dalam satu tarikan napas.

    Kabar kalau Jokowi dan Mega berseteru muncul lewat sebuah video singkat yang tersebar di media sosial dan pesan What’app (WA). Dalam video itu dinarasikan bahwa Mega marah besar ketika mengetahui, rencana Kaesang yang merupakan putra bungsu Jokowi akan gabung ke PSI.

    Dalam video itu juga disebutkan, kalau Mega kemudian memanggil sejumlah elite Banteng ke kediamannya di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat tanggal 21 September 2023. Tepatnya, 2 hari sebelum Kaesang menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) dari elite PSI di kediaman rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah.

    Kepada anak buahnya, Mega disebut dalam video itu marah besar terhadap Jokowi yang membiarkan anaknya bergabung dengan partai lain di luar PDIP. Padahal Jokowi dan anak sulungnya, Gibran Rakabuming merupakan kader PDIP. Apalagi, PDIP selama ini berkontribusi besar atas kemenangan Jokowi dalam 2 kali Pilpres, termasuk memuluskan jalan Gibran dan Bobby Nasution maju di Pilkada 2022

    Setelah video itu viral, Hasto buru-buru meluruskan. Hasto membantah ada pertemuan antara Mega dengan elite Banteng di Teuku Umar. Justru yang terdengar cuma ada pertemuan Tim Mawar.

    “Pertemuan itu tidak ada. Mungkin yang dimaksudkan tim mawar,” jawab Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Dipenogoro, Jakarta, Senin (25/9/2023).

    Hasto juga membantah bila hubungan Mega dengan Jokowi saat ini tengah berseteru. Hasto memastikan hubungan keduanya tetap baik hingga saat ini.

    “Ibu Mega, Pak Jokowi, itu krek, punya emotional bonding, punya desain masa depan,” tambah Hasto.

    Apa buktinya? Hasto lantas mencontohkan pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Hasto bilang, berkat ide keduanya, BRIN dapat terbentuk.

    Hasto mengaku heran, karena masuknya Kaesang ke PSI, maka muncul isu liar yang tak jelas sumbernya. Termasuk pandangan yang menilai, Jokowi lebih pro ke Prabowo Subianto ketimbang Ganjar Pranowo.

    Hasto menegaskan, hubungan Jokowi dan Banteng termasuk Mega, telah terjalin lama. Sejarahnya panjang. “Politik itu jangan melihat apa yang tampak dipermukaan, lihat hubungan batinnya. Komitmen terhadap masa depan, komitmen terhadap rakyat,” tegas politisi asal Yogyakarta itu.

    Begitu juga dengan Mega dan Jokowi. Dibeberkan Hasto, kedua negarawan itu berada dalam satu napas sejarah. “Melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PDI Perjuangan itu dalam satu napas sejarah yang panjang dan itu yang akan dilakukan,” terang dia.

    Karena itu, Hasto menggaransi keduanya saling bertukar informasi mengenai siapa yang pantas melanjutkan estafet pemerintahan yang sekarang. Termasuk mencari sosok yang baik dan bijaksana, bijaksana dan baik.

    “Sosok yang bisa memimpin dari keluarganya, kemudian memimpin masyarakatnya dari Jawa Tengah dan kemudian memimpin Indonesia rakyat kita,” papar Hasto.

    Politik, diakui Hasto harus melihat hal-hal yang fundamental. Bukan yang sekadar tampak, tapi juga melihat strategi yang tidak tampak.

    “Ya publik boleh berpendapat, rakyat lah yang menentukan. Namun bagi PDIP Pak Ganjar Pranowo (Capres PDIP) itu hasil dari gemblengan PDIP yang menyatu dengan rakyat, gemblengan Ibu Megawati Soekarnoputri dan juga Bapak Presiden Jokowi,” tekan Hasto.

    Sebelumnya, politisi PDIP Deddy Sitorus mengungkap hubungan Mega dan Jokowi setelah Kaesang memilih bergabung dengan PSI. Menurutnya, hubungan Mega dan Jokowi tetap harmonis.

    “Soal hubungan saya kira baik-baik saja, nggak ada masalah. Itu kan interpretasi orang dan orang bebas berimajinasi dan berinterpretasi,” kata Deddy dalam sebuah acara diskusi di Pejaten, Jakarta, Sabtu (22/9/2023) lalu.

    Deddy lantas menuturkan PDIP saat ini lebih fokus memenangkan bakal Capres Ganjar Pranowo. “Jadi kami tidak mau lah sibuk-sibuk masuk dalam framing-nya orang ini seperti apa. Ya silakan. Kami ini berpolitik dengan keyakinan dengan ideologi dengan kerja keras bukan kerja cemas,” tuturnya.

    Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyatakan, hebohnya berita Kaesang Gabung ke PSI M merupakan hal wajar. Mengingat jejak politik Jokowi dan keluarga sejak 20 tahun lalu selalu bersama PDIP. Ditambah lagi dengan aturan internal PDIP bahwa satu keluarga tidak boleh berbeda pilihan politik.

    “Kaesang memang benar merupakan anak Presiden Jokowi, yang merupakan kader PDI Perjuangan. Namun Kaesang, saat ini secara administratif dari Kartu Keluarga misalnya, telah membentuk keluarga sendiri. Sudah menjadi keluarga lain. Jadi, secara normatif tak ada hal yang luar biasa,” bebernya.

    Namun, Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komaruddin menyebut bergabungnya Kaesang ke PSI merupakan sinyal Jokowi sudah merasa tak nyaman di PDIP. “Kelihatannya Jokowi tidak nyaman (di PDIP). Kelihatannya sedang ada hubungan tidak bagus antara Jokowi dengan Megawati,” pungkasnya. (RMID)

    Berita Ini Telah Terbit Di https://rm.id/baca-berita/nasional/190010/kata-hasto-jokowi-dan-megawati-satu-tarikan-napas

  • Rawan Pencurian dan Penipuan, 20 CCTV Dipasang di Pasar Kranggot

    Rawan Pencurian dan Penipuan, 20 CCTV Dipasang di Pasar Kranggot

    CILEGON, BANPOS – Untuk memberikan rasa aman, nyaman dan menjaga kondusifitas di area Pasar Baru Kranggot, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Cilegon memasang sejumlah kamera CCTV.

    Kepala Bidang Perdagangan pada Disperindag Kota Cilegon, Ema Hermawati mengatakan, bahwa tahun 2023 ini pihaknya memasang CCTV di Pasar Baru Kranggot sebanyak 20 titik.

    “Untuk memberikan rasa nyaman dan rasa aman kepada pedagang maupun pembeli karena memang di pasar-pasar itu kan rawan terjadinya pencurian penipuan dan lain-lain. Seperti beberapa waktu lalu saya dapat informasi dari Pasar Blok F kemarin juga kan ada pencurian tuh setelah ada CCTV bisa dideteksi bisa dicari pencurinya akhirnya dikejar oleh keamanan,” kata Ema, kemarin.

    Ema mengakui, 20 titik CCTV yang dipasang di Pasar Baru Kranggot itu belum mencukupi kebutuhan pemantauan lantaran Kranggot memiliki luas 4 hektare.

    “Kameranya CCTV berjumlah 20 itu yang dipasang di Pasar Kranggot, dari luas 4 hektare dengan 20 titik CCTV mungkin masih banyak kekurangannya. Kita adakan secara bertahap tahun ini 20 titik dulu nanti mungkin selanjutnya di tahun berikutnya ditambah lagi,” tuturnya.

    Ema mengatakan, perawatan kamera CCTV akan di cek secara berkala untuk penggunaan yang lebih maksimal.

    “Semuanya itu nanti harus di cek minimal 6 bulan sekali dan ini sudah menjadi kesepakatan dengan pihak ketiga,” ujarnya.

    Terpisah, Kepala UPTD Pasar Baru Kranggot, Kota Cilegon, Dani Rahmat menyebut dengan adanya kamera CCTV tersebut sangat membantu dalam pengawasan khususnya keamanan di pasar.

    Selain itu, kamera CCTV tersebut juga di peruntukan untuk mengawasi pelaku atau oknum yang sering membuang sampah sembarangan di bantaran sungai Pasar Kranggot.

    “Fungsi-fungsi seperti tadi yang sampaikan agar pemasangan CCTV untuk memantau terhadap masyarakat pedagang yang buang sampah sembarangan di bantaran sungai,” tandasnya. (LUK/PBN)

  • Banten Darurat Kekeringan dan Krisis Air, Namun Minim Fasilitas

    Banten Darurat Kekeringan dan Krisis Air, Namun Minim Fasilitas

    SERANG, BANPOS – Krisis air bersih akibat kemarau panjang efek El Nino menyebabkan, selama satu bulan kedepan, sejak tanggal 19 September kemarin sampai 19 Oktober, Banten telah ditetapkan darurat kekeringan. Namun disisi lain, diketahui bahwa penyaluran air bersih masih terhambat dengan minimnya fasilitas.

    Secara resmi Dinas Pertanian (Distan) Banten telah menegaskan, untuk masa tanam padi akibat El Nino dilakukan percepatan, guna menghindari gagal panen atau Puso.

    Adapun ketiga kabupaten yang telah menetapkan darurat kekeringan sebelumnya yakni, Tangerang, Lebak, Pandeglang. Dan terparah adalah Kabupaten Lebak. Sehingga Pj Gubernur Banten Al Muktabar, secara resmi mengeluarkan surat keputusan, provinsi yang saat ini dipimpinya masuk kategori kejadian luar biasa (KLB).

    Kepala Pelaksana BPBD Banten Nana Suryana, kemarin menegaskan dampak dari kemarau panjang, sebagian masyarakat mengalami kekurangan air bersih. “Efek El Nino terjadi saat ini hampir merata di semua daerah Banten, terparah kondisinya ada di Kabupaten Lebak,” katanya.

    Langkah-langkah penangan dalam mengatasi air bersih untuk masyarakat lanjut Nana, pihaknya secara intensif melakukan koordinasi dengan BPBD kabupaten/kota.

    “Kerjasama dan komunikasi dengan teman-teman di kabupaten/kota kita terus perkuat,” katanya.

    Tak hanya pemenuhan kebutuhan air bersih kepada masyarakat yang memerlukan, BPBD juga melakukan penanganan kebencanaan lainya seperti kebakaran rumput liar atau ilalang, dan sampah menimbulkan polusi udara.

    “Sudah dua bulan belakangan ini kami terus berupaya memonitoring dan melakukan pemadaman api akibat sampah atau ilalang yang terbakar imbas dari kemarau panjang ini. Ini hampir terjadi.Kita jug berkoordinasi dan bekerjasama dengan. BPBD kabupaten/kota,” ujarnya.

    Peranan masyarakat sekitar juga dikatakan Nana sangat dibutuhkan, dalam penanganan kebencanaan kemarau panjang. “Kami berharap kerjasama dengan warga terus ditingkatkan, sampaikan dan informasi kepada kami, seperti ada kebakaran lahan, atau warga membutuhkan air bersih,’ ujarnya.

    Sebelumnya, Kepala Distan Banten Agus M Tauchid, mengungkapkan berbagai upaya antisipasi El Nino pada sektor pertanian telah dilakukan. Melakukan identifikasi, mapping lokasi terdampak kekeringan, lalu melakukan percepatan tanam untuk mengejar sisa hujan.

    “Sampai peningkatan ketersediaan alsintan untuk percepatan tanam dan peningkatan ketersediaan air dengan membangun/memperbaiki sumur pantek, sumur dalam, embung, dam parit, rehabilitasi jaringan tersier dan pompanisasi,” kata Agus.

    Agus melanjutkan, target gerakan nasional antisipasi El Nino di Provinsi Banten sendiri dengan melaksanakan percepatan tanam di bulan September seluas 10.916 hektare dan bulan Oktober 28.076 hektare dengan total 38.992 hektare yang dilaksanakan di Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Tangerang.

    Namun, akibat dampak El Nino yang berkepanjangan, mengakibatkan semakin meluasnya potensi gagal panen. Seperti yang saat ini terjadi di Kota Serang.

    Kabid Pertanian dan Penyuluhan, Andriyani mengungkapkan bahwasanya gagal panen yang semakin meluas ini karena dampak El Nino. Dampak El Nino tersebut semakin terasa dengan musim yang semakin panas yang mengakibatkan lahan pertanian pun mengering.

    Dirinya menuturkan, bahwa data yang dilaporkan dari petugas pengendali organisme pengganggu tanaman (POPT), untuk saat ini di Kota Serang, Puso semakin bertambah.

    “Ini sesuai data dari POPT, untuk Puso saat ini mengalami penambahan di 26 hektare yang sebelumnya 18 hektare. Jadi saat ini Puso telah mengalami penambahan sebanyak 8 hektare,” tuturnya, Minggu, (24/9).

    Dirinya menjelaskan, sejauh ini semua lahan yang mengalami gagal panen ini ada di daerah Kasemen. Selain itu, ia juga mengungkapkan, bahwa gagal panen tersebut salah satu diantaranya karena cuaca yang tidak kunjung membaik.

    “Di Bendung lima hektare dan kasunyatan tiga hektare. Ini karena berubah status dari tadinya berat menjadi puso. Ini akibat keadaan cuaca yang belum membaik dan air tidak tersedia,” jelasnya.

    Namun demikian, dirinya mengungkapkan, bahwa puso yang ada di Kota Serang tidak akan mengancam ketersediaan pangan Kota Serang. Hal tersebut menurutnya karena hanya beberapa persen saja dari lahan yang ada di Kota Serang.

    “Insyaallah ini tidak akan mengganggu ketahanan pangan di Kota Serang. Karena yang terkena puso ini sisa dari lahan sawah yang belum tertanam, karena hampir di periode ini sudah pada panen,” ungkapnya.

    “Yang terkena ini rata- yang sudah diatas 30 hari dari masa tanam. Dari luas lahan sawah Kota Serang sejumlah 8.475 hektar, kalau kita hitung hanya tiga persen saja yang saat ini mengalami puso,” tambahnya.

    “Tapi ini tetap merupakan gangguan, musibah bagi para petani. Penanganan kita sejauh ini dari tim penyuluh dibantu petugas POPT melakukan pengawalan yang lebih intensif. Kita juga berikan arahan terutama bagi lahan yang tidak terairi air agar jangan melakukan aktivitas tanam sampai dengan turunnya hujan,” imbuhnya.

    Selain itu, pihaknya juga mengupayakan untuk melakukan beberapa program untuk mengatasi inflasi karena dampak El Nino.

    “Kemudian pada anggaran perubahan ini, Pak Kadis mengusulkan beberapa program disamping pengendalian inflasi juga untuk pengembalian dampak dari El Nino dan juga membuat beberapa pompa air guna mengatasi hal serupa,” ujarnya.

    ‘Kita juga ajukan lakukan perbaikan pada jalur irigasi agar ketika air ada, aliran air itu lanca,” tandasnya.

    BPBD Kabupaten Lebak mengaku terkendala ketersediaan fasilitas armada. Disebutkan, saat ini di BPBD Lebak yang tersedia hanya tiga unit mobil tangki air bersih.

    “Dengan jumlah Kecamatan 28 Kecamatan yang ada di Lebak,dan armada yang kita miliki cuma 3 unit, tentunya kita sangat terkendala. Idealnya, kita memiliki 12 unit tangki, khususnya di musim kemarau seperti sekarang ini “, ujar Kepala BPBD Lebak, Febby Rizky Pratama.

    Menurutnya, sebagai instansi yang membidangi kedaruratan pihaknya tetap berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan.

    “Sekarang ini dengan 3 unit armada yang kita miliki, daftar tunggunya saja sudah ada 16 Desa.Sebenarnya kalau kekeringan biasa, dengan 4 tangki kita bisa atasi,” katanya.

    Dengan kondisi kekeringan dampak El Nino seperti sekarang ini, pihaknya telah berupaya meminta bantuan kepada instansi-instansi lain seperti Dinas PUPR Lebak dan Pemprov Banten.

    “Karena memang kondisi saat ini, situasinya kekeringannya cukup mengkhawatirkan, sehingga tangki tangki milik instansi itu semuanya dipake,” terang Febby.

    “Dengan segala keterbatasan yang kami miliki, pelayanan tetap kami maksimalkan.” kata Febby.
    Selain masalah krisis air, kebakaran lahan juga turut terjadi di berbagai wilayah yang ada di Kabupaten Lebak. Salah satunya, terjadi Kebakaran Lahan di Desa Wantisari, Kecamatan Leuwidamar pada Jumat (22/9) sore kemarin.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun BANPOS, kebakaran terjadi sekitar pukul 17.00 WIB dan berhasil dipadamkan oleh warga setempat dibantu oleh jajaran Polsek Leuwidamar sekitar pukul 20.00 WIB.

    Kapolsek Leuwidamar, IPTU Acep Komarudin mengatakan, Kebakaran tersebut terjadi di Lahan milik warga atas nama Saudara Lamri (Alm). Lanjut Acep, adapun penyebab terjadinya kebakaran diduga berasal dari bekas puntung rokok yang dibuang oleh seseorang yang melintas melalui jalan setapak di area Kebun tersebut.

    Dikarenakan angin yang kencang, api merambat dan semakin membesar ke area lahan.
    Dihari yang sama terjadi kebakaran serupa di jam yang hampir sama di lahan perkebunan sawit Kecamatan Cileles. Bahkan, sebelumnya pula terjadi kebakaran lahan di Kecamatan Rangkasbitung. Hal tersebut dibenarkan oleh Kabid Damkar Satpolpp Kabupaten Lebak, Iwan Darmawan saat dikonfirmasi BANPOS.
    “Iya benar, saat ini sedang direkap dulu,” singkat Iwan.

    Di hari berikutnya, Sabtu (23/9) terjadi kembali kebakaran lahan terbuka di Kecamatan Warunggunung. Salah satu warga, Alpin, mengatakan bahwa kebakaran terjadi lantaran penyebaran api melalui pembakaran sampah. “Iya diduga oleh sampah yang dibakar. Alhamdulillah cepat dipadamkan oleh damkar biar ga merambat ke pemukiman warga,” tandasnya.(CR-01/MYU/RUS/DZH/PBN)

  • Kepala BP Batam: 200 KK di Rempang Bersedia Direlokasi

    Kepala BP Batam: 200 KK di Rempang Bersedia Direlokasi

    BATAM, BANPOS – Kepala BP Batam Muhammad Rudi memastikan akan terus memaksimalkan pendataan terhadap warga yang terdampak pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City. Ia menyebut, tim pendataan bekerja maksimal untuk menyampaikan sosialisasi terkait hak-hak masyarakat dalam pembangunan kawasan.

    “Tenggat waktu 28 September 2023 bukan batas akhir. Kami berharap, proses pergeseran warga terselesaikan dengan baik dan lebih cepat,” kata Rudi, seperti dimuat dalam laman BP Batam, Minggu (24/9).

    Wali Kota Batam ini juga memastikan bakal mengutamakan pendekatan humanis dan komunikasi persuasif selama proses berlangsung. Hal ini terbukti dengan terus bertambahnya jumlah pendaftar yang ingin direlokasi hingga 23 September 2023.

    Dia mengklaim, lebih dari 200 kepala keluarga (KK) telah sepakat untuk dilakukan pergeseran ke hunian sementara. Sedangkan lebih dari 400 KK telah melakukan konsultasi kepada tim satuan tugas Rempang Eco-City yang berada di tiga posko berbeda.

    “Saya ingin tim mengutamakan pendekatan humanis. Saya tak mau ada paksaan terhadap warga saya di Rempang,” ucapnya.

    Bagi warga yang ingin mendaftar ke posko, cukup melengkapi beberapa persyaratan yang telah disampaikan. Seperti membawa fotokopi KTP suami-istri, fotokopi KK, surat penguasaan tanah selama 10 tahun secara terus-menerus, foto bangunan 4 sisi, buku tabungan, dan memberitahu titik koordinat lokasi rumah.

    “Jangan ada intervensi kepada masyarakat. Yakinlah Pemerintah tak akan pernah menyengsarakan masyarakatnya,” tutup Rudi. (RMID)

    Berita Ini Telah Terbit Di https://rm.id/baca-berita/nasional/189924/kepala-bp-batam-200-kk-di-rempang-bersedia-direlokasi

  • Indeks Standar Pencemaran Udara Kudu Diperkuat

    Indeks Standar Pencemaran Udara Kudu Diperkuat

    JAKARTA, BANPOS – Pemerintah perlu melakukan penguatan publikasi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU). Dengan begitu, acuan informasi mengenai kualitas undara di Indonesia menjadi semakin jelas.

    Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin mengatakan, informasi tentang kualitas udara dalam bentuk ISPU harusnya bisa mengacu pada data Pemerintah.

    Ahmad meminta Ombudsman, DPR dan pemerintah agar publikasi ISPU diperkuat lewat lembaga Pemerintah yang sudah ada seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

    Dengan begitu, pubikasi indeks standar pencemar udara tidak dikuasai pihak-pihak yang mempunyai tujuan lain dalam mempublikasikan kualitas udara.

    “Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebenarnya sudah mampu mengintegrasikan ISPU untuk menjadi sajian informasi yang benar bagi masyarakat,” katanya dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Indonesia Dalam Kepungan Polusi dan Solusinya’ yang diselenggarakan Ombudsman dikutip Senin (25/9).

    Menurutnya, informasi kualitas udara saat ini dikuasai oleh pihak tertentu. Hasilnya, informasi kualitas udara yang muncul ke publik berbeda-beda, seperti misalnya perbedaan informasi antara dari ISPU milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan IQAir.

    Peneliti sekaligus Guru Besar Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung Prof. Puji Lestari mengimbau kepada masyarakat untuk tidak terlalu mengkhawatirkan soal kualitas udara di Jakarta.

    Menurutnya, standar konsentrasi baku mutu Indonesia memakai 55 mikrogram per meter kubik. Kualitas udara masih sedang atau aman dan tidak berbahaya seperti yang banyak beredar.

    Sementara standar kualitas udara yang dirilis produsen air purifier IQAir memakai standar Amerika yang memakai standar baku mutu 25 mikrogram per meter kubik.

    “Dengan demikian, angka kualitas yang dipaparkan di website IQAir terlihat memburuk. Itu tidak sesuai dengan standar Indonesia,” katanya.

    Menurut Prof. Puji, standar konsentrasi baku mutu yang digunakan KLHK sudah benar dan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu, identifikasi data masalah polusi udara harus selalu merujuk kepada hasil ISPU yang dimiliki KLHK. (RMID)

    Berita Ini Telah Tayang Di RMID https://rm.id/baca-berita/nasional/189908/indeks-standar-pencemaran-udara-kudu-diperkuat

  • Rakerwil MPKSDI Jadi Forum Strategis Perkaderan Muhammadiyah Banten

    Rakerwil MPKSDI Jadi Forum Strategis Perkaderan Muhammadiyah Banten

    SERANG, BANPOS – Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani (MPKSDI) Pimpinan Wilayah  Muhammadiyah Banten mengadakan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil), Sabtu (23/9). Rakerwil merupakan forum strategis dalam rangka mensosialisasikan hasil Rakernas MPKSDI Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan merumuskan strategi perkaderan Muhammadiyah di Banten.

    Kegiatan ini dihadiri Dr. Faiz Rafdhi, M. Kom MPKSDI Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. KH. Zakariya Syafei, M.Pd Sekretaris Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Banten, Dr.H. Ahmad Amarullah, M.Pd Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Banten, Rahmat, SE, MM Ketua MPKSDI Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Banten.

    Kegiatan ini berlangsung di Aula Gedung Dakwah Muhammadiyah Banten dihadiri oleh peserta yang berasal dari Wakil Pimpinan Daerah Muhammadiyah se-Banten, MPKSDI Pimpinan Daerah Muhammadiyah se-Banten dan Organisasi Otonom (ORTOM) tingkat wilayah se-Banten.

    Ketua MPKSDI PWM Banten Rahmat,SE,MM dalam sambutannya menyampaikan bahwa perkaderan merupakan ruh dari sebuah organisasi dan perkaderan merupakan instrumen yang menjamin keberlangsungan organisasi dimasa yang akan datang.

    Prof.Dr.KH. Zakariya Syafei, M.Pd dalam tausyiahnya menyampaikan pentingnya kaderisasi dalam sebuah organisasi khususnya di Persyarikatan Muhammadiyah. Dalam QS. An Nisa ayat 9, Allah SWT

    Dalam sesi dialog, Dr. Faiz Rafdhi, M.Kom MPKSDI  PP Muhammadiyah menyampaikan Muktamar Muhammadiyah ke-48 tahun 2022 di Solo Jawa Tengah memutuskan empat program prioritas Muhammadiyah yang berhubungan dengan perkaderan yaitu, pertama peneguhan paham Islam dan ideologi Muhammadiyah diseluruh tingkatan pimpinan persyarikatan, Ortom, majelis dan lembaga Muhammadiyah.

    Kedua, pendiasporaan kader ke berbagai struktur dan lingkungan persyarikatan, ummat, bangsa dan level global dalam membawa misi dakwah dan tajdid. Ketiga, memperluas dan melembagakan internasionalisasi Muhammadiyah secara lebih terprogram dan terstruktur. Keempat, reformasi kaderisasi Muhammadiyah.

    Dr. H.Ahmad Amarullah, M.Pd menyampaikan kader Muhammadiyah dibentuk bukan hanya untuk menjadikan menjadi kader persyarikatan tapi juga kader ummat dan kader bangsa dan negara. Maka, kader Muhammadiyah harus siap menduduki jabatan publik dan tentunya keberadaan kader diranah publik harus bisa memberikan dampak positif. (ADV)