Kategori: NASIONAL

BANTEN, BANPOS – KPK lebih dulu melimpahkan berkas perkara mantan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Banten Ardius Prihantono ke Pengadilan Negeri (PN) Serang.

Ardius jadi pesakitan di KPK atas dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 7 Tangerang Selatan (Tangsel) pada Disdikbud Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017.

“Tim Jaksa telah selesai melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan Terdakwa Ardius Prihantono dan kawan-kawan ke Pengadilan,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri.

Pelimpahan berkas perkara juga dilakukan jaksa terhadap dua tersangka lain dalam kasus serupa. Yakni Agus Kartono dan Farid Nurdiansyah dari pihak swasta. Keduanya, diduga menyuap Ardius.

Ali menjelaskan, dengan pe[1]limpahan berkas ini, maka penahanan para terdakwa beralih menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Serang.

“Sedangkan Ardius Prihantono tidak dilakukan penahanan karena berstatus tahanan dalam perkara yang ditangani kejaksaan,” ujar Ali.

Perkara yang ditangani KPK ini lebih cepat dilimpahkan ke Pengadilan. Padahal, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten lebih dulu menetapkan Ardius Prihantono sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan 1.800 unit Komputer untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Sejauh ini, Kejati Banten masih melakukan pemeriksaan saksi dan pemberkasan untuk Ardius.

Dari hasil penyidikan Kejati Banten, Ardius diduga melakukan korupsi karena tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang mempunyai tugas pokok berkaitan dengan pengadaan barang jasa Pemerintah.

Guna mempermudah proses penyidikan, Ardius ditahan penyidik Kejati Banten di Runah tahanan Pandeglang.

“Alasan penahanan karena ada kekhwatiran tersangka akan melarikan diri, merusak barang bukti atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana,” ujar Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum Kejati Banten Ivan Siahaan, Rabu (16/2/2022).

Seperti diketahui, proyek pengadaan komputer bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten tahun 2018 senilai Rp 25 miliar.

Pengadaan komputer dalam Rangka UNBK sebanyak 1.800 unit bagi SMAN dan SMKN se-Provinsi Banten tersebut dilaksanakan oleh pihak ketiga, yakni PT AXI. Namun, diduga dalam pelaksanaanya terjadi penyimpangan.

Penyimpangan yang ditemukan, seperti kontraktor mengirimkan jumlah barang tidak lengkap atau tidak tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

Akibat adanya penyimpangan dalam kegiatan pengadaan tersebut, diduga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 6 miliar. (RMID)

JAKARTA, BANPOS-Garuda Indonesia mulai berbenah setelah mendapatkan kepastian dengan kreditur melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN).

Bahkan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir memastikan jumlah armada Garuda bakal bertambah menjadi 120 unit hingga akhir tahun 2022.

Head of Research Jarvis Asset Management Andri Ngaserin menilai, ide Menteri Erick Thohir untuk menambah armada Garuda sangat tepat. Terlebih lagi kebutuhan akan angkutan udara di Indonesia pasca Covid 19 sudah semakin meningkat.

Menurut Andri, penambahan armada itu merupakan keharusan agar operasional Garuda kembali membaik.

“Keberhasilan PKPU dan adanya tambahan PMN, membuat potensi Garuda untuk menggembangkan usaha dan menggembalikan profitabilitasnya semakin besar. Beban hutang berkurang signifikan dan jumlah armada diperbanyak itu akan membuat kinera keuangan Garuda kembali sehat. Sehingga rencana Menteri Erick untuk menggembalikan jumlah armadanya seperti dahulu sangat tepat dilakukan,” ungkap Andri saat dihubungi, Senin (29/8).

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas. Padjadjaran Prof. Maman Setiawan menyebut, penambahan armada pesawat Garuda membuat kinerja keuangan menjadi lebih sehat. Sekaligus juga sangat tepat untuk memecah kosentrasi market yang sangat tinggi di industri penerbangan nasional.

Sebab saat ini industri penerbangan Nasional sudah dikuasai oleh Lion Air Group secara natural. Karena berkurangnya armada pesawat Garuda.

Menurut Wawan, sebenarnya kosentrasi yang tinggi di pasar merupakan suatu yang wajar. Sepanjang Pemerintah tidak membatasi pelaku usaha untuk masuk ke industri penerbangan nasional. Konsentrasi market ini mulai terjadi ketika Kementerian Perhubungan menerapkan batas bawah dan atas industri penerbangan di Indonesia.

Maman menambahkan, Pemerintah memiliki 2 cara untuk dapat menekan harga tiket pesawat di Indonesia. Pertama adalah membuka peluang pelaku usaha untuk masuk ke industri Penerbangan nasional. Kedua, engan menambah jumlah armada pesawat yang saat ini beroperasi di Indonesia.

“Langkah Menteri Erick Thohir menambah armada pesawat Garuda sudah tempat. Ini membuat konsumen memiliki banyak pilihan perusahaan penerbangan. Kebijakan ini merespon perintah Presiden Jokowi untuk menurunkan tiket pesawat sekaligus untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat,” ungkap Maman.

Maman menilai, Perintah Presiden untuk menurunkan harga tiket pesawat di Indonesia sah dilakukan ketika terjadi kegagalan pasar. Maman melihat saat ini sudah terjadi kegagalan pasar di industri penerbangan nasional.

Menurut Maman, jika mekanisme pasar tak berjalan sebagaimana mestinya, memang diperbolehkan Negara melakukan intervensi. Tujuannya agar konsumen dan masyarakat Indonesia terlindungi.

“Saat ini pasar industri penerbangan belum menciptakan efisiensi. Sehingga intervensi Negara yang dilakukan Presiden Jokowi melalui Menteri Erick Thohor sudah tepat. Terlebih lagi saat pandemi Covid 19 sudah melandai, permintaan akan tiket mulai meningkat. Kalau jumlah armadanya tak ditingkatkan, maka harga tiket akan semakin mahal,” ungkap Maman. (RMID)

JAKARTA, BANPOS-Direktur Utama PT TASPEN (Persero) ANS Kosasih melalui kuasa hukumnya, Duke Arie Widagdo akan segera mengambil langkah hukum kepada Kamaruddin Simanjuntak (KS), yang merupakan pengacara mantan istrinya: Rina Lauwy.

“Kami sebagai tim kuasa hukum atas permasalahan ini, akan mengambil langkah hukum untuk melaporkan masalah tersebut ke pihak kepolisian. Kami menduga, ada perbuatan pidana yang melanggar Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28,” ujar Duke Arie, Sabtu (27/8).

Dia membantah tudingan Kamaruddin, yang menyebut kliennya mengelola Dana Capres 2024 dan memacari banyak wanita sebagai modus menyamarkan uang tersebut.

Berikut pernyataan Kamaruddin kepada media, yang dikutip Duke Arie:

“Persiapan Dana Capres 2024, Seorang Dirut BUMN mengelola 300 Triliun, disuruh atau atas inisiatif sendiri, memacari berbagai wanita, ketemu muslim dia muslim pdhl dia katolik, ketemu hindu, hindu dia nikahnya, ketemu kristen, kristen dia, semua agama dilakoni, kesannya nusantara banget. Wanita-wanita ini ditaruh di Apartemen salah satunya di Wong Residence, Jakarta Barat. Wanita-wanita ini dititipi uang dengan cara uang yang 300 triliun itu diinvestasikan lalu ada cashback, cashback-nya ini diinvestasikan atas nama perempuan-perempuan ini, yang tidak dinikahinya secara resmi. Hanya secara ghaib dinikahi. Adanya wanita-wanita ini bisa transaksi 200 juta per hari, entah uang dari mana. Namanya PT TASPEN, Dirut PT TASPEN. Ajaibnya sampai detik ini anaknya kandung sekolah SD belum dibayar SPP-nya, nama istrinya yang resmi, nama istrinya klien saya ini RINA,” demikian pernyataan Kamaruddin kepada media massa, yang dikutip dalam rilis resmi Duke Arie & Associates.

Duke Arie menegaskan, pernyataan itu tidak benar dan fitnah. Dia bilang, pernyataan itu sebetulnya berkaitan dengan kasus perceraian, yang saat ini perkaranya sedang berjalan di tingkat banding.

“KS sebagai kuasa hukum Rina pada tingkat banding, saat ini sedang mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mengabulkan gugatan cerai penggugat klien kami,” tutur Duke Arie.

Sesuai fakta hukum di persidangan, Duke Arie menerangkan tiga hal penting terkait pernikahan ANS Kosasih dengan Rina Lauwy.

Pertama, masing-masing merupakan pernikahan kedua. Dari pernikahan yang pertama, ANS Kosasih memiliki tiga anak. Sedangkan Rina Lauwy, punya dua anak.

Kedua, ANS Kosasih dan Rina Lauwy sama-sama mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selaku tergugat, Rina Lauwy mengajukan permohonan cerainya melalui Gugatan Rekonvensi, yang disampaikan bersama dengan surat jawabannya.

Ketiga, ANS Kosasih mengajukan cerai kepada Rina Lauwy karena adanya konflik/perselisihan yang tidak bisa diselesaikan, sejak awal pernikahan. Rina Lauwy tidak menerima kehadiran anak-anak ANS Kosasih dari perkawinan sebelumnya.

“Bahkan berdasarkan keterangan saksi dan fakta-fakta hukum yang terbukti sepanjang persidangan, anak-anak ANS Kosasih dari perkawinan sebelumnya, dilarang untuk datang ke rumah tempat ANS Kosasih dan Rina Lauwy tinggal. Fakta hukum ini diterangkan oleh saksi Yulianti Malingkas, yang merupakan mantan istri ANS Kosasih dari perkawinannya yang pertama,” papar Duke Arie.

Keempat, sampai saat ini, Rina Lauwy menguasai dua unit apartemen yang dibeli oleh ANS Kosasih. Apartemen itu diberikan kepada Rina Lauwy dan orangtuanya.

Kelima, sejak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) No. 202/Pdt.G/2021/PN.JKT.SEL terbit, ANS Kosasih mengirimkan biaya hidup untuk Rina Lauwy dan anaknya sebesar Rp. 30 juta per bulan.

“Klien kami juga sudah bayar Rp 30 juta per bulan, meski masih belum inkracht. Itu karena klien kami punya itikad baik, membayar sesuai keputusan PN Jaksel. Padahal, untuk anak cuma 10 juta,” ungkap Duke Arie.

Dana Capres

Mengenai tudingan adanya persiapan Dana Capres 2024, dengan cara memacari dan menikahi wanita beda agama, yang dinikahi secara ghaib untuk mengelola duit Rp 300 triliun, Duke Arie menegaskan bantahannya.

“Jelas tidak benar. Klien kami memang menikah dua kali. Pernikahan pertama dengan Yulianti Malingkas yang telah berakhir. Pernikahan kedua dengan Rina Lauwy, sudah diputus cerai oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada bulan Maret 2021. Pernikahan dilakukan sesuai hukum yang berlaku,” beber Duke Arie.

“Klien kami tidak pernah melakukan pernikahan ghaib, apalagi untuk dapat kick back investasi,” imbuhnya.

Duke Arie memaparkan, dalam pelaksanaan investasi dan pengelolaan seluruh program yang ada, PT TASPEN wajib mengikuti aturan yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Terutama, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 52/PMK.02/2021 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 66/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Selain itu, PT TASPEN juga selalu memberikan laporan pengelolaan dana investasi kepada Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan OJK secara periodik,” ucap Duke Arie.

Setiap tahun, kinerja PT TASPEN – khususnya pada bidang pengelolaan investasi dan operasional diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan hasil audit BPK pada tahun 2018-2021, tidak didapati adanya temuan material terkait pengelolaan investasi maupun operasional.

“Tidak ada dana investasi yang digunakan untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha PT TASPEN, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan, yang mengatur mengenai pengelolaan program di PT TASPEN,” tandas Duke Arie. (RMID)

BATAM, BANPOS-Kebijakan yang diambil Pemerintah dalam penanganan meluasnya pandemi Covid-19 telah memperlihatkan hasil berupa penurunan kasus harian signifikan. Selain dari aspek kesehatan, penanganan pandemi juga diikuti dengan pemulihan sektor perekonomian dengan tetap memperhatikan hidup dan penghidupan masyarakat meski masih dibayangi dengan ketidakpastian kondisi global yang menghambat laju pemulihan.

Selain tingkat kedisiplinan masyarakat yang cukup tinggi serta kolaborasi yang sangat baik dari semua pihak dalam menangani pandemi Covid-19, vaksinasi menjadi game changer dan kunci keberhasilan melandainya kasus Covid-19. Hingga 27 Agustus 2022, dari target 234,67 juta penduduk, telah dilakukan vaksinasi dosis 1 sebanyak 203,28 juta atau dengan capaian sebesar 86,62 persen, kemudian vaksinasi dosis 2 sebanyak 170,87 juta atau dengan capaian sebesar 72,81 persen, serta vaksinasi dosis 3 sebanyak 60,23 juta atau dengan capaian sebesar 25,67 persen.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, di Indonesia menerapkan langkah dan resep yang berbeda dalam penanganan pandemi Covid-19 dengan tidak secara bottom-up, tapi satu komando melalui Komite Penanganan Covid-19 Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN). Dengan keberhasilan yang telah dicapai misalnya suntikan vaksin yang sudah melebihi 420 juta dosis, tidak banyak negara yang berhasil melakukan hal tersebut.

Dengan penurunan kasus positif dalam keberhasilan pengendalian pandemi Covid-19, aktivitas masyarakat juga berangsur-angsur kembali pulih. Sebagian besar masyarakat juga mulai terlihat lebih percaya diri untuk kembali melaksanakan rutinitas keseharian, termasuk melakukan berbagai kegiatan di ruang publik yang terkait dengan kebutuhan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh.

Terkait dengan hal tersebut, di sela rangkaian kunjungan kerja di Kota Batam, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso bersama Deputi dan Staf Ahli Kemenko Perekonomian beserta perwakilan Pejabat BP Batam dan sejumlah Pemimpin Redaksi media massa nasional, menyempatkan diri berolahraga ringan di salah satu fasilitas publik yang menjadi destinasi wisata andalan masyarakat Batam, yakni Taman Rusa, Minggu (28/8).

Berjarak sekitar 15 km dari pusat kota, Taman Rusa di daerah Sekupang memiliki nuansa alam dan menyuguhkan suasana asri serta dibangun pada 2002 oleh Otorita Batam yang saat ini beralih nama menjadi Badan Pengusahaan (BP) Batam. Mengusung terobosan BP Batam yakni pengembangan destinasi wisata yang pro lingkungan, pro Usaha Kecil Menengah (UKM) dan pro edukasi, Taman Rusa yang memiliki luas sekitar 12 hektare juga dilengkapi dengan jogging track sepanjang 1 km dan berbagai fasilitas publik lainnya serta dihuni berbagai jenis satwa peliharaan.

Untuk terus meningkatkan minat masyarakat dalam menjaga kebugaran dan kesehatan sekaligus menyediakan fasilitas bagi publik, BP Batam selaku pengelola masih akan mengembangkan berbagai fasilitas taman serta menambah aneka satwa yang dipelihara dan restoran di dalam kawasan tersebut.

Sementara itu, Kota Batam juga terus berbenah untuk mengembangkan investasi. Dalam upaya itu, Batam difokuskan sebagai hub logistik internasional, industri kedirgantaraan, industri light and valuable (high tech), industri digital dan kreatif, international trade dan finance center serta pariwisata.

Dalam perbincangan santai dengan para Pemimpin Redaksi, Susiwijono juga menjelaskan secara singkat berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah dalam membuat berbagai kebijakan dengan menggunakan extraordinary measures untuk menjaga aspek kesehatan masyarakat selama pandemi sekaligus memastikan terwujudnya pemulihan ekonomi nasional. (RMID)

JAKARTA, BANPOS-Target Pemerintah yang me­nyatakan bahwa Agustus 2022 pandemi Covid-19 bisa menjadi endemi meleset. Dari semula bulan ini, menjadi Januari tahun depan.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu menyatakan, pihaknya terus berupaya agar di awal tahun 2023 pandemi Covid-19 dapat berakhir.

“Harapan kami di Januari tahun depan (Covid-19 sudah menjadi endemi). Kita berusaha semoga berakhir di tahun depan,” ujarnya, saat diskusi, di Jakarta, kemarin.

Sekadar informasi pandemi adalah penyakit yang menular di berbagai negara dalam waktu yang bersamaan hingga menyebabkan kematian. Sementara endemi penyakit yang hanya bertahan di lokasi tertentu saja.

Pada kuartal-III, pemerintah sempat menyatakan sikap optimistis bahwa pandemi Covid-19 akan berakhir di Agustus 2022. Bahkan status endemi bisa menjadi kado ulang tahun HUT RI.

Pemerintah kala itu pede, lantaran ketika itu kasus harian berada di kisaran 500 orang. Kasusnya pun terus menurun.

Sayangnya, kenyataan berbeda dari rencana. Kasus Covid-19 kembali naik pada Juli-Agustus hingga 3.000-5.000 kasus per hari.

Sehingga target endemi di Agustus tersebut buyar akibat munculnya subvarian baru Covid-19 yaitu BA.4 dan BA.5. Subvarian ini mampu mendongkrak angka penularan setiap harinya hingga tembus 5.000 kasus per hari.

Maxi menegaskan, penetapan status Covid-19 dari pandemi menjadi endemi bukan hanya masalah satu negara, melainkan melibatkan seluruh negara di dunia.

Hal itu hanya bisa dilakukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO).

“Jadi sebetulnya penetapan status itu bukan oleh bapak Menteri. Berarti kita negara bukan yang mengumumkan. Karena itu kan hanya hak dari WHO,” jelas Maxi.

Penetapan WHO tidak bisa didasarkan pada tekanan suatu negara atau hal lain yang tidak berkaitan dengan pandemi Covid-19. Indikator hanya pada pertimbangan kesehatan dan angka kasus Covid-19.

“(Semua) sangat tergantung dari pada peningkatan kasus dengan adanya varian subvarian baru jadi Indonesia bisa bebas bisa tapi kan negara lain kalau ada negara yang masih tinggi dan kecenderungan ada varian-varian baru kita sulit,” tuturnya.

Maxi menambahkan, saat ini Indonesia sedang berada dalam fase transisi dan kondisinya masih akan terus dipantau hingga 6 bulan ke depan.

Sementara itu per 23 Agustus 2022 terjadi penambahan kasus harian Covid-19 di Indonesia sebesar 4.858 kasus dan kematian sebanyak 24 orang.

Pemerintah juga masih terus menggiatkan vaksinasi guna membentuk kekebalan imunitas masyarakat atas virus ini.

Endemi adalah kondisi pandemi yang berangsur membaik. Baik kasus parah maupun kematian terus menurun, meski yang terinfeksi masih ada. (RMID)

JAKARTA, BANPOS-Menaikkan harga BBM bisa diambil Pemerintah sebagai jalan untuk menjaga stabilitas fiskal APBN akibat gejolak harga migas dunia. Namun, kebijakan ini harus berdasarkan kalkulasi yang tepat dan valid; berapa sejatinya persentasi kenaikan harga BBM dan gas yang cukup bisa diterima.

Solusi ini disampaikan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD), Dr Mukhaer Pakkana, agar Pemerintah bisa mengambil langkah yang tepat menghadapi kemungkinan defisit APBN yang terlalu jauh dari batas normal menurut undang-undang, yaitu 3 persen.

“Kenaikan harga BBM menjadi solusi. Tentu harus dilakukan berdasarkan kalkulasi persentasi kenaikan harga yang tepat dan valid dalam satu dua hari ini, berikut simulasi implikasi serta dampak ekonomi dan sosial lainnya,” ujar Mukhaer Pakkana, di Jakarta, Minggu (27/8).

Sebelumnya, solusi kenaikan harga BBM ini juga disampaikan Rektor Universitas Indonesia, Prof. Ari Kuncoro. Berbicara dalam sebuah webinar “Kenaikan Harga BBM, Apakah Suatu Keharusan” di Jakarta, Sabtu (27/08), Prof. Ari mengatakan, subsidi BBM harus dikurangi sampai pada level di mana dampaknya tidak terlalu drastis.

“Kita berada pada situasi trade-off antara pertumbuhan dan ketahanan anggaran. Pertanyaannya, subsidi BBM harus dikurangi sampai berapa sehingga dampaknya tidak terlalu drastis pada sektor-sektor yang berbasis mobilitas sehing ga pertumbuhan ekonomi tidak tergerus terlalu banyak,” papar Ari Kuncoro.

Dalam hitungan Ari Kuncoro, Pemerintah bisa menaikkan harga BBM sebesar 30%-40%. Kemudian, pada saat yang bersamaan, juga bisa dilakukan kebijakan separating equilibrium dengan hanya membolehkan konsumsi BBM subsidi berdasarkan jenis kendaraan roda dua, angkutan umum dan logistik.

Menurut Ari Kuncoro, ini merupakan ‘strategic sequential waiting game’ serupa dengan strategi yang digunakan Presiden Jokowi saat menghadapi wabah pandemi. Yaitu, tidak sepenuhnya lockdown, tetapi mengelola situasi agar pandemi terkendali, sementara ekonomi tetap berjalan.

“Dengan kata lain, ini strategi golden middle road yang selalu diambil Pemerintahan Jokowi, yang secara diam-diam dikagumi juga oleh berbagai institusi dunia, bagaimana Indonesia mengambil keputusan dengan cerdik, tanpa terburu-buru,” lanjut Prof. Ari Kuncoro.

Kembali ke Dr Mukhaer Pakkana. Wakil Sekretaris Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah ini mengatakan, tanpa mengurangi subsidi, Pemerintah memang akan menghadapi dilema yang berat. Asumsi pemerintah, jika subsidi bahan bakar minyak (BBM) dipertahankan seperti saat ini hingga Desember 2022, maka subsidi APBN 2022 akan mencapai lebih Rp 700 triliun, sementara alokasi subsidi hanya berkisar Rp 500 triliun. Sementara, jika subsidi dilepas atau harga BBM dan gas subsidi dinaikkan, pasti muncul spiral effect yang sangat liar. “Inflasi meroket, daya beli tergerus, kemiskinan bertambah, penggangguran melejit, dan seterusnya,” tegas Mukhaer Pakkana.

Untuk itu, selain menaikkan harga BBM, saran Mukhaer Pakkana, Pemerintah juga bisa menggunakan otoritasnya untuk memanfaatkan dana-dana devisa ekspor yang berasal dari windfall profit dari komoditas ekstraktif, seperti hasil ekspor batubara, CPO, nikel, dan lainnya.

“Windfall profit hasil komoditas ekstraktif ini diperkirakan jumlahnya melebihi angka Rp 500 triliun. Jangan sampai hasil devisa ekspor itu hanya diparkir di luar, terutama di negara-negara tax heaven. Di sini, Pemerintah harus tegas kepada pelaku eksportir itu,” tegas Mukhaer Pakkana.

Solusi ketiga yang bisa ditempuh Pemerintah, lanjut Mukhaer Pakkana, adalah dengan fleksibilitas kebijakan. Jika kondisi harga BBM dan gas global kembali pulih atau normal sesuai asumsi ABPN, maka harga BBM dan gas harus dikembalikan ke tingkat normal atau sesuai harga keekonomiannya. “Pemerintah bisa membuat klausul itu dalam kebijakan menaikkan harga BBM subsidi saat ini,” tutupnya. (RMID)

LAMPUNG, BANPOS-Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani, serta kediaman beberapa pihak lain, di wilayah Lampung, Rabu (24/8).

Upaya paksa tersebut dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan suap penerimaan calon mahasiswa baru tahun 2022 di Unila yang menjerat Karomani sebagai tersangka.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengungkapkan, dalam penggeledahan tersebut, ditemukan dan diamankan berbagai dokumen terkait administrasi kemahasiswaan dan barang elektronik.

“Juga sejumlah uang dengan pecahan rupiah maupun pecahan mata uang asing,” ujar Ali lewat pesan singkat, Kamis (25/8).

Ali menyatakan, tim penyidik akan segera melakukan analisis dan menyitanya sebagai barang bukti untuk melengkapi berkas perkara para tersangka.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat pihak tersangka. Keempatnya adalah Rektor Unila Karomani, Wakil Rektor I bidang Akademik Unila Heryandi, Ketua Senat Unila, Muhammad Basri, serta pihak swasta, Andi Desfiandi.

KPK menyebut, Karomani memasang tarif Rp 100 juta sampai dengan Rp 350 juta untuk meluluskan seleksi mahasiswa baru tahun 2022. (RMID)

JAKARTA, BANPOS-Partai Garuda mengapresiasi pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang tegas tak mau mengungkapkan secara rinci motif Irjen Ferdy Sambo membunuh Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat alias Brigadir J.

Dalam rapat dengan Komisi III DPR tentang kasus penembakan brigadir J, Sigit mengatakan, motif Irjen Ferdy Sambo menembak Brigadir J adalah karena dia marah setelah mendengar laporan dari istrinya dan dianggap telah menciderai harkat dan martabat keluarga.

Tapi untuk menjelaskan secara rinci terkait apa yang terjadi, dia secara tegas menolak untuk memaparkannya. Sigit mengatakan, hal itu nanti akan diungkap di pengadilan.

“Ini jelas menunjukkan bahwa Kapolri tidak ingin membuat pernyataan yang bisa digoreng sana sini,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi, Kamis (25/8).

Menurutnya, sudah begitu banyak orang-orang yang mencari popularitas di kasus ini. Hingga akhirnya, bermunculan cerita-cerita dan bumbu-bumbu lainnya yang membuat masyarakat saling beradu argumen karena masing-masing mempercayai bumbu yang berbeda.

“Kapolri tentu ingin menghentikan narasi-narasi yang terus dikembangkan yang hanya membuat kegaduhan dan keberisikan yang malah menghilangkan esensi kasus ini. Selain itu, tentu meluruskan mekanisme hukum di negara ini, bahwa yang menentukan nanti adalah pengadilan bukan pengamat,” bebernya.

Teddy menilai, pernyataan Kapolri ini membuat kecewa para pencari popularitas. “Namun sangat membantu masyarakat yang sudah jenuh dengan drama yang dibuat oleh para pencari popularitas,” tandasnya. (RMID)

JAKARTA, BANPOS-Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengajak pengguna media digital selalu positive thinking, dan bangga dengan negaranya.

Hal tersebut dikatakan Wakil Kepala BPIP, Karjono saat memberikan Pencerahan Pancasila bertemakan ‘Internalisasi Filosofi dan Nilai Pancasila Pada Era Digital’ dalam Pelatihan Digital Leadership Academy (DLA), yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rabu, (24/8).

Pelatihan kepemimpinan era digital ini mendukung program prioritas nasional pembangunan SDM bidang digital yang komprehensif dan berkelanjutan. Diikuti oleh Aparatur Sipil Negara, masyarakat dan akademisi nasional serta internasional.

Di awal paparan, Karjono memperkenalkan Salam Pancasila yang digagas Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Dewan Pengarah BPIP. Lalu Karjono mengimbau bahwa transformasi digital banyak membawa manfaat. Namun juga berdampak keresahan seperti menipisnya kesantunan, kebebasan berekspresi yang kebablasan dan tidak bertanggungjawab.

“Menimbulkan berita hoaks, fitnah, tidak toleran, ancaman radikalisme, serta dampak negatif lainnya,” jelas Karjono yang juga Sekretaris MUI bidang Hukum dan Perundang-undangan ini.

Merujuk survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), terdapat 12,1 persen pria berpotensi terpapar radikalisme, sedangkan pada wanita sebesar 12,3 persen. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara beberapa waktu lalu juga menyebutkan, setiap bulan terdapat 10 ASN diberikan sanksi karena terpapar radikalisme dan terorisme.

“Hal ini karena mereka tidak memegang sumpah jabatan, ingin mengganti dasar negara, serta melawan konstitusi dan ideologi negara,” papar Karjono.

Selain itu, hasil survei Center Strategic and International Studies (CSIS) menunjukan, generasi milenial (17-29 tahun) sangat rendah ketertarikan dalam membaca, membahas isu sosial politik dan menulis. Selain itu, aktivitas sosial generasi milenial masih rendah.

“Ini artinya generasi milenial semakin mengkawatirkan dan bersifat individual. Mari kita sosialisasikan Pancasila secara masif, gotong royong Jangan dibiarkan,” tegas Karjono.

Pria asal Klaten ini memaparkan Pancasila sebagai filosofi kehidupan perlu ditanamkan secara terus-menerus kepada semua lapisan masyarakat. Tak terkecuali kepada pejabat negara sebagai sosok yang dapat mempengaruhi kebijakan yang strategis.

Dalam mengimplementasikan Pancasila di era digital, Karjono mengajak selalu positive thinking, dan bangga dengan negaranya. “Kemajuan atas prestasi pimpinan, khususnya Presiden Jokowi. Kita harus saling mengasihi, mengingatkan, menghargai, dan menjunjung tinggi sesama pengguna media digital, yang pada alas dasarnya kita harus gotong royong,” bilangnya.

Karjono berpesan kepada generasi muda agar tidak ikut-ikutan menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian. “Hidup bertoleransi, melestarikan budaya, memakai produk Indonesia, berprestasi mengharumkan nama bangsa dan negara,” tukasnya.

“Tidak hanya mengandalkan kepintaran dan kepandaian saja, namun diiringi pembangunan karakter, kepribadian, kepatuhan dan ketakwaan,” tandas Karjono.

Dalam diskusi kali ini dipimpin dan diarahkan oleh Sadjan, Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kemenkominfo. (RMID)

JATENG, BANPOS-Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mendukung sinergi dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dalam rangka membangkitkan ekonomi yang inklusif di daerah.

Hal itu disampaikan Ganjar usai menghadiri pembukaan Sidang Pleno ISEI XXII dan Seminar Nasional di Hotel Gumaya, Kota Semarang, Jateng, Rabu (24/8).

Ganjar menjelaskan, sejumlah anggota ISEI berada di posisi penting dalam Pemerintahan, BUMN, BUMD, hingga swasta. Menurut Ganjar, pertemuan semuanya di sidang pleno ISEI merupakan momentum tepat untuk membangkitkan ekonomi.

“Anggota ISEI ini kan ada dalam posisi yang sangat penting. Di Pemerintahan, di BUMN, BUMD, swasta, ini banyak. Kalau mereka bertemu, saya merasa ini momentum luar biasa untuk kita bisa membangkitkan ekonomi,” kata Ganjar.

“Tinggal kita akan berbagi peran bagaimana kita bersinergi. Saya di daerah mencoba berbicara, maka saya sampaikan tadi dengan kepentingan daerahnya. Bisa ngga ya kita bicarakan politik energinya dan bagaimana menyiasatinya,” sambungnya.

Selain politik energi, Ganjar menyebut, sinergitas dengan ISEi juga penting dalam menyelesaikan persoalan pangan. Sebab kata Ganjar, hal ini berkaitan dengan inflasi, rantai pasokan, dan sebagainya.

“Yang kedua pangan, karena terkait dengan inflasi, rantai pasok, dan sebagainya. Apakah ada regulasi yang mesti diperbaiki,” imbuhnya.

Ganjar mengatakan, rekomendasi ISEI setelah sidang pleno nanti akan diberikan kepada pemerintah di daerah. Ganjar menyebut saat ini perlu inovasi dan trobosan untuk membangkitkan ekonomi.

“Istilah saya ini perlu trobosan yang tidak biasa-biasa saja karena situasiny juga tidak biasa-biasa. Maka saya kira banyak orang yang sedang menunggu keputusan-keputusan dan rekomendasi dari pleno ISEI ini,” pungkasnya. (RMID)