Kategori: NASIONAL

PALU, BANPOS – Perwujudan negara hukum yang berlandaskan Pancasila memerlukan sistem hukum nasional yang harmonis, sinergis, komprehensif, dan dinamis melalui upaya pembangunan hukum. Salah satu proses yang sedang dilakukan oleh Pemerintah adalah revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Informasi dan Komunikasi Politik Hukum dan Keamanan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo, Bambang Gunawan, pada sambutannya di acara Sosialisasi RUU KUHP, di Palu, Selasa (15/11).

“Upaya pemerintah merevisi dan menyusun sistem rekodifikasi hukum pidana nasional yang bertujuan untuk menggantikan KUHP lama sebagai produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda perlu segera dilakukan, sehingga sesuai dengan dinamika masyarakat,” jelasnya.

RUU KUHP sendiri telah dimulai rancangannya sejak tahun 1970 oleh Pemerintah. Penyusunan RUU KUHP juga telah melalui berbagai diskusi dan sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat.

Beberapa kegiatan sosialisasi RUU KUHP diungkapkan Bambang antara lain Kick Off Dialog Publik RKUHP, dan dialog publik di 11 kota di Indonesia, yang diselenggarakan untuk menyebarkan informasi perkembangan terkini draft RUU KUHP, sekaligus membuka ruang dialog, serta menghimpun masukan dari seluruh elemen masyarakat.

“Sosialisasi akan kembali dilanjutkan untuk menyampaikan narasi-narasi terkait RUU KUHP, yang mudah dicerna oleh masyarakat,” kata Bambang.

Ia berharap, acara Sosialisasi RUU KUHP ini dapat menjadi sarana sosialisasi pembahasan terkait penyesuaian RUU KUHP kepada elemen-elemen publik secara luas. “Semoga acara ini membawa manfaat yang besar dan positif bagi kita, masyarakat, dan negara. Mari kita dukung KUHP buatan Bangsa Indonesia,” tutupnya.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Sulbadana melihat, dari perjalanan dalam upaya untuk mewujudkan KUHP yang sesuai dengan jiwa Bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila memakan waktu yang tidak sebentar, yaitu hampir 60 tahun lamanya.

Menurutnya, penyusunan peraturan perundang-undangan bukanlah sesuatu hal yang mudah. Namun, ia khawatir jika terlalu lama dalam satu perdebatan untuk menghasilkan suatu perundang-undangan yang baik, bahkan hingga lebih dari 50 tahun, akan memberi kesan yang tidak baik terhadap kemampuan intelektualitas para ahli hukum, khususnya ahli hukum pidana.

Guru Besar Universitas Negeri Semarang, R. Benny Riyanto mengatakan, KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini adalah warisan kolonial Belanda yaitu Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvS) yang sudah dinaturalisasi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

“Walaupun sudah dinaturalisasi, karena itu merupakan produk kolonial Belanda, pasti belum mendasarkan pada nilai-nilai budaya bangsa, apalagi terkait dengan perlindungan dasar falsafah negara kita Pancasila,” ungkapnya.

Lektor Kepala Bagian Hukum Acara, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Abdul Wahid mengatakan, RKUHP tidak menghilangkan atau mengurangi berlakunya hukum adat yang tidak tertulis di dalam Undang-Undang atau hukum yang hidup di dalam masyarakat (living law), sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 RKUHP.

Menurutnya, untuk memberikan dasar hukum mengenai berlakunya hukum pidana adat, perlu ditegaskan dan dikompilasi oleh pemerintah yang memuat mengenai hukum yang dikualifikasi sebagai tindak pidana adat, yang berasal dari Peraturan Daerah masing-masing tempat berlakunya hukum adat tersebut.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro, Pujiyono mengatakan, hingga saat ini, sudah ada lima tindak pidana yang sudah dikeluarkan dari RKUHP, dari 14 isu krusial yang menjadi alasan tertundanya Sidang Paripurna pada 2019 lalu. Pujiyono juga mengatakan bahwa pada saat dulu RKUHP dibuat memiliki misi tunggal yaitu dekolonisasi, tetapi kemudian berkembang menjadi demokratisasi, konsolidasi, adaptasi, dan harmonisasi.

“Ketika berbicara pembaharuan KUHP, pada hakikatnya bukan pembaharuan norma, tetapi pembaharuan sistem nilai, atau pembaharuan ide dasar. Karena KUHP yang kita miliki saat ini sebetulnya berdasarkan pada ide dasar individualis liberal yang bertentangan dengan konsep ide dasar kita yaitu monodualistik,” jelasnya.(RM.ID)

BALI, BANPOS – Pada penutupan pertemuan B20 Summit Indonesia 2022, Senin (14/11), di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato kunci yang menegaskan tiga strategi besar Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang terjadi saat ini, mulai dari pandemi, perang, hingga krisis pangan, energi dan ekonomi.

Strategi besar yang pertama yaitu hilirisasi industri. Presiden menyampaikan, Pemerintah Indonesia mulai menghentikan ekspor bahan mentah sehingga mendatangkan nilai tambah, meningkatkan pendapatan negara, hingga menciptakan lapangan kerja di dalam negeri.

Strategi yang kedua, berkaitan dengan Ekonomi Hijau. Presiden mengungkapkan potensi energi baru terbarukan di Indonesia sangat besar. ada potensi 434 ribu megawatt baik dari hydro power, geothermal, solar panel, baik dari angin dan tidal wave.

“Inilah kesempaatan para investor untuk menjalin kerja sama dengan Indonesia, membawa investasi, teknologi karena memerlukan uang yang tidak sedikit untuk bersama-sama membangun ekonomi hijau di indonesia,”jelas Presiden Jokowi
Presiden mengatakan, Indonesia telah menyiapkan 30 ribu hektar lahan di Kalimantan Utara untuk green industrial park yang nantinya akan didatangi berbondong-bondong investor untuk membangun produk-produk hijau dari indonesia karena di dekat kawasan tersebut terdapat sungai kayan yang bisa memproduksi energi bersih/energi hijau sebesar 13 ribu megawatt, yaitu hydro-power.

Strategi yang ketiga berkaitan dengan digitalisasi. Presiden berpesan agar yang usaha-usaha besar mau membantu untuk membesarkan usaha-usaha kecil dan usaha-usaha mikro agar mereka tidak tertinggal. Presiden menyampaikan, selama tiga tahun ini pemerintah Indonesia mendorong usaha besar mau membesarkan usaha-usaha kecil dan usaha-usaha mikro agar mereka tidak tertinggal. Pemerintah saat ini sudah mendorong masuk pengusaha kec
yang kecil-kecil jangan ditinggal,”ungkap Presiden. il dan mikro untuk masuk ke digital platform. Progresnya saat ini sudah ada 19 juta dari 64 juta usaha kecil/usaha mikro yang masuk ke platform-platform digital.

“Target kita nanti di tahun 2024, sudah mencapai di atas 30 juta. Artinya
Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Muhammad Arif, menyampaikan, APJII sebagai asosiasi di bidang Teknologi Informasi dan menghimpun para penyelenggara konektivitas, sangat mendukung strategi besar Indonesia yang disampaikan Presiden.

Adapun terkait Hilirisasi Industri, Arif mengungkapkan, pentingnya hilirisasi industri karena sektor ICT adalah salah satu penyumbang angka impor komponen yang signifikan di Indonesia, khususnya untuk perangkat akses internet.

Hilirisasi industri, lanjut Arif, dapat dilakukan di sektor ICT dengan cara membangun industri elektronika. Sehingga Indonesia dapat menyuplai kebutuhannya dan masuk ke dalam global supply chain dengan barang produksi dalam negeri. Namun, jika masih memerlukan dukungan pengetahuan dan teknologi, menurut Arif, Indonesia dapat menjalin kerja sama local-global dalam industri manufacturing elektronica.

Selanjutnya, berkaitan dengan isu ekonomi hijau, lanjut Arif, APJII melihat Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sebagai harapan dari para penyelenggara jasa internet di Indonesia. Karena selama ini permasalahan ketersediaan listrik menjadi salah satu kendala dalam pembangunan infrastruktur konektivitas internet di Indonesia. APJII berharap ke depannya infrastruktur internet dapat menggunakan EBT seiring rencana pemerintah melakukan penguatan industri baterai listrik nasional.

Adapun terkait dengan isu digitalisasi, Arif memastikan, APJII sangat mendukung strategi besar digitalisasi UMKM onboard platform digital. Penyelenggara jasa internet yang bernaung di dalam APJII tidak hanya berfokus pada penetrasi, tetapi juga pada edukasi kepada masyarakat maupun pelaku usaha UMKM agar keberadaan internet semakin memberikan manfaat dan mendukung peningkatan kualitas hidup dan perekonomian masyarakat Indonesia.(RM.ID)

JAKARTA, BANPOS – Kasus obat sirup yang diduga tercemar EG/DEG (Etilen Glikol/Dietilen Glikol) berbuntut panjang. BPOM digugat oleh Komunitas Konsumen Indonesia ke PTUN Jakarta karena dianggap berbohong.

Akun @pandemictalks mengungkap pernyataan Ketua Komunitas Konsumen Indonesia David Tobing, yang menyebut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah melakukan perbuatan melawan hukum dan pembohongan publik. BPOM disebut tidak menguji obat sirup secara menyeluruh.

Selain itu, BPOM dianggap tidak melakukan kewajiban hukumnya, yaitu mengawasi peredaran obat sirup dengan baik. BPOM juga disebut telah melang¬gar asas kecermatan dan keterbukaan yang disebabkan karena penyampaian informasi yang berubah-ubah.

“Berdasarkan petitumnya (tuntu¬tan), Komunitas Konsumen Indonesia mengharapkan majelis hakim PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negeri) menya¬takan BPOM telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh badan/pejabat pemerintahan, meminta menghukum BPOM dengan memberikan perintah untuk melakukan pengujian seluruh obat yang memiliki izin edar, serta meminta maaf pada konsumen dan masyarakat Indonesia,” ungkap @pandemictalks.

Akun @irmalutfy mendukung gugatan yang dilakukan Komunitas Konsumen Indonesia. “Sudah jatuh korban baru kerja. Aneh,” katanya.

Akun @widyayuliarti setuju dilakukan gugatan terhadap BPOM. Dia heran, keteledoran atas kandungan sirup dari produsen yang dijual bebas berlangsung bertahun-tahun.

“Kami sebagai masyarakat awam manalah tahu urusan kandungan yang ada di sirup itu apa saja. Kalau seperti ini harus percaya siapa lagi,” tanyanya.

“Kawal terus prosesnya. Jangan sampe ditenggelamkan kasusnya atau dihentikan karena ada intervensi dari pihak-pihak lain,” ujar @saint.christopher.

Akun @anisyae mengatakan, produsen obat sirup juga tetap salah. Tapi, BPOM juga wajib turut bertanggung jawab atas kelalaian dalam pengawasan yang me¬mang menjadi tugas pokoknya.

“(Kalau memang punya empati ter¬hadap korban anak-anak dan ada hati nuraninya), ditunggu maaf dan segala bentuk tanggung jawabnya BPOM,” katanya.

Sebenarnya, kata @zee_msglow, selu¬ruh rakyat Indonesia dan orang BPOM juga tahu bahwa BPOM yang salah. Hanya saja, BPOM tidak sadar diri dan malah sibuk menyalahkan sana-sini.

Selanjutnya
“Betul. Itu pun tidak mengakui kesala¬han malah lempar batu sembunyi tangan,” timpal @malampenuhbintangxx.

Akun @nathan_lina.10 meminta isi tuntutan terhadap BPOM yang diajukan dalam gugatan diperberat. Dia bilang, tuntutan meminta maaf masih kurang. Minimal, BPOM harus ada hukuman yang setimpal. “Enak banget donk minta maaf masalah selesai,” ujarnya.

“Hukumannya harus diperberat karena sudah menyangkut nyawa dan saya rasa banyak pasal yang bisa dikenakan dalam kasus ini,” tambah @martinn_naibaho.

Akun @irmamaii sudah curiga den¬gan pernyataan BPOM di awal-awal kasus obat sirup mencuat. “Saya merasa dibohongi. Bisa-bisanya bilang aman terus jadi tercemar, kaya main-main investigasinya, ini menyangkut nyawa anak lho,” ujarnya.

Akun @pendekardhamat mengung¬kapkan, kalau di negara luar, pejabatnya langsung mundur. Mereka juga tidak banyak kasih statement pembelaan.

“Finally ada yang buka suara dan perjuangkan konsumen,” tambah @julia.dwidjosiswojo.

Sementara, @megarystaa meminta konsumen tidak hanya menyalahkan BPOM. Seharusnya perusahaan obat, perusahaan bahan baku, semuanya harus dituntut. Bahkan, kalau perlu mereka dituntut secara pidana juga.

“Baiknya sih jangan BPOM saja, nang¬gung, Pemerintah sekalian yang lepas tangan, abai,” ujar @Lubis_MSyarif.

Akun @Lubis_MSyarif mengatakan, anggaran BPOM yang kecil dengan tang¬gung jawab besar, dapat kasus keracunan obat jadi kelihatan ketimpangannya da¬lam pengawasan obat dan makanan.

“Diaudit yuk bisa yuk. Berdosa loh kerja nggak sesuai job desk-nya, nggak amanah,” tutur @putriws2811. (RM.ID)

JAKARTA, BANPOS – Perguruan Tinggi Ilmu Qur’an (PTIQ) menggelar prosesi wisuda di Assembly Hall Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Selasa (15/11). Prosesi wisuda tersebut diikuti oleh 794 Wisudawan.

Dari seluruh wisudawan tersebut, terdapat beberapa Rektor dan Ketua Sekolah Tinggi yang ikut wisuda. Antara lain Rektor Institut Agama Islam Tazkia Dr.Murniati Mukhlisin, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Dr. Umi Waheeda bt H Abdul Rahman, dan juga Da’i kondang ust. Dr. Oki Setiana Dewi.

Rektor PTIQ, Prof Dr KH Nasaruddin Umar yang juga merupakan Imam Besar Masjid Istiqlal, dalam sambutannya mengatakan, wisudawan Institut PTIQ bisa menjadi estafet kepemimpinan. Nasaruddin juga berpesan agar senantiasa bertakwa kepada Allah dan mengamalkan ilmu yang telah diperoleh selama di Institut PTIQ Jakarta.

Menurut dia, salah satu misi Institut PTIQ Jakarta yang mengupayakan lulusannya menjadi alim ulama, guru, pendakwah, hakim, ekonom dan profesi apapun, yang tetap memiliki landasan kuat pada pengamalan Al-Qur’an, sehingga wisudawan Institut PTIQ adalah pemegang estafet kepemimpinan para nabi dan rasul yang membimbing masyarakat dalam menunaikan tugasnya sebagai khalifah di bumi.

“Dengan mendasarkan semua kegiatan pada Al-Quran dan As-Sunnah, berfikir kritis, bertindak santun dan logis serta menjunjung tinggi kehormatan institut, agama, bangsa dan negara”, Kata Nasaruddin.

Nasaruddin juga menyampaikan beberapa perkembangan yang berkaitan dengan kemajuan Institut PTIQ Jakarta dalam waktu satu tahun terakhir. Di antaranya PTIQ telah mengajukan alih status dari Institut ke Universitas. “yang inshaAllah SK (surat keputusan) menjadi universitas dalam waktu dekat segera turun,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Nasaruddin mengapresiasi berbagai pihak yang dianggapnya sudah banyak mendukung PTIQ selama ini. Terutama untuk Ketua Badan Pembina Yayasan Pendidikan Alquran, Pontjo Sutowo beserta seluruh pengurus yayasan selama ini. “PTIQ semakin besar, capain prestasi kualitatif juga semakin besar. Dan ini semua berkat bimbingan Pak Pontjo sebagai Ketua yayasan,” ujar Nasaruddin.

Pontjo Sutowo juga berharap, para sarjana PTIQ bisa memberikan kontribusi terhadap Indonesia, bahkan dunia. “Kita harapkan sarjana-sarjana kita bisa memberikan dan mengamalkan ilmunya sebaik mungkin untuk kemaslahantan umat. Dan semoga apa yang kita lakukan bisa terus berkembang” ujar Pontjo.(RM.ID)

BALI, BANPOS – Indonesia telah menunjukkan kemampuannya dalam menghelat KTT G20 di Bali, 15-16 November 2022. Hal itu dibuktikan dengan hadirnya 17 kepala negara dalam konferensi bertaraf internasional tersebut.

Apalagi Indonesia merupakan negara berkembang pertama yang menjadi tuan rumah KTT G20. Sehingga acara ini dapat dikatakan menjadi pertaruhan bagi wajah Pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pengamat Maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Centre (IKAL SC) Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa mengungkapkan, pelaksanaan KTT G20 dapat dipakai sebagai ajang diplomasi untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

“Saya memiliki harapan terhadap kegiatan KTT G20 ini. Semoga kegiatan ini dapat dijadikan sebagai ajang diplomasi Indonesia kepada negara-negara lain yang berkepentingan dengan wilayah kemaritiman Indonesia guna mewujudkan visi misi poros maritim dunia kita. Sehingga Indonesia dapat menunjukkan peradaban maritim, kedaulatan bangsa, dan ketahanan pangan serta energinya,” ujar Marcellus Hakeng, dalam keterangan tertulis, Rabu (16/11).

Dia juga berharap, KTT G20 dapat menjadi hal utama pendorong pembangunan maritim Indonesia masa depan, sehingga dapat menjamin kekuatan ekonomi, sosial, politik, dan jati diri Indonesia di persaingan global.

Apalagi, lanjut Capt. Hakeng, saat ini telah terjadi peralihan perhatian dunia dan aktivitas dari wilayah Mediterania dan Atlantik ke kawasan Indopasifik.

“Dengan peralihan perhatian dan aktivitas tersebut maka wilayah maritim Indonesia kembali menjadi perlintasan strategis. Karena itu Indonesia harus sadar dengan posisinya secara geopolitik dan geostrategis,” tegasnya.

Dengan letak Indonesia yang begitu strategis tersebut, maka sudah sepatutnya dapat dijadikan sebagai modal untuk berdiplomasi dalam sektor perikanan dan kelautan.

“Indonesia harus memanfaatkan momen perhelatan KTT G20 untuk berdiplomasi terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan yang sama-sama menguntungkan dan berkelanjutan. Serta membahas syarat ekspor produk perikanan dan kelautan dari Indonesia ke negara lain, khususnya negara anggota G20,” ujarnya.

Dalam KTT G20 juga sepatutnya Indonesia dapat membahas mengenai batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dengan China, dan Indonesia dengan Vietnam yang wilayah lautnya berdekatan dengan wilayah laut Indonesia. Atau juga dengan Negara Australia.

“Sebab persoalan ZEE ini kerap muncul ke permukaan dan tidak jarang pula memunculkan konflik antara nelayan Indonesia dan nelayan asing atau nelayan Indonesia dengan pihak aparat penegak hukum negara lain dan sebaliknya,” kata Capt. Hakeng pendiri serta Pengurus dari Dewan Pimpinan Pusat Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI).

KTT G20 diharapkan juga menghasilkan suatu kesepakatan dalam memberikan perhatian dan perlindungan bagi para penyumbang devisa negara yakni Pelaut Kapal Niaga ataupun Pelaut Perikanan. Sebab, masih banyak perlakuan kurang adil yang diterima oleh Pekerja Migran Indonesia terutama yang bekerja sebagai Pelaut Perikanan (PMI PP) yang bekerja di atas Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing.

Berdasarkan laporan studi bertajuk “Potret Kerawanan Kerja Pelaut Perikanan di Kapal Asing: Tinjauan Hukum, HAM, dan Kelembagaan” yang diluncurkan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) pada 31 Agustus 2022 lalu, PMI PP masih dihadapkan dengan praktik-praktik perbudakan modern dan perdagangan manusia.

Tim Peneliti IOJI mengidentifikasi lima akar masalah yang menghambat perlindungan PMI PP, antara lain 1) kelemahan instrumen hukum di tingkat internasional, regional, nasional, dan daerah; 2) tumpang tindih kewenangan dan kelembagaan dalam perlindungan PMI PP; 3) ketimpangan relasi kuasa antara PMI PP dan pemberi kerja; 4) pelanggaran sistemik pada proses perekrutan dan penempatan PMI PP; serta 5) kelemahan sistem informasi, penanganan pengaduan, dan rendahnya akuntabilitas.

“Dari temuan tersebut diharapkan pemerintah dapat melakukan perundingan dengan negara-negara lain yang banyak memanfaatkan tenaga kerja Pelaut Perikanan Indonesia. Sehingga dapat ditemukan titik terang penyelesaian yang saling menguntungkan,” pungkas Capt. Hakeng.(RM.ID)

BALI, BANPOS – H-1 jelang gelaran puncak KTT G20 di Nusa Dua, Bali, kesibukan Presiden Jokowi bertambah berlipat-lipat. Dalam sehari, Jokowi diantre pimpinan negara mulai dari Presiden Amerika Serikat, Joe Biden hingga Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Meskipun menjalani kegiatan yang melelahkan itu, Jokowi tetap ceria. Para tamu undangan pun puas. Pak Jokowi memang tuan rumah yang ramah.

Jokowi mendarat di Bali pada Minggu (13/11), pukul setengah 8 malam WITA. Hampir berbarengan dengan sejumlah pimpinan negara lain.

Termasuk Joe Biden yang mendarat di Bali sekitar 2 jam setelah Jokowi.

Pagi-pagi sekali, ternyata Jokowi sudah meninggalkan Bali dan terbang ke Boyolali, Jawa Tengah. Di Bandara Internasional Adi Soemarmo itu, ia menyambut kedatangan Presiden Uni Emirat Arab (UEA), Mohamed Bin Zayed Al Nahyan (MBZ) langsung di tangga pesawat.

Lalu, keduanya naik satu mobil ke Solo. Di sana, Jokowi dan MBZ meresmikan Masjid Raya Sheikh Zayed. Masjid hadiah dari MBZ ini, adalah miniatur Masjid Sheikh Zayed yang ada di Abu Dhabi. Desainnya hampir sama, bedanya hanya di ukuran dan kapasitasnya saja.

Kelar urusan di Solo, eks Gubernur DKI Jakarta itu, kembali terbang ke Bali. Meskipun gelaran KTT G20 masih 1 hari lagi, Jokowi sudah memiliki segudang kegiatan. Pemimpin negara dari anggota G20 yang sudah tiba di Bali, sudah mengantre untuk bertemu dengan Jokowi.

Jokowi memulai pertemuan dengan Joe Biden yang kemarin malam baru mendarat di Bali dengan pesawat Air Force One. Pertemuan Jokowi-Biden berlangsung pada pukul 12.30 WITA. Saat bertemu dengan presiden dari negara adikuasa itu, tampilan Jokowi sudah berubah. Bila di Solo, dia mengenakan batik coklat tangan panjang dan peci hitam. Saat bertemu Biden, Jokowi sudah berganti dengan jas hitam lengkap dengan dasi warna ngejreng: ungu.

Ia menyambut Biden di The Apurva Kempinski Bali. Keduanya berjabat tangan dan mengobrol akrab sambil jalan. “Selamat datang di Bali. Selamat datang di Indonesia. Saya sangat menghargai kehadiran Presiden Biden di KTT G20 di Bali,” ucap Jokowi ke Biden, kemarin.

Di pertemuan bilateral itu, Jokowi dan Biden duduk sangat dekat. Hanya dipisahkan meja kayu bundar kecil di samping keduanya. Ke Biden, Jokowi berharap KTT G20 dapat menghasilkan kerja sama yang konkret untuk membantu dunia dalam pemulihan ekonomi global. Kuncinya, semua negara G20 diharapkan dapat memberikan fleksibilitasnya demi komitmen konkret hasil KTT dapat tercapai. Selain itu, Jokowi dan Biden juga obrolin kerja sama Indo-Pacific Economic Framework (IPEF).

Biden juga menyampaikan sejumlah hal penting ke Jokowi. Salah satunya, finalisasi kerja sama Millennium Challenge Corporation. “Untuk berinvestasi hampir 700 juta dolar Amerika dalam mengembangkan infrastruktur dan transportasi yang berkualitas di sini, di Indonesia,” kata dia.

Dalam pertemuan dengan Biden itu, Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Setelah bertemu Biden, Jokowi bertemu Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida. Bajunya masih sama, obrolannya juga sama. Yang berbeda, ketika Jokowi menyinggung realisasi penyelesaian IJEPA (Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement) dan penandatanganan nota kesepahaman kelanjutan MRT fase 1 hari ini serta kerja sama studi MRT fase 3 akhir Oktober lalu.

“Kinerja kerja sama ekonomi kita cukup baik. Saya yakin, kinerja ini akan dapat lebih baik jika kita dapat selesaikan IJEPA segera,” ucap Jokowi.

Kemudian giliran Presiden Komisi Eropa, Ursula Von Der Leyen yang dijamu Jokowi. Lalu, PM Australia Anthony Albanese dan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Di penutupan kegiatan malam, Jokowi melakukan pertemuan dengan Presiden Republik Korea, Yoon Suk-yeol.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko membenarkan banyaknya kepala negara asing yang ingin bertemu Jokowi di sela-sela pelaksanaan KTT G20 di Bali. Sampai-sampai Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, sebutnya, kesulitan mengurus jadwal permintaan pertemuan tersebut. “Ini hebatnya Presiden kita ini ya,” kata Moeldoko, di Media Center G20, BICC, Nusa Dua, Minggu (13/11).

“Semuanya sudah terjadwal sebenarnya, tapi banyak sekali yang menginginkan, minta waktu kepada Pak Jokowi ini, Presiden kita ini. Kita mesti bangga, Presiden kita di mata para kepala negara luar itu luar biasa. Sampai kesulitan untuk Menlu mengurusnya,” sambungnya.(RM.ID)

KALTIM, BANPOS – Ketua Badan Persekutuan Antar Gereja Kristen Kabupaten Kutai Kartanegara (BPAGK Kukar), Pdt Mikha Agus Widiyanto mewakili seluruh umat Kristen di Kabupaten Kukar berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini disampaikan terkait dengan kebijakan Kepala Negara itu yang tengah memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.

“Mewakili umat Kristen dan tentunya masyarakat Kalimantan Timur, mengucapkan banyak terima kasih atas dikeluarkannya keputusan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Joko Widodo yang menetapkan ibukota IKN di Provinsi Kalimantan Timur,” kata Pdt Mikha dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (15/11).

Menurutnya, kebijakan Presiden Joko Widodo tersebut sudah sangat tepat dan memenuhi harapan besar rakyat Kalimantan.

“Kepindahan dan pembangunan IKN bagaikan sebuah mimpi, sehingga timbul rasa haru dan kebanggaan, sehingga keputusan pemindahan IKN tentunya patut diapresiasi yang luar biasa terhadap Presiden Jokowi,” ujarnya.

Ia menilai, respon publik dengan mengunjungi titik 0 IKN Nusantara di Sepaku, Kabupaten Penajam paser Utara (PPU) menjadi bukti kemajuan progres pembanguan IKN tersebut.

“Keberadaan IKN di Kaltim dan tingginya animo kunjungan warga ke titik 0 IKN merupakan bukti kemajuan pembangunan dan kerukunanan bangsa Indonesia,” imbuhnya.

Kemudian, dosen Sekolah Tinggi Teologi (STT) Kutai Kartanegara itu menyampaikan, bahwa progres pembangunan IKN sudah tampak dengan dibangunnya infrastruktur penunjang. Dari mulai akses jalan, jembatan, bendungan, Instalasi Pengolahan Air Limbah (Ipal).

“Ini adalah salah satu hal yang menjadi faktor penentu mengapa kami selaku tokoh agama di Kukar sangat yakin dan optimis bahwa pembangunan IKN akan lancar dan aman serta sesuai jadwal sudah diagendakan oleh Presiden Jokowi,” tandasnya.

Diterangkannya, infrastruktur jalan merupakan salah satu penentu keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Jika infrastrukturnya baik, maka aktivitas ekonomi masyarakatnya juga akan baik.

“Keberhasilan pembangunan IKN ini impact-nya bukan hanya dirasakan oleh masyarakat Kaltim yang multi etnis dan beranekaragam sosial budayanya, namun juga berdampak positif bagi kerukunan antar umat beragama di Indonesia,” tambahnya.

Oleh sebab itu, ia pun mengajak seluruh entitas masyarakat di Kalimantan Timur untuk memastikan program pembangunan IKN berjalan lancar.

“Keberadaan IKN di Sepaku PPU dan Kukar tentunya bagi warga Kalimantan Timur wajib terus dikawal dan sama-sama bergandeng tangan, agar supaya program pembangunan IKN ini bisa terwujud dengan baik,” tegasnya.(RM.ID)

BALI, BANPOS – Baru semalam menghirup udara Bali, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov sudah kena isu miring. Sergey yang datang ke Bali untuk menghadiri KTT G20 mewakili Presiden Rusia, Vladimir Putin digoyang hoaks masuk rumah sakit karena serangan jantung. Setelah berita tersebar, pihak Rusia buru-buru membantah dengan mengupload video Sergey saat sedang nyantai lewat media sosial.

Seperti diketahui, Sergey jadi salah satu perwakilan negara anggota G20 yang hadir lebih awal di Bali. Dia mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali pada Senin (13/11) malam, beberapa jam sebelum kedatangan Presiden Amerika Serikat Joe Biden.

Setelah 1 malam nginap di Bali, Sergey justru dikabarkan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Ngoerah Denpasar atau RSUP Sanglah. Sergey diberitakan terkena serangan jantung sehingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Salah satu sumber pemberitaan terkait sakitnya Sergey berasal dari Associated Press yang kemudian dikutip banyak media-media dari luar negeri. Menurut Associated Press itu, Sergey dilarikan ke rumah sakit berdasarkan keterangan dari pejabat-pejabat Indonesia karena terkena serangan jantung.

Hingga semalam, aktivitas di RSUP Prof Ngoerah Denpasar masih berjalan seperti biasa. Termasuk Paviliun Wings VIP dan VVIP rumah sakit yang biasa digunakan untuk perawatan pejabat negara. Tidak ada penjagaan ketat dari aparat keamanan baik Polisi maupun TNI secara mencolok.

Benarkah Sergey sakit dan dirawat? Juru Bicara Kemenlu Rusia, Maria Zakharova membantah dengan tegas berita tersebut. Kata dia, kabar yang menyebutkan Sergey dirawat karena serangan jantung adalah kebohongan.

“Sergey Viktorovich dan saya di sini di Indonesia membaca halaman berita dan tidak bisa mempercayainya,” tegasnya.

Salah seorang pejabat Rusia memposting video Sergey dalam keadaan baik-baik saja, sekaligus membantah kabar sebelumnya bahwa dia dilarikan ke rumah sakit. Melalui akun Instagramnya, Anggota Dewan Politik Regional Rusia Ernest Makarenko pada Senin (14/11) memposting video Lavrov tengah duduk santai di teras mengenaikan kaos berwarna biru dan celana pendek.

Terlihat jelas dalam video itu, Sergey sedang berada di pinggir pantai di Bali. Dia duduk di atas meja menghadap meja bundar kecil yang di atasnya banyak kertas bertumpuk-tumpuk.

Video tersebut direkam dan diposting sebelumnya oleh Maria Zakharova di Telegram-nya. “Dirawat di rumah sakit oleh media Barat, Sergey Lavrov mengirimkan salam besar untuk semua orang dari Bali,” tulis Makarenko di Instagram.

Kata Makarenko, kabar ini merupakan permainan politik dari para lawan-lawan politiknya. Kata dia, kejadian seperti ini sudah terjadi sejak 10 tahun lalu. Salah satunya mengatakan bahwa Presiden Vladimir Putin jatuh sakit.

Tak hanya pihak Rusia, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ikut membantah kabar tersebut. “Dia (Menlu Rusia) sudah ada di hotelnya dan dalam kondisi sehat,” ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong di Bali, kemarin.

Di dunia maya, berita bahwa Sergey dirawat di rumah sakit juga mengagetkan warganet. “Waduh. Kenapa dia? Dia yang sakit kenapa gua yang jadi serem ya,” aku @OmChully. “Kenapa?” tanya @moik_the. “Hoaks dari peranakan setan,” timpal @budi MT.

“Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dibawa ke rumah sakit itu cuma buat pemeriksaan kesehatan, bukan karena sakit. Jadi tidak benar ya gaes, tidak sesuai faktanya,” kata @HSLondo. “Jadi intinya beliau sehat kan ?” tanya @okyjellydrnk.

Akun @rezzapahlevic mengingatkan jangan main-main dengan berita bohong, apalagi berkaitan dengan Rusia. “Gak usah ngadi-ngadi, Putin punya nuklir loooh,” cuitnya.

Namun, akun @26imhafhalludbA menganggap itu hanya candaan saja. “Udaahh, kasih teh anget aja sama tolak angin. Masuk angin tuh kali,” candanya. (RM.ID)

JATENG, BANPOS – Dalam rangka menurunkan angka stunting, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengerahkan anggota TP PKK Kabupaten Kebumen untuk mengolah makanan non beras untuk balita dan ibu hamil, disamping pendampingan dan pembinaan pencegahan stunting.

Hal itu disampaikan Ganjar saat meninjau penanganan stunting di Puskesmas 2, Kabupaten Kebumen pada Selasa (15/11) pagi. Ganjar bertemu salah satu kader PKK bernama Salamah yang begitu aktif dan berpengetahuan ihwal stunting.

Ganjar salut terhadap Salamah yang meskipun tak mengenyam bangku pendidikan, namun pengalaman dan pengetahuannya yang didapat sejak menjadi kader kesehatan pada tahun 1987 silam sangat bermanfaat untuk banyak orang.

“Saya itu setiap masuk ke daerah selalu menemukan kader-kader hebat. Apresiasi saya kepada Bu Salamah itu satu, sejak tahun 1987 menjadi kader kesehatan, kedua mengerti persis sehingga hampir semua pertanyaan dijawab dengan cepat,” kata Ganjar di Puskesmas 2.

Dalam sosialiasi pencegahan stunting yang dilakukan Ganjar, Salamah dapat menjawab pertanyaan dengan lugas. Hal itu terkait treatment yang harus diberikan kepada para ibu hamil, mulai dari cara pendampingan hingga gizi dan nutrisi yang harus diberikan.

“Dia mengerti berapa orang yang hamil, terus kemudian ada sekian yang stunting, lalu dia mengerti treatment pendampingan kepada mereka yang hamilnya terlalu tua, terlalu muda, hamilnya terlalu pendek dan terlalu banyak anaknya,” ucap Ganjar.

Ganjar mengungkapkan, upaya penurunan stunting di Jawa Tengah terus digalakkan, baik dengan program baru maupun program yang telah berjalan. Seperti Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng (5Ng) dan program pendampingan ibu hamil lainnya.

Berdasarkan data, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan penurunan angka stunting per tahun sebanyak 3,5 persen. Pada 2022 angka stunting Jawa Tengah sebanyak 20,9 persen.

Jika target penurunan stunting 3 persen per tahun, maka akhir tahun 2022 angka stunting di Jawa Tengah hanya 17,4 persen dan tahun 2023 mampu turun hingga14 persen.

Ganjar optimistis, jika seluruh pihak stake holder dapat bersama-sama komitmen untuk mencegah dan mengatasi stunting, maka penurunan stunting di Jawa Tengah akan sesuai dengan rarget dari Presiden Joko Widodo.

“Saya kira kalau semua bergerak seperti ini, maka target yang diberikan presiden dalam penurunan stunting bisa tercapai,” ungkap Ganjar.(RM.ID)

YOGYAKARTA, BANPOS – Ganjar Pranowo merupakan figur pemimpin yang ideal untuk menjadi Presiden 2024. Hal itu berdasarkan kajian mendalam dari sejumlah pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Pemuda Mahasiswa Nusantara (PMN) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Koordinator PMN DIY, Mariyadi, menuturkan, Indonesia membutuhkan figur yang berpengalaman, cerdas, kreatif, dekat dengan rakyat, sederhana, jujur, visioner, nasionalis dan religius, serta terbukti mempunyai visi-misi yang membawa perubahan ke arah yang lebih baik.

Berdasarkan kajian tersebut, sosok Ganjar menjadi pilihan utama. Mantan anggota DPR RI dan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu dinilai mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi Presiden Indonesia periode 2024-2029.

“Sebagai kaum terpelajar, kami telah melakukan riset dan diskusi untuk menentukan pilihan, dan berdasarkan pilihan rasional, secara bulat kami menilai Bapak Ganjar Pranowo sebagai sosok paling ideal untuk menjadi Presiden 2024”, kata Mariyadi dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/11).

Mariyadi menyatakan, dukungannya kepada Ganjar berdasarkan kajian mendalam yang bisa dipertanggungjawabkan secara moril dan ilmiah.

Dia juga mengungkapkan, komitmen PMN adalah komitmen kepemudaan, kemahasiswaan dan kemasyarakatan sebagai bagian integral dari penguatan nilai-nilai kebangsaan.

“Bagi kami, Bapak Ganjar Pranowo adalah simpul penguatan nilai-nilai kebangsaan,” imbuhnya.

Hadir ratusan orang yang terdiri dari mahasiswa, pemuda dan masyarakat dalam deklarasi di Sidokabul, Umbulharjo, Kota Yogyakarta tersebut. PMN Yogyakarta turut memberikan sembako kepada warga.

“Kegiatan berbagi sembako ini merupakan pengejawantahan dari sosok Bapak Ganjar yang peduli pada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Kerukunan Ibu-ibu Sidokabul, Suhartini menyambut baik kehadiran PMN DIY. Ia juga mengapresiasi keterlibatan pemuda mahasiswa dalam mengawal keberlangsungan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut dia, Ganjar bagi masyarakat Yogyakarta sudah tidak asing lagi. Suhartini pun menyatakan pihaknya siap mendukung Ganjar untuk Presiden 2024.(RM.ID)