Kategori: NASIONAL

JAKARTA, BANPOS – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara akan mengawal distribusi bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BBM). Bantuan ini akan disalurkan ke masyarat yang membutuhkan di seluruh Indonesia. 

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Pusat BEM Nusantara Reja Anggara dalam Forum Group Discussion (FGD) ‘Membongkar Persoalan di Balik Kenaikan Harga BBM’ di Aula Rafa Tower Raden Fatah, Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel). 

“Kami dari BEM Nusantara akan mengawal dan mengawasi yang seperti disampaikan pemerintah bahwa akan menurunkan BLT pada masyarakat untuk memberikan manfaat langsung,” kata Reja di lokasi, dikutip Senin (19/9). 

Adapun BLT BBM rencananya akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat sebesar Rp 150 ribu per bulan dan diberikan sebanyak 4 kali. Penyaluran tersebut diberikan dengan skema 2 tahap, di mana masing-masing penerima akan mendapatkan dana sebesar Rp 300 ribu. 

Sampai tanggal 13 September 2022, BLT BBM sudah disalurkan kepada 18.776.287 keluarga penerima manfaat sebesar Rp 5,63 triliun. Pemerintah masih terus menyalurkan BLT ini. 

Reja pun mendorong Pemerintah terus mengatasi dampak penyesuaian harga BBM bersubsidi. Menurut Reja, masyarakat akan terbantu jika dampak tersebut bisa diatasi. 

“Dan kemudian juga kita dari BEM Nusantara menyarankan atau merekomendasikan kepada Pemerintah mengatasi dampak-dampak daripada terjadinya penyesuaian harga BBM bersubsidi,” tuturnya. 

Reja mengatakan, salah satu sektor yang mesti diperhatikan Pemerintah adalah bidang transportasi umum. Reja mengatakan, penyesuaian harga BBM sangat terasa pada sektor ini. 

“Agar kemudian tidak memberatkan masyarakat dalam transportasi umum khususnya,” imbuhnya. 

Sementara itu, Mahasiswa Universitas STIEBI Prana Putra Lubuk Linggau, Billy Jordani mendukung penuh langkah BEM Nusantara dalam mengawal distribusi BLT BBM. Billy menyebut pengawalan dari mahasiswa adalah bentuk kegiatan kemanusiaan. 

“Yang jelas kegiatan ini adalah kegiatan kemanusian yang dijalankan oleh mahasiswa terutama BEM Nusantara itu sendiri. Dalam mengawal kegiatan ini kita ikut serta dalam kegiatan BEM Nusantara dan mendukung penuh,” pungkasnya. (MAR/AZM/RMID) 

PAPUA, BANPOS – Presiden Jokowi dan Ibu Iriana melakukan kunjungan kerja ke Papua, Selasa (30/8). Dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia -1, Presiden dan rombongan lepas landas dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 12.00 WIB.

Kepala Negara dan rombongan akan menempuh penerbangan selama kurang lebih 5 jam 10 menit menuju Papua. Jokowi diperkirakan akan mendarat di Bandara Internasional Sentani, Kabupaten Jayapura, sekitar pukul 19.10 WIT.

Jokowi akan langsung menuju hotel tempatnya bermalam dan melanjutkan agenda kerja keesokan harinya. Jokowi antara lain akan meresmikan Papua Football Academy (PFA) hingga menyerahkan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) dan perseorangan.

“Dari Bandara Halim Perdanakusuma siang ini, saya bersama Ibu Negara bertolak menuju Papua untuk kunjungan kerja. Rencananya, besok saya hendak meresmikan Papua Football Academy (PFA) dan menyerahkan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha mikro kecil (UMK) dan perseorangan,” tulis Jokowi, di akun Instagram @jokowi.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Papua antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (RMID)

NUSA PENIDA, BANPOS – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Moeldoko, menyambangi Nusa Penida, Senin 29 Agustus 2022.

Kedatangannya untuk memonitoring pembangunan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) Hybrid di Desa Suana, sebagai upaya percontohan menghadirkan energi terbarukan untuk mendukung helatan G20.

PLTS di Desa Suana dibangun di lahan seluas sekitar 4,5 hektar, dan memiliki daya sekitar 3,5 mega watt (MW).

Selain menghadirkan energi terbarukan, pembangunan PLTS yang dilakukan PT. Indonesia Power ini akan meningkatkan keandalan pasokan listrik di kawasan Bali sekaligus mendukung percepatan laju transformasi energi hijau.

“Saya sangat mengapresiasi pembangunan PLTS Hybrid Nusa Penida untuk mendorong laju transformasi energi hijau. Yang lebih membanggakan, potensi yang sangat besar ini dimunculkan dari kawasan bukit kapur yang dianggap tidak produktif untuk menghasilkan sesuatu,” kata Moeldoko.

Pembangunan PLTS Hybrid Nusa Penida telah dilakukan sejak Maret 2022 dan ditargetkan selesai Oktober 2022 untuk menyokong pelaksanaan KTT G20 Bali November mendatang.

Saat ini proses pembangunannya telah mencapai 82 persen, sehingga PT. PLN optimis proyek ini akan selesai tepat waktu.

PLTS ini diproyeksi menghasilkan 6.387 MWh atau setara dengan kebutuhan 3.000 rumah. Energi ramah lingkungan PLTS Hybrid ini diharapkan mampu menurunkan emisi karbon sebesar 3.200 ton Co2 per tahun. Selain itu, PLTS ini juga akan mendukung penurunan pemakaian BBM sebesar 1.596.875 Liter/tahun yang setara dengan pengeluaran anggaran sebesar Rp 19,4 T per tahun.

“Kita perlu lingkungan yang sehat. PLTS ini akan mengurangi emisi karbon cukup besar. Tentu ini baik untuk masa depan anak-anak Indonesia,” kata Moeldoko.

Dalam kesempatan tersebut Moeldoko menjelaskan jika negara saat ini menanggung beban subsidi energi hingga sebesar Rp 700 Triliun.

“Jika ini bisa ditekan, maka anggarannya bisa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan,” tegas Moeldoko.

Perlu diketahui, pembangunan PLTS Hybrid Nusa Penida juga mendukung pencapaian pemerintah terkait bauran energi terbarukan yang ditargetkan mencapai 23 persen di tahun 2025.

Dalam kunjungannya Moeldoko bersama dengan Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, Komandan Kodim 1610 Letkol Inf Suhendar Suryaningrat serta Kapolres Klungkung AKBP I Nengah Sadiarta serta jajaran direksi PT Indonesia Power, juga menemui para pekerja proyek pembangunan dan mengapresiasi kerja mereka.

“Karya anda akan dikenang karena memberikan kontribusi untuk mewujudkan lingkungan bersih, membawa perubahan menuju masa depan yang baik dan bisa menarik daya wisata ke Nusa Penida,” katanya. (RMID)

JAKARTA, BANPOS – Direktur Executif CSIS (Center for Strategic and International Studies) Yose Rizal Damuri menyatakan, penyesuaian harga BBM untuk mengurangi beban subsidi di APBN menjadi pilihan paling rasional bagi Pemerintah.

Langkah menaikkan harga BBM bukan hanya demi ketahanan fiskal di APBN, namun juga untuk memberikan pembiayaan yang memadai untuk sektor yang lebih penting, misalnya pendidikan dan transisi menuju energi terbarukan.

“Kenaikan harga BBM memang diperlukan, karena tidak mungkin Pemerintah menanggung subsidi yang makin lama makin besar,” ujar Yose Rizal Damuri di Jakarta, Selasa (30/8).

Penyesuaian harga harus terjadi di semua jenis BBM agar tidak terjadi peralihan pola konsumsi ke jenis tertentu.

“Bila harga BBM jenis Pertalite tetap dipertahankan sementara harga jenis BBM lainnya naik, otomatis konsumsi Pertalite akan makin meningkat karena orang akan sifting,” paparnya.

Lebih lanjut, lanjut Yose Rizal yang banyak melakukan penelitian tentang kemiskinan dan distribusi pendapatan ini, subsidi harus dikurangi dan harga BBM hatus ditingkatkan agar menciptakan mekanisme pasar yang sehat antara stok dan permintaan.

“Kalau harganya gak naik-naik, sementara barangnya terbatas, yang terjadi adalah barangnya tidak akan tersedia di pasaran. Makanya harganya harus naik, sejak jauh-jauh hari banyak pihak sudah mengatakan bahwa harga Pertalite itu harus naik, harga LPG juga harus naik untuk mengikuti kondisi energi yang ada,” tegas Yose Rizal.

Hasil penghematan yang berhasil dilakukan dari pengurangan subsidi BBM, menurut Yose Rizal, bisa digunakan untuk membiayai hal lain yang lebih penting.

“Misalnya untuk meningkatkan pendidikan. Ingat ya, selama dua-tiga tahun ini pendidikan kita tertinggal jauh karena pandemi. Banyak sekali yang harus dikejar dan itu butuh APBN yang tinggi sebenarnya. Jadi (hasil penghematan subsidi BBM itu) bisa dimasukkan ke sana,” ujarnya.

Agenda lain yang juga membutuhkan pendanaan adalah transisi menuju energi berkelanjutan. Perubahan iklim benar sedang terjadi.

“Kita tidak bisa lagi menyangkal dan mengatakan perubahan iklim itu tidak terjadi. Kita butuh transisi menuju energi yang bersih, ini membutuhkan biaya yang tinggi sekali. Harusnya subsidi sekian ratus triliun itu bisa membangun banyak sekali solar panel, banyak sekali mini dan micro-hydro di Indonesia, untuk transisi ke energi terbarukan, energi yang lebih bersih,” tegas Yose Rizal. (RMID)

JAKARTA, BANPOS – Alifudin menanggapi rencana Pemerintah yang akan menaikan harga BBM. Jika jadi naik, dia yakin akan berdampak terhadap ekonomi rakyat. Sehingga target mengurangi stunting di Indonesia akan sulit tercapai.

“Rencana kenaikan BBM khususnya yang bersubsidi akan berdampak ke masyarakat bawah, yaitu dampak ekonomi, dan jumlah masyarakat miskin mungkin akan bertambah,” tutur Alifudin dalam keterangannya, Senin (29/8).

Apalagi sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2022 mencapai 26,16 juta orang.

“Kalau kemarin datanya 26 juta orang itu lumayan banyak, jadi saya sempat membaca hasil penelitian bahwa menurut Grace Fernald Anak pada keluarga dengan tingkat ekonomi rendah lebih berisiko mengalami stunting karena kemampuan pemenuhan gizi yang rendah, meningkatkan risiko terjadinya malnutrisi,” papar Alifudin.

Alifudin juga menambahkan, bahwa ketika BBM Naik, khususnya subsidi, dugaannya akan membuat target presiden mengenai stunting sulit tercapai.

Presiden ingin angka stunting berkurang sampai 14 persen, data sebelumnya pada survei Maret 24,4 persen.

“Atau mengurangi 10 persen dengan potensi dampak bertambahnya masyarakat ekonomi rendah itu cukup berat,” tambah Alifudin.

Alifudin berharap, rencana kenaikan BBM ini dibatallan, karena akan banyak yang terkena dampak negatif.

“Kami berharap Pemerintah tidak menaikkan harga BBM khususnya yang bersubsidi, jika itu terjadi kemungkinan dampak negatif untuk semua sektor pun akan terjadi,” tutup Alifudin. (RMID)

SULSEL, BANPOS – Menteri Pertanian Periode 2014-2019 yang juga CEO PT Tiran Group DR Andi Amran Sulaiman (AAS) dinobatkan sebagai tokoh Sulawesi Selatan (Sulsel) yang paling berpengaruh di tingkat nasional.

Penobatan ini dianugerahkan kepada Dr Andi Amran Sulaiman (AAS) melalui “Kabar Makassar Award 2022”, dalam rangka Anniversary 13 Years Kabar Makassar, di Ball Room Teater Universitas Negeri Makassar (UNM), Senin (29/8) malam.

Bertajuk “Kolaborasi Membangun Negeri”, media Kabar Makassar (KGI Network) memberi penghargaan ini karena menilai sosok Andi Amran Sulaiman merupakan tokoh Sulsel pasca Jusuf Kalla (JK) yang saat ini memenuhi semua kriteria figur kepemimpinan yang menasional.

Penerimaan penghargaan ini diwakili oleh kolega DR. Sukriansyah S Latief, karena DR. Andi Amran Sulaiman saat ini sedang berada di Jakarta.

Gelaran “Kabar Makassar Award 2022”, ini dihadiri tokoh-tokoh penting di Sulsel antara lain, Direktur Kabar Makassar, Fritz Wongkar, CEO KGI Network Upi Asmaradhana, Rektor UNM Prof Husain Syam, Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman serta Gubernur Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa, Bupati Gowa, Bupati Maros, beberapa bupati lainnya. (RMID)

JAKARTA, BANPOS – Tanda-tanda harga BBM akan naik semakin jelas dan semakin dekat. Salah satunya, Presiden Jokowi sudah menyiapkan dana Rp 24 triliun sebagai bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak kenaikan BBM.

Keputusan menyiapkan dana bansos sebesar Rp 24 triliun itu, diambil dalam rapat khusus, di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Rapat dipimpin langsung Jokowi. Yang hadir adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Seskab Pramono Anung.

Rapat berlangsung serius. Berbagai catatan dan hitung-hitungan angka, menumpuk di atas meja. Laptop yang dibuka Budi Gunawan, Perry Warjiyo, dan Luhut, juga menunjukkan data-data. Dalam pengarahannya, Jokowi juga membeberkan data-data yang dimilikinya.

“Pemerintah akan menyalurkan sejumlah bantuan sosial tambahan kepada masyarakat, sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 24,17 triliun. Saya berharap, bantuan sosial ini dapat meringankan beban masyarakat yang dihadapkan pada tekanan berbagai kenaikan harga,” ucap Jokowi.

Rencananya, Pemerintah akan menyalurkan Rp 12,4 triliun dalam bentuk bansos sebesar Rp 150 ribu yang diberikan 4 kali kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Kemudian, Rp 9,6 triliun disalurkan kepada 16 juta pekerja yang gajinya di bawah Rp 3,5 juta per bulan, masing-masing Rp 600 ribu.

Bantuan juga tidak hanya diberikan Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan. Menurut Jokowi, Pemerintah Daerah akan menggunakan anggaran 2 persen dari dana transfer umum: Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil, dalam bentuk subsidi transportasi. “Dana Rp 2,17 triliun ini, disalurkan untuk membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, sampai nelayan,” ucap Jokowi.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menguatkan tanda-tanda kenaikan BBM ini. “Kami sekarang berencana menyesuaikan harga (BBM),” ucapnya, di forum RSIS Distinguished Public Lecture: Indonesia, Singapore, ASEAN and the New Asian Landscape, di Singapura, kemarin.

Menurut Airlangga, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan jaminan sosial untuk warga kecil yang terimbas kenaikan harga BBM. “Jadi, kami merilis program untuk jaminan sosial dan ketika sebanyak 40 persen warga yang membutuhkan dukungan telah didukung, kami akan menyesuaikan harga dari minyak,” ungkap Airlangga.

Sri Mulyani berharap, tiga tambahan bansos ini bisa mengurangi beban masyarakat dampak kenaikan sejumlah harga komoditas. Selain juga bansos tersebut diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan.

Ketiga bansos itu, akan mulai dicairkan pekan depan. Apa saja bansos itu? Pertama, BLT pengalihan subsidi BBM ini diberikan kepada 20,65 juta kelompok masyarakat atau keluarga masyarakat. BLT ini sebesar Rp 150 ribu dikalikan 4 kali, sehingga total setiap penerima akan mendapat Rp 600 ribu. BLT yang akan disalurkan lewat Pos Indonesia ini akan dibayarkan dalam 2 termin, masing-masing Rp 300 ribu.

Kedua, Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Besaran BSU yang diberikan per orang Rp 600 ribu dan dibayarkan satu kali. Ketiga, bansos dari Pemda yang akan menggunakan 2 persen dari dana transfer umum, yaitu DAU dan DBH sebanyak Rp 2,17 triliun.

Usai mengalihkan subsidi BBM, dan memberikan bansos, Pemerintah juga bakal lebih fokus meningkatkan ketahanan energi nasional dengan meninggalkan energi fosil. Pasalnya, Indonesia masih memiliki potensi energi baru dan terbarukan (EBT) mencapai lebih dari 3 ribu gigawatt yang berasal dari surya, hidrogen, bioenergi, biomassa, panas bumi, dan juga sumber daya laut.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, kebijakan ini merupakan sinyal kenaikan BBM. “Pemerintah kan khawatir kalau BBM subsidi naik, inflasi naik, daya beli bisa merosot. Jadi, bisa ditebak sepertinya akan ada kenaikan harga BBM dalam waktu dekat, maupun pembatasan penggunaan BBM subsidi secara ketat,” ulasnya.

Mengenai jumlah bansos, Bhima memandang, masih terlalu kecil. Dia juga menyarankan Pemerintah tidak hanya fokus pada tambahan bansos untuk orang miskin, atau 40 persen kelompok pengeluaran terbawah. Kelas menengah rentan yang jumlahnya 115 juta orang, perlu dilindungi.

Kata Bhima, para pekerja yang upah minimumnya cuma naik 1 persen perlu dibantu dengan skema BSU. Namun, nominalnya harus lebih besar dibanding 2020-2021. Begitu juga dengan UMKM, perlu diberikan dana kompensasi. Misalnya, subsidi bunga KUR dinaikkan 2 kali lipat, diberi bantuan permodalan. “Harga BBM bersubsidi naik, semua bisa kena dampaknya. Bahkan yang selama ini tidak menggunakan subsidi juga ikut kena inflasi,” kata Bhima.

Permasalahan berikutnya, kata Bhima, adalah kecepatan pencairan bansos kompensasi BBM. Kalau harga BBM naik, tapi bansos baru dihitung, belum 100 persen cair, efeknya sudah bisa menurunkan konsumsi rumah tangga. Karena bansos seringkali bermasalah soal pendataan dan kecepatan eksekusi. Misalnya, BBM mau naik September, idealnya bansos sudah cair akhir Agustus. (RMID)

JAKARTA, BANPOS – Anggota Komisi III DPR, Aboe Bakar Alhabsy kini bisa bernapas lega. Laporan dugaan pelanggaran etik terkait panggilan “sayang” saat rapat kerja antara Komisi III DPR dengan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, resmi dihentikan. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menyatakan , panggilan sayang yang sempat bikin heboh itu, terbukti tidak ada pelanggaran etik.

Keputusan itu diambil setelah MKD menggelar rapat pleno terkait laporan dugaan etik terhadap Aboe Bakar, kemarin. Ada 2 laporan dugaan pelanggaran etik yang masuk ke MKD terhadap Aboe. Pertama, politisi PKS itu dilaporkan atas nama perseorangan oleh Bagues Yoga Nandita pada Kamis (25/8). Laporan kedua datang dari DPP Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat IB), Jumat (26/8).

Dalam rapat pleno yang berlangsung singkat itu diputuskan, laporan dugaan etik terhadap Aboe Bakar tidak dilanjutkan. Alasannya, panggilan sayang yang keluar dari HP milik Aboe Bakar saat rapat tengah berlangsung, tidak ada unsur kesengajaan.

“Rapat MKD yang dilaksanakan secara hybrid memutuskan perkara panggilan sayang saat RDP dengan Kapolri kemarin dihentikan dan dinyatakan tidak ada pelanggaran kode etik DPR,” kata Wakil Ketua MKD DPR, Habiburokhman di Komplek Parlemen, Jakarta, kemarin.

Keputusan itu diambil setelah membacakan keterangan dari para pelapor dan mendengar konfirmasi terlapor, yakni Aboe Bakar. Habiburokhman menuturkan pengakuan Aboe Bakar bahwa sambungan telepon suara ‘sayang’ itu berasal dari sang istri.

“Jadi Teradu tidak sengaja mengangkat HP dari istrinya saat speaker HP dan speaker meja menyala,” jelasnya.

Seperti diketahui, rapat kerja antara Komisi III DPR dengan Kapolri pada Rabu (24/8) sempat menuai sorotan dan viral di media sosial. Pemicunya, yakni soal suara ‘sayang’ yang keluar lewat pengeras suara, saat rapat sedang memasuki tahap penyusunan kesimpulan.

Insiden ini sempat memancing gelak tawa peserta rapat. Sebab, suaranya terdengar cukup jelas. Habiburokhman yang saat itu sedang berbicara, sempat menjadi tertuduh sebagai sumber dari suara sayang itu. Politisi Gerindra bahkan sempat geram dengan dikaitkan dengan asal suara sayang itu. Bahkan, dia sampai membuat taruhan hingga Rp 10 miliar, kepada siapa yang bisa membuktikan bahwa suara sayang itu muncul dari ponselnya.

Belakangan, diketahui, suara sayang yang kemudian jadi viral di media sosial itu, ternyata berasal dari Aboe. Politisi PKS itu mengatakan bahwa panggilan sayang itu berasal dari istrinya. Aboe yang juga merupakan Ketua MKD DPR itu menyampaikan permohonan maaf dan mempersilahkan masyarakat untuk mengadukan dirinya ke MKD.

Warganet yang sebelumnya ikutan heboh dan mencibir Aboe Bakar, justru adem ayem setelah MKD resmi menghentikan kasus itu. “Ketua Ketua MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) dilaporkan ke MKD. Bijimane ceritanye,” cuit @Isyavana1 dengan emoji tertawa. “Mungkin yang dilakukan Aboe Bakar bukan pelanggaran hukum, tapi sangat tidak etis. Kader PKS pula lagi. Apa yang bisa diharapkan dari kader-kader partai ini? Minta maaf aja susah banget. Dasar PKS.,” timpal @cacing_gurun.

Namun, akun @AnggieffanAnggi menganggap, kasus tersebut hal biasa yang tak perlu dibesar-besarkan. “Panggilan sayang waktu rapat di dpr biasa aja tuh,” katanya. “Hal kayak recehan gini ko dibahas sih,” sentil @ali_udin99.

Akun @zarazettirazr menilai orang-orang yang mempersoalkan kasus panggilan sayang ini kurang kerjaan. “gada kerjaan atau ini lapor melapor adalah kerjaanmu?” tanya dia. “Yang lapor Jomblo seumur Hidup,” sindir @SunandarSu1. “… Kasihan banget nggak pernah dapat panggilan sayang jadi sekalinya dengar dari selingkuhan. Kita mah biasa, nada dering wa dari suami mah pakai sayang,” bela @nurhasnahali.

Tapi ada juga yang buruk sangka pada suara sayang tersebut. Menurut @Prasetyo9Hh kasus panggilan sayang itu tidak bisa diselesaikan di MKD. “Enggak perlu MKD… Langsung aja ke KUA dinikahkan saja,” curiganya. “PKS… Panggilan Kakak Sayang… PeKokSih…,” cibir @AnggoroWok. (RMID)

JAKARTA, BANPOS – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengapresiasi program pembersihan 45 ribu masjid se-ASEAN oleh Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) dalam rangka memeriahkan Milad ke-45 BKPRMI. Tidak hanya itu, Sand juga mengapresiasi kegiatan amal dan sosial BKPRMI dengan memberikan bingkisan kepada 4.500 kaum dhuafa, pemberian santunan kepada 4.500 anak yatim, dan juga pemberian santunan kepada 4.500 marbot masjid.

Hal ini diungkapkan Sandi saat menerima Ketua Umum DPP BKPRMI Datuk Said Aldi Al Idrus beserta pengurus yang datang untuk beraudiensi, di Kantor Kemenparekraf, Jakarta, Senin (29/8). Said Aldi datang didampingi Ketua I Yeyen Munawar, Wasekjen Haryani Sudarko, Bendahara Umum Neneng Anita, Dirnas LPPDSDM Nanang Mubarak, Dirnas LPPTKA Gunawan HS, Seknas LPPEKOP Ary Wibowo, dan Ketua Panitia Milad Abdul kadir dan Yudi Haria.

Sandi berharap, agar program-program kerja BKPRMI bisa bersinergi dengan Kemenparekraf dalam pembinaan generasi muda pada bidang konten-konten pemuda remaja masjid. Seperti pembersihan masjid, pembinaan generasi Qur’ani, pemuda masjid berbagi kepada fakir miskin dan anak yatim, serta kontes-kontes yang bisa menyentuh pemuda di seluruh Indonesia agar selalu berbuat yang terbaik bagi umat dan masyarakat umumnya.

Sandi juga mengapresiasi kepemimpinan Said Aldi Al Idrus yang hingga saat ini tetap konsisten dalam membina para generasi muda Indonesia yang aktif dan berjuang dalam membentuk anak-anak bangsa yang agamais yang berbudi pekerti luhur.

“Saya sangat apresiasi Bang Said Aldi. Saya sudah lama mengenal beliau. Sejak dulu hingga sekarang tidak lelah membina anak-anak muda Indonesia untuk menjadi generasi Qur’ani dan berperangai baik. Program-program Bang Said Aldi di BKPRMI juga sangat luar biasa, menyentuh langsung ke masyarakat dan bermanfaat. Kita siap bersinergi dengan BKPRMI agar para generasi muda bisa lebih mandiri dan berjiwa usaha,” kata Sandi.

Said Aldi mengucapkan terima kasih ke Sandi yang telah memberikan dukungan pada acara Milad ke-45 BKPRMI, yang rangkaian acaranya dimulai sejak 5 Agustus hingga 28 Agustus 2022. “Atas nama BKPRMI, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan Bapak Sandi pada kegiatan Milad ke-45 BKPRMI yang dilakukan. Sebagai pemuda, siap bersinergi dengan pemerintah dalam membentuk generasi muda mandiri,” ujar Said Aldi.

Said Aldi menjelaskan, selama memperingati Milad ke-45 BKPRMI, pihaknya telah menggelar berbagai kegiatan yang tujuannya juga membantu pemerintah dalam program ketahanan pangan. Dia berharap, dengan usia yang ke-45 ini, BKPRMI tetap eksis dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaan dan sosial di seluruh Indonesia maupun internasional.

“Dengan usia yang terbilang tidak muda lagi, namun kita tetap tegak menjalankan misi kemanusiaan dan sosial serta pembinaan generasi Qur’ani,” pungkas Said. (RMID)