BANTEN POS

Kategori: NASIONAL

  • TPN Ganjar-Mahfud: Siap Hadir

    TPN Ganjar-Mahfud: Siap Hadir

    JAKARTA, BANPOS – Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD belum bisa memastikan kehadiran Capres Ganjar untuk memenuhi undangan makan siang Presiden Jokowi di Istana Negara, Senin (30/10/2023).

    “Jika ada undangan dan Mas Ganjar tidak sibuk, ya hadir,” kata Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Usman Tokan kepada RM.id, Senin (30/10/2023).

    Kata Tokan, pasangan Ganjar-Mahfud hobi melakukan silaturahmi dengan siapapun. Apalagi jika silaturahmi dengan Kepala Negara. “Karena silaturahim itu ibadah,” sebut Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP itu.

    Sekadar informasi, berdasarkan keterangan yang diterima awak media, sore ini Ganjar diagendakan menghadiri haul pendiri Pondok Pesantren Sukawarah Roudlotus Sholichin Sholichat, KH. Hisyam Abdul Karim, Purbalingga, Jawa Tengah. “Sore acara di Jawa Tengah,” tambahnya.

    Sementara, Deputi Komunikasi 360 TPN Ganjar-Mahfud, Prabu Revolusi memastikan Ganjar akan hadir memenuhi undangan Jokowi. “Iya hadir,” sebut dia.

    Sebelumnya, Plt Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim menyebut tiga Capres alam bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada hari ini, Senin (30/10/2023).

    Tiga orang yang dimaksud antara lain Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. “Ketiga bakal capres diundang serentak oleh Presiden ke Istana. Silaturahmi,” kata Hermawi.

    Hermawi mengatakan undangan itu hanya untuk Capres. Mereka datang tanpa para pendamping masing-masing saat bertemu Jokowi hari ini. “Tanpa Cawapres ya, jam 12.30 WIB nanti,” papar dia. (RMID)

    Berita Ini Telah Terbit https://rm.id/baca-berita/nasional/194774/presiden-undang-makan-siang-ketiga-capres-tpn-ganjarmahfud-siap-hadir

  • Mentan Amran Minta KPK Berkantor Lagi di Kementan

    Mentan Amran Minta KPK Berkantor Lagi di Kementan

    JAKARTA, BANPOS – Menteri Pertanian ( Mentan ) Andi Amran Sulaiman meminta
    Inspektorat Jenderal (Itjen Kementan) segera berkoordinasi dengan Komisi
    Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal jalanya pembangunan pertanian.

    Salah satu yang harus dilakukan adalah menempatkan beberapa pegawai KPK agar
    berkantor di Kementan, seperti yang dilakukan saat menjabat Mentan periode 2014-
    2019 guna memperkuat integritas dan pencegahan KKN.

    “Saya minta besok ada jajaran KPK yang berkantor di Kementan untuk mengawasi
    jalanya pembangunan pertanian,” ujar Amran usai menghadiri Rapat Koordinasi
    (Rakor) Kehumasan di Gedung PIA Kanpus Kementan, Kamis (26/10).

    Amran mengatakan pengawasan KPK sangat penting agar tidak ada lagi pegawai
    kementan yang terjerat tindak pidana dan merugikan banyak orang terutama para
    petani Indonesia.

    Dia ingin, Kementan kembali menjadi institusi bermartabat dan mendapat
    kepercayaan publik.

    “Saya kira ini penting sekali karena publik harus memahami tugas membangun
    pertanian. Karena itu sekali lagi saya berharap besok sudah ada KPK yang
    berkantor di Kementan,” katanya.

    Sebelumnya Mentan memastikan kordinasi antar unit di lingkup Kementan berjalan
    dengan baik. Terbaru, Amran meminta agar jajaran kerjanya bekerja maksimal
    dalam meningkatkan produksi padi dan jagung sebagai komoditas strategis
    nasional.

    “Yang pertama kita sudah melakukan konsolidasi untuk membuat pertanian
    bergerak cepat dan bekerja maksimal. Kemudian programnya kita fokus pada
    komoditas beras dan jagung. Karena itu saya minta agar membuat akselerasi
    sehingga dalam waktu dekat kita bisa swasembada,” katanya.

    Mentan mengatakan yang terpenting saat ini adalah membangun kekompakan dan
    meletakan pondasi kuat agar ke depan Indonesia mampu mempercepat
    pembangunan pertanian.

    Dia ingin, swasembada bisa dilakukan pada semua komoditas termasuk peternakan,
    gula, padi jagung dan komoditas strategis lainya.

    “Hari ini kita letakan pondasinya agar tahun-tahun mendatang 3 potensi yang ada
    bisa kita maksimalkan. Jadi sekali lagi kita harus meletakkan pondasinya dengan
    baik untuk memudahkan kerja-kerja Menteri berikutnya,” jelasnya. (AZM/RMID)

  • Seorang Pemuda Ditangkap Usai Acungkan Sajam di Jalan Tol

    Seorang Pemuda Ditangkap Usai Acungkan Sajam di Jalan Tol

    TANGERANG, BANPOS – Unit Resmob Sat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota berhasil menangkap seorang pemuda yang viral di media sosial karena
    mengacungkan senjata tajam (sajam) kepada pengendara lain saat melintas di ruas Tol Jakarta-Tangerang KM 15 exit tol alam sutera.

    Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol. Zain Dwi Nugroho di Tangerang Kamis mengatakan pelaku berinisial MAP (22) berhasil diamankan di wilayah Serpong, Kota Tangerang Selatan beserta barang bukti sajam jenis corbek dan mobil Honda Brio yang dikemudikan pelaku.

    “Pelaku berhasil kita amankan setelah berkoordinasi dengan korban Y (37) dan CCTV ruas Tol Jakarta-Tangerang,” kata Kapolres Kombes Zain dalam keterangannya.

    Usai ditangkap, pelaku mengaku tidak terima di klakson oleh korban saat berjalan zig-zag di jalan tol, kemudian menghalang-halangi laju mobil korban sambil membuka kaca dan mengeluarkan sajam.

    “Atas perbuatannya pelaku terancam dengan pasal 2 ayat 1 UU RI No 12 tahun 1951 tentang senjata tajam dan atau pasal 335 KUHP tentang pengancaman menggunakan senjata tajam. Ancaman hukuman pidana penjara 10 tahun,” kata Kapolres.

    Sementara itu dalam keterangannya kepada kepolisian, korban Y menuturkan jika peristiwa tersebut pada hari Selasa (24/10) bahwa ada seorang pengendara mobil yang mengacungkan sajam dari dalam mobilnya kepada keponakannya berinisial T dan memviralkan video yang direkam korban.

    Pada narasi di video tersebut, dituliskan telah terjadi diduga upaya pembegalan di jalan tol Tangerang dan pembegal mepet mobil dan mengeluarkan sajam.

    “Om saya gak berani turun min, soalnya dia pepet terus, terus takutnya ada gerombolannya, kaca mobil juga sempat dia pukul pakai sajamnya itu,” ujar pelapor. (ANT/AZM)

  • Dewan Harap BBWSC3 Komitmen Dalam Rencana Pembuatan Embung

    Dewan Harap BBWSC3 Komitmen Dalam Rencana Pembuatan Embung

    SERANG, BANPOS – DPRD Kota Serang, berharap Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BBWSC3) bisa berkomitmen dalam rencana pembuatan embung sebagai langkah solutif dalam mengatasi banjir dan juga sebagai penampung cadangan air.

    Embung merupakan salah satu bentuk struktur yang berfungsi untuk menampung air hujan guna memenuhi kebutuhan air di musim kering. Dengan rencana pembuatan embung, diharapkan pasokan air di Kota Serang ini dapat terjaga dengan baik dan masyarakat tidak lagi mengalami kekurangan air di saat-saat tertentu.

    Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Hasan Basri yang menuturkan bahwa BBWSC3 sebelumnya sempat menawarkan untuk pembuatan embung di Kota Serang.

    “Mudah-mudahan mereka komitmen, mereka sudah menawarkan dan bilang untuk cari lahannya saja dan untuk anggaran mereka yang menyiapkan, kira-kira begitu,” ujarnya, Kamis (26/10).

    Menurut Hasan tawaran yang ditawarkan oleh BBWSC3 merupakan suatu hal yang menarik. Pasalnya, Kota Serang sebelumnya sempat mengalami bencana banjir bandang dan diharapkan dengan adanya embung tersebut bisa membantu mengendalikan banjir di Kota Serang.

    “Itu menarik dan itu fungsinya bagus kalau kita ada embung di situ (Perumahan Banten Indah Permai, red). Selain  untuk pengendalian banjir kita juga punya stok air baku, stok air bersih yang bisa kita olah untuk air rumah tangga. Dan sekaligus juga untuk bisa rekreasi keluarga,” terangnya.

    “Embung itu aka di bangun dilahan sekitar 5 hektar, kan luas itu. Jadi bisa buat mancing, bebek-bebekan atau apa wisata keluarga gitu,” sambungnya.

    Hasan mengatakan, dinas yang menjadi leading sektornya yakni DPUPR. Tapi, kalau yang buat Detail Engineering Design (DED) itu di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota serang.

    “Karena lokasinya di perumahan, jadi pakai PSU. Untuk anggaran itu sekitar Rp11 miliar. Itu pembahasannya pada 2020 sekarang sudah 2023. Kalau sekarang diukur lagi, DED-nya mungkin bisa lebih dari itu. Tapi mudah-mudahan BBWSC3 itu komitmen dengan yang tempo hari disampaikan,” katanya.

    Dirinya menerangkan, bahwa kalau pembuatan embung tersebut menggunakan anggaran Kota Serang dengan nominal tersebut, dirasa cukup berat.

    “Kalau mengandalkan APBD Kota Serang memang aga berat. Makanya tempo hari kita silaturahim dengan BBWSC3, itu dari kepala balai terucap bahwa lahannya saja siapkan nanti anggaranya kita yang cari, gitu. Alhamdulilah kan,” terangnya.

    “Untuk pelaksanan belum ada pembicaraan, kita baru mengumpulkan data dan sebagainya. Dan dalam hal ini tetap yang aktif harus pemerintah Kota Serang. DPRD hanya mendorong saja,” tandasnya. (CR-01/AZM)

  • Kemenkumham Banten Kukuhkan 51 Desa Sadar Hukum

    Kemenkumham Banten Kukuhkan 51 Desa Sadar Hukum

    SERANG, BANPOS – Kementrian Hukum dan Ham (Kemenkumham) Banten mengukuhkan sebanyak 51 Desa atau Kelurahan sebagai desa atau kelurahan sadar hukum.

    Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten, Dodot Adikoeswanto menyampaikan bahwa pihaknya saat ini mengukuhkan puluhan desa atau kelurahan sadar hukum. Puluhan kelurahan dan desa itu tersebar dari berbagai kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Banten.

    “Terkait dengan pengukuhan desa/kelurahan sadar hukum, pada hari ini kami akan mengukuhkan 51 desa/kelurahan binaan menjadi desa/kelurahan sadar hukum yang terdiri dari 21 kelurahan di Kota Tangerang selatan, 19 desa di Kabupaten Serang dan 11 desa di Kabupaten  Tangerang,” ujarnya, Kamis (26/10).

    Dirinya menerangkan, bahwa dari total 313 Kelurahan dan 1.238 desa yang ada di Provinsi Banten. Sebanyak 76 desa telah diresmikan oleh menteri hukum dan ham RI menjadi desa/kelurahan sadar hukum.

    “Tentunya ini masih menjadi pekerjaan rumah kita untuk terus mendorong desa/kelurahan atau instansi terkait untuk kegiatan sosialisasi maupun penyuluhan kepada masyarakat,” terangnya.

    “Pengukuhan desa/kelurahan binaan oleh kantor Kemenkumham Banten merupakan salah satu dari proses usulan dari desa/kelurahan untuk dapat diresmikan sebagai desa kelurahan sadar hukum dan memperoleh Piagam Anubhawa Sasana,” sambungnya.

    Diketahui, Penghargaan Anubhawa Sasana ini merupakan pemberian prestasi dalam membina dan mengembangkan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

    Kemudian, Dodot juga menyampaikan bahwa pihaknya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta membantu memfasilitasi kepada kantor Kemenkumham Banten.

    “Sehingga memudahkan dalam pelaksanaan tugas terutama dalam program peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Diantaranya, melalui pengukuhan desa/kelurahan binaan menuju desa/kelurahan sadar hukum,” tandasnya. (CR- 01/AZM)

  • Rumah Ketua Digeledah, KPK Pasrah

    Rumah Ketua Digeledah, KPK Pasrah

    JAKARTA, BANPOS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati langkah penyidik Polda Metro Jaya yang menggeledah rumah Ketua KPK Firli Bahuri di Villa Galaxy, Jaka Setia, Bekasi Selatan, Jawa Barat, Kamis (26/10).

    “KPK tentunya menghormati kegiatan tersebut sebagai bagian dari rangkaian proses hukum, sepanjang sesuai mekanisme dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Kamis (26/10).

    Juru Bicara berlatar belakang jaksa ini menyatakan, KPK mendukung proses hukum yang dilakukan korps baju cokelat.

    Hal itu dibuktikan dengan kehadiran Firli untuk memberikan keterangan, di Bareskrim Polri pada Selasa (24/10).

    “Demikian halnya beberapa insan KPK lainnya yang juga secara kooperatif memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangan dan penyidikan tersebut,” tuturnya.

    Selain itu, beberapa waktu lalu KPK telah menyampaikan dokumen-dokumen yang diminta penyidik Polda Metro Jaya. Dokumen apa?

    “Dokumen yang diminta pihak penyidik terkait perkara yang dimaksud, sehingga bukan kami yang bisa menjelaskan soal itu,” jawabnya.

    Jawaban yang sama juga dilontarkan Ali saat ditanya soal rumah di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang turut digeledah penyidik Polda Metro Jaya.

    “Silakan tanyakan kepada pihak Polri,” tandas Ali.

    Sekadar latar, penggeledahan ini terkait dengan kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo yang telah naik ke tahap penyidikan.

    Proses penyidikan dilakukan seusai pihak kepolisian melakukan gelar perkara 6 Oktober 2023 lalu. Hingga saat ini, puluhan saksi telah diperiksa terkait kasus tersebut.

    Mulai dari ajudan Firli Bahuri, pegawai KPK, pihak Kementerian Pertanian (Kementan), Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar, hingga saksi ahli yang juga eks Komisioner KPK, yakni Saut Situmorang dan M Jasin.

    Firli sendiri telah diperiksa penyidik pada Selasa (24/10/2023). Dia diperiksa selama tujuh jam.

    Terpisah, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyatakan telah menerima Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK kepada SYL.

    SPDP itu dikirim penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu (11/10).
    “Betul SPDP diterima Kejati DKI Jakarta,” ujar Kasi Penkum Kejati DKI Jakarta Ade Sofyan kepada wartawan.

    Dalam SPDP, polisi sudah mencantumkan Pasal 12e atau Pasal 12b dan Pasal 11 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi (Tipikor). Namun, belum ada nama tersangkanya.

    “SPDP masih bersifat umum, belum memuat tersangka di dalamnya,” tutur Ade.(PBN/RMID)

  • Sudah Digenangi, 400 Bidang Lahan Waduk Karian Belum Dibayar

    Sudah Digenangi, 400 Bidang Lahan Waduk Karian Belum Dibayar

    LEBAK, BANPOS – Soal pembebasan lahan yang tergusur Waduk Karian, dilaporkan hingga saat ini masih tercatat sekitar 400 bidang tanah yang masih belum selesai proses pembayaran pembebasannya. Dan pihak Pemkab Lebak sudah mengajukan ke Manajemen Aset Negara Republik Indonesia (MAN RI).

    Dalam hal ini pemerintah membenarkan terkait hal itu. Seperti dikatakan Asisten daerah (Asda) 1 Pemkab Lebak, Alkadri memastikan sisa tersebut akan segera dibayarkan oleh pemerintah, dan saat ini sedang dalam proses penyelesaian.

    “Tunggu dulu, pasti dibayar oleh pemerintah, nggak mungkin nggak dibayar. Saat ini sedang proses penyelesaian,” kata Alkadri (26/10).

    Asda 1 pun menyebut, dalam pembebasan lahan Waduk tersebut saat ini ada sekitar 400 bidang tanah yang pembayarannya belum selesai.
    Namun ia memastikan itu akan segera terselesaikan.

    “Sekitar 400 bidang yang belum. Sekarang dalam tahap proses pengajuan pembayaran oleh manajemen aset negara Republik Indonesia di Jakarta,” ujarnya.

    Menurutnya, Pemkab Lebak juga sudah mengajukan untuk pembayaran ke MAN RI. “Sekarang sedang tahap proses. Di MAN RI kan melayani seluruh daerah di Indonesia, bukan hanya Kabupaten Lebak saja,” paparnya.

    Sebelumnya diketahui, Bendungan Karian yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) asal Kabupaten Lebak mulai diisi atau digenangi (impounding) pada Jumat (29/9).

    Bendungan yang terletak di Desa Pasir Tanjung Kecamatan Rangkasbitung ini merupakan satu dari tiga bendungan terbesar yang ada di Indonesia. Sejak awal pembangunan tahun 2015 lalu, bendungan tersebut direncanakan akan menjadi suplai air bagi berbagai wilayah di Banten hingga DKI Jakarta.

    Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian, I Ketut Jayada mengatakan, Impounding atau pengisian awal ini akan berlangsung secara bertahap.

    Lanjutnya, Bendungan Karian memiliki kapasitas daya tampung sebesar 314,7 juta meter kubik, meski pengisian dilakukan pada musim kemarau, diperkirakan daya tampung tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pengendalian banjir pada saat musim penghujan di bulan November mendatang sesuai dengan perkiraan BMKG.

    “Penggenangan dilakukan secara bertahap begitu kebetulan ini masih musim kemarau, levelnya akan naik bertahap akan lama sekali perkiraan kami sampai penuh di bulan April-Mei 2024,” ujarnya.

    Diketahui, Pengisian awal Waduk Bendungan Karian ditandai dengan penutupan pintu inlet sebagai langkah awal mulai digenanginya Bendungan Karian untuk menjadi waduk.

    Pengisian awal ditandai dengan penekanan sirine sebagai tanda dimulainya pengisian secara simbolis oleh Kasubdit Wilayah II Bendungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Kepala BBWSC3, dan Bupati Lebak.

    Sementara itu, Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya dalam sambutannya mengatakan, seluruh masyarakat dan stakeholder harus senantiasa membangun daerah secara inklusif berkelanjutan sehingga dapat menarik investor berinvestasi di Kabupaten Lebak.

    “Mari kedepan kita lakukan pembangunan dengan pendekatan inklusif yang berkelanjutan. Kita juga akan terus berusaha agar semakin banyak masyarakat Lebak maupun investor berinvestasi di Kabupaten Lebak. Tunjukan Kabupaten Lebak adalah daerah yang kondusif untuk investasi, sehingga kedepan Kabupaten Lebak menjadi daerah yang semakin sejahtera,” tandasnya.(WDO/MYU/DZH/PBN)

  • Diduga Cemari Sungai Cimanceri, Dua Perusahaan Dipanggil

    Diduga Cemari Sungai Cimanceri, Dua Perusahaan Dipanggil

    TANGERANG, BANPOS – Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang akan kembali memanggil sejumlah perusahaan, yang diduga melakukan pencemaran aliran Sungai Cimanceuri pada beberapa pekan terakhir.

    Pemanggilan tersebut dilakukan berdasarkan data hasil temuan di lapangan saat inspeksi mendadak (sidak) bersama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi IV terhadap PT Raja Top Food, PT Bumi Pangan Utama dan PT Cakrawala Indopac yang berada di Kawasan Industri Millenium.

    Hari Jumat kami panggil, PT Raja Top Food dan PT Cakrawala Indopac. Akan kami lakukan pengawasan dan pembinaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan,ujar Kepala DLHK Kabupaten Tangerang, Fachrul Rozi, Kamis (26/10).

    Menurutnya, dari peninjauan di lapangan bersama tim pemantau, ditemukan adanya pembuangan limbah cair ke saluran yang hilirnya terbuang ke Sungai Cimanceri. Hal tersebut pun dinilai berbahaya
    dan berdampak buruk terhadap lingkungan masyarakat sekitar.

    Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Tangerang, Deden Umardhani, menambahkan jika pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan pimpinan DPRD, untuk membahas persoalan industri olahan pangan milik PT Raja Top Food dan PT Bumi Pangan Utama di kawasan Millenium, yang terbukti jelas membuang limbah tersebut.

    Saya sudah komunikasi dengan Ketua DPRD dan akan kita bahas lagi dengan OPD-OPD terkait, salah satunya DLHK, katanya.

    Ia menilai, terjadinya pencemaran Sungai Cimanceuri dikarenakan kurangnya pengawasan dan kontrol yang kuat oleh pihak terkait dalam tata laksana pengelolaan air limbah yang dihasilkan industri.

    Maka dari itu, kata dia, untuk kedepannya DLHK diminta melakukan pengawasan yang lebih ketat agar perusahaan atau pengelola kawasan industri dapat mengikuti aturan sesuai ketentuan yang berlaku.

    Maka ke depan pihak dinas yang berkewajiban melakukan pengawasan harus lebih kuat baik dalam pengawasan maupun tindakan pendisiplinan terhadap siapapun yang abai atau sengaja melakukan kesalahan dalam proses pengelolaan air limbah produksi, tandasnya. (DZH/ANT)

  • Pelajar SDIT Cordova 4 Bantu Palestina

    Pelajar SDIT Cordova 4 Bantu Palestina

    TANGERANG, BANPOS – SEBAGAI bentuk kepedulian terhadap Palestina, Indonesia terus menyuarakan aksi solidaritasnya dengan menggalang dana kemanusiaan untuk warga Palestina yang sedang berjuang merebut kembali kebebasannya.

    Tentunya, Kota Tangerang juga turut melakukan aksi yang sama melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Tangerang, serta berbagai yayasan, relawan, dan lapisan masyarakat. Tak ketinggalan,
    SDIT Cordova 4 yang berada di Kelurahan Sudimara Pinang, juga turut melakukan hal serupa bersama dengan seluruh siswa dan orang tua.

    Penjamin Mutu SDIT Cordova 4, Dewi Purwaningsih, mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu tiga hari, penggalangan dana telah berhasil terkumpul hingga sebesar Rp40 juta. Tentunya dengan melibatkan seluruh warga sekolah yang terdiri dari orang tua, guru dan seluruh peserta didik untuk memberikan bantuan donasi kepada korban Palestina.

    “Berawal dari rasa kepedulian terhadap mereka yang terdampak dari peperangan yang terjadi di Palestina, terutama anak-anak, wanita dan orang tua, maka kami SDIT Cordova 4 tergerak untuk melakukan donasi dan terkumpul mencapai Rp40 juta,” ungkapnya, Rabu (26/10).

    Ia juga mengatakan, penggalangan dana ini bekerja sama dengan Adara Relief International. Nantinya dana tersebut diserahkan ke Adara Relief International untuk distribusikan kepada warga Palestina yang terdampak perang.

    Diharapkan donasi yang terkumpul dapat membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat darurat seperti obat-obatan, makanan, minuman, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

    “Program penggalangan dana kemanusiaan ini juga merupakan salah satu bentuk praktik dari pembelajaran pembentukan karakter seluruh peserta didik dan merupakan salah satu program unggulan yang ada di SDIT Cordova 4. Kami juga bersyukur kegiatan kemanusiaan ini mendapatkan respon positif dari seluruh pihak,” tutur Dewi.

    Diharapkan peperangan yang terjadi saat ini segera berakhir, agar semua anak-anak di Palestina dapat bersekolah dan bermain dengan aman. Serta semua masyarakat di Palestina dapat menjalani kehidupannya dengan normal. (DZH)

  • Mayoritas Ponpes Tak Ramah Anak

    Mayoritas Ponpes Tak Ramah Anak

    LEBAK, BANPOS – Hampir seluruh pondok pesantren yang ada di Kabupaten Lebak belum ramah anak.
    Dari berbagai pondok tradisional maupun modern yang ada di Lebak, hanya ada satu saja yang berstatus
    ramah anak.

    Hal tersebut disampaikan oleh JFT Bidang Perlindungan Anak DP3AP2KB Kabupaten Lebak, Nina
    Septiana. Ia mengatakan, sejak 2020 lalu hingga saat ini, baru ada satu ponpes yang mendeklarasikan
    dan dikukuhkan menjadi Pondok Pesantren Ramah Anak, yakni Ponpes Latansa 2.

    “Dulu bidang PA pernah melakukan sosialisasi dan mengundang lebih dari 30 ponpes. Namun yang hadir
    hanya Latansa 2 ini,” kata Nina saat ditemui BANPOS diruang kerjanya, Kamis (26/10).

    Ia menjelaskan, pihaknya senantiasa berupaya mengajak Ponpes untuk memenuhi kriteria ramah anak
    yang berarti lingkungan tersebut haruslah membuat anak aman, nyaman, adil hingga fasilitas yang
    memenuhi hak anak.

    “Bukan hanya di Ponpes ya, tapi juga di sekolah, perkantoran, hingga ruang publik sebisa mungkin kami
    mengupayakan agar mengutamakan kepentingan anak juga,” jelasnya.

    Saat dimintai tanggapan terkait kasus santri asal Lampung yang menjadi korban kekerasan di salah satu
    Ponpes Modern di Lebak. Ia mengaku prihatin atas kejadian itu.

    Ia menerangkan, pihaknya telah berupaya berkomunikasi dengan pihak ponpes tersebut dengan
    bermaksud mendatanginya. Namun, pertemuan tersebut belum bisa dilaksanakan karena beberapa
    alasan.

    “Iya kemarin sudah komunikasi, tapi pihak pondok meminta waktu untuk mempersiapkan karena mau
    musyawarah dulu,”tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Korps HMI-Wati (Kohati) yang juga pegiat anak Lebak, Siti Nuraeni, mengaku prihatin
    dengan peristiwa kekerasan di lingkungan Ponpes. Menurutnya, hal tersebut tidak layak terjadi di
    lingkungan yang notabene menjadi wadah untuk mendidik keagamaan terhadap anak.

    “Miris melihat perbuatan negatif yang dilakukan oleh sekawanan santri terhadap temannya, hal ini
    tentunya menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi dinas terkait untuk segera bertindak mensosialisasikan
    bahwa setiap anak itu punya hak perlindungan,” kata Nuraeni.

    Ia menjelaskan, perundungan hingga penganiayaan dilingkungan Ponpes memang sudah sering terjadi.

    Namun, mirisnya, hal tersebut dinormalisasikan lantaran kebanyakan kasus dilakukan oleh senior
    terhadap juniornya dengan dalih hukuman.

    Namun, sayangnya hal ini jarang sekali diperhatikan baik oleh orang tua ataupun pimpinan Pondok
    Pesantren. Sehingga, lanjut Nuraeni, budaya tersebut akan terus muncul dan semakin mengakar akibat
    adanya rasa dendam dari korban yang nantinya merubah dirinya menjadi seorang pelaku. (MYU/DZH)