Kategori: NASIONAL

INDONESIA, BANPOS – Kornas Ganjarist resmi menetapkan Kris Tjantra sebagai pelaksana tugas (Plt) ketua umum relawan pendukung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Kris akan mengemban tugas yang sebelumnya dinahkodai pegiat media sosial Eko Kuntadhi di Kornas Ganjarist.

Ditunjuknya Kris Tjantra telah sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Ganjarist, yaitu ketika ketum mengundurkan diri atau bermasalah, otomatis sekjen yang ditunjuk sebagai pengganti sementara.

Saat dihubungi media, Kris mengatakan dirinya telah mendapatkan informasi terkait ditunjuknya jadi Plt Ketum Ganjarist. Menurutnya hal itu diputuskan hingga waktu yang akan ditentukan.

“Agar kepemimpinan di Ganjarist tetap terisi, maka sebagaimana hasil keputusan Dewan pembina dan pendiri Ganjarist, Sekjen diangkat menjadi Plt ketua umum. Keputusan itu pun akan diatur kemudian hingga waktu yang ditentukan,” ujar Kris, Senin (19/12).

Namun ia menjelaskan, meskipun Eko Kuntadhi tidak lagi menjadi ketua umum dan tidak di struktural kepengurusan, tapi Eko tetap menjadi bagian dari Ganjarist karena merupakan salah satu pendiri.

“Meski Mas Eko tidak lagi menjadi ketua, tapi tetap akan menjadi bagian dari Ganjarist, karena Mas Eko adalah salah satu pendiri,” jelasnya.

Kris mengatakan, Ganjarist sedang getol-getolnya melakukan sejumlah kegiatan di masyarakat. Untuk itu, kekompakan itu harus terus dijaga betul-betul. Ia pun berharap agar Ganjarist di seluruh Indonesia tetap semangat dalam bergerak dan tetap solid menyuarakan Ganjar Pranowo sebagai capres yang layak dipilih.

“Gerakan relawan di Ganjarist ini sangat solid, kami selaku pengurus nasional bertanggung jawab agar barisan yang kompak ini tetap terjaga. Apalagi saat ini para relawan Ganjarist termasuk pengurus di daerah sangat aktif menyuarakan Pak Ganjar Pranowo sebagai sosok yang layak melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi pada Pilpres 2024 nanti,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, pegiat media sosial Eko Kuntadhi mundur dari Ketua Umum Ganjarist setelah cuitannya dianggap menghina ustazah Ponpes Lirboyo Imaz Fatimatuz Zahra atau Ning Imaz membuat gaduh.

Ganjarist merupakan relawan yang selama ini mendukung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Eko mengatakan hubungan Ganjar dengan NU dan Ponpes Lirboyo terjalin dekat. Dia berharap masalah yang dihadapi saat ini tak mengganggu hubungan Ganjar dengan keluarga Ning Imaz.(RM.ID)

JABAR, BANPOS – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menjadi pembina upacara peringatan ke – 74 Hari Bela Negara tingkat Jawa Barat, di halaman Gedung Sate, Senin (19/12/2022).

Upacara yang dihadiri para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar dan sejumlah undangan itu diawali pembacaan teks Pancasila, UUD 45, dan ikrar bela negara.

Gubernur kemudian membacakan sambutan Presiden Joko Widodo pada peringatan hari bela negara yang tahun ini mengangkat tema Bangkit Bela Negaraku, Jaya Indonesiaku.

Dalam sambutan tersebut, seluruh warga negara diminta memiliki semangat, kesadaran dan kemampuan bela negara. Warga juga harus punya daya tangkal dan ketangguhan dalam menghadapi situasi yang semakin berkembang pesat dan kompleks di segala bidang.

“Oleh karena itu kita harus terus membangun SDM unggul, produktif, inovatif dan berdaya saing serta memiliki kesadaran bela negara,” ujar Joko Widodo.

Bela negara adalah sikap, perilaku dan tindakan warga dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa dan negara.

Bela negara juga merupakan kehormatan bagi warga yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan rela berkorban mengabdi untuk bangsa dan negara.

Adapun nilai dasar bela negara adalah cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setiap kepada pancasila dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Nilai-nilai inilah yang harus diimplementasikan di lingkungan masyarakat,” kata Joko Widodo.

Pada peringatan ke – 74 bela negara ini, Presiden mengajak kepada semua komponen bangsa untuk menunaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai peran dan profesinya masing-masing ikut serta dalam bela negara.

“Jadikan hari ini sebagai momentum meningkatkan kesadaran, semangat serta kewajiban membela negara dan mempertahankan NKRI,” ajaknya. (RM.ID)

INDONESIA, BANPOS – Kaum perempuan rawan menerima money politic alias sogokan di setiap pemilu. Praktik yang mencederai demokrasi ini harus dihentikan.

Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo mengajak kaum perempuan meno¬lak menerima sogokan pada Pemilu 2024.

“Perempuan memang me¬miliki posisi lemah saat di¬hadapkan dengan politik uang yang terus menggerus kualitas pemilu dan demokrasi di Indonesia,” kata Ratna Dewi dalam keterangannya saat Seminar Nasional Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pemilu 2024 yang Berkualitas dan Berintegritas yang dilak¬sanakan oleh PP Wanita Syarikat Islam (WSI) di Ruang Delegasi MPR RI, Nusantara V, belum lama ini
Bukan perkara mudah menghapus politik uang. Masyarakat, permisif dengan politik uang. Pemilih sudah dicap peserta pemilu, bakal meneri¬ma sogokan. Oleh karenanya, perlu penguatan organisasi perempuan dan investasi sosial yang masif. Sosialisasi bahaya politik transaksional harus terus digencarkan melalui ber¬bagai forum.

“Bahwa ini merusak demokrasi. Jika menerima, artinya melanggengkan politik transak¬sional dan menyuburkan korup¬si. Ini menjadi pekerjaan rumah yang sangat berat,” akunya.

Di sisi lain, kata Ratna Dewi, ruang perempuan untuk berkiprah di dunia politik, amatlah besar. Misalnya saja pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, akan ada belasan ribu kursi di tingkat kabupaten/kota, provinsi, sampai pusat yang diperebutkan.

Dia berharap, peran perem¬puan semakin kuat dan massif di dunia politik. Dengan terus mengkampanyekan politik ber¬sih, peluang perempuan untuk mendapatkan suara dan terpilih akan semakin besar.

“Suara kaum perempuan akan lebih mudah disampai¬kan kepada wakil perempuan. Semoga semakin banyak perempuan yang berkiprah di dunia politik dan memberi pembelajaran anti money poli¬tics,” tandasnya. (RM.ID)

JAKTIM, BANPOS – Jenderal Andika Perkasa cukup bersinar sejak menjabat sebagai Panglima TNI. Bahkan ada beberapa parpol terang-terangan mengaku terpincut dengan sosok jenderal bintang 4 itu untuk diusung sebagai capres 2024. Masalahnya, tidak lama lagi, Andika akan memasuki masa purna tugas. Berkaca dari pengalaman Gatot Nurmantyo, bintang jenderal Andika akan redup kalau nganggur.

Pekan ini, Presiden Jokowi akan melantik Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI. Setelah itu, serah terima jabatan Panglima TNI akan digelar di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Yudo akan menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang masa pensiunnya tercatat pada 21 Desember besok.

Lantas bagaimana nasib Andika setelah nanti resmi pensiun sebagai panglima? Menarik melihat kiprah Andika selanjutnya. Sebab, selama menjabat sebagai panglima, namanya muncul dalam sejumlah survei capres. Bahkan, sudah ada kelompok relawan yang mendeklarasikannya sebagai capres. Belakangan Partai NasDem ingin mengajaknya sebagai cawapres.

Popularitas yang dimiliki Andika saat ini juga pernah dialami Gatot Nurmantyo. Saat menjabat sebagai Panglima TNI, Gatot juga banyak digadang-gadang menjadi capres.

Namun, usai tak menjabat sebagai Panglima TNI, bintang Gatot malah redup. Gatot benar-benar gagal total untuk berlaga di Pilpres 2019.

Apakah Andika akan bernasib sama? Direktur The Indonesia Intelligence Institute Ridlwan Habib memprediksi pamor Jenderal Andika akan bersinar meski sudah pensiun.

Syaratnya, Andika jangan nganggur usai pensiun dari TNI. Bahkan, bintangnya bakal lebih bersinar kalau Presiden Jokowi menariknya masuk dalam jajaran kabinet. Apalagi, kalau posisi yang dipegangnya adalah Menteri Pertahanan.

“Maka bintangnya bakal makin bersinar. Setelah itu bisa saja menjadi kandidat capres-cawapres 2024,” kata Ridlwan, saat dikontak Rakyat Merdeka, tadi malam.

Menurut Ridlwan, prestasi dan pengalaman Andika dapat membantu kerja pemerintahan di tahun 2023 yang penuh dinamika. Menurut dia, Andika layak masuk kabinet Jokowi. “Apalagi kabarnya akan ada reshuffle dalam waktu dekat. Jika benar, Andika bisa menjadi menteri yang pas sepertinya Menteri Pertahanan,” sambungnya.

Alumni S2 Kajian Intelijen UI tersebut mengatakan, kiprah Andika sebagai Panglima terbukti baik dan berhasil. Beberapa pencapaian besar berhasil ditunaikan Andika Perkasa, seperti latihan besar-besaran Super Garuda Shield dan tugas pengamanan KTT G-20 di Bali November lalu.

“Jika menjadi Menhan, Andika bisa mengkonsolidasikan berbagai rencana yang sudah disusun, namun belum tuntas diselesaikan karena keburu habis masa jabatan,” ujarnya.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menyampaikan hal senada. Kata dia, moncer atau tidaknya karir politik Andika tergantung karirnya setelah purnatugas sebagai panglima. Dalam politik, ada jabatan ada kekuatan. Ada jabatan ada pamor. Kalau saat ini sebagai panglima Andika masih memiliki pamor.

“Tapi kalau sudah pensiun bintangnya bisa saja meredup dan melemah. Jadi sangat tergantung bagaimana nanti ke depan setelah tak lagi jadi panglima,” kata Ujang, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Menurut Ujang, karir Andika selanjutnya tergantung dari kompensasi apa yang diberikan Jokowi kepada Andika setelah jabatan Panglima tidak diperpanjang. Menurut dia, peluang Andika masuk kabinet sangat terbuka. Apalagi saat ini ada persoalan dengan NasDem yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres.

“Seandainya nanti ada reshuffle bisa saja Andika bisa masuk kabinet,” ujarnya.

Ujang lalu mencontohkan kiprah mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto setelah tidak lagi jadi Panglima. Hadi mengurus motoGP di sirkuit Mandalika lalu kemudian ditarik di kabinet sebagai Menteri ATR.

“Saya meyakini Andika juga akan seperti itu. Kalau nanti ada reshuffle dan sepertinya memang akan ada reshuffle, kemungkinan bisa saja Andika masuk di kabinet,” ujarnya.

Nah, kata Ujang, kalau sudah mempunyai jabatan baru, bintang Andika bisa kuat lagi pamornya. Elektabilitasnya bisa menguat lagi. Punya tenaga. Bisa membangun elektabilitas untuk menjadi cawapres dan bersaing dengan cawapres lain bisa.

“Kalau tidak jadi menteri tidak ada elektabilitas sulit bersaing jadi cawapres. Tergantung nanti punya posisi atau tidak,” pungkasnya. (RM.ID)

JAKARTA, BANPOS – Pemilihan umum (Pemilu) 2024 harus melahirkan pemimpin yang menjunjung tinggi etika dan paham hukum. Bukan sosok pragmatis politik, sehingga terperangkap konflik kepentingan pribadi.

Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said mengingatkan, masyarakat Indonesia tidak lagi bodoh. Karenanya, segelintir elite politik jangan terus mengucapkan ide tak etis di depan publik dengan mengatasnamakan dan menjunjung tinggi demokrasi. Misalnya, wacana penambahan masa jabatan presiden tak pernah jadi isu bahasan akar rumput.

“Misalnya Ketua MPR bicara soal tiga periode, dengan alasan untuk memancing ide. Apa boleh secara hukum? Boleh. Tapi apakah patut diucapkan oleh pemimpin lembaga tinggi negara? Seharusnya, tidak,” ujar Sudirman Said saat dis¬kusi publik Ngopi dari Sebrang Istana: Merangkum 2022, Menyambut 2023, di Hotel Akmani, Jakarta Pusat, kemarin.

Turut hadir dalam diskusi ini pengamat politik Prof. Siti Zuhro, pengamat ekonomi Ninasapti Triaswati, pengamat hukum/pegiat HAM Asfinawati, deputi BAZNAS, Arifin Purwakananta, dan artis Ronal Surapradja.

Menurut mantan Menteri ESDM ini, wacana perpanjangan masa jabatan dan tiga periode dapat memicu ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Sebaiknya, ide-ide liar seperti itu dihentikan mulai saat ini.

“Tahun depan itu, sudah dekat pemilu. Harus kita gunakan sebagai jalan mengembalikan kepatutan. Publik etik. Kita pu¬nya banyak orang cerdas untuk mengembalikan publik etik yang saat ini sudah tergerus,” ingat Sudirman.

Prof. Siti Zuhro sepakatdengan Sudirman Said. Kata dia, Pilpres 2024 kudu melahirkan pemimpin baru yang paham hukum dan bisa mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

“Tahun 2023 sudah dipra¬kondisikan di 2022. Mengapa sejak 2019 sampai sekarang, rakyat merasa tak pasti memulu. Politik tidak stabil, mengapa nuansa kompetisi begini banget, tidak jelas dan terbelah,” heran Prof. Siti.

Dia juga menyayangkan wa¬cana penambahan dua tahun masa jabatan presiden kembali menggelinding. Padahal, sangat melukai rakyat. “Ini seakan mengadu domba. Cara-cara Orde Baru sepertinya ingin ditum¬buhkan lagi,” kecamnya.

Serupa, Ninasapti menguatkan pandangan dari sisi ekonomi. Menurutnya, tidak ada alasan untuk menunda pemilu. Tak ada hal yang genting dan mendesak. Dia memprediksi, perekonomian Indonesia 2023 tetap akan tumbuhdi atas 4 persen.

“Kalau melambat, iya. Kita di lingkungan akademis dan para ekonom sepakat, Indonesia tahun depan tidak akan resesi. Karena tidak minus. Asalkan, beberapa pekerjaan rumahnya diselesaikan,” ingat Ninasapti.

Menurutnya, resesi hanya bisa terjadi jika dipengaruhi oleh faktor eksternal. Seperti kemungkinan meletusnya perang dunia ketiga. Namun, dari sisi internal, perekonomian Indonesia masih bakal tumbuh.

Oleh karenanya, lanjutnya, Indonesia perlu pemimpin yang paham kondisi global. “Untuk faktor internal bisa diatasi jika pemerintah mau memotong ang¬garan yang tidak perlu. Kalau itu tidak dilakukan, maka utang bertambah,” pesan Ninasapti.

Sedangkan Asfinawati me¬nambahkan, berbagai undang-undang yang disahkan DPR harus segera direvisi. Pasalnya, tahun depan sudah memasuki tahun politik dan berpotensi mengekang partisipasi masyara¬kat.

“Misalnya KUHP, ini harus segera direvisi. Bicara hukum, harus ada partisipasi masyarakat yang bermakna. Para politisi bicaranya tidak bisa menyenang¬kan semua orang. Tapi kalau yang tidak menguntungkan pemerintah, direvisi terus,” sindirnya sambil berharap, presiden Indonesia berikutnya juga harus sosok yang dapat memimpin reformasi di tubuh Polri.

Sementara Arifin menambahkan, sebagai negara demokrasi terbesar keempat di dunia, rakyatIndonesia punya semangat saling membantu yang tinggi. Lembaga filantropi seperti BAZNAS berperan strategis untuk membantu pemu¬lihan ekonomi nasional. (RM.ID)

INDONESIA, BANPOS – Pemerintah Indonesia telah mengajukan kebaya sebagai warisan budaya tak benda UNESCO lewat mekanisme single nominations atau tidak bersama negara lain. Dalam mekanisme itu setiap negara hanya bisa mengajukan satu kebudayaan dalam dua tahun ke UNESCO.

Akun @indonesiabaik.id mengungkapkan, selain kebaya saat ini Indonesia masih memiliki tiga berkas non-aktif warisan budaya tak benda yang antre untuk didaftarkan ke UNESCO. Yaitu reog, tenun, dan tempe serta satu berkas aktif yaitu budaya sehat jamu.

“Bismillah, semoga kebaya segera diakui UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia,” ujar @yoyoksukawi. “Sekeren itu Indonesia punya banyak budaya dan harus bangga dong,” timpal @rkaiyoo. “Semoga banyak yang lebih diakui lagi warisan budaya Indonesia,” sambung @ekonamh.

Akun @Jarr_20 mengungkap, budaya Indonesia yang menjadi Intangible Cultural Heritage (ICH) UNESCO. Yakni keris, wayang, batik, angklung, saman, noken, tiga genre tari tradisional Bali, pinisi, pen¬cak silat, pantun, dan gamelan.

“Diajukan/diusulkan/didaftarkan men¬jadi Intangible Cultural Heritage atau Warisan Budaya Takbenda/Warisan Tidak Ketara UNESCO: kebaya, kolintang, sasando, rendang, pempek, keroncong dan dangdut,” ungkap @Jarr_20.

Akun @Reynata___ mengapresiasi Pemerintah yang mendaftarkan kebaya ke UNESCO dengan mekanisme single nominations. Dia bilang, kebaya telah menjadi ikon mode Asia Tenggara. Kebaya secara resmi diakui sebagai pakaian nasional dan juga ikon busana Indonesia meskipun pengguna kebaya hanya di¬pakai oleh orang Jawa Sunda dan orang Bali secara berkala.

“Komunitas pecinta kebaya di Indonesia yang mengharapkan Indonesia menempuh jalur single nations dalam penga¬juan kebaya sebagai warisan budaya ke UNESCO. Bukan secara bersama-sama dengan Malaysia, Singapura, dan Brunei maupun Thailand,” tutur @ LuhAyuManikMas1.

Sementara @tfrnewsid justru menyambut baik rencana Pemerintah untuk mendaf-tarkan dangdut sebagai warisan budaya UNESCO. Dia bilang, dangdut bakalan jadi warisan budaya tak benda ke-13 yang masuk ke dalam daftar Warisan Budaya Tak Benda Indonesia UNESCO.

“Menyusul angklung dan gamelan yang sudah lebih dulu terdaftar,” ungkap @ tfrnewsid. “Asik, musik dangdut sebentar lagi akan didaftarkan sebagai warisan bu¬daya takbenda Indonesia ke UNESCO,” ujar @satu_viral. “Semoga segera lolos,” timpal @sukanyaolahraga.

Akun @om_nur_ mengatakan, se¬harusnya Pemerintah memprioritaskan Reog Ponorogo untuk didaftarkan men¬jadi warisan budaya. Kata dia kebaya dari sejarahnya masih ada unsur India. Sementara yang murni Indonesia dan tidak dipunya negara lain adalah Reog Ponorogo.

“Golok Banten memiliki nilai historis sejak masa kesultanan Banten. Dari segi bentuk hingga pamor, pusaka golok Banten dinilai layak jadi warisan budaya UNESCO,” tutur @knpiharis.

Sementara, @haris_hafizh menyayang¬kan lamanya pengajuan budaya Indonesia oleh Pemerintah ke UNESCO. Seharusnya, kata dia, hal itu dilakukan sebelum ada negara lain yang mengklaim.

“Varian budaya Indonesia banyak, pengajuannya hanya 1 tiap 2 tahun,” katanya.

Akun @beedee.action memension akun Menteri @sandiuno. Dia menyesal¬kan Pemerintah yang tidak proaktif dalam menjaga warian budaya leluhur dengan mendaftarkannya ke UNESCO. Kata dia, Pemerintah cenderung reaktif ketika ada negara lain yang mengajukan lebih dulu warisan budaya tersebut.

“Selalu telat dalam hal apapun @ sandiuno,” ujar @beedee.action. “Betul, secara kasat mata @kemenparekraf.ri @ sandiuno tidak bekerja mendata budaya negara,” timpal @mhdhasibuan. (RM.ID)