Kategori: NASIONAL

YOGYAKARTA, BANPOS – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono (HB) X dan ulama Habib Muhammad Luthfi bin Yahya akan menyampaikan orasi kebangsaan terkait kedaulatan maritim Indonesia dalam acara penganugerahan Maritime Awards 2022, pada 6 Februari 2023.

Menurut rencana, acara ini akan digelar pada Jumat (16/12). Namun, karena Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono akan menjabat Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa, penganugerahan diundur.

“Hal ini terjadi karena adanya pergantian Panglima TNI di mana KSAL Laksamana Yudo Margono ditunjuk menggantikan Jenderal Andika Perkasa dan padatnya operasi alutsista kapal perang di akhir tahun 2022,” ungkap Ketua Pelaksana International Sea Port Exhibition and Conference (ISPEC) dan Maritime Awards Fajar Bagoes Putranto, seperti keterangan yang diterima RM.id, Kamis (14/12).

Fajar mengatakan, Sri Sultan HB X dan Yudo akan menerima penghargaan Maritim Awards 2022. Sedangkan Habib Luthfi akan membuka rangkaian acara Penganugerahan Maritim Awards 2022.

“Saya sudah melakukan komunikasi secara langsung dengan Habib Luthfi di kediamannya di Pekalongan pada 2 Desember 2022 lalu. Kami, panitia pelaksana Maritime Awards 2022, mengundang Habib Luthfi guna membuka rangkaian Maritime Awards,” terang dia.

Dalam pertemuan tersebut, pihaknya telah meminta saran dan arahan kepada Habib Luthfi terkait acara Maritime Awards 2022.

Fajar mengatakan, Habib Lutfhi menyarankan acara ini dilaksanakan di pada 15 Rajab yang jatuh pada 6 Februari 2023.

Atas saran tersebut, panitia pelaksana kemudian bersurat kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Yudo, dan Wakil KSAL Laksamana Madya Ahmadi Heri Purwono.

“Untuk meminta kembali penyelenggaraan rangkaian acara Maritime Awards 2022 dan orasi kebangsaan dapat dilaksanakan di kapal perang TNI AL yang sebelumnya sudah dimintakan izin,” ungkap Fajar.

Fajar menjelaskan, Sri Sultan HB X dan Habib Luthfi masih memiliki pertalian sejarah dan kekerabatan. Ia menyebut, Habib Luthfi masih kerabat Keraton Yogyakarta karena dia merupakan cucu dari As-Sayyid Al-Habib Hassan bin Thoha bin Yahya atau Habib Hassan.

Dia merupakan salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia, yang tak lain adalah menantu Sri Sultan Hamengkubuwono II. Karena itulah, ia mendapatkan gelar Raden Tumenggung Sumodiningrat dan kerap disebut Syekh Kramat Jati.

“Habib Hassan juga mendapat julukan Singo Barong lantaran sifat garangnya yang ditakuti penjajah Belanda kala itu,” ungkap Fajar.

Fajar menambahkan, gelaran Maritime Awards 2022 ini didukung oleh keluarga besar mendiang Djuanda Kartawidjaja selaku peletak dasar wilayah batas laut maritim.

Selain itu, acara ini juga didukung keluarga besar mendiang Soedarpo Sastrosatomo, seorang perintis pelayaran di Indonesia. Nama kedua tokoh nasional ini akan disematkan menjadi nama penghargaan dalam Maritime Awards 2022.

“Sementara pemilihan kapal perang TNI AL sebagai tempat Penganugerahan Maritime Awards 2022, karena kapal perang adalah lambang dominasi kekuatan laut dan keperkasaan nasional. Selama berpuluh-puluh tahun kapal perang menjadi faktor penting baik dalam diplomasi dan strategi militer,” imbuh Fajar.(RM.ID)

JAKARTA, BANPOS – Terdakwa Indrasari Wisnu Wardhana, mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri, menegaskan bahwa segala usulan dan masukan yang disampaikan Terdakwa Lin Che Wei dalam membantu Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak bersifat mengikat.

Hal ini dia buktikan dengan adanya beberapa usulan Lin Che Wei dalam diskusi mengatasi kelangkaan minyak goreng yang ditolak.

Ada beberapa usulan Lin Che Wei yang tidak disetujuinya sehingga akhirnya mantan Menteri Perdagangan M Lutfi tidak memakainya.

Di antaranya, usulan pemberian insentif kepada pelaku usaha yang mendistribusikan minyak goreng di wilayah Indonesia Timur.

“Saya tidak setuju karena ini nanti bisa melanggar Permendag dan Pak Menteri setuju dengan saya. Kemudian juga soal kewenangan yang diberikan, yaitu stick and carrot,” tutur Indrasari kepada majelis hakim saat persidangan dugaan korupsi penerbitan persetujuan ekspor crude palm oil (CPO) di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (14/12).

“Saya tidak setuju karena bagaimanapun yang punya otoritas dalam kebijakan baik Permendag ataupun Peraturan Dirjen adalah Menteri dan Dirjen,” imbuhnya.

Menurut Wisnu, Lin Che Wei secara resmi diperkenalkan pada saat meeting zoom 14 Januari 2022 sebagai orang yang akan membantu Kementerian Perdagangan dalam mengatasi masalah minyak goreng.

“Pak Che Wei dilibatkan sebagai Tim Asistensi Menko Perekonomian untuk dimintai saran dan usulan. Pak Menteri juga minta Pak Che Wei untuk memperbaiki tampilan laporan komitmen dari para pelaku usaha karena yang dibuat Pak Sugih (Pejabat Kementerian Perdagangan) kurang dapat dimengerti,” bebernya.

Wisnu mengungkapkan, Lin Che Wei tidak pernah terlibat dalam penerbitan persetujuan ekspor dan tidak pernah memberikan rekomendasi penerbitan persetujuan ekspor,
“Seluruhnya dilakukan oleh Tim Verifikator yang berada di bawah Farid Amir (Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan. Selanjutnya Farid ajukan ke saya untuk disetujui.”

Wisnu juga membenarkan adanya pesan Whatsapp dari Lin Che Wei yang mengatakan bahwa dia tidak ingin terlibat dalam persetujuan ekspor.

“Kalau saya terlibat Persetujuan Ekspor, mudah difitnah pak,” demikian bunyi pesan tersebut. Dalam keterangan lanjutannya,
Wisnu mengatakan, selama periode Februari-Maret 2022, Kementerian Perdagangan meminta kepada produsen minyak goreng untuk menambah pasokan mereka ke dalam negeri.

Waktu itu pasokan minyak goreng sudah darurat karena ada ratusan produsen minyak goreng yang berhenti produksi, termasuk yang menguasai pasar ritel sampai 18 persen.

“Kemudian, Pak Che Wei mengumpulkan para produsen untuk meminta komitmen mereka untuk mendistribusi minyak goreng ke dalam negeri.

Komitmen ini sifatnya sukarela dan tidak ada hubungannya dengan persetujuan ekspor,” beber Wisnu.

Wisnu juga menjelaskan mengapa minyak goreng tetap langka di pasaran meski sudah ada komitmen dari para produsen. Kelangkaan terjadi karena para pengecer khususnya pasar ritel modern tidak menjual minyak goreng akibat adanya kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Sehari setelah HET dicabut, saya dan Mendag melakukan pemeriksaan ke beberapa pasar modern di Jakarta. Di semua tempat minyak goreng memenuhi rak-rak. Artinya minyak goreng itu sudah ada di gudang si retailer atau di D4, cuma tidak dikeluarkan,” bebernya.

Kuasa Hukum Lin Che Wei, Maqdir Ismail mengatakan, keterangan Indrasari Wisnu Wardhana sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para saksi dan ahli dalam persidangan sebelumnya.

Yakni, dia memang diminta oleh menteri untuk membantu mengatasi masalah kemahalan dan kelangkaan minyak goreng.

Hal ini juga semakin menegaskan bahwa kliennya bukanlah orang yang punya wewenang dalam hal persetujuan ekspor CPO.

Segala usulannya tidak mengikat karena ada beberapa usulannya yang ditolak. Kemudian disampaikan juga bahwa kelangkaan terjadi karena kebijakan HET yang tidak disertai dengan mekanisme dan regulasi untuk mendukungnya.

“Padahal dalam Rakortas Bidang Perekonomian tanggal 5 Januari 2022 sudah dijabarkan apa saja yang perlu dilakukan untuk memastikan kebijakan HET berjalan dengan efektif,” tandas Maqdir.(RM.ID)