Kategori: NASIONAL

KALTENG, BANPOS-Selain gencar basmi judi online di berbagai daerah, Polisi juga gencar mengungkap kasus tambang emas ilegal. Salah satunya, di wilayah Kalimantan Tengah.

Selama melaksanakan operasi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Telabang, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Polda Kalteng) berhasil mengamankan sembilan orang tersangka dari empat kasus.

Selain mengamankan tersangka, Korps Bhayangkara yang tergabung dalam Tim Gakkum Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Kalteng ini juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp 235.560.000 dan emas seberat 1,3 kilogram atau 1.396,69 gram.

Kemudian, satu unit alat berat excavator, satu unit mobil, nota pembelian emas, bundel nota pembelian emas, tempat penyimpanan uang, botol berisi logam emas, botol pengolahan atau pembakaran emas, tujuh priok atau mangkok tanah liat, botol berisi cairan raksa, timbangan emas, tabung gas kaleng untuk pembakaran, toples berisi garam emas dan barang bukti lainnya.

Ditreskrimsus Polda Kalteng, Kombes Pol Kaswandi Irwan menerangkan, pengungkapan empat kasus pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang biasa disebut PETI adalah hasil operasi selama 25 hari dari Tim Gakkum Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Kalteng.

Ia mengatakan, dari empat kasus yang ditangani Polda Kalteng tiga kasus di antaranya sebagai penadah atau penampung hasil penambangan emas. Kemudian satu kasus adalah pertambangan.

“Hasil operasi PETI Telabang tahun 2022 merupakan yang terbesar di wilayah Polda Kalteng, yaitu uang tunai Rp 235.560.000 dan emas seberat 1,3 kilogram atau 1.396,69 gram. Jika barang bukti emas tersebut diuangkan kurang lebih Rp 1 miliar,” sebut Irwan dalam keterangannya kepada RM.Id, Kamis (25/8)

Sementara untuk tingkat Polres, kata Irwan, yang ditangani sembilan Polres dan sembilan kasus dengan jumlah tersangka 27 orang. Jadi untuk jumlah tersangka pelaku PETI di Kalteng yang diamankan sebanyak 36 orang.

“Perlu saya sampaikan yang diamankan adalah penambang emas tanpa izin. Kemudian yang satu kita amankan penggunaan alat berat adalah pemilik lahan, yaitu di Kabupaten Kapuas,” tuturnya.

Sementara, Kabidhumas Polda Kalteng, Kombes Pol Krismanto Eko Saputro menerangkan, pengungkapan kasus ini adalah tindak lanjut atas instruksi dari Kapolda Kalteng Irjen Pol Nanang Avianto tentang Kejahatan Lingkungan.

“Para tersangka dan barang bukti sudah diamankan, kini dalam penyelidikan lebih lanjut. Sembilan tersangka yang diamankan oleh Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Kalteng berada di Kabupaten Pulang Pisau, Kapuas dan dua di Kabupaten Gunung Mas,” terangnya

Dalam giat press release ini, Ditreskrimsus Polda Kalteng, Kombes Pol Kaswandi Irwan Sik didampingi Kabidhumas Kombes Pol Krismanto Eko Saputro dan Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus, AKBP Martuasah H Tobing Sik MH. (RMID)

JAKARTA, BANPOS-Mantan Direktur WHO Asia Tenggara, Prof. Tjandra Yoga Aditama menceritakan pengalamannya mengikuti side event Pertemuan G20 Kesehatan , dengan topik Antimicrobial Resistance (AMR).

Ini adalah suatu keadaan yang memungkinkan antimikroba (dapat dalam bentuk antibiotik, anti virus, anti jamur, anti parasite, anti tuberkulosis dan sebagainya) tidak lagi dapat menjalankan fungsinya untuk menangani infeksi akibat berbagai bakteri, kuman, virus, jamur, parasit dan lain-lain.

“Pada pertemuan G20 di Bali ini disampaikan berbagai data dunia yang cukup mencengangkan,” kata Prof. Tjandra dalam keterangannya.

Dia menambahkan, kejadian AMR dapat mengakibatkan setidaknya 4 hal. Pertama, tambahan beban kesehatan sampai Rp 1 triliun. Kedua, 28 juta orang hidup dalam kemiskinan.

Ketiga, dapat memicu 7,5 persen penurunan ternak pada 2050 mendatang.

“Keempat, sekarang ini, pada negara berpenghasilan menengah dan rendah, satu orang anak meninggal setiap tiga menit akibat Infeksi darah yang disebabkan bakteri yang resisten,” jelas Prof. Tjandra, yang juga Direktur Pasca Sarjana Universitas YARSI/Guru Besar FKUI.

Data lain dari Jurnal Ilmiah Internasional Lancet pada Januari 2022 menyebutkan, setelah dilakukan analisis mendalam, pada tahun 2019, ada 643.381 kematian akibat malaria, 700.660 kematian akibat kanker payudara, 863.837 kematian akibat HIV/AIDS dan 1.270.000 kematian akibat AMR. Jadi, kematian akibat AMR jauh lebih besar.

“Kita memang belum punya data berskala nasional tentang dampak AMR ini, dan ini perlu diformulasikan secara tepat,” tutur Prof. Tjandra.

Mengingat AMR adalah silent pandemic, permasalahan tentu terjadi banyak negara. Termasuk juga di Indonesia.

“Pada waktu masih bertugas di WHO Asia Tenggara, saya tidak hanya menjabat Direktur Penyakit Menular. Tetapi juga menjadi focal point AMR untuk kawasan ini,” ungkap Prof. Tjandra.

Kala itu, lanjutnya, sudah berhasil dibuat empat hal. Pertama, rencana kerja semua negara dalam bentuk AMR National Action Plan.

“Tentu akan baik, kalau saat ini, rencana kerja itu dilihat hasilnya. Agar dapat diakomodasi sesuai tantangan terakhir,” ucap Prof. Tjandra.

Kedua, harus dimulai pelaksanaan pengumpulan data negara anggota di Asia Tenggara, untuk masuk dalam data dunia dalam bentuk Global Antimicrobial Resistance and Use Surveillance System (GLASS).

“Ketiga, saya juga memulai program Tripartite AMR Country Self-Assessment Survey (TrACSS) untuk mengetahui bagaimana program AMR berjalan. Indonesia juga turut serta dalam hal ini,” beber Prof. Tjandra.

Keempat, perlu dilaksanakan World Antimicrobial Awareness Week satu tahun sekali. Sebagai bahan peningkatan pemahaman dan advokasi, tingkat dunia, regional dan negara. Termasuk Indonesia.

“Semoga, semua kegiatan ini dapat terus ditingkatkan di masa datang. Semoga, Indonesia dapat menangani silent pandemic AMR ini,” papar Prof. Tjandra.

“Yang juga baik dilakukan adalah mencari istilah Indonesia untuk AMR, dapat berupa Resistensi Anti Mikrobial. Disingkat RAM,” pungkasnya. (RMID)

JAKARTA, BANPOS-Suasana rapat Komisi III DPR dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengenai kasus pembunuhan berencana yang dilakukan Irjen Ferdy Sambo terhadap Brigadir J, kemarin, berlangsung adem. Para politisi Senayan luluh dengan jawaban-jawaban meyakinkan Sigit. Justru, para anggota Komisi III kompak mengawal Sigit menuntaskan kasus itu.

Rapat Komisi III dengan Sigit itu, berlangsung panjang. Rapat dimulai pukul 10 pagi, baru berakhir pada pukul 8.15 malam. Di ujung rapat, Sigit menjawab seluruh pertanyaan anggota secara garis besar. Meski begitu, jawaban Sigit rupanya memuaskan rasa penasaran anggota Komisi III. Jawaban itu membuat Komisi III yakin, Sigit sudah on the track dalam menyelesaikan kasus Sambo.

Rapat diakhiri dengan pembacaan kesimpulan dan closing statement oleh Sigit. Setelah rapat ditutup, Sigit diburu Anggota Komisi III DPR untuk berfoto. Sigit melayani permintaan itu dengan ramah. Dari ruang rapat, anggota Komisi III mengawal Sigit menyampaikan keterangan pers bersama. Sigit berdiri di depan. Beberapa anggota Komisi III berjajar di belakangnya.

Ada dua kesimpulan rapat. Pertama, Komisi III DPR mendukung Kapolri dalam penanganan perkara tindak pidana dalam peristiwa Duren Tiga secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kedua, Komisi III DPR mendesak Kapolri untuk melakukan perbaikan sistem, reformasi kultural dan struktural.

Dalam pernyataan penutupnya, Sigit menyampaikan terima kasih atas apresiasi dan dukungan Komisi III. Ia pun menyatakan siap menindaklanjuti rekomendasi Komisi III. “Ini merupakan komitmen kami untuk terus mendengarkan kritik, saran, harapan, aspirasi dan persepsi untuk membuat Polri menjadi lebih baik,” kata Sigit.

Terakhir, eks Kabareskrim ini berharap, Polri bisa segera pulih dan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang harus ditangani. Ia memastikan, saat ini Polri solid.

Dalam rapat, Sigit berjanji akan membongkar isu Konsorsium 303 yang dipimpin Sambo sebagai pelindung sejumlah bandar judi. Ia telah menginstruksikan Divisi Propam Polri untuk mendalami diagram Konsorsium 303 tersebut.

Sigit memastikan, pemberantasan terhadap praktik perjudian terus berjalan. Menurut dia, sejak Januari 2022 hingga bulan ini, Polri telah mengungkap 641 praktik judi online dan 1.408 judi konvensional. Sudah ada 3.296 tersangka, terdiri dari 927 tersangka judi online dan 2.369 tersangka judi konvensional.

Sigit menegaskan, akan mencopot seluruh jajarannya yang terlibat perjudian. “Karena ini menjadi perhatian nasional, saya sudah perintahkan Kapolres, Kapolda, Direktur, bahkan pejabat Mabes, untuk tidak ada lagi judi online atau judi darat,” ujarnya.

Ia juga sudah memerintahkan pimpinan wilayah dari tingkat Polres, Polda, hingga pejabat Mabes Polri untuk tidak bermain-main dengan perjudian. “Kalau itu nanti saya dapati, pejabatnya pasti saya copot. Itu komitmen saya, di zaman saya, judi tidak ada,” tegasnya.

Sigit juga menjawab soal isu temuan uang Rp 900 miliar di kediaman Sambo. Kata dia, temuan uang itu tidak benar. Sigit menjelaskan, ada tiga rumah yang digeledah. Dua rumah di Duren Tiga, dan satu rumah di Magelang. Dari penggeledahan itu, tidak ditemukan uang.

“Yang kita dapati saat itu handphone, kemudian pisau, kemudian kotak senjata, kemudian beberapa buku laporan m-banking. Terkait dengan uang Rp 900 miliar tersebut, kami nyatakan tidak ada,” ujar Sigit.

Dia lalu membongkar video viral temuan dolar yang disebut milik Sambo. Rupanya, lokasi video tersebut di Amerika Serikat.

Bagaimana dengan kasus pembunuhan Brigadir J? Eks Kapolda Banten ini mengatakan, berkas perkara empat tersangka sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Ia berharap, berkas tersebut dinyatakan lengkap atau P21. Sehingga empat tersangka ini bisa langsung disidang. “Harapan kita tidak ada P19 sehingga cepat P21 sehingga kemudian ini bisa disidangkan,” kata Sigit.

Untuk sidang komisi kode etik terhadap Sambo, Sigit menerangkan, akan dilakukan hari ini. Sidang ini untuk memutuskan apakah Sambo bisa menjadi anggota Polri atau tidak. Memang, ada surat pengunduran diri dari Sambo. Namun belum diputuskan apakah surat itu bisa diproses atau tidak.

Kapan Sambo akan diperlihatkan ke publik? Sigit mengatakan, belum dieksposnya Sambo sebagai tersangka sebagai bentuk strategi penyidik. “Tentunya pada saatnya nanti tentu akan dimunculkan, khususnya pada saat akan penyerahan berkas,” pungkasnya. (RMID)

JAKARTA, BANPOS-Perkara mafia migas yang terjadi di Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) kembali rame lagi. Kasus yang sempat redup dalam 3 tahun terakhir ini, coba dibuka lagi oleh KPK. Warganet yang sejak awal penasaran dengan kasus ini, bertanya-tanya siapa lagi yang sedang dibidik KPK dalam kasus Petral ini.

Petral yang merupakan anak usaha Pertamina itu sebenarnya sudah dibubarkan Presiden Jokowi pada 2015 lalu. Empat tahun setelahnya, KPK mulai mengusut mafia di dalamnya dengan menjerat Bambang Irianto selaku bos Petral sebagai tersangka. Selain sebagai mantan Dirut Petral, Bambang juga menjabat sebagai Managing Director PT Pertamina Energy Services Pte. Ltd (PES) periode 2009-2013. Bambang ditetapkan sebagai tersangka pada 10 September 2019.

Setelah 3 tahun kasus ini nyaris tenggelam, KPK memastikan penyidikan kasus mafia migas di Petral tetap berjalan. Hal ini diketahui setelah KPK memeriksa pegawai PT Pertamina (Persero) Sari Dinar Saifuddin pada Selasa (23/8) kemarin.

Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, pihaknya mendalami sejumlah hal termasuk mengenai berbagai proses bisnis yang berjalan di Petral Ltd dalam pemeriksaan terhadap Sari.

“Tim Penyidik telah selesai memeriksa saksi Sari Dinar Saifuddin, yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan berbagai proses bisnis yang dilaksanakan di Petral Ltd,” ujar Ali melalui keterangan tertulis, kemarin.

Apa alasan KPK kembali mengusut perkara ini? Ali Fikri menyebut pengusutan ini merupakan salah satu komitmen KPK untuk menuntaskan tunggakan perkara yang dimiliki KPK. Khususnya, perkara lama yang telah memiliki tersangka.

“Tentu bagian dari komitmen kami untuk menuntaskan seluruh tunggakan perkara yang telah lama diumumkan tersangkanya,” kata Ali.

Ali mengatakan pengusutan kasus ini bakal berdampak terhadap kepastian hukum. Selain itu, penuntasan perkara juga dapat memberikan keadilan dan menjunjung nilai hak asasi manusia.

“Juga demi kepastian hukum, keadilan dan menjunjung hak asasi manusia,” ucapnya.

Sekedar menyegarkan kembali ingatan, kasus yang dilabeli mafia migas ini dipicu oleh dugaan suap 2,9 juta dolar AS dari pihak Kernel Oil terkait dengan kegiatan perdagangan produk kilang dan minyak mentah kepada PES atau PT Pertamina (Persero) di Singapura dan pengiriman kargo.

Duit itu diduga diberikan ke Bambang karena membantu mengamankan jatah Kernel Oil dalam tender pengadaan atau penjualan minyak mentah atau produk kilang.

Walhasil, Bambang ditetapkan sebagai tersangka. Atas perbuatannya, Bambang disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Di dunia maya, dibukanya kembali kasus Petral oleh KPK rame jadi pembicaraan warganet. Akun @DoankWarto menyebut-nyebut nama Riza Chalid, pengusaha yang namanya sempat rame di awal kasus ini diusut KPK. “Skandal PETRAL yang terjadi pada masa pemerintahan SBY 2004-2014, TERUNGKAP MAFIA MIGAS GARONG RP.250 TRILIUN. KPK dan Kegagung tidak berani menyentuh dan mengusut kasus mega korupsi tersebut. Salah satu gembong mafia migas tersebut adalah Muhammad Riza Khalid,” sebutnya. “Riza Khalif muka Yaman,” sentil @Bavris.

Sementara akun @pengarang_ sajak bawa-bawa nama ekonom Faisal Basri. “Berapa kerugian negara..? Siapa calo utama..? Siapa backingnya..? Kenapa ga bisa disentuh sampai akar-akarnya..? Mungkin @FaisalBasri ini bisa bantuin..? Kenapa Faisal sampe kabur begitu masuk sampai dalem-dalemnya..?” herannya.

“Perusahaan sudah almarhum,. Direksi-direksi sudah pensiun… Baru diusut. KPK usut issu korupsi gede yang jaman sekarang dong,” kritik @BambangSubiantoro. “Waduhh.. sang mantan yang selalu Prihatin idak bisa bisa tidur nyenyak lagi nih,” timpal @PurwantoFD.

Akun @DYS_yes menganggap, mengungkap kembali kasus Petral tidak ada yang istimewa. “Menutupi kinerja yang tak kunjung berprestasi, cari-cari kerjaan,” cuitnya. “Alasannya ya karena belum tuntas,” bela @cernanlantang. Akun @rahimteruncu83 penasaran sudah berapa orang yang jadi tersangka dari kasus ini. “Sudah berapa orang petinggi petral yang jadi tersangka,” tanya dia. (RMID)

JAKARTA, BANPOS-Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Raja Eswatini, Raja Mswati III di Istana Merdeka, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas upaya peningkatan kerja sama ekonomi kedua negara.

“Kunjungan ini sebenarnya gabungan antara kunjungan wisata dan holiday, tetapi juga digunakan oleh Raja Eswatini untuk melakukan pertemuan dengan Presiden dan membahas upaya untuk meningkatkan kerja sama antara kedua negara, khususnya di bidang ekonomi,” ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi yang turut mendampingi Presiden selama pertemuan,dikutip presidenri.go.id Rabu (24/8).

Menlu Retno menjelaskan, bahwa satu hal yang sudah ada kemajuan dari pertemuan terakhir kedua pemimpin pada 2019 sampai sekarang adalah sudah adanya perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang wellness spa yang berada di Eswatini.

Menurut Menlu, hal tersebut merupakan pembuka awal dari berbagai kerja sama lainnya.

“Perusahaan wellness yang berada di Eswatini ini rencananyaakan mengimpor kosmetik-kosmetik produk Indonesia,” jelasnya.

Selain itu, Presiden juga berbicara mengenai bagaimana swasta dan BUMN kedua negara dapat didekatkan lebih dekat lagi.

Menurut rencana, ujar Menlu, kedua negara akan menandatangani kerja sama penguatan hubungan bilateral, terutama di bidang ekonomi.

“Kami ditugaskan untuk melakukan mempersiapkan dokumen tersebut” tuturnya.

“Jadi walaupun pembicaraannya singkat, namun pembicaraan fokus pada upaya untuk peningkatan kerja sama ekonomi, termasuk di dalam bidang infrastruktur, energi, pariwisata, dan juga dari aspek kesehatan,” imbuhnya.

Untuk diketahui, kunjungan Raja Mswati III ke Indonesia ini bukan kunjungan yang pertama kalinya. Sebelumnya Raja Mswati III pernah mengunjungi Indonesia pada tahun 2002, 2003, 2007, 2008, 2015, dan 2019.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Sementara, Raja Mswati III didampingi oleh Menteri Luar Negeri Eswatini Thulisile Dladla. (RMID)

SULBAR, BANPOS – Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik terus mendorong pembangunan di wilayah yang kini dipimpinnya tepat sasaran. Karena itu setiap program pembangunan harus direncanakan dengan matang. Harus didukung data yang valid. Tidak asal-asalan.

” Maka sangat penting data yang valid, reliabel, dan mutakhir dalam perencanaan pembangunan yang tepat sasaran,” kata Akmal saat mengelar pertemuan dalam rangka konsolidasi dengan jajaran Forkopimda Provinsi Sulawesi Barat, Senin (22/8).

Menurut Akmal, pertemuan konsolidasi dengan jajaran Forkopimda Provinsi Sulawesi Barat akan jadi agenda rutinnya selama memimpin Sulbar. Diharapkan, dengan pertemuan itu, tercipta sinergi antar seluruh pemangku kebijakan di Sulbar. Selain memang jadi forum silahturahmi. Sehingga, segala potensi yang dimiliki baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya, bisa disinergikan. Saling mendukung. Dengan begitu kendala dan hambatan bisa dikenali. Lalu dirumuskan solusinya secara komperhensif.

Akmal mencontohkan, Sulbar sebagai wilayah yang rawan bencana. Maka dalam program pembangunan terkait kebencanaan, mesti ada kegiatan terkait yang benar-benar direncanakan dengan baik. Sehingga, program tersebut bermanfaat bagi masyarakat. Serta bisa mendorong tumbuhnya kesadaran di tengah masyarakat akan pentingnya mitigasi bencana.

“Karena itu sangat perlu sekali pelatihan gladi bencana yang dilakukan bersama antara TNI dan BPBD serta elemen terkait,” ujarnya.

Akmal menyadari, tugasnya sebagai penjabat Gubernur Sulbar itu tak ringan. Apalagi jika melihat fakta yang ada, dari identifikasi masalah dan kendala yang dihadapi setiap organisasi perangkat daerah yang ia lakukan, serapan anggaran sampai Juni 2022 masih kurang dari 50 persen. Tentu ini harus jadi perhatian serius.

“Perlu dilakukan langkah taktis dengan membentuk tim,” katanya.

Tidak hanya itu, Akmal Malik juga mengingatkan pentingnya dialog dengan masyarakat, ketika terjadi permasalahan dalam program pembangunan yang dilakukan di Sulbar. Aspirasi masyarakat harus di dengar. Jangan pula alergi dengan Kritik. Dengan dialog tersebut, setidaknya bisa dicari akar dari permasalahan yang muncul. Sehingga bisa dicarikan solusi yang bisa diterima masyarakat.

Ia contohkan, ketika muncul permasalahan terkait dengan pembangunan PLTA Kalumpang di Kabupaten Mamasa yang mendapat resistensi warga dari Forum Masyarakat Kalumpang Raya dikarenakan PLTA berada di area situs sejarah. Ia pun memutuskan untuk membuka dialog dengan Forum Masyarakat Kalumpang Raya. Suara dari warga yang menolak PLTA harus didengarkan.

Selain juga harus dijelaskan duduk perkara dari pembangunan PLTA itu sehingga masyarakat atau warga paham seperti apa faktanya, bahwa pembangunan PLTA Kalumpang itu merupakan PMA dengan izin dari
Pemerintah Pusat.

Menurutnya terkait permasalahan itu, sampai saat ini Pemprov Sulbar belum mengeluarkan izin lingkungan pembangunan PLTA. Ini yang kemudian dijelaskan kepada warga yang menolak. Yang pasti, aspirasi masyarakat harus didengar. Karena bagiamana pun pemerintah bergerak demi masyarakat.

Agar clear, pihak Pemprov akan mengundang perusahaan yang membangun PLTA tersebut. Sehingga kedua pihak bisa didengar suaranya. Tentunya, juga dengan melibatkan pihak dari DPRD sebagai wakil rakyat dan juga para tokoh masyarakat serta pihak Pemkab Mamasa. Semua akan duduk bersama.

“Apalagi semua izinnya ada di pusat. Jadi posisi kami wajib melindungi masyarakat adat dan kami wajib melindungi situs budaya di sana,” kata Akmal. (RMID)

SURABAYA, BANPOS-Presiden Joko Widodo menyapa ribuan relawan Sapulidi saat menghadiri kegiatan silaturahmi dengan relawannya di Stadion Gelora 10 November Surabaya.

Jokowi datang mengenakan jaket bomber warna merah dan putih ini meminta relawan untuk santai mawon dan ojok kesusu untuk memikirkan calon Presiden tahun 2024.

“Banyak yang bisik-bisik ke saya, Pak niki dukung sinten nggeh? (pak ini dukung siapa ya?), lalu saya jawab santai mawon, ojok kesusu. Ojok nganti keliru (jangan sampai salah),” ujar Jokowi saat menghadiri kegiatan relawan Sapulidi yang bertajuk “2024 Satu Komando Ikut Pak Jokowi” dikutip Antara, Minggu (21/8).

Menurut Jokowi, Pemilihan Presiden pada 2024 masih jauh sehingga tidak perlu ditentukan sekarang. “Yang penting sekarang urusan ekonomi diselesaikan dulu secara bersama-sama,” ucap Jokowi.

Pada kesempatan sama, Jokowi meminta para relawan untuk selalu menjaga silaturahim, bersatu dan kompak agar tidak keliru menentukan pemimpin di masa depan.

“Sapulidi ini adalah kapal besar yang memiliki banyak massa. Oleh sebab itu, sebagai penumpang harus kompak, erat berangkulan dan menjaga persatuan,” kata dia.

“Yang paling penting harus solid dan terus menjaga komunikasi di antara kita,” tambah Jokowi.

Presiden juga menyampaikan, bahwa tidak mudah mengelola negara yang memiliki 278 juta penduduk, hidup di 17 ribu lebih pulau, dan terdiri dari 714 etnis.

“Sebagai bangsa yang besar dan beragam, maka harus dijaga persatuan kita. Bangsa ini harus selalu bersatu, dan para relawan harus tetap kompak bersama rakyat demi Indonesia,” tuturnya.

Ketua Sapulidi, Ahmad Badruttamam menjelaskan, konser digelar untuk menyatakan dukungan serta mengawal kepemimpinan-nya hingga akhir masa jabatan tahun 2024.

“Saat komunitas terbentuk pada 20 Maret lalu, kami tidak ada embel-embel kepentingan tertentu. Hanya satu suara bulat demi manfaat dan kinerja pemerintahan yang tetap terjaga utuh untuk seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya.

Konser tersebut dipersembahkan untuk mengapresiasi kinerja Presiden Jokowi selama kepemimpinan yang telah berjalan sekitar delapan tahun.Di antaranya Presiden Jokowi dinilai berhasil membawa bangsa Indonesia melewati terjangan pandemi Covid-19, serta krisis ekonomi yang melanda dunia. (RMID)

JAKARTA, BANPOS-Direktur Eksekutif Lembaga Riset dan Konsultasi Politik Algoritma Aditya Perdana menyampaikan, peluang munculnya figur-figur capres-cawapres alternatif masih terbuka. Hal itu diungkapkan Aditya merujuk pada survei nasional perdana lembaga yang dipimpinnya.

Pada survei nasional yang dilakukan Algoritma, ada tiga nama yang secara elektoral tertinggi yaitu secara berurutan untuk capres adalah Ganjar Pranowo (27,8 persen), Anies Baswedan (18,5 persen) serta Prabowo Subianto (12,9 persen).

Sementara untuk Cawapres ada empat nama yang memiliki peluang elektoral yang besar yaitu Ridwan Kamil (24,6 persem), Sandiaga Uno (14,3 persem), Agus Harimurti Yudhoyono (8,3 persem), dan Erick Thohir (7,5 persem).

“Memang gap dengan nama-nama di urutan bawahnya cukup besar, namun bukan jaminan angka ini tidak berubah, terlebih jika para kompetitornya bisa melihat peluang kebutuhan publik terkait capres-cawapres untuk Pilpres 2024,” tutur Aditya dalam keterangannya, Senin (22/8).

Dia menuturkan, ada fenomena munculnya pesimisme publik bahwa nama capres- cawapres terbatas pada beberapa tokoh yang memuncaki urutan tiga besar pada berbagai survei.

Diterangkan, survei yang dilakukan Algoritma menunjukkan masih besar peluang untuk munculnya nama-nama capres alternatif. Masih ada gap antara pilihan politik masyarakat yang terekam dalam berbagai survei dengan persepsi dari publik terhadap kemampuan beberapa nama yang sudah beredar terkait kemampuannya menyelesaikan beberapa masalah utama yang dihadapi bangsa ini.

Menurut Aditya, sekalipun beberapa nama memuncaki tiga besar dalam berbagai survei, sebenarnya yang memilih pun masih ada ganjalan keraguan akan figur yang dipilihnya.

Mayoritas responden yang dalam survei memilih salah satu nama yang ada di urutan 3 besar yaitu Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto masih memiliki keraguan tokoh yang dipilihnya merupakan sosok yang tepat dalam empat hal yang dijadikan tolok ukur.

Yakni Polarisasi Masyarakat, Pemulihan Ekonomi, Pemberantasan Korupsi serta Peran Indonesia di Level Internasional.

“Data mengenai persepsi ini seringkali terlewatkan padahal bisa menjadi masukan berharga untuk nama-nama baru untuk melejit ataupun nama-nama pemuncak klasemen survei untuk memperkuat persepsi publik terhadapnya,” tandasnya.

Direktur Riset dan Program Algory Fajar Nursahid menjelaskan, dinamika dan perubahan politik terkait sosok yang akan diusung di Pilpres 2024 sangat mungkin terjadi.

Hal itu menurutnya didukung oleh situasi partai yang sekalipun sudah mulai berkoalisi namun belum menentukan figur yang diusung. Selain itu, menurutnya berdasarkan hasil surveinya publik kian rasional dalam menentukan pilihannya.

“Publik tetap sadar bahwa figur yang dipilihnya memiliki beberapa kekurangan dalam empat isu besar yang dijadikan tolok ukur,” tuturnya.

Fenomena temuan dalam survei ini jadi hal yang positif. Pertama, rakyat Indonesia kian realistis dalam menilai kemampuan dan potensi sosok yang dipilihnya. Sosok yang dipilih tidak dianggap sebagai sosok yang bisa melakukan segalanya.

Yang kedua, pihaknya melihat sangat besar peluang untuk menculnya capres alternatif karena masih ada gap yang cukup besar baik dari pemilih yang belum menentukan pilihan maupun keyakinan akan kemampuan sosok-sosok yang namanya sudah beredar.

Temuan spesifik seperti ini, lanjutnya, perlu menjadi bahan pertimbangan para figur yang namanya memuncaki bursa capres-cawapres. Selain itu, menjadi masukan bagi partai politik peserta pemilu dalam memilih bakal calon presiden dan wakil presiden. Juga menjadi masukan bagi capres yang namanya sudah beredar terkait gap persepsi publik terhadap performanya.

“Berikutnya, mendorong dan menggali lebih jauh jika ada capres-cawapres yang belum muncul ke publik agar lebih dimunculkan ke hadapan publik,” pungkas Fajar.

Survei Algoritma ditujukan terhadap 1.206 responden di seluruh Indonesia mewakili pendapat pemilih secara nasional. Margin of error diperkirakan +/- 3 persem pada tingkat kepercayaan 95 persen. Pengumpulan data dilakukan pada 23 Juli sampau 05 Agustus 2022, melalui wawancara telepon menggunakan kuesioner. (RMID)

JAKARTA, BANPOS-Kesadaran akan pentingnya energi ramah lingkungan mulai terpatri pada diri anak-anak muda. Melihat semangat tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengaku tergetar.

Semangat para anak muda itu terlihat saat Society of Renewable Energy (SRE) bekerja sama dengan Rakyat Merdeka meluncurkan Kompetisi Nasional Essay 2022 RM Community dan SRE, di Gedung Kementerian LHK, kemarin. Peserta acara ini diisi para mahasiswa dari berbagai kampus ternama. Ada Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Sepuluh Nopember Semarang (ITS), Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Universitas Trisakti, Universitas Gunadarma, dan yang lainnya. Sebagian mahasiswa hadir secara langsung di lokasi, sebagian lagi secara virtual.

Acara berlangsung meriah. Dimulai dari sambutan Founder SRE Zagy Berian, CEO Rakyat Merdeka Group Kiki Iswara Darmayana, Menteri LHK Siti Nurbaya, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif. Kemudian dilanjutkan diskusi yang diisi Sekjen Kementerian LHK Bambang Hendroyono dan Sekjen Kementerian ESDM Rida Mulyana. Di akhir acara, dipaparkan teknis kompetisi dan penulisan essay oleh perwakilan SRE Felicia Priskilla dan Salma Ranggita Cahyariyani, Pemimpin Redaksi RM.id Firsty Hestyarini, dan Redaktur Eksekutif Rakyat Merdeka Ujang Sunda.

Pimpinan kementerian dibuat tercengang saat Zagy melaporkan perkembangan SRE. Pada 2019 hanya berada di 3 kampus. Seiring berjalannya waktu, ribuan mahasiswa dari 40 perguruan tinggi ikut bergabung. “Mereka adalah penggiat energi bersih, iklim, dan lingkungan yang memiliki spirit menciptakan masa depan lebih baik,” tutur Zagy, disambut tepuk tangan seisi ruangan.

Hal itu diamini Kiki. Perubahan iklim dan transisi energi sudah menjadi isu global yang menarik perhatian anak-anak muda Indonesia. Menurutnya, kepedulian generasi milenial dan zilenial akan menjadi kekuatan di era transisi energi menuju net zero emission pada 2060 yang mempercepat penanganan perubahan iklim.

Sejak pendirian SRE, Rakyat Merdeka terus mendampingi dan mendukung. Pergerakan mereka bahkan tak lagi di tingkat mahasiswa, melainkan sudah sampai ke sekolah-sekolah menengah. Salah satu contohnya mengenai kompetisi essay, tahun ini sudah yang kedua.

Pada 2021, ada ratusan karya yang masuk. Sebanyak 50 karya terbaiknya dibukukan dengan judul: “Indonesia Menuju Energi Bersih”, yang diterbitkan RM Book. Diharapkan, tahun ini penyelenggaraan kompetisi essay akan menghasilkan lebih banyak ide dan gagasan.

“Seluruh naskah dan artikelnya akan kami kumpulkan dalam platform RM Community, agar bisa didokumentasikan secara digital. Seluruh tulisan terkait penanganan perubahan iklim dan transisi energi yang masuk dalam platform RM Community selanjutnya akan mengikuti proses penjurian,” terang Kiki.

Mendengar progres ini, Menteri Siti Nurbaya bergetar, ikut merasakan semangat anak-anak muda. “Hari ini, mungkin salah satu yang paling membahagiakan selama saya jadi menteri,” akunya.

Ia menyebut, anak-anak muda inilah para pemimpin Indonesia di masa depan. “Gayung bersambut saling bertemu, denyut dan getaran generasi muda Indonesia sangat membanggakan,” akunya, kembali terharu.

Dia melanjutkan, Pemerintah serius dalam hal pengendalian perubahan iklim. Terbukti dari komitmen mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29 persen, atau setara 834 juta ton CO2 dengan usaha sendiri atau sampai dengan 41 persen atau setara dengan 1.185 juta ton CO2 dengan dukungan internasional yang memadai pada 2030.

Sektor Kehutanan mempunyai porsi terbesar, yakni 17,2 persen. Sementara sektor energi 11 persen, sektor pertanian 0,32 persen, sektor industri 0,10 persen, dan pada sektor limbah 0,38 persen. “Untuk sektor energi akan disampaikan lebih komprehensif oleh Bapak Menteri ESDM,” imbuh Siti.

Kata Menteri Arifin Tasrif, efek pemanasan global sudah dirasakan semua kalangan masyarakat. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) merekomendasikan agar membatasi pemanasan hingga 1,5 derajat celcius. Hal itu untuk menghindari dampak bencana global, seperti panas ekstrem, naiknya permukaan laut, punahnya beberapa makhluk hidup, terjadinya perubahan ekosistem, dan punahnya terumbu karang, serta perikanan laut.

Sesuai Paris Agreement, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi GRK sebesar 29 persen dengan usaha sendiri atau 41 persen dengan bantuan internasional pada 2030. Dari penurunan emisi tersebut, sesuai dengan Nationally Determined Contributions (NDC) sektor energi diharapkan dapat berkontribusi dalam menurunkan sebesar 314 Juta Ton CO2 pada 2030 melalui pengembangan energi terbarukan, pelaksanaan efisiensi energi dan konservasi energi, serta melakukan penerapan teknologi energi bersih.

Untuk jangka panjang, Kementerian ESDM menyusun roadmap transisi energi menuju Net Zero Emission pada 2060. Strategi utamanya melalui pengembangan EBT secara masif dengan fokus pada tenaga surya, hidro, panas bumi, serta hidrogen; Retirement PLTU secara bertahap, pemanfaatan teknologi rendah emisi seperti teknologi CCS/CCUS, serta pemanfaatan energi hidrogen dan nuklir.

“Sedangkan di sisi demand adalah pemanfaatan kompor listrik dan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, di samping penerapan manajemen energi,” terang Arifin.

Pada jangka menengah, Kementerian ESDM menetapkan RUPTL PLN 2021-2030 dengan penambahan kapasitas EBT ditargetkan sebesar 20,9 GW atau 51,6 persen dari total pembangkit pada 2030. Sementara untuk jangka pendek, terdapat beberapa program. Yakni Pengembangan PLTS Atap dengan target 3,6 GW pada 2025; Program dedieselisasi, yaitu konversi PLTD ke Pembangkit EBT dan Gas sebesar 2 GW; Co-firing biomassa pada PLTU; dan pengembangan EBT off-grid bagi pemenuhan listrik di daerah 3T.

“Generasi muda adalah salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi rendah karbon yang berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan kesadaran para pemuda terhadap energi bersih, lingkungan, dan perubahan iklim. Peran generasi milenial dalam pengembangan energi terbarukan atau energi hijau sangat dinantikan,” pungkasnya. (RMID)

JAKARTA, BANPOS-Pekan ini, publik dihadapkan pada tiga topik yang bisa bikin jantung berdebar-debar. Yaitu, wacana kenaikan harga BBM bersubsidi, nasib Irjen Ferdy Sambo, dan soal reshuffle kabinet.

Wacana kenaikan harga BBM menjadi topik yang bisa jadi paling membuat publik cemas. Sebab, harga BBM berkaitan dengan banyak sektor. Naik atau tidaknya harga BBM berdampak langsung pada urusan perut rakyat.

Tanda-tanda Pemerintah menaikkan harga BBM memang makin terasa. Dalam sepekan terakhir, hampir semua menteri ekonomi bicara soal ini. Omongan para menteri itu intinya sama. Subsidi BBM tahun ini mencapai Rp 502 triliun. Kalau dibiarkan, subsidi bisa membengkak menjadi Rp 600 triliun, dan APBN bisa jebol.

Jumat lalu, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, ada kemungkinan Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM, pekan ini. Namun, sampai kemarin, belum ada kepastian dan kejelasan soal ini. Teranyar, dalam keterangan tertulisnya, Luhut menyatakan Pemerintah masih menghitung skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. “Yang perlu diingat, keputusan akhir tetap di tangan Presiden,” kata Luhut, kemarin.

Selain soal kenaikan harga BBM, sorotan mata publik masih tertuju pada drama pembunuhan Brigadir J di rumah dinas eks Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo, di Duren Tiga, Jakarta. Dalam kasus ini, polisi sudah menetapkan lima orang tersangka. Dua di antaranya adalah pasangan suami istri, yaitu Sambo dan Putri Candrawathi. Keduanya dikenakan pasal pembunuhan berencana.

Peran Sambo yang menjadi otak pembunuhan ini membuat Komisioner Kompolnas Poengky Indarti mendesak Polri segera memecat jenderal polisi bintang dua tersebut. Poengky meminta Polri segera menyidang etik Sambo secara terbuka. Dari sidang itu, ia berharap polisi menjatuhkan sanksi pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat. “Kami berharap Kompolnas juga hadir dalam sidang tersebut,” kata Poengky, kemarin.

Irwasum Polri Komjen Agung Budi Maryoto memastikan, Sambo akan segera disidang di Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Sidang kode etik ini akan digelar secepatnya. Sidang itu untuk memutuskan sanksi yang akan dijatuhkan terhadap Sambo atas kasus pembunuhan terhadap Brigadir J. “(Sidang etik) paling tidak minggu berikutnya,” kata Irwasum, Jumat lalu.

Topik lain yang tak kalah panas adalah soal reshuffle kabinet. Isu ini memanas karena ada kabar Presiden Jokowi akan segera mengisi kekosongan kursi Menteri PANRB yang ditinggal Tjahjo Kumolo, yang wafat pada 1 Juli lalu. PDIP pun sudah mengirimkan nama pengganti Tjahjo ke Jokowi.

Belakangan, politisi PDIP Bambang “Pacul” Wuryanto mengatakan, kemungkinan reshuffle merembet ke menteri lain. Kata dia, mungkin saja para menteri yang sibuk nyapres kena reshuffle.

Wapres KH Ma’ruf Amin ikut meramaikan isu reshuffle ini. Dia memastikan, akan ada reshuffle. Setidaknya, untuk mengisi dua jabatan kabinet yang masih kosong. Kedua jabatan itu ialah Menteri PAN-RB dan Wakil Menteri Luar Negeri.

Apakah akan ada reshuffle lain? “Kalau yang lain, saya kira tunggu saja. Kita lihat saja nanti,” kata Kiai Ma’ruf, usai menghadiri Haul ke-23 Tahun Almarhum Habib Umar bin Hood Alatas, di Depok, Jawa Barat, Sabtu (20/8).

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menduga, reshuffle sempat tertunda karena Jokowi super sibuk dalam dua bulan terakhir. Selain melakukan kunjungan ke Jerman untuk menghadiri Forum G7, Jokowi juga berkunjung ke Ukraina dan Rusia. Setelah itu Jokowi melakukan lawatan ke China, Jepang, dan Korea Selatan.

Saat ini, agenda Jokowi sudah agak lengang. Jadi, bisa saja reshuffle digelar pada pekan-pekan ini. Apakah menteri yang sibuk nyapres akan diganti? “Besar kemungkinan, tidak,” ucap Umam, kemarin.

Kata dia, kecil kemungkinan Jokowi akan mereshuffle menterinya yang berasal dari partai politik. Di dua tahun sisa jabatan, Jokowi butuh kekuatan penuh dan soliditas partai pendukung agar kepemimpinannya berakhir baik. Mereshuffle menteri dari parpol justru akan berdampak langsung pada stabilitas politik di dalam pemerintahan. (RMID)