BANTEN POS

Kategori: NASIONAL

  • Kajol Indonesia Tambah Posko Pemenangan Ganjar

    Kajol Indonesia Tambah Posko Pemenangan Ganjar

    JAKARTA, BANPOS – Komunitas Ojek Online (Kajol) Indonesia dukung Ganjar Pranowo Presiden 2024 kembali melakukan bedah pangkalan atau basecamp pengemudi ojol di wilayah Jakarta Barat, Rabu (12/7).

    Juru Bicara Kajol Indonesia, Risnandar mengatakan setelah dibedah, basecamp ojol itu pun dijadikan Posko Pemenangan Ganjar Pranowo untuk menjadi Presiden 2024 mendatang.

    “Hari ini, Kajol Indonesia dukung Ganjar ada di Jakarta Barat. Untuk kegiatan kami kali ini yaitu bedah basecamp dan juga (pembentukan) posko pemenangan untuk Pak Ganjar Pranowo,” katanya.

    Kelompok sukarelawan Ganjar tersebut mengajak para driver ojol berdiskusi untuk menyerap aspirasi mereka sekaligus menyosialisasikan sosok Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden 2024.

    Menurut Risnandar, respons para driver ojol di wilayah Jakarta Barat sangat antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan kali ini dari mulai bedah basecamp yang dikerjakan secara gotong royong maupun pada sesi diskusinya.

    “Kami juga menggelar diskusi santai dengan teman-teman driver ojol. Dengan temanya itu, mencari pemimpin di 2024 nanti,” ujar Risnandar merujuk sosok Ganjar Pranowo sebagai kriteria pemimpin pilihan mereka.

    Sejak pertama dideklarasikan, kelompok sukarelawan yang tergabung dalam Kajol Indonesia langsung melakukan pergerakan menggalang dukungan untuk Ganjar Pranowo menjadi Presiden 2024.

    Risnandar meyakinkan dukungan itu terus bertambah setelah mereka aktif menyosialisasikan Ganjar Pranowo lewat kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

    Selain itu, masyarakat juga melihat kepedulian Ganjar terhadap para driver ojol di wilayah Jawa Tengah dari program bantuan sosial yang disalurkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dipimpinnya.

    “Untuk dukungan dari teman-teman driver ojol sendiri itu total yang sudah tergabung di Kajol Indonesia dukung Ganjar sampai hari ini mencapai 150 ribu orang. Itu tersebar di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten,” tuturnya.

    Salah satu program unggulan Kajol Indonesia selama ini adalah bedah basecamp seperti yang dilakukan pada kesempatan kali ini. Hal itu pun diakui sesuai aspirasi para driver ojol yang menjadi anggota komunitasnya.

    “Bedah basecamp ini adalah program unggulan dari kami. Di Jakarta sendiri sudah ada delapan titik basecamp yang sudah kita bedah dan menjadi posko pemenangan dari Bapak Ganjar Pranowo,” kata Risnandar.

    Dia mengatakan, fokus kegiatan bedah basecamp itu tak hanya memperbaiki dan mempercantik bangunan yang biasa dijadikan tempat berkumpul dan beristirahat para driver ojol, tapi juga memupuk kebersamaan dan gotong royong.

    Dengan adanya fasilitas bersama yang lebih nyaman, mereka pun berharap akan semakin termotivasi untuk mencari rezeki dari profesinya sebagai driver ojol.

    “Dari sini, mereka berharap dengan nanti mendukung Pak Ganjar dan Pak Ganjar terpilih, mereka dapat perekonomian dan kehidupan yang lebih layak,” ujar Risnandar.

    Sementara itu, salah seorang driver ojol bernama Syaifuddin mengapresiasi inisiatif Kajol Indonesia untuk membedah basecamp mereka yang kondisinya mulai rusak dan berantakan.

    Selama ini, basecamp tersebut diakui sudah menjadi rumah kedua bagi para driver ojol yang beroperasi di wilayah setempat. Namun, Syaifuddin mengeluhkan kondisinya kurang terawat.

    “Kegiatan ini sangat membantu juga untuk program bedah basecamp-nya juga bagus dan adapun BC yang lama jadi berubah drastis dengan (bantuan) Kajol Ganjar,” katanya.

    Lebih lanjut, Syaifuddin pun berharap kegiatan bedah basecamp yang diadakan Kajol Indonesia dukung Ganjar terus berkesinambungan di lokasi lainnya di wilayah Jakarta Barat.

    “Untuk (basecamp) itu buat rehat bisa, kalau (cuaca) panas jadi tidak terlalu kepanasan. Hujan juga tidak kehujanan. Jadi, dengan berubahnya seperti ini, dampak baiknya cukup bagus,” ujarnya.

    Selain itu, dia dan para driver ojol juga merasa senang mengikuti diskusi yang diselenggarakan lantaran menambah pengetahuan dan referensi mereka mengenai Calon Presiden 2024 yang sesuai harapan masyarakat.

    Melalui para sukarelawan Ganjar itu, para driver ojol menyampaikan berbagai harapan kepada sang Gubernur Jawa Tengah agar memperhatikan rakyat kecil apabila terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia selanjutnya.(RMID)

  • Ganjar Adakan Pelatihan Pembuatan Brownies Lumer

    Ganjar Adakan Pelatihan Pembuatan Brownies Lumer

    JAWA TIMUR, BANPOS – Sukarelawan pendukung Ganjar Pranowo yang berjejaring dalam Komunitas Warteg (Kowarteg) Indonesia kembali menggelar kegiatan bermanfaat di berbagai daerah.

    Kali ini Kowarteg Indonesia mengadakan pelatihan pembuatan kue brownies lumer untuk masyarakat yang mayoritasnya ibu-ibu di Desa Mojosarirejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur (Jatim), Rabu (12/7).

    “Kegiatan kami pelatihan membuat kue. Berkumpul di sini membuat kue brownies lumer, bisa untuk memulai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM),” kata Koordinator Wilayah Kowarteg Jatim, Kiki Kurniawan di lokasi.

    Dalam kegiatan tersebut, para pelaku UMKM di Gresik berkesempatan melihat demo memasak dari praktisi secara langsung. Mereka juga banyak bertanya seputar produksi brownies hingga peluang usahanya.

    “Saat ini antusiasme peserta sangat di luar ekspektasi kami. Di sini banyak masyarakat yang tertarik sebenarnya untuk mengikuti pelatihan. Apalagi membuat kue,” katanya.

    Menurut Kiki, brownies lumer bisa menjadi salah satu komoditas potensial untuk dijual. Terlebih bahan pembuatan kue ini mudah didapat di pasaran dengan harga yang terjangkau.

    Dengan adanya pelatihan ini, Kiki berharap masyarakat semakin kreatif membuka peluang-peluang usaha di sekitar tempat tinggalnya masing-masing. Khususnya di bidang kuliner dan masakan.

    “Kebetulan brownies lumer mudah dijangkau bahannya, mudah dikerjakan. Kalau ibu-ibu browniesnya biasanya buat acara pengajian, terus arisan. Sehingga bisa dikembangkan untuk UMKM ya, kesejahteraan ekonomi mereka juga bisa meningkat,” kata Kiki.

    Kiki mengatakan pihaknya berkomitmen untuk terus menggelar pelatihan bermanfaat buat masyarakat di kampung-kampung wilayah Jatim. Salah satu yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat adalah pelatihan kerajinan tangan.

    “Harapannya dengan adanya pelatihan ini, masyarakat bisa meningkatkan kesejahteraannya setelah menerapkan ilmu-ilmunya. Kami hadir di sini memberikan skill itu supaya bermanfaat nantinya,” katanya.

    Salah satu peserta pelatihan bernama Siti Mucharom (39) berterima kasih kepada Kowarteg Indonesia. Siti menyebut banyak ilmu yang didapat dari pelatihan ini untuk bisa diterapkan di kemudian hari.

    “Mudah-mudahan Kowarteg Indonesia makin maju, lancar semua kegiatan-kegiatannya. Semoga ada pelatihan-pelatihan lagi, bukan cuma brownies tapi juga kue-kue nusantara,” pungkasnya.(RMID)

  • Pemerintah Pusat, Daerah, Pemangku Kepentingan Berperan Strategis Wujudkan PPDB Yang Berkeadilan

    Pemerintah Pusat, Daerah, Pemangku Kepentingan Berperan Strategis Wujudkan PPDB Yang Berkeadilan

    JAKARTA, BANPOS – Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang objektif, transparan, dan akuntabel terus diupayakan secara bersama oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah (Pemda), dan seluruh pemangku kepentingan.

    Pentingnya pelaksanaan PPDB yang semakin berkualitas diyakini menjadi salah satu indikator dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh peserta didik.

    Berangkat dari semangat itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bersama Komisi X DPR melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang PPDB Tahun Ajaran 2023/2024 di Ruang Sidang Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara, Jakarta.

    Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah (Dirjen PDM), Iwan Syahril memaparkan tujuan Kebijakan PPDB adalah memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh peserta didik, untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas dari pemerintah yang dekat dengan domisilinya, mengurangi diskriminasi.

    Dan ketidakadilan terhadap akses dan layanan pendidikan untuk peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.

    Selanjutnya, menemukan lebih dini anak putus sekolah agar kembali bersekolah agar terwujud wajib belajar 12 tahun, mengoptimalkan keterlibatan dan partisipasi orang tua dan masyarakat dalam proses pembelajaran.

    Serta membantu pemda dalam melakukan perencanaan dan intervensi pemerataan akses dan kualitas satuan pendidikan.
    “Prinsip pelaksanaan PPDB dilakukan tanpa diskriminasi, kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu,” kata Iwan, dalam RDP tersebut, seperti keterangan yang diterima RM.id, Kamis (13/7/2023).

    Acuan dalam pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2023/2024 adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, dan Peraturan Pemda yang mengacu pada Permendikbudristek tersebut.

    Ada empat jalur pendaftaran PPDB tahun ajaran 2023/2024 jenjang SD, SMP, dan SMA, yaitu zonasi (untuk SD paling sedikit 70 persen, SMP paling sedikit 50 persen, SMA paling sedikit 50 persen), afirmasi (paling sedikit 15 persen), perpindahan orang tua/wali (paling banyak 5 persen) ,dan prestasi (jika persentase kuota masih tersisa).

    Menurutnya, empat jalur tersebut bertujuan memberikan kesempatan yang adil dan sebesar-besarnya bagi peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dengan tidak menjadikan keterbatasan ekonomi maupun kondisi disabilitas sebagai penghalang.

    Jadi jalur zonasi bukanlah satu-satunya jalur seleksi yang dibuka pada PPDB.
    Dalam paparannya, Dirjen Iwan menjelaskan, dalam pelaksanaan PPDB, Pemda diberi keleluasaan dalam menentukan formula terbaik sesuai kondisi wilayahnya.

    Pemda menetapkan kebijakan pada setiap jenjang melalui proses musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah (KKKS/MKKS).

    Musyawarah tersebut memperhatikan sebaran sekolah, data sebaran domisili calon peserta didik, kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.

    “Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah yang paling mengetahui bagaimana kondisi serta apa yang menjadi kebutuhan terkait penyelenggaraan pendidikan di daerah masing-masing. Kemendikbudristek mendukung Pemda dan Pemkot untuk melakukan koordinasi, audit dan evaluasi terhadap pelaksanaan teknis PPDB demi perbaikan pelaksanaan PPDB di daerahnya masing-masing,” jelasnya.

    Selanjutnya, menyikapi adanya sekolah yang berada di wilayah perbatasan, maka pemda wajib melibatkan pihak-pihak terkait di wilayah perbatasan tersebut, dengan menuangkannya dalam bentuk kesepakatan secara tertulis antar pemda, baik di wilayah provinsi/kabupaten/kota.

    Pendaftaran PPDB wajib diumumkan paling lama pada minggu pertama bulan Mei.
    Selain itu, pemda wajib melaporkan kepada Menteri melalui unit pelaksana teknis (UPT) Kemendikbudristek terkait penetapan zonasi paling lama 1 bulan sejak tanggal ditetapkan, dan pelaksanaan PPDB paling lambat 3 bulan setelah pelaksanaan.

    Sebelum menutup, Dirjen PDM mengapresiasi masukan Komisi X DPR untuk merefleksi dan memperkaya formula kebijakan PPDB di masa mendatang.

    Salah satu poin pentingnya adalah berkoordinasi dengan Pemda dan UPT.
    “Antar pemda dan komunitas harus diberi ruang untuk saling berbagi praktik baik. Semoga upaya bersama semua pihak bisa membantu mendorong lahirnya solusi dan menguatkan langkah dalam memajukan sistem pendidikan kita,” pungkas Iwan Syahril. (RMID)

  • Senayan Colek Menteri Nadiem

    Senayan Colek Menteri Nadiem

    JAKARTA, BANPOS – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi di berbagai daerah carut marut. Berbagai masalah mencuat selama proses PPDB dilakukan. Mendengar kisruh ini, wakil rakyat di Senayan langsung mencolek Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.

    Sejak diterapkan tahun 2017, sistem PPDB ini kerap bermasalah. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mencatat, ada 4 persoalan yang kerap terjadi di lapangan. Pertama, migrasi atau perubahan Kartu Keluarga (KK) calon siswa agar bisa masuk sekolah yang dituju. Kedua, daya tampung sekolah yang tak sebanding dengan jumlah pendaftar.

    Ketiga, ada banyak sekolah yang malah kekurangan siswa. Terakhir, jual beli kursi. Baik melalui pungli maupun titipan dari pejabat atau tokoh di wilayah setempat.

    Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mendesak Nadiem untuk memberikan penjelasan terkait domisili dalam sistem zonasi PPDB. Menurutnya, pendiri GoJek itu juga harus mengoordinasikan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kinerja Satgas PPDB.

    Sebab, kata Huda, penipuan PPDB dengan berbagai modus akan terus terulang setiap akan memasuki tahun ajaran baru. Tidak meratanya kualitas layanan pendidikan dan pembatasan kuota peserta didik baru menjadi biang kerok terjadinya modus tersebut.

    “Banyak juga wali murid yang ingin mendapatkan slot untuk dapat belajar di sekolah negeri karena ada pembatasan biaya,” ungkap Huda di Jalarta, kemarin.

    Kondisi tersebut seharusnya menjadi teguran bagi Nadiem untuk mengaktifkan Satgas PPDB di level daerah. Caranya, dengan meminta kepala daerah untuk memimpin langsung Satgas PPDB.

    Menurut Huda, saat Mendikbud dijabat Muhadjir Effendy bersama Kemendagri menginisiasi pembentukan Satgas PPDB. “Harusnya Satgas PPDB inilah yang harus dimintakan secara dini mengantisipasi berbagai modus kecurangan dalam PPDB, karena hampir bisa dipastikan akan selalu terjadi,” ujarnya.

    Huda menilai, sistem zonasi pada dasarnya digunakan sebagai upaya pemerataan kualitas pendidikan bagi peserta didik. Namun, pelaksanaannya harus sesuai dengan kondisi daerah. Ia pun usul ada revisi sistem PPDB ini agar disesuaikan dengan kondisi daerah.

    “Misalnya di Jakarta, tidak mengendap sistem zonasi karena membludaknya pendaftar di sekolah negeri. Akhirnya dikedepankan seleksi dengan menunda pekerjaan. Untuk yang tidak tertampung di sekolah negeri, Pemprov DKI Jakarta mengandeng sekolah swasta untuk menggelar PPDB bersama,” tutur Huda.

    Ketua DPP PSI, Furqan AMC juga meminta sistem zonasi PPDB dievaluasi total karena dianggap rawan pemalsuan dokumen. Carut marutnya sistem zonasi justru mendiskriminasikan calon siswa yang seharusnya dijamin hak pendidikannya oleh konstitusi.

    Furqan menduga, sistem PPDB akan menyulitkan anak-anak desa atau pinggiran kota mengakses sekolah negeri yang lebih bermutu di tengah kota. Selain itu, sistem PPDB ini membuat praktik pemalsuan dokumen, pungli, dan percaloan semakin marak.

    Ia mencontohkan temuan kasus 31 KK palsu calon siswa baru di SMA Negeri 8 Pekanbaru, Riau, beberapa hari lalu. “Itu hanyalah puncak gunung es yang terungkap. Besar dugaannya praktik pemalsuan KK tersebut terjadi jamak di semua kota dan kabupaten di seluruh Indonesia,” tuding Furqan.

    Apa tanggapan Kemendikbudristek? Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Dikdasmen Iwan Syahril mengatakan, pihaknya telah melibatkan inspektorat di daerah untuk menindak pelanggaran terkait KK. Kata dia, dalam

    menetapkan zonasi, Pemerintah Daerah memperhitungkan sebaran sekolah, sebaran domisili calon peserta didik, dan daya tampung yang tersedia. Iwan mencontohkan penerapan yang baik di Kabupaten Donggala, Pasuruan, Provinsi Riau, hingga Tangerang.

    “Selanjutnya ini ada permasalahan yang terkait jalur afirmasi ini yang sering kita dengar adalah pemalsuan surat keterangan tidak mampu. Misalnya di Bekasi ada orang kaya daftarkan anak dengan jalur afirmasi gitu ya, karena dia mengaku tidak mampu,” ungkap Iwan.

    Ia menyarankan adanya validasi dan verifikasi dokumen yang melibatkan Dinas Sosial. Pihaknya ingin adanya sosialisasi kepada orang tua, panitia PPDB, dan masyarakat atas sanksi hukum yang bisa didapat lantaran pemalsuan.

    Iwan juga menyampaikan permasalahan PPDB di jalur prestasi. Menurutnya, ada peserta didik yang tak lolos padahal sudah mengharumkan nama kotanya. Misalnya Kota Tangerang, ada atlet karate dapat juara dua, tapi tidak lolos jalur prestasi di Banten.

    “Solusi yang bisa kita rekomendasikan adalah Pemda dapat memberikan indikator dan formula jalur prestasi termasuk bukan hanya nilai rapor, termasuk akademik dan non-akademik. Panitia PPDB dapat menggunakan sistem informasi manajemen talenta dari Kemendikbud Ristek,” usulnya.

    Di dunia maya, berbagai keluhan disampaikan warganet terkait carut marut sistem PPDB. “Gue nggak ngerti kenapa sampai ada sistem zonasi buat sekolah? Sama ratakan dulu seluruh sekolah, pendidik, baru dah bisa pakai sistem zonasi. Sekolah di kampung sama di kota ya jelas beda. Mau mencerdaskan saja harus dibatasi. Aneh,” sesal @itdatsht.

    “Ruwet. Yang rumahnya pada jauh ke sekolah negeri akhirnya pada milih swasta,” aku @withfadhilan. “Emang tujuannya zonasi kan buat ‘bagi kue’ ke swasta,” sahut @metalomania. “Dihapuskan saja sistem zonasi ini. Lebih baik kembali ke sistem lama, pakai NEM (Nilai Ebtanas Murni),” usul @MohaAbant. “Bukan Indonesia kalo gak ada kata curang dan melakukan segala cara sekalipun gak benar…,” ledek @dududsyalala. (RMID)

  • Prabowo Happy Setiap Habis Ketemu Jokowi

    Prabowo Happy Setiap Habis Ketemu Jokowi

    JAKARTA, BANPOS – Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto menjadi salah satu menteri yang paling sering bertemu Presiden Jokowi. Ketua Umum Gerindra itu pun mukanya selalu happy setiap habis ketemu Jokowi.

    Fakta itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani ketika ditanya mengenai isi pertemuan Prabowo dan Jokowi di Istana Negara, Senin (10/7).

    Mula-mula, Muzani mengatakan, Prabowo selalu semringah ketika ditanya isi pertemuannya dengan Jokowi. “Setiap kali saya tanya, bicara politik nggak, Pak? Pengen tahu saja lu. Nadanya semringah gitu,” kata Muzani di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

    Muzani kemudian, membocorkan isi pembahasan Prabowo dan Jokowi setiap bertemu. Menurut Muzani, sebagai Menhan, Prabowo tentu melaporkan kinerja kementerian yang dipimpinnya. Namun, dia tak menampik, keduanya juga membicarakan politik lantaran Prabowo merupakan bakal Capres.

    “Pak Prabowo beberapa kali saya tanya, kemudian ya beliau ngomong santai saja, bicara politik, gitu-gitu. Dari nada ngomongnya sih Pak Prabowo semringah,” ungkap Wakil Ketua MPR itu.

    Menurut Muzani, wajar apabila Jokowi rajin memanggil Prabowo. Sebab, Jokowi sangat peduli terhadap keamanan regional, kemampuan, serta kekuatan pertahanan Indonesia.

    Akhir-akhir ini, kata dia, keduanya juga kerap mendiskusikan permasalahan di Papua. “Itulah yang menyebabkan intensitas Pak Prabowo agak sering bertemu dengan Jokowi,” tukas Muzani.

    Hal senada dikatakan Wakil Ketua Umum Gerindra, Habiburokhman. Menurut dia, Prabowo dan Jokowi sangat bestie alias teman dekat.

    Dia meyakini, pertemuan Prabowo dan Jokowi untuk saling mendukung dan update informasi. “Jadi kalau bestie itu ada kejadian-kejadian apa saling update, saling menginformasi, dan saling support. Itu yang kita tangkap dari hubungan baik beliau berdua ini,” ujar Habiburokhman.

    Anggota Komisi III DPR itu menjelaskan, jika sepasang sahabat bertemu, maka mereka biasanya berbicara serius saat makan siang. Soal materi obrolan, dia meyakini bahas kebangsaan.

    “Soal bagaimana bangsa saat ini dan ke depan, baik sebagai Menteri pertahanan atau sebagai sahabat,” tuturnya.
    Lalu apa kata pengamat soal kedekatan Prabowo dengan Jokowi? Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar
    Indonesia, Ujang Komarudin melihat, adanya informasi positif yang dibagikan Jokowi kepada Prabowo. Makanya Prabowo selalu semringah setiap habis bertemu Kepala Negara.

    “Bukan cuma urusan negara karena Prabowo Menteri pertahanan, mungkin juga kabar baik persoalan Pilpres karena Prabowo kan Capres,” tukas Ujang Komarudin kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

    Selain itu, Ujang melihat, Jokowi sedang nyaman dengan Prabowo. Karena itu, tidak heran jika Jokowi sering bertemu Jokowi. (RMID)

  • Masa Perbaikan Berkas Bacaleg Diperpanjang

    Masa Perbaikan Berkas Bacaleg Diperpanjang

    JAKARTA, BANPOS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memperpanjang masa perbaikan dokumen persyaratan pendaftaran bakal calon anggota legislatif (caleg) hingga 16 Juli 2023.

    Keputusan perpanjangan masa perbaikan dokumen persyaratan bakal caleg itu dimuat dalam Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor 700/PL.01.4-SD/05/2023 yang ditujukan kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota serta Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor 701/PL.01.4-SD/05/2023 yang ditujukan kepada pimpinan partai politik peserta Pemilu 2024 tertanggal 10 Juli 2023 yang langsung ditandatangani Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari.

    “Dalam hal masih terdapat dokumen persyaratan bakal calon yang sekiranya berpotensi akan dinyatakan tidak memenuhi syarat, partai politik peserta pemilu diberikan kesempatan untuk mengganti atau melengkapi dokumen persyaratan administrasi bakal calon yang telah diajukan pada 26 Juni–9 Juli 2023,” kata Hasyim, sebagaimana dikutip dari Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor 700/PL.01.4-SD/05/2023 di Jakarta, Rabu.

    Dalam surat tersebut, Hasyim menjadikan Pasal 62 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pasal tersebut menyatakan apabila hasil verifikasi administrasi terhadap dokumen perbaikan bakal caleg dan dokumen persyaratan bakal caleg pengganti ternyata tidak benar atau masih terdapat kegandaan pencalonan, maka KPU akan langsung menyatakan calon tersebut tidak memenuhi syarat (TMS).

    Untuk mengatasi potensi bakal caleg dinyatakan TMS, KPU lantas memperpanjang masa perbaikan dokumen bakal caleg.

    Meskipun demikian, Hasyim mengingatkan seluruh partai politik peserta Pemilu 2024 bahwa dalam masa tambahan itu, mereka tidak dapat melakukan pergantian bakal caleg. Dia mengingatkan jajaran KPU untuk memastikan partai politik tidak mengganti caleg DPR dan DPRD dalam masa perbaikan tambahan tersebut.

    Sebelumnya pada 23 Juni 202, KPU RI menyatakan berkas persyaratan 89,7 persen dari total bakal calon anggota DPR RI atau sebanyak 10.323 orang belum memenuhi syarat. Dengan demikian, hanya 1.063 orang atau 10,29 persen bakal calon DPR yang dinyatakan memenuhi syarat.

    Partai politik lantas menyerahkan dokumen perbaikan ataupun mengganti bakal caleg yang didaftarkan pada masa perbaikan 26 Juni–9 Juli 2023. Ketika masa perbaikan itu berakhir, Hasyim menyampaikan semua partai telah mengajukan dokumen perbaikan. (ENK/ANT)

  • Jokowi Jempolin Erick Dan PSSI Seleksi Timnas U-17

    Jokowi Jempolin Erick Dan PSSI Seleksi Timnas U-17

    JAWA BARAT, BANPOS – Presiden Jokowi mengapresiasi proses seleksi yang dilakukan Erick Thohir bersama PSSI, dalam memilih 22 pemain terbaik untuk mewakili Indonesia di FIFA World Cup U-17.

    Hal itu diungkapkan Presiden, saat mengunjungi Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (12/7).

    Dalam kunjungan itu, Presiden Jokowi juga melihat hasil renovasi stadion, yang akan menjadi salah satu kandidat venue Piala Dunia U-17.

    “Proses seleksi pemain Timnas U-17 yang akan dilakukan di 10 kota ini, saya apresiasi sekali. Hari ini di Jawa Barat, ada 187 pemain. Nanti, ada juga di kota-kota lain. Sehingga, memberikan kesempatan bagi anak muda untuk berpartisipasi,” papar Jokowi, Rabu (12/7).

    “Saya apresiasi PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir, yang telah berubah menjadi lebih baik,” tandasnya.

    Dalam kunjungan tersebut, Presiden didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua Umum Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Ario Bimo Nandito Ariotedjo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti.

    Erick menegaskan, kapasitas Indonesia sebagai tuan rumah FIFA World Cup U-17, juga harus ditunjukkan dengan mempersiapkan tim nasional yang tangguh.

    Karena itu, supaya bisa mencapai target yang diberikan Presiden, kualitas timnas harus bisa bersaing dengan 23 tim negara lainnya.

    “Presiden minta lolos ke final. Itu target tertinggi. Karena itu, khusus mencari 22 pemain terbaik, kami menjalankan program Talenta Garuda sebagai seleksi pemain tim nasional Indonesia U-17,” jelas Erick.

    Program tersebut melibatkan 10 klub Liga 1 dari berbagai kota yang bertindak sebagai host seleksi, Direktur Teknik PSSI, serta Asprov untuk mencari bakat-bakat terbaik yang tersebar di penjuru Indonesia.

    Seleksi Talenta Garuda juga mengikutsertakan para mantan pemain nasional, yang kini menjadi pelatih dan pemandu bakat.

    Nama-nama seperti pelatih Timnas U-17 Bima Sakti, serta Rully Nerre, Budi Sudarsono, Firman Utina, Firmansyah, dan Indriyanto akan terjun memantau seleksi para calon pemain muda yang diseleksi di 12 klub Liga 1.

    “Talenta Garuda adalah program kolaborasi antara klub Liga 1, PSSI, dan Asprov. Klub Liga 1 memanggil calon pemain sesuai kebutuhan pelatih dan mempersiapkan hal-hal teknis seleksi. Lalu PSSI menjadi koordinatornya dan pemandu bakat, serta Asprov bersama direktur tekniknya memanggil pemain SSB, klub atau sekolah di daerahnya, sekaligus mendampingi. Kita sinergi untuk mencari 22 pemain terbaik,” beber Erick, yang juga mantan Presiden Inter Milan ini.

    Talenta Garuda menjadi benchmark baru dalam mencari skuad terbaik Indonesia.

    Karena itu, semua spesifikasi terbaik menjadi persyaratan utama. Mulai dari mental yang kuat, postur tubuh dengan tinggi 170-185 cm, kemampuan otot, skill, kemampuan kognitif, disiplin, koordinasi prima hingga VO2max dengan nilai rata-rata 60-65.

    “Kami memang menerapkan passing grade yang tinggi. Sebab bagaimanapun juga, ini Piala Dunia FIFA pertama di Indonesia. Sehingg, persiapan dan skuad Timmas U-17 kita harus maksimal,” papar Erick.

    “Para pemain kita harus punya passing akurat, dribbling bola yang kuat, dan shooting jitu. Garuda Muda tak boleh kalah bersaing. Kita harus bernyali dan yakin bisa bersaing,” tegasnya.(RMID)

  • Ganjar Pranowo Revitalisasi Pasar Cuplik Sukoharjo

    Ganjar Pranowo Revitalisasi Pasar Cuplik Sukoharjo

    JAWA TENGAH, BANPOS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melanjutkan program revitalisasi pasar. Kali ini, giliran Pasar Cuplik yang berada di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo yang direvitalisasi.

    Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, meninjau langsung revitalisasi Pasar Cuplik pada Selasa (11/7).

    Ganjar mengatakan, pembangunan revitalisasi Pasar Cuplik bersumber dari bantuan keuangan Pemprov Jawa Tengah dan Pemkab Sukoharjo yang dibagi menjadi dua tahap.

    “Ada sumber dana yang digunakan dari kabupaten, ketika kabupaten kurang maka kita bantu dua tahap dari pemprov, sehingga bantuan dari pemprov betul-betul membantu untuk merapikan pasar ini,” ujar Ganjar di Pasar Cuplik.

    Adapun revitalisasi pasar tahap pertama menelan anggaran sebesar Rp2,4 miliar. Kemudian untuk tahap kedua, Ganjar mengalokasikan Rp2,6 miliar.

    Ganjar menargetkan, pembangunan revitalisasi Pasar Cuplik rampung pada akhir tahun 2023 agar pedagang dan masyarakat dapat segera berkegiatan di pasar dengan normal.

    “Mudah-mudahan Juli sudah bisa dikerjakan. Hitungan mereka lima bulan selesai sehingga akhir tahun semuanya beres dan pedagang bisa masuk,” kata Ganjar.

    Tak hanya itu, Ganjar mengharapkan revitalisasi Pasar Cuplik dapat meningkatkan kenyamanan, serta keamanan pedagang dan pengunjung pasar saat bertransaksi.

    Lebih jauh, Ganjar juga meyakini pengunjung pasar akan lebih banyak seiring perbaikan fasilitas pasar. Dengan demikian, kesejahteraan pedagang akan ikut meningkat.

    “Sehingga pedagang jualannya jauh lebih baik, pasarnya lebih layak dan jualannya lebih laku. Kalau representatif bagus kan bisa baik,” ucap Ganjar.

    “Maka saya minta tolong pedagang dan pengelola punya komitmen sama. Komitmen kebersihan, komitmen keamanan bersama sehinga bangunan yang bagus terpelihara dengan baik,” sambung Ganjar.

    Sebagai informasi, sepanjang tahun 2013 hingga 2022, Ganjar Pranowo telah merevitalisasi sebanyak 79 pasar. Dari jumlah itu, terdapat pasar yang mendapatkan bantuan sebanyak dua kali. Dengan demikian, total bantuan Ganjar ada sebanyak 81 pasar dengan anggaran Rp360 miliar.(RMID)

  • Cara Ganjar Pranowo Serap Aspirasi Secara Langsung

    Cara Ganjar Pranowo Serap Aspirasi Secara Langsung

    JAWA TENGAH, BANPOS – Untuk menyerap aspirasi langsung dari warga, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ngopi bareng masyarakat di Kantor Kepala Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo pada Selasa (11/7) malam.

    Masyarakat yang hadir terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari ASN Pemkab Sukoharjo, jajaran forkopimda Kabupaten Sukoharjo, pelajar dan mahasiswa hingga masyarakat umum. Mereka tampak antusias untuk berdialog dengan orang nomor satu di Jawa Tengah itu.

    “Setiap kita ngopi bareng dengan warga pasti banyak keluar persoalannya. Kita titipkan soal penanganan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting,” ujar Ganjar di lokasi.

    Pada kesempatan itu, Ganjar fokus menekankan ke masyarakat ihwal pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting di Kabupaten Sukoharjo.

    Meski capaian pengentasan kemiskinan dan stunting di Kabupaten Sukoharjo cukup baik, Ganjar terus mengupayakan penurunannya agar kesejahteraan warga bisa meningkat.

    Adapun jumlah penduduk miskin di Sukoharjo pada tahun 2020 sebesar 7,68 persen atau sebanyak 68,89 ribu penduduk. Lalu tahun 2021, penduduk miskin naik akibat terpaan pandemi Covid-19 sebesar 8,23 persen atau 73 ribu penduduk.

    Dengan upaya yang digencarkan Ganjar untuk terus menekan angka kemiskinan pasca pandemi, pada tahun 2022 penduduk miskin di Sukoharjo pun menurun menjadi 68,62 ribu penduduk atau sekitar 7,61 persen.

    “Angka stunting di Kabupaten Sukoharjo ini bagus sekali dan cukup berprestasi. Kemiskinan ekstremnya juga mengalami penurunan cukup bagus, jadi saya optimis kalau di sini,” kata Ganjar.

    Tak hanya itu, capaian tersebut menjadikan Kabupaten Sukoharjo menjadi kabupaten dengan angka kemiskinan terendah di Solo Raya dan urutan nomor delapan terendah se-Jawa Tengah.

    Bahkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sukoharjo terbaik untuk kategori kabupaten se-Jawa Tengah dengan angka 77,

    Lebih lanjut, pada saat berdialog dengan warga untuk menyerap aspirasi secara langsung, Ganjar juga mendapatkan aduan-aduan terkait banyak hal. Antara lain tentang persebaran sekolah negeri yang masih sedikit, serta permasalahan sistem zonasi.

    “Muncul tadi umpama persebaran sekolah, masih kurang sehingga banyak akses-akses dari warga yang dengan sistem zonasi tidak bisa tertampung. Ini PR kita untuk membuat rombel baru atau membuat sekolah baru atau mengonversi beberapa sekolah,” jelas Ganjar.

    Ganjar juga mendapati aduan dari warga mengenai hal lain, seperti pengelolaan sungai yang sering tersumbat sampah dan mengakibatkan banjir, soal air bersih, jembatan rusak dan jalan rusak.

    Bahkan, Ganjar juga dikeluhkan salah satu kepala desa (kades) yang mengaku tidak memiliki kantor desa lantaran tidak memiliki biaya untuk membangun.

    Ganjar pun langsung menanggapi keluhan kades tersebut dengan menyebutkan bakal menggelontorkan bantuan untuk pembangunan kantor kepala desa.

    Dengan catatan, kepala desa harus memiliki inovasi program dalam pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting di wilayahnya.

    “Satu dua juga keluar soal sampah, air, jembatan rusak atau soal kantor kepala desa yang tidak bisa diperbaiki karena tidak ada anggaran. Maka tadi terjawab, provinsi menyediakan tapi harus ada izin khusus,” tutur Ganjar.(RMID)

  • Ganjaran Buruh Berjuang Bersih-Bersih Lingkungan

    Ganjaran Buruh Berjuang Bersih-Bersih Lingkungan

    JAWA TENGAH, BANPOS – Warga di lingkungan Dukuh Duren Sawit RT 05 RW 01, Kelurahan Kesuben, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah antusias mengikuti bersih-bersih yang digerakkan oleh Ganjaran Buruh Berjuang (GBB) pada Senin (10/7).

    Gejolak semangat itu sudah terlihat sebelum acara dimulai, mereka dengan sangat energiknya meneriakkan yel-yel “Ganjar Pranowo, Presiden” hingga suara tersebut menggelegar ke permukiman warga.

    Sekretaris Jenderal GBB Kelik Ismunanto mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk komitmen kepedulian sukarelawan bersama buruh setempat yang peduli terhadap lingkungan.

    “Kami bekerja sama dengan GARTEKS (Garment Kerajinan Tekstil Kulit dan Sentra Industri) karena di depan itu ada perusahaan PT Leea Footwear Indonesia dimana buruh Garteks ada di situ. Kemudian bekerja sama dengan warga RT 05 untuk melakukan bersih-bersih desa sebagai sebuah simbol bahwa untuk 2024 hati kita harus bersih,” ujar Kelik.

    “Sehingga kemudian kami bisa memilih Pak Ganjar dengan hati yang tenang, dengan niat yang tulus, untuk membawa perubahan bagi bangsa kita,” lanjut dia.

    Dia optimistis nantinya bisa mendapatkan tempat di hati warga sekitar untuk memperluas dukungan terhadap Ganjar Pranowo.

    Keyakinan itu bisa dilihat dari besarnya antusias warga sekitar dalam menyambut kegiatan positif yang digelar GBB tersebut.

    “Sangat antusias, warga ibu-ibu terutama bapak-bapak juga turut serta hadir. Harapan kami akan menyapu bersih suara di RT 05 untuk pilpres mendatang,” ucap Kelik.

    “Dan tadi ketika kami melakukan pembukaan, keyakinan warga juga terlihat bagaimana mereka yakin akan pilihan terhadap Pak Ganjar,” pungkasnya.

    Ketua RT 05 RW 01 Kesuben, Taufik Yosi mengapresiasi kehadiran para sukarelawan. Menurut dia, kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi warga terlebih dalam upaya menjaga kebersihan.

    “Saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan di RT 05 RW 01, sungguh sangat luar biasa. Semoga Bapak Ganjar Pranowo jadi Presiden,” ungkap Taufik.(RMID)