Kategori: NASIONAL

JAKARTA, BANPOS-Upaya KPK dalam membongkar kasus korupsi di Universitas Lampung (Unila) lewat operasi tangkap tangan (OTT) sepi pujian. Maklum, OTT yang dilakukan KPK dengan menangkap Rektor Unila, Prof Karomani dianggap kasus kelas teri. Namun, sikap berbeda ditunjukkan Fahri Hamzah. Politisi Gelora yang dulu ngotot bubarkan KPK, malah memberikan pujian pada kinerja Firli Bahuri cs. Warganet pun riuh mengomentari pujian Fahri itu.

Pada Jumat (19/8) malam sekitar pukul 21.00 WIB, KPK melakukan OTT terhadap 8 orang di 3 lokasi berbeda, yakni Lampung, Bandung dan Bali. Dari 8 yang ditangkap, 4 di antaranya resmi ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahun untuk 20 hari ke depan. Keempat tersangka itu adalah Karomani (KRM), Heryandi (HY) selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Unila, Muhammad Basri (MB) selaku Ketua Senat Unila, dan Andi Desfiandi (AD) sebagai swasta.

Empat orang itu diduga terlibat dalam korupsi penerimaan mahasiswa baru di Unila tahun 2022. Total duit yang terkumpul dan diterima KRM mencapai RP 5 miliar. Uang tersebut berasal dari uang suap penerimaan mahasiswa baru Unila. Setiap orang ingin anaknya menjadi mahasiwa Unila, harus membayar biaya pelicin sebesar Rp 135 juta sampai RP 350 juta.

Meskipun kasus ini terbilang modus baru dalam kasus korupsi yang ditangani KPK, tetap saja lembaga yang dipimpin Firli Bahuri itu sepi pujian. Bahkan banyak pegiat antikorupsi menganggap kasus yang ditangani KPK ini terbilang receh. Apalagi bila OTT rektor ini dibandingkan dengan perkara besar yang digarap Kejaksaan Agung yang nilainya mencapai puluhan triliun rupuah.

Namun, Fahri Hamzah tak sependapat dengan itu. Fahri yang saat masih duduk di Senayan paling kencang mengkritik kinerja KPK, kini malah menyampaikan pujian. Lewat akun Twitter miliknya @Fahrihamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini menganggap OTT KPK kali ini berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya.

“Suka tidak suka, cara kerja @KPK_RI mengungkap korupsi penerimaan masiswa baru patut diapresiasi karena caranya lebih rumit dari OTT…,” cuit Fahri di Twitter.

Dalam cuitannya, Fahri mengaku, para pengkritik KPK sekarang lebih menyoroti karena KPK tidak lagi dramatis. Bukan substansi dari kemampuan KPK mengungkap kasus kasus sulit.

“Di sinilah @KPK_RI harus tetap sabar dan mempertajam cara kerjanya, bukan sekedar OTT yang sensasional!.” kicaunya yang lain.

Menurut Fahri, OTT Itu cara kerja lama, tidak perlu dilakukan kalau memang tidak terlalu penting. Justru yang penting adalah pengungkapan perkara besar dan sulit berbasis kepada audit yang selama ini jarang dipakai oleh KPK. “Ini waktunya mengedepankan audit!” ujar eks Wakil Ketua DPR ini.

Sayangnya, pujian Fahri itu justru jadi bahan olok-olok warga dunia maya. Banyak warganet yang malah bingung dengan sikap Fahri yang berubah. Saat KPK menangani kasus besar, Fahri malah kritik keras dan ancam dibubarkan. Sekarang giliran kinerja KPK redup dan menangani perkara recehan, Fahri malah memujinya.

Eks Juru Bicara KPK, Febri Diansyah ikut meledek sikap Fahri. “Kenapa dulu kalau ada OTT dikomen negatif?” sindirnya lewat akun @febridianyah. “Yoi. Pernyataan Pak @Fahrihamzah terhadap KPK yang dulu selalu jelek, kenapa? Mohon penceraha!” timpal @MichaelNur77. “Kasus besar-besar harusnya porsi KPK sekarang keduluan kejaksaan, KPK sekarang lemotnya,” ledek @Cakkk.

“Nangkepin rektor loe bangga @Fahrihamzah. Tangkap mentri, temukan Harun Masiku, urus korupsi Sambo, dan korupsi lainnya yg ratusan M bahkan triliunan, baru @KPK_RI hebat,” sindir @NusantaraNol. “Receh bung, cuma sekelas rektor korupsi 2M,” cuit @luno740. “Nangkep yang receh,” samber @Aab08727847Aab. (RMID)

LAMPUNG, BANPOS-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Rektor Universitas Lampung (Unila) Prof Karomani bersama tujuh orang lainnya di Bandung, Lampung, dan Bali, Jumat (16/8). Hasilnya, Karomani bersama Wakil Rektor I Bidang Akademik berinisial HY, Ketua Senat Universitas Lampung berinisial MB, dan pihak swasta berinisial AD ditetapkan menjadi tersangka.

Karomani ditangkap KPK karena diduga menerima suap terkait penerimaan mahasiswa baru di Unila. Ia diduga menerima suap dari orang tua calon mahasiswa yang ingin anaknya dinyatakan lolos seleksi jalur mandiri.

OTT terhadap pihak kampus merupakan pertama kalinya terjadi. Hal ini sontak membuat banyak pihak kaget dan prihatin. Bagaimana tidak, kampus sebagai lembaga pendidikan juga tidak terlepas dari adanya praktik culas dan rasuah.

Aktivis Kader Penggerak Anti Korupsi (KPAK) Atang Sudjana memberikan apresiasi kepada KPK atas OTT tersebut. Dia berharap, peristiwa itu jadi momentum bersih-bersih praktik rasuah di lembaga pendidikan dengan mengevaluasi aktivitas yang dapat memancing adanya celah praktik korupsi dan kongkalikong seperti jalur penerimaan mandiri mahasiswa baru.

“Apresiasi dan penghargaan yang tinggi kami berikan kepada KPK atas pengungkapan kasus tersebut. Sekaligus keprihatinan yang mendalam, ketika institusi pendidikan yang harusnya menanamkan jiwa-jiwa antikorupsi malah jadi bagian dari praktik tercela tersebut. Semoga ini jadi momentum perbaikan,” kata Atang, Minggu (21/8).

Atang menilai, yang terjadi dengan OTT Rektor Unila bukan semata soal besar dan kecilnya nilai suap. Namun, soal komitmen KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri yang ingin membenahi sendi-sendi kehidupan bangsa yang bebas bersih dari korupsi.

“Ini bukan soal kakap atau teri. Ini soal sektor strategis yang harusnya jadi role model pemberantasan praktik kotor, yang justru malah jadi bagian. Betul kata Pak Firli, rasuah yang terjadi di Unila tersebut membuat hak-hak pemuda potensial terabaikan,” jelasnya.

Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sejumlah barang bukti. Antara lain uang tunai Rp 414,5 juta, buku ATM berisi Rp 1,8 miliar, safe deposit box berisi emas senilai Rp 1,4 miliar.

KPK telah melakukan penyelidikan dan menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan perkara ini menjadi penyidikan. Karomani disangka dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. (RMID)

JAKARTA, BANPOS-Waspada. Indonesia akhirnya jebol juga. Kasus cacar monyet untuk pertama kalinya ditemukan di Jakarta. Masyarakat diminta tetap tenang, tidak panik dan tetap mengikuti arahan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Perupadata mengunggah meme sebuah tangan yang memegang sampel darah dalam botol kecil. Dijelaskan bahwa cacar monyet ditemukan di Indonesia. Yaitu, laki-laki berumur 27 tahun di Jakarta.

“Berdasarkan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS, sebelum Indonesia sudah ada 94 negara lain yang lebih dulu melaporkan kasus cacar monyet,” ujarnya.

“Di Asia Tenggara, sebelumnya Singapura, Thailand dan Filipina sudah duluan mendeteksi kasus cacar monyet,” tambah Perupadata dalam caption-nya.

Perupadata menambahkan, Pemerintah bakal menambah kapasitas pemeriksaan. Vaksin juga akan diadakan dengan target spesifik. Namun, kata dia, pembatasan pintu masuk belum akan dilakukan.

“Tapi, penerbangan dari negara terjangkit jadi lebih diawasi dan maskapai diminta koperatif jika ada pasien bergejala,” ujarnya.

Akun @ProfesorZubairi meminta masyarakat mewaspadai cacar monyet yang telah menjebol pertahanan Indonesia. Pasien dari DKI Jakarta merupakan laki-laki berusia 27 tahun dan punya riwayat perjalanan ke luar negeri.

“Bukan kejutan. Diklaim juga bahwa gejalanya tidak terlalu berat,” kata dia.

Akun @totosgharto menyarankan, mumpung baru satu kasus cacat monyet, sebaiknya diisolasi dulu saja orangnya di rumah sakit. Pastikan sampai sembuh baru boleh meninggalkan tempat isolasi.

“Jangan mengorbankan masyarakat banyak hanya demi satu orang dengan mengizinkannya isolasi mandiri (isoman). Belum tentu dia disiplin,” tukasnya.

Akun @ilham_sasena meminta Pemerintah segera mensosialisasikan tentang gejala cacar monyet, cara mengobati dan antisipasinya. Selain itu, kata dia, layanan kesehatan harus dipersiapkan dengan baik agar tidak mewabah seperti Covid-19.

“Pemerintah sebaiknya memperketat kembali aktivitas masyarakat karena suatu saat cacar monyet akan mematikan,” saran @greg_top46.

Akun @ihsanrifqi mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) segera menetapkan status darurat cacar monyet di Indonesia. Termasuk juga, kata dia, membentuk satgas penanganan penyakit tersebut.

“Semoga kasus cacat monyet statusnya tidak menjadi pandemi. Waspada boleh, over react jangan,” kata @Yudha_Baghaskara.

Akun @Shiroishii mengajak masyarakat menjaga perilaku hidup sehat. Dia juga menyarankan masyarakat an tidak perlu terlalu takut karena akan membuat panik sebagian besar orang.

“Penyakit cacar monyet sudah lama eksis dan pernah ada di Indonesia,” beber @rcitra_tjhie.

Akun @rcitra_tjhie menyarankan Pemerintah untuk memberikan edukasi hidup sehat dan perketat protokol kesehatan (prokes) kepada masyarakat. Dia bilang, memperkuat imun demi mencegah penyakit berbahaya lainnya.

“Penyebaran penyakit cacar monyet bukan melalui airbone atau udara sehingga menularnya tidak secepet Covid-19,” ujar @Kimjuwnkyu.

Akun @kodoklompat menjelaskan, virus cacar monyet masih satu keluarga sama cacar biasa. Sehingga, kata dia, vaksin cacar biasa juga efektif untuk mencegah cacar monyet.

“Orang yang kena cacar bakal dapet cacat fisik di kulit,” kata dia.

Menurut @Smyijds, cara pencegahan paling ampuh adalah orang yang bergejala cacar monyet jangan keluyuran. Mereka, kata dia, harus menahan diri untuk bepergian sehingga menularkan kepada yang lain.

“Jangan nularin orang lain,” pinta dia.

Akun @Juuiichimen mengaku takut terkena cacar monyet. Alasannya, kata dia, penyakit Covid-19 tidak kelihatan penyakit, sedangkam cacar monyet terlihat.

“Belum entar kalau sudah sembuh ada bekasnya,” kata @Juuiichimen.

Akun @Takdungg menimpali. Dia bilang DKI Jakarta itu surveillance-nya paling advanced. Wilayah Jakarta juga, kata dia, relatif lebih kecil dibanding provinsi lain.

“Juga sistem diagnostiknya paling maju,” kata dia.

Namun, @Indonesia_maju menilai Kemenkes belum melakukan usaha yang maksimal agar cacat monyet tidak masuk ke Indonesia. Selain itu, kata dia, kesiapan dan komunikasi di level Puskesmas belum mencerminkan kesiapan.

“Heran kenapa cacar monyet ditemukan pertama kali di Jakarta, padahal ada 37 provinsi,” kata @esmony. (RMID)

JABAR, BANPOS-Pemuda Penggerak Desa Jawa Barat punya cara unik untuk mendeklarasikan Airlangga Hartarto sebagai Calon Presiden pada Pemilu 2024.

Lebih dari 100 pemuda desa, karang taruna dan tokoh masyarakat bersama Gerakan Berkreasi Bersama Airlangga Hartarto (Gerakan BerkAH) mengibarkan Sang Saka Merah Putih raksasa berukuran 8×12 meter.

Deklarasi dilakukan di Gunung Batu, Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (14/8) sore.

Diawali dengan pengibaran bendera Merah Putih raksasa penuh khidmat, Gerakan BerkAH dan Pemuda Penggerak Desa Jawa Barat menyatakan dukungannya untuk Airlangga Hartarto sebagai Presiden di 2024. Dalam deklarasinya,

Pemuda Penggerak Desa Jawa Barat meyakini, kepemimpinan Bapak Airlangga Hartarto dalam upaya mewujudkan Persatuan Indonesia dan kesejahteraan sosial untuk seluruh rakyat.

“Serta melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam program pembangunan, kebangsaan, dan kebangkitan ekonomi nasional, ” seru Koordinator Pemuda Penggerak Desa Jawa Barat, Wajharnas S.AP diikuti ratusan loyalis Airlangga.

Untuk itu, mereka berkomitmen untuk bekerja sepenuh hati dan sekuat tenaga untuk mensosialisasikan dan memenangkan Bapak Airlangga Hartarto menjadi Presiden RI 2024.

“Siap terus membantu dan mendukung berbagai upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam upaya pemulihan ekonomi nasional serta mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia,” ucapnya.

Wajharnas menyatakan, dukungan ini disampaikan tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Menurutnya, Airlangga mampu memerdekaan Indonesia dari resesi ekonomi selama pandemi.

“Deklarasi ini dilakukan menjelang perayaan Kemerdekaan Indonesia, sekaligus tasyakuran menyambut Kemerdekaan RI ke-77,” ungkapnya.

Deklarasi ditutup dengan syukuran menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-77 dalam bentuk Liwetan bersama pemuda dan masyarakat setempat.

Hal ini dilakukan sebagai rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena telah menikmati kemerdekaan dan wujud rasa cinta kepada Tanah Air Indonesia. (RMID)

JAKARTA, BANPOS-Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menunda pemberlakukan tarif baru ojek daring (online) yang tertuang pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

“Semula dalam KM Nomor KP 564 Tahun 2022 tertulis bahwa pemberlakuan efektif dilakukan maksimal 10 hari kalender. Karena itu, pemberlakuan efektif aturan ini ditambah menjadi paling lambat 25 hari kalender,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Hendro menjelaskan, KM Nomor KP 564 Tahun 2022 telah diterbitkan pada 4 Agustus 2022 lalu.

Sedianya, pada Sabtu (13/8) kemarin adalah waktu terakhir untuk menerapkan kebijakan tersebut.

Namun demikian, Kementerian Perhubungan menetapkan bahwa penyesuaian aplikator terhadap tarif dapat dilakukan paling lambat 25 hari kalender sejak KM tersebut ditetapkan, atau pada Minggu, 28 Agustus 2022.

Ia menyampaikan, keputusan itu berdasarkan hasil peninjauan kembali yang membutuhkan waktu lebih panjang untuk melakukan sosialisasi terhadap tarif baru ini bagi seluruh pemangku kepentingan, mengingat moda angkutan ojek online berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.

Lebih lanjut Hendro mengungkapkan, penambahan waktu sosialisasi ini juga berdasarkan masukan dan aspirasi dari seluruh pihak.

Ia berharap, pada waktu yang telah ditetapkan tersebut dapat dilaksanakan dan dipedomani oleh aplikator, sesuai Ketentuan PM 12 tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

“Terkait waktu penyesuaian tarif di aplikasi, maka aplikator juga dapat segera menerapkan tarif baru serta meningkatkan pelayanan bagi penumpang, termasuk menjamin keselamatan penumpang,” katanya. (RMID)

JATIM, BANPOS-Jaringan relawan Orang Muda Ganjar (OMG) Jawa Timur menggelar Festival Tani dan UMKM di Lapangan Desa Karangjeruk, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Minggu (14/8). Mereka mengenalkan Ganjar Pranowo sebagai sosok pemimpin yang membawa perubahan bagi masyarakat maupun daerah. Baik dalam sektor perekonomian, wirausaha, pertanian, hingga pengembangan desa.

Ribuan anak muda gabungan dari Kabupaten/ Kota Mojokerto, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Lamongan ini pun sepakat ikut serta dalam gerakan ‘Ganjar Presiden Pranowo Presiden 2024’.

Festival ini sendiri diikuti kalangan petani dan pelaku UMKM dari 15 desa di Kabupaten Mojokerto, sebagai ajang untuk menonjolkan hasil tani sekaligus mendukung pengembangan produk UMKM.

“Ini selaras dengan arah kebijakan Pak Ganjar yang selalu berjuang untuk mengembangkan desa, mulai dari saat beliau masih di DPR RI maupun selama menjadi Gubernur,” kata Koordinator Wilayah OMG Jatim, Agung Wirya Saputra di lokasi.

Agung menyebut, pria kelahiran Karanganyar pada 28 Oktober 1968 itu memang sarat dengan jejak kepedulian terhadap desa, misalnya menyusun dan mengegolkan Undang-undang Desa ketika menjadi anggota DPR RI, maupun menggelontorkan dana bantuan senilai Rp1 miliar guna pengembangan desa wisata, salah satunya di Desa Sikasur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang.

“Ketika bapak Ganjar Pranowo menjadi presiden, harapan kami beliau bisa lebih memperlihatkan atau lebih optimal membuka ruang untuk masyarakat desa tentunya, ataupun tempat menghasilkan produk keren dan inovatif. Jadi ke depannya Indonesia bisa dibangun dari desa,” terang Agung.

Menurut Agung, kurang lebih 2500 massa yang hadir tersebut menginginkan pembangunan Indonesia yang sustainable atau berkelanjutan. Ganjar, lanjut Agung, adalah pilihan tepat dalam menahkodai Indonesia dengan karakteristik dan terobosan inovasi cemerlangnya.

“Kepemimpinan Bapak Ganjar Pranowo merupakan sebuah kepemimpinan yang transformatif, inovatif dan juga berdaya saing dengan kreasi yang dia buat. Nah harapan kami dengan karakteristik Bapak Ganjar ini akan cocok mengembangkan desa-desa yang ada di Indonesia,” tegas Agung.

Jatim Untuk Ganjar

OMG akan terus mengkonsolidasikan dukungan untuk gerakan ‘Ganjar Pranowo Presiden 2024’ yang memang sudah ada di benak masyarakat di seluruh 38 kabupaten/ kota lain di Provinsi Jawa Timur.

“Kami akan melakukan berbagai kegiatan kreatif untuk mengajak anak muda, masyarakat, dan juga kelompok tani di desa untuk tidak ragu dna terbuka menyatakan dukungan bagi Ganjar Pranowo Presiden 2024,” tutup Agung.

Senada, seorang petani asal Desa Karangjeruk, Syawal (40) mengaku figur Ganjar sendiri memang sudah ada di hati masyarakat Mojokerto, dan bahkan masyarakat se-Jawa Timur secara umum. Sikapnya yang merakyat, jujur dan berwibawa, ramah tetapi tegas membuat rakyat kecil berbondong-bondong mendukung Ganjar.

“Pak Ganjar orangnya baik, santun, jujur apa adanya dan peduli kepada masyarakat ke bawah seperti kami. Pokoknya, masyarakat Jawa Timur bakal terus mendukung Pak Ganjar sebagai Presiden!,” kata Syawal.

Sekadar informasi, pada momen ini OMG Jatim turut memberikan bantuan kepada para petani berupa 40 alat semprot dan pengaduk guna mendorong produktivitas hasil pertanian. Dalam acara tersebut turut dilakukan jalan sehat, hingga pembagian doorprize bagi para peserta yang beruntung. (RMID)

JAKSEL, BANPOS-Kejaksaan Agung (Kejagung) menandaskan bos PT Duta Palma Grup Surya Darmadi alias Apeng tidak dilarang pulang ke Tanah Air.

“Kita tidak ada menangkal yang bersangkutan masuk ke Indonesia, yang ada mencegah yang bersangkutan keluar negeri. Silakan saja datang ke Kejaksaan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana.

Dia menanggapi kuasa hukum Apeng yang meminta cekal dicabut. Supaya kliennye bisa pulang.

Sumedana menegaskan, Kejagung belum menerima surat dari Apeng. Yang isinya menyatakan kesediaan menjalani proses hukum kasus dugaan korupsi Rp 78 triliun.

“Silakan saja datang, ndak usah surat-suratan. Kan kita sudah memanggil,” tandas Sumedana. Apeng tidak pernah memenuhi panggilan penyidik Gedung Bundar.

Sebelumnya, kuasa hukum Apeng, Juniver Girsang mengatakan, kliennya siap diperiksa sebagai tersangka kasus pencaplokan lahan negara di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.

Juniver menegaskan, kliennya akan menjelaskan seluruh tuduhan. Apeng sudah diminta mempersiapkan data-data dokumen yang diperlukan.

“Setelah mempertimbangkan saran dari kami dan setelah berdiskusi dengan keluarga, Saudara Surya Darmadi dengan itikad baik memutuskan datang ke Indonesia pada hari Senin, 15 Agustus 2022,” kata Juniver.

Juniver pun meminta Kejagung mencabut pencekalan terhadap Apeng. Supaya kedatangannya ke Indonesia tidak terkendala.

Dia memastikan Apeng siap mengikuti proses hukum di Kejagung maupun di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juniver menjelaskan, selama ini Apeng tak menghadiri panggilan penyidik Kejagung maupun KPK karena tengah menjalani pengobatan di luar negeri.

Apeng berupaya mempercepat proses pengobatannya agar bisa menjalani proses hukum. Menurut Juniver, Apeng mengirim surat ke Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Juniver mengimbau seluruh pihak agar menghargai proses hukum serta mengedepankan asas praduga tak bersalah.

“Pak Surya Darmadi juga bertanya, apa iya kerugian negara Rp 78 triliun. Saya aja tidak pernah lihat uang segitu. Apa dasarnya dan salahnya. Makanya dia akan menjelaskan,” ujar Juniver.

Kejagung menetapkan Apeng dan mantan Bupati Indragiri Hulu R Thamsir Rachman sebagai tersangka kasus korupsi pencaplokan lahan negara seluas 37.095 hektare di Indragiri Hulu, Riau.

Apeng melakukan kesepakatan dengan Raja untuk mempermudah izin kegiatan usaha lima perusahaannya di bawah Duta Palma Grup.

Perusahaan membuka perkebunan sawit di kawasan hutan yang merupakan lahan negara. Akibatnya, negara mengalami kerugian mencapai Rp 78 triliun.

Kejagung kemudian berupaya memeriksa Apeng. Surat panggilan pun dilayangkan. Dikirimkan ke kediamannya yang beralamat di Jalan Bukit Gilf Utama PE. 9 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Juga dikirimkan ke kantor Duta Palma Group di Palma Tower, lantai 22 di Jalan RA Kartini III-S Kavling 6, Pondok Pinang Jakarta Selatan. Serta ke apartemen di 21 Nassim Road # 01-18 Nassim Park Residencess Singapore — kediaman Apeng di negara tetangga itu.

Panggilan juga diumumkan lewat surat kabar. Namun, Apeng tidak juga muncul. Kejagung menganggap Apeng telah melepaskan hak-haknya dalam melakukan pembelaan.

Kejagung kemudian menyita asetnya. Yakni, 8 lahan perkebunan sawit PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari, PT Banyu Bening Utama, PT Seberida Subur, dan PT Kencana Amal Tani di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.

Kemudian, 15 bidang tanah dan bangunan di Jakarta Selatan. Di antaranya kantor Duta Palma dan Darmex Grup. Juga tanah dan bangunan di kawasan elite Pondok Indah dan Kuningan, Jakarta Selatan.

Seluruh rekening perusahaan di bawah Duta Palma Group, yakni PT Seberida Subur, PT Panca Agro Lestari, PT Palma Satu, PT Banyu Bening Utama, dan PT Kencana Amal Tani, telah diblokir.

Sementara, di KPK Apeng menjadi tersangka suap usulan revisi kawasan hutan Riau yang terjadi pada 2014. Dia menjanjikan uang Rp 8 miliar kepada Gubernur Riau saat itu, Annas Maamun. Supaya mengusulkan lahan perkebunan Duta Palma dan Darmex Grup sebagai kawasan bukan hutan.

Namun dana yang dikucurkan baru Rp 3 miliar. Diserahkan kepada Gulat Medali Emas Manurung agar diteruskan ke Annas. Tak lama keduanya ditangkap KPK. Kasus rasuah ini pun terbongkar. (RMID)

JAKARTA, BANPOS-Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akhirnya resmi memberikan perlindungan kepada Bharada Richard Eliezer alias Bharada E. Perlindungan itu penting, agar keselamatan Bharada E sebagai justice collaborator tetap terjaga hingga akhir persidangan.

Keputusan untuk memberikan perlindungan ini disepakati pimpinan LPSK usai menemui Bharada E di rumah tahanan Bareskrim Polri, Jumat (12/8) lalu. Pertemuan dilakukan untuk asesmen permohonan Bharada E menjadi justice collaborator atau pelaku yang mau bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kasus pembunuhan Brigadir J.

Dari hasil asesmen itu, LPSK menilai Bharada E masuk dalam kriteria justice collaborator. Makanya, keselamatan dan keamanan Bharada E perlu diberikan ekstra dari berbagai ancaman yang bisa mengancam nyawanya.

“Kami sudah resmi memberikan perlindungan kepada Bharada E sebagai justice collaborator,” kata Ketua LPSK, Haso Atmojo Suroyo saat dikonfirmasi, kemarin.

Apa bentuk perlindungannya? Menurut Hasto, nantinya LPSK akan menempatkan tim di Rutan Bareskrim untuk mempertebal pengawalan terhadap Bharada E.

Tim akan berjaga sama 24 jam. Tujuannya, untuk memastikan keamanan Bharada E dengan selama ditahan di Bareskrim.

Hasto menjelaskan, perlindungan kepada Bharada E saat ini masih bersifat darurat. LPSK akan memberikan perlindungan secara menyeluruh setelah pimpinan menggelar rapat paripurna yang rencananya akan digelar hari ini. Perlindungan darurat diberikan karena Bharada E bersedia menjadi justice collaborator, serta saksi pelaku ini mendapatkan ancaman serius.

Wakil Ketua LPSK, Maneger Nasution mengatakan, selain menjaga Bharada E, pihaknya juga akan menyuplai logistik makanan. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi Bharada E diracun. “Dari pengalaman, makanan juga harus dijaga. Kami antisipasi (Bharada E diracun). Bagi kami, lebih baik sedia payung sebelum hujan,” ujarnya.

Kuasa hukum Bharada E, Ronny Talapessy menyatakan kliennya mengajukan 5 poin permohonan perlindungan kepada LPSK. Lima poin perlindungan yang diajukan itu adalah secara prosedural, fisik, hukum, bantuan psikologis, dan psikososial.

“Bharada E berharap tetap terjamin haknya sebagai saksi pelaku tidak dapat diputus secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan atau laporan yang diberikan,” kata Ronny.

Bentuk perlindungan prosedural dan hukum terhadap Bharada E, kata Ronny, yakni pendampingan dari kuasa hukum dan LPSK untuk mendapat informasi atas perkembagan kasus Bharada E sebagai justice collaborator.

Sedangkan bentuk perlindungan fisik adalah Bharada akan mendapat pengamanan dan pengawalan, penempatan di tempat aman pada saat proses pemeriksaan dan penyidikan sampai proses persidangan sebagai saksi pelaku.

Kemudian terkait perlindungan dan bantuan psikologis yang diajukan kepada Bharada E, seperti bantuan yang diberikan psikolog kepada korban yang menerima trauma atau masalah kejiwaan lainnya agar dapat memulihkan kembali kondisi korban.

Terakhir, mengenai permohonan Bharada E terkait rehabilitasi psikososial, adalah bentuk pelayan bantuan sosiologis serta sosial untuk membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik psikologis sosial, spiritual rohani sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar di tengah masyarakat.

“Lima poin ini yang kami ajukan ke LPSK,” ujar Ronny.

Sebelumnya, mantan Kabareskrim Polri Komjen (Purn) Susno Duadji menyebut Bharada E ini saksi penting dalam kasus pembunuhan yang melibatkan orang besar.

Karena itu harus dilindungi. Ia minta LPSK segera menemui Bharada E untuk memberikan perlindungan. Ia khawatir, kalau tidak cepat dilindungi, Bharada E dibungkam.

“Makanan dan AC untuk Bharada E harus dijaga mulai sekarang. Karena bisa dimasukkan zat berbahaya,” ujar Susno.M

Menkopolhukam Mahfud MD menyampaikan hal serupa. Ia meminta Polri memberikan perlindungan kepada Bharada E agar selamat dari penganiayaan atau dari racun.

“Pendampingan dari LPSK diatur sedemikian rupa agar nanti sampai ke pengadilan dan memberikan kesaksian apa adanya,” kata Mahfud.

Eks Ketua MK itu mengatakan, perlindungan kepada Bharada E menjadi penting karena merupakan satu kunci pengungkapan kasus yang mendapat sorotan publik tersebut. (RMID)

ARAB SAUDI, BANPOS-Pemerintah berhasil menurukan angka kematian jemaah haji. Tercatat, hingga hari terakhir penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi, total jemaah haji wafat di Arab Saudi sebanyak 89 jemaah haji atau 0,88 permil. Hal ini menandakan target pemerintah untuk menurunkan angka kematian jemaah sebanyak satu permil tercapai.

“Kami berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga kesehatan jemaah, meski meninggalnya seseorang tetap menjadi hak Allah,” kata Kepala Pusat Kesehatan Haji, Budi Sylvana dikutip Senin (15/8)

Budi mengungkapkan, dari 89 jemaah yang wafat, sebanyak 46 jemaah wafat di Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS), 20 jemaah wafat di KKHI, dan sebanyak 23 jemaah meninggal di tempat lainnya, termasuk di pondokan dan masjid. Penyebabnya, didominasi oleh penyakit jantung dan saluran pernafasan.

Selama 71 operasional haji, secara total baik KKHI Makkah dan KKHI Madinah telah memberikan pelayanan rawat inap kepada 1.133 jemaah haji indonesia. Layanan rawat inap didominasi oleh penyakit gagal jantung kongestif, diikuti pneumonia dan hipertensi. Sementara jemaah haji yang mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS) sebanyak 225 jemaah.

Layanan rawat jalan yang diterima jemaah haji Indonesia sejumlah 175.704 layanan, baik di tingkat kloter, sektor, maupun di Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Madinah. Untuk layanan rawat jalan didominasi oleh kasus batuk pilek, diikuti kasus hipertensi, dan saluran pernafasan akut.

Budi mencatat, hingga hari Minggu (14/8) sebanyak 10 jemaah haji yang masih dirawat di RSAS. Menurutnya, meski masa operasional haji telah berakhir, monitoring terhadap perkembangan kesehatan jemaah yang dirawat tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Indonesia hingga nantinya dapat kembali lagi ke Indonesia.

“Untuk pemantauan kondisi kesehatan para jemaah ini, kami sudah berkoordinasi dan akan dibantu oleh Konsulat Jenderal RI dan Kantor Urusan Haji Kementerian Agama” ujar Budi.

Untuk jemaah haji sakit yang dipulangkan melalui tanazul sebanyak 93 orang, baik yang dipulangkan melalui Bandara KAIA Jeddah maupun Bandara AMMA Madinah. Sementara jemaah haji yang dievakuasi sebanyak 117 jemaah. Dari sejumlah tersebut 47 jemaah dievakuasi dari Makkah menuju Madinah, dan 70 jemaah menjalani evakuasi (pulang bersama kloternya) baik melalui Bandara KAIA Jeddah maupun Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMMA) Madinah.

Diketahui, Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Madinah selesai melayani jemaah haji pada Sabtu (13/8) Pukul 23.59 Waktu Arab Saudi, setelah dilepasnya kelompok terbang 43 embarkasi Solo di Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMMA), Madinah pada sabtu siang. Ditutupnya KKHI Madinah menjadi penanda akhir operasional kesehatan haji tahun 2022 atau 1443 H. (RMID)