Kategori: NASIONAL

Kejaksaan membubarkan PT Bedjoe Makmur Bersama (BMB) karena terbukti melakukan pelanggaran pajak yang merugikan negara.

Eksekusi dilaksanakan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat bersama tim likuidator. Kepala Kejari Jakarta Pusat, Bima Suprayoga menandaskan pihaknya melaksanakan penetapan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat No.66/Pdt.Jkt.Pst tanggal 21 April 2022.

Sebelumnya, PN Jakarta Pusat mengabulkan permohonan Kejari Jakarta Pusat untuk menutup PT BMB. Kejaksaan memperkarakan perusahaan itu karena membuat faktur pajak fiktif transaksi jual beli barang.

Praktik culas ini telah diadili. Putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Nomor 43/Pid.Sus/2017/ PT. DKI menyatakan PT BMB terbukti melakukan tindak pidana.

Untuk melaksanakan putusan banding itu, Kejari Jakarta Pusat mengajukan permohonan pembubaran PT BMB ke PN Jakarta Pusat.

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Jakarta Pusat, Yustina E.K menerangkan, putusan nomor 551/Pdt.P/2022/ PN.Jkt.Pst menyatakan mengabulkan permohonan Kejari Jakarta Pusat selaku Jaksa Pengacara Negara.

Hakim juga menetapkan Balai Harta Peninggalan (BHP) Kementerian Hukum dan HAM sebagai likuidator untuk membubarkan PT BMB.

Mengacu putusan ini, Kejari Jakarta Pusat mengajukan permohonan pembubaran PT BMB. Langkah ini untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT) dan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Datun. “Rangkaian upaya hukum sudah dilaksanakan Kejari Jakarta Pusat secara proporsional,” kata Yustina.

Berdasarkan UU PT, pengadilan dapat membubarkan perseroan atas permohonan kejaksaan lantaran perseroan terbukti melanggar kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan.

Hakim dalam pertimbangan putusannya sependapat dengan kejaksaan bahwa PT BMB telah melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana Putusan PT DKI Nomor: 43/Pid.Sus/2017/ PT.DKI tanggal 16 Maret 2017.

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap. Kejaksaan di persidangan juga telah membuktikan bahwa perusahaan melanggar kepentingan umum dan diketahui tidak beroperasi lagi.

Oleh karena itu PN Jakarta Pusat mengabulkan permohonan kejaksaan. Yang pada pokoknya meliputi aspek pertama menetapkan perbuatan PT BMB melanggar kepentingan umum dan atau melanggar peraturan perundang-undangan. Kedua, menetapkan pembubaran PT BMB. Ketiga, menetapkan likuidator untuk melakukan likuidasi terhadap PT BMB.
Keempat, menetapkan semua biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada PT BMB. Kelima, memerintahkan termohon, turut termohon I, II, III, dan IV tunduk dan mematuhi penetapan.

Lalu yang keenam, memerintahkan kepada Panitera PN Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. [GPG/rm.id]

Peta politik kita makin menarik saja. Tak ada angin tak ada hujan, tiba-tiba saja Presiden Jokowi mesra-mesraan sama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Keduanya ngobrol akrab di area proyek Sirkuit Formula E, di Kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, kemarin.

Anies bahkan nyopiri Jokowi berkeliling. Dalam sekejap, keakraban ini mengubah suasana politik kita. Buzzer-buzzer yang selama ini menghujat Anies, kemungkinan langsung sariawan ya.

Jokowi tiba di Sirkuit Formula E sekitar pukul 15.12 WIB. Kehadiran Kepala Negara langsung disambut Anies, Pangdam Jaya Mayjen TNI Untung Budiharto, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran.

Setelah berbincang sebentar, Jokowi dan Anies langung naik mobil golf yang sudah disediakan panitia, buat keliling sirkuit. Anies jadi sopirnya, Jokowi jadi penumpangnya.

Tanpa lama-lama, Anies langsung tancap gas. Saat berkeliling, Jokowi tampak sesekali berhenti untuk melihat langsung sirkuit yang telah selesai diaspal tersebut.

Tak cukup puas menggunakan mobil golf, Jokowi yang mengenakan setelan baju kemeja putih lengan panjang dan celana panjang hitam itu, berkeliling sirkuit lagi, dengan jalan kaki.

Jokowi hanya ditemani Anies. Jauh di belakangnya, ada Paspampres. Anies yang mengenakan setelan baju PNS yang dibalut rompi berwarna biru itu, menjelaskan dengan rinci soal sirkuit kepada Jokowi.

Tampak, Jokowi memberikan arahan kepada Anies. Keduanya, begitu akrab, mesra dan saling berbalas senyum.

Puas keliling sirkuit, Anies dan Jokowi pun menghampiri para awak media yang sudah menunggu.

“Saya ingin melihat persiapan Formula E seperti apa. Di lapangan, seperti saya lihat, saya kira untuk trek balapannya sudah siap,” ujar Jokowi saat ditanya awak media, soal tujuan ke sirkuit yang akan dijadikan ajang balap mobil listrik pada Juni mendatang.

Berita Terkait : Jokowi Harap Pembangunan Kelar Sebelum Juni

Jokowi berharap, proyek pembangunan sirkuit tersebut berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan. Dia juga menyoroti belum dibangunnya paddock dan grand stand-nya.

“Masih ada waktu, nanti habis Lebaran, dan kita harapkan nanti di awal Juni, kita bisa melihat balapannya,” harap Jokowi.

Sementara Anies mengatakan, pembangunan lintasan balapan Formula E sudah selesai 100 persen.

Saat ini, proyek tersebut sedang menyelesaikan pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan.

Anies mengakui, yang sedang dalam proses pembangunan adalah paddock, grand stand, kemudian juga pagar. Nanti di atas beton-beton ini, akan ada pagar untuk pelindung.

“Nah, itu semua yang nanti akan dikerjakan. Sekaligus persiapan untuk fasilitas bagi tamu-tamu, yang menggunakan holding di sebelahnya. Secara umum, treknya sudah 100 persen selesai,” ucap Anies.

Usai memberikan keterangan, Anies dan Jokowi kembali jalan bareng menuju mobil Jokowi. Keduanya pun terlihat asyik bicara.

Jokowi seperti sedang memberikan arahan lagi, dan Anies serius mendengarkan.

Angin yang begitu kencang mewarnai pertemuan Jokowi-Anies. Beberapa kali, Jokowi membenarkan rambutnya yang berantakan karena terhempas angin.

Usai berbincang, Anies mengantarkan Jokowi naik ke mobilnya.

Jokowi langsung meninggalkan lokasi, menaiki mobil Land Cruiser warna hitam. Sementara Anies berbincang dengan Kapolda dan Pangdam.

Jokowi dan Anies pun mengabadikan kegiatan keduanya di akun Instagram-nya masing.

Bahkan, Anies sampai meng-upload dua kali. Yang pertama, video dia dan Jokowi jumpa pers. Yang kedua, foto dia bersama Jokowi saat naik mobil golf.

Sementara Jokowi, memasang foto saat dirinya berjalan berdua bersama Anies mengitari trek.

Pertemuan Jokowi-Anies di Sirkuit Formula E, langsung jadi trending topic. Warganet menyentil para buzzer, yang selama ini menyerang Anies terkait Formula E.

Mereka bilang, para buzzer jadi mati gaya. “Didampingi Anies, Jokowi Tinjau Sirkuit Formula E, Buzzer Langsung Sariawan,” cuit @maspiyuaja.

Hal yang sama dikatakan @FahrialZein. “Sakit gigi kejang-kejang,” cuitnya, sambil memasang emoji kodok.

Akun @Reiza_Patters mengatakan, event internasional itu membawa nama Indonesia. Bukan nama individu.

“Jadi, ayo dukung Formula E, seperti kita semua dukung MotoGP. Agar sukses dan Indonesia menjadi lebih harum namanya, seperti Kartini,” cuitnya.

Akun @OnlyFrens malah manjodohkan keduanya di Pilpres. “2024 Anies-Jokowi,” cuitnya. “Kawan lama,” samber NOTASLIMBOY.

Lalu, apa kata PSI yang selama ini selalu mengkritik Anies dan Formula E?

Terkait hal ini, Juru Bicara PSI Nanang Priyo Utomo menilai, tidak ada yang istimewa di antara pertemuan Jokowi dan Anies tersebut.

“Namanya presiden, wajar sidak (inspeksi mendadak) ke mana saja. Jangan selalu diterjemahkan secara politik,” cetus Nanang.

Ditanya apakah kunjungan ini berarti Jokowi merestui ajang balap Formula E? Kata dia, hanya Jokowi yang tahu.

Sementara, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul punya prediksi lain. Menurut dia, kemungkinan Jokowi sedang menyaring Capres potensial di 2024.

“Jangan-jangan, Jokowi juga ngecek kerjaan Anies, apakah udah benar atau belum kerjanya,” nilai Adib saat dihubungi Rakyat Merdeka, kemarin.

Pasalnya, Jokowi punya aura king maker di 2024. Bukan tidak mungkin, Jokowi memutuskan pilihannya untuk Anies bertarung di Pilpres 2024.

“Tergantung nanti soal deal-deal politik. Apakah Anies dikasih tiket sama partai politik atau tidak,” imbuh Pengamat Politik dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang itu.

Namun, pertemuan-pertemuan semacam ini baru bisa diterjemahkan terang benderang pada 2023 mendatang.

“Kalau diartikan sekarang. Terlalu awal. Tapi, kalau pemandangan ini terjadi di tahun 2023, saya kira akan sangat-sangat berarti,” terang dia. {cta/rm.id}

Tingkat kepuasan publik terhadap Pemerintah terus merosot. Di bulan April ini, tinggal 62 persen. Meskipun kepuasan tersebut merosot, namun rapor Jokowi dianggap masih biru. Karena, angka kepuasan tersebut masih di ambang batas normal, di atas 60 persen.

Anjloknya kepuasan publik terhadap pemerintah bisa dilihat dari hasil survei terbaru yang dirilis Charta Politika, kemarin. Survei tersebut digelar lewat wawancara tatap muka secara langsung terhadap 1.220 responden, pada 10-17 April 2022 dengan metode multistage random sampling. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error plus minus 2,38 persen.

Direktur Utama Charta Politika, Yunarto Wijaya mengatakan, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah menurun dibanding beberapa bulan sebelumnya. Namun, angka 62 persen yang didapat pemerintah, masih relatif aman.

“Ambang batas biasanya 60 persen, sehingga kalau dilihat angka 62,9 persen, sebetulnya bisa dikatakan pemerintah memiliki rapor biru,” kata Yunarto, menyampaikan rilis surveinya secara virtual, kemarin.

Meskipun rapor Jokowi masih biru, Yunarto mewanti-wanti, pemerintah jangan terlena. Karena, tren penurunan angka kepuasan publik itu, sudah terjadi dalam beberapa bulan terakhir.

“Dilihat dari sisi tren, sudah mendekati angka border line. Walaupun betul masih di atas ambang batas,” lanjutnya.

Yunarto mengingatkan, dalam survei yang digelar Januari 2022, angka kepuasan publik terhadap pemerintah berada di level 71,3 persen. Namun, angka ini terus anjlok tiap bulannya, hingga menyisakan 62 persen publik yang mengaku puas dengan kinerja pemerintah.

Tren tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi ini juga dipengaruhi lokasi saat dilakukan survei. Di daerah yang bukan lumbung suara Jokowi di Pilpres 2019, angka kepuasan publik terjadap pemerintah cukup mengkhawatirkan, karena berada di bawah 60 persen. Daerah tersebut meliputi Sumatera, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Kalimantan, dan Sulawesi.

Sementara, di daerah lumbung suara Jokowi pada Pilpres 2019 seperti Jawa Tengah, DIY, Jatim, Bali, Maluku, NTT, hingga Papua, punya angka kepuasan di atas 60 persen. “Di daerah tempat Jokowi kalah di pilpres kemarin, penilaian angka kepuasan sangat rendah,” beber Yunarto.

Selain tingkat kepuasan yang melorot, tingkat kepercayaan publik terhadap Jokowi di bulan April ini, juga turun, kalah dengan TNI. Korps baju loreng itu mengantongi tingkat kepercayaan masyarakat hingga 85,2 persen. Sementara Jokowi hanya mengantongi 75,8 persen.TNI nangkring di posisi puncak dalam hal tingkat kepercayaan publik, disusul Presiden di urutan kedua. Sedangkan di nomor urut ketiga ada Polri dengan persentase 70,7 persen, menyalip persentase KPK yang mencapai 69,9 persen. “Hampir selalu dalam setiap rilis survei pasca reformasi, TNI selalu menempati nomor satu,” ingatnya.

Sementara di urutan buncit, ada DPR, DPD, dan MPR. Tiga lembaga ini adalah yang paling tidak dipercaya rakyat. DPR hanya mendapatkan 53,9 persen, DPD sebesar 56,2 persen dan MPR mendapat 66,5 persen.

Sebelumnya, survei yang dilakukan sejumlah lembaga juga menunjukkan fenomena yang sama. Angka kepuasan publik terhadap pemerintah mengalami tren penurunan. Dalam survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), angka kepuasan publik terhadap Jokowi tinggal 64,6 persen.

Hasil yang sama juga dilihat dalam survei yang digelar Indonesia Political Opinion (IPO). Dalam survei tersebut, hanya 69 persen publik yang mengaku puas dengan kinerja Pemerintah.

Anjloknya angka kepuasan publik terhadap pemerintah tak lepas dari berbagai persoalan yang terjadi belakangan ini. Mulai dari naiknya harga kebutuhan pokok, kelangkaan minyak goreng, hingga wacana penundaan Pemilu 2024 dan jabatan presiden 3 periode.

Pakar komunikasi politik, Anthony Leong menyarankan agar pemerintah memaknai penurunan angka kepuasan publik sebagai peringatan dini atau early warning dari rakyat. “Pemerintah harus bercermin lah, jangan lagi mengeluarkan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat,” ujar Anthony, saat dimintai pendapatnya terkait survei Charta ini, tadi malam.

Berita Terkait : Didukung Pemerintah, PSR Bikin Petani Sawit Bergairah

Dia menyarankan, Jokowi juga harus kembali bekerja keras untuk merebut kepercayaan rakyat. Salah satunya dengan menggenjot distribution of wealth, agar kesejahteraan meningkat dan merata. “Barang kebutuhan pokok harus lebih murah, ekonomi lebih stabil,” sarannya.

Selain itu, ia juga berharap para pembantu Jokowi tidak melakukan blunder-blunder politik yang bisa menggerus kepercayaan publik terhadap Jokowi. “Blunder politik itu bisa merusak kepercayaan publik,” katanya, mengingatkan. [SAR/rm.id]

Kontroversi larangan ekspor sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang akan diberlakukan 3 hari lagi (28/4), terus berlanjut. Meskipun larangan ini bermaksud baik, yaitu untuk memastikan pasokan minyak goreng alias migor di dalam negeri aman, tapi beberapa pihak malah menentangnya. Mereka, terutama dari kalangan pengusaha dan ekonom, menganggap larangan ekspor ini akan menimbulkan masalah baru.

Namun, dari sisi politik, anggota koalisi terus memberikan dukungan ke Presiden Jokowi atas larangan ekspor itu. Mereka menegaskan, kebijakan tersebut sudah tepat, agar emak-emak tidak lagi susah dalam mendapatkan migor. Apa untung dan ruginya larangan ekspor CPO tersebut?

Berikut wawancara Rakyat Merdeka dengan Gulat ME Manurung, Ketum DPP Apkasindo.

Kenapa Anda tidak mendukung penuh larangan ekspor CPO?

Niatnya bagus, tapi tidak diikuti kesiapan kementerian terkait.

Maksudnya?

Sebagai pembantu Presiden, menteri harus siap tempur. Minggu (24/4) ada Rapat Koordinasi Terbatas diikuti dua Menko, empat menteri, dan dirjen-dirjen. Lalu, janjinya akan ada konferensi pers, tapi ternyata tidak ada. Setelah itu, baru Senin sore (25/4) sore, keluar Surat Edaran (SE) Dirjen Perkebunan. Tentu kami terkejut.

Apa dampak larangan ini ke petani?

Kami merana. Karena baru dua hari, setelah diumumkan Presiden, kami hitung kerugian petani sampai Rp 11,7 triliun.

Datanya gimana bisa rugi segede itu?

Harga Tandan Buah Segar (TBS) sebelum Jokowi pidato (umumkan kebijakan larangan ekspor CPO), itu Rp 3.800-Rp 4.050 per kilogram, tapi saat ini harganya Rp 1.200 per kilogram. Jelas kan terlihat di mana ruginya.Kami minta harga TBS dipatok Rp 3 ribu per kilogram.

Pemerintah menyatakan, kebijakan ini diambil agar migor murah dan tidak langka. Anda masa tidak melihat ini sebagai niat yang baik?

Migor itu ada di pabrik. Cuma persoalannya ada tiga. Pertama, tata cara pembayaran selisih harga keekonomian dengan pabrik gimana. Tentu, yang bayar Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)

Kedua, Rp 12.500 di pabrik itu hanya bisa sampai ke D1 (distributor 1). Sampai ke D1, harganya sudah Rp 13.700. Dari D1 ke D2 (distributor 2) ada ongkos Rp 500 per liter, jadi Rp 14.200. Mana ada yang mau D2 bekerja. Akhirnya, distributor tidak mengedarkan migor curah.

Anda bilang migor melimpah. Memang betul?

Memang ada kok. Berlimpah di pabrik. Cek saja.

Lalu, anda punya solusi yang ditawarkan?

Harusnya, samakan saja dengan Pertamina. Seperti harga Pertalite subsidi, harganya Rp 7.650. Sama semua. Transportasinya digendong (ditanggung pemerintah). Artinya, Harga Eceran Tertinggi (HET) itu memperhitungkan biaya transportasi.

Menteri Perdagangan pernah membuat kebijakan migor 1 harga. Kenapa hal itu tidak jalan?

Tentu pengusaha ngamuk atau ngambek dengan kebijakan itu. Masa migor premium dipukul rata Rp 14 ribu. Makanya, saya sepakat dengan kalimat, tidak ekspor migor pun, migor sudah banjir.

Pengusaha yang menolak larangan ekspor CPO diragukan nasionalismenya. Anda setuju?

Seperti kata Abraham Lincoln, pengusaha itu nggak punya KTP, nggak punya status kewarganegaraan, nggak bisa kita mengatakan nasionalisme segala macam.

Jadi, harusnya bagaimana?

Biar saja ekspor. Naikkan saja pungutannya jadi 375 dolar AS. Kalau dikalikan 35 juta ton, itu bakal dapat ratusan triliun. Dana itu lalu pakai buat subsidi, bikin pangkalan migor curah di mana-mana. Saya kira ini lebih ideal dibanding melarang ekspor. [MEN/rm.id]

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengajak masyarakat memanfaatkan layanan angkutan motor gratis (motis) via kereta api yang masih tersedia. Program motis ini diselenggarakan guna mengurangi angka pemudik dengan menggunakan kendaraan roda dua.

Penyelenggaraan motis bisa dimanfaatkan, khususnya bagi yang belum mendapatkan tiket kereta api reguler.

Direktur Jenderal Perkeretaa­pian Kemenhub Zulfikri menga­takan, masyarakat bisa meman­faatkan kuota angkutan motis yang masih tersedia sampai saat ini. Kuota motis yang tersedia masih mencapai sekitar 75 persen dari kuota yang disediakan.

Zulfikri berharap, masyarakat bisa memanfaatkan kuota mo­tis yang masih tersedia untuk melakukan perjalanan mudik dengan lebih aman dan nyaman, serta selamat dari risiko kecela­kaan roda dua.

“Per tanggal 24 April 2022, masih ada sekitar 7.013 kuota motis yang tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik,” kata Zulfikri dalam keterangan resminya, kemarin.

Adapun, ketersediaan kuota motis dihitung berdasarkan jum­lah pendaftar program yang sudah tercatat. Hingga Minggu (24/4), pendaftar program motis tercatat 2.267 orang.

Menurutnya, kuota yang masih tersedia untuk keberangkatan awal dari Stasiun Jakarta Gu­dang sebesar 750 kuota untuk keberangkatan Selasa (26/4), 604 kuota untuk Rabu (27/4), 754 kuota untuk Kamis (28/4), 569 kuota untuk Jumat (29/4), dan 646 kuota untuk Sabtu (30/4).

Sementara, kuota untuk arus balik yang masih tersedia, yakni untuk tujuan akhir Stasiun Ja­karta Gudang sebanyak 861 kuota untuk Kamis (5/5), 810 kuota untuk Jumat (6/5), 775 kuota untuk Sabtu (7/5), 744 kuota untuk Minggu (8/5), dan 745 kuota untuk Senin (9/5).

Kuota yang masih tersedia tersebut mencakup lintas utara dan lintas selatan dengan 11 stasiun yang melayani angkutan motis yaitu Stasiun Jakarta Gu­dang, Stasiun Cirebon Prujakan, Stasiun Purwokerto, Stasiun Kroya, Stasiun Kutoarjo, Stasiun Lempuyangan, Stasiun Klaten, Stasiun Purwosari, Stasiun Tegal, Stasiun Pekalongan, dan Stasiun Semarang Tawang.

Dengan ketersediaan kuo­ta motis yang masih banyak, Zulfikri mengajak masyarakat segera mendaftarkan diri mudik lebih cepat dengan memanfaat­kan angkutan motis ini.

“Terdapat 13.800 tempat duduk yang sudah disediakan khusus untuk peserta angkutan motis dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang sudah kehabisan tiket reguler,” ungkapnya.Kuota kursi yang tersedia bagi peserta motis mencakup kereta api relasi Pasar Senen-Semarang Tawang (pp), dan Pasar Senen-Purwosari (pp).

Dengan memanfaatkan kuota kursi khusus tersebut, calon peserta motis dapat memiliki alternatif tambahan selain tiket travel, bus, maupun tiket kereta api reguler yang sudah habis.

Jadi, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah memanfaat­kan program motis ini dan beralih dari kendaraan roda dua.

Bukan hanya diangkut kereta, bagi pemudik yang mengguna­kan motor, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub bersama PT Pelni, tahun ini juga kembali mengadakan mudik gra­tis sepeda motor naik kapal laut.

Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Perhubungan Laut Mugen S Sartoto mengatakan, salah satu tujuan utama mudik gratis untuk mengurai kepadatan jalan dan mengurangi jumlah pemudik roda dua. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir angka kecelakaan saat arus mudik atau balik.

Ada dua armada kapal yang digunakan untuk mudik motor gratis ini, yaitu KM Dobonsolo dan KM Ciremai yang diopera­tori oleh PT Pelni.
Kedua kapal ini merupakan kapal 3 in 1, yaitu kapal yang dapat mengangkut orang, ba­rang dan kendaraan. Kapasitas masing-masing kapal tersebut dapat mengangkut 1.250 unit motor dan 2.500 penumpang.

Mugen mengungkapkan, antusias masyarakat dalam mengikuti pro­gram mudik gratis ini cukup tinggi. Terbukti dari kuota arus mudik yang saat ini sudah hampir penuh.

“Keberangkatan tanggal 29 April 2022 sudah hampir penuh. Tinggal keberangkatan tanggal 26 April 2022 masih sekitar 800-an untuk motor dan 1.000-an penumpang,” ungkapnya.

Adapun rute yang dilalui untuk mudik gratis sepeda motor 2022 adalah Jakarta-Semarang-Sura­baya (arus mudik) dan Surabaya-Semarang-Jakarta (arus balik).

Jadwal mudik rute Jakarta-Semarang-Surabaya dengan KM Dobonsolo, yaitu tanggal 26 April 2022 pukul 13.00 WIB dan KM Ciremai 29 April 2022 pukul 22:00 WIB.

Sedangkan, jadwal balik rute Surabaya-Semarang-Jakarta dengan KM Ciremai 9 Mei 2022 pukul 17.00 WIB dan KM Dobonsolo 11 Mei 2022 pukul 17.00 WIB. [KPJ\rm.id]

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Muhammad Adib Khumaidi memberikan penjelasan soal pemberhentian tetap Terawan Agus Putranto di hadapan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Sesuai hasil muktamar ke-31 di Aceh.

Seperti diketahui, Terawan yang merupakan mantan Menteri Kesehatan adalah dokter militer, dan pernah menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Jakarta.

“Pemberhentian tetap itu tidak diartikan seumur hidup. Jadi, masih ada upaya ruang. Kalau kami sampaikan, masih ada ruang,” kata Adib seperti dilihat dari kanal Youtube Jenderal TNI Andika Perkasa, yang ditayangkan Minggu (24/4).

Jika Terawan berminat untuk kembali menjadi anggota, IDI akan langsung menggelar forum internal untuk membahas penerimaan kembali Terawan.

“Kalau beliau berkenan untuk menjadi anggota kembali, kita akan kuatkan forum secara internal. Saya yakin, karena rumah besarnya dokter seluruh Indonesia adalah di IDI, siapa pun yang masuk pasti akan kita terima,” jelas Adib.

Merespons hal ini, Andika menegaskan, pihaknya berpegang teguh pada peraturan-perundangan mengenai pemberhentian Terawan.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu mengaku sangat menghormati keputusan IDI.

“Sebagai institusi, IDI punya kewenangan yang embedded, sudah melekat sejak didirikan. Menurut saya, itu juga menjadu satu hukum atau peraturan perundangan sendiri di internal. Saya menghormati. Kita ikut,” jelas Andika.

“Tingga” kami menyiapkan, apa yang harus kami lakukan. Keputusan apa pun IDI, apakah itu berpengaruh terhadap misalnya izin praktek dr. Terawan di RSPAD, kami ikut aturan,” pungkasnya. [UMM/RM.id]

Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar sidang isbat 1 Syawal 1443 H pada Minggu (1/5) petang  di Auditorium HM Rasjidi Kementerian Agama. Sidang ini akan didahului proses pengamatan hilal yang dilakukan di 99 titik lokasi di seluruh Indonesia.

Dirjen Bimas Islam Kemenag, Kamaruddin Amin menyatakan, secara hisab posisi hilal di Indonesia saat sidang isbat awal Syawal 1443 H mendatang, sudah memenuhi kriteria baru yang ditetapkan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS).

“Di Indonesia, pada 29 Ramadan 1443 H yang bertepatan dengan 1 Mei 2022 tinggi hilal antara 4 derajat 0,59 menit sampai 5 derajat 33,57 menit dengan sudut elongasi antara 4,89 derajat sampai 6,4 derajat,” jelas Kamaruddin di Jakarta, Senin (25/4).

“Artinya, secara hisab pada hari tersebut posisi hilal awal Syawal di Indonesia telah masuk dalam kriteria baru MABIMS,” imbuhnya.

Menurut kriteria baru MABIMS, imkanur rukyat dianggap memenuhi syarat apabila posisi hilal mencapai ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Kriteria ini merupakan pembaruan dari kriteria sebelumnya, yakni 2 derajat dengan sudut elongasi 3 derajat yang mendapat masukan dan kritik.

Ia menambahkan, Pemerintah Indonesia akan menyelenggarakan Sidang Isbat, dengan menggunakan metode hisab dan rukyat, di mana posisi hilal Syawal akan dipresentasikan oleh Tim Unifikasi Kalender Hijriyah yang selanjutnya menunggu laporan rukyat dari seluruh Indonesia.

“Rukyat digunakan sebagai konfirmasi terhadap hisab dan kriteria yang digunakan. Yaitu hisab dan konfirmasi pelaksanaan rukyatul hilal akan dimusyawarahkan dalam sidang isbat untuk selanjutnya diambil keputusan awal Syawal 1443 H,” jelasnya.

Sebelumnya, Guru Besar Ilmu Hadis UIN Alauddin Makassar  ini juga menyampaikan penjelasan tersebut, dalam pertemuan pakar falak MABIMS yang berlangsung secara daring pada Kamis (21/4).

Dalam pertemuan tersebut, Kamaruddin menyampaikan, penerapan kriteria baru MABIMS diharapkan memunculkan formulasi dan gagasan yang bermanfaat bagi umat Islam di negara-negara anggota MABIMS.

“Kita perlu menciptakan suasana yang kondusif bagi umat Islam, khususnya di bidang hisab rukyat. Kami berharap, forum ini bisa menghasilkan ide-ide yang cemerlang untuk mendukung kemajuan hisab rukyat di dunia Islam secara umum,” imbuhnya.

Ia menambahkan, hasil keputusan sidang isbat akan disampaikan dalam konferensi pers yang ditayangkan secara langsung oleh TVRI sebagai Tv pool. [MFA/RM.id] 

Proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur, dimulai tahun depan. Anggaran yang disiapkan Rp 30 triliun. Ayo, buru proyeknya, siapa cepat, dia yang dapat.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan, dana segede itu akan digunakan untuk membangun beberapa proyek infrastruktur dasar. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat sebagai penanggung jawabnya.

“Tentu, kami memiliki beberapa pekerjaan besar, termasuk mengenai IKN yang nilai strategisnya dalam pembangunan Indonesia adalah meningkatkan pemerataan pembangunan,” kata Suahasil, dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, kemarin.

Proyek yang akan dibangun di IKN Nusantara itu, adalah infrastruktur dasar. Contohnya, perumahan, air minum, air bersih, sanitasi. Lalu, jalan akses, jalan tol, dan jalan inti pusat pemerintahan.

Selanjutnya, pemerintah juga akan membangun simpul konektivitas untuk bus, pelabuhan, dan bandara.

Lalu, pemerintah akan membangun sarana dan prasarana pertahanan, pendidikan, serta kesehatan. Proyek ini akan dinahkodai Kementerian Pertahanan, Polri, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Menurutnya, dalam membangun IKN, pemerintah akan mencari pembiayaan di luar APBN. Hal ini demi menjaga APBN tetap sehat di tengah proses pemulihan ekonomi. “Kami akan menciptakan skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha).

Kami juga menciptakan skema-skema pembiayaan dari sumber lain yang sifatnya non-APBN,” ungkapnya.

Di kesempatan sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa merinci, anggaran Rp 30 triliun itu, untuk membangun akses jalan hingga fasilitas kesehatan dan pendidikan. Kemudian, ada infrastruktur dasar permukiman yakni air minum, pengolahan limbah dan sampah, pemadam kebakaran dan drainase lingkungan. Lalu pembangunan gedung pemerintahan dan penyediaan perumahan.

Selanjutnya, infrastruktur sumber daya air seperti drainase utama dan pengendalian banjir. Juga infrastruktur pertahanan dan keamanan seperti simbol dan sistem pertahanan, keamanan, dan intelijen. Ada juga pembangunan konservasi dan restorasi hutan. Serta fasilitas penunjang kegiatan masyarakat meliputi rumah ibadah, fasilitas pendidikan, dan kesehatan.

Terakhir, juga ada pembangunan fasilitas masyarakat dan aset lingkungan seperti sumbu kebangsaan, serta balai adat hingga pusat kebudayaan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku kementeriannya menyiapkan anggaran belanja infrastruktur antara Rp 367 triliun hingga Rp 402 triliun dalam postur APBN 2023. Dari anggaran belanja infrastruktur tersebut, terselip sekitar Rp 27 triliun hingga Rp 30 triliun dikhususkan untuk anggaran pembangunan IKN Nusantara.

Menurut Sri Mulyani, penggunaan anggaran tersebut sebagai tahapan awal membangun infrastruktur dasar dan juga gedung pemerintahan. Misalnya, Kementerian Perhubungan untuk berbagai simpul konektivitas dan untuk pembangunan awal di bidang pendidikan seperti sarana sekolah dan kesehatan. “Ini juga untuk mendukung belanja sarana prasarana di bidang ketahanan dan juga di bidang keamanan,” jelasnya.

Sementara, Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati mengatakan, pihaknya akan membuka lelang kepada sejumlah perusahaan yang siap membangun infrastruktur dasar perhubungan di IKN Nusantara. “Ya, kita akan ikuti aturan sesuai ketentuan pengadaan,” sebut Adita, kemarin.

Lalu apa kata ekonom? Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai, pemerintah bakal mendorong perusahaan BUMN untuk mengajukan penawaran dalam membangun infrastruktur dasar di IKN Nusantara. “Misalnya, infrastruktur perumahan dan jalan tol,” imbuh Yusuf Rendi, kemarin.

Bila proses lelang berjalan optimal, Yusuf mensinyalir tahapan pembiayaan yang bakal didorong pemerintah adalah sistem KPBU. Kata dia, siapa yang cepat, dia dapat.

“Di tahapan berikutnya, jika tahap pembangunan infra sudah dijalankan, maka skema KPBU akan mencoba mendorong skema kerja sama dengan perusahaan asing,” jelasnya. [UMM/RM.id]

Melakukan tes swab PCR-Antigen pada siang hari saat bulan Ramadan tetap diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa. Tidak ada unsur penambahan makanan atau cairan yang dimasukkan dari hidung maupun tenggorokan saat proses melakukan swab.

Akun @kemenkes_ri mengungkapkan, hukum pengambilan tes swab PCR dan Antigen saat puasa tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 23 tahun 2021. Yakni, tentang Hukum Tes Swab untuk Deteksi Covid-19 saat Puasa.

“Walaupun diperbolehkan, swab PCR-Antigen disarankan dilakukan pada malam hari. Karena bagi sebagian orang, swab bisa memicu rasa ingin muntah saat proses pengambilan sampel di hidung maupun tenggorokan,” ungkap @kemenkes_ri.

Akun @Daddy__Jessie menyambut baik Fatwa MUI terkait swab PCR dan antigen di bulan Ramadan. Menurutnya, hal ini menjawab keraguan masyarakat yang ingin swab saat menjalankan puasa. “Swab aman dan tidak membatalkan puasa,” ujarnya.

“Menurut Fatwa MUI No. 23 tahun 2021 masyarakat yang menjalani puasa diperbolehkan untuk melakukan pemeriksaan swab untuk mendeteksi Covid-19. Jadi, jangan ragu lagi bila ingin melakukan swab antigen atau PCR selama bulan Ramadan ini, ya,” ungkap @ prosehat.

Akun @advencious memastikan bahwa tidak ada unsur makanan dalam melakukan swab. “Tenang, selama puasa Ramadan, walau dimasukkan ke rongga hidung, test swab bukan memasukkan sesuatu yang mengenyangkan,” katanya.

“Melakukan swab PCR atau antigen saat berpuasa itu boleh. Yang nggak boleh saat puasa itu kan makan atau menelan sesuatu melewati tenggorokan,” tutur @free_deny. “Batal kalau pas ke tenggorokan di alat swab ada es krim,” canda @rintikdapu.

Akun @yoannadia878 mengatakan, malam hari merupakan waktu yang tepat untuk melakukan swab meski di siang hari tidak membatalkan puasa. “Yoi dulu saya antigen dan swab saja jam 19.20 WIB, bada Isya biar aman juga di tiket pesawatnya kalau-kalau dapat penerbangan yang malam,” tuturnya.

“Jangan takut lakukan swab dan vaksinasi pada saat bulan puasa,” ujar @ciciliakirana1. “Ini adalah satu kelonggaran kepada umat Islam yang sedang berpuasa. Soalnya ini terkait kesehatan dan menjaga nyawa seseorang individu,” timpal @UbatOhUbat.

Akun @bloateddwarf mengungkapkan, masih banyak masyarakat yang takut melakukan swab karena takut membatalkan puasa. “Sekeliling saya menasehati agar tidak melakukannya kecuali setelah berbuka puasa,” ungkapnya.

“Swab test dan vaksinasi tidak membatalkan puasa. Swab test boleh dilakukan lantaran cara pengambilan sampel dahak, lendir, atau cairan dari nasofaring. Masyarakat tak perlu khawatir ya. Semoga puasa tahun ini lancar. Amin,” ungkap @AliBej0.

Akun @yogawidhianto mengaku masih ada sedikit keraguan dalam dirinya untuk melakukan swab saat puasa. “Kalau melakukan swab saat puasa dan keluar darah dari hidung. Bagaimana kalau begitu? Batal apa nggak puasanya,” ungkapnya. [ASI/rm.id]

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menolak gugatan penghapusan syarat calon presiden alias Presidential Threshold (PT) 20 persen. Dari pada buang-buang tenaga dan waktu, capres nol persen, sudahlah….

Ada tiga gugatan yang ditolak MK. Yakni gugatan nomor perkara 13/ PUU-XX/2022 yang diajukan tujuh warga kota Bandung, gugatan nomor 20/PUU-XX/2022 yang diajukan empat orang pemohon, serta gugatan nomor 21/PUU-XX/2022 yang diajukan lima anggota DPD.

“Mengadili, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” ucap Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan, kemarin.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan, para pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional. Pasalnya, mereka telah mengetahui hak pilihnya dalam Pemilu Legislatif 2019 akan digunakan sebagai bagian persyaratan ambang batas pencalonan presiden 2024.

“Dengan analogi demikian, maka anggapan adanya kerugian konstitusional, terhambatnya hak untuk memilih yang dialami oleh para pemohon menjadi tidak beralasan menurut hukum,” sambung hakim konstitusi, Arief Hidayat, membacakan pertimbangan MK.

Selain itu, MK juga membantah argumen pemohon yang menilai Pasal 222 UU Pemilu akan berkorelasi dengan jumlah pasangan capres-cawapres yang akan bertarung dalam Pemilu. Menurut MK, aturan dalam pasal itu tidak membatasi jumlah pasangan calon.
Artinya, permasalahan berapa pasangan calon yang memenuhi syarat untuk mengikuti Pilpres tidak ditentukan oleh norma yang diajukan para pemohon.

“Sehingga hal demikian bukan permasalahan norma, melainkan permasalahan implementasi atau norma dimaksud yang sangat tergantung pada dinamika sosial dan politik yang berkembang dalam masyarakat yang termanifestasikan dalam keinginan partai politik,” ujar Arief.

Undang-Undang Pemilu menjadi satu dari dua produk hukum yang paling banyak digugat sepanjang 2021. Dalam catatan Kode Inisiatif sepanjang 2017-2020 terdapat 14 gugatan atas Pasal 222 yang mengatur ambang batas capres ke MK. Namun, tak ada satupun gugatan yang dikabulkan.Bagaimana tanggapan pengamat hukum tata negara dengan sikap keukeuh MK? Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mengaku, heran MK selalu menolak gugatan PT. Yusril mengaku sudah bosan menggugat PT karena gagal terus.

“Seperti pernah saya katakan, saya sudah kehabisan akal dan kehabisan ilmu menghadapi MK dalam menguji norma pasal 222 Undang-Undang Pemilu tentang presidential threshold ini,” keluh Yusril, kemarin.
Alhasil, dia mengajak, masyarakat berkeyakinan kepada mahkamah sejarah. Maksudnya apakah putusan MK yang berkali-kali menolak PT sesuai dengan konstitusi atau tidak. “Umur manusia ada batasnya. Umur negara kita tidak tahu akan sampai kapan,” tukasnya.

Biarkanlah waktu berlalu. Sampai tiba saatnya berubah secara alamiah, sekalipun para pemohon yang pernah menggugat PT sudah tiada. “Nanti generasi yamg akan datang akan menilai apakah keberadaan PT itu sejalan dengan nilai-nilai keadilan, hukum, dan demokrasi. Atau tidak, nanti sejarahlah yang akan menilainya,” tutup Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu.

Sementara Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin tidak heran dengan keputusan MK. Karena putusan sebelumnya selalu sama, menolak. “Karena jika merubah putusan, MK dianggap tak konsisten dengan putusan. Masa iya sebelumnya tak diterima, tapi sekarang diterima,” jelas Ujang, kemarin.

Dia mensinyalir tidak ada yang bisa merubah putusan MK terkait PT 20 persen. Walaupun pemohon mempunyai bukti baru. “Kelihatannya siapapun yang menggugat ke depan, MK akan memutuskan hal yang sama, tidak menerima atau menolak gugatan para pemohon. Sudahlah capres nol persen,” ujar Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia itu.

Kendati demikian, menurut dia, pemohon masih punya harapan apabila ada pergantian hakim. Sebab, ditegaskan Ujang, selalu ada pertimbangan politik dalam putusan perkara. [UMM/rm.id]