Kategori: NASIONAL

JAKARTA, BANPOS – Dua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah membuat ‘koalisi’ dalam menghadapi Pemilu 2024. Koalisi tersebut bukan mendukung salah satu calon, melainkan untuk memastikan Pemilu menghasilkan kepemimpinan moral, bukan pragmatis.

Hal itu setelah Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyambangi Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jalan Kramat Raya 164 Jakarta. Haedar datang untuk bersilaturahmi dengan pimpinan PBNU, yang salah satunya membahas Pemilu 2024.

Setibanya di kantor PBNU, Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), menerima langsung kedatangan rombongan PP Muhammadiyah. Setelah pertemuan, para pimpinan kedua ormas Islam terbesar di Indonesia ini membuat pernyataan bersama.

Kedua pimpinan ormas Islam ini sepakat untuk mengedepankan kepemimpinan moral menjelang Pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang. Menurut Gus Yahya, kepemimpinan moral sangat diperlukan dalam politik, agar para politisi tak hanya mengedepankan kepentingan-kepentingan pragmatis.

“Dalam politik ini perlu ada kepemimpinan moral supaya tidak disetir dengan kepentingan-kepentingan pragmatis,” ujar Gus Yahya dalam konferensi pers di lobi PBNU, Kamis (25/5).

Ke depan, PBNU dan Muhammadiyah akan melanjutkan diskusi-diskusi untuk menindaklanjuti pertemuan pada hari ini. Gus Yahya berharap bisa membangun strategi bersama agar bisa berpengaruh atas berbagai macam isu yang berkembang.

“PBNU dan Muhammadiyah akan terus melanjutkan diskusi-diskusi ini. Karena kalau soal komunikasi langsung sudah biasa, tapi kita ingin bersama-sama mencari strategi untuk menciptakan momentum, mudah-mudahan bisa berpengaruh,” kata Gus Yahya.

Selain isu politik, PBNU dan Muhammadiyah juga akan menjalin kerja sama dalam membangun strategi ekonomi yang lebih berkeadilan. Gus Yahya mengakui, pihaknya akan belajar dari Muhammadiyah tentang kerja-kerja administrasi organisasi dan pelayanan terhadap umat.

“Saya kira, ini akan menjadi ladang khidmah yang sangat subur bagi NU dan Muhammadiyah. Kami berterima kasih sekali. Mudah-mudahan ini menjadi kunjungan yang berkah,” harap Gus Yahya.

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengatakan bahwa kepemimpinan moral diharapkan untuk menjadikan Pemilu 2024 lebih bermartabat. Kepemimpinan moral itu, jelasnya, melahirkan arah dan visi kebangsaan yang jelas, sehingga kontestasi politik tak hanya berupa ajang mencapai kekuasaan semata.

“Tapi ada visi kebangsaan apa yang mau dibawa, diwujudkan yang berangkat dari fondasi yang diletakkan para pendiri bangsa,” tutur Haedar.

Ia menjelaskan, kepemimpinan moral yang disepakati itu diharapkan mampu menyetir kontestasi politik menjadi lebih baik. Siapa pun pemimpin negeri ini yang terpilih, maka dia akan menjadi satu kepemimpinan yang sadar atas perilaku baik dan buruk.

“Kami sebagai kekuatan keagamaan kemasyarakatan yang non-politik praktis punya panggilan moral, hadir tanpa merasa paling benar sendiri,” tegas Haedar. (DZH/RMID)

JAKARTA, BANPOS – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan penetapan Johnny Gerard Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi murni merupakan proses hukum dan tidak terkait politik menjelang Pemilu 2024.

“Penyidikan ini sudah dimulai Juni 2022 karena Maret sudah minta perpanjangan, sudah diperpanjang kok sampai April, enggak bener, ditinjau Mei kok enggak bener. Juni, lalu dimulai penyelidikan dan sekarang ini proses hukum terus berjalan. Jadi, tak ada kaitannya dengan pemilu, dengan calon pilpres atau apa pun,” kata Mahfud MD usai bertemu Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Johnny G. Plate ditetapkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Base Transceiver Station (BTS) saat dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) periode 2019-2023.

Mahhud MD menegaskan tak ada unsur politisasi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang diduga merugikan negara hingga Rp8 triliun itu. Johnny G. Plate sempat menjadi sekretaris jenderal DPP Partai NasDem dan kini jabatan itu telah digantikan oleh Plt Sekjen Hermawi Taslim.

“Ini sama sekali tidak ada kaitan dengan politisasi. Itu soal uang negara dan ada undang-undangnya, dan Kejaksaan Agung juga ingin dan sudah kami dorong agar ini diselesaikan sebagai masalah hukum semata-mata,” kata Mahfud.​​​​​​​

Presiden Jokowi pun telah menunjuk Mahfud MD menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Menkominfo sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 41/P Tahun 2023 mengenai Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Dalam pertemuan dengan Jokowi, Mahfud melaporkan terkait proyek BTS di Kemkominfo yang sudah direncanakan dan berlangsung sejak 2006. Sejak tahun tersebut hingga 2019, proyek tersebut berjalan lancar dan baik.

Namun, kata Mahfud, masalah muncul pada tahun anggaran 2020-2021 dengan pengadaan proyek BTS senilai Rp28 triliun.

“Pada bulan Desember, ketika laporan harus disampaikan dan penggunaan dana itu harus dipertanggungjawabkan, ternyata sampai Desember tahun 2021 barangnya enggak ada, BTS-nya itu, tower-tower-nya itu tidak ada,” jelas Mahfud.

Kemudian, dengan alasan pandemi COVID-19, lanjutnya, pengguna anggaran meminta perpanjangan waktu, padahal anggaran BTS sudah cair pada 2020-2021.

“Seharusnya, itu tidak boleh secara hukum, tapi diberi perpanjangan 21 Maret untuk itu,” tambahnya.

Setelah diberikan perpanjangan waktu, lanjut Mahfud, pengguna anggaran melaporkan terdapat 1.100 tower atau menara yang terealisasi dari target 4.200 menara.

Lalu, dilakukan pemeriksaan oleh satelit dan hasilnya terdapat 958 menara. Namun, dari 958 menara itu tidak diketahui apakah bisa digunakan atau tidak.

“Dari 958 tower itu tidak diketahui apakah itu benar bisa digunakan atau tidak karena sudah diambil delapan sampel dan itu semuanya itu tidak ada yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi; tetapi diasumsikan dulu bahwa itu benar dan itu nilainya hanya sekitar Rp2,1 triliun. Sehingga, masih ada penyalahgunaan dana atau ketidakjelasan dana yang tidak dipertanggungjawabkan,” ujar Mahfud MD.

Kejagung telah menetapkan enam orang tersangka dalam perkara tersebut, yakni Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama BAKTI Kemenkominfo, Galubang Menak (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Yohan Suryanto (YS) selaku tenaga ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020, Mukti Ali (MA) tersangka dari pihak PT Huwaei Technology Investment, Irwan Hermawan (IH) selaku Komisaris PT Solitchmedia Synergy, serta Johnny G. Plate. (ANT/AZM) 

YOGYAKARTA, BANPOS – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyoroti banyaknya laporan terkait fenomena “industri hukum” yang muncul di daerah.

“Ada laporan begini nih, di lingkungan daerah, di daerah itu banyak sekali sekarang apa yang disebut industri hukum, aturan itu dibuat atau diberlakukan untuk mengambil keuntungan,” kata Mahfud saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pembangunan Daerah DIY Triwulan I Tahun Anggaran 2023 di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (16/5).

Menurut Mahfud, fenomena itu telah dibahas dalam rapat lintas kementerian yang ia pimpin diikuti unsur Kemendagri, Kejaksaan Agung, Polri, Kemenpan RB, serta BPKP beberapa waktu terakhir.

Laporan yang diterima Mahfud terkait ‘industri hukum’ antara lain muncul dari Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji.

Melalui surat yang disampaikan kepada Mahfud, Sutarmidji mengaku resah sebab di tengah proyek pembangunan yang sedang berlangsung di Kalbar, tiba-tiba muncul oknum jaksa yang melakukan pemeriksaan dengan tuduhan adanya dugaan korupsi.

“Proyek sedang berjalan, sudah diperiksa oleh jaksa. Jaksa manggil, katanya korupsi ini, sehingga orang menjadi takut melakukan proyek, nah jaksanya cuma meras-meras aja itu,” ujar Mahfud.

Setelah memeriksa dengan tuduhan melanggar hukum, lanjut Mahfud, kejaksaan setempat tidak kunjung memberikan keputusan hukum terkait ada atau tidaknya tersangka dalam proyek itu.

“Dibilang melanggar hukum, kamu korupsi ini, diperiksa terus, enggak pernah ada keputusan apakah tersangka atau tidak, ya hanya diperas saja, polisi juga melakukan hal yang sama,” kata Mahfud.

Padahal, Mahfud menegaskan sudah ada aturan dan kesepakatan bersama bahwa terhadap proyek pemerintahan yang sedang berjalan, kejaksaan maupun kepolisian tidak boleh melakukan pemeriksaan sebelum masa anggaran berakhir.

Selain itu, apabila ditemukan permasalahan, kata dia, aparat penegak hukum harus terlebih dahulu melaporkan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), baik Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau inspektorat daerah.

“Jangan langsung dari jaksa dan polisi langsung ke pimpro (pemimpin proyek), atau langsung ke yang nyetor barang, itu sangat menganggu,” kata Mahfud.

Menurut Mahfud, kasus yang ia sebut sebagai “industri hukum” tidak hanya muncul di Kalbar, akan tetapi banyak ditemukan di provinsi lain termasuk di Sulawesi Selatan.

“Di bebagai daerah begitu, nah itu juga jadi masalah. Itu moralitas yang dilanggar oleh aparat penegak hukum. Tentu tidak semua aparat penegak hukum, tapi gejala itu terjadi,” kata Menkopolhukam.

Menurut Mahfud, fenomena industri hukum juga pernah membuat pegawai ketakutan hingga enggan mendaftar sebagai pejabat dinas tertentu di wilayah Yogyakarta.

“Kalau tidak salah dulu di Yogyakarta, dulu betapa di sini perlu beberapa pejabat dinas misal yang diperlukan 10 tapi yang mendaftar cuma enam. Kenapa? Karena takut, orang disuruh jujur tapi APIP-nya enggak bener, suruh laporan yang bener, tapi disuruh menyuap agar tidak diperiksa, agar tidak dijadikan tersangka korupsi,” kata dia.

Tanpa ada landasan moral dan etika, menurut Mahfud, produk hukum berpotensi dijadikan lahan industri dengan instrumen pasal yang telah disiapkan untuk keuntungan pihak tertentu.

“Dalam industri itu bahan mentah dijadikan matang, sehingga hukum ini, tangkap saja dengan pasal ini. Kalau ini menyuap berlakukan pasal ini. Ada pasal-nya semua, kalau mau diperas uang sekian pasal-nya ini, kalau ingin bebas pasal-nya ini,” kata Mahfud mengilustrasikan fenomena “industri hukum”. (ANT/AZM)

JAKARTA, BANPOS – Upaya Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengembangkan konsep transmigrasi modern transpolitan mendapatkan apresiasi Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Imin).

Kemendes PDTT pun diminta menggaet banyak investasi untuk mempercepat perwujudan kesejahteraan para transmigran.

“Hari ini tadi kita menyaksikan penandatanganan pihak swasta dengan pemerintah untuk terlibat. Kedepan Pemerintah tidak mungkin sendiri hanya mengandalkan APBN. Tentu kita harus inovatif dan kreatif,” ujar pria yang akrab disapa Gus Muhaimin ini, saat menjadi keynote speech dalam Pembukaan Rakornas Transmigrasi 2023 yang digelar di Grha Sabha Pramana UGM, D.I. Yogyakarta, Selasa (16/5).

Menurut Gus Muhaimin, salah satu faktor keberhasilan transmigrasi adalah keterlibatan dunia bisnis dan swasta. Pengembangan kawasan transmigrasi selama ini telah banyak membuka peluang bagi dunia bisnis untuk berinvestasi di wilayah-wilayah tersebut.

“Saya menyaksikan berbagai kemajuan transmigrasi salah satunya adalah keterlibatan dunia bisnis dan usaha,” tambahnya.

Di akhir paparannya Wakil Ketua DPR RI ini meminta dengan adanya transmigrasi modern dapat menyongsong pembangunan transmigrasi lebih cepat dengan merancang dan merumuskan model transpolitan yang lebih baik untuk masa depan Indonesia.

Sementara itu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan, pelaksanaan Rakornas sangat penting untuk menghasilkan output dan rekomendasi untuk pengembangan program transmigrasi dalam 5 tahun hingga 20 tahun mendatang.

“Rakornas ini amat sangat penting karena bersentuhan langsung dengan penyusunan RPJMN dan RPJP. Dan ini akan sangat memberi warna bagi program transmigrasi di lima tahun sampai 20 tahun yang akan datang,” tegas Gus Halim panggilan akrabnya.

“Itulah mengapa saya berharap para peserta rakornas untuk betul-betul serius dalam merumuskan kebijakan supaya masa depan transmigrasi semakin cerah,” imbuhnya.

Senada dengan Gus Halim, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Danton Ginting Munthe menyampaikan Rakornas Transmigrasi fokus menghasilkan output berupa ringkasan kebijakan (policy brief) yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah periode mendatang terhadap program transmigrasi.

Ringkasan kebijakan yang dihasilkan merupakan buah pikir dari berbagai pihak, antara lain pemerintah lintas sektor dan akademisi dari UGM.

Sebagai informasi, transpolitan adalah sebuah konsep transmigrasi modern yang dikembangkan oleh Kemendes PDTT bersama Pakar Akademisi UGM dengan basis kolaborasi pentahelix profesional dan penerapan teknologi.

Dalam Transpolitan model transmigrasi akan berbasis ekonomi digital dan bertumpu pada peningkatan SDM. Warga transmigran nantinya akan dibekali dengan berbagai teknologi terkini agar bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Dalam Pembukaan Rakornas tersebut digelar penandatangan MoU dengan Kementerian ATR/BPN terkait percepatan pelaksanaan reforma agraria serta penandatanganan MoU dengan PT Great Giant Food (GGF) tentang dukungan investasi melalui Program Creating Share Values (CSV) di Kawasan Transmigrasi.dan PKB (Perjanjian Kerja Bersama).

Adapun PKB akan dilakukan dengan STPN Yogyakarta untuk percepatan penyelesaian masalah HPL, dengan PT Sreeya Sewu Indonesia untuk pengembangan komoditas jagung di Kawasan Transmigrasi Mutiara Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara.

Juga, dengan PT Umas Jaya Agrotama (UJA) untuk pengembangan komoditas singkong di Kawasan Transmigrasi Mesuji Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.

PT UJA sendiri berencana investasi dengan perkiraan total investasi 183M untuk pabrik pengolahan singkong menjadi tapioka di Kawasan Transmigrasi Mesuji. Luasan lahan yang direncanakan nantinya seluas 4.800 ha dengan total produksi 120 ribu ton. (AZM/RMID) 

JAKARTA, BANPOS – Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro mengungkapkan sebanyak 25 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Myanmar bakal dipulangkan dari Bangkok, Thailand, ke Indonesia pekan depan.

“Kalau tidak salah tadi dari Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa tanggal 23 Mei mereka akan dikembalikan ke Tanah Air,” kata Djuhadhani dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa.

Djuhandhani menyebut, jumlah WNI yang menjadi korban TPPO ke Myanmar bukan 20 orang tetapi ada 25 orang. Lima orang lainnya berhasil kabur dari Myanmar dan sempat ditampung di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Thailand.

“Kami sampaikan dari 20 WNI sebelumnya, sudah ada lima yang kabur dari Myanmar, jadi ada 25 orang,” ucapnya.

Dalam perkara ini, Dittipidum Bareskrim Polri telah menangkap dua pelaku yang memberangkatkan 25 WNI yang disekap di Myanmar. Kedua tersangka, yakni Anita Setia Dewi dan Andri Satria Nugraha.

Dari 25 orang korban TPPO itu, 16 orang direkrut oleh tersangka Andri dan Anita. Sedangkan sembilan korban lainnya direkrut oleh pelaku lain yang masih dalam pengejaran atas nama inisial ER.

“Dari 25 yang kami nyatakan bahwa 16 direkrut oleh Anita, kemudian yang sembilan sudah kami data atas nama (pelaku) ER,” tutur Djuhandhani.

Sementara itu, dalam konferensi pers itu juga hadir Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Bangkok Dewi Lestari secara zoom dari Bangkok, Thailand.

Dewi menyampaikan perkembangan terkini penanganan 25 WNI korban TPPO di Myanmar yang saat ini masih berada di Thailand.

Ia mengatakan pihaknya saat ini mendampingi proses screning yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand kepada 25 WNI tersebut.

“Proses screning ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Thailand untuk mengidentifikasi korban TPPO,” ujar Dewi.

Dewi juga menegaskan, Pemerintah Indonesia sudah mendapatkan komitmen dari Pemerintah Thailand untuk mempercepat proses identifikasi 25 WNI tersebut.

“Mudah-mudahan segera diselesaikan prosesnya, untuk 25 WNI yang sudah kami identifikasi. Kita sampaikan apresiasi juga kepada Pemerintah Thailand dalam penanganan kasus 25 WNI dan bisa direpatriasi ke Indonesia,” kata Dewi. (ANT/AZM)