Kategori: NASIONAL

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten berurusan dengan makelar dalam pengadaan lahan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 7 Tangerang Selatan. Termasuk dalam hal pembayaran, tidak langsung kepada pemilik lahan.

HAL itu diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat mengumumkan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Ardius Prihantono sebagai tersangka korupsi pengadaan lahan SMNKN 7 Tangsel tahun anggaran 2017.

Dua tersangka lainnya yakni Agus Kartono dan Farid Nurdiansyah yang merupakan makelar tanah

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menuturkan Ardius ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk pembebasan lahan SMKN 7 Tangsel. Pada bulan Oktober 2017, Ardius mendapat informasi lahan yang dijual. “(Informasi dari) Farid Nurdiansyah dan Imam Supingi (Pengawas SMA Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten),” ujarnya.

Mendapat dari informasi ini, Ardius melakukan survei lapangan bersama Farid dan Imam. Mereka didampingi Agus Salim (Lurah Rengas, Ciputat Timur, Tangsel) Agus Salim dan Ok Kurniawan (konsultan dari PT Gemilang Berkah Konsultan).

Lahan yang dibeli seluas 7.000 meter persegi milik Sofia M. Sujudi Rassat dan Franky. Hasil survei lapangan tidak dibuatkan Berita Acara.

Selanjutnya pada November 2017, terbit Surat Keputusan Gubernur Banten tentang pembentukan Tim Koordinasi Pengadaan Tanah Unit Sekolah Baru SMAN dan SMKN Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017. Ardius ditunjuk menjadi Sekretaris Tim Koordinasi Pengadaan Tanah.

Pada Desember 2017, Ardius menerima laporan tim penilaian mengenai harga tanah milik Sofia M. Sujudi Rassat. Ditetapkan harganya Rp 2,9 juta per meter persegi.

Penilaian mengabaikan kondisi akses utama menuju lahan yang tertutup tembok warga. “Atas hasil penilaian tersebut, Ardius Prihantono tidak melakukan pemaparan di hadapan Tim Koordinasi,” kata Alex. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten berurusan dengan makelar dalam pengadaan lahan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 7 Tangerang Selatan. Termasuk dalam hal pembayaran, tidak langsung kepada pemilik lahan.

HAL itu diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat mengumumkan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Ardius Prihantono sebagai tersangka korupsi pengadaan lahan SMNKN 7 Tangsel tahun anggaran 2017.

Dua tersangka lainnya yakni Agus Kartono dan Farid Nurdiansyah yang merupakan makelar tanah.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menuturkan Ardius ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk pembebasan lahan SMKN 7 Tangsel. Pada bulan Oktober 2017, Ardius mendapat informasi lahan yang dijual. “(Informasi dari) Farid Nurdiansyah dan Imam Supingi (Pengawas SMA Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten),” ujarnya.

Mendapat dari informasi ini, Ardius melakukan survei lapangan bersama Farid dan Imam. Mereka didampingi Agus Salim (Lurah Rengas, Ciputat Timur, Tangsel) Agus Salim dan Ok Kurniawan (konsultan dari PT Gemilang Berkah Konsultan).

Lahan yang dibeli seluas 7.000 meter persegi milik Sofia M. Sujudi Rassat dan Franky. Hasil survei lapangan tidak dibuatkan Berita Acara

Selanjutnya pada November 2017, terbit Surat Keputusan Gubernur Banten tentang pembentukan Tim Koordinasi Pengadaan Tanah Unit Sekolah Baru SMAN dan SMKN Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017. Ardius ditunjuk menjadi Sekretaris Tim Koordinasi Pengadaan Tanah.

Pada Desember 2017, Ardius menerima laporan tim penilaian mengenai harga tanah milik Sofia M. Sujudi Rassat. Ditetapkan harganya Rp 2,9 juta per meter persegi.

Penilaian mengabaikan kondisi akses utama menuju lahan yang tertutup tembok warga. “Atas hasil penilaian tersebut, Ardius Prihantono tidak melakukan pemaparan di hadapan Tim Koordinasi,” kata Alex.Dalam musyawarah ganti rugi lahan, Agus Kartono hadir. Dia mengaku mewakili Sofia M. Sujudi Rassat. Padahal, tidak ada surat kuasanya.

Meski begitu, kehadiran Agus Kartono diterima peserta musyawarah yang terdiri dari Ardius Prihantono dan Agus Salim. Mereka memudian menyepakati harga tanah Sofia Rp 2,9 juta per meter persegi.

“Luas lahan 5.969 meter persegi, sehingga total besaran nilai ganti kerugian dalam bentuk uang adalah sebesar Rp 17,8 miliar,” ujar Alex.

Ardius langsung menandatangani Berita Acara Pembayaran ganti rugi lahan untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang. Juga dibuatkan kuitansi pembayarannya kepada Agus Kartono. Padahal seharusnya, pemberian uang ganti kerugian dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh pemilik lahan.
“Ardius Prihantono selaku PPK juga membayar ganti kerugian atas pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2017 kepada Agus Kartono yang bukan merupakan pemilik tanah yang sah sebesar Rp 17,8 miliar,” kata Alex.

Sebelumnya, Agus Kartono pernah berurusan dengan Sofia saat hendak membeli tanah di Jalan Cempaka 3, Kelurahan Rengas seharga Rp 3,2 miliar.

Meski uang sudah disetorkan kepada Sofia, pembelian lahan batal dilakukan. Begitu mendapat pembayaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Agus hanya memberikan uang kepada Sofia Rp 4,1 miliar untuk pembelian tanah seluas 5.969 meter persegi. Sehingga Sofia total menerima Rp 7,3 miliar.

Berdasarkan audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten, pengadaan lahan ini merugikan Rp 10,5 miliar.
Uang tersebut dinikmati Agus Kartono Rp 9 miliar dan Farid Nurdiansyah Rp 1,5 miliar. KPK menganggap perbuatan Ardius, Agus dan Farid merupakan tindak pidana korupsi.

Mereka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kemarin, KPK melakukan penahanan terhadap tersangka Agus dan Farid. Agus ditempatkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK Cabang Polisi Militer Kodam Jayakarta (Pomdam Jaya) Guntur. Farid di Rutan Gedung Merah Putih KPK.

Sedangkan terhadap Ardius, KPK tidak melakukan penahanan. Ardius lebih dulu ditahan Kejaksaan Tinggi Banten. “Saya enggak tahu perkara apa yang ditangani kejaksaan,” dalih Alex.

Atas perkara ini, KPK mengapresiasi BPKP Perwakilan Provinsi Banten atas hasil auditnya. Menurut Alex, hal ini sebagai bentuk sinergi dan kerja bersama dalam upaya pemberantasan korupsi.

KPK menyayangkan proses awal pembangunan sekolah sebagai fasilitas pendidikan, disalahgunakan pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara.

“Sekolah sebagai tempat pembelajaran dan penanaman nilai-nilai luhur bagi para pelajar, seharusnya mencontohkan nilai-nilai integritas dalam pengelolaannya,” tutup Alex. [BYUrm.id]

Ke mana arah politik Presiden Jokowi akan berlabuh sangat ditunggu semua orang, terutama oleh para kandidat capres-cawapres. Sebagai presiden 2 periode, Jokowi punya basis pendukung yang kuat, juga loyal. Restu dari Jokowi itu, akan membuka jalan bagi capres-cawapres melangkah mulus di Pilpres 2024. Namun, di sisa waktu yang tinggal 2 tahun ini, arah politik Jokowi masih sulit dibaca. Manuver politik Jokowi masih zig zag. Jokowi mesrai semua kandidat yang selama ini digadang-gadang oleh publik sebagai kandidat capres-cawapres potensial.

Mengacu pada hasil survei sejumlah lembaga, saat ini ada 3 nama yang memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Elektabilitas ketiga tokoh ini saling kejar-kejaran.

Di luar 3 nama itu, masih ada lagi nama-nama lain yang juga kerap masuk radar survei capres-cawapres. Mulai dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Ketua DPR Puan Maharani.

Dari sejumlah nama yang muncul itu, belum diketahui pasti peluang mereka di Pilpres 2024. Apakah kelak akan maju sebagai capres, atau hanya menempati posisi kedua, yakni sebagai cawapres. Bisa juga, malah tidak dua-duanya, tidak maju sebagai capres, juga tidak dipilih sebagai cawapres

Melihat peta pertarungan para kandidat capres-cawapres seperti ini, Jokowi memilih tidak membeda-bedakan. Justru, Jokowi menampilkan sikap merangkul semuanya. Dalam dua pekan terakhir misalnya, Jokowi menunjukkan kemesraan terhadap satu per satu tokoh yang digadang-gadang jadi capres dan cawapres pada pilpres nanti. Dimulai dengan unjuk kedekatan dengan Ganjar Pranowo, lalu mesra dengan Prabowo Subianto, dan teranyar akrab dengan Anies Baswedan.

Jokowi mengawali pertemuan dengan Ganjar pada 13 April lalu. Pertemuan dilakukan di sela kunjungan kerja saat membagikan bansos di pasar tradisional di Brebes, Jawa Tengah. Dalam pertemuan itu, Jokowi sempat satu mobil dengan Ganjar. “Kami tadi berbincang cukup lama saat mendampingi beliau. Concern beliau pada isu minyak goreng ini ternyata tinggi,” kata Ganjar, saat itu, usai menemani Jokowi blusukan.

Seminggu kemudian, tepatnya 20 April lalu, gantian Jokowi pamer kemesraan dengan Prabowo saat melakukan kunjungan kerja ke Madura, Jawa Timur. Menariknya, sebelum Jokowi meresmikan Bandara Sumenep, dia dan Prabowo kompak mengenakan blangkon khas Madura berwarna merah hati. Tak hanya itu, Jokowi juga mengajak Prabowo untuk blusukan sekaligus membagikan paket bansos untuk warga di Pasar Anom, Sumenep. Prabowo memamerkan foto keakraban dengan Jokowi ini, di akun Instagram miliknya.

Setelah dengan Ganjar dan Prabowo, Senin (25/4), Jokowi gantian menunjukkan kedekatan dengan Anies saat meninjau sirkuit Formula E yang terletak di kawasan Ancol, Jakarta. Dalam kunjungan itu, Jokowi dan Anies berkeliling sirkuit dengan menumpang mobil golf. Anies sopirnya. Jokowi jadi penumpang.Pertemuan Jokowi dengan Anies itu mendapat banyak komentar dari banyak kalangan, termasuk warganet. Maklum, selama ini ada kesan garis politik Jokowi dan Anies berseberangan.

Waketum NasDem, Ahmad Ali mengapresiasi pertemuan tersebut. Kata dia, pertemuan Jokowi dengan Anies itu mengakhiri kebisingan gelaran Formula E. Selain itu, kunjungan itu sebagai tanda Jokowi memberikan dukungan penuh atas gelaran Formula E.

“Pertemuan tersebut juga menunjukkan antara Pak Jokowi dan Anies baik-baik saja. Keduanya memiliki historis yang sangat panjang,” kata Ahmad Ali, kemarin.

Senada disampaikan Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Menurut dia, kunjungan Jokowi meninjau sirkuit Formula E sebagai hal yang biasa, wajar-wajar saja. “Ini menandakan, presiden ingin ajang internasional ini bisa berjalan dengan baik dan Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik,” kata Sufmi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Menurut Dasco, pertemuan Jokowi dengan Anies ini semata untuk kepentingan negara. Jokowi ingin memastikan Formula E berjalan lancar di tengah dinamikanya.

Lantas apa maksud manuver politik Jokowi pada 3 tokoh itu? Pendiri Cyrus Network, Hasan Nasbi menilai, manuver politik Jokowi terhadap Ganjar, Prabowo, dan Anies, memang sulit ditebak. Apakah itu sebagai bentuk dukungan atau ada manuver politik lain, sulit disimpulkan.

Namun, dengan sisa masa jabatan Jokowi yang tinggal 2 tahun lagi, Jokowi ingin meninggalkan kesan yang baik. Kata dia, Jokowi ingin mengakhiri kepemimpinannya dengan khusnul khotimah atau berakhir baik. Jokowi perlu menjalin hubungan baik dengan para kandidat capres ini, agar saat terjadi suksesi pembangunan bisa dilanjutkan.

Selain itu, para kandidat capres juga tentu akan senang karena merasa mendapat dukungan dari presiden. Dukungan ini penting agar setiap program berjalan lancar. “Kedua belah pihak mendapatkan keuntungan,” kata Hasan, kemarin.Selain itu, kata dia, pertemuan Jokowi ini memberikan pesan bahwa Jokowi berada di tengah. Mendukung semua kandidat. Tidak memihak salah satu. Ibaratnya, ini manuver zig zag. Ke sini mendukung, ke sana mendukung. Melindungi semua kandidat yang ada, tanpa terkecuali. “Dari berbagai pertemuan itu, bisa tampak Jokowi mengayomi semua tokoh,” ujarnya.

Senada disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah. Pertemuan Jokowi dengan para kandidat capres/cawapres ini menunjukkan Jokowi siap menyelesaikan masa baktinya dengan soft.

Kenapa pertemuan Jokowi dengan Anies lebih banyak mendapat komentar warganet? Karena, kata dia, selama ini ada kesan garis politik Anies selalu berseberangan dengan Istana. Berbeda dengan Prabowo dan Ganjar. “Kemunculan Jokowi ini sebagai simbol memberikan dukungan penuh pada gelaran internasional itu,” kata Dedi, kemarin.

Secara politis, lanjut dia, kemunculan langsung Jokowi dinilai karena melihat adanya peluang membangun kepercayaan publik pada pemerintah. Ia menuturkan, hal tersebut termasuk langka, sebab sejauh ini Jokowi lebih responsif pada agenda di luar Jakarta.
Pengamat politik dari UIN Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago menyampaikan analisa serupa. Pertemuan Jokowi dan tiga kandidat capres ini memberikan pesan rekonsiliasi setelah adanya perpecahan, juga membawa pesan kedamaian dan mengakhiri perseteruan yang terjadi akibat Pilpres 2019. “Pilpres 2019 sudah berakhir. Sekarang mulai bicara masa depan di 2024,” ulasnya. [BCG/rm.id]

Putri Mahkota PDIP, Puan Maharani, mulai merapatkan barisan. Senin (25/4) malam, Ketua DPR ini, mengumpulkan para petinggi banteng dalam acara buka puasa bersama. Dalam pertemuan ini, dibahas banyak hal. Mulai dari yang ringan-ringan, sampai yang serius.

Momen buka puasa Puan dengan para petinggi banten itu, terlihat dalam sebuah foto yang dibagikan mantan Sekjen PDIP yang kini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, dalam akun Instagram @pramonoanungw, kemarin. Selain Pramono, di Foto itu, terlihat Puan ditemani Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo, Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto, Menkumham Yasonna Laoly, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, dan Ketua Banggar DPR Said Abdullah.

Tujuh orang pengurus Banteng itu seperti sedang menunggu waktu berbuka puasa. Karena di depan mereka terdapat meja bundar berwarna krem. Baru terisi peralatan makan, lengkap dengan air mineral di botol berwarna hijau. Sedangkan menu makanannya belum tersaji. Meja makannya pun masih kinclong.
Lima dari ketujuh elite PDIP itu, berpakaian rapi. Ada yang memakai kemeja dan yang berbatik. Hanya Puan dan Yasonna yang mengenakan pakaian casual berwarna gelap. Saat difoto, senyum sumringah menghiasi wajah ketujuhnya.

“Buka puasa bareng Mbak @puanmaharaniri, Mas @tjahjo_kumolo, Bang @yasonna.laoly, Don @olly.dondokambey, Mas Utut, dan Bung Said,” tulis Pramono, memberikan keterangan foto yang diunggahnya.

Pramono kemudian memberikan bocoran mengenai pembicaraan dalam buka puasa bersama itu. “Sambil berbuka, diskusi hal-hal yang ringan dan tentunya yang serius juga,” tambahnya.

Di kolom komentar, Pramono tak sungkan membalas komentar netizen. Seperti komentar Pimpinan Redaksi IDN Media, Uni Lubis. “Elite partai nih,” tulisnya di akun @unilubis_id. Pramono menjawabnya dengan bercanda. “@unilibis_id ngelite Mbak,” tulisnya sambil menyertakan emoji tertawa lepas.

Begitu juga saat menanggapi komentar Pemimpin Umum Rakyat Merdeka Group, Ratna Susilowati. “Wah… Ngerih… Ini,” tulis Ratna di akun @ratnasusilo, sembari menyertakan emoji jempol ke atas. “Medeni (menakutkan sekali) yo,” jawab Pramono dengan menyertakan emoji api menyala.

Kebersamaan Puan dengan elite PDIP masih berlanjut. Keesokannya, Ketua DPR itu berkunjung ke Solo. Di Kota Batik itu, dia dijemput Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Bandara Adi Soemarmo sekitar pukul 11.00 WIB. Gibran memberikan hormat dengan menundukkan kepala ketika menyambut Puan di bandara.Keduanya lalu menumpangi mobil yang sama untuk menghadiri agenda perdana kunjungan kerja Puan di Solo. Mereka duduk di kursi tengah mobil Alphard berwarna hitam. Gibran, yang mengenakan batik lengan panjang berwarna coklat, duduk di posisi belakang sopir. Sementara Puan, yang mengenakan pakaian serba hitam, berada di sampingnya.

Agenda perdana Puan di Solo adalah membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemasaran Ekonomi Kreatif untuk Mahasiswa Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di Hotel Sunan. Di lokasi, Puan telah ditunggu ratusan mahasiswa yang menerima manfaat KIP Kuliah.

Beres buka acara, bergeser ke Wonogiri. Gibran dengan setia mengintili. Di sana, Gibran menemani Puan meresmikan proyek sambungan rumah air bersih di Desa Gendayakan.

Kabarnya, Gibran akan terus mendampingi Puan selama kunjungan kerja di Jawa Tengah. Bukan cuma di Solo, hari ini, Puan diagendakan meresmikan objek wisata The New Kemukus yang terletak di Desa Pandem, Kecamatan Sumberlawang, Sragen.
Lantas, apa maksud Puan mengumpulkan elite PDIP dan mesra dengan Gibran? Pengamat Politik dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad menduga, semua itu diupayakan Puan demi mengerek popularitasnya. Hingga kini, popularitas cucu Soekarno itu belum maksimal. Dalam hasil survei terakhir SMRC, Maret 2022, Puan baru dikenal publik sekitar 66 persen.

“Selain perlu meningkatkan awareness publik, Puan juga memiliki tantangan terbesar untuk menaikkan likeability. Di survei terakhir, likeability Puan masih di angka 45 persen dari total publik yang tahu,” jelas Saidiman, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Karenanya, jelas Saidiman, Puan perlu meningkatkan modal sosial. “Saya kira memang sudah seharusnya Puan, dan siapa pun yang ingin maju dalam kepemimpinan nasional, perlu lebih sering mengunjungi rakyat yang akan memilihnya,” terang dia.

Selain itu, tambah Saidiman, kekuatan utama yang potensial mendukung Puan adalah para pendukung Jokowi. Namun, sejauh ini, berdasarkan data survei, para pendukung Jokowi belum begitu teryakinkan untuk menjadi pendukung Puan. “Masih ada yang melirik tokoh lain,” pungkasnya. [UMM/rm.id]

Tren melorotnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah tak hanya muncul di satu survei, tapi di survei lainnya juga sama. Yang mengejutkan, di surveinya Indikator Politik Indonesia (IPI) milik Burhanuddin Muhtadi, angkanya amblas di bawah 60 persen. Jika di survei Charta Politika miliknya Yunarto Wijaya masih rapor biru, di survei Burhan, justru sudah lampu kuning.

Burhan mengatakan, survei terbaru itu dilakukan pada 14-19 April 2022. Persis setelah demo mahasiswa menolak penundaan pemilu dan penetapan tersangka kasus minyak goreng oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Hasilnya, hanya 10,2 persen responden yang mengaku sangat puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Lalu, 49,7 persen cukup puas. Sementara yang kurang puas, ada 30,5 persen dan 8,1 persen lainnya tegas menjawab tidak puas. Sisanya 1,5 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

“Di bulan April, 14 sampai 19 April, yang puas atau sangat puas itu kalau total 59,9 persen, yang kurang puas 38,6 persen, jadi lebih banyak yang puas. Bagaimana trennya? Trennya ada penurunan,” kata Burhan saat merilis hasil surveinya, kemarin.

Penurunannya terbilang signifikan. Karena, kata Burhan, di awal Januari 2022 lalu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi cukup tinggi. Yakni, 75,3 persen. Kepuasan terhadap kinerja Jokowi di Januari itu, tertinggi selama pemerintahannya. Sayangnya, di bulan April trennya terus menurun.

Sehari sebelumnya, lembaga survei Charta Politika juga merilis tren penurunan tingkat kepuasan terhadap presiden Jokowi. Hasilnya, beda tipis. Namun, di lembaga survei yang dipimpin Yunarto Wijaya itu, masih di atas ambang batas rapor biru. Di atas 60 persen. Persisnya 62,9 persen.

Sementara di lembaga surveinya Burhan, sudah di bawah 60 persen yang artinya sudah lampu kuning. “Batas psikologis kepuasan publik,” jelas peneliti IPI, Bawono Kumoro, ketika dikonfirmasi.

Lalu apa penyebab anjloknya tingkat kepuasan publik pada kinerja Jokowi? Dalam survei IPI disebutkan, penyebabnya didominasi oleh harga-harga kebutuhan pokok yang meningkat, yakni 38,9 persen. Alasan kedua, yakni sekitar 9,7 persen menyebutkan karena kurang berpihak kepada rakyat kecil.

Sebanyak 8 persen lainnya karena pemberian bantuan yang tidak merata atau tidak tepat sasaran, lalu ketimpangan pendapatan (5,7 persen) dan lapangan kerja atau pengangguran (5,2 persen). Sisanya, yakni 5 alasan lain masing-masing di bawah 5 persen.

Parahnya lagi, 67,9 persen responden merasa pemerintah telah gagal, karena tidak dapat memberikan jaminan tersedianya stok minyak goreng, dan harganya kini telah melambung tinggi.

Burhan membuka kemungkinan, persepsi publik saat ini sudah berubah setelah empat tersangka kasus dugaan korupsi izin ekspor Crude Palm Oil (CPO) ditangkap oleh Kejagung. Sebab, survei itu dilakukan pada periode 14-19 April 2022. Sebelum penangkapan itu dilakukan.

“Hasilnya bisa beda karena pemerintah mencoba melakukan pendekatan yang lebih keras, termasuk menyetop ekspor dan menangkap sebagian dari mereka yang dianggap mafia minyak goreng,” jelasnya.

Meskipun demikian, ada 65,2 persen masyarakat saat itu percaya pemerintah mampu mengungkap dugaan adanya mafia minyak goreng. Ada 83,7 persen responden mengaku turut merasakan dampak dari kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng sejak awal tahun ini. “Kita sering mengalami kelangkaan beberapa barang, tapi tidak ada yang semasif ini,” tutur Burhan.

Perlu diketahui, survei IPI yang digelar pada 14-19 April 2022 ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara tatap muka. Populasi survei adalah seluruh warga Indonesai yang memiliki hak pilih, yaitu mereka yang berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah.

Adapun pemilihan sampel, dilakukan menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah 1.220 sampel. Kemudian, margin of error sebesar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Partai koalisi pendukung pemerintah ikut angkat bicara merespons merosotnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi.

Salah satunya PDIP. Partai yang dalam survei Burhan juga disebutkan ikut menerima imbas dari penurunan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah tersebut. Elektabilitas Banteng turun menjadi 23,7 persen dari sebelumnya berada di angka 26,8 persen.

Politisi senior PDIP, Hendrawan Supratikno menilai, hasil survei yng berbasis pada persepsi masyarakat itu, memang sangat bergantung pada saat survei itu dilakukan. “Kondisi saat ini memang barang-barang lagi naik, ada minyak goreng, Pertamax, jagung, telur, daging, termasuk pajak yang dinaikkan dari 10 ke 11 persen,” kata Hendrawan, dalam perbincangan, tadi malam.
Padahal, saat pandemi Covid-19 mulai mereda, mobilitas masyarakat meningkat, tapi terhambat oleh biaya yang kian mahal. Sementara dompet masyarakat makin tipis dan ekonomi yang penuh dengan ketidakpastian.

“Ini koreksi agar kabinet fokus, jangan mengeluarkan retorika pelipur lara. Karena retorika itu tidak menyembuhkan lara betul, tapi kebijakannya yang harus kredibel,” harapnya.

Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB), Afriansyah Noor juga prihatin melihat tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah yang terjun bebas. Ia meminta Presiden Jokowi segera mengevaluasi kinerja pembantunya. Jangan sampai terlambat, dan semakin memperburuk kinerja pemerintah di mata masyarakat jelang akhir masa jabatan Jokowi. [SAR/rm.id]

Masyarakat yang positif Covid-19 jangan nekat mudik. Ingat, orang tua di kampung halaman sudah sepuh dan rawan terinfeksi virus Corona.

Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 Sonny Harry BHarmadi mengatakan, satgas di daerah akan terus siaga mengecek kondisi dan kelayakan pemudik. Apakah memenuhi syarat perjalanan, seperti sudah menerima vaksin booster atau menjalani tes dengan hasil negatif.

“Kalau ditemukan mereka yang positif sudah ada petugas di sana. Makanya satgas di daerah itu disiagakan bersama dengan TNI-Polri, satgas daerah termasuk petugas kesehatan,” kata Sonny dalam diskusi di kanal YouTube FMB9ID_ IKP, Senin (25/4).

Kata Sonny, jika ada pemudik yang ketahuan positif Covid-19, petugas akan langsung melakukan tindakan. Pemudik yang positif Covid-19 dengan gejala akan dibawa ke rumah sakit rujukan. Sementara bila pemudik tidak bergejala atau kasusnya ringan, akan dirujuk ke pusat isolasi setempat terdekat.

“Oleh karenanya kami mengimbau bagi mereka yang punya gejala atau tidak sehat, tidak mudik dulu,” imbaunya.

Sonny memastikan, pemudik yang ketahuan positif Covid-19 akan gagal pulang kampung karena harus melakukan isolasi.

“Kalau nanti di lapangan ternyata ditemukan positif dan harus melaksanakan isolasi, katakan di tempat isolasi terpusat, ya harus mau. Karena itu cara kita mencegah penularan,” pungkasnya.

Kepala Humas PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) Daop I Jakarta Eva Chairunisa mengungkapkan, apabila ada calon penumpang yang positif Covid-19, yang bersangkutan akan diminta menuju ruang isolasi yang disediakan.

“Akan diarahkan untuk berkoordinasi dengan wilayah yang melakukan pemeriksaan lanjutan,” katanya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menekankan, masyarakat yang mudik harus melengkapi vaksinasi Covid-19 dan betul-betul dalam kondisi sehat. atang tidak membawa oleh-oleh Covid-19, dan pulangnya tidak membawa oleh-oleh Covid-19.

“Saya mohon yang akan mudik betul-betul dalam kondisi fit,” ujarnya.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof Tjandra Yoga Aditama berbagi tips mencegah penularan Covid-19 saat mudik. Pertama, masyarakat perlu segera mendapat vaksinasi booster. Bukan hanya bagi pemudik tapi juga keluarga di kampung halaman.Kedua, para pemudik tetap menjaga protokol kesehatan (prokes). Terutama, memakai masker secara ketat dan rutin mencuci tangan. Ketiga, pemudik perlu berupaya optimal untuk menjaga jarak dan menghindari kerumunan, meski tak mudah diterapkan.

Keempat, lakukan pengecekan kesehatan jika mengalami keluhan atau kontak dengan orang lain. Saat ini, memang tak ada anjuran melakukan tes sebelum bepergian bila sudah mendapatkan vaksinasi lengkap. Namun, tes diperlukan untuk mengetahui kondisi kesehatan.

Kelima, Pemerintah perlu memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan. Pemerintah juga perlu meningkatkan pemeriksaan Whole Genome Sequencing (WGS) untuk mewaspadai penularan varian baru Covid-19.

Akun @fals_anes73 meyakini akan ada banyak orang yang terjaring razia persyaratan mudik dengan hasil tes positif Covid-19.

“Karena itu, petugas di lapangan diminta lebih cermat agar tidak ada orang yang positif Covid-19 lolos dan justru membawa oleh-oleh virus Corona ke kampung halaman,” katanya.

“Kita yang muda-muda ini mungkin bisa baik-baik saja ketika kena Covid-19. Tapi kan di rumah, di kampung halaman banyak lansia. Nah, mereka ini yang harus kita jaga karena mereka tuh termasuk kelompok rentan,” ungkap @azzura_lhi.
Akun @IhwanBiru mengimbau masyarakat yang positif Covid-19 tidak nekat mudik dan menjadwal ulang keberangkatan sampai dinyatakan negatif.

“Masyarakat tetap menjaga prokes agar mudik tetap aman, jangan sampai mengakibatkan melonjaknya kasus positif Covid-19,” ajaknya.

“Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), pandemi belum usai. Apresiasi upaya siap siaga fasilitas pelayanan kesehatan dan pos kesehatan saat mudik dan arus balik setelah Lebaran. Semoga tidak terjadi lonjakan jumlah positif Covid-19 harian, saat mudik dan arus balik Lebaran,” ungkap @1404Stj.
Akun @AdiyatJatiW mengungkap kisah tetangganya yang meninggal karena anaknya nekat mudik dalam kondisi positif Covid-19. Sementara ibunya, juga punya komorbid.

“Please, sekali lagi, ini bukan soal kamu yang kuat, ini soal keselamatan sekelilingmu,” ungkapnya. [ASI/rm.id]

Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris dinyatakan positif Covid-19 pada Selasa (26/4), sekembalinya dari perjalanan sepekan ke California.

“Hari ini, saya dinyatakan positif Covid. Saya tidak bergejala. Selanjutnya, saya akan menjalani isolasi dsn mengikuti arahan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC). Saya sangat bersyukur, karena telah divaksin dan menerima booster,” cuit Harris via Twitter, Selasa (26/4).

Berita Terkait : Akhirnya, Menkeu AS Bakal Hadiri Event G20

Sebelumnya, Juru Bicara Wakil Presiden Kirsten Allen mengumumkan, Harris positif Covid berdasarkan hasil tes antigen dan PCR.

“Dia akan menjalani isolasi, dan tetap bekerja dari kediaman Wakil Presiden,” ujarnya, seperti dilansir CNN International.

Berita Terkait : Puan Tampilkan Wajah Positif Indonesia Di Forum IPU

Allen menjelaskan, Harris bukan merupakan kontak erat Presiden Joe Biden dan istrinya, Jill Biden. Mereka memiliki jadwal perjalanan yang berbeda.

“Harris akan kembali ke Gedung Putih, setelah hasil tesnya negatif,” pungkas Allen. [HES]

Tingkat popularitas dan tingkat kesukaan kepada Ridwan Kamil di mata publik Jawa Barat dominan dibanding tokoh lainnya. Potensi ini dinilai menjadi modal kuat bagi Ridwan Kamil digaet sebagai calon presiden atau calon wakil presiden di Pemilu 2024.

Hal ini tergambar dari hasil survei lembaga CGiMark bertajuk “kontestasi Politik 2024 di Provinsi Jawa Barat” pada 22 hingga 30 Maret 2022.

Survei terhadap 825 responden tersebut, menangkap respon publik terkait kontestasi Pemilihan Gubernur Jabar dan pemilihan presiden 2024.
“Mengingat Jawa Barat adalah lumbung suara terbesar kontestasi,” kata CEO CGiMark, Setia Darma, di Bandung, Selasa, (27/4).

Ia mengatakan, meski tahapan kontestasi Pemilu 2024 saat ini masih merupakan babak-babak penyisihan, publik di Jawa Barat sudah mulai menunjukan tingkat kesukaan dan pilihannya pada nama-nama yang beredar.

“Prabowo Subianto dan Ridwan Kamil merupakan figur capres yang sudah sangat dikenal di Jawa Barat, selain itu ada nama Anies Baswedan, Ahok, AHY hingga Gibran sampai Ganjar,” katanya saat pemaparan hasil survei.
Survei popularitas dan kesukaan serta efektivitas yang dilakukan CGiMark menunjukkan popularitas Prabowo Subianto (96,10 persen), Ridwan Kamil (95,40 persen), Anies Baswedan (85,30 persen).

Sementara untuk kesukaan kepada Ridwan Kamil paling unggul dengan angka 91,00 persen, lalu Prabowo Subianto 72 persen kemudian Sandiaga Uno ada 67,50 persen dan Anies Baswedan 65,80 persen.

“Provinsi Jawa Barat tidak lagi menjadi lumbung suara Prabowo, tapi Ridwan Kamil sudah menguasai kandangnya sendiri,” kata dia.

Saat disinggung jika pemilihan presiden digelar hari ini diajukan pada responden secara terbuka, menurut dia, nama Prabowo Subianto dipilih 14,40 persen responden, lalu Ridwan Kamil 12,80 persen, kemudian muncul nama Joko Widodo di urutan ketiga dengan hasil 8,20 persen.

Sementara ketika disodorkan 10 nama capres, Ridwan Kamil ada di peringkat pertama dengan 29,90 persen, lalu Prabowo Subianto 25,80 persen, Anies Baswedan 15,30 persen, dan Ganjar Pranowo 9,0 persen,” katanya.

Kamil masih menduduki pilihan responden tertinggi ketika simulasi tujuh dan empat nama calon presiden disodorkan.Menurut dia, survei juga berhasil memotret jumlah pemilih militan setiap calon yang menunjukan tingginya pendukung kuat Ridwan Kamil di Jawa Barat dengan angka 21,20 persen, lalu Prabowo Subianto 14,80 persen, dan Baswedan 8,40 persen.

“Pemilih militan Ridwan Kamil itu berimbang dengan swing voter yang mencapai 45,50 persen,” ujarnya.

Sementara untuk kontestasi Pilgub Jawa Barat, Kamil dianggap paling perkasa dibanding calon lain yang disodorkan dalam survei.

Sebanyak 47 persen responden menyebutkan nama Ridwan Kamil secara spontan ketika disodori pertanyaan terbuka jika Pikada Jawa Barat digelar hari ini.

“Jadi nama-nama lain belum ada yang begitu menonjol, Dedi Mulyadi 2,9 persen, Susi Pudjiastuti 0,40 persen, ada juga nama Uu Ruzhanul Ulum dan Deddy Mizwar masing-masing 0,20 persen,” kata dia.

Dari beberapa tokoh yang mengemuka, Ridwan Kamil menjadi tokoh paling dikenal dan disukai pemilih di Jawa Barat.

“Dalam konteks Pilgub Jabar, peluang Ridwan Kamil sangat besar untuk periode kedua,” lanjutnya.

Sementara itu pengamat politik, Karyono Wibowo, menilai hasil survei CGiMark menunjukan potensi Ridwan Kamil menjadi pemenang dalam kontestasi Pilkada Jawa Barat sangat besar.
Menurut dia, peluang ini ditopang kepuasaan warga atas kinerja Kamil sebagai kepala daerah, ditopang figur yang populer dan karakter yang humanis.

“Ridwan Kamil menjadi sosok paling kuat, perkasa di Pilgub, Ridwan Kamil paling dominan,” katanya.

Sementara untuk survei kontestasi Pemilu 2024 Wibowo melihat Kamil juga bisa mengungguli tiga kandidat presiden yang selama ini menguasai berbagai hasil survei yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Baswedan.

“Di Pilpres Ridwan Kamil tidak sangat dominan, selisihnya dengan Prabowo Subianto kurang dari 10 persen, tapi itu di atas margin error, artinya ada persaingan ketat antara Ridwan Kamil dan Prabowo Subianto di Jawa Barat,” katanya.

Akan tetapi jika survei diperluas secara nasional, Wibowo menilai Ridwan Kamil lebih memiliki kans menjadi calon wakil presiden.

Menurut dia kekuatan Prabowo, Pranowo, Baswedan, di sejumlah survei menunjukkan posisi ketiganya berada di papan atas. Sementara Ridwan Kamil berada di klaster kedua bersama Sandiaga Uno dan tokoh lain.

“Capres kans masih ada, tapi dengan berbagai pertimbangan tidak mudah bagi Ridwan Kamil karena ada peran partai politik,” ujarnya.

Ia juga menegaskan posisi unggul Ridwan Kamil di Jawa Barat menjadi modal besar ketika digandeng menjadi calon wakil presiden, mengingat Jawa Barat memiliki jumlah pemilih terbesar di Indonesia. [FAZ/rm.id]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi dan merasa puas dengan capaian penyaluran bantuan sosial (Bansos). Data yang diterima Kementerian Sosial (Kemensos) dari PT. Pos Indonesia, BLT Minyak Goreng yang sudah disalurkan mencapai 98,3 persen secara secara nasional.

Hadir mendampingi Presiden dalam penyaluran bansos di PT. Pos Jakarta, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan, progres yang menggembirakan merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden agar BLT Minyak Goreng sampai ke tangan penerima manfaat sebelum Hari Raya Idul Fitri.

“Alhamdulillah, salur bansos sudah mencapai 98 persen. Saya berharap bansos bisa membantu masyarakat memenuhi sebagian kebutuhan pokok di tengah lonjakan harga,” kata Mensos.

Mensos juga menyatakan, capaian penyaluran bansos tidak lepas dari kerja sama semua pihak terkait. Termasuk di dalamnya PT. Pos sebagai penyalur, jajaran pemerintah daerah dan juga para pendamping.

Senada dengan itu, PT Pos menyatakan progres salur bansos tidak lepas dari monitoring dan supervisi Kemensos sebagai pihak pemberi pekerjaan.

“Selain progresnya cepat, kami juga dapat rapikan secara administrasi karena penerima dan rumah penerima difoto serta bisa diverifikasi dengan Dukcapil. Jadi sangat akuntabel,” ujar Dirut PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi dalam kesempatan tersebut.

Ia mengakui, keberhasilan penyaluran, tidak lepas dari kerjasama yang baik dengan Kemesos yang melakukan strategi agar apa yang ditugaskan Presiden bisa dilaksanakan. Arahan presiden sebelum lebaran tiba, BLT Minyak Goreng tersalur semuanya.

“Kami bersama Kemensos bahu-membahu mengakselerasi salur BLT minyak goreng dengan meningkatkan jumlah titik salur, menambah petugas, dan membuka layanan lebih panjang hingga malam hari. Insya Allah sebelum lebaran tiba atau maksimal Jumat depan sudah salur semua,” katanya.
Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam Mira Riyati Kurniasih menyambut baik pencapaian ini. Dalam dua pekan, penyaluran dapat menjangkau jumlah yang sangat signifikan.

“Sesuai perintah Bapak Presiden agar sebelum lebaran tiba BLT minyak goreng tersalurkan kepada penerima Rp 300 ribu untuk 3 bulan, yaitu bulan April, Mei dan Juni yang disalurkan langsung pada bulan April ini,” ungkapnya.

Mira mengaku tidak ada kendala berarti di lapangan. Namun Menteri Sosial meminta untuk terus mengawal hingga tuntas dan sampai ke penerima tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, dan akuntabel.

“Secara umum tak ada kendala berarti, hanya soal lokasi-lokasi seperti di Papua dan Mentawai dan itu sudah bisa diselesaikan dengan baik oleh PT Pos Indonesia, terbukti dengan capaian salur terhadap 18,3 juta dari penerima BPNT, PKH, dan irisan BPNT/PKH,” katanya.

Presiden didampingi Menteri Sosial Tri Rismaharini secara simbolis menyerahkan BLT Minyak Goreng dan bantuan sembako secara langsung kepada para penerima yang disambut sangat antusias dimana mereka rela menunggu sejak siang.

Salah seorang penerima, Nurhayati (53) sangat terharu karena menerima BLT Minyak Goreng yang diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi.

“Saya bahagia dan haru sekali karena baru kali ini bisa bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan uangnya akan digunakan untuk membeli kebutuhan pokok,” ungkap warga Jalan Duri Bangkit itu.

Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria; Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Fadil Imran dan Pangdam Jaya Mayjen Untung Budiharto, serta pejabat Kementerian Sosial dan PT. Pos Indonesia. [BSH/rm.id]

Kementerian Kesehatan akan segera menjadikan vaksin Sinovac sebagai salah satu vaksin dosis ketiga atau booster. Menyusul adanya rekomendasi penyediaan vaksin halal dari Putusan Mahkamah Agung, melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 31P/HUM/2022.

“Bagi masyarakat yang merasa nyaman menggunakan vaksin Sinovac, kami membuka peluang vaksin tersebut bisa digunakan sebagai vaksin booster,” kata Nadia dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Senin (25/4).

Dalam program vaksinasi Covid-19, pemerintah telah menyediakan enam regimen vaksin, yang telah mendapatkan izin penggunaan darurat dari BPOM. Yakni vaksin Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Janssen, dan Sinopharm.

Hal ini memungkinkan masyarakat, untuk segera bisa menyesuaikan berbagai kondisi kesehatannya dengan berbagai jenis vaksin yang tersedia.

Regimen vaksin yang digunakan di Indonesia diperoleh dari berbagai macam skema. Baik melalui pembelian langsung, kerja sama bilateral dan multilateral, skema hibah, atau COVAX Facility.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam rangka menyegerakan kecukupan stok vaksin. Agar bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Pada saat kondisi darurat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan rekomendasi fatwa halal untuk penggunaan beberapa jenis vaksin. Termasuk, fatwa halal untuk vaksin Sinovac dengan fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021.

Vaksin Sinopharm yang masuk mekanisme vaksin gotong-royong, juga telah mendapat rekomendasi fatwa halal melalui Fatwa MUI Nomor 9 Tahun 2022.

“Vaksin yang sudah beredar secara luas di Indonesia ini juga merupakan vaksin-vaksin yang banyak digunakan di negara muslim lainnya. Seperti Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Suriah, Pakistan, Malaysia, Bangladesh, Iran, Mesir, Palestina, Kuwait, Maroko, dan Bahrain,” jelas Nadia

“Terbukti, di negara-negara muslim tersebut, kasus COVID- 19 dapat terkendali hingga saat ini,” tandasnya. [HES/rm.id]

Dugaan kasus mafia minyak goreng alias migor terus “digoreng-goreng”. Isu yang sejatinya ada di wilayah korupsi ini, kemudian dikait-kaitkan ke urusan politik penundaan Pemilu 2024. Untungnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin tidak mau terpengaruh. Dia memilih menggunakan “kacamata kuda” agar penanganan kasus mafia migor ini fokus di urusan hukumnya.

Burhanuddin menegaskan, penanganan kasus yang resminya terkait dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) alias minyak sawit mentah ini, jauh dari kepentingan politik. Karena itu, dia meminta anak buahnya tetap fokus ke pokok perkara.

“Jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus harus tetap fokus dengan penyelesaian perkara secara profesional, berintegritas, dan steril terhadap kepentingan apa pun,” titah Burhanuddin, dalam keterangan resminya, kemarin.

Sebelumnya, politisi PDIP, Masinton Pasaribu mencoba “merecoki” penanganan kasus ini. Dia mengaku, mendapat informasi ada dugaan uang dari izin ekspor CPO itu, digunakan untuk terus menggulirkan wacana presiden tiga periode dan penundaan Pemilu. Untuk itu, dia meminta Kejaksaan Agung menindaklanjuti informasi itu.

Menyikapi hal ini, Burhanuddin menegaskan sikap tegas tidak mau terkecoh. Bos Korps Adhyaksa itu memerintahkan jajarannya untuk bersikap netral dan tidak terkooptasi dengan kepentingan politik. Juga, tidak terpengaruh dengan isu-isu politik di luar.

“Jaksa Agung RI akan memantau dan mengendalikan secara ketat setiap penanganan perkara yang terkait dengan hajat hidup orang banyak/kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Adik kandung politisi senior PDIP, TB Hasanuddin itu juga memastikan, Kejaksaan Agung tak ada kepentingan politik dan kekuasaan dalam penegakan hukum. “Kejaksaan RI selalu mengedepankan profesionalitas, integritas, transparan, dan akuntabel dalam setiap penanganan perkara,” tegasnya.

Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan empat tersangka. Mereka adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group Stanley MA, dan General Affair PT Musim Mas Picare Tagore Sitanggang.

Untuk mendalami kasus ini, Kejagung telah memeriksa Kepala Biro Hukum Kemendag, Sri Hariyati. Hingga saat ini, Kejagung telah memeriksa 30 saksi, tujuh orang tenaga ahli.

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara yang terjadi pada periode Januari 2021 sampai Maret 2022,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana, kemarin.Kejagung juga telah menggeledah 10 tempat dalam perkara ini. Tempat-tempat tersebut adalah kantor terkait dengan kegiatan usaha dari tiga pihak, rumah tersangka, juga kantor terkait dengan Kemendag yang berlokasi di Batam, Medan, dan Surabaya.

Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani memberikan acungan jempol ke Jaksa Agung atas sikap netralnya dalam penanganan kasus mafia migor. “Penegak hukum memang tidak boleh masuk atau terbawa ke dalam isu politik. Karena itu, penegasan JA (Jaksa Agung) tersebut bisa dipahami,” jelas Arsul, saat dihubungi Rakyat Merdeka, kemarin.

Sikap berbeda ditunjukkan Anggota Komisi XI DPR, Hendrawan Supratikno. Politisi senior PDIP ini meyakini, informasi yang diterima Masinton bukan kaleng-kaleng. Dia lalu memuji Masinton yang disebutnya, mampu mengendus konspirasi oligarki.

“Daya endus anggota dewan berbeda-beda. Untuk urusan konspirasi oligarki, rekan Masinton punya radar dengan jangkauan jauh,” ucapnya, kemarin.

Menurut politisi bergelar profesor itu, Masinton merupakan sosok yang dekat dengan para pemasok informasi penting. “Sudah diasah sejak lama (kemampuan Masinton dalam mengendus oligarki). Rajin bergaul dengan sumber-sumber informasi penting. Ngeri-ngeri sedap lah,” pungkasnya. [UMM/rm.id]