Kategori: NASIONAL

DPR Dorong MA Pilih Wakil Ketua Bidang Nonyudisial

JAKARTA, BANPOS – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengingatkan agar Mahkamah Agung (MA) segera menggelar pelaksanaan pemilihan Wakil Ketua MA Bidang Non-yudisial, untuk menyempurnakan tata kelola organisasi kelembagaan.

Anggota Komisi 3 DPR Hinca Panjaitan mengatakan, saat ini tiga Hakim Agung yang lolos fit and proper test DPR pada awal April lalu juga sudah resmi bekerja di MA. Karena itu, tidak ada lagi alasan untuk melakukan penundaan pemilihan Wakil Ketua MA Bidang Nonyudisial.

“Saat ini momentum yang pas bagi MA untuk mengisi Wakil Ketua MA Bidang Nonyudisial yang ditinggalkan Hakim Agung Sunarto,” kata Hinca kepada di Jakarta, Jumat (14/7).
 Terlebih, MA juga sudah memulai proses pemilihan dengan transparan dan demokratis. Ini merupakan upaya yang bagus untuk mengembalikan kepercayaan publik.

MA sudah membentuk panitia seleksi, pengumuman syarat materil dan immateril dan penetapan calon. Sehingga publik tahu bahwa MA menjalankan tata kelola organisasi dengan sangat baik dan bisa dipercaya.

Menurutnya, dengan mengisi posisi Wakil Ketua MA bidang Nonyudisial bakal membantu tugas Ketua MA untuk membereskan Mahkamah Agung yang saat ini tengah terbelit persoalan hukum. Memilih Wakil Ketua MA bidang Nonyudisial juga merupakan bentuk keadilan.

Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-yudisial sangat strategis untuk menggerakan mesin organisasi Mahkamah Agung. Karena, jabatan itu mengelola puluhan ribu hakim mulai dari Pengadilan Negeri sampai ke Mahkamah Agung.

Sekjen Partai Demokrat ini mengakui, sebagai lembaga yudikatif, MA memiliki kedaulatan sendiri. Terutama kewenangan hakim dalam menentukan keputusan suatu perkara.

Namun, sebagai sebuah organisasi MA memiliki kewajiban moral kepada publik. Sehingga, publik yakin bahwa peradilan merupakan tempat yang terpercaya untuk mendapatkan keadilan.

Hinca juga berharap, sebagai satu-satunya lembaga yang menyandang kata ‘Agung’, MA harus mulai membuka diri. Tidak lagi menjadi lembaga yang menyendiri dan seakan terpisah dari kepentingan publik.

Sehingga, pemilihan Wakil Ketua MA bisa terbuka dan disaksikan langsung oleh publik. Terlebih, belakangan ini kepercayaan publik kepada MA tergerus karena adanya kasus dugaan suap.

Sekjen Partai Demokrat ini mengakui, sebagai lembaga yudikatif, MA memiliki kedaulatan sendiri. Terutama kewenangan hakim dalam menentukan keputusan suatu perkara.

Namun, sebagai sebuah organisasi MA memiliki kewajiban moral kepada publik. Sehingga, publik yakin bahwa peradilan merupakan tempat yang terpercaya untuk mendapatkan keadilan.

Hinca juga mengusulkan, kedepannya pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MA melibatkan 8 ribu hakim sampai tingkat pengadilan tinggi negeri. Sehingga, Ketua dan Wakil MA memiliki mandat yang kuat dalam memimpin organisasi,” tutupnya.

Sebagai informasi, Mahkamah Agung (MA) baru saja menggelar sidang paripurna khusus pemilihan Wakil Ketua Bidang Yudisial, Selasa (7/2) yang lalu. Sebanyak 44 hakim agung menggunakan hak suaranya di mana Sunarto mendapat 27 suara sehingga berhak menduduki jabatan tersebut. Namun, pemilihan jabatan pimpinan MA belum selesai. Sebab, akan ada kekosongan jabatan, yakni Wakil Ketua MA Bidang Nonyudisial yang sebelumnya dijabat Sunarto.(RMID)

17 Juli 2023
Semoga Target Inflasi 3 Persen Tercapai

JAKARTA, BANPOS – Presiden Jokowi turun langsung ke pasar tradisional di beberapa daerah di Indonesia untuk mengecek harga kebutuhan pokok. Eks Wali Kota Solo itu berharap, harga pangan yang terkendali dan pasokan terjaga bisa memuluskan target Pemerintah agar inflasi di bawah 3 persen tercapai.

Dari hasil pantauan Jokowi di Pasar Tanjungsari, Sumedang hingga Pasar Cihapit, Bandung, harga sejumlah komoditas pangan dalam kondisi stabil.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun optimistis, nilai inflasi nasional bisa di angka 3 persen pada Oktober 2023.

Sempat menyentuh angka 5 persen, inflasi nasional terus membaik angka 4 persen dan saat ini sudah di angka 3,5 persen.

“Kita harapkan nanti September, Oktober sudah di bawah 3 (persen),” kata Jokowi usai blusukan di Pasar Tanjungsari, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (11/7).

Namun, target Jokowi tidaklah mudah. Pasalnya, otoritas pemantau iklim di Indonesia, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan fenomena El Nino di Indonesia, yang puncaknya terjadi pada Agustus 2023.

Fenomena ini bakal berdampak pada kekeringan di sejumlah daerah. Imbasnya, bisa mengganggu produksi pangan dan berujung pada inflasi.

Karenanya, Jokowi mengingatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) tetap waspada. Selain El Nino, Indonesia masih dihadapkan pada situasi ekonomi global yang belum stabil.

Presiden pun menekankan agar semua aparatur terus menstabilkan harga pangan serta menjaga inflasi di daerah.

“Apa yang harus kita lakukan? Dongkrak konsumsi rumah tangga. Setelah tahu semuanya apa yang harus dilakukan, stabilkan harga kebutuhan pokok dan ketersediaan stok pangan,” kata Jokowi.

Kepala Negara juga meminta jajarannya memastikan capaian investasi sesuai target.
Untuk mengamankan produksi pangan nasional, Jokowi minta ketersediaan pupuk subsidi yang tepat sasaran dan menjaga stabilitas moneter dan stabilitas sektor perbankan.

“Ini sangat penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi kita tetap positif di tengah gejolak global,” katanya.

Senada, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memperkirakan inflasi Indonesia bakal terus turun di tahun ini.

“Alhamdulillah bulan lalu (Juni) inflasi 3,5 persen, Insya Allah bulan ini bisa di bawah 3,5 persen. Insya Allah tahun ini bisa 3,3 persen,” kata Perry di acara Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia yang berlangsung di Kalimantan Tengah dan disiarkan langsung di YouTube BI, Jumat (14/7).

Perry mengatakan, kondisi inflasi di Indonesia saat ini masih jauh lebih baik dibandingkan banyak negara. Salah satunya Amerika Serikat (AS) yang masih di atas 4 persen.

“Pengendalian harga, khususnya pangan, menjadi kunci kita menjaga inflasi. Ini juga jadi salah satu cara mensejahterakan rakyat. Karena itu, mari kita terus beli buatan Indonesia, berwisata di Indonesia dan kendalikan harga,” ajaknya.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy memprediksi kondisi inflasi akan relatif rendah dan stabil di tahun ini. Kondisi tersebut akan mendorong kemampuan Pemerintah dalam menjaga daya b eli masyarakat.

“Saat konsumsi rumah tangga meningkat, maka pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh optimal,” kata Yusuf, kemarin.

Menurutnya, inflasi pada 2022 cukup tinggi hingga mencapai 5 persen karena ketidakpastian di ekonomi global. Sedangkan tahun ini, dari ketidakpastian tersebut diproyeksikan akan jauh lebih rendah. Kondisi itu juga terbukti dengan beberapa harga komoditas yang sudah melandai dibandingkan dengan posisi akhir tahun lalu.

“Jika kondisi ini bisa dipertahankan sampai tahun depan, saya kira target inflasi di kisaran 3 persen plus minus 1 persen bisa dicapai,” katanya.

Apalagi, kata dia, belum ada tanda-tanda ada kebijakan Pemerintah yang akan meningkatkan inflasi. Berbeda dengan tahun lalu yang ada kenaikan tarif Pajak Penambahan Nilai (PPN) dan Bahan Bakar Minyak (BBM), membuat inflasi meningkat.(pbn/rmid)

17 Juli 2023
Alasan Kebutuhan, Polri Beli Pesawat Bekas

JAKARTA, BANPOS – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membeli pesawat terbang (fixed wing) Boeing 737-800NG dengan registrasi P-7301 dalam kondisi tidak baru atau bekas karena kebutuhan mendesak.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa pesawat terbang Boeing 737-800 NG P-7301 ini untuk transportasi pimpinan dan angkut double engine type Z.

Dijelaskan pula bahwa pesawat dengan kapasitas 134 tempat duduk tersebut dibeli dari perusahaan yang berkedudukan di Dublin, Irlandia dengan pagu anggaran sebesar Rp1 triliun.

Fisik pesawat tersebut berada di Ostrava Republik Ceko dengan nilai kontrak Rp995,35 miliar sesuai dengan surat perjanjian paket pekerjaan pengadaan barang nomor SPBB-259/mendesak/rojianstra/XI/LO441/2022 tanggal 25 November 2022.

Menurut jenderal bintang satu itu, dari pagu anggaran Rp1 triliun, total yang digunakan sebesar Rp997,689 miliar dengan perincian untuk manajemen konsultasi dengan nilai kontrak Rp1,7 miliar, dan untuk konsultasi jasa penilaian publik dengan nilai kontrak Rp579 miliar.

Pesawat terbang itu dibeli dengan harga Rp995 miliar dengan perincian pengadaan basic pesawat terbang Rp664,3 miliar dan modifikasi kabin/kargo, spare part, pemeliharaan selama 1 tahun sebesar Rp330,9 miliar.

“Jadi, anggaran tersebut (Rp1 triliun) dibagi dua,” kata Ramadhan.

Mantan Kabagpenum Divisi Humas Polri itu juga menuturkan bahwa kapasitas kursi pesawat awalnya 184 tempat duduk, lalu dimodifikasi menjadi empat tempat duduk premium bisnis, 16 tempat duduk bisnis, dan 114 tempat duduk ekonomi.

Karena bukan pesawat sipil, melainkan untuk mengangkut dan menggeser pasukan yang membawa senjata, kata Ramadhan, pesawat Polri ini terdapat kotak penyimpanan khusus untuk barang-barang berbahaya (dangerous goods) yang umum dibawa oleh pasukan polisi, yaitu senjata api laras panjang, amunisi, serta peluru asap dan pelontarnya.

“Tentunya tempat penyimpanan ini tidak dimiliki oleh pesawat sipil,” kata Ramadhan.

Ia lantas menjelaskan alasan Polri membeli pesawat terbang dalam rangka menghadapi tahun politik 2024 serta kerawanan harkamtibmas bencana alam dan terorisme yang berpotensi dapat membawa dampak negatif pada ideologi, politik sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan di wilayah NKRI.

Oleh karena itu, diperlukan penanganan segera oleh Polri selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Alasan kenapa Polri membeli pesawat bekas, Ramadhan menegaskan bahwa anggaran hanya Rp1 triliun. Selain itu, untuk membeli pesawat baru, butuh waktu produksi minimal 2 tahun sejak pemesanan. Hal lain, bergantung pada daftar tunggu di pabrik pembuatan pesawat.

“Makanya, tadi mendesak, ya, karena mendesak. Ya, itu alasannya, selain itu harganya sangat mahal sehingga alokasi anggaran tidak cukup,” katanya.

Menyinggung soal harga pesawat baru, Ramadhan menjawab, “Saya tidak tahu anggarannya (pesawat baru). Yang jelas anggaran Rp1 triliun untuk beli pesawat baru tidak cukup.”

Alasan mendesak Polri memiliki pesawat hingga membeli pesawat bekas, Ramadhan mengatakan bahwa selama ini bila menggunakan pesawat sipil, Polri harus mengikuti regulasi. Di samping itu, untuk kecepatan.

“Kalau pesawat milik Polri kapan kami membutuhkan, kami bisa cepat mencapai tujuan, ya, tentunya dalam pelaksanaannya pasti lebih murah,” ujarnya.

Keputusan Polri membeli pesawat jet bekas jenis Boeing 737 senilai Rp 900 miliar mendapat sorotan publik. Soal ini, Polri pun menyampaikan pembelaan. Korps Bhayangkara menegaskan, pesawat tersebut untuk mendukung kinerja Polri.

Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho membenarkan, Polri membeli pesawat jet jenis Boeing 737-800NG dengan registrasi P-7301 dalam kondisi tidak baru alias bekas. Kata dia, pengadaan pesawat ini untuk kepentingan masyarakat. Bukan untuk ajang bermewah-mewahan.

“Pesawat ini nantinya akan digunakan dalam rangka polisi melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan, pengamanan, ataupun tugas dalam rangka menjalankan misi-misi yang terkait dengan tugas kepolisian lain,” ujar Sandi di Lapangan Tembak Perbakin, Jakarta, kemarin.

Sandi menjelaskan, pengadaan pesawat bekas tersebut sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Bahkan, kata dia, dari proses awal mendapat pendampingan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selain itu, pengadaan pesawat bekas ini juga imbas dari peraturan penerbangan sipil yang berbeda dengan aturan kepolisian ataupun militer. Dia mencontohkan, apabila personel ditugaskan ke daerah konflik, bencana ataupun yang lainnya, tidak boleh menggunakan senjata api dan kelengkapannya.

“Untuk kendaraan, peralatan dan lainnya itu harus melalui sarana angkut lainnya, sehingga dua kali kerja. Intensitasnya juga tidak bisa kami tentukan, kadang sering, kadang tidak,” terangnya. Sementara itu, penerbangan umum harus mengikuti penerbangan sesuai jadwal, hal inilah yang menjadi pertimbangan pada sisi biaya yang cukup besar dalam mengangkut pasukan dengan pesawat komersial.

Karena itu, kata dia, hasil keputusan, evaluasi dan koordinasi dengan BPK dan stakeholder lainnya, Polri memutuskan membeli pesawat sendiri.

Sandi mengatakan, pesawat tersebut nantinya dapat mengangkut pasukan hingga perlengkapan dengan aturan yang lebih lunak. Sehingga apabila pindah ke tempat lainnya juga bisa dilaksanakan secepatnya tanpa harus mengikuti jadwal pesawat sipil.

Saat ditanya awak media mengenai opsi pembelian pesawat bekas kecil, Sandi beralasan, setiap kegiatan pasukan diikuti oleh satu kompi. Kondisi inilah yang membuat Polri membeli pesawat bekas Boeing agar mampu mengangkut personel yang banyak. “Kalau pesawat kecil nanti tidak cukup, harus bolak-balik, kan wasting time. Karena itu, dipilihnya pesawat itu,” ungkap Sandi.

Meski bekas, kata Sandi, kondisi pesawat masih sangat bagus dengan tahun produksi yang belum terlalu lama. Adapun penempatan pesawat dan perawatan lainnya akan berurusan dengan maskapai Garuda Indonesia.

Di tempat terpisah, Kabiropenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan memberikan keterangan serupa. Ramadhan mengatakan, alasan Polri membeli pesawat bekas lebih efisiensi waktu karena bisa lebih cepat. Selain itu, harga yang lebih murah dan menyesuaikan pagu anggaran Rp 1 triliun juga jadi pertimbangan.

Alasan lainnya, kata Ramadhan, karena ada kebutuhan mendesak. Sehingga pembelian pesawat harus dilakukan secara cepat. Ramadhan menerangkan, jika membeli pesawat baru, waktu yang dibutuhkan sekitar 2 tahun sejak pemesanan. Selain itu, tergantung daftar tunggu pabrik pesawat.

Menurut Ramadhan, pengadaan pesawat tersebut masuk dalam kategori mendesak guna menunjang mobilitas kebutuhan Polri, khususnya menjelang Pemilu 2024. Pesawat itu, nantinya bakal digunakan untuk membawa kebutuhan personel, peralatan, senjata api, hingga logistik bantuan dari Polri.

Sehari sebelumnya, Ramadhan mengatakan, pesawat itu dibeli dari perusahaan yang berada di Dublin, Irlandia dengan harga Rp 995,35 miliar. Saat ini, posisi pesawat berasa di Ostrava, Republik Ceko.

Dirangkum dari situs Boeing, pesawat jenis Boeing 737-800 NG merupakan salah satu dari tiga varian terkini dari Boeing Next-Generation 737. Tiga varian itu antara lain 737-700, 737-800, dan 737-900.

Perbedaan utama dari ketiga jenis ini adalah jumlah kursi, jumlah maksimal kursi, dan panjang bodi. Khusus untuk 737-800, jumlah kursinya mencapai 162, dengan maximum seats 189, panjang 39,5 meter, Wingspan 35,8 meter, tinggi 12,5 meter dengan mesin CFM-56. Selain itu, kecepatan jelajahnya mencapai 0,79 Mach atau 975,5 km per jam.

Apa tanggapan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)? Anggota Kompolnas, Poengky Indarti menyebut, Polri memang memerlukan armada pesawat untuk mobilitas ke wilayah-wilayah terpencil. “Biasanya Polri dibantu TNI atau pihak swasta Lion Air untuk pergeseran pasukan,” ungkapnya.

Ia mengingatkan, agar Polri bisa merawat pesawat tersebut. Sebab, hal itu diperlukan untuk menjaga keselamatan saat beroperasi. “Jangan sampai barangnya ada, tapi maintenance tidak ada atau terbatas. Hal tersebut bisa membahayakan pilot dan penumpang,” terangnya.

Senada dikatakan Wakil Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman. Dia tidak mempermasalahkan pembelian pesawat Polri selama sudah sesuai dengan mekanisme penganggaran yang dilakukan sehat. Politisi Partai Gerindra menilai selama organisasi Polri membutuhkan pesawat terbang untuk keperluan dinas tidak jadi persoalan.

“Kalau operasi kan kadang-kadang butuh mobilisasi pasukan dengan cepat, kalau menunggu pesawat yang reguler, misalnya, nggak gampang,” kata Habiburokhman di sela-sela acara Hoegeng Award di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Jumat malam.

Sementara Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat, Santoso meyakini, Polri memiliki pertimbangan yang matang terkait pembelian pesawat bekas. Dirinya ragu pembelian pesawat dilakukan hanya untuk menyiasati serapan anggaran Polri yang masih rendah, melainkan untuk membantu pergerakan pasukan Polri antar daerah.(PBN/RMID)

17 Juli 2023
Ganjar Santai Prabowo Kocak Anies Serius

JAKARTA, BANPOS – Tiga bakal Calon Presiden (Capres); Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan, kemarin dikumpulkan dalam 1 forum. Ketiganya diundang dan menjadi pembicara di forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan. Di hadapan Walikota se-Indonesia, ketiganya sampaikan gagasan soal Indonesia dengan gayanya masing-masing. Ganjar terlihat santai, Prabowo tampil kocak, sedangkan Anies lebih banyak seriusnya.

Sejak digadang-gadang sebagai bakal Capres, Ganjar-Prabowo-Anies tidak pernah berada dalam 1 forum yang sama. Apalagi, diberikan kesempatan untuk adu gagasan. Namun, dalam Rakernas Apeksi, kemarin ketiganya dikumpulkan.

Ketua Dewan Pengurus Apeksi yang juga Walikota Bogor Bima Arya mengatakan, pihaknya sengaja mengundang tiga bakal Capres itu untuk adu gagasan dalam diskusi panel bertema “Indonesia dan Tantangan Pembangunan Kota di Masa Depan”. “Apeksi ingin Pemilu 2024 berlangsung damai, kondusif dan membahagiakan. Kami ingin Pemilu menjadi kontestasi gagasan,” kata Bima Arya, saat membuka acara.

Setelah itu, satu per satu Capres diberikan waktu untuk menyampaikan gagasannya soal Indonesia. Ganjar mendapatkan kesempatan pertama naik ke atas panggung. Politisi yang identik dengan rambut putih ini tiba di lokasi sekitar pukul 9.40 WIT.

Capres asal PDI Perjuangan itu tampil resmi dengan batik lengan panjang dan bawahan hitam. Kehadiran Ganjar ke ruangan diiringi theme song Game of Thrones dan tepuk tangan hadirin. Game of Thrones adalah serial televisi yang menceritakan perebutan tahta di antara 7 kerajaan. Setelah itu, Walikota Makasar Dani Pomanto menyematkan ikat kepala khas Bugis, pasappu, kepada Ganjar.

Bima Arya kemudian meminta Ganjar menjawab dengan satu kata soal sosok Prabowo Subianto. “Senior,” kata Ganjar yang disambut tepuk tangan.

“Satu kata tentang Pak Anies?” lanjut Bima. “Teman,” jawab Ganjar, yang kembali disambut tepuk tangan hadirin. Ganjar bilang, Anies merupakan teman kuliahnya saat sama-sama kuliah di UGM Yogyakarta.

Setelah itu, barulah Ganjar memaparkan visinya. Mantan anggota DPR ini tampil santai saat presentasi. Tak hanya berdiri di satu titik, Ganjar kadang bergerak ke kiri dan ke kanan panggung. Sesekali ia tertawa dan menunjuk peserta.

Banyak hal yang dibicarakan Gubernur Jawa Tengah itu. Mulai dari pentingnya melanjutkan pembangunan infrastruktur oleh Presiden Jokowi. Kemudian menyelesaikan sejumlah problem seperti ekonomi, korupsi, lingkungan hidup, dan birokrasi.

Dalam pemaparannya, Ganjar mengatakan, masyarakat ingin transparansi dan akuntabilitas dalam birokrasi. Ia pun berpesan kepada para walikota terhadap modus pungli di sekolah-sekolah. Ganjar menceritakan pengalamannya saat menemukan pungli di salah satu SMA di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

Di sekolah itu, siswa memang tak bayar SPP dan uang gedung. Pemprov sudah mengucurkan anggaran sebesar Rp 800 miliar untuk operasional sekolah. Namun ternyata, kata Ganjar, saat berdialog dengan siswa masih ditemukan pungutan kepada siswa.

“Penyakit korupsi kita ada di situ, kita serius atau tidak,” kata Ganjar. Mendapati laporan itu, Ganjar pun memastikan uang yang telah dikeluarkan siswa akan dikembalikan.

Menurut Ganjar, ada dua persoalan dalam pemerintahan daerah yang perlu dibenahi. Kedua persoalan itu adalah soal korupsi dan janji politik yang tidak dipenuhi. Karena itu, dua hal ini akan menjadi fokus utamanya dalam menjalankan pemerintahan.

“Yang diminta masyarakat itu ada dua, Pak. Pemerintahnya bersih dan melayani. Melayani ternyata bisa diterjemahkan dalam bentuk. Pertama transparansi dan kedua adalah akuntabilitas,” beber Ganjar.

Kepala Daerah 2 periode ini juga menyinggung soal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Ganjar menilai, rencana Presiden Jokowi memindahkan IKN dari Jakarta ke ke Nusantara di Kalimantan Timur, bukan sekadar memindahkan tempat. Namun, lanjut dia, juga mindset orang Indonesia.

Ia mengatakan, pemindahan Ibu Kota ke Nusantara akan mewujudkan mimpi Indonesia di masa depan. Baginya, pemindahan ini tak sekadar memindahkan fisik, melainkan juga mengubah perilaku masyarakat Indonesia yang ke depannya.

“Nanti ada perilaku, ada cerita ekonomi hijau dan ekonomi biru itu dalam desain besar yang ada di sana. Harapannya, biasanya kalau gulanya ditaruh di situ, semutnya akan datang. Maka kemudian apa yang diusulkan tadi bagaimana Kalimantan dikelola, saatnya kita berbicara,” kata dia.

Setelah Ganjar, giliran Anies yang naik ke atas panggung saat waktu menunjukkan pukul 12.15 WIT. Seperti Ganjar, Anies pun diminta penilaian soal 2 sosok Capres lainnya yaitu Prabowo dan Ganjar. Anies menyebut Prabowo sebagai patriot, dan Ganjar sebagai sahabat lama.

Setelah itu, Anies yang mengenakan batik lengan panjang berpidato di atas panggung. Seperti Ganjar, Anies bicara dengan percaya diri dan berjalan ke segala penjuru panggung. Anies antara lain menyampaikan pengalamannya saat menjadi Gubernur DKI Jakarta dan mengangkat isu-isu pembangunan kota masa depan seperti pendidikan, lingkungan hidup, dan kesenjangan.

Menurut Anies, ada tiga proses untuk menuju kota yang layak huni, adil, dan maju. Tiga proses itu adalah gagasan, narasi, dan karya.

Mantan Rektor Universitas Paramadina itu lalu menyampaikan pentingnya mengatasi ketimpangan antar wilayah di Indonesia. Menurut dia, kemiskinan tak hanya terjadi di pelosok-pelosok negara, tetapi juga di tengah kota-kota besar. Salah satu penyebabnya adalah ketimpangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Karena itu, Anies mendorong adanya kebijakan yang mengarah pada pemerataan pembangunan, sehingga semua penduduk dapat merasakan manfaat dari kemajuan kota. “Kota harus menjadi pintu kolaborasi dengan wilayah sekitarnya dan bersama-sama menciptakan keberlanjutan bagi seluruh masyarakat,” katanya.

Anies menjadi lebih serius saat ditanya oleh Bima Arya soal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Ditanya begitu, Anies menjawab dengan sedikit berkelakar.

“Ini bakal jadi headline besok,” guyon Anies, yang disambut tawa hadirin.

Capres dari Koalisi Perubahan ini mengaku heran kenapa pertanyaan tersebut sering ditanyakan kepadanya. Padahal, kata dia, banyak masalah negara yang perlu dipertanyakan selain isu pembangunan IKN. Di antaranya masalah ketersediaan pangan yang murah hingga BBM subsidi untuk masyarakat.

Soal IKN, Anies menilai, sesuatu yang direncanakan dengan baik, maka tidak perlu usaha keras untuk melaksanakannya. “Bapak ibu tentu pernah merasakan sesuatu yang direncanakan dengan baik memiliki dasar yang kuat, tidak perlu otot politik untuk bisa dilaksanakan,” kata Anies, menutup jawabannya.

Terakhir, giliran Prabowo naik ke atas panggung. Ketua Umum Partai Gerindra ini tampil dengan stelan khasnya, yaitu kemeja safari lengan panjang warna krem bersaku empat. Saat ditanya soal sosok dua capres lain, Prabowo menilai Ganjar sebagai gubernur dan Anies adalah profesor.

Setelah itu, Prabowo naik ke atas mimbar. Berbeda dengan Ganjar dan Anies, Prabowo berpidato sambil berdiri di atas podium. Eks Danjen Kopassus itu bicara dengan intonasi jelas dan tegas, dengan tangan yang bergerak-gerak memberikan penekanan.

Meski begitu, Prabowo mengawali pemaparan dengan guyonan tentang asal usulnya. “Bisa dibilang saya ini orla dan orba,” kata Prabowo, yang memancing rasa penasaran hadirin.

Orla dan orba yang dimaksud Prabowo ternyata bukan singkatan dari orde lama dan orde baru. Melainkan orang Langowan dan orang Banyuwangi. “Karena ibu saya orang Langowan, Sulawesi Utara. Bapak saya dari Banyumas, Jawa Tengah. Jadi saya orla, orba sekaligus,” kelakar Prabowo.

Setelah itu, Prabowo bicara soal arah pembangunan yang dilakukan Presiden Jokowi sudah benar. Apalagi dengan program hilirisasi. Menurut Prabowo, jika masyarakat memberikannya kepercayaan untuk memimpin Indonesia, ia akan meneruskan pembangunan era Jokowi.

“Program hilirisasi yang saat ini dijalankan Presiden Jokowi, terbukti mampu membuat pendapatan Indonesia menjadi lebih besar. Sebab, negara tidak lagi menjual barang mentah,” kata Prabowo. (RMID)

14 Juli 2023
Gerakan Pemuda dan Perempuan Ganjar Gelar Pelatihan

SULAWESI SELATAN, BANPOS – Sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Gerakan Pemuda dan Perempuan Gowa menggelar pelatihan keterampilan membuat kerupuk bawang di Kelurahan Kalaserena, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, Kamis (13/7).

Koordinator Wilayah Gerakan Pemuda dan Perempuan Gowa Daeng Bella mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan keterampilan dalam pembuatan kerupuk bawang.

Peserta pelatihan diajarkan tentang pemilihan bahan baku, pengolahan, penggorengan, hingga penyajian dan kemasan. Proses pembuatan kerupuk bawang dimulai dari bahan utama seperti tepung, bawang putih, dan air yang dicampur dengan merata.

“Kegiatan ini adalah bagaimana masyarat dapat memanfaatkan bahan yang sederhana, kemudian menjadi sebuah olahan yang orang doyan makannya, dapat membawa nilai ekonomis,” kata Daeng Bella seusai kegiatan.

Menurut dia, pada acara-acara besar seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan perayaan lainnya yang kerupuk bawang menjadi menu istimewa untuk menjamu tamu.

Daeng Bella berharap melalui pelatihan ini, masyarakat dapat memanfaatkan bahan-bahan sederhana menjadi olahan yang disukai oleh banyak orang, serta tidak hanya membuat kerupuk bawang untuk konsumsi pribadi, tetapi juga dapat menjualnya sehingga dapat menambah pendapatan mereka.

“Harapannya setelah kegiatan ini Ibu-ibu bisa lebih tahu bagaimana cara manfaatkan bahan-bahan sederhana menjadi sebuah cemilan yang kemudian disukai masyarakat dan membawa nilai ekonomis untuk di jual,” ucapnya.

Gerakan Pemuda dan Perempuan Gowa juga siap membantu dalam pemasaran produk kerupuk bawang yang dihasilkan oleh peserta pelatihan. Hal ini diharapkan dapat membantu para peserta untuk meningkatkan pendapatan melalui penjualan produk kerupuk bawang yang berkualitas.

Daeng Bella menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus memberikan dukungan dan pelatihan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dia berharap melalui pengembangan UMKM dan keterampilan masyarakat, Gowa dapat mengalami pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Masyarakat Gowa menyambut baik dan antusias terhadap kegiatan ini. Salah satu peserta, Syamsiah menyebut kegitsn ini sangat bermanfaat.

Dia berencana untuk membuat kerupuk bawang dan menjualnya dipadukan dengan nasi yang biasanya dia jual.

“Saya sangat berterima kasih atas kegiatan ini. Pelatihan membuat kerupuk bawang sangat bermanfaat,” ucapnya. (RMID)

14 Juli 2023
Kiai Muda Ganjar Gelar Pelatihan Barbershop

JAWA TIMUR, BANPOS – Sukarelawan Kiai Muda Jawa Timur pendukung Ganjar Pranowo menginisiasi kegiatan pelatihan barbershop atau pangkas rambut guna menumbuhkan insan-insan kreatif dan mandiri sehingga memiliki kemampuan berwirausaha.

Koordinator Wilayah Kiai Muda Jatim, Gus Ali Baidlowi mengatakan agenda itu melibatkan para jemaah Majelis Taklim Joko Tingkir di Desa Latukan, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Kamis (13/7) malam.

Belakangan, barbershop memang digandrungi karena dianggap menawarkan keuntungan yang cukup besar. Bahkan di kota-kota besar, usaha bidang jasa itu bisa ditemukan hampir di setiap sudut jalan.

“Kiai Muda Jatim buat diklat barbershop. Bagaimana cara membuat bisnis barbershop dan juga bagaimana mereka bisa memangkas rambut paling nggak bisa berguna untuk tetangga-tetangga nya mungkin atau keluarganya,” ucap dia kepada wartawan.

Menariknya, diklat barbershop ini dimentori oleh Sugeng Santoso (28) selaku wirausahawan muda yang berpengalaman di bidang pangkas rambut dan memiliki outlet barbershop sendiri.

Kiai Muda Jatim memberikan sejumlah bantuan berupa seperangkat alat cukur rambut kepada Majelis Taklim Joko Tingkir.

“Kalau memang di kota udah trend, kalau di kampung-kampung mungkin juga perlu pengembangan karena biasanya mereka di kampung itu potong rambut itu gratis, kami edukasi mereka bagaimana sebuah barbershop itu bisa menjadi usaha umkm dan juga bisa menghasilkan,” kata dia.

Usai diklat, Kiai Muda Jatim turut mengajak jemaah majelis taklim untuk menengadahkan tangan dalam balutan doa bersama.

Mereka meminta agar Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) dimudahkan langkahnya supaya bisa menahkodai Indonesia dalam periode 2024-2029.

Gus Ali berharap, rakyat Indonesia dapat merawat kedamaian dan ketentraman melalui persatuan khususnya jelang pemilu serentak pada 2024.

“Yang kedua, kami harapkan dengan sosialisasi pak Ganjar ini mereka ikut memiliki kiai muda jatim dukung ganjar dan juga memiliki pak Ganjar milik kita semua bukan hanya milik partai tapi milik kami semua,” jelas dia.

Salah satu peserta, Ahmad (25) mengaku sangat antusias mengikuti diklat barbershop ini.

Selain mendapatkan ilmu dan pengalaman mencukur secara langsung, dia optimistis bakal terus mencoba sehingga akhirnya bisa membuka usaha sendiri.

“Kalau sudah bisa kalau sudah mahir ya mungkin saja (buat usaha barbershop), ya itukan sebagai bisnis baru tentunya untuk anak muda cocok lah. Sangat ingin sekali, kita juga ingin nanti kalau ada sesuatu bisa disupport lagi dari kiai muda sendiri,” jelas dia.(RMID)

14 Juli 2023
Ganjaran Buruh Berjuang Gelar Kopdar

JAWA BARAT, BANPOS – Sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Ganjaran Buruh Berjuang (GBB) terus mendekatkan diri kepada masyakat.

Salah satunya melalui kegiatan kopi darat (kopdar) untuk menyerap aspirasi dari buruh dan nelayan yang ada di Desa Mertasinga, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Kamis (13/7).

Sekretaris Jenderal (Sekjen GBB) Kelik Ismunanto mengatakan, kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperluas dan mensolidkan pemenangan Ganjar di wilayah Cirebon.

“Hari ini menjadi agenda kita untuk semakin memperluas dan menyolidkan pemenangan di wilayah Cirebon. Yaitu, melalui acara kopdar sekaligus menyerap aspirasi dari para nelayan yang ada di sini,” tutur Kelik, di lokasi, Kamis (13/7).

Sementara, Ketua DPD GBB Cirebon Whisnu Sentosa mengaku antusias masyarakat dalam kegiatan ini sangat tinggi. Bahkan, para peserta yang hadir menyampaikan dukungannya untuk Ganjar menjadi Presiden 2024.

“Alhamdulillah antusiasme masyarakat sangat bagus dan tinggi. Masyarakat yang hadir juga menyampaikan dukungan luar biasa kepada Mas Ganjar, dengan harapan jika menjadi presiden dapat melanjutkan program Presiden Joko Widodo (Jokowi),” kata Whisnu.

Dari hasil diskusi bersama para nelayan dan masyarakat, Whisnu menjelaskan bahwa Ganjar dinilai sebagai sosok yang berkharisma dan dianggap layak meneruskan estafet kepemimpinan bangsa.

“Bahkan masyarakat mengaku secara kepribadian dan profile yang bisa melanjutkan Pak Jokowi adalah Mas Ganjar. Ke depannya kami akan mengawal terus khususnya untuk survei yang sampai hari ini memperoleh hasil paling tinggi,” jelasnya.

Di tempat yang sama, salah satu nelayan Yudi mengaku senang dengan adanya kegiatan ini yang dianggap dapat menyalurkan aspirasi para nelayan.

Yudi berharap Ganjar bisa memberikan fasilitas nelayan terkait banyak hal. Seperti masalah legalitas kapal nelayan tradisional hingga masalah infrastruktur.

“Saya yakin dengan yang saya harapkan, jika Pak Ganjar menjadi presiden dapat tetap berpihak kepada para nelayan. Sama halnya dengan Pak Jokowi dan yang sudah dilakukan di Jateng saat menjadi Gubernur,” ujar Yudi.(RMID)

14 Juli 2023
Carut Marut PPDB Disorot Anggota DPR

JAKARTA, BANPOS – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi di berbagai daerah carut marut. Berbagai masalah mencuat selama proses PPDB dilakukan. Mendengar kisruh ini, wakil rakyat di Senayan langsung mencolek Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim.

Sejak diterapkan tahun 2017, sistem PPDB ini kerap bermasalah. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mencatat, ada 4 persoalan yang kerap terjadi di lapangan. Pertama, migrasi atau perubahan Kartu Keluarga (KK) calon siswa agar bisa masuk sekolah yang dituju. Kedua, daya tampung sekolah yang tak sebanding dengan jumlah pendaftar.

Ketiga, ada banyak sekolah yang malah kekurangan siswa. Terakhir, jual beli kursi. Baik melalui pungli maupun titipan dari pejabat atau tokoh di wilayah setempat.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mendesak Nadiem untuk memberikan penjelasan terkait domisili dalam sistem zonasi PPDB. Menurutnya, pendiri GoJek itu juga harus mengoordinasikan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kinerja Satgas PPDB.

Sebab, kata Huda, penipuan PPDB dengan berbagai modus akan terus terulang setiap akan memasuki tahun ajaran baru. Tidak meratanya kualitas layanan pendidikan dan pembatasan kuota peserta didik baru menjadi biang kerok terjadinya modus tersebut.

“Banyak juga wali murid yang ingin mendapatkan slot untuk dapat belajar di sekolah negeri karena ada pembatasan biaya,” ungkap Huda di Jalarta, kemarin.

Kondisi tersebut seharusnya menjadi teguran bagi Nadiem untuk mengaktifkan Satgas PPDB di level daerah. Caranya, dengan meminta kepala daerah untuk memimpin langsung Satgas PPDB.

Menurut Huda, saat Mendikbud dijabat Muhadjir Effendy bersama Kemendagri menginisiasi pembentukan Satgas PPDB. “Harusnya Satgas PPDB inilah yang harus dimintakan secara dini mengantisipasi berbagai modus kecurangan dalam PPDB, karena hampir bisa dipastikan akan selalu terjadi,” ujarnya.

Huda menilai, sistem zonasi pada dasarnya digunakan sebagai upaya pemerataan kualitas pendidikan bagi peserta didik. Namun, pelaksanaannya harus sesuai dengan kondisi daerah. Ia pun usul ada revisi sistem PPDB ini agar disesuaikan dengan kondisi daerah.

“Misalnya di Jakarta, tidak mengendap sistem zonasi karena membludaknya pendaftar di sekolah negeri. Akhirnya dikedepankan seleksi dengan menunda pekerjaan. Untuk yang tidak tertampung di sekolah negeri, Pemprov DKI Jakarta menggandeng sekolah swasta untuk menggelar PPDB bersama,” tutur Huda.

Ketua DPP PSI, Furqan AMC juga meminta sistem zonasi PPDB dievaluasi total karena dianggap rawan pemalsuan dokumen. Carut marutnya sistem zonasi justru mendiskriminasikan calon siswa yang seharusnya dijamin hak pendidikannya oleh konstitusi.

Furqan menduga, sistem PPDB akan menyulitkan anak-anak desa atau pinggiran kota mengakses sekolah negeri yang lebih bermutu di tengah kota. Selain itu, sistem PPDB ini membuat praktik pemalsuan dokumen, pungli, dan percaloan semakin marak.

Ia mencontohkan temuan kasus 31 KK palsu calon siswa baru di SMA Negeri 8 Pekanbaru, Riau, beberapa hari lalu. “Itu hanyalah puncak gunung es yang terungkap. Besar dugaannya praktik pemalsuan KK tersebut terjadi jamak di semua kota dan kabupaten di seluruh Indonesia,” tuding Furqan.

Apa tanggapan Kemendikbudristek? Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Dikdasmen Iwan Syahril mengatakan, pihaknya telah melibatkan inspektorat di daerah untuk menindak pelanggaran terkait KK.

Kata dia, dalam menetapkan zonasi, Pemerintah Daerah memperhitungkan sebaran sekolah, sebaran domisili calon peserta didik, dan daya tampung yang tersedia. Iwan mencontohkan penerapan yang baik di Kabupaten Donggala, Pasuruan, Provinsi Riau, hingga Tangerang.

“Selanjutnya ini ada permasalahan yang terkait jalur afirmasi ini yang sering kita dengar adalah pemalsuan surat keterangan tidak mampu. Misalnya di Bekasi ada orang kaya daftarkan anak dengan jalur afirmasi gitu ya, karena dia mengaku tidak mampu,” ungkap Iwan.

Ia menyarankan adanya validasi dan verifikasi dokumen yang melibatkan Dinas Sosial. Pihaknya ingin adanya sosialisasi kepada orang tua, panitia PPDB, dan masyarakat atas sanksi hukum yang bisa didapat lantaran pemalsuan.

Iwan juga menyampaikan permasalahan PPDB di jalur prestasi. Menurutnya, ada peserta didik yang tak lolos padahal sudah mengharumkan nama kotanya. Misalnya Kota Tangerang, ada atlet karate dapat juara dua, tapi tidak lolos jalur prestasi di Banten.

“Solusi yang bisa kita rekomendasikan adalah Pemda dapat memberikan indikator dan formula jalur prestasi termasuk bukan hanya nilai rapor, termasuk akademik dan non-akademik. Panitia PPDB dapat menggunakan sistem informasi manajemen talenta dari Kemendikbud Ristek,” usulnya. (ENK/RMID)

14 Juli 2023
Penegak Hukum Diminta Cegah Pidana Pemilu

JAKARTA, BANPOS – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menekankan aparat penegak hukum terus berkoordinasi tanpa menunggu tindak pidana Pemilihan Umum (Pemilu). Menurutnya, mencegah lebih baik daripada menunggu di tikungan.

“Koordinasi antar Sentra Gakkumdu sudah harus dibangun tanpa harus menunggu terjadinya tindak pidana. Pencegahan tindak pidana harus juga dikedepankan layaknya semangat untuk melakukan penegakan hukum tindak pidana itu sendiri. Mencegah lebih baik daripada menunggu di tikungan,” ujar Menko Polhukam Mahfud MD saat memberikan sambutan pada Forum Sentra Gakkumdu dengan tema Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum di Wilayah Sulawesi di Makassar, Kamis (13/6).

Menko Polhukam mengatakan, penegakan hukum Pemilu merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan Pemilu. Sejak Pemilu tahun 1999 hingga 2019, masih ditemukan persoalan fundamental maupun persoalan teknis terkait sistem penegakan hukum Pemilu.

Pada Pemilu 2019 misalnya, Bawaslu mencatat terdapat 361 putusan tindak pidana terkait pemilu. Pelanggaran tersebut saat pelaksanaan kampanye sebanyak 159 tindak pidana, saat pemungutan dan perhitungan suara sebanyak 110 tindak pidana, saat rekapitulasi 48 tindak pidana, saat pencalonan 17 tindak pidana, dan saat masa tenang 27 tindak pidana.

Sementara itu, tingginya ancaman potensi terjadinya tindak pidana dalam setiap pelaksanaan Pemilu harus menjadi perhatian bagi Sentra Gakkumdu.

Terdapat 77 tindak pidana Pemilu yang diatur dalam 66 pasal, yaitu pasal 488 hingga pasal 554 dalam UU Pemilu. Tindak pidana tersebut tersebar dalam setiap tingkatan atau tahapan pelaksanaan Pemilu.

“Oleh karena itu, kepada seluruh anggota sentra Gakkumdu agar segera memitigasi tindak pidana Pemilu. 361 kasus tadi bisa dijadikan pedoman,” kata Menko Polhukam.

Untuk itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) kembali meminta agar seluruh anggota Sentra Gakkumdu dan stakeholder untuk menggencarkan literasi politik dan partisipasi masyarakat untuk menjaga Pemilu berintegritas. Karena hal ini akan mempermudah tugas sentra Gakkumdu ke depan.

“Penegakan hukum pemilu perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat,” kata Menko Polhukam.

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, Sugeng Purnomo mengatakan, Provinsi Sulawesi Selatan dipilih menjadi lokasi penyelenggaraan Sentra Gakkumdu yang kedua, karena berdasarkan data sebaran Putusan Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Bawaslu.

Sulawesi Selatan merupakan provinsi dengan jumlah putusan tindak pidana pemilu terbanyak se-Indonesia. Sebaran putusannya yaitu di tingkat PN terdapat 41 putusan dan pada tingkat Pengadilan Tinggi terdapat 15 putusan.

“Berkaca banyaknya putusan tindak pidana pemilu pada Provinsi Sulawesi Selatan tersebut diharapkan para anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Selatan dapat mengambil kebijakan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran dan tindak pidana pemilu di setiap tahapannya,” kata Sugeng.

Sementara itu, Jampidum Agung Fadil Zumhana mengimbau Jaksa yang ada di Sentra Gakkumdu harus fokus pada tugas ini. Menurutnya, Jaksa Agung memandang, Pemilu akan menghasilkan pemimpin yang baik dari mulai anggota dewan DPR, DPRD, DPD RI, Gubernur, Presiden dan Wakil Presiden.

“Mencari sosok yang baik banget sih susah memilihnya, tapi pilihlah yang terbaik dari yang kurang, makanya kita perlu keseriusan dalam bekerja. Tugas kita melakukan penindakan, dan harus dilakukan secara cepat, transparan, tegas,” kata Fadil.

Hadir dalam Forum Koordinasi Sentra Gakkumdu Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Mayjen TNI Djaka Budhi Utama, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam Mayjen TNI Heri Wiranto, Deputi Bidang Koordinasi Kamtibmas Kemenko Polhukam Irjen Pol. Rudolf Albert Rodja, Pangdam XIV Hasanudain Mayjen TNI Totok Imam Santoso, dan Kapolda Makassar Irjen Setyo Boedi Moempoeni Harso. (ENK/RMID)

14 Juli 2023
Wapres Dan Istri Keliling Papua, Dikawal Panglima TNI

PAPUA,BANPOS – Dari Mimika, Papua Tengah, Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin didampingi Ibu Wury Maruf Amin beserta rombongan terbatas melanjutkan kunjungan kerja ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Kamis (13/7).

Menggunakan Pesawat CN 295 Wapres dan rombongan lepas landas dari Bandara Internasional Mozes Kilangin Mimika menuju Bandar Udara Douw Aturure Nabire pada pukul 7.00 wib dilepas oleh Pj. Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Mimika.

Setelah menempuh perjalanan selama 50 menit, Wapres tiba di Bandar Udara Douw Aturure Nabire. Disana Wapres disambut oleh Bupati Nabire Mesak Magai dan jajaran anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua Tengah diiringi persembahan Tarian Selamat Datang.

Selanjutnya, Wapres mendengarkan pemaparan singkat tentang progres pembangunan Bandar Udara Nabire Baru oleh Kepala Bandara Nabire, Agus Heriyanto.

Bandara Nabire Baru di Provinsi Papua Tengah ini merupakan relokasi dari Bandara Nabire sebelumnya yang sudah tidak dikembangkan lagi.

Pembangunan Bandara Nabire Baru merupakan implementasi dari Proyek Strategis Nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional.

Di Nabire, Wapres akan melakukan sejumlah agenda, yaitu Peletakan Batu Pertama sebagai Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Kantor Pemerintahan Provinsi Papua Tengah dan berdialog dengan para petani di Papua Tengah yang tergabung dalam organisasi Hidup Petani Nyata (HIPETA).

Setelah kegiatan di Kabupaten Nabire selesai, pada hari yang sama dengan menggunakan Pesawat CN 295 Wapres didampingi Ibu Wury Maruf Amin beserta rombongan terbatas akan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Fakfak, Papua Barat.

Turut mendampingi Wapres, yaitu Panglima TNI Laksamana, Yudo Margono, Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong, Pj. Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri.

Kemudian, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Wanggai, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, Tim Ahli Wapres Farhat Brachma dan Johan Tedja Surya, Kabinda Papua Mayjen TNI Gustav Agus Irianto, serta Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Moh. Mahdum ikut hadir. (RMID)

13 Juli 2023