BANTEN POS

Kategori: NASIONAL

  • PRESIDENSI G20 INDONESIA, MOMENTUM PULIHKAN DUNIA DARI KRISIS GLOBAL

    PRESIDENSI G20 INDONESIA, MOMENTUM PULIHKAN DUNIA DARI KRISIS GLOBAL

    KRISIS keuangan global tahun 1997 – 1999 memicu berbagai negara maju untuk bergerak cepat mencari solusi untuk memulihkan perekonomian dunia. Negara-negara yang tergabung didalam G7 (Group of Seven); Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada dan Prancis, menyimpulkan cara paling cepat untuk memulihkan perekonomian dunia adalah dengan cara berkolaborasi dengan banyak negara-negara maju lain dan negara-negara berkembang.

    Ide awalnya, negara-negara menengah dan memiliki pengaruh ekonomi secara sistemik dalam perundingan global dirangkul di dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Di sinilah cikal bakal G20 lahir, di mana di dalam pertemuan itu melibatkan 12 negara tambahan (Meksiko, Argentina, Rusia, Afrika Selatan, Arab Saudi, Turki, Tiongkok, Korea Selatan, Indonesia dan Australia, Brazil, dan India) diluar G7 plus satu Kawasan ekonomi Uni Eropa.

    Penunjukan Indonesia sebagai pemegang Presidensi G20 (Group of Twenty) atau forum kerja sama multilateral 19 negara utama dan Uni Eropa di tahun 2022 ini merupakan bentuk apresiasi dan pengakuan negara-negara besar di dunia bagi Indonesia.  

    Terpilihnya Indonesia sekaligus menandakan torehan sejarah baru karena  untuk pertama kalinya Indonesia  memegang Presidensi G20. Sebagai pemegang Presidensi G20, Indonesia memiliki nilai strategis  bagi pemulihan ekonomi dan pencapaian Indonesia Maju, degan memainkan peranan  strategis Indonesia dalam mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia. Dengan tema G20 tahun 2022 yaitu  “Recover Together, Recover Stronger”, bermakna dapat tercipta pertumbuhan ekonomi yang inklusif, people centered, serta ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

    Secara lebih spesifik Presidensi G20 Indonesia akan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kontribusi dalam mendukung pemulihan ekonomi domestik, dengan adanya rangkaian pertemuan yang kumulatif menghadirkan ribuan delegasi dari seluruh negara anggota dan berbagai lembaga internasional, terhitung mulai 1 Desember 2021 sampai 30 November 2022 mendatang.

    Perekonomian nasional juga akan terdongkrak naik karena mobilitas para delegasi dan pendukung G20. Terdapat 150 kegiatan,  berupa rapat yang terbagi dalam 2 kelompok kegiatan berbeda yakni, Sherpa Track  dan Finance Track yang berlangsung secara marathon, mulai dari ministerial meeting, engagement group meeting hingga rapat-rapat setingkat eselon I,  dan mencapai puncaknya  pada event “Presidensi G20 Leader Summit”.

    Melalui rangkaian kegiatan panjang tersebut, dengan kehadiran  para delegasi akan berpotensi memberi manfaat bagi perekonomian Indonesia, baik secara langsung, terhadap sektor jasa; perhotelan, transportasi, UMKM, dan sektor terkait lainnya, maupun secara tidak langsung melalui dampak terhadap persepsi investor dan pelaku ekonomi. 

    Selain itu, Presidensi G20 menjadi ajang pembuktian Indonesia bahwa di tengah pandemi. Dunia internasional tetap memiliki persepsi yang baik atas resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis. Oleh karena itu, momentum presidensi yang hanya terjadi satu kali setiap generasi (kurang lebih dua puluh tahun sekali) harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memberi nilai tambah bagi pemulihan Indonesia, baik dari sisi aktivitas ekonomi, maupun kepercayaan masyarakat domestik dan internasional.

    G20 memiliki peranan yang sangat strategis di dalam membahas berbagai isu global terkait pertumbuhan dan perekonomian serta stabilitas ekonomi dan keuangan. Secara keseluruhan negara-negara G20 merupakan 66 persen populasi dunia yang menguasai 85 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dunia. 

    Secara langsung manfaat pada aspek ekonomi dapat dirasakan dari kunjungan delegasi negara G20 yang dapat meningkatkan devisa negara, menggeliatnya kembali sektor pariwisata, khususnya Bali, dan Indonesia pada umumnya yang tertekan sangat dalam di era pandemi,  serta  meningkatkan konsumsi domestik dengan optimalisasi peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), peningkatan PDB, hingga penyerapan tenaga kerja. 

    Dari pendekatan ekonomi, beberapa manfaat langsung yang dapat diraih Indonesia adalah  peningkatan konsumsi domestik yang diperkirakan bisa mencapai Rp1,7 triliun, penambahan PDB hingga Rp7,47 triliun, dan pelibatan tenaga kerja sekitar 33.000 orang di berbagai sektor.

    Selain itu, pertemuan ini juga dapat dijadikan momentum bagi Indonesia untuk menampilkan keberhasilan reformasi struktural berupa dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan Lembaga Pengelola Investasi (Sovereign Wealth Fund/SWF) serta mendorong  optimalisasi financial inclusion untuk bersama-sama melakukan pengembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM meningkatkan inklusi keuangan dan perempuan untuk  mencapai presentase 90 persen ditahun 2024.

    Kementerian Sekretariat Negara menegaskan Presidensi G20 akan dapat menjadi milestone peta jalan Indonesia Maju, khususnya dengan memastikan pengembangan pilar “Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan”  terhadap poin-poin penting seperti peningkatan investasi dan perdagangan luar negeri, percepatan industri dan pariwisata, pembangunan ekonomi maritim, pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani, pemantapan ketahanan energi dan air, dan komitmen terhadap lingkungan hidup.

    Target Indonesia untuk menjadi negara dengan predikat maju pada tahun 2045  dengan target pertumbuhan ekonomi minimal harus bisa di atas 6 persen setiap tahunnya, dan Presidensi G20 atau Tahun 2022 mendatang diharapkan dapat menjadi tahun pertama bagi Indonesia lepas dari tekanan pandemi dan merupakan tahun kunci dari pemantapan pemulihan ekonomi menuju negara maju 2045.

    Energi Ramah Lingkungan
    Salah satu prioritas isu yang diusung Indonesia dalam Presidensi G20 Indonesia 2022 adalah mendorong transisi energi bagi keberlanjutan ekosistem global. G20 diyakini bisa menjadi momentum memantapkan komitmen bersama dalam penguatan kerja sama dan sinergi antarpemerintah, akademisi, dan industri untuk menciptakan ekosistem transisi energi yang optimal.

    Presidensi G20 di Indonesia, diyakini akan jadi momentum kebangkitan dan kemandirian industri energi nasional, dalam menghadapi permasalahan perubahan iklim yang menjadi ancaman global. Selaku pemegang keketuaan G20, Indonesia menampilkan keseriusan dalam mendorong transisi energi dari ketergantungan energi fosil kepada energi baru terbarukan.
    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menjadi penjuru dalam menyokong pameran (showcase) implementasi EBT yang sudah diterapkan di tanah air. Termasuk pemakaian energi ramah lingkungan selama kegiatan maupun transportasi di lokasi G20.  

    PT PLN sendiri telah menyiapkan infrastruktur EBT di Bali maupun Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. BUMN kelistrikan itu menyiapkan 36 lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap atau photovoltaic rooftop di Bali dengan total kapasitas 869 kilowattpeak (kWp). Keberadaan infrastruktur ini untuk mendukung gelaran KTT G20.

    PLTS atau terdiri dari susunan modul panel fotovoltaik sebagai penangkap sinar surya yang terpasang di atap bangunan atau bagian lain dari bangunan.
    Selain lebih ramah lingkungan dan mendukung program energi bersih dari energi terbarukan, panel itu juga menghemat biaya tagihan listrik. Daya yang dihasilkan dari PLTS Atap nantinya akan otomatis memotong tagihan listrik pengguna maksimal 65 persen dari total daya yang dihasilkan oleh PLTS Atap.

    Penggunaan Mobil Listrik
    Direktur Jenderal Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong menjelaskan mobil listrik akan dipergunakan sebagai alat transportasi kepala-kepala negara selama perhelatan G20 di Bali.

    “KTT G20 menjadi ajang bagi Indonesia untuk menunjukkan komitmen kita dalam mendorong penurunan emisi dengan penggunaan teknologi ramah lingkungan seperti mobil listrik,” ujar Usman.

    Komitmen terhadap kampanye teknologi ramah lingkungan di G20 juga mulai sudah dilakukan pemerintah, ditunjukkan dengan beberapa mobil listrik berlogo G20 sudah beredar di jalanan ibu kota Jakarta.

    Selain itu, Perusahaan Listrik Negara (PLN) juga akan membangun puluhan unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di beberapa lokasi strategis di Bali, tempat berlangsungnya pertemuan puncak KTT G20 Tahun 2022.
    Penggunaan mobil listrik oleh panitia KTT G20 diperkirakan akan mencapai 500 unit. Usman berharap institusi lainnya, seperti BUMN, BUMD maupun Pemda, juga dapat ikut beralih menggunakan KBLBB dalam menyambut KTT G20.

    Keberadaan mobil listrik di KTT G20 menunjukkan Indonesia telah siap menyambut dan memulai transisi energi. Indonesia akan dikenal menjadi salah negara yang cukup berani untuk menjadi piloting country dalam transisi energi.

    Ekonomi Berbasis Teknologi
    Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba dalam suatu kesempatan mengatakan pemerintah mendorong industri memanfaatkan momentum Presidensi G20 Indonesia sebagai momentum sekaligus panggung bersama dalam memacu hilirisasi ekonomi digital.

    “Kami dari awal sangat menyadari bahwa G20 ini panggung kita bersama. Bukan saja pemerintah, kami juga mengajak industri dan bahkan UMKM lokal untuk turut serta dalam berbagai rangkaian kegiatan G20 DEWG,” tuturnya.

    Dari para rekan industri yang tergabung dalam Industry Task Force (ITF) telah banyak memberikan dukungan penyelenggaraan, lalu para pelaku UMKM juga diberikan kesempatan untuk memamerkan dan menjual hasil karyanya kepada delegasi negara anggota G20.  

    Menurut Sekjen Kementerian Kominfo, pembahasan dalam DEWG akan menjadi pondasi pembahasan isu transformasi digital dalam Presidensi G20 Indonesia.

    “Nah, jadi kami melihat hilirisasi pemanfaatan digital itu dilakukan di banyak sektor. DEWG mengambil posisi sebagai pondasinya. Pondasinya itu apa? Hard infrastructure yang berupa konektivitas digital karena kita tidak bisa bicara digital ini dan digital itu tanpa adanya konektivitas, Apabila infrastrukturnya ada, namun tidak bisa dimanfaatkan secara produktif, maka tidak ada nilai tambahnya. Oleh karena itu, soft infrastructure atau kualitas talenta dan sumber daya manusia digital juga harus diperkuat,” tegasnya. 

    G20 DEWG yang secara khusus membawahi isu-isu digital mengambil tiga isu prioritas, yaitu Connectivity and Post Covid-19 Recovery, kemudian Digital Literacy and Digital Skills, serta Data Free-Flow with Trust and Cross Border Data Flow.

    Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Berkualitas Global
    Presidensi G20 di sektor kesehatan akan berfokus pada penguatan global health architecture, seperti kebijakan dan instrumen global untuk protokol Kesehatan yang aman dan terstandarisasi secara internasional agar mempermudah perjalanan internasional.

    Salah satu yang pelajaran paling penting yang didapat dari pandemi COVID-19 adalah bahwa saat ini arsitektur kesehatan global lambat untuk merespon pandemi dan tidak siap untuk mencegah keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat di masa depan.

    Tema Presidensi G20 “Recover Together, Recover Stronger” bertujuan untuk membangun kembali arsitektur kesehatan global yang lebih kuat dan dapat bertahan menghadapi krisis kesehatan di masa depan serta mempersiapkan generasi mendatang yang lebih baik.

    Menkes menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan selaku ketua Health Working Group telah menetapkan tema “Menata Ulang Arsitektur Kesehatan Global” dengan 3 (tiga) isu prioritas bidang kesehatan, yaitu membangun ketahanan sistem kesehatan global, harmonisasi standar protokol kesehatan global serta memperluas manufaktur global dan pusat pengetahuan untuk pencegahan pandemi, kesiapsiagaan, dan respon.

    Lewat ketiga fokus itu, Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama membangun global yang nyata kolaborasi untuk pemulihan pandemi yang dipercepat dan kuat dengan tetap berpegang pada prinsip solidaritas, akuntabilitas, dan kesetaraan.

    Sebab, selain respons yang lambat. Sektor kesehatan juga belum memiliki mekanisme global yang dapat dengan cepat memobilisasi sumber daya, baik dalam hal pendanaan maupun penanggulangan medis penting lainnya dalam menanggapi krisis kesehatan masyarakat. Juga, ada perbedaan mencolok dalam kapasitas berbagai negara dan wilayah untuk mendeteksi dan memantau patogen yang muncul dengan surveilans genomic.

    “Respons kolektif negara G20 akan menentukan jalannya pandemi saat ini dan masa depan. Hari ini adalah saat untuk mengubah arsitektur kesehatan global kita,” kata Menkes.

    Karenanya, dalam semangat kemitraan, Menkes mengajak para pemimpin G20 untuk terus berkolaborasi dalam membangun mekanisme global dalam pengumpulan sumber daya untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi, peningkatan kemampuan surveilans genomic secara global termasuk pemulihan sistem kesehatan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

    “Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi atas dukungan dan komitmen yang diberikan dalam jalur kesehatan Presidensi G20. Belajar dari pandemi, kita harapkan bisa lebih cepat merespon pandemi dan lebih siap untuk mencegah keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat di masa depan,” ujarnya

    Pembangunan sistem ketahanan kesehatan global Pandemi Covid-19 menyebabkan ketimpangan kapasitas kesehatan di banyak negara semakin kentara. Salah satu ketimpangan yakni, perbedaan kapasitas tiap-tiap negara untuk mendeteksi dan memantau patogen biang penyakit yang baru muncul dengan genomic sequencing. Untuk menyikapi ketimpangan ini, pemimpin dari negara-negara G20 diharapkan berkolaborasi untuk mewujudkan arsitektur kesehatan global yang lebih inklusif, kooperatif, dan tangkas dalam menghadapi berbagai isu kesehatan. Selain itu, pemimpin negara anggota G20 perlu mendukung percepatan akses sarana dan prasarana pencegahan Covid-19. Seperti penyediaan alat tes, vaksin, serta alat kesehatan untuk perawatan dan tata laksana pasien Covid-19.

    Krisis kesehatan pandemi Covid-19 memukul telak sektor perekonomian global. Sektor lain seperti pariwisata, perdagangan, sampai pendidikan juga turut terdampak masalah kesehatan ini. Perbaikan kondisi ini bisa diupayakan lewat harmonisasi standar protokol kesehatan global.

    Pada Forum G20 2021, para pemimpin anggota G20 sudah berkomitmen membuka perjalanan internasional dengan protokol kesehatan yang sesuai pandemi Covid-19. Namun, sejumlah negara menerapkan panduan sertifikat vaksin Covid-19 digital dengan cara dan mekanisme verifikasi berbeda dari negara lainnya. Kondisi ini menyebabkan sertifikat vaksin Covid-19 digital di satu negara tidak diakui di negara lainnya.

    Stabilitas Politik Global untuk Kestabilan Harga
    Sebagai pemegang mandat presidensi G20 tahun 2022, dalam dua bulan terakhir, Presiden Joko Widodo telah berkomunikasi dengan beberapa pemimpin negara dan Sekretaris Jenderal PBB tentang persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan digelar di Bali pada bulan November 2022. Presiden juga berdiskusi lewat telepon mengenai dinamika situasi global terkini, termasuk di antaranya soal perang Rusia-Ukraina.

    “7 Maret 2022, saya berkomunikasi dengan Kanselir Jerman, Olaf Scholz. Kemudian 8 Maret 2022, saya berkomunikasi dengan Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, dan 16 Maret 2022, saya juga berbicara dengan Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau. Kemudian 22 Maret 2022, dengan Presiden Perancis, Emmanuel Macron, dan 31 Maret 2022, melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, serta 12 April 2022 dengan Sekjen PBB, Antonio Guterres,” ujar Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

    “Saya tegaskan bahwa sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia dan prinsip politik luar negeri Indonesia melarang pemberian bantuan persenjataan kepada negara lain. Namun, saya menyampaikan kesiapan Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Saya sampaikan mengenai harapan agar perang dapat segera dihentikan dan solusi damai melalui perundingan dapat dikedepankan,” jelas Presiden Jokowi.

    Kepala Negara memahami bahwa G20 memiliki peran sebagai katalisator dalam pemulihan ekonomi dunia. Menurutnya, jika berbicara mengenai pemulihan ekonomi dunia, maka terdapat dua hal besar yang mempengaruhinya saat ini, yaitu pandemi Covid-19 dan perang di Ukraina.

    “Dalam konteks inilah maka dalam pembicaraan per telepon kemarin saya mengundang Presiden Zelenskyy untuk hadir dalam KTT G20,” ungkapnya.

    Sementara itu, dalam perbicangan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Putin juga memberikan kabar mengenai situasi di Ukraina, termasuk proses negosiasi yang terus berlangsung antara Rusia dan Ukraina. Dalam perbincangan tersebut, Presiden Jokowi kembali menekankan pentingnya perang segera diakhiri.

    “Saya juga menekankan agar solusi damai dapat terus dikedepankan dan Indonesia siap berkontribusi untuk upaya damai tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Putin menyampaikan terima kasih atas undangan KTT G20 dan beliau menyatakan akan hadir,” imbuhnya.

    “Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa Indonesia ingin menyatukan G20, jangan sampai ada perpecahan. Perdamaian dan stabilitas adalah kunci bagi pemulihan dan pembangunan ekonomi dunia,” tandasnya. 

    Invasi Rusia terhadap Ukraina membawa dampak luar biasa terhadap stabilitas ekonomi dunia. Mata dunia akan melihat KTT G20 nanti, di mana Presiden Rusia Vladimir Putin akan bertemu dengan seluruh kepala negara anggota G20. Oleh karenanya, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Usman Kansong mengakui bahwa media asing sangat tertarik dengan sikap pemerintah Indonesia, selaku Presiden G20, dalam mengambil sikap terkait perang Rusia dan Ukraina. Sikap dunia memang terbelah, terkait kehadiran dua negara yang tengah berseteru tersebut di Presidensi G20. Isu ini menurun Usman perlu dikelola dengan baik agar pemberitaannya.

    “Pemberitaannya positif atau setidaknya netral ataupun berimbang bagi Indonesia (menyikapi Rusia dan Ukraina) begitu. Dan ini saya kira tantangan-tantangan dan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk menunjukkan leadershipnya untuk menunjukkan kepemimpinan, untuk menunjukkan presidensinya bahwa kita bisa mengelola dinamika yang terjadi di dalam konteks geopolitik,” ujar Usman.

    Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah menambahkan, pemerintah harus kreatif, mengemas isu-isu G20 menjadi informasi yang menarik sehingga memantik ketertarikan media-media internasional. Berbagai strategi komunikasi publik, seperti pemanfaatan platform-platform digital menurutnya harus dilakukan secara optimal.

    “Kita harus semakin sering berinteraksi dengan media, agar mereka tertarik untuk terus memberikan pemberitaan terhadap G20. Bisa juga kita mengoptimalkan peran Kantor Perwakilan di masing-masing negara peserta G20 untuk menjadi corong komunikasi kita agar media luar meliput kegiatan dan isu-isu yang berkembang selama perhelatan presidensi G20,” ujarnya.

    Indonesia Ramah Investasi
    Presidensi Group of 20 (G20) Indonesia pada 2022 menjadi momentum pemerintah untuk menunjukkan kepada negara-negara dunia bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki daya saing dan ramah investasi.

    Seperti diketahui, Presidensi G20 menjadi wadah dialog publik antara pemerintah dari negara anggota G20, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan global untuk mengulas urgensi perdagangan dan investasi dalam mendorong perkembangan, pembangunan, serta pemulihan ekonomi global.  Untuk mewujudkan negara ramah investasi, pemerintah telah melakukan sejumlah upaya. Pada regulasi, misalnya, pemerintah sudah menelurkan Undang-Undang (UU) No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

    Dilansir dari laman bkpm, UU yang dikenal sebagai omnibus law itu dibuat untuk memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum. Dengan demikian, kebijakan horizontal serta vertikal tidak saling berbenturan dan tak ada lagi regulasi yang tumpang tindih sehingga bisa memberikan kemudahan dalam membuka usaha. Selain regulasi, pemerintah juga menjaga kondisi ekonomi agar bisa pulih selepas pandemi Covid-19. Hasilnya, kondisi makroekonomi termasuk stabil di antara negara-negara lain. Jika ditilik dari tingkat inflasi per Mei 2022 berdasarkan data yang dimuat di laman tradingeconomics.com, Indonesia merupakan negara dengan inflasi terendah keempat di antara negara anggota G20 setelah China, Arab Saudi, dan Jepang.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, keberhasilan pemerintah dalam membendung krisis ekonomi di Indonesia disumbang oleh kebijakan peningkatan alokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) hingga lebih dari tiga kali lipat.

    “Kalau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak kuat, tidak bisa melakukan fungsi sebagai shock absorber. APBN sebagai shock absorber bertujuan untuk mengendalikan inflasi, menjaga daya beli rakyat, dan menjaga momentum pemulihan,” jelas Menkeu.

    Dengan kondisi tersebut, tak heran Indonesia dipercaya oleh perusahaan-perusahaan global sebagai tujuan investasi, sekalipun ekonomi dunia sedang tidak stabil. Di sektor manufaktur, terdapat 10 perusahaan global tercatat sudah membenamkan modal di Kabupaten Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah. Terbaru, investor dari negara anggota G20 menyatakan minat membenamkan modal di sektor pariwisata. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyebut, para investor tersebut tertarik berinvestasi pada lima destinasi superprioritas (DSP) dan delapan kawasan ekonomi khusus (KEK) dengan investasi berbasis green tourism (ekowisata). 

    “Ada minat dari Uni Emirat Arab (UEA), Arab Saudi, India, Rusia, Spanyol, dan dari beberapa negara anggota G20,” ujar Sandiaga.(ADV)

  • Kapolri sebut Irjen Teddy Terlibat Peredaran Narkoba

    Kapolri sebut Irjen Teddy Terlibat Peredaran Narkoba

    JAKARTA, BANPOS – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyebutkan Irjen Pol. Teddy Minahasa (TM) terlibat dalam kasus peredaran gelap narkoba yang diselidiki oleh Polda Metro Jaya.

    “Kemarin minta Kadiv Propam propam dan lakukan pemeriksaan terhadap Irjen TM,” kata Sigit di Mabes Polri, Jumat petang.

    Sigit menjelaskan keterlibatan Teddy Minahasa diketahui dari penyidikan jaringan narkoba yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya.

    Penyidikan itu berdasarkan laporan masyarakat, dilakukan pendalaman, ditangkap tiga warga sipil. Dari situ dilakukan pengembangan ternyata terdapat keterlibatan anggota Polisi berpangkat Bripka dan Kompol dengan jabatan kapolsek.

    “Atas dasar tersebut kami minta kembangkan, saya minta terus dikembangkan kemudian berkembang pada seorang pengedar, dan mengarah kepada personel oknum anggota polri yang berpangkat AKBP, mantan Kapolres Bukit Tinggi,” ujar Sigit.

    Dari pengembangan tersebut diketahui ada keterlibatan Irjen Teddy Minahasa dalam jaringan narkoba tersebut.

    Usai dijemput oleh Divpropam Polri, kata Sigit, dan dilakukan gelar perkara pagi tadi untuk menyatakan perbuatan hukumnya.

    “Saat ini Irjen TM dinyatakan terduga pelanggar dan sudah dilakukan penempatan khusus,” kata Sigit.

    Sigit memerintahkan Propam untuk mempersiapkan sidang etik kepada Irjen Teddy Minahasa dan memerintahkan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran untuk melanjutkan penanganan perkara.

    Untuk sekedar diketahui, Teddy juga pernah menjabat Kapolda Banten pada 2018 silam.

    Teddy Minahasa Putra menjabat Kapolda Banten hanya 3 bulan empat hari yakni 13 Agutus hingga 17 November 2018.

    Teddy saat itu menjabat Kapolda Banten menggantikan Listyo Sigit Prabowo yang dipromosikan sebagai Kadiv Propam Mabes Polri.

    Sedangkan saat dimutasi sebagai Wakapolda Lampung, Teddy digantikan Tomsi Tohir. Diketahui, Irjen Teddy lahir pada 23 November 1970 di Minahasa, Sulawesi Utara. Dia merupakan jebolan Akademisi Kepolisian (Akpol) 1993.

    Sebelum jadi Kapolda Banten tahun 2018, Teddy merupakan ajudan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) pada 2014. (RED/ANT)

  • TGIPF Kanjuruhan Desak Mundur Ketum PSSI Dan Seluruh Jajaran Komisi Eksekutif

    TGIPF Kanjuruhan Desak Mundur Ketum PSSI Dan Seluruh Jajaran Komisi Eksekutif

    JAKARTA, BANPOS – Menteri Koordinator, Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam)/Ketua Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Kanjuruhan Mahfud MD menegaskan, laporan penyelidikan yang disusun pihaknya, telah diterima Presiden Jokowi di Istana Negara, Jumat (14/10) pukul 13.30 WIB.

    Dalam keterangan pers virtual yang ditayangkan melalui kanal YouTube, Mahfud menyesalkan fakta saling menghindarnya seluruh stakeholders, dari tangggung jawab yang semestinya.

    Dia bilang, semua berlindung di balik aturan dan kontrak, yang sah secara formal.

    “Yang satu mengatakan, aturannya begini, kami sudah laksanakan. Yang satu bilang, saya sudah sesuai kontrak. Saya sudah sesuai dengan statuta FIFA. Sehingga, di dalam catatan kami, disampaikan bahwa pengurus PSSI harus bertanggung jawab. Beserta sub-sub organisasinya,” beber Mahfud.

    Dalam laporannya, pada Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi, TGIPF mengatakan, secara normatif, pemerintah tidak bisa mengintervensi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

    “Namun, dalam negara yang memiliki dasar moral dan etik serta budaya adiluhung, sudah sepatutnya Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri  sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya korban sebanyak 712 orang. Saat laporan ini disusun, jumlah korban meninggal sudah mencapai 132 orang, 96 orang luka berat, dan 484 orang luka sedang/ringan, yang sebagian bisa saja mengalami dampak jangka panjang,” papar TGIPF.

    Untuk menjaga keberlangsungan kepengurusan PSSI dan menyelamatkan persepakbolaan nasional, TGIPF meminta pemangku kepentingan PSSI untuk melakukan percepatan Kongres atau menggelar Kongres Luar Biasa (KLB). Demi menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan PSSI yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, dan bebas konflik kepentingan.

    “Pemerintah tidak akan memberikan izin pertandingan liga sepak bola profesional di bawah PSSI yaitu Liga 1, Liga 2, dan Liga 3, sampai dengan terjadinya perubahan dan kesiapan yang signifikan oleh PSSI, dalam mengelola dan menjalankan kompetisi sepak bola di Tanah Air,” tegas TGIPF.

    Sementara pertandingan sepak bola di luar Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 tetap berlangsung dengan memperhatikan ketertiban umum. Serta berkoordinasi dengan aparat keamanan.

    Dalam rangka pelaksanaan prinsip tata kelola organisasi yang baik (good organization governance), TGIPF juga menyarankan PSSI untuk merevisi statuta dan peraturannya.

    Selain itu, PSSI juga harus menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik terhadap berbagai sumber dan penggunaan finansial. Serta berbagai lembaga kegiatan usaha di bawah PSSI.

    Dalam rangka membangun persepakbolaan nasional yang berperadaban dan bermakna bagi kepentingan publik, TGIPF menilai, penyelamatan PSSI tak cukup hanya berpedoman pada regulasi PSSI, yang isinya banyak bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik.

    Lebih dari itu, harus  berdasarkan pada prinsip menyelamatkan kepentingan publik/ keselamatan rakyat (salus populi suprema lex esto).

    “Dasar dari ketaatan pada aturan resmi dan dalil keselamatan publik ini adalah aturan moral dan nilai-nilai etik yang sudah menjadi budaya dalam kehidupan kita berbudaya,” tutur TGIPF.

    Untuk menjamin kesejahteraan pemain, PSSI juga perlu segera memastikan penerapan UU No 11 tahun 2022 tentang keolahragaan terkait jaminan ketenagakerjaan.

    Setiap pemain berhak mendapatkan BPJS dalam bentuk 4 program jaminan sosial yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun. (RED/RMID)

  • Korban KDRT Harus Berani Berbicara

    Korban KDRT Harus Berani Berbicara

    JAKARTA, BANPOS-Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz memberikan dukungan kepada artis Lesti Kejora yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) untuk melaporkan kepada pihak berwajib sebagai kasus pidana.

    “KDRT tidak hanya meninggalkan luka fisik, tapi psikis sampai trauma kepada korban. Hal ini yang membuat korban sangat berat untuk speak up, dan melaporkan kepada yang berwajib sebagai kasus pidana,” kata Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, di Jakarta, Senin (10/10).

    Neng Eem, anggota DPR yang mewakili daerah pemilihan Jawa Barat III meliputi Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor ini memberikan dukungan kepada Lesti Kejora yang saat ini sedang dalam proses pemulihan.

    “Saya mendukung Lesti, memang berat menjadi public figure dan harus melaporkan suaminya yang juga public figure. Kita harus memberikan dukungan penuh kepada Lesti,” katanya.

    Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT (PKDRT) mendefinisikan KDRT sebagai perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

    Bentuk-bentuk KDRT yang tertuang di UU PKDRT adalah meliputi kekerasan fisik (Pasal 6), kekerasan psikis (Pasal 7), kekerasan seksual (Pasal 8), dan penelantaran rumah tangga (Pasal 9).

    Kata Neng Eem yang juga Ketua Bidang Advokasi, Hukum dan Politik PP Fatayat NU ini dan Wakil Ketua Badan Anggaran MPR, KDRT merupakan kasus yang tampak seperti gunung es.

    Puncak yang tampak ke permukaan hanya sedikit, lebih banyak kasus KDRT yang tidak terlihat atau tidak mengemuka ke publik.

    Neng Eem berharap, proses hukum terhadap pelaku tetap dilanjutkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, termasuk memberikan contoh kepada masyarakat bahwa ada punishment bagi para pelaku KDRT.

    Sementara itu, Ketua Umum PP Fatayat NU, Margaret Aliyatul Maimunah, juga memberi dukungan kepada Lesti Kejora.

    “Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) harus diproses secara hukum, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di negara kita,” katanya di Jakarta, Minggu (9/10).

    Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), menunjukkan bahwa hingga Oktober 2022 sudah ada 18.261 kasus KDRT di seluruh Indonesia, sebanyak 79,5 persen atau 16.745 korban adalah perempuan.

    Sisanya, yakni 2.948 KDRT menimpa laki-laki. Margaret yang juga Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ini menambahkan, biasanya korban enggan melaporkan kasus KDRT dengan berbagai pertimbangan.

    “Banyak pertimbangan korban untuk melaporkan kasus KDRT. Pertimbangan anak, salah satunya. Lebih berat lagi kalau korban adalah publik figur,” papar dia.

    Dengan sikap yang dilakukan Lesti Kejora, merupakan bentuk keberanian perempuan dalam melawan KDRT.

    “Kami mendukung Lesti untuk memperoleh keadilan. Memproses secara hukum dengan tegas kepada pelaku,” ujarnya.(PBN/RMID)

  • Antisipasi Kebocoran Data dengan Pembangunan Cloud System

    Antisipasi Kebocoran Data dengan Pembangunan Cloud System

    JAKARTA, BANPOS – Pemerintah tengah menyiapkan pengembangan Cloud System untuk menghadapi sejumlah dugaan kebocoran data yang marak terjadi belakangan ini.

    Kantor Staf Presiden (KSP) menginisiasi pembangunan dan pengembangan cloud system buatan anak negeri ini.

    Inisiasi tersebut, diimplementasikan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman tiga pihak, yakni Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Persero, dan PT Dekstop IP Teknologi Indonesia, di kantor BSSN Ragunan Jakarta, Senin (10/10).

    Penandatangan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian, Direktur Utama PT INTI (Persero) Edi Witjara, dan CEO PT Dekstop IP Phidi Soepangkat, serta disaksikan langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

    Moeldoko menegaskan, pembangunan dan pengembangan cloud system buatan anak negeri merupakan sejarah baru dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan data nasional.

    Selama ini, kata dia, keamanan data nasional masih rentan dan mudah diserang karena banyak aplikasi yang komponennya berada di publik cloud milik perusahaan asing.

    “Selama ini kita tahu data kita tidak aman. Kita juga tahu kita tidak memiliki kedaulatan siber. Tapi kita hanya ribut sendiri, mengeluh, dan tidak melakukan apa-apa saat diserang. Untuk itu, mari kita membuat sejarah baru dengan membangun cloud system buatan anak negeri demi mewujudkan kemandirian dan kedaulatan data nasional,” tegas Moeldoko usai menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman pembangunan dan pengembangan cloud system, di kantor BSSN Ragunan Jakarta.

    Panglima TNI 2013-2015 ini menekankan, pentingnya Indonesia menjadi salah satu pemain utama di industri digital dunia. Terlebih, Indonesia memiliki lembaga dan talenta-talenta muda yang kredibel serta berkapasitas tinggi dalam dunia digital.

    Ia pun optimistis, dengan potensi dan kemampuan tersebut, Indonesia bisa masuk dalam lima besar pemain industri digital di tingkat global.

    “Memang tidak mudah untuk melakukannya. Tapi harus dimulai. Kita harus menjemput tantangan ini dan bersiap menjadi kompetitor dalam industri digital global,” seru Moeldoko.

    “Saya akan mengantarkan ini dengan segala kekuatan demi kemandirian dan kedaulatan data nasional,” tegasnya.

    Pada kesempatan itu, Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian menyampaikan, kerja sama ini merupakan implementasi strategi keamanan siber nasional dalam rangka menumbuhkan Industri keamanan siber dalam negeri.

    Menurutnya, penyelenggaraan keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama yang dilaksanakan secara semesta.

    “Sehingga diperlukan sinergi, kolaborasi, dan komitmen seluruh pemangku kepentingan,” ujar Hinsa.

    Hinsa juga mengungkapkan beberapa poin ruang lingkup nota kesepahaman. Yakni, pengembangan piranti lunak yang dibutuhkan, pembangunan dan pengembangan infrastruktur cloud system dan peralatannya, serta pembangunan dan pengembangan algoritma keamanan siber.

    Sebagai informasi, penandatanganan MoU pembangunan dan pengembangan cloud system buatan anak negeri, antara BSSN, PT INTI (Persero), dan PT Dekstop IP Teknologi, merupakan tindak lanjut dari pertemuan ketiga pihak bersama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, pada (16/9).

    Pertemuan tersebut, membahas tentang kondisi keamanan siber nasional, dan upaya pengembangan cloud system lokal buatan anak negeri bersertifikasi BSSN.(PBN/RMID)

  • 150.322 Jiwa Terdampak Banjir Selama Sepekan

    150.322 Jiwa Terdampak Banjir Selama Sepekan

    JAKARTA, BANPOS – Badan Nasional Penanggulangam Bencana (BNPB) menyatakan bahwa sebanyak 150.322 jiwa terdampak bencana banjir di berbagai daerah selama sepekan mulai 3-9 Oktober 2022.

    “Sebanyak 150.322 jiwa saudara-saudara kita yang terdampak oleh banjir. Saat ini masih ada yang di pengungsian yakni di 80 titik,” kata Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam “disaster briefing” yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin.

    Ia mengatakan dalam pekan tersebut merupakan rekor kejadian bencana terbanyak dibandingkan di minggu-minggu sebelumnya, yakni 70 kejadian, didominasi oleh bencana hidromoeteorologi basah.

    Disebutkannya telah terjadi 69 kejadian bencama hidrometeorologi basah, dan satu kejadian hidrometeorologi kering.

    “Dari 70 kejadian ini seperti kita lihat, 36 kejadian banjir, 18 kejadian longsor, dan 15 kejadian cuaca ekstrem,” katanya.

    Dijelaskannya bahwa Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh masih terdampak banjir dan belum surut hingga saat ini, sebab hujan dengan intensitas yang cukup tinggi.

    Distribusi hujan dominan terjadi Pulau Sumatera dan Jawa. Pada pulau Sumatera, umumnya bagian utara Pulau Sumatera, dan bagian selatan. Sedangkan di Jawa, merata di Pesisir Selatan Jawa.

    Abdul menjelaskan analisis pada tanggal 7 Oktober, terdapat fenomena seperti badai, yang mengakibatkan penumpukan awan dan peningkatan intensitas curah hujan sepanjang Pesisir Selatan Jawa.

    “Jadi hampir merata seluruh dari ujung barat sampai ujung timur mulai dari Pangandaran, mulai dari Sukabumi, Garut, sampai ke Trenggalek,Jember, Banyuwangi itu terkena dampaknya semua,” katanya.

    Selain itu, pada Ahad (9/10), BPBD Provinsi Bali melaporkan juga ada kejadiam banjir, angin puting beliung, cuaca ekstrem dan tanah longsor yang mengakibatkan secara total dampaknya cukup signifikan.

    Dengan adanya kejadian-kejadian bencana hidrometeorologi basah, 10 orang meninggal dunia, tiga orang adalah siswa sekolah dasar di DKI Jakarta, satu orang di Kabupaten Aceh Utara, Aceh, satu korban cuaca ekstrem di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dan lima orang korban jiwa di Bali, demikian Abdul Muhari. (ANT/AZM)

  • Pemerintah Tawarkan Insentif HGB Hingga 160 Tahun

    Pemerintah Tawarkan Insentif HGB Hingga 160 Tahun

    JAKARTA, BANPOS – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menawarkan insentif perizinan hak guna bangunan (HGB) hingga 80 tahun dan bahkan sampai 160 tahun bagi investor di Ibu Kota Nusantara (IKN).

    “Memang untuk rencananya kita akan berikan satu perizinan bagi investor di sana selama 80 tahun,” kata Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dalam acara Rilis Indikator Politik yang dikutip di Jakarta, Senin.

    Hadi mengatakan perizinan HGB selama 80 tahun tersebut dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi di IKN. HGB selama 80 itu dibagi tiga tahap, yaitu tahap pertama 30 tahun, tahap kedua 30 tahun, dan tahap ketiga 20 tahun sehingga total menjadi 80 tahun.

    Dia menjelaskan bahkan perizinan HGB selama 80 tahun tersebut masih bisa diperpanjang lagi hingga 80 tahun selanjutnya apabila dirasa penggunaannya sangat bermanfaat bagi masyarakat.

    “Karena HGB 80 tahun itu, apabila masih dimanfaatkan dengan baik dan untuk kepentingan masyarakat, kita masih bisa perpanjang lagi sampai 80 tahun lagi, sehingga 160. Namun kita izinkan nanti selama 80 tahun itu yang akan kita berikan kemudahan,” kata Hadi.

    Hadi juga menjelaskan Kementerian ATR/BPN juga sudah menyelesaikan empat perencanaan wilayah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di IKN yang akan diserahkan pada Otorita IKN untuk segera disahkan. Selanjutnya sebanyak lima wilayah sedang dalam proses RDTR yang ditargetkan selesai pada akhir 2022.

    Hadi menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN akan memberikan kemudahan terkait perihal pertanahan, tata ruang, dan perizinan usaha di wilayah IKN yang selanjutnya akan diserahkan pada Otorita IKN.

    “Semuanya akan kita laksanakan, dan akan kita serahkan pada Kepala Badan Otorita IKN, termasuk rdtr, tata ruang, masalah pertanahan, nanti juga akan kami bantu, dan akan kami serahkan pada Kepala Otorita IKN,” kata Hadi. (ANT/AZM)

  • Kriteria Pembeli BBM Subsidi Digodok

    Kriteria Pembeli BBM Subsidi Digodok

    JAKARTA, BANPOS – Pemerintah terus menggodok aturan mengenai pengaturan BBM tepat sasaran melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM).

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun memastikan akan menjalankan penggunaan subsidi tepat sasaran, melalui pengaturan pembelian BBM untuk jenis BBM khusus penugasan (JBKP) Pertalite dan Solar Subsidi.

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji mengatakan, ingin susbidi tepat sasaran. Sehingga, dia membantah melakukan pembatasan isi Pertalite dan Solar subsidi.

    “Jadi yang berhak itu lah yang seharusnya menerima. Jadi yang berhak tentunya kriteria bisa ditetapkan dan memang kalau kriteria itu logis diterima di masyarakat,” kata Tutuka Ariadji dalam program televisis Energy Corner.

    Tutuka menuturkan Kementerian ESDM sendiri sudah memiliki konsep agar BBM bersubsidi tepat sasaran, misalnya siapa yang berhak membeli BBM bersubsidi.

    “Ada beberapa kriteria yang bisa dipakai di sana, jadi itu yang paling penting. Masyarakat juga perlu sadar, yang mampu jangan ngambil haknya orang lain,” tegas Tutuka.

    Lebih lanjut, Tutuka berkata, Kementerian ESDM sudah berkomunikasi dengan kementerian lain terkait revisi Perpres 191 tahun 2014. Saat ini sedang tahap kajian. “Jadi kami belum tahu kapan akan selesainya,” ujarnya. (AHM/DIT/AZM/RMID)

  • Kades Korup Bakal Disikat

     

    JAKARTA, BANPOS – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mendukung penegak hukum mengusut tuntas kasus penyelewengan dana desa. Perangkat desa yang terbukti tidak amanah bakal dijebloskan ke penjara.

    Kepala Badan Pengembangan Informasi (BPI) Desa Kemendes PDTT Ivanovich Agusta mengakui, memang masih ada saja kepala desa (kades) yang menyelewengkan dana desa. Tapi, jumlahnya sangat sedikit jika dibandingkan jumlah desa yang mencapai 74.961 desa di Indonesia.

    Meski begitu, Ivan menegaskan bakal terus memonitor kondisi penyaluran dana desa di setiap daerah supaya tidak lagi terjadi penyelewengan dana desa. “Penyelewengan Dana Desa hanya 0,06 persen dibandingkan dari total seluruh desa di Indonesia. Tapi, memang harus diantisipasi dan dihilangkan kasus seperti ini,” kata Ivan, kepada Rakyat Merdeka, beberapa waktu lalu.

    Menurutnya, sebagai salah satu antisipasi penyelewengan, setiap desa wajib memasang baliho di depan kantor desa, yang memuat anggaran pembangunan desa. Sehingga, semua masyarakat bisa tahu kondisi dana desa dan pembangunan di desa tersebut. “Masyarakat bisa tahu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Di baliho tersebut harus dituliskan semua proyek yang dikerjakan dengan Dana Desa itu,” ujarnya.

    Selain itu, anak buah Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar ini juga menjelaskan, masyarakat bisa mengadukan langsung adanya potensi penyelewengan Dana Desa ke Kantor Kemendes PDTT, melalui layanan Sentra Pelayanan Informasi Masyarakat (Selaras) yang diresmikan pertengahan Agustus 2022.

    “Langsung saja laporkan ke Selaras, di Kantor Kementerian Desa. Kami akan tindak lanjuti dan tindak tegas setiap ada potensi penyelewengan Dana Desa,” tegasnya.

    Menurutnya, Selaras adalah salah satu cara mewujudkan peningkatan pelayanan publik dan bisa wujudkan target nilai Reformasi Birokrasi. Selaras upaya mewujudkan layanan informasi publik yang Akuntabel, Profesional, Integritas dan Kebersamaan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa PDTT yang transparan.

    Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar mengingatkan, aparat desa agar tidak bermain-main terhadap dana desa yang dikelolanya. “Apabila ada perangkat desa yang sengaja menyalahgunakan dan menyelewengkan dana desa, maka harus di proses hukum,” tegas Halim.

    Itu sebabnya, Pemerintah Pusat meminta seluruh kades untuk benar-benar memanfaatkan dana desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara adil dan merata. Dengan begitu, dana desa betul-betul dirasakan kehadirannya. “Dana desa harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia,” ujar pria yang biasa disapa Gus Menteri ini.

    Menurutnya, arah pembangunan desa adalah mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan desa tanpa kelaparan. Ia menyatakan, urusan dana desa melibatkan banyak pihak sehingga pihaknya terus berkodinasi dengan Jaksa Agung, Kapolri dan Panglima TNI.

    “Saya tidak ingin sesuai arahan Pak Jaksa Agung, jangan sampai kepala desa menghadapi masalah hanya gara-gara tidak tahu cara mengelola dana desa. Tidak berniat korupsi tapi bermasalah karena tidak faham bagaimana mengelolanya,” ungkap politisi PKB ini.

    Gus Menteri menegaskan, Jaksa Agung dan Kapolri berkomitmen memberikan perhatian yang sangat fokus terhadap pemanfaatan dana desa,

    Ia mengakui ada beberapa kasus yang terjadi memang didasarkan sudah ada niatan sejak awal, tapi ada juga kasus yang terjadi karena ketidak tahuan aparatur desa. “Kalau dana desa sengaja disalahgunakan, saya tidak ikut campur,” ujar mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

    Ia menyadari, kepala desa berasal dari berbagai latar belakang dan hasil proses demokrasi. Bukan semata-mata terpilih karena berpengalaman sebagai kepala desa, bisa jadi karena dicintai rakyatnya. Maka butuh pendampingan.

    “Kalau penyimpangan karena sengaja, kita tidak mau sudah. Itu jalurnya hukum. Tapi karena masalah ketidaktahuan, kemudian salah mengambil langkah, bukan karena kesengajaan, kami terus kordinasikan dengan Kapolri dan Jaksa Agung,” imbuhnya. (DID/ACH/AZM/RMID)

    ——— 

  • Anies Bakal Capres Otoritas Penuh

    JAKARTA, BANPOS-Partai NasDem resmi mendeklarasikan Anies Baswedan, sebagai capres pilihannya di Pilpres 2024.

    Keputusan ini diumumkan Ketua Umum NasDem Surya Paloh di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta, Senin (3/10).

    Dalam acara yang dimulai pukul 10.05 WIB, Surya Paloh dan Anies datang secara bersamaan. Keduanya kompak mengenakan kemeja putih dibalut setelan jas berwarna hitam. Segenap jajaran NasDem dan relawan yang telah menunggu, menyambut Surya Paloh dan Anies dengan gemuruh tepuk tangan.

    “Kenapa akhirnya, NasDem melihat seorang sosok Anies Rasyid Baswedan? Itu karena kami mempunyai keyakinan pikiran dalam berbagai perspektif yang sejalan, baik secara makro maupun mikro,” kata Surya Paloh.

    Dia menegaskan, saat ini, Anies adalah pilihan terbaik.

    “Pilihan Capres Nasdem adalah yang terbaik, dari yang terbaik. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya: Why not the best?” ujarnya.

    Surya Paloh menegaskan partainya memberikan otoritas penuh kepada Anies sebagai capres 2024 untuk memilih cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024.

    Dia pun menjelaskan alasan NasDem memberikan kewenangan penuh kepada Anies. Surya Paloh bilang, itu karena yang akan menjalani pemerintahan adalah Capres dan Cawapres-nya.

    Menurutnya, pasangan Capres dan Cawapres, harus mampu menciptakan harmoni dan membangun kecocokan. Supaya bisa membentuk pemerintahan yang solid dan kuat.

    “Kita harus beri kesempatan kepada Anies Baswedan, untuk memilih wakil yang paling bagus untuk bangsa ini,” bebernya.

    “Soliditas, kekompakan dan harmoni adalah syarat utama yang tidak bisa ditawar. Jadi, ketika yakin memilih Calon Presiden, kita juga harus memberikan dia kesempatan, untuk memilih wakil yang paling bagus,” sambungnya.

    Surya Paloh khawatir, jika Partai NasDem memaksakan kehendak untuk menentukan Cawapres, harmonisasi Capres-Cawapres akan berakibat kurang baik.

    “Bagaimana kalau tiba-tiba kita pilih Cawapres, tapi nggak cocok sama Anies. Belum apa-apa, sudah cari penyakit itu namanya,” ucapnya.

    Calon presiden (capres) yang diusung Partai Nasional Demokrat (NasDem) Anies Baswedan mengungkapkan kriteria sosok calon wakil presiden (cawapres) yang bakal mendampingi dirinya di Pilpres 2024.

    Dia bilang, semua individu yang memprioritaskan kepentingan bangsa di atas kepentingan lainnya berpeluang mendampingi Gubernur DKI Jakarta tersebut.

    “Intinya adalah semua putra bangsa. Semua yang siap untuk berjalan bersama meninggikan kepentingan Indonesia di atas kepentingan yang lain, itu yang akan leluasa untuk kita berjalan bersama,” kata Anies di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta, Senin (3/10).

    Namun, Anies belum mengungkapkan secara detail sosok cawapres yang bakal mendampinginya di Pilpres 2024. Ia mengaku, masih fokus melaksanakan tugas sebagai gubernur DKI Jakarta hingga 16 Oktober 2022.

    Menurutnya, masalah cawapres akan dibahas usai dirinya tak menjabat sebagai orang nomor satu di Ibu Kota.

    “Kami saat ini masih fokus untuk Jakarta, karena tugas di Jakarta ini belum selesai. Sampai tugas selesai di Jakarta, baru mulai memikirkan mengenai pasca-Jakartanya, dan tadi setelah acara selesai, kita duduk bersama bahwa sampai 16 (Oktober) saya masih mengurusi Jakarta,” tandas mantan Mendikbud itu.

    Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengucapkan selamat kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang diusung jadi capres oleh Partai NasDem.

    “Soal Pak Anies, saya ucapkan selamat untuk Pak Anies ya. Sebagai sahabat kalau ada peristiwa penting dan ada dalam hidupnya sahabat, ya tentunya kita ikut senang, maka saya ikut senang dan mengucapkan selamat,” kata Kang Emil saat ditemui di Hotel Holiday Inn, Bandung, Senin (3/10).(pbn/rmid)