Kategori: NASIONAL

  • Kajati DKI Reda Manthovani Terima Penghargaan dari Jaksa Agung

    Kajati DKI Reda Manthovani Terima Penghargaan dari Jaksa Agung

    JAKARTA, BANPOS- Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan  piagam penghargaan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dr. Reda Mathovani. Penghargaan diberikan, karena dinilai sebagai Satuan Kerja dengan Kualitas Pelaporan Kinerja dan Anggaran Terbaik 2021 terhadap lembaga yang dipimpin mantan Kajati Banten ini.

    Pemberian penghargaan tersebut dilakukan di Ballroom Hotel Alia Solo, Jawa Tengah,Rabu (25/5/22) pukul 09.00 WIB, di sela-sela digelarnya  musyawarah perencanaan  pengembangan (Muesrembang) Kejaksaan RI 2022 yang  diselenggaran  di Solo,Jawa Tengah.

    Selain Kejati DKI Jakarta, juga ada beberapa Kejati lain yang mendapatkan penghargaan  sebagai Satuan Kerja dengan Kualitas Pelaporan  Kinerja dan Angaran Terbaik 2021, diantaranya Kejati Sumatera Utara, dan Kejati Jawa Tengah.

    Pemberiaan penghargaan tersebut berdasarkan  Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 143 Tahun 2022 Tentang Pemberian Penghargaan Terhadap Kejaksaan Tinggi Dengan Kualitas Pelaporan Kinerja Dan Anggaran Terbaik Tahun 2021.

    Adapun pertimbangan pemberian penghargaan adalah dalam rangka hasil evaluasi kinerja serta pemenuhan rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kejaksaan RI Tahun 2021 terkait dengan pemberian punishment and reward terhadap hasil evaluasi kinerja satuan kerja. (Red)

  • Dorong Pemilu Berkualitas, KPU Kota Serang Jalin Kerjasama Dengan Universitas Primagraha

    Dorong Pemilu Berkualitas, KPU Kota Serang Jalin Kerjasama Dengan Universitas Primagraha

    SERANG, BANPOS- Walikota Serang Syafrudin menghadiri kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang dengan Universitas Primagraha Kota Serang, yang dilaksanakan di Aula gedung Primagraha Kota Serang, Rabu (25/5/2022).

    Kegiatan Penandatanganan Kesepemahaman antara KPU Kota Serang dengan Universitas Primagraha ini dihadiri langsung oleh Walikota Serang Syafrudin serta Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari,

    Penandatanganan Nota Kesepemahaman ini dilakukan untuk meningkatkan kerjasama antara Universitas Primagraha dengan lembaga instansi lainnya.

    Dalam hal ini Walikota Serang Syafrudin menyampaikan Mou ini dibuat KPU dengan Universitas Primagraha yang artinya menjadi satu langkah lebih maju kaitannya dengan pemilu yang akan datang baik legislatif maupun pemilu Kepala Daerah ditahun 2024 nanti,

    “Mou ini untuk mendorong pemilu yang berkualitas, agar tidak ada hal-hal yang kita tidak inginkan baik dari sisi administrasi maupun dengan sisi lainnya, jadi sesuai dengan prosedur yang berlaku, selain itu juga dilakukan untuk membuat sisi kerjasama yang baik antara lembaga,” ungkap Syafrudin.

    Menanggapi hal demikian Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari mengatakan bahwa ia mendukung dan menyambut baik dengan adanya kerjasama antara Universitas Primagraha dengan KPU Kota Serang, dengan bertujuan agar meningkatkan kerjasama antar satu sisi,

    “Kampus ini kan juga perlu kerja-kerja praktik perlu tidak sekedar kemampuan kogntif saja tapi juga ada kemampuan kemampuan sikomotorik untuk dipraktikkan, ilmu yang dikembangkan disini juga perlu dipraktikan oleh karena itu, perlu juga ada kerjasama dengan lembaga lembaga lain,” ungkap Hasyim.

    ia menambahkan Diantara kerjasamanya yaitu dengan KPU Kota Serang ini salah satunya, agar kedepannya KPU juga memiliki peningkatan dalam proses perkembangan terutama pada saat persiapan menghadapi pemilu nanti.

    “Disamping itu KPU juga perlu adanya peningkatan kualitas SDM, perlu melakukan penunjukan pemilih jadi kerjasama dengan kampus ini menjadi sesuatu yang strategis untuk KPU Kota Serang, salah satunya juga dengan Universitas Primagraha ini,” Tutur Hasyim. (Red)

  • MELURUSKAN DIKOTOMI NU STUKTURAL DAN NU KULTURAL

    MELURUSKAN DIKOTOMI NU STUKTURAL DAN NU KULTURAL

    Oleh : Ahmad Nuri

    Tulisan ini dibuat dalam perjalan dari Malaysia menuju Madinah, sebuah perjalan spiritual dari tanah air menuju tanah suci lewat Kualalumpur, bermalam di negara Jiran sambil menikmati tradisi malayu.

    Sungguh satu malam di peraduan si Upin-Ipin terasa singkat tapi penuh dengan kegelisahan, bukan karena meninggalkan banyak cinta di tanah air, tapi ada kata-kata yang sengaja di buat oleh orang atau sekelompok orang tentang NU dengan membuat diksi dikotomi NU kultural dan NU struktural.

    Jika sekedar kata-kata tentang NU struktural dan NU kultural sepertinya rapopo, toh kata kata itu biasa di ucapkan oleh siapapun termasuk aku, sering juga mengucapkan kata kata itu, tapi beda dengan diksi yang di buat dan di repost oleh elit partai.

    Patut diduga ada pretensi negatif dan ada udang dibalik batu dengan membuat kata-kata seolah-olah “Warga NU Kultural wajib memilih partainya yang di kuasai sementara Para Pengurus NU di semua tingkatan dari pusat sampai anak ranting yang sekarang duduk di struktur dibahasakan “Sakarepmu”. kira kira diksi ini yang sekarang membuat terusik dan gelisa kaum nahdliyin.

    Wajar Kaum Nahdliyin terusik dan gelisah dengan diksi dikotomis sangat politis ini. Bagaimana tidak gelisah puluhan juta kader NU baik yang aktif di struktural plus juga sebagai kader NU kultural harus di split dengan tujuan-tujuan terselubung, menggiring para satu frekwensi politik tertentu tapi tensi politik hegemonik cendrung merusak relasi Jamiyah dan Jamaah NU.

    Ada tiga alasan kenapa kader NU terusik dengan diksi tersebut, pertama diksi tentang NU kultural dan struktural sengaja di buat oleh meraka yang sangat lekat dengan politik partai.

    Mereka selama ini dipandang mengeksploitasi basis struktural dan kultural NU menjadi kemenangan elektoral politik partai. Tapi selama ini mereka yang mengeksploitasi basis struktural dan kultural NU sangat minim kontribusinya ketika berkuasa.

    Sangat terlihat kebahilan politik ideologi untuk membantu perjuangan NU dalam melawan musuh ideologisnya di medan tempur baik didunia maya maupun didunia nyata, malah mereka cendrung cari aman hanya sekedar menjaga citra partai.

    Mungkin hari ini upaya mereka untuk mengekspolitasi basis struktural tidak bisa dilakukan, karena sadar bahwa NU hari ini, tidak konsen dan tidak bisa di cocok hidungnya dengan politik peraktis, iming-iming sejarah dan masa depan.

    Karena selama ini apa yang dilakukan mereka terkesan lips servis dan kamuflase. Lagian hari ini NU sangat menghindari politik praktis kekuasaan tapi lebih konsent pada politik kebangsaan dan peradaban dunia.

    Kedua, diksi dikotomis NU kultural dan NU struktural dipandang dapat memecah belah soliditas dan kemajuan NU yang selama ini terus mengalami perkembangan signifikan baik NU struktural [Jam’iah] maupun NU kultural [jam’ah] semuanya solid merawat tradisi, amaliah dan politik kebangsaan yang telah diwariskan para muasis.

    Soal politik praktis kepartaian, NU tidak melarang untuk memilih jalan politiknya masing-masing meski dengan Partai mereka memiliki hubungan historis.

    Tapi warga NU telah sangat dewasa untuk mengkalkulasi saluran partai mana yang mampu memberikan jalan politik bagi warga NU dimasing-masing tingkatan. Pun sebaliknya NU juga tidak melarang kadernya bergumul secara politik di partai itu.

    Ketiga, Mereka para kreator diksi dan kata kata dikotomi itu terlihat ada kepanikan, ada ketakutan disembunyikan dengan kesombongan sehingga mereduksi etika dan adab komunikasi layaknya watak kader NU yang selalu menghargai siapapun, baik yang aktif di struktural ataupun para warga NU kultural, termasuk menghormati yang berbeda keyakinan.

    Jangan karena kepanikan politik malah terlihat kaya orang mambok dengan menabrak sana- sini dan publik nahdliyin malah semakin tidak simpatik karena diksinya membuat ukhuwah tercidrai.

    Tapi memang betul juga biasanya orang panik dan ketakutan selalu mencari alasan agar bisa menenangkan dirinya yang sedang dilanda panik dan ketakutan itu.

    Terlihat ketika memilih bahasa yang tidak etiis yang disematkan pada para pengurus NU Struktural “Sakarepmu” adalah bahasa kepanikan dibungkus arogansi.

    Padahal semua tahu yang selama ini tulus ikhlas berjibaku berjuang merawat nilai-nilai kultural NU dalam mewujudkan peradaban umat manusia yang toleran dan moderat adalah para pengurus NU bersama ja’maah NU,

    Para pengurus hari ini di struktural tidak ada tendensi politik kekuasaan melampaui khidmatnya serta lebih dominan niat tabarukan pada NU, karena NU bukan sekedar organisasi duniawi tapi jalan menuju ukrowi yang didirikan oleh waliullah-waliullah.

    Jika mereka mengunakan bahasa “Sakarepmu” sangatlah tidak indah apalagi hanya sekedar mempertahankan secuil kuasa yang sangat profan dan nisbi ini sampai harus menghina, melemahkan bahkan meniadakan peran kesejarahan NU dan peradaban dengan parameter tunduk pada partainya.

    NU hari ini hanya sedang menetralisir anasir, koptasi, eksploitasi politik Partai pada struktur NU dan warganya untuk kembali pada khitohnya yang selama ini terseret jauh kedalam rumah tangga mereka atau meraka terlalu masuk kedalam rumah tanggal NU, harusanya mereka sadar betul bahwa NU harus tetap menjadi ibu yang baik telah melahirkan anak politik yaitu mereka yang sekarang berkuasa secara politik.

    Mestinyanya meraka berbakti bukan mencaci dengan diksi itu atau mereka sedang pelan-pelan merasakan nanti durhaka politik melawan Ibunya sendiri yang telah melahirkan dan membesarkannya.

    MANUNGGALING NU

    NU struktural dan NU kultural adalah manunggal tidak bisa di pisahkan dalam kontek kekuatan civil Society, sebagai entitas bangsa dan keagamaan.

    Hanya saja soal penyebutan NU struktural dan NU kultural bagi NU adalah soal regenarasi dan soal restrukturisasi saja ketika warga NU kultural menjadi NU struktuar saat diberikan kepercayaan duduk untuk mengerakan organisasi sebagai wadah dari cita-cita besar warga NU secara menyeluruh di semua tingkatan seluruh dunia.

    Begitupun sebaliknya bahwa NU struktural bisa menjadi NU kultural jika sudah tidak lagi berkhidmat dalam struktur organisasi dari pusat sampai daerah soal mazhab, manhaj, harokah semuanya adalah satu manunggaling NU dalam satu tarikan nafas, roh dan raganya.

    Jika pun ada perbedaan itu soal cara pandang fiqiyah yang tidak berpengaruh pada kesatuan pandangan ber-Nu baik dalam soal keagamaan maupun soal politik kebangsaan serta peradaban dunia.

    Jadi kalau ada elit partai mencoba membenturkan dan membelah NU dengan diksi itu bisa dipastikan meraka sedang kesurupan memaknai yang selama ini meraka tahu betul bagaiman sejatinya NU.

    Mereka lupa bahwa NU ini manunggaling semakin di belah dengan membuat diksi dan narasi dikotomis dengan tujuan memecah belah NU, maka NU akan semakin kuat untuk mengkonsolidasika jam’iyah dan Jamaah NU dan akan semakin jauh dari harapan mereka.

    Mereka akhir-akhir ini terlihat nyolot banget hampir tiap moment yang menjadi sasaran tembak adalah simbol kekuatan ideologis NU, meraka terlihat tidak sadar sedang melakukan kesalahan besar dalam sejarah politik kebangsaan NU, mereka sudah diluar batas rasional meletakan relasi NU dan partai malah terlihat meraka merasa superior dan suprim dihadapan pendirinya.

    Betapun adanya NU struktural semenjak Khdaratus Syeh KH. Hasyim As’ary berasama KH. Hasan Gipo adalah ulama pendiri sekaligus menempati struktur NU yang mengisi sejarah baik keagamaan, kebangsaan dan kenegaraan bahka ikut serta dalam peradaban dunia tak hanya itu beliau juga adalah ikut terlibat dalam politik kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan sampai ikut mempertahankan dengan resolusi jihad.

    Ini salah satu potret sejarah keterlibatan NU struktural yang akan di abaikan begitu saja oleh kelompak yang sedang panik atau karena ambisinya untuk sekedar ingin berkuasa di negeri enam dua ini.

    Kan banyak cara yang santun dan indah untuk mencari dukungan bukan dengan cara-cara memecah NU dari dalam.

    Tapi, boleh jadi ini adalah klimak dari eksploitasi basis kultural dan struktural yang selama ini di lakukan meraka sehingga sudah waktunya partai yang mereka kuasai hasil di bentuk oleh NU.

    Dikembalikan lagi pada Ibu kandunganya untuk di momong ulang agar bisa membangun relasi indah saling menginspirasi tanpa intervensi, saling simbiotik tanpa memetik keuntungan sepihak.

    Mungkin waktunya sudah dekat NU struktural dan NU kultural bergerak penuh bijak untuk kembali menjadika mereka yang sekarang berada di struktur partai menjadi pengikut partai di ranah kultural saja artinya mungkin sudah lelah dan berharap pensiun dari politik struktural dan menjadi partai kultural.

    Wallahu’alam…,,

  • Tol Tangerang-Merak Kembali Berlakukan Contra Flow

    Tol Tangerang-Merak Kembali Berlakukan Contra Flow

    SERANG, BANPOS- Setelah sempat diberhentikan sementara demi kenyamanan dan mendukung kelancaran selama arus mudik lebaran 2022, dalam upaya penyelesaian proses pengerjaan pelebaran jembatan Ciujung, Astra Tol Tangerang-Merak akan kembali memberlakukan contra flow mulai tanggal 17 Mei hingga 30 Juni 2022.

    Seperti yang dilansir dari siaran pers yang diterima BANPOS, progres kegiatan pekerjaan jembatan Ciujung saat ini telah mencapai 94,92%, pemberlakuan contra flow kali ini adalah adalah untuk melanjutkan pekerjaan rekonstruksi jembatan eksisting arah Merak dengan lingkup penggantian dudukan jembatan dan penyambungan jembatan beton baru dengan jembatan beton lama sampai dengan pengaspalan lantai jembatan serta pergantian expansion joint.  Setelah pekerjaan telah selesai, pengujian kekuatan jembatan akan dilakukan untuk memastikan bahwa jembatan memenuhi standar yang berlaku.

    Skema contraflow yang akan dilakukan adalah dengan menutup dua lajur pada jembatan beton lama arah merak dan mengalihkan kendaraan satu lajur ke jalur arah Jakarta dan satu lajur pada jembatan baru arah Merak. Adapun untuk yang hendak menuju Jakarta tetap disiapkan dua lajur di sisi jembatan arah Jakarta tetap contra flow akan dilakukan sepanjang +- 60­­­­0 meter dari KM 56+700 s.d KM 57+300.

    “Kami bersama kepolisian juga telah berkoordinasi untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi antrian panjang karena kondisi darurat, dengan menginformasikan rute-rute alternatif yang dapat dilalui” dijelaskan Slamet Adriadi, Kepala Departemen Manajamen Pemeliharaan dan Proyek ASTRA Tol Tangerang-Merak. (AZM)

  • Golkar Banten Sambut Bahagia Koalisi Indonesia Bersatu

    Golkar Banten Sambut Bahagia Koalisi Indonesia Bersatu

    SERANG, BANPOS- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Banten menyambut baik dan bahagia Koalisi Indonesia Bersatu yang digagas pada tingkat pusat. Koalisi tersebut dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan DPP Partai Amanat Nasional (PAN).

    Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Banten Ratu Tatu Chasanah mengatakan, tantangan pembangunan pusat dan daerah semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan persatuan yang kuat dari elemen partai politik.

    “Apalagi pemilu serentak tahun 2024 membutuhkan energi lebih dari kita semua,” kata Tatu, Jumat (13/5/2022).

    Sekadar diketahui, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto telah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa di Jakarta, Kamis (12/5/2022). Dari pertemuan itu, digagas Koalisi Indonesia Bersatu.

    Menurut Tatu, Koalisi Indonesia Bersatu yang digagas pimpinan pusat Partai Golkar, PPP, dan PAN akan ditindaklanjuti pada tingkat dari Provinsi Banten dan kabupaten/kota.

    “Koalisi di tingkat Banten akan lebih mudah dilakukan karena kami kerap berkoalisi saat pilkada dan tentu bersahabat,” ujar Tatu.

    Koalisi ini dibangun untuk mengikis politik identitas yang dapat memecah persatuan Bangsa. Kerja sama ini akan dilakukan secara berjenjang dan membangun budaya politik baru.

    “Pada pemilu tahun 2019, politik identitas sempat memecah masyarakat. Ke depan, untuk pemilu tahun 2024, kita semua harus fokus pada program keberlanjutan pemerintah pusat hingga daerah,” ujar Tatu.

    Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Banten Bahrul Ulum menambahkan, Koalisi Indonesia Bersatu merupakan kebahagiaan bagi Partai Golkar dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2024.

    “Secara matematis, koalisi ini bisa mengusung tiket pencalon presiden dan pilkada Banten,” tegas Ulum.

    Untuk pemilu presiden, kata Ulum, Koalisi Indonesia Bersatu telah memenuhi persyaratan ambang batas untuk mengajukan calon presiden yang disyaratkan Undang-Undang Pemilu. Yakni paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR tahun 2019

    “Jumlah anggota DPR periode 2019-2024 mencapai 575 orang. Untuk ikut dalam Pilpres 2024, sebuah koalisi harus memiliki minimal 115 kursi. Saat ini, Partai Golkar memiliki 85 kursi di DPR, PAN 44 kursi, dan PPP 19 kursi. Total koalisi ini memiliki 148 kursi, cukup mengusung calon presiden dan wakil presiden,” ujar Ulum.

    Kemudian untuk pencalonan pada Pilkada Banten, kata Ulum, juga memenuhi syarat 20 persen kursi di DPRD Banten. Ia merinci total DPRD Banten sebanyak 85 kursi, dengan perolehan Partai Golkar 11 kursi, PAN 6 kursi, dan PPP 5 kursi.

    “Total 22 kursi. Maka koalisi ini bisa mengusung calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Banten tahun 2024 dari syarat 20 persen atau 17 kursi. Untuk koalisi pada pilkada kabupaten/kota pun sangat bisa dilakukan,” tegasnya. (Red)

  • Mahfud: Sejak 2017, Saya Usul LGBT & Zina Dihukum KUHP

    Mahfud: Sejak 2017, Saya Usul LGBT & Zina Dihukum KUHP

    Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga anggota DPR Tifatul Sembiring menyentil Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melalui akun Twitter-nya, Kamis (12/5).

    Tifatul menanggapi pernyataan Mahfud MD yang menjelaskan Indonesia adalah negara demokrasi dan pelaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) beserta promotor-promotornya tidak dapat ditindak secara hukum.

    Menurutnya, tidak ada agama yang membolehkan LBGT. Tifatul juga menyinggung Sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, menurutnya, bangsa Indoensia adalah bangsa yang beragama.

    “Maaf Prof. @mohmahfudmd secara hukum mungkin begitu, anda lebih ahli. Masalahnya adalah nilai bangsa. Sila pertama itu Ketuhanan YME, artinya bangsa Indonesia ini beragama. Dan tidak ada agama yang membolehkan LGBT. Harap Prof. Jadi mizholah nilai-nilai bangsa,” cuit Tifatul lewat akun Twitter-nya @tifsembiring yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia ke-4 ini.

    Menanggapi cuitan Tifatul, Mahfud MD menegaskan, dirinya sejak 2017 telah mengusulkan agar LGBT dan zina segera dihukumkan di KUHP. Namun hingga saat ini, RKUHP belum juga disahkan oleh DPR.

    “Ustadz, baca dulu utas saya. Saya sudah usul sejak 2017 agar LGBT dan Zina segera dihukumkan di KUHP. Tapi Antum di DPR tak kunjung mengesahkan. Kita tak bisa melakukan tindakan hukum heteronom kalau belum dihukumkan. Kita hanya mengandalkan sanksi otonom. Kapan itu disahkan R-KUHP? Kita tunggu,” balas Mahfud MD lewat akun Twitter-nya @mohmahfudmd.

    “Baik Prof, mari sama-sama kita perjuangkan. Ke Tanjung Batu jualan sirih/ Kalau begitu terima kasih,” tulis Tifatul Sembiring menanggapi balasan Mahfud dengan berpantun.

    Kemudian, Mahfud MD mengakhiri balasan cuitannya dengan juga berbalas pantun sembari mengucapkan selamat Idul Fitri.

    “Ustadz Tif. Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah mohon maaf lahir dan batin. Bunga selasih dan jeruk Bali/Terima kasih kembali,” pungkas Mahfud. [FAQ/RM.id]

  • Kapolri Perketat Pengawasan Larangan Ekspor Minyak Goreng

    Kapolri Perketat Pengawasan Larangan Ekspor Minyak Goreng

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan, pihaknya masih terus melakukan pengawasan terkait dengan implementasi kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan juga Crude Palm Oil (CPO).

    Sigit menyatakan, jajarannya terus melakukan pemantauan ke pihak produsen maupun pasar terkait kebijakan tersebut. Dalam hal ini, kata Sigit, itu dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok nasional serta pengendalian harga minyak goreng jenis curah.

    “Polri akan terus melakukan pengawasan dan pengecekan di lapangan terhadap proses realisasi produksi dan distribusi minyak goreng curah oleh perusahaan. Serta akan memonitor pelaksanaan kebijakan larangan ekspor sebagaimana perintah Bapak Presiden,” kata Sigit di Jakarta, Kamis (12/5).

    Berdasarkan data dan temuan di lapangan, Sigit menyatakan dari dua minggu dikeluarkannya kebijakan tersebut, harga serta stok minyak goreng di pasaran sampai saat ini masih sangat fluktuatif dan bervariasi.
    Presiden Jokowi resmi mengeluarkan kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan juga Crude Palm Oil (CPO) pada 28 April 2022 lalu. Kebijakan itu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri akan minyak goreng.

    “Dengan pengawasan langsung dan terus menerus dari aparat Kepolisian di lapangan, diharapkan implementasi kebijakan Pak Presiden tersebut, bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap minyak goreng dengan harga penjualan yang diharapkan,” ujar mantan Kabareskrim Polri itu.

    Oleh sebab itu, Sigit menegaskan kepada seluruh produsen hingga distributor untuk benar-benar menerapkan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Presiden Jokowi demi kepentingan masyarakat Indonesia.

    Mantan Kapolda Banten ini menekankan, pihak Kepolisian tidak akan segan melakukan tindakan tegas kepada pihak-pihak yang tidak menghormati maupun menjalankan keputusan dari Pemerintah Indonesia terkait minyak goreng.

    “Polri fokus mengawasi, dan kami tidak akan ragu menindak tegas kepada seluruh pihak yang terindikasi mencoba melakukan pelanggaran kebijakan larangan ekspor minyak goreng ini. Semua ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan dari masyarakat Indonesia,” ucap Sigit.

    Diketahui sebelumnya, Polri sejak awal fokus melakukan pengawasan dan pemantauan terkait dengan ketersediaan serta pengendalian harga dari minyak goreng. Bahkan, bersama dengan  Kemenperin, Polri membentuk satgas gabungan untuk melakukan pemantauan di pihak produsen, distributor tingkat I hingga IV serta tingkat pengecer selama 24 jam penuh.

    “Oleh karena itu untuk memastikan ketersediaan di pasar betul-betul ada, kami bersama pak Menperin membentuk satgas gabungan. Dimana satgas gabungan ini kita tempatkan mulai di level pusat para produsen dan di kantor pusat juga ditempatkan personel dari kepolisian dan Kemenperin. Khususnya di beberapa produsen besar melekat selama 24 jam. Untuk mengawasi proses produksi,” kata Sigit dalam konferensi pers usai melakukan evaluasi bersama Menperin di Gedung Mabes Polri, Senin 4 April 2022.

    Sigit memastikan, pengawasan dan pemantauan melekat selama 24 jam, pihak Polri telah mengerahkan personel dari Satgas Pangan tingkat pusat, daerah, hingga Bhabinkamtibmas untuk melakukan pengecekan ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng curah di pasaran.

    “Di level distributor baik distributor tingkat I sampai tingkat IV, hingga pengecer sudah kita turunkan personel dari Satgas Pusat, daerah, Bhabinkamtibmas untuk turun mengecek di pasar. Sehingga rangkaian proses, mulai dari produsen, distributor sampai dengan pasar betul-betul bisa kita awasi dengan baik,” tandasnya. (DRS/RM.id)

  • Teman Koalisi Mulai Saling Menjatuhkan

    Teman Koalisi Mulai Saling Menjatuhkan

    Kemesraan parpol koalisi pendukung pemerintah mulai terusik menjelang 2 tahun pelaksanaan Pemilu 2024. Pemicunya adalah sepak terjang sejumlah menteri yang punya ambisi untuk nyapres. Meskipun sesama teman koalisi, kini mulai terang-terangan saling menjatuhkan.

    Tidak majunya Presiden Jokowi di Pilpres 2024, berpengaruh pada ambisi politik para menterinya. Meskipun belum ada yang resmi deklarasi, tapi sejumlah menteri sudah menunjukkan gelagatnya untuk bertarung memperebutkan kursi RI 1 maupun RI 2.

    Presiden Jokowi juga sudah mencium gelagat politik dari para pembantunya itu. Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/5), Jokowi bahkan sempat menyinggungnya. Meskipun tidak melarang, Jokowi mengingatkan agar para menteri fokus bekerja.
    Arahan Jokowi itu kemudian dipertegas oleh Deputi V Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Jaleswari Pramodharwani. Kata dia, tugas menteri adalah membantu presiden. Bukan mengurusi kepentingan politik pribadinya.

    Di internal parpol koalisi, arahan kepala negara itu ditanggapi beragam. PKB menangkap pesan dari Jokowi itu, agar menteri jangan sibuk urusan pribadi, tapi mengedepankan tugas negara.

    Menurut Waketum PKB, Jazilul Fawaid, tidak etis bila menteri yang masih menjabat memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pemilu. “Etikanya mundur. Itu lebih gentle. Kecuali enggak peduli dengan etika,” kata Jazilul, saat dikonfirmasi, kemarin.

    Wakil Ketua MPR ini mengatakan, menteri nggak boleh setengah-setengah bekerja. Apalagi saat ini, banyak persoalan besar yang sedang dihadapi Indonesia pasca dihajar pandemi lebih dari 2 tahun. Sementara, sisa waktu bagi pemerintah untuk menyelesaikan persoalan itu terbilang mepet, yakni tak sampai 2 tahun.

    Menurutnya, selain memberikan arahan, Jokowi juga harus bertindak tegas pada sepak terjang menterinya. “Kalau ada menteri yang genit tebar pesona nyapres, padahal kerjanya kedodoran dan minim prestasi, jangan dibiarkan,” ujarnya.

    Daniel Johan, rekan separtai Jazilul juga punya pendapat yang sama. Ketua DPP PKB ini mengingatkan, menteri dilarang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Karena itu, kata dia, menteri yang sibuk nyapres lebih baik mundur.

    “Ini isyarat kuat dari Istana. Saya harap semua menteri bercermin,” kata Daniel.

    Kata dia, arahan Jokowi sudah jelas. Jadi kalau masih ada menteri yang sibuk bermanuver, lebih baik segera mundur dan tidak jadi beban.

    Apa tanggapan koalisi yang lain? Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, Ketum Gerindra Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan tetap fokus bekerja membantu presiden. Ia mengklaim, Menhan tidak pernah memanfaatkan jabatannya untuk melakukan kampanye.“Selama ini, kalau Menteri Pertahanan, Pak Prabowo sebagai pembantu presiden fokus membantu kerja-kerja dari presiden dan tidak pernah melakukan kampanye,” kata Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

    Menurut Dasco, giat silaturahmi yang dilakukan Prabowo pada masa Hari Raya Idul Fitri ke sejumlah tokoh nasional merupakan hal wajar dan tak perlu diperdebatkan. “Saya pikir kalau kemudian konflik kepentingan dikaitkan dengan safari Ramadan, saya pikir terlalu naif ya,” cetus Dasco.

    Setelah Lebaran kemarin, Prabowo memang menteri yang paling rajin dan gesit melakukan safari. Eks Danjen Kopassus itu mengunjungi sejumlah pesantren dan kiai di Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai ke Jawa Barat.

    Politisi Golkar Ace Hasan Syadzily memastikan bosnya, Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian akan bekerja dengan fokus dalam pemulihan ekonomi nasional. Kata dia, Airlangga sangat mengetahui bagaimana menjalankan tugas-tugas kenegaraan dan tugas-tugas kepartaian dalam upaya menaikkan elektabilitas partai dan capres.

    “Tugas-tugas menjalankan tahapan pemilu dapat kami jalankan melalui mekanisme internal partai yang telah diatur dalam sistem kepartaian,” kata Ace, saat dikontak Rakyat Merdeka, tadi malam.

    Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menganggap wajar dinamika yang terjadi di internal koalisi. Kata dia, menjelang pemilu, memang suhu politik akan lebih panas dari biasanya. Apalagi, di Pilpres 2024 nanti, Jokowi tidak akan maju lagi.

    Menurutnya, manuver politik akan makin terasa dan terlihat. Menteri yang niat nyapres akan getol melakukan tebar pesona. Parpol juga akan kian lantang untuk menaikkan elektabilitas. “Jadi bisa saja, demi elektoral parpol koalisi sekalipun akan saling menjatuhkan,” kata Ujang, kemarin. [BCG/rm.id]

  • Erick Thohir Berkomitmen Jadikan Indonesia Industri Halal Nomor Satu Dunia

    Erick Thohir Berkomitmen Jadikan Indonesia Industri Halal Nomor Satu Dunia

    SERANG, BANPOS- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berkomitmen menjadikan Indonesia sebagai industri halal nomor satu di dunia.

    Menurutnya, penduduk Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia. Namun, secara industri dikalahkan oleh bangsa lain.

    “Sehinga kita berharap ekonomi umat tidak seperti hari ini, kenapa? Kita nomor 1 di dunia secara penduduk muslim. Tapi coba dicek ketika kita bicara industri halal. Kita tidak masuk 10 besar dunia. Artinya ada yang salah di antara kita. Kita harus putar balikkan bahwa kita menjadi bangsa yang produktif, karena kita juga merupakan ekonomi umat terbesar dunia,” kata Erick Thohir saat memberikan sambutan di acara halalbihalal dan peringatan milad ke-109 Mathla’ul Anwar, di Pandeglang, Rabu (11/5/2022).

    Erick menjelaskan untuk menjadikan industri halal terbesar harus melibatkan pesantren dan juga para santri. Untuk itu, ia menegaskan BUMN harus hadir dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) di pesantren.

    “Kenapa kita mendekat? Tidak lain ingin memastikan dan meningktakan ekonomi ummat jadi sebuah keseimbangan dan  memastikan pendidikan kapabilitas umat terus meningkat,” tandasnya.

    Tak hanya itu, Erick juga meminta agar Bank Syariah Indonesia (BSI) harus dapat menciptakan muslimpreneur di lingkungan para santri agar perekonomian meningkat.

    “Kita minta BSI mengangkat muslimpreneur, pesantren jadi mercusuar peradangan dengan ekonimi keumatan BSI mendampingi pesantren dan pendidikan meningkatkan kapabilitas,” sambung Erick Thohir.

    Dalam acara halalbihalal dan peringatan milad ke-109 Mathla’ul Anwar juga dihadiri oleh tokoh Mathla’ul Anwar, seperti Ketua Pengurus Besar (PB MA) Embay Mulya Syarief dan ribuan jamaah. (Red)

  • Komitmen Jaga NKRI, Moeldoko Diapresiasi Milenial

    Komitmen Jaga NKRI, Moeldoko Diapresiasi Milenial

    Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko mengajak Masyarakat Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) untuk mewaspadai isu intoleransi dan radikalisme.

    Komitmen kebangsaan Moeldoko dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tersebut mendapat apresiasi dari Aliansi Mahasiswa Milenial Indonesia (AMMI).

    “Saya mengapresiasi Pak Moeldoko yang dengan tegas terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga keutuhan NKRI dari rongrongan intoleransi dan radikalisme. Komitmen Pak Moeldoko tersebut dapat menggugah generasi muda untuk mau bersatu padu menjaga Indonesia,” ujar Sekjen AMMI Arip Nurahman dalam keterangannya, Rabu (11/5).
    Arip juga mengajak semua pihak, terutama milenial untuk aktif dalam upaya menjaga Indonesia dari gangguan kelompok radikal yang mengganggu keutuhan Pancasila dan NKRI. Menurutnya, apabila tidak segera diantisipasi maka akan dapat mengancam keutuhan bangsa.

    “Bersyukur kita memiliki Kepala Staf Kepresidenan yang tetap memiliki keteguhan hati kepada tegaknya Pancasila dan NKRI. Untuk itu, saya mengajak semua pihak untuk bisa bekerja sama menjaga Indonesia tetap berdaulat dan aman dari ancaman paham intoleransi dan radikalisme,” tegas Arip.

    Sebelumnya, Moeldoko mengajak MAKN ikut mewaspadai isu intoleransi dan radikalisme. Menurutnya, masyarakat adat kerajaan nusantara memiliki kekuatan besar dalam membangun karakter bangsa yang bisa menjadi modal besar untuk menangkal ajaran atau paham radikal.

    Berita Terkait : Gandeng Komite Pedagang Pasar, RNI Distribusikan Minyak Goreng Ke NTT

    “Kita semua harus ikut terlibat dalam menjaga ini (NKRI). Karena kemampuan pengetahuan saja tidak ada artinya jika semua sudah terjadi. Seperti yang terjadi di Timur Tengah,” kata Moeldoko saat menerima kedatangan pengurus MAKN di gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (10/5).

    “Setidaknya kita semua bisa membangun kewaspadaan, kepedulian terhadap masyarakat. Karena ancaman itu (intoleransi dan radikalisme) memang ada,” tambahnya.

    Panglima TNI 2013-2015 itu juga optimistis, MAKN mampu menjadi wadah untuk membangun karakter dan budaya bangsa Indonesia
    “Local wisdom masih menjadi arah untuk membangun karakter yang kuat,” tandas Moeldoko.

    Ketua Umum MAKN Yang Mulia (YM) Dr Eddy Wirabhumi menyampaikan, masyarakat adat kerajaan nusantara komitmen menjunjung kebhinekaan sebagai upaya menjaga NKRI.

    “Kami (MAKN) sangat komitmen soal keutuhan NKRI. Kami juga tidak akan ikut pada politik praktis, tapi ikut pada politik pemerintahan,” terang bangsawan dari Keraton Kasunanan Surakarta tersebut. [FAQ/rm.id]