JAKARTA, BANPOS – Semakin hangatnya suhu politik menuju gelaran Pemilu 2024, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi menembus rekor tertinggi. Temuan survei Y-Publica menunjukkan sebanyak 81,6 persen publik yang menyatakan puas dipimpin oleh Jokowi.
Dari yang merasa puas tersebut, di antaranya sebanyak 9,3 persen menyatakan sangat puas. Sementara itu yang merasa tidak puas hanya 17,3 persen, di antaranya 1,1 persen saja yang sangat tidak puas, dan sisanya 1,1 persen menyatakan tidak tahu/tidak jawab.
Jika dilihat sejak awal 2020, tingkat kepuasan saat ini merupakan yang tertinggi, dan kali ketiga menembus 80 persen. Menjelang gelombang kedua Covid-19 kepuasan sempat mencapai 80,2 persen, lalu anjlok. Tetapi pemulihan terus berlangsung, hingga kembali 80,3 persen pada Juni lalu.
Catatan kepuasan yang cenderung naik terus hingga menembus batas psikologis tersebut menjadi bukti kepercayaan publik yang sangat tinggi terhadap program-program pemerintahan Jokowi. Hal ini sekaligus menjadi persoalan ketika masa jabatan Jokowi akan berakhir usai pemilu mendatang.
Apakah kepemimpinan nasional hasil pemilu akan melanjutkan capaian programatik yang telah dikembangkan oleh Jokowi, ataukah justru mengalami setback? Pada titik itu, Presiden Jokowi mengambil sikap untuk tidak berpangku tangan atau memilih cawe-cawe dalam urusan Pilpres.
Jokowi merasa perlunya tanggung jawab untuk menjaga harapan publik yang sangat tinggi kepada pemerintah. Cawe-cawe Jokowi menjadi sangat krusial agar arah bangsa Indonesia menuju negara maju terus dilanjutkan dan dimatangkan oleh pemimpin-pemimpin nasional berikutnya.
Tidak heran maka faktor Jokowi menjadi penentu dalam peta pencapresan maupun koalisi partai-partai pengusungnya. Meskipun Jokowi bukan ketua umum atau tokoh partai, tetapi pengaruh Jokowi melampaui kendali formal atas partai-partai dan figur capres yang ingin berlaga.
“Rekor tingkat kepuasan publik yang mencapai 81,6 persen mendasari munculnya faktor Jokowi sebagai penentu dalam konstelasi pemilu, khususnya Pilpres 2024,” kata Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono dalam press release di Jakarta, pada Selasa (22/8).
Menurut Rudi, cawe-cawe seorang pemimpin tidak bisa dilihat dari sekadar netralitas pejabat publik. Jika hanya dimaknai sebatas prosedur administrasi, pejabat yang diatur dalam regulasi pemilu wajib menaatinya atau harus berhadapan dengan pengawasan pemilu dan penegakan hukum.
“Dalam aspek politik, pengaruh ketokohan dan adu kepentingan tidak bisa terhindarkan, sepanjang tidak mencederai proses demokrasi dan etika politik,” tandas Rudi. Harus diakui bahwa Jokowi kini telah menjelma dari sebatas “petugas partai” menjadi sosok kingmaker dalam pergulatan elite.
Tarik-menarik kepentingan inilah yang membuat sikap cawe-cawe Jokowi menjadi pro dan kontra. Bagi kubu oposisi yang menginginkan perubahan dan antitesis, kekhawatiran muncul jika terjadi pengerahan sumber daya yang berasal dari negara untuk menjegal capres yang mereka usung.
“Pada kenyataannya menjadi oposisi di Indonesia tidak berarti mereka tidak turut mendapatkan kue dari kekuasaan, terbukti dari korupsi berjamaah yang menyangkut semua elite partai, baik di kubu pemerintah maupun oposisi,” terang Rudi.
Dalam perkembangan terakhir, arah dukungan Jokowi kini tertuju pada sosok Prabowo Subianto. Figur Menteri Pertahanan itu dipandang mempunyai pengaruh yang lebih kuat mengingat posisinya sebagai ketua umum Gerindra, ketimbang Ganjar Pranowo yang hanya “petugas partai” di PDIP.
Pengaruh Prabowo juga dinilai masih sangat kuat di kalangan Islam konservatif, yang kini terbelah dukungannya, di mana sebagian mendukung Anies Baswedan. Prabowo menjadi capres alternatif bagi segmen pemilih tersebut jika Anies tidak berlaga, misalnya pada putaran kedua.
Prabowo juga menunjukkan komitmen yang kuat untuk melanjutkan apa sudah dilakukan Jokowi, jika nantinya terpilih. “Posisi unik yang dimiliki Prabowo, bergabung ke dalam pemerintahan tetapi masih didukung kalangan kritis, memberikan keunggulan yang tidak ada pada Ganjar,” tegas Rudi.
Hal itu tidak terlepas dari pengalaman rivalitas Jokowi dan Prabowo dalam dua kali pemilu, sebelum akhirnya tercapai rekonsiliasi. “Upaya Prabowo selama lebih dari dua dekade untuk kembali ke pemerintahan setelah badai politik 1998 telah dilempangkan jalannya oleh Jokowi,” jelas Rudi.
Jokowi pun nampak berupaya mendamaikan Prabowo dengan musuh-musuh politiknya dari masa lalu. “Cacat politik Prabowo praktis mulai terkikis dengan keseriusan pemerintah mengungkap kasus-kasus pelanggaran HAM berat, serta dukungan dari Budiman Sudjatmiko,” pungkas Rudi.
Survei Y-Publica dilakukan pada 7-15 Agustus 2023 kepada 1200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Data diambil melalui wawancara tatap muka terhadap responden yang dipilih secara multistage random sampling. Margin of error ±2,89 persen, tingkat kepercayaan 95 persen. (RMID)
Berita ini telah tayang di https://rm.id/baca-berita/nasional/185007/survei-ypublica-rekor-kepuasan-816-persen-jokowi-penentu-pilpres
