Kategori: NASIONAL

JAKARTA,BANPOS – UKM Sahabat Sandi Bandung Raya memberikan pelatihan membuat Mie Tarik guna menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja untuk ibu rumah tangga. Kegiatan tersebut berlangsung di Jl Haji Haris No 71 Baros, Cimahi, Jawa Barat.
Ketua UKM Sahabat Sandi Bandung Raya, Dewi Trianawati menjelaskan, pelatihan pembuatan mie tarik diselenggarakan untuk memberikan informasi sekaligus membuka ide usaha untuk masyarakat khususnya ibu rumah tangga.
“Kegiatan ini kita adakan untuk membuka peluang usaha baru, kita pilih pelatihan mie tarik karena potensi pasar mie sangat bagus. Pelatihan ini kita yakini akan membuka peluang usaha sangat besar karena mie begitu banyak peminatnya dan di sajikan dengan berbagai resep,” kata Dewi, Senin (30/1).
Dewi mengungkapkan pelatihan yang digelar sangat berdampak baik untuk para peserta, pasalnya pelatihan tersebut selaras dengan program Sandiaga yang ingin membuka peluang usaha untuk masyarakat seluas-luasnya.
“Pelatihan ini bagi peserta sangat bermanfaat, selama ini mereka menganggap membuat mie harus dengan alat sulit, maka kita berikan solusi membuat mie tarik tanpa alat. Pelatihan ini sangat selaras dengan program Pak Sandi untuk membuka peluang usaha seluas-luasnya,” ungkap Dewi.
Any Haryani, peserta pelatihan bercerita ia ingin mengikuti pelatihan tersebut karena ingin mengetahui teknik pembuatan mie. Selain itu pelatihan tersebut juga sebagai wadah motivasi masyarakat dan bisa memperluas relasi sesama UMKM pemula.
Saya Ingin tahu teknik pembuatan mie tarik yang tepat, saya juga dapat tambahan ilmu, bisa memotivasi untuk membuat peluang usaha baru, dan tentunya mengembangkan jaringan market,” kata Any.(RMID)

JAKARTA,BANPOS – Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak, Angin Prayitno Aji diduga membeli ratusan bidang tanah menggunakan duit hasil korupsi. Transaksinya mencapai Rp 51 miliar.
Sebanyak 103 bidang tanah itu tersebar di berbagai daerah. Dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah hingga DI Yogyakarta. Hal itu tertuang dalam surat dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilaku¬kan Angin.
“Seluruh transaksi pembelian aset dan kepemilikan atas tanah,bangunan dan kendaraan di atas, tidak pernah dilaporkan ke dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN),” Jaksa KPK membacakan dak-waan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, kemarin.
Untuk pembelian tanah itu, Angin menggunakan iden¬titas kenalannya bernama H Fatoni dankeluarganya. Mulai dari anak, menantu, adik ipar hinggaponakannya. Yakni Sulton, Joko Murtala, Luqman, dan Risky Saputra.
Angin juga disebut jaksa menggunakan nama kenalan lain¬nya, bernama Ragil Jumedi danadik tirinya bernama Agung Budi Wibowo untuk membeli tanah.
Jaksa mendakwa pembelian menggunakan identitas orang lain itu bertujuan menyembu¬nyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.
Sebab, menurut jaksa, Angin menyadari bahwa uang tersebut merupakan hasil dari tindak pi¬dana korupsi berkaitan dengan penerimaan suap dan gratifikasi dari para wajib pajak yang di¬periksanya.
“Sehingga untuk menyembu¬nyikan atau menyamarkan asal-usulnya, maka harta kekayaan tersebut ditempatkan, ditrans¬ferkan, ditukarkan atau diubah bentuk, dibelanjakan atau diba¬yarkan atas nama pihak-pihak lain,” kata jaksa.
Jaksa merinci, Angin mem¬beli 3 bidang tanah di Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan dengan harga Rp 1.656.000.000 menggunakan nama Fatoni.
Kemudian, pada tahun 2016 Angin kembali menggunakan nama Fatoni untuk membeli 2 bidang tanah beserta bangunan di Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Bandung se¬harga Rp4.050.000.000.
Angin juga membeli 4 bi¬dang tanah beserta bangunan di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Totalnya Rp 7.350.000.000.
Pada 2019 sampai 2021, Angin juga membeli 60 bidang tanah di Desa Kalong II, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor. Total uang yang digunakan sebesar Rp 6.884.460.000.
Aset itu kemudian disamar¬kan Angin menggunakan nama Fatoni dan keluarnya. Mulai dari anak, menantu, adik ipar dan keponakannya untuk membuat akta jual beli tanah tersebut.
Selanjutnya, Angin membeli 2 bidang tanah di Desa Babakan dan Desa Kertasari, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka seharga Rp 2.620.000.000. Aset ini dibeli Angin menggunakan nama Fatoni.
Selain itu Angin juga membeli 4 bidang tanah beserta bangunan di Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta menggunakan nama Fatoni. Nilainya mencapai Rp 5,7 miliar.
Angin kemudian membeli 11 bidang tanah di Bukit Rhema, Dusun Karangrejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang menggunakan nama Ragil Jumedi. Nilainya men¬capai Rp 8.426.600.000.
Lewat Ragil, Angin juga membeli 6 bidang tanah di Dusun Jowahan, Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Nilainya Rp 3.465.200.000.
Selain itu, Angin juga meng¬gunakan nama Agung Budi Wibowo untuk membeli 8 bidang tanah di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka seharga Rp 445.390.000.
Kemudian di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Angin membeli 4 bidang tanah. Total uang uang dipakai untuk membelinya se¬jumlah Rp7.350.000.000.
Angin juga menggunakan nama Agung Budi Wibowo untuk membeli tanah beserta bangunan di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman seharga Rp3 miliar.
Tidak hanya tanah, Angin juga membeli Apartemen Taman Melati Jatinangor, Kabupaten Sumedang seharga Rp 298.332.100. Perikatan perjanjian jual belinya, dilaku¬kan Fatoni.
Serta membeli mobil Volkswagen Polo 1.2 warna hitam mela¬lui Fatoni seharga Rp 237.500.000. Sehingga total aset yang dibeli Angin menggunakan uang hasil suap dan gratifikasinya mencapai Rp 51.483.483.100.
Jaksa mengatakan, uang terse¬but berasal dari suap dan grati¬fikasi yang diterima Angin mulai tahun 2014 sampai 2019. Uang diterima Angin bersama anak buahnya.
Yaitu Dadan selaku Kepala Sub Direktorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak dan tim pemeriksa pajak yang terdiri dari Wawan Ridwan, Alfred Simanjuntak, Yulmanizar dan Febrian.
Angin disebut menerima suap dan gratifikasi sebesar Rp 29.505.167.100. Rinciannya, uang gratifikasi berasal dari wa¬jib pajak PT Rigunas Agri Utama (PTRAU). Dari perusahaan itu, Angin dkk mendapat Rp 1,5 miliar. Khusus untuk Angin, dia mengantongi Rp 337,5 juta.
Kemudian dari CV Perjuangan Steel (CV PS) Angin dkk menda¬pat Rp5 miliar. Jatah untuk Angin adalah Rp 1,25 miliar. Lalu dari PT Indolampung Perkasa, Angin dkk mendapat uang Rp 3,6 miliar. Sementara jatah Angin kebagian Rp 400 juta.
Dari PT Esta Indonesia Rp 4 miliar, Angin mendapat jatah Rp 900 juta. Dari wajib pajak Ridwan Pribadi Rp 1,5 miliar. Angin kecipratan Rp 375 juta.
Serta dari PT Walet Kembar Lestari Rp 1,2 miliar. Angin kebagian Rp 300 juta. Terakhir, dari PT Link Net Rp 700 juta. Angin mendapat jatah Rp 175 juta.
Total dari tujuh wajib pajak di atas, Angin mengantongi uang haram Rp 3.737.500.000. Selain itu, Jaksa menyebut bahwa Angin juga menerima pemberianuang lainnya sejumlah Rp 25.767.667.100.
Uang itu di antaranya berasal dari PT Gunung Madu Plantations, PT Jhonlin Baratama dan PT Bank Pan Indonesia (Bank Panin) sejumlah Rp 14.628.315.000. Sehingga total uang yang diterima angin Rp 29.505.167.100. (RMID)

JAKARTA,BANPOS – Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, tertarik juga mengikuti jejak ayahnya dan kakaknya, Gibran Rakabuming Raka, masuk dunia politik. Kaesang sudah mengungkapkan keinginannya itu, ke Jokowi dan Gibran.
Niat Kaesang masuk politik itu diungkap oleh Gibran, kemarin. Kata Gibran, Kaesang mengungkapkan keinginannya masuk politik saat makan bersama keluarga besar Jokowi, di Solo, Senin (23/1). Menurut Gibran, saat itu, Kaesang tiba-tiba menyatakan tertarik ke dunia politik.
“Saya ya kaget, dia secara terbuka menyampaikan ke saya bahwa dia ada ketertarikan ke dunia politik,” tutur Gibran, di Balai Kota Solo, kemarin.
Wali Kota Solo itu belum mengetahui alasan Kaesang tiba-tiba ingin terjun ke dunia politik. Gibran juga belum mengorek lebih jauh soal itu ke Kaesang. Sebab, biasanya, founder Sang Pisang itu, tidak pernah menyinggung soal politik saat bersama keluarga.
Saat mendengar niat Kaesang ini, Jokowi juga kaget. Namun, Jokowi sepertinya tak mempermasalahkan hal itu. “(Jokowi) Kaget. Setelah kaget, ya lanjut makan lagi,” ungkap Gibran.
Gibran menduga, adiknya itu baru sebatas penjajakan, masih tanya-tanya. Menurut Gibran, ketertarikan itu mungkin mencuat karena sering diajak atau dilibatkan untuk melihat kondisi perkembangan pembangunan kota dalam berbagai kegiatan, terutama di Kota Solo.
“Kan kemarin memang kita ajak juga (tinjauan) di Solo Safari, Solo Techno Park, Ngarsopuro. Dan ternyata ya bisa gitu memunculkan keinginan. Pokoke (pokoknya) ada ketertarikan gitu bagi dia untuk ikut membantu membangun,” kata Gibran.
Gibran mengaku, tak pernah mendorong adiknya untuk terjun ke politik. Sambil bergurau, jika benar Kaesang menjadi politisi, nantinya Gibran yang akan merasa rugi.
“Aku ora (tidak) komen apa-apa. Aku ya ora ndorong-ndorong. Saya juga tidak mendukung, ndak. (Nanti) malah nambah-nambahi saingan,” seloroh Gibran.
Namun, ia menilai, Kaesang mampu jika ingin masuk dunia politik. Menurutnya, Kaesang termasuk anak muda yang cepat belajar. Kaesang juga memiliki pemahaman dan kemampuan tentang manajemen dengan baik. Ia mencontohkan hal itu dapat terlihat dari Kaesang yang saat ini memimpin manajemen Persis Solo.
Keinginan Kaesang ini disambut baik Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Menurut Hasto, politik bukan dunia rimba. Politik adalah sarana untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Politik juga banyak macamnya, tidak sebatas perebutan kekuasaan.
“Ada politik kebudayaan untuk membangun peradaban Indonesia. Ada politik pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada politik berdikari yang memajukan kesejahteraan umum, dan lainnya,” ujar Hasto, saat dikonfirmasi, tadi malam.
Di dunia maya, niat Kaesang masuk dunia politik ini langsung menjadi bahan diskusi panjang para warganet. Komentarnya macam-macam. Ada yang mendukung, ada juga yang mengkritik.
Salah satu yang mendukung adalah akun @iwankecil. Menurutnya, masuk politik adalah hal baik. “Karena cuma lewat politik orang mampu melakukan perubahan secara masif terhadap sekitar,” tulis @iwankecil.
Akun @AryPrasetyo_85 ikut mendukung. Bahkan dia mendorong Gibran untuk membimbing Kaesang. “Mas Wali @gibran_tweet, kalau adik mau terjun dunia politik, mbok yao didukung biar gak kesasar, jgn malah jadi saingan..,” tulisnya.
Sedangkan akun @domara_maman membuat analisis, Kaesang masuk politik untuk menggantikan Gibran di Solo. “Analisis saya tentang perpolitikan anak Presiden kalau seandainya Kaesang terjun di politik. Gibran ikut Pilgub DKI Jakarta atau Jawa Tengah, dan adiknya Kaesang Pilwalkot Solo,” tulisnya.
Sementara, yang mengkritik salah satunya @Riad_CPN. “Mantaplah. Atas nama demokrasi. Mumpung lagi menjabat. Gas terus,” tulisnya.(RMID)

JAKARTA,BANPOS -Terdakwa pembunuhan Brigadir J, Ferdy Sambo membacakan nota pembelaannya alias pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan usai dituntut penjara seumur hidup. Dalam pembacaan pledoinya, Sambo lebih banyak curhat alias curcol.
Pledoi dibacakan Sambo di hadapan majelis hakim yang dipimpin Wahyu Iman Santosa, kemarin. Selain Sambo, dua terdakwa lain, Ricky Rizal dan Kuat Ma’ruf juga mengajukan pledoi.
Sidang pledoi ketiganya dilaksanakan secara maraton di PN Jaksel. Sidang dimulai pukul 09.00 WIB dengan pembacaan pledoi Sambo. Setelah itu disusul pembacaan pledoi dari Ricky dan Kuat.
Sambo mengenakan kemeja putih lengan panjang dipadu celana bahan hitam. Dia ditemani tim penasihat hukumnya. Mereka datang lebih awal dari Sambo lantaran mempersiapkan sejumlah dokumen yang berisi bukti tambahan kliennya tidak bersalah di kasus ini.
Terdapat kurang lebih sembilan berkas pledoi yang ditumpuk di meja kuasa hukum Sambo. Saking tebalnya, tumpukan dokumen tersebut hingga menutupi kuasa hukumnya.
“Izin yang mulia sebelum pembacaan pledoi pribadi yang akan dibacakan oleh terdakwa, izin kami mengajukan bukti tambahan dulu,” pinta kuasa hukum Sambo kepada majelis hakim.
Majelis hakim lewat Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa mengizinkan hal tersebut. Iman meminta jaksa melihat bukti tambahan yang telah dipersiapkan kuasa hukum mantan Kadiv Propam Polri itu. “Mau mengajukan bukti tambahan, silakan. Saudara penuntut umum tolong segera maju untuk melihat bukti tambahan tersebut,” jawab Iman.
Setelah itu, Iman mempersilakan, Sambo membacakan nota pembelaan yang telah dipersiapkannya. Saat membacakan nota pembelaan, Sambo memanfaatkannya untuk curhat.
Sambo merasa telah mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat. Mulai dari diolok-olok hingga difitnah aneh-aneh. Makanya di nota pembelaan ini, Sambo memberi judul “Pembelaan yang Sia-sia”.
“Dalam menjalani pemeriksaan dan persidangan perkara ini, acap kali membawa saya dalam keputusasaan dan rasa frustasi,” ujar Sambo, saat membacakan pledoinya.
Menurut Sambo, vonis telah dijatuhkan kepada dirinya dan istri sebelum ketuk palu hakim persidangan. “Rasanya tidak ada ruang sedikit pun untuk menyampaikan pembelaan, bahkan sepotong kata pun tidak pantas untuk didengar. Apalagi dipertimbangkan dari seorang terdakwa seperti saya,” sambungnya.
Tekanan pun semakin kronis saat dirinya difitnah aneh-aneh. Dia merasa difitnah soal bandar judi, selingkuh, hingga LGBT, usai jadi tersangka kasus pembunuhan Yosua. “Seolah saya adalah penjahat terbesar sepanjang sejarah manusia,” ungkap dia.
Dia membantah, segala tudingan tersebut. Dia menduga, ada yang menggiring opini seolah-olah dirinya menyeramkan. “Sehingga hukuman paling berat harus dijatuhkan tanpa perlu mendengar dan mempertimbangkan penjelasan dari seorang terdakwa seperti saya,” ujarnya.
Sambo mengaku, khawatir terhadap anaknya atas berita tidak benar di luar sana. Opini di masyarakat terhadapnya sangatlah keji. Meski begitu, mantan jenderal bintang dua itu optimistis majelis hakim akan memutuskan putusan yang adil. Putusan hakim, katanya, yang menentukan nasib keluarganya saat ini.
Di kesempatan sama, tim penasihat Sambo menyebut jaksa gagal menunjukkan motif kliennya memerintahkan Bharada Richard Eliezer menembak Yosua. Pihak Sambo juga menilai jaksa keliru dalam menilai fakta sidang.
“Tidak lah mungkin pembunuhan dilakukan secara tiba-tiba dan tanpa didorong faktor tertentu yang membuat seseorang mengambil tindakan, itulah yang disebut motif yang wajib ditemukan penuntut umum,” ucap pengacara Sambo, Sarmauli Simangunsong.
Menurutnya, upaya mengetahui motif adalah upaya mencari tahu sebab peristiwa. Namun, kata dia, dalam surat tuntutan Sambo, jaksa tidak menjelaskan motif. Karena itu, Sarmauli menilai jaksa gagal menunjukkan motif Sambo di sidang. Sarmauli pun meminta hakim mengesampingkan tuntutan jaksa itu.
“Oleh sebab itu, terbukti secara sah dan meyakinkan jaksa penuntut umum telah gagal menunjukkan motif terdakwa dalam perkara a quo, karena JPU sama sekali tidak menjelaskan motif terdakwa atas perbuatan sebagaimana yang dituduhkan,” tegas dia.
Diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Sambo dengan hukuman pidana seumur hidup lantaran dinilai terbukti melakukan pembunuhan berencana dan menghalangi proses penyidikan kematian Brigadir J.
Sambo dinilai jaksa terbukti melanggar Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain itu, Sambo juga dinilai melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.(RMID)

JAKARTA,BANPOS – Presiden Jokowi masih mengkaji usulan kenaikan biaya haji tahun 2023 yang diusulkan Kementerian Agama.
Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam keterangannya, Selasa (24/1). “Biaya haji masih dalam proses kajian,” ujar Presiden.
Menurut Presiden, biaya haji yang diusulkan oleh Kementerian Agama belum final. Saat ini, Pemerintah masih melakukan proses kajian dan kalkulasi terkait biaya haji tahun 2023.
“Biaya haji masih dikaji, dan belum final sudah ramai. Masih dalam proses kajian, masih dalam proses kalkulasi,” ucap Presiden.
Untuk diketahui, Kementerian Agama mengusulkan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2023 sebesar Rp 69.193.733 per orang. Biaya tersebut lebih tinggi dari BPIH tahun 2022 yang ditetapkan sebesar Rp 39.886.009 per orang.(RMID)

JAKARTA,BANPOS – Sukarelawan Ganjar Milenial Center (GMC) Kalimantan Timur (Kaltim) terus menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat, khususnya pada generasi masa depan.
Koordinator Wilayah GMC Kaltim Sadly Jaya M mengatakan salah satu yang menjadi perhatian mereka adalah tingginya kasus stunting.
Hal itu, kata Sadly sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang generasi penerus bangsa.
“Untuk itu, kami menggelar sosialisasi pencegahan dan pengenalan stunting sejak dini kepada masyarakat yang ada di Kelurahan Sesumpu, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara,” ujar dia dalam siaran persnya, Rabu (25/1).
sosialiasi itu menyasar kepada masyarakat, anak muda, hingga sejumlah komunitas yang ada di daerah tersebut.
Menurut Sadly, berdasar laporan yang mereka terima, saat ini sudah ada 18 kasus stunting ditemukan di Kelurahan Sesumpu.
“Ini merupakan salah satu kasus tertinggi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Stunting cukup berbahaya karena dapat menghambat tumbuh kembang anak,” ujar dia.
Selain menyampaikan materi seputar stunting, para anak muda itu juga menyosialisasikan sosok Ganjar Pranowo kepada para peserta.
“Sosok Ayah Ganjar Pranowo sangat menyoroti kasus stunting ini dan ikut membantu pencegahan serta penghentian,” kata dia.
Sadly menambahkan ke depannya GMC akan terus mengawal kasus stunting yang ada di Penajam Paser Utara dengan target sosialisasi ke lokasi-lokasi dengan jumlah kasus yang cukup tinggi.
“Tentu GMC akan terus melakukan yang terbaik agar kualitas generasi ke depannya tidak mengalami penurunan baik dari fisik maupun nonfisik,” ujar Sadly.
Salah satu masyarakat Sesumpu yang memiliki riwayat stunting pada anaknya merespons positif kegiatan yang digelar GMC Kaltim tersebut.
“Ini adalah kegiatan yang sangat bermanfaat khususnya untuk para perempuan baik itu ibu bahkan calon ibu, agar ke depannya dapat lebih perhatian lagi kepada hal-hal yang harusnya menjadi perhatian khusus untuk anak,” ujar Nurhamidah.
Dengan adanya kegiatan sosialisasi tersebut, dia berharap ke depannya untuk anak-anak dengan riwayat stunting tetap dapat tumbuh sehat.
“Semoga sudah tidak ada lagi kasus stunting di Penajam bahkan Indonesia,” ujar dia.(RMID)

JAKARTA,BANPOS – Sukarelawan pendukung Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Santrine Abah Ganjar (SAG) menggelar istigasah, selawat, dan doa bersama di Tempursari, Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Jatim.
Ketua SAG Cabang Kabupaten Madiun, Imam Muhtarom mengatakan kegiatan ini merupakan permohonan untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara Indonesia.
Imam mengatakan SAG Kabupaten Madiun mendambakan Indonesia yang makin aman dan tentram.
“Kami hari ini menggelar acara istigasah untuk bangsa dan negara. Semoga Indonesia ke depannya lebih aman dan tentram,” kata Imam di lokasi, Selasa (24/1) malam.
Imam mengatakan total ada ribuan santri, ulama, ibu-ibu majelis taklim, hingga masyarakat setempat yang berpartisipasi dalam istigasah, selawat, dan doa bersama. Mereka mengikuti kegiatan tersebut dengan khidmat dan antusias.
Di samping itu, Imam menyebut momen spiritual ini menjadi ajang silaturahmi masyarakat di Kabupaten Madiun. Dengan begitu, suasana kebhinekaan dan ukhuwah persaudaraan yang terjalin di salah satu wilayah Jatim ini dapat terasa.
“Alhamdulillah antusias masyarakat di Kabupaten Madiun sangat besar dalam mengikuti kegiatan ini. Harapan kami Indonesia lebih makmur, lebih maju, dan tidak ada korupsi lagi,” katanya.
Di sela-sela doa, mereka juga berharap Indonesia mendapatkan figur pemimpin nasional terbaik yang jujur dan senantiasa mengayomi masyarakat.
Tak hanya itu, SAG Kabupaten Madiun juga mendambakan pemimpin yang dapat mendengar aspirasi, khususnya di kalangan pesantren.
Dan yang paling penting di 2024 mendapatkan pemimpin yang bagus, yang menyejahterakan, yang jujur, yang adil, bermasyarakat, dan bisa mengayomi khususnya memperhatikan aspirasi pondok pesantren di Indonesia,” katanya.
Imam mengatakan SAG Kabupaten Madiun berkomitmen untuk terus terjun ke masyarakat dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat.
Melalui kegiatan tersebut, Imam berharap persaudaraan di masyarakat semakin erat terasa.(RMID)

JAKARTA,BANPOS – Kepala desa kembali menuntut perpanjangan masa jabatan dari 6 menjadi 9 tahun. Netizen ramai menanggapi soal itu.
Tuntutan itu disampaikan kepala desa yang tergabung dalam Papdesi (Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) saat berdemo di Gedung DPR, Selasa (17/1). Mereka meminta DPR merevisi masa jabatan yang diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Para kepala desa itu membawa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan perpanjangan masa jabatan dari 6 menjadi 9 tahun. Seragam kepala desa pun mereka kenakan saat mengikuti aksi. Bahkan, ada yang terlihat sangat modis dengan kaca mata hitam bermerek.
Salah satu peserta aksi yang merupakan Kepala Desa Poja, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), Robi Darwis mengata¬kan, masa jabatan selama enam tahun yang diatur melalui UU Nomor 6/2014 tentang Desa, tidaklah cukup. Khususnya, untuk meredakan tingginya tensi politik.
“Enam tahun ini sangat kurang. Ketika kami jabatan enam tahun, kami tetap ada persaingan politik. Jadi tidak cukup dengan waktu enam tahun,” kata Robi di Kompleks DPR.
Robi menganggap, masa jabatan se¬lama enam tahun semakin mempertajam persaingan antara cakades atau calon kepala desa. Dia pun optimistis, masa ja¬batan sembilan tahun dapat menurunkan tensi persaingan. “Harapan kami, ketika sembilan tahun jabatan, maka persaingan politik akan berkurang karena waktu cukup lama,” ucapnya.
Para anggota DPR juga sempat men¬emui mereka untuk melakukan pertemuan membahas tuntutan yang dibawa.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB M Toha menyatakan, DPR mem¬buka opsi untuk melakukan revisi atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Toha mengatakan, semua fraksi baik di Komisi II maupun Badan Legislasi (Baleg) telah menyetujui revisi UU terse¬but. Dia juga mengklaim Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga mengamini hal serupa.
“Saya akumulasikan ketika rapat di Komisi II, bahkan sudah saya sampai¬kan ke Pak Tito sebagai Mendagri untuk segera direvisi, dan Pak Tito menjawab, ‘iya akan segera’, gitu,” kata Toha usai menemui para demonstran kades di Kompleks Parlemen.
Pemerintah pun demikian. Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko yang bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Selasa (17/1), mengklaim Jokowi setuju peruba¬han masa jabatan kepala desa.
“Saya dipanggil terkait demonstrasi kades. Setelah saya sampaikan aspirasi mereka, Pak Presiden setuju soal perpan¬jangan masa jabatan kades jadi 9 tahun,” kata Budiman.
Budiman juga menyampaikan ke Jokowi soal perlunya pengaturan Sumber Daya Manusia (SDM) desa.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menilai, tuntutan ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Pasalnya, pem¬bangunan desa dapat lebih efektif, tidak terpengaruh oleh dinamika politik akibat Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
Netizen bersuara soal tuntutan kepala desa soal perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun.
Akun @Raharjo771 mengatakan, sehar¬usnya para kepala desa fokus memikirkan kesejahteraan warganya. Bukan malah minta perpanjangan masa jabatan.
“Memperjuangkan kok ya memper¬juangkan kepentingan diri sendiri. Mbok perjuangkan gimana pengangguran kemiskinan dan persoalan di desa bisa berkurang,” sindirnya.
“Para kepala desa muka-muka tembok haus kekuasaan, 6 tahun kurang minta 9 tahun. Memalukan,” kata @SawalRi. “Manusia-manusia gila jabatan pada demo,” timpal @ntoniusn.
Akun @Fahrihamzah menanggapi tuntutan kades dengan logika sederhana. Seperti, desa adalah pusat kaderisasi pemimpin, dana desa ikut jadwal APBN dan akuntabilitas kades makin penting melalui kompetisi.
“Maka sebaiknya periodesasi ya ikut APBN/APBD 5 tahunan. #SelamatkanDemokrasiDesa,” ujarnya.
Akun @RockisangP mengatakan, masa jabatan 6 tahun saja desa masih banyak yang semrawut, jalan banyak rusak, seko¬lah masih pada hancur, belum fasilitas umumnya yang belum layak. Dia mem¬inta kepala desa membuktikan diri bisa bekerja dan memimpin masyarakat.
“Kerja dulu deh yang benar, pergu¬nakan dana desa tepat sasaran, jangan tepat ke kantong pribadi. Malu-maluin aja,” ujarnya.
Akun @Fadia06736562 mengatakan, jabatan 9 tahun tidak sesuai dengan semangat reformasi. Terlalu lama men¬jabat juga berpeluang melakukan banyak penyelewengan.
“Bayangkan saja, ada kades kerja 9 tahun dan desanya tetap tertinggal dan keluarga kades sejahtera. Apa ini yang di¬inginkan,” timpal @aldrianus_wanca.
Akun @syafiie_marsa mengatakan, kalau memang baik, mestinya rakyat yang minta bukan kepala desa. Mau lama, korupsi dana desa. Mending DPR turun lihat hasil kades ini apa pebangunan¬nya. “Haus kekuasaan. Waktu 6 tahun itu sudah lebih dari cukup,” katanya.
Akun @joyo_kacer menyarankan masa jabatan kepala desa dipangkas saja. Lebih setuju jabatan kepala desa diperpendek, cukup 3 atau 4 tahun.
Akun @ampesaja juga sama. Masa jabatan jabatan kepala desa tidak perlu terlalu panjang, cukup 3 tahun saja. Kata dia, kalau rakyat merasa kinerjanya bagus dan bermanfaat, pasti dipilih lagi.
“Banyak kepala desa yang korupsi. Semoga usulan buat perpanjangan masa jabatan bisa dikaji ulang,” sambung @HettyPraba.
Sementara, @EkoSandjojo mengata¬kan, kepala desa adalah garda terdepan dari Pemerintah yang berhadapan dan melayani langsung masyarakat di hampir 75 ribu desa di seluruh Indonesia. Sudah sepatutnya aspirasi mereka didengar dan diperhatikan selama dalam kerangka NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945 dan Pancasila.
“Ayo dukung jabatan kepala desa menjadi 9 tahun supaya pembangunan di desa lebih terasa maksimal,” ujar @sanditunggal_.(RMID)

JAKARTA,BANPOS – Momen kemesraan antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi kembali tersaji pada kegiatan Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan 2023, kemarin. Mulai dari Jokowi disupiri Prabowo naik Maung sampai ngobrol 4 mata.
Jokowi tiba di Gedung Kementerian Pertahanan (Kemhan) pukul 09.00 WIB. Kedatangan Jokowi yang mengenakan kemeja putih lengan panjang disambut jajar kehormatan oleh para pejabat Eselon 1 Kemhan.
Pada kesempatan ini, Jokowi menyampaikan pentingnya Kemhan menjadi orkestrator bagi informasi di semua lini yang dimiliki Indonesia. “Kita kan memiliki informasi intel BIN informasi intelijen di Polri di BSSN semuanya itu harus diorkestrasi, sehingga menjadi info yang solid. Tiap info diberikan ke kita untuk membangun sebuah kebijakan. Sebuah policy kebijakan itu saja kesimpulannya,” kata Jokowi.
Usai memberikan arahan, keduanya tidak langsung balik kanan. Prabowo diri mengajak Jokowi mampir ke ruangan kerjanya berdua. Di dalam ruangan, Jokowi dan Prabowo terlihat asyik mengobrol.
Kemudian Prabowo mengajak Jokowi ke halaman depan Kemhan untuk meresmikan Maung, kendaraan taktis TNI buatan Pindad. Jokowi juga menjajal Maung dan Prabowo langsung yang menyupiri.
Apa kata Gerindra soal keakraban Jokowi dan Prabowo? Wakil Ketua Umum Gerindra, Sugiono menegaskan, kemesraan Prabowo dengan Jokowi sebagai hal yang wajar. Karena Prabowo merupakan pembantu Jokowi di kabinet.
“Hubungan yang baik tersebut berperan penting dalam rangka keberhasilan tugas yang diemban oleh Presiden Jokowi,” jelas Sugiono saat dihubungi Rakyat Merdeka, kemarin.
Menurut dia, hubungan keduanya juga membutuhkan intensitas yang lebih tinggi. Mengingat selain kepala pemerintahan, Jokowi adalah panglima tertinggi TNI.
“Oleh karena itu, Menhan Prabowo wajib mengundang Presiden selaku panglima tertinggi TNI untuk memberikan arahannya kepada jajaran Kemenhan dan TNI,” terangnya.
Di sisi lain, pengamat politik dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad menilai, Prabowo sedang berupaya mencari dukungan untuk maju sebagai calon presiden 2024. Termasuk dengan mendekati Jokowi. Tujuannya agar pemilih Jokowi jatuh cinta kepadanya.
“Ada upaya dari kubu Prabowo untuk lebih mendekati pemilih yang pro terhadap pemerintahan Jokowi,” imbuh Saidiman kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Karena itu, wajar jika Prabowo berusaha memesrai Jokowi. Sebab, efeknya dijelaskan Saidiman bisa menarik suara pemilih mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
“Saya kira gestur politik yang ditunjukkan Prabowo ini bisa dibaca sebagai bagian untuk mengasosiasikan diri lebih dekat pada para pendukung Jokowi,” bebernya.(RMID)