Kategori: NASIONAL

  • Soal Rekrutmen Tenaga Kerja, Pertamina Tanjung Gerem Dituding Tak Patuh Aturan

    Soal Rekrutmen Tenaga Kerja, Pertamina Tanjung Gerem Dituding Tak Patuh Aturan

    CILEGON, BANPOS – Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon Faturohmi menerima aduan dari masyarakat Gerem dan Rawa Arum terkait persoalan rekrutmen tenaga kerja di Pertamina Tanjung Gerem. Selain itu, kata Faturohmi soal rekrutmen tenaga kerja di Pertamina Tanjung Gerem tidak pernah dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon.

    “Jadi kemarin baru kita menerima aduan dari masyarakat Gerem dan perwakilan dari masyarakat Rawa Arum khususnya terkait dengan rekrutmen yang selama ini berjalan baik di Pertamina, anak perusahaan Pertamina Patra Niaga maupun vendor-vendor yang ada di Pertamina,” ujar Faturohmi kepada BANPOS, Rabu (9/11/2022).

    “Artinya masih minimnya satu soal perencanaan ketenagakerjaannya. Satu tidak dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, ini amat kita sayangkan. Makanya akan kita ingatkan perusahaan tersebut. Kedua soal kearifan lokal ini juga mereka mengabaikan artinya kami mendapat laporan bahwa terjadi diskriminasi ada dugaan diskriminasi kaitan dengan penerimaan tenaga kerjanya bagi yang driver, ataupun yang lainnya. Terkesan ada titip-titipan lah,” kata Faturohmi.

    Politik Partai Gerindra ini menegaskan akan menindaklanjuti aduan masyarakat tersebut dan akan berkoordinasi dengan Disnaker Kota Cilegon. Kemudian ia juga akan sidak ke Pertamina Tanjung Gerem.

    “Nah kami akan menindaklanjuti, yang pertama kami sudah kemarin berkoordinasi dengan dinas tenaga kerja agar secara teknis menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut menurut kewenangan mereka. Yang keduanya kami juga akan menindaklanjuti ini dengan melakukan sidak ke Pertamina dalam minggu-minggu ini,” tuturnya.

    Faturohmi juga meminta kepada Pertamina agar melibatkan masyarakat sekitar dalam perekrutan tenaga kerja.

    “Jadi kami meminta, intinya Pertamina agar menghargai melibatkan masyarakat sekitar ketika membutuhkan tenaga kerja yang memang kualifikasinya tidak terlalu teknis, kualifikasinya tidak terlalu hight, tidak terlalu tinggi kita minta masyarakat dilibatkan,” tegasnya.

    Sementara itu, Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri pada Disnaker Kota Cilegon, Wawan Gunawan membenarkan bahwa selama ini Pertamina Tanjung Gerem tidak pernah melaporkan ke Disnaker Kota Cilegon apabila ada perekrutan tenaga kerja atau lowongan kerja.

    “Pertamina belum pernah ada. Makanya akan kita tindak lanjuti untuk kita undang atau kita panggil untuk mengkonfirmasi ini. Agar mereka juga melaporkan ke Disnaker,” ujarnya.

    Wawan menjelaskan aturan tersebut ada di Keppres Nomor 4 tahun 1980 Tentang Wajib Lapor Lowongan, kemudian juga ada aturan Permenaker Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja. Turunan di Provinsi ada Perda Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan bahwa setiap perusahaan apabila akan merekrut pekerja atau membuka lowongan kerja harus dilaporkan ke dinas kabupaten/kota.

    Selain itu, pihaknya juga sudah mensosialisasikan aturan wajib lapor tersebut kepada semua perusahaan yang ada di Kota Cilegon.

    “Sudah pernah kita sosialisasikan tentang aturan wajib lapor lowongan karena mereka membuka lowongan dan belum terlaporkan ke dinas, (akan) kita tegur. Karena memang dia perusahaan sudah pernah kita jelaskan tapi kalau perusahaan-perusahaan itu belum pernah mendapatkan penjelasan kita akan undang atau kita panggil,” tandasnya.

    Menanggapi hal tersebut, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Regional Jawa Bagian Barat, Eko Kristiawan mengatakan Pertamina Tanjung Gerem tidak pernah ada rekrutmen pekerja akan tetapi bilamana ada rekrutmen langsung dari pusat.

    “Jadi gini kalau Pertamina Tanjung Gerem tidak pernah merekrut pekerja karena yang merekrut pekerja itu dari pusat. Kalau itu ada rekrutmen mungkin itu perusahaan lain disitu walaupun orangnya bekerja di Pertamina Tanjung Gerem. Jadi dipekerjakan di Gerem tapi yang merekrut bukan Pertamina langsung jadi harusnya perusahaan yang merekrut itulah yang melaporkan,” kata Eko kepada BANPOS saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis (10/11/2022).

    Namun demikian, Eko masih menunggu informasi dari Pertamina Tanjung Gerem soal adanya rekrutmen pekerja tersebut. “Nah ini saya belum dapat data tambahan. Makanya saya masih nunggu dari kantor Pertamina Tanjung Gerem,” pungkasnya. (LUK)

  • Sering Disalahkan Karena Harga BBM Naik, Ahok Buka Suara Nih

    Sering Disalahkan Karena Harga BBM Naik, Ahok Buka Suara Nih

    INDONESIA, BANPOS – Politikhariini mengunggah meme Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok, mengangkat satu tangan dengan telapak tangan terbuka.

    Di dalam meme itu, ada beberapa pernyataan Ahok. Dia menegaskan, bukan sebagai tokoh utama yang menentukan naik atau turunnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Dia bilang, statusnya hanya berada di posisi kelima pemangku kepentingan di Pertamina.

    “Saya boleh sampaikan ya, banyak orang pikir naiknya BBM, turunnya BBM, salahnya Ahok. Pokoknya kalau apa-apa Ahok yang salah. Tapi memang faktanya, kita itu terlalu takut untuk sub¬sidi langsung ke rakyat,” kata Ahok.hariini dalam caption-nya.

    Akun @autobota5699 membela Ahok. Kata dia, Ahok hanya sebagai komisaris utama (Komut) PT Pertamina. Sehingga, Ahok tidak berhak menaikkan dan menu¬runkan harga BBM.

    “Ahok hanya menjalankan tugas seba¬gai komisaris, sedangkan yang mengatur harga BBM itu Presiden,” sambung @Awondatu_vina.

    Akun @Ar_akramAR mengulang pernyataan Ahok. Kata dia, Ahok hanya orang ke-5 sebagai penentu kenaikan harga BBM. Dia menjelaskan penentu nomor 1 sampai 4.

    “Pertama, Presiden Jokowi. Kedua, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan. Ketiga, Menteri BUMN Erick Thohir. Keempat, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati,” jelas dia.

    Kata @Ignastherry, kendati hanya orang ke-5 dalam memutuskan harga BBM, Ahok berhasil mempertahankan re-kor selalu untung untuk PT Pertamina.

    Kata @Fadlur_Rochman, komisaris itu tugasnya memantau jalannya perusahaan. “Komisaris ditunjuk oleh pemilik saham, dalam hal ini negara sebagai pemilik terbesar saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” jelas @ Fadlur_Rochman.

    Akun @Andi_Widjaja menjelaskan, komisaris di suatu badan usaha biasanya ada beberapa orang (board of commis-sioners). Fungsinya, lebih kepada pen¬gawasan dan memberikan nasihat kepada direktur atau direksi. Bila para komisaris terlalu aktif, maka akan dijuluki komisa¬ris rasa direktur.

    “Memang posisinya serba salah, dan pasti akan disalahkan terus menerus karena kebetulan salah satu komisaris bernama Ahok,” ujarnya.
    Akun @Chimpunk mengatakan, komis¬aris itu mendapat gaji besar dan sering ikut rapat penting bersama direksi. Hanya saja, jabatan komisaris bukan sebagai penentu pembuat keputusan.

    “Komisaris itu nggak harus tanggung jawab apa-apa dan tidak harus tanggung jawab ke siapa-siapa. Pantesan banyak orang pingin jadi komisaris,” kata @ Saban_ray.

    Sebetulnya, kata @Wrahardian2, rakyat sudah tahu kenaikan harga BBM keputusan Pemerintah yang ingin men-gurangi subsidi. Sehingga, bukan kes¬alahan Ahok yang jadi komisaris utama PT Pertamina.

    “Ahok tidak perlu bereaksi menjelas¬kan pada orang yang sebetulnya sudah paham. Cuekin aja,” saran dia.

    Akun @Randy_Matua memohon ban¬tuan kepada Ahok agar BBM bersubsidi bisa turun. Soalnya, rakyat dengan gaji sesuai Upah Minimum Regional (UMR) makin miskin karena inflasi.

    Sementara, @Musa2611 mengatakan, sebagai rakyat yang sehari-hari menggu¬nakan BBM bersubsidi belum merasakan dampak signifikan kehadiran Ahok seba¬gai Komut Pertamina.

    Akun @SlametAye mengaku kecewa Ahok menjadi Komut Pertamina. “Begitu Ahok berada di Pertamina, malah rugi kalau BBM tidak dinaikkan,” kritiknya.(RM.ID)

  • Gerbong Pecinta Sandi Uno Bantu Ojol Dan Gerakan Ekonomi Bangsa

    Gerbong Pecinta Sandi Uno Bantu Ojol Dan Gerakan Ekonomi Bangsa

    JATENG, BANPOS – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) ini dikeluhkan oleh para pengguna kendaraan bermotor, khususnya ojek online (ojol). Maka itu, Gerbong Pecinta Sandiuno menggelar aksi bantuan subsidi BBM kepada ratusan ojek online guna mengerakkan kondisi perekonomian bangsa.

    Ketua Gerbong Pecinta Sandiuno Banyumas, Vienkan Bahreyis mengatakan para ojek online sangat antusias dalam kegiatan ini. Dikarenakan mereka merasa terbantu dengan membayar 4.000 Rupiah sudah mendapatkan dua liter bensin yang dianggap dapat meringankan kehidupannya sehari-hari.

    “Hari ini menggelar subsidi BBM untuk para ojek online, cukup membayar Rp.4.000 sudah mendapatkan 2 liter bensin. Para ojol sangat antusias, karena mereka merasa terbantu kehidupan sehari-harinya yang lebih banyak menggunakan kendaraan, dan bisa membantu memulihkan perekonomian secara nasional,” kata Vienkan di SPBU Pertamina Pabuaran, Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (8/11).

    Vienkan menegaskan bahwa rakyat Indonesia membutuhkan sosok seperti Sandiaga Uno. Menurutnya program-program yang dilakukan mengarah pada pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil.

    “Program dari Pak Sandi sangat tepat dengan melakukan subsidi BBM, saya rasa Indonesia butuh sosok seperti beliau yang sangat memperhatikan masyarakat kecil dalam pertumbuhan ekonomi maupun kehidupan mereka,” tutur Vienkan.

    Sementara itu, salah satu penerima subsidi BBM Arief Wibowo, (30), mengakui bahwa program ini hadir pertama kali di Banyumas dari Gerbong Pecinta Sandiuno. Ia pun mengutarakan keluhan kenaikan harga BBM yang sangat drastis.

    “Saya bersyukur sekali adanya bantuan subsidi BBM, karena di Banyumas baru pertama kali hadir dari relawan Gerbong Pecinta Sandiuno ini luar biasa. Naiknya tarif tentu belum mencukupi, soalnya tidak sebanding dengan naiknya harga BBM,” ujar Arief.

    Arief menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gerbong Pecinta Sandiuno dan Sandiaga yang dapat meringankan beban pekerjaan para ojek online.

    “Harapannya sering mungkin diadakan program ini, untuk Pak Sandi dan Gerbong Pecinta Sandiuno hatur nuhun sangat membantu bagi kami para ojol,” imbuhnya.(RM.ID)

  • Gerbong Pecinta Sandi Uno Bantu Ojol Dan Gerakan Ekonomi Bangsa

    Gerbong Pecinta Sandi Uno Bantu Ojol Dan Gerakan Ekonomi Bangsa

    JATENG, BANPOS – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) ini dikeluhkan oleh para pengguna kendaraan bermotor, khususnya ojek online (ojol). Maka itu, Gerbong Pecinta Sandiuno menggelar aksi bantuan subsidi BBM kepada ratusan ojek online guna mengerakkan kondisi perekonomian bangsa.

    Ketua Gerbong Pecinta Sandiuno Banyumas, Vienkan Bahreyis mengatakan para ojek online sangat antusias dalam kegiatan ini. Dikarenakan mereka merasa terbantu dengan membayar 4.000 Rupiah sudah mendapatkan dua liter bensin yang dianggap dapat meringankan kehidupannya sehari-hari.

    “Hari ini menggelar subsidi BBM untuk para ojek online, cukup membayar Rp.4.000 sudah mendapatkan 2 liter bensin. Para ojol sangat antusias, karena mereka merasa terbantu kehidupan sehari-harinya yang lebih banyak menggunakan kendaraan, dan bisa membantu memulihkan perekonomian secara nasional,” kata Vienkan di SPBU Pertamina Pabuaran, Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (8/11).

    Vienkan menegaskan bahwa rakyat Indonesia membutuhkan sosok seperti Sandiaga Uno. Menurutnya program-program yang dilakukan mengarah pada pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil.

    “Program dari Pak Sandi sangat tepat dengan melakukan subsidi BBM, saya rasa Indonesia butuh sosok seperti beliau yang sangat memperhatikan masyarakat kecil dalam pertumbuhan ekonomi maupun kehidupan mereka,” tutur Vienkan.

    Sementara itu, salah satu penerima subsidi BBM Arief Wibowo, (30), mengakui bahwa program ini hadir pertama kali di Banyumas dari Gerbong Pecinta Sandiuno. Ia pun mengutarakan keluhan kenaikan harga BBM yang sangat drastis.

    “Saya bersyukur sekali adanya bantuan subsidi BBM, karena di Banyumas baru pertama kali hadir dari relawan Gerbong Pecinta Sandiuno ini luar biasa. Naiknya tarif tentu belum mencukupi, soalnya tidak sebanding dengan naiknya harga BBM,” ujar Arief.

    Arief menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gerbong Pecinta Sandiuno dan Sandiaga yang dapat meringankan beban pekerjaan para ojek online.

    “Harapannya sering mungkin diadakan program ini, untuk Pak Sandi dan Gerbong Pecinta Sandiuno hatur nuhun sangat membantu bagi kami para ojol,” imbuhnya.(RM.ID)

  • Bertemu Walkot Bima, Moeldoko Bahas Ketahanan Pangan

    Bertemu Walkot Bima, Moeldoko Bahas Ketahanan Pangan

    JAKARTA, BANPOS – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meminta Pemerintah Daerah (Pemda) bisa menjaga ketahanan pangan di wilayahnya.
    Hal itu disampaikan Moeldoko saat menerima kedatangan Wali Kota (Walkot) Bima Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Lutfi, di Gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (8/11).

    “Di Bima Unggul dengan tanaman Jagungnya. Ini harus lebih ditingkatkan produktivitasnya demi menjaga ketahanan pangan daerah dan nasional,” tegas Moeldoko.

    Menurut Moeldoko, ketahanan pangan merupakan kunci untuk menghadapi potensi krisis global.

    Untuk itu, Pemerintah terus mendorong ketahanan pangan melalui berbagai bauran strategi dan kebijakan.

    Ia menyebut, dari sisi pembiayaan Pemerintah telah menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dapat diakses oleh pelaku sektor pertanian dengan bunga hanya 3 persen hingga akhir 2022. Selain itu, plafon KUR juga ditingkatkan hingga Rp 373,17 triliun.

    “Pemda bisa menggunakannya, baik untuk pengadaan alsintan atau korporatisasi di sektor pertanian,” jelasnya.

    Masih kata Moeldoko, Pemerintah juga melakukan diversifikasi pangan lokal dengan meningkatkan produksi jagung, sorgum, sagu, dan singkong melalui perluasan lahan dan pembukaan area baru.

    “Sekarang apapun dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan agar terjadi pemerataan kesejahteraan masyarakat,” ujar Moeldoko.

    Sementara itu, Wali Kota Bima, Muhammad Lutfi mengatakan, peningkatan produksi pertanian di kota Bima sejauh ini masih terkendala oleh masalah pengairan. Lebih lanjut Ia menjelaskan, bahwa lahan-lahan pertanian komoditas jagung masih mengandalkan air hujan.

    “Kami butuh bendungan atau DAM yang bisa menjadi irigasi teknis untuk peningkatan produksi pertanian terutama jagung,” terang Lutfi.

    Lutfi menyampaikan, bahwa saat ini Pemerintah Kota Bima sedang merencanakan pembangunan dua bendungan atau DAM.

    Selain sebagai irigasi teknis, pembangunan bendungan juga bisa mengantisipasi terjadi banjir saat musim hujan, seperti yang terjadi pada tahun 2016 silam. Di mana tingginya intensitas hujan menyebabkan air sungai meluap dan membanjiri seluruh kawasan kota Bima hingga menyebabkan kerugian sebesar Rp 2 triliun.

    “Selain untuk antisipasi banjir, keberadaan bendungan ini juga sangat penting sebagai sumber air baku. Untuk itu kami butuh dukungan dari Kantor Staf Presiden,” pungkas Lutfi.(RM.ID)

  • Mahfud MD Bawa Agenda Demokrasi Dan HAM Di KTT ASEAN

    Mahfud MD Bawa Agenda Demokrasi Dan HAM Di KTT ASEAN

    ASEAN, BANPOS – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD akan mendampingi Presiden Jokowi pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN (KTT ASEAN) di Phnom Penh, Kamboja pada 9 hingga 12 November 2022 mendatang.

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada KTT ASEAN itu akan secara resmi menerima keketuaan ASEAN periode selanjutnya.

    Mahfud MD menyampaikan, sejumlah topik strategis akan dibahas di forum itu, antara lain terkait kerjasama bidang demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), serta kerjasama di bidang intelijen dan keamanan bersama.

    “Tentu yang ingin dicapai dalam KTT ASEAN adalah prinsip dasar yang dicanangkansejak lama, yaitu terciptanya wilayah dan kawasan yang damai dan aman, serta mensejahterakan masyarakat di ASEAN yang sudah makin bertambah,” ujar Menko Mahfud di Jakarta, Senin (7/11) menjelang keberangkatannya ke KTT ASEAN di Kamboja.

    ASEAN lanjut Mahfud merupakan forum yang sangat dihormati di dunia internasional. Netralitas ASEAN diharapkan membangun kesejukan dan kedamaian dalam pergaulan bangsa-bangsa.

    “Ini harus diperkuat ke depan. Selain memperkuat forum kerjasama ASEAN, juga akan dibahas isu Laut Cina Selatan, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), masalah Myanmar, dan berbagai isu trategia lainnya,” pungkas Menko Mahfud.(RM.ID)

  • Insya Allah, Tahun 2028, KF-21 Jadi Bagian Sistem Pertahanan Udara RI

    Insya Allah, Tahun 2028, KF-21 Jadi Bagian Sistem Pertahanan Udara RI

    INDONESIA, BANPOS – Kerja sama RI dan Korea Selatan (Korsel), terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.
    Tak hanya di bidang ekonomi dan investasi, tetapi juga dalam bidang militer dan pertahanan.

    Teranyar, KF-21 Boramae yang merupakan hasil join development dengan Korsel, telah sukses menjalani penerbangan selebrasi di Sacheon Air Base, Korea Selatan, Rabu (28/9).

    Dalam selebrasi itu, pesawat KF-21 Boramae terbang selama 19 menit dengan roda pendaratnya ditarik.

    Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Herindra pun happy melihat bukti nyata keberhasilan pengembangan pesawat tempur itu.

    Baginya, ini adalah sebuah progres yang sudah lama ditunggu, sejak RI dan Korsel sepakat mengembangkan KF-21 Boramae pada 2011.

    “Kita boleh bersikap optimis, bahwa suatu saat kelak KF-21 Boramae akan menjadi bagian dari sistem pertahanan udara Indonesia,” kata Herindra, yang hadir langsung menyaksikan Ceremony of Celebration KFX/IFX di Sacheon Air Base, 28 September 2022.

    Lantas, kapan kira-kira KF-21 Boramae akan menjadi bagian dari persenjataan kita?
    Terkait hal ini, Marsdya TNI (Purn) Erris Heryanto dari Forkominhan menjelaskan, saat ini, kita telah memasuki fase Pengembangan Prototipe/Engineering and Manufacturing Development (EMD), yang direncanakan berakhir pada 2026.

    Dalam fase ini, semua tes terhadap KF-21 Boramae diharapkan selesai. Baik secara operasional, ataupun bagian-bagian pesawatnya.
    Setelah itu, kita akan masuk kepada fase produksi.

    “Saat ini, kita belum menandatangani perjanjian dengan Korea, mengenai bagian-bagian apa saja yang bisa dibuat oleh PT Dirgantara Indonesia. Awalnya kan 20 persen dalam bentuk wing kanan dan vertical stabilizer kanan. Serta beberapa pylon. Kalau ini dibuat, produksi bisa menjadi lebih cepat,” jelas Herris dalam Workshop The Indonesian Next Generation Journalist on Korea, yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), beberapa waktu lalu.

    Herris pun menjabarkan tahapan pengembangan KFX/IFX, yang mengacu pada Nota Kesepahaman RI-Korsel tahun 2010. Berikut rinciannya:
    1. Tahap Pengembangan Teknologi/Technology Development (TD), 2011-2016
    Kegiatan dalam tahapan ini mencakup sistem persyaratan operasional, sistem konfigurasi, identifikasi teknologi inti, dan perencanaan fase pengembangan prototipe (EMD).

    Output:
    – Menguasai 52 persen teknologi inti Tahap TD (54 dari 103 teknologi inti pesawat tempur).
    – 52 insinyur Indonesia menguasai desain KF-X/IF-X Tahap TD.

    2. Tahap Pengembangan Prototipe/Engineering & Manufacturing Development (EMD), 2016-2026
    Kegiatan dalam tahap ini meliputi engineering design & analisis, prototyping, serta flight test dan sertifikasi.

    Output:
    – Peningkatan Technology Readiness Level (TRL) & Manufacturing Readiness Level (MRL) melalui partisipasi di Korea, Engineering Work Package & Airframe Component Manufacturing (ACM) di PT Dirgantara Indonesia.
    – Mendapatkan Program Data untuk produksi, pemeliharaan & operasi, serta upgrade.
    – Mendapatkan 1 unit Pesawat Prototipe #5

    3. Tahap Produksi (2026 – seterusnya)
    Kegiatan dalam tahapan ini mencakup component manufacturing & final assembly.
    Output:
    – Sole Supplier untuk komponen wing, tail, dan pylon bagi semua pesawat KFX/IFX yang diproduksi.
    – Final Assembly, Integrasi dan Flight Test Center 48 unit KFX/IFX untuk TNI AU.
    “Mengacu tahapan tersebut, KF-21 bisa menjadi kekuatan sistem pertahanan udara Indonesia, setelah kita mendapatkan hasil produksinya. Kira-kira, setelah tahun 2026 atau 2028,” imbuhnya.(RM.ID)

  • Airlangga: Golkar Terbuka Terima Aspirasi Musra

    Airlangga: Golkar Terbuka Terima Aspirasi Musra

    JAKBAR, BANPOS – Partai Golkar melangsungkan silaturahmi dengan sejumlah kelompok relawan Joko Widodo (Jokowi) yang tergabung dalam penyelenggara Musyawarah Rakyat (Musra) di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jakarta, Senin.

    “Silaturahmi dengan panitia nasional Musra dilaksanakan dalam rangka untuk mendengarkan penyelenggaraan Musra yang sudah dilaksanakan beberapa kali dan juga tentunya akan diselenggarakan di beberapa wilayah lain,” kata Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Senin (7/11) malam.

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian itu pun menyampaikan apresiasinya terhadap Musra yang dinilainya sebagai penyerap aspirasi rakyat, di mana diselenggarakan secara bertahap dan ditargetkan dilaksanakan secara nasional.

    “Tentu yang dicapai dalam Musra, Golkar sebagai partai peserta pemilu tentu bisa menyerap aspirasi yang nanti disampaikan, dan yang kedua tentu aspirasi tersebut bisa juga dimasukkan melalui Partai Golkar,” ujarnya.

    Dia menegaskan Golkar yang telah memiliki kemampuan untuk mengikuti kontestasi Pemilu 2024 karena sudah membentuk koalisi bersama dengan PAN dan PPP yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) akan tetap terhadap masukan-masukan ke depan.

    “Ini akan terus digagas karena Partai Golkar basisnya terbuka untuk ide dan gagasan, termasuk dari seluruh masyarakat yang dihimpun melalui Musra,” tuturnya.

    Sementara itu, Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa acara silaturahmi dengan Partai Golkar pada hari ini merupakan kali pertama bagi gabungan organ relawan Jokowi itu melangsungkan kunjungan ke partai politik (parpol).

    “Ini adalah pertemuan pertama kali relawan Jokowi ke kantor parpol dan inilah ke Kantor Golkar,” kata pria yang menjabat sebagai Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT).

    Ia menjelaskan, dalam silaturahmi tersebut membahas hasil pertemuan Musra yang telah diselenggarakan di beberapa kota sebelumnya, di mana mencakup sejumlah kemungkinan nama yang akan diusung sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pilpres 2024.

    Dia juga menyebut ajang silaturahmi tersebut membahas isu-isu aktual yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di tempat Musra diadakan.

    “Jadi Musra ini adalah instrumen untuk merekam seluruh harapan aspirasi masyarakat di seluruh Indonesia, sesuai dengan kondisi objektif masing-masing wilayah,” ungkapnya.

    Silaturahmi yang dilangsungkan secara tertutup itu dimulai sekitar pukul 19.49 WIB. Airlangga didampingi oleh sejumlah pengurus DPP Partai Golkar bersama perwakilan 18 kelompok relawan Jokowi yang tergabung dalam penyelenggara Musra, salah satunya Ketua Dewan Pengarah Musra Andi Gani Nena Wea dan Ketua Panitia Musra Indonesia Panel Barus yang turut hadir.

    Tampak pula sejumlah pimpinan Partai Golkar di antaranya Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin yang menjabat Wakil Ketua Umum Golkar, serta Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar.

    Kemudian, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily yang juga Ketua DPP Golkar, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus yang menjabat pula sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar dan Anggota Komisi XI DPR Puteri Komarudin.(RM.ID)

  • Dikeluhkan Warga Bukan Soal Ngulangnya, Materi Ujian Praktek SIM Yang

    Dikeluhkan Warga Bukan Soal Ngulangnya, Materi Ujian Praktek SIM Yang

    INDONESIA, BANPOS – Aturan baru Kapolri yang membolehkan warga gagal tes ujian pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) mengulang di hari yang sama, disambut dingin netizen. Pasalnya, yang dikeluhkan masyarakat adalah materi ujiannya.

    Akun @indonesiabaik.id mengungkapkan, aturan baru ini dituangkan dalam surat telegram Nomor: ST/2386/X/ YAN.1.1./2022 tanggal 31 Oktober 2022. Bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus ujian penerbitan SIM, dapat langsung melaksanakan ujian ulang pada hari itu juga.

    Peserta ujian juga diberi waktu 14 hari kerja terhitung mulai tanggal dinyatakan tidak lulus. “Dalam telegram itu tertulis bahwa ujian ulang boleh dilakukan seban¬yak dua kali dalam rentang waktu yang ditentukan,” ujar @indonesiabaik.id.

    Akun @malondamike menilai, aturan tersebut tidak efektif dan tetap rentan di¬mainkan oknum nakal. Dia yakin, proses bikin SIM cuma dibikin gampang ketika ada sidak, selebihnya kembali seperti semula, dibikin sulit.

    “Berminggu-minggu disuruh ulang terus sampai orang bosan, terus mau ng¬gak mau, cari orang dalem buat nembak/ sogok,” ungkapnya.
    Akun @budisukaisih1 mengatakan, standar teknis proses bikin SIM di lapan¬gan terlalu tinggi, sehingga menimbulkan celah untuk main mata. Dia mengingat¬kan, masyarakat bikin SIM tidak untuk kepentingan balapan/racing, tapi karena terikat aturan.

    “Tes psikologi dan kematangan jiwa jauh lebih penting daripada tes keterampi¬lan mengemudi yang rumit,” tuturnya.

    Menurut @Erikhartn, dengan model tes yang sekarang mungkin mesti ulang 15 kali sehari baru lulus. “Apa? Nggak bisa sebanyak itu? Nggak ada waktu? Yaudah silakan balik besok-besoknya. Atau ‘bisa saya bantu’,” sindir dia.

    Akun @atree8396 mengatakan, aturan baru ini akan tetap menyulitkan masyarakat jika materi yang diterapkan tidak diganti. Masalahnya bukan pada ngulangnya. Tapi, trek yang dipakai buat uji tes kendaraan, dan motor yang disiapkan. “Treknya tuh nggak masuk akal,” katanya.

    Senada dilontarkan @aidan_darwinds. Kata dia, persoalannya bukan pada ujian¬nya yang boleh diulang, tapi materi ujian¬nya yang harus diganti. Dia mengatakan, masyarakat cuma mau pakai motor di jalan saja, bukan mau akrobat, apalagi sirkus motor.

    Akun @PostinusGul mengusulkan ada evaluasi total terkait proses pem¬buatan SIM agar prosesnya kredibel dan transparan. Sehingga, terhindar dari ber¬bagai praktik yang bertentangan dengan hukum dan pelayanan presisi kepada masyarakat.

    “Ujian praktik sepertinya memang harus dievaluasi. Kita bisa lakukan studi banding dengan beberapa negara terkait materinya. Karena, terus terang saja untuk materi kita sangat menyulitkan,” kata @SantriBaholak.

    “Materi ujian praktik SIM itu harus diaudit. Nggak ada kajian akademiknya,” sambung @zoegyBrix.

    Sementara, @Ronnie_Rusli setuju dengan aturan baru ini. Dia menceritakan proses bikin SIM di Polda. Di antaranya, melakukan latihan menanjak, berhenti di tengah tanjakan dan lanjut serta tangan oto¬matis kasih sein belok kiri-kanan. “Sangat setuju dengan Kapolri,” ujarnya.

    Akun @NKRIndonesia79 juga setuju. Kata dia, masyarakat yang gagal mem¬buat SIM diberikan kesempatan latihan di trek yang sama. Karena, trek yang dilalui sehari-hari tentu berbeda dengan trek ujian pengajuan SIM.

    “Setuju. Dan juga, semoga bebas calo SIM se-Indonesia, aamiin,” timpal @ mrlogix.

    Akun @FeyDown berterima kasih kepada Polri yang sudah mendengarkan suara hati masyarakat. Kata dia, jika saja semua berlaku adil, tidak ada sogok dan nembak bikin SIM.

    “Insya Allah angka kecelakaan lalu lintas jauh berkurang,” katanya.(RM.ID)

  • Kunker Ke Surabaya, Jenderal Andika Beri Motivasi Kepada Taruna AL

    Kunker Ke Surabaya, Jenderal Andika Beri Motivasi Kepada Taruna AL

    JATIM, BANPOS – Panglima TNI Jenderal, Andika Perkasa bersama istri, Hetty Andika Perkasa melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Akademi Angkatan Laut (AAL) di Surabaya, Jawa Timur.

    Di momen ini, Jenderal bintang empat itu berpesan kepada taruna AAL supaya bersungguh-sungguh menjalani pendidikan, demi mewujudkan harapan orang-orang tersayang.

    “Terima kasih banyak semuanya. Adik-adik semuanya harus jaga diri dan ingat harapan orang tua, semuanya ingin kita jadi perwira,” kata Andika seperti dilihat dari kanal YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa, Selasa (8/11).

    Menantu Hendropriyono pun memberikan motivasi kepada taruna ALL bahwa ke depan akan melanjutkan estapet kepemimpinan.

    “Harus jadi kebanggan kami semua, bukan hanya kebanggaan orang tua. Kebanggan para kepala staf, kebanggan kami, karena apa? Adik-adik yang meneruskan tongkat kepemimpinan yang kami pegang. 20 tahun 30 tahun lagi harus adik-adik yang ada di depan saya ini,”harap Andika yang didampingi Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Yudo Margono.

    Sementara itu, Gubernur AAL Laksamana Muda Denih Hendrata menjelaskan, ada tiga tugas yang harus diemban taruna. Yaitu pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan.

    “Pengajaran ini teori, kita rancang menjadi 35 persen, untuk latihan 65 persen. Jadi aspek latihan harus lebih besar daripada teori. Sehingga nanti dalam pelaksanaan 4 tahun ini mereka itu akan diberikan pengetahuan, yang praktek itu akan lebih banyak di KRI atau di pasukan,” ungkapnya.

    Untuk pelatihan, menurut Denih, AAL melaksanakan pelatihan baik digelar sendiri atau yang digelar armada dan marinir. Sehingga, menurutnya, setiap ada kegiatan besar di natra laut, para taruna AAL akan diikutkan.

    “Sehingga nanti di tingkat empat ini kita akan beri kesempatan kepada mereka untuk on boat di kapal-kapal perang melaksanakan patroli di laut, dalam hal ini melaksanakan operasi,” beber dia.(RM.ID)