Kategori: NASIONAL

CIANJUR, BANPOS – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) turut membantu meringankan beban para korban gempa bumi Cianjur dengan menyalurkan bantuan melalui PNM Peduli. PNM Peduli merupakan salah satu program PNM untuk memberikan bantuan donasi kepada korban terdampak, baik karyawan, nasabah, maupun warga sekitar.

Perwakilan Kantor Pusat PNM bersama PNM Cabang Sukabumi bergerak cepat memberikan paket bantuan logistik bagi para korban gempa Cianjur, Selasa (22/11). PNM berharap, bantuan ini dapat meringankan beban para korban terdampak.

“Semoga para korban terdampak diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah ini. PNM Peduli hadir untuk membantu memberikan bantuan paket sembako agar dapat meringankan beban para korban bencana gempa bumi di Cianjur,” ujar Pemimpin PNM Cabang Sukabumi M Resya Apriansyah, di Cianjur, Selasa (22/11).

Dia juga berharap, langkah PNM Peduli dapat menginspirasi semua kalangan untuk tetap membantu sesama, peduli terhadap keselamatan, dan tetap waspada terhadap bencana susulan yang mungkin dapat terjadi kapanpun dan dimanapun.

Sebagai informasi, hingga 22 November 2022, PNM telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 159 triliun kepada nasabah PNM Mekaar yang berjumlah 13,3 juta nasabah. Saat ini PNM memiliki 4.213 kantor layanan di seluruh Indonesia yang melayani UMKM di 34 provinsi, 422 kabupaten/kota, dan 6.158 kecamatan.(RM.ID)

JAKSEL, BANPOS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan anggota Polri AKBP Bambang Kayun Bagus PS sebagai tersangka kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi.

Bambang diduga menerima uang miliaran dan mobil mewah atas pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT Aria Citra Mulia, di Mabes Polri.

“Diduga tersangka (Bambang Kayun) terima uang miliaran rupiah dan juga barang berupa kendaraan mewah (mobil Fortuner),” ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Rabu (23/11).

Namun, Ali enggan merinci lebih lanjut total uang itu. Komisi antirasuah masih terus mencari bukti dan memeriksa saksi.

“KPK akan terbuka untuk menyampaikan setiap perkembangan perkara ini pada publik dan berharap adanya dukungan dari semua pihak untuk membawa perkara ini sampai ke tahap persidangan,” ucap Ali.

KPK digugat praperadilan usai menetapkan anggota Polri Bambang Kayun Bagus PS sebagai tersangka. Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Gugatan itu terdaftar dengan nomor 108/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL. Klasifikasi perkaranya berkaitan dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Dalam gugatannya, Bambang menyebut telah ditetapkan tersangka oleh KPK karena diduga menerima hadiah atau janji saat menjabat sebagai Kepala Subbagian Pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM) bagian Penerapan Hukum Biro Bankum Divisi Hukum Polri pada 2013 sampai dengan 2019.

Uang itu disebut berasal dari Emylia Said dan Hermansyah. Dalam gugatannya, Bambang meminta hakim praperadilan memerintahkan KPK mencabut upaya pemblokiran seluruh rekeningnya.(RM.ID)

SULAWESI TENGAH, BANPOS – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melaksanakan kegiatan diklat Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) bagi TNI Polri di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Kegiatan ini bertujuan membentuk para anggota TNI dan Polri menjadi duta/penggerak pengamalan nilai-nilai Pancasila serta menginternalisasi, mengeksternalisasi, dan mengobjektifikasi nilai-nilai Pancasila.

Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP, Baby Sitisalamah mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk untuk meningkatkan kompetensi anggota TNI dan Polri dalam meliputi aspek pengetahuan, nilai, dan tindakan. Kata dia, aspek pengetahuan yang dimaksud merupakan pengetahuan yang baik dan benar tentang sejarah, arti, isi/muatan, fungsi, kedudukan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila.

“Bukan hanya aspek pengetahuan saja tapi, ada juga aspek nilai yaitu mampu memaknai, merefleksikan dan menghargai nilai-nilai Pancasila sehingga memiliki semangat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila,” kata Baby saat membuka kegiatan diklat PIP bagi TNI Polri.

Baby mengatakan, Pancasila merupakan ideologi bangsa dan negara kesatuan konsensus yang disepakati para pendiri bangsa. Dia mengaku, bahwa pendiri bangsa sepakat menanggalkan identitas primordial dan melebur ke dalam identitas ke-Indonesiaan dengan Pancasila sebagai tali pengikatnya.

“Aparatur Negara yang terdiri atas Aparatur Sipil Negara, TNI, dan Polri merupakan garda terdepan untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila,” jelasnya.

Baby menerangkan, diklat yang dijalankan oleh TNI dan Polri tersebut sudah sesuai dengan Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila, yaitu selama 32 jam pelatihan.

Lulusan Universitas Indonesia itu mengaku, para pengajar nantinya akan memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada para peserta, sehingga bisa tersusun secara terstruktur, terencana, dan terorganisir untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam menguatkan ideologi Pancasila.

“Nantinya bapak bapak TNI Polri ini bisa juga sebagai duta-duta Pancasila yang akan mensosialisasikan, menanamkan, membumikan, dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di komunitasnya masing-masing,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Babhinkabtibnas sebagai perwakilan Kapolda Sulawesi Tenggara, Kombes Darmawan Affandy menjelaskan, kegiatan yang dilaksanakan oleh BPIP sudah sangat tepat dalam menanamkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Dia mengaku bahwa Bhabinkamtibnas merupakan salah satu unit di kepolisian yang langsung terjun ditengah masyarakat guna memberikan rasa aman kepada masyarkat.

SULAWESI TENGAH, BANPOS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan penyidikan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan pembangunan kantor DPRD di Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah.

Perkara ini merupakan pelimpahan dari Polda Sulawesi Tengah. Deputi Penindakan KPK Karyoto menjelaskan, pihaknya melakukan pengambilalihan kasus tersebut berdasarkan koordinasi dan supervisi yang dilakukan KPK.

Disinyalir, komisi antirasuah telah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka.

“Karena ada hal yang masih dipertanyakan publik, maupun penegak hukum. Kedeputian korsup memandang perkara ini perlu ditarik, karena sudah jadi tersangka ternyata dalam proses koordinasi kepolisian dan kejaksaan, di tengah jalan ada upaya praperadilan oleh tersangka dan mereka terkabul permohonannya,” ujar Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (22/11).

Diduga, perkara ini menyeret Ronny Tanusaputra. KPK menegaskan akan mengusut perkara tersebut pada tahap penyidikan dan membawanya ke proses persidangan.

“Kami yakin dalam proses ekspose kami yakin ini perkaranya ada,” tegas Karyoto.

KPK mengambil alih perkara tindak pidana korupsi pembangunan kantor DPRD Kabupaten Morowali Utara Tahap I tahun 2016.

Pembangunan yang dikerjakan oleh MGK, sebuah perusahaan konstruksi yang diduga bernilai kontrak setelah perubahan (Addendum) sebesar Rp 9.004.617.000.

Berdasarkan laporan BPK, pembangunan kantor DPRD Kabupaten Morowali Utara mengakibatkan kerugian keuangan negara diduga senilai Rp 8.002.327.333.

“Kalau berdasarkan hasil penelitian berkas perkara sangat dimungkinkan ada total loss,” ucap Karyoto.(RM.ID)

KALTIM, BANPOS – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Kutai Kartanegara, HM Alif Turiadi mengatakan bahwa masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) sangat menyambut baik program pemerintah pusat yang hendak memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kaltim.

“Program IKN adalah program Pemerintah pusat, tentu daerah menyambut baik dengan pemindahan IKN Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar),” kata Alif dalam keterangannya di Tenggarong, Kukar, Kaltim, Rabu (23/11).

Dia menilai, ada dampak yang positif dengan hadirnya IKN Nusantara di Kaltim tersebut. Baik peningkatan sarana dan prasarana seperti pembangunan infrastruktur dan sebagainya.

“Dampaknya positifnya akan banyak, salah satunya infrastruktur yang tertata dengan baik, sarana prasarana akan lengkap di daerah inti pemerintahan dan penyangga IKN, mengingat sekitar 70 persen areal wilayah Kabupaten Kukar menjadi bagian penyangga dari IKN,” ujarnya.

Untuk itu, sebagai tokoh masyarakat dan kader parpol di Kab Kukar, dia memastikan, sejauh ini seluruh masyarakat Kabupaten Kukar menyatakan siap maju bersama IKN Nusantara.

Untuk menunjang itu semua, Alif pun menekankan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal harus menjadi prioritas utama pemerintah dan seluruh otoritas terkait. Jangan sampai, para warga lokal menjadi penonton saja di tengah hiruk pikuk pembangunan IKN Nusantara tersebut.

“SDM warga Kukar harus disiapkan dalam rangka berkompetisi dengan SDM dari luar Kaltim, terkait peran-sertanya di pembangunan IKN,” ucapnya.

Terlebih kata Alif, dengan adanya IKN maka persaingan global akan semakin terbuka lebar, masyarakat lokal akan dihadapkan dengan para pendatang dari daerah lain. Jika kualitas SDM tidak diperhatikan, maka jelas mereka bisa kalah.

“Saat ini, peluang kesempatan itu terbuka lebar, namun kompetensinya SDM lokal dituntut mampu mengimbangi keahlian sumber daya di luar Kukar,” tuturnya.

Dengan melihat harapan itu, Alif menyebut bahwa upaya peningkatan kualias SDM lokal tersebut sudah digagas dan dijalankan oleh pemerintah dan Badan Otorita IKN Nusantara.

“Untuk mendukung peningkatan SDM warga Kabupaten Kukar, telah banyak terobosan yang sudah dilakukan oleh Pemkab Kukar, seperti pelatihan SDM, sarana dan prasarana, kebutuhan bahan pokok, semuanya telah dipersiapkan,” sambungnya.

Gerindra dan peningkatan kualitas masyarakat lokal Di sisi lain, Alif menyampaikan bahwa pihaknya tengah menggarap sektor pertanian.

Pihaknya aktif mengelola warga agar mau dan sadar dengan sektor pangan yang bisa menjadi bahan komoditas warga lokal di tengah situasi seperti saat ini, termasuk mempersiapkan diri dalam menyambut IKN Nusantara di Kaltim.

Sampai saat ini, program yang diprakarsai Gerindra Kukar banyak menyasar di bidang pertanian. Karena sejatinya para petani di Kabupaten Kukar bisa mensuplai kebutuhan pangan di IKN.

“Meskipun titik nolnya di PPU, tapi nantinya wilayah pengembangan zone ekonomi, industri, pertanian dan pemukiman, akan banyak di Kabupaten Kukar, khususnya di Kecamatan Samboja, Muara Jawa, Loakulu, Loajanan dan Sanga-sanga,” tambah Alif
.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara ini pun akan terus mendorong dan mengingatkan kepada seluruh masyarakat Kukar agar jangan sampai mereka lengah. Sepatutnya sebagai penduduk asli, harus menjadi salah satu ikon dan contoh untuk siap maju bersama IKN.

“Masyarakat Kukar sangat terbuka menerima dan tolerans dengan keragaman pluralisme terhadap masyarakat pendatang, yang diharapkan untuk bersatu, seiring dan sejalan bersama-sama mendukung program IKN yang dicanangkan Presiden Jokowi,” paparnya.

Oleh sebab itu, masyarakat Kukar dan Pemda Kukar sudah harus tanggap dalam mengantisipasi perkembangan dan kemajuan pembangunan IKN saat ini.

“Kita melihat bahwa Pemda Kukar dan DPRD Kukar, sudah menyusun Tata Ruang Wilayah yang sudah ditetapkan dalam Perda, melingkupi kawasan pemukiman, industri, pertanian,” kata Alif.

“Ini desain yang dipersiapkan untuk Kabupaten Kukar dalam rangka mempersiapkan diri sebagai mitra IKN. Perda Tata Ruang Kukar ini akan disinkronkan atau disatukan ke RTRW Kalimantan Timur,” pungkasnya.(RM.ID)

CIANJUR, BANPOS – Gempa yang mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menyisakan duka mendalam. Bukan hanya bagi keluarga atau atau orang terdekat korban, rasa sedih ini juga dirasakan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) Partai Demokrat Ingrid Kansil.

Wajahnya penuh haru. Mulutnya tak kuasa untuk berucap. Air matanya terus mengalir membasahi pipinya, ketika Ingrid dengan suami Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mengunjungi sejumlah posko darurat bencana korban gempa Cianjur, kemarin malam.

Hatinya terkoyak mendengar curahan hati korban. Terlebih, gempa berkekuatan 5,6 Skala Richter (SR) itu telah merenggut 268 nyawa dan 151 orang dikabarkan hilang. Sebanyak 6.570 rumah mengalami rusak berat, 2.071 rusak sedang, dan 12.541 rusak ringan.

“Kami atas nama Partai Demokrat turut berduka atas bencana gempa bumi yang mengguncang wilayah Cianjur,” tutur Ingrid kepada RM.id, Rabu (23/11).

Bencana ini juga meluluhlantakkan hatinya. Mengingat, Ingrid merupakan putri daerah Cianjur. Bahkan sampai saat ini, orangtua dan keluar besarnya menetap dan tinggal di Cianjur.

Karena itu, baik dari dirinya maupun Partai Demokrat secara responsif menyalurkan bantuan untuk para korban. Di antaranya berupa makanan siap saji, sembako, obat-obatan, selimut, dan pampers. Bantuan lain juga turut diberikan guna menunjang kehidupan pasca dihantam gempa.

Sesuai arahan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, semua kader harus sigap membantu rakyat yang tengah kesulitan. Khususnya para korban bencana alam.

“Ini merupakan salah satu program kerja Demokrat di bawah kepemimpinan Mas AHY untuk senantiasa tanggap dan responsif terhadap kondisi yang dialami rakyat di manapun dan kapan pun. Kami selalu berkomitmen untuk selalu hadir bersama rakyat,” pesan Ingrid.

Tak lupa, ia mendoakan para korban agar diberi kekuatan atas bencana gempa bumi yang menimpanya, dan merenggut nyawa orang-orang yang disayang. Semoga, almarhum dan almarhumah mendapat tempat terbaik di sisi-Nya.

“Insyaallah para korban diberikan kekuatan, keikhlasan, dan kesabaran menjalani cobaan ini. Dan insyaallah, kita semua senantiasa diberikan keselamatan dan kesehatan di tengah situasi ini,” ucap Ingrid.(RM.ID)

CIANJUR, BANPOS – Gempa bumi bermagnitudo 5,6 yang terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Senin (21/11) siang kemarin mengakibatkan 162 korban meninggal dunia, ribuan rumah rusak parah dan belasan ribu orang mengungsi.

Sebagai provinsi tetangga, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo langsung menginstruksikan jajarannya untuk membantu evakuasi korban dan juga melakukan pemantauan lebih lanjut terhadap potensi gempa susulan.

“Saya mengikuti terus menerus dari beberapa kelompok berkomunikasi dengan saya. Tadi pagi kita komunikasi dengan kawan-kawan radio LPPL, mereka sudah bergerak menginformasikan kondisi terkini,” kata Ganjar ditemui usai mengisi acara di UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (22/11).

Ganjar juga telah mengerahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Tengah, untuk menyalurkan bantuan dan tenaga medis kepada korban bencana gempa Cianjur.

“BPBD Jateng saya minta komunikasi dengan BPBD di Jabar. Perlu bantuan apa yang mesti kita dorong dari sini agar kita bisa berjalan. PMI Jawa Tengah juga sudah komunikasi dengan kita untuk menyiapkan dukungan dan bantuan-bantuan,” ucap Ganjar.

Tak hanya itu, Ganjar mengaku sudah menghubungi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk koordinasi lebih lanjut antar pemerintah daerah.

Ganjar juga menyatakan, Jawa Tengah siap menyalurkan bantuan hingga membantu pemulihan untuk Jawa Barat, khususnya ke daerah yang terdampak bencana gempa kemarin.

Sebagai Ketua Umum PP KAGAMA, Ganjar pun menurunkan bantuan melalui KAGAMA Care untuk terjun langsung ke Cianjur dan membantu para korban.

“Saya juga sudah komunikasi dengan Pak Gubernur Jawa Barat, sepertinya beliau sedang di lapangan. Mudah-mudahan komunikasi antar pemerintah daerah bisa cepat berjalan, sehingga dukungan yang belum terpenuhi, daerah-daerah lain bisa mendukung dan Jawa Tengah siap membantu,” ucap Ganjar.

“Kemudian baru saja dengan KAGAMA sudah menyiapkan tim KAGAMA Care untuk bisa ke lapangan,” lanjut Ganjar.

Ganjar pun turut mengucapkan duka yang mendalam atas musibah yang menimpa Cianjur dan menewaskan 162 orang itu. Ganjar berharap pemulihan untuk para korban luka dan hunian sementara bisa dilakukan secepat mungkin.(RM.ID)

JABAR, BANPOS – Sebanyak 38 warga Kabupaten Cianjur, Jawa Barat yang merupakan korban luka pada bencana gempa bumi M5,6 yang terjadi Senin, (21/11) dirujuk ke RSUD R Syamsudin SH Kota Sukabumi, Jawa Barat.

“Para korban luka yang dirujuk ke RSUD R Syamsudin SH sudah mendapatkan perawatan intensif dari tim medis rumah sakit,” ujar Kepala Bagian Umum dan Kepagawaian RSUD R Syamsudin SH Supriyanto seperti dilansir Antara di Sukabumi, Selasa (22/11).

Supriyanto mengatakan, para korban ini tiba di rumah sakit sejak Senin malam (21/11) dan langsung mendapatkan penanganan dari tenaga kesehatan yang sudah bersiaga sejak terjadinya gempa. Selain itu, pihaknya juga sudah menyiapkan ruangan khusus untuk korban luka tersebut.

“Setelah diperiksa, mayoritas korban mengalami cedera pada bagian kepala dan trauma akibat benturan benda tumpul. Seperti luka sobek yang disebabkan tertimpa puing bangunan rumah yang ambruk ataupun benda keras lainnya,” ujar Supriyanto.

Menurutnya, hingga saat ini sebagian korban kondisi kesehatannya sudah mulai membaik, namun ada beberapa yang masih perlu penanganan medis secara intensif.

Pihaknya juga sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk menangani korban gempa yang dirujuk dari Cianjur mulai dari ruangan, tempat tidur pasien, peralatan, obat-obatan hingga petugas medis.

RSUD R Syamsudin SH menjadi salah satu rumah sakit rujukan untuk korban gempa asal Cianjur dikarenakan kondisi rumah sakit di Kabupaten Cianjur banyak yang rusak serta sudah tidak bisa lagi menampung jumlah pasien yang membludak dan terus bertambah.

“Tidak menutup kemungkinan jumlah pasien rujukan dari Cianjur akan bertambah. Tapi kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya,” ujar Supriyanto.(RM.ID)

JABAR, BANPOS – Bencana gempa bumi M 5,6 di Cianjur, Jawa Barat, Senin (21/11) telah menelan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur.

Berdasarkan data BPBD Cianjur, jumlah korban meninggal dunia saat ini sebanyak 162 orang. Jumlah tersebut masih bisa bertambah karena terputusnya akses di sejumlah ruas jalan akibat longsor yang menyebabkan terhambatnya mobilisasi korban dan bantuan.

Selain korban meninggal, 326 warga Cianjur mengalami luka-luka. Infratrusktur seperti gedung DPRD Kabupaten Cianjur, gedung Polres Cianjur, bangunan rumah sakit, 2.345 rumah warga rusak berat, dan sejumlah fasilitas umum lainnya juga mengalami kerusakan berat.

Menanggapi dampak bencana alam tersebut, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) turut prihatin dan berduka. Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP, Antonius Benny Susetyo, saat ditemui dalam acara Seminar Pancasila Series 5 di Bali mengungkapkan rasa duka mendalam terhadap masyarakat Cianjur.

“BPIP berduka cita atas meninggalnya korban akibat bencana gempa bumi. Semoga korban diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan keluarganya ditabahkan,” kata Benny.

Benny berharap, solidaritas kemanusiaan dan kebersamaan yang selama ini menjadi bagian dari cara berpikir dan bertindak masyarakat Indonesia dapat menggerakan aksi bersama untuk sigap membantu korban-korban bencana.

“Kita berharap, kita bergotong royong, membangun solidaritas kemanusiaan. Saya yakin peristiwa ini akan membawa kita bersama untuk terus menerus membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Semoga ini menjadi momentum kita untuk mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil serta membawa kita pada kesadaran bersama bahwa saudara-saudara kita yang mengalami bencana adalah bagian keluarga besar Bangsa Indonesia,” tutur Benny.

Benny juga mengajak masyarakat Cianjur untuk bersabar dalam menjalankan kehidupan sehari-hari pascabencana gempa bumi. “Kita harus yakin pemerintah akan segera bertindak dengan cepat dan para relawan akan membatu meringankan beban pascabencana,” ungkap Benny.

Ditemui di tempat yang sama, Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansjah Djumala mengungkapkan keprihatinannya terhadap masyarakat Cianjur dan berduka cita atas jatuhnya korban.

Djumala mengimbau masyarakat Cianjur agar tetap kuat dan tabah dalam mengatasi dampak dari musibah bencana gempa bumi.

“Belajar dari pengalaman sebelumnya, masyarakat Indonesia akan terketuk hatinya ketika mendengar saudara-saudaranya yang tertimpa musibah. Banyak kelompok masyarakat dan komunitas-komunitas secara spontan berinisiatif mengumpulkan bantuan dengan segala bentuknya,” ungkap Djumala.

Djumala menambahkan, inisiatif spontan masyarakat Indonesia dalam membantu sesama adalah manifestasi nilai-nilai Pancasila yang hidup dalam masyarakat.

“Rasa kemanusiaan itu ada dalam perikehidupan Bangsa Indonesia. Dan itulah Pancasila,” ujar Djumala.

Menanggapi permohonan dukungan dokter spesialis ortopedi dari Bupati Cianjur, H. Herman Suherman, Djumala mengajak masyarakat Indonesia untuk mengedepankan rasa kemanusiaan dalam membantu para korban, baik secara moril maupun materil. Rasa kemanusiaan yang mampu mengeratkan persaudaraan sesama anak bangsa.

Menurut tatkala rasa kemanusiaan itu muncul dalam kebersamaan dalam mengatasi musibah, itu artinya Pancasila hidup dalam perikehidupan Bangsa Indonesia sebagai living ideology. Itu bukti bahwa Pancasila sudah embedded, built-in dalam sanubari bangsa.

“Sebaliknya, manakala Pancasila itu diaktualisasikan dalam gerak tindak Bangsa Indonesia, baik dalam tataran kebijakan maupun praksis, itu berarti Pancasila menjadi inspirasi dalam mengatasi permasalahan sebagai working ideology,” jelas Djumala.(RM.ID)

JAKARTA, BANPOS – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak bakal meminta tim penyidik untuk melakukan gelar perkara kasus dugaan suap pengucuran Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2011 atau yang dikenal dengan kasus ‘kardus durian’.

Johanis menyatakan, gelar perkara atau ekspose diperlukan untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana yang menyeret nama eks Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

“Saya berharap ada dulu ekspose biar kita lihat, apakah nanti ada bukti yang cukup untuk ditingkatkan atau tidak, ini kan perlu satu kepastian hukum juga,” kata Johanis Tanak di Gedung KPK, Jakarta, Senin (21/11).

Johanis mengaku belum mengetahui secara pasti kronologi kasus kardus durian. Namun, Johanis meminta dilakukan ekspose agar tercipta kepastian hukum.

“Saya berharap ke depan ini dicoba dipaparkan lagi, atau dalam istilah kepolisian digelar, atau di kejaksaan diekspose lagi. Ya kita lihat, apakah perbuatannya ini terindikasi korupsi atau tidak? Kalau tidak ya kita katakan tidak, kalau iya kita tingkatkan, sehingga ada kepastian hukum dan ada keadilan, sebagaimana tujuan hukumnya,” beber Johanis.

Dijelaskannya, kepastian hukum merupakan hal penting. Jangan sampai orang yang diduga terlibat tersandera atas perbuatan yang ternyata tak dilakukannya.

“Artinya di sini tidak sesuai dengan tujuan hukum, adanya kepastian, keadilan, kemanfaatan, kalau begini kan tiada kepastian. Nah, kalau tiada kepastian, tiada keadilan,” tandasnya.(RM.ID)