Kategori: NASIONAL

Satgas Covid-19 memperbarui aturan terkait mudik Lebaran 2022. Anak usia 6-17 tahun boleh mudik tanpa perlu melakukan test Covid-19 terlebih dahulu.

Ketentuan tersebut tertuang dalam addendum Surat Edaran (SE) Nomor 16 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Anak usia 6-17 tahun hanya perlu menyertakan bukti telah divaksin dosis lengkap.

“Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) dengan usia 6-17 tahun dan telah menerima vaksin dosis kedua dikecualikan terhadap kewajiban menunjukkan hasil negatif rapid test antigen, namun wajib melampirkan kartu/sertifikat vaksin dosis kedua,” begitu bunyi addendum tersebut.
SE terbaru yang di teken Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Letjen TNI Suharyanto tertanggal 19 April 2022 pun akan dievalu­asi lebih lanjut. “Addendum Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 19 April 2022 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan,” demikian bunyi kalimat penutup dalam SE.

Kebijakan tanpa tes antigen terhadap anak di bawah 18 tahun diklaim telah melalui pertimbangan matang. Salah satunya melihat hasil survei antibodi terbaru yang dilakukan Maret 2022 dalam rangka sebelum Ramadan dan Lebaran 2022.

Terungkap, 99,2 persen masyarakat Indonesia sudah mempunyai antibodi Covid-19. “99,2 persen populasi Indonesia telah memiliki antibodi atau kekebalan spesifik terhadap virus Covid-19, baik akibat in­feksi alami maupun vaksinasi,” ungkap Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, Selasa (19/4).

Sebelumnya, pelaku perjalanan anak usia 6-17 tahun wajib menjalankan testing. Hal ini karena anak usia 6-17 tahun belum bisa menerima vaksin dosis ketiga atau booster. “Anak usia 6-17 tahun wajib testing meng­ingat belum bisa vaksin booster,” kata Wiku beberapa waktu lalu.

Mempertimbangkan anak di bawah 18 tahun belum bisa mendapatkan vaksi­nasi booster sebagai syarat mudik Lebaran, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya merestui anak di bawah 18 tahun tidak perlu tes Covid-19 untuk ikut mudik Lebaran 2022. Kabar ini disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

“Nah, Bapak Presiden juga mendengarkan dinamika dari masyarakat. Kami memang men­syaratkan booster, tapi booster ini kan hanya diberikan di atas 18 tahun,” terang Budi Gunadi saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden Jakarta pada Senin, 18 April 2022.

“Kalau anak-anak di bawah 18 tahun (mau mudik Lebaran) bagaimana? Mau di booster juga belum boleh. Akhirnya, diputuskan oleh Bapak Presiden ya anak-anak dan remaja, kalau mau mudik belum di booster enggak apa-apa. Enggak usah di tes antigen,” tambah Budi.Walaupun anak di bawah 18 tahun tidak perlu tes Covid-19 untuk mudik Lebaran 2022, mereka harus tetap didampingi orang tua. Diharapkan kegembiraan menikmati mudik Lebaran bersama anak-anak di kampung hala­man dapat terwujud dengan baik.

“Ini hadiah dari Bapak Presiden kepada anak-anak kita yang keluarganya mau me­nikmati mudik dengan lebih baik lagi. Selamat menikmati mudik,” kata Budi menambahkan.

Netizen menyambut baik perubahan kebi­jakan ini. Dibandingkan aturan sebelumnya, kebijakan kali ini dinilai lebih adil.

Akun @mariskaelfitasari_iyk sebagai orang tua merasa senang dan mengapresiasi peruba­han kebijakan ini. “Begini seharusnya, dulu anak-anak nggak boleh mudik karena belum vaksin, giliran anak-anak sudah pada vaksin, masih harus tes Covid-19. Padahal usia mereka belum tersedia booster,” ujarnya.

“Alhamdulillah begini dong, kan nggak lucu bapak, ibu dan adiknya nggak antigen si sulung antigen sendiri perkara usianya antara 6-17 tahun. Padahal orang tua sudah booster, adik-adiknya malah belum vaksin karena masih di bawah 6 tahun,” ungkap @shagitasukoco.

Menurut @fatmi_indah_hati, aturan baru ini sudah memenuhi aspek keadilan. “Ini baru fair,” ujarnya. “Baru ok nih aturannya, lah wong yang di bawah 6 tahun saja boleh asal didampingi orang tua yang sudah booster, masa yang sudah vaksin 2 kali musti antigen lagi kan aneh,” timpal @hafizdoll_halobalita_surabaya.
Akun @aviamedofficial mengingatkan orang tua dan anak-anak yang hendak mudik untuk terus menerapkan protokol kesehatan (prokes), baik di perjalanan maupun saat berlebaran. “Yang penting tetap pakai masker meskipun sudah divaksin booster,” ujarnya.

“Alhamdulillah, insya Allah prokes tetap dijaga, kasihan anak-anak trauma kalau soal colok mencolok,” kata @rangga_tn. “Alhamdulillah, akhirnya tahun ini bisa pada mudik termasuk anak dan remaja dan tanpa tes Covid-19 yang penting sudah vaksin dua kali,” kata @Circle0fL1fe. [ASI/rm.id]

Presiden Joko Widodo meminta aparat hukum untuk mengusut tuntas para mafia minyak goring (migor).

“Saya minta diusut tuntas kasus migor ini sehingga kita bisa tahu siapa ini yang bermain,” ujar Presiden dalam keterangan pers, di Pasar Bangkal Baru, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Rabu (20/4).

Kendati Pemerintah telah menyalurkan BLT Minyak Goreng, Presiden menilai, bahwa saat ini minyak goreng masih menjadi masalah di tengah masyarakat.
Ia pun berharap agar harga minyak goreng dapat kembali mendekati harga normal. “Kita ingin harganya yang lebih mendekati normal. Jadi memang harganya tinggi, karena apa? Harga di luar, harga internasional itu tinggi banget sehingga kecenderungan produsen itu penginnya ekspor karena memang harganya tinggi di luar,” ujarnya.

Pemerintah sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan minyak goreng ini, antara lain melalui beragam kebijakan seperti penetapan Harga Eceran Tertingi (HET) untuk minyak goreng curah dan subsidi ke produsen. Namun, Presiden melihat kebijakan tersebut belum berjalan dengan efektif dalam beberapa pekan ini.

“Di pasar, saya lihat minyak curah banyak yang belum sesuai dengan HET yang kita tetapkan. Artinya, memang ada permainan,” tegasnya.

Kejaksaan Agung menetapkan, empat orang tersangka kasus ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya. Seorang di antaranya adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Indrasari Wisnu Wardhana.

Selain Indrasari, tiga tersangka lain adalah pimpinan tiga perusahaan swasta.Yakni, komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT, senior manager corporate affair Permata Hijau Group berinisial SM, dan general manager pada bagian general affair PT Musim Mas berinisial PTS. Guna mempercepat penyidikan, empat tersangka itu langsung ditahan di dua rutan yang berbeda.

Indrasari dan MPT ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Sedangkan SM dan PTS mendekam di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan. [MFA/rm.id]

Pemudik Lebaran tahun ini diprediksi akan membludak. Pemerintah memperkirakan, 40 juta kendaraan akan melintas melalui jalur darat jelang Idul Fitri nanti. Dengan jumlah kendaraan yang begitu besar, kemacetan tak bisa lagi dihindari. Karena itu, Presiden Jokowi pun mengajak warga agar mudik lebih awal. Mantan Wali Kota Solo ini khawatir, jika mudik mendekati hari H, warga bisa terjebak macet total.

Antusiasme warga untuk mudik begitu terasa sejak awal Ramadan lalu. Maklum, baru tahun ini pemerintah membolehkan warga pulang ke kampung halaman di momen Lebaran. Dua tahun terakhir, pemerintah melarang mudik karena alasan pandemi Covid-19.

Antusiasme warga itu terlihat dari sebuah survei yang dilakukan Litbang Kementerian Perhubungan. Dari survei itu diketahui, ada 80 juta warga yang akan mudik di momen Idul Fitri tahun ini. Sebanyak 14 juta orang berasal dari kawasan Jabodetabek. Mereka akan mudik ke berbagai daerah seperti Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan daerah lainnya.

Tentu saja, mengatur perpindahan begitu banyak tak mudah. Macet parah di mana-mana tak bisa dihindari. Karena itu, sejak jauh hari atau akhir Maret lalu, Pemerintah mempersiapkan manajemen antisipasi mudik ini. Sejumlah strategi sudah disiapkan, seperti one way, ganjil genap, penambahan angkutan, rekayasa lalu lintas keputusan cuti bersama, dan lain sebagainya.

Meski begitu, Jokowi mengaku masih khawatir warga akan terkena macet parah. Soalnya, akan ada 23 juta mobil dan 17 juta sepeda motor yang mudik. “Yang berat memang adalah yang mudik lewat darat. Angka-angka ini bukan angka yang kecil,” kata Jokowi saat memberikan keterangan di Pasar Bangkal, Sumenep, Madura, kemarin.

Karena itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengajak warga agar mudik lebih awal. Jangan sampai mendekati hari H. “Kembali lagi saya ajak untuk mudiknya lebih awal,” kata Jokowi.

Ia juga mengingatkan, jajarannya untuk melakukan persiapan secara serius. “Sudah tiga kali kita ratas-kan untuk manajemen lalu lintas, manajemen traffic-nya disiapkan betul-betul. Yang saya takutkan tanggal 28, 29, dan 30 (April) itu akan macet total kalau tidak ada rekayasa lalu lintas,” tegasnya.

Jokowi mengungkapkan. strategi pengaturan ganjil genap, pengaturan untuk satu arah atau one way, sudah disiapkan. Begitu juga mengeluarkan truk sementara dari jalan tol maupun jalan nasional. “Tetapi itu belum jaminan, oleh sebab itu saya mengajak masyarakat untuk mudik yang memakai mobil lebih awal daripada nanti macet,” imbaunya, mengulangi.Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi berharap, strategi yang disusun pemerintah seperti penerapan ganjil genap, one way, bisa berhasil mengurai kemacetan. Kebijakan itu diharapkan mengurangi volume kendaraan hingga 30 persen.

Namun, kata dia, strategi yang disiapkan masih berpotensi gagal mengurai kemacetan. Karena itu, ia mengimbau warga mudik lebih awal. Untuk menghindari kemacetan selama periode cuti bersama 28-30 April nanti. Menurut BKS-sapaan akrab Budi Karya Sumadi-imbauan presiden itu sudah didengar masyarakat. Di Madura misalnya, sudah banyak warga yang mudik ke Kalianget.

“Tinggal sekarang di darat yang memang paling complicated yang terjadi di Palimanan Jakarta sampai Semarang,” cetusnya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan imbauan serupa. Agar warga bisa mudik lebih awal, ia minta instansi swasta agar dapat mengatur cuti karyawannya lebih awal. Agar tidak menumpuk tiga hari jelang hari H.

“Imbauan agar cuti instansi swasta dipercepat, guna menghindari penumpukan kendaraan dan pemudik saat arus mudik Lebaran,” kata Listyo, saat meninjau persiapan mudik di Stasiun Senen, Jakarta, kemarin.

Perintah Jokowi agar mudik lebih awal ini mendapat perhatian warganet. Sebagian setuju arahan Jokowi. Akun @ askingdam penting agar tragedi Brexit pada 2016 tidak terulang. Saat itu, kemacetan parah terjadi di pintu keluar tol Brebes. Kemacetan parah hingga 25 jam. BNPB melaporkan ada 17 orang tewas akibat kemacetan karena kelelahan. “Keterima sarannya pak, terima kasih,” ujarnya. “Siap, Pak,” timpal @harryabrianto, yang mengaku akan segera mudik. [BCG]

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo optimis, risiko lonjakan kasus Covid-19 saat mudik Lebaran bisa diredam. Mengingat kadar antibodi Covid-19 masyarakat Indonesia kini telah mencapai 99,2 persen.

Antibodi Covid-19 yang kini sudah mencapai 99 persen merupakan hasil studi ilmiah terhadap 21 kabupaten/kota asal mudik di Jawa-Bali.

“Kalkulasi secara ilmiah, risiko lonjakan kasus akibat mudik bisa teredam dengan tingginya antibodi masyarakat daerah asal mudik,” kata Abraham di Gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (20/4).
Abraham tetap mengimbau masyarakat untuk tetap mewaspadai gejala-gejala Covid-19 dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Terlebih, jika di daerah tujuan mudik masih ada lansia yang belum divaksin.

“Masyarakat jangan jumawa, jangan lupa masker. Kalo demam, batuk, pilek dan sakit tenggorokan tetap harus waspada. Memiliki antibodi, bukan jaminan tidak bisa menulari ke orang lain. Apalagi, jika di lingkungan sekitar pemudik ada lansia yang belum divaksin,” tegasnya

Seperti diketahui, hasil sero survei Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebutkan, antibodi Covid-19 masyarakat Indonesia sudah mencapai 99,2 persen. Baik itu antibodi yang berasal dari vaksinasi, maupun infeksi.

Sero survei yang dilakukan pada Maret 2022 ini juga menunjukkan, titer antibodi ada di angka 7-8 ribu.

“Ini menunjukkan bukan hanya banyak masyarakat yang memiliki antibodi, tapi kadar antibodinya juga tinggi,” ungkap Menteri Kesehatan Budi Gunadi, dalam siaran pers, Senin (18/4). [HES/RM.ID]

Keputusan mengubah status pandemi menjadi endemi Covid-19 ada di tangan Presiden Jokowi.

Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, kemarin. Menurutnya, penentuan status itu masih menunggu keputusan dari World Health Organization (WHO).

“Keputusannya ada di Bapak Presiden. Tapi kita juga memperhatikan negara-negara lain dan WHO seperti apa,” ujar Budi.

Mantan Direktur Utama Bank Mandiri ini yakin, kasus Covid-19 bakal terus menurun. Sebab, hasil survei sero prevalensi per Maret menunjukkan, setidaknya 99,2 persen penduduk Indonesia sudah memiliki antibodi Covid-19, baik secara alamiah maupun karena vaksinasi.

Sero prevalensi yang dimaksud adalah survei dan penelitian yang dilakukan untuk menghitung jumlah individu dalam suatu populasi, yang menunjukkan hasil positif untuk penyakit tertentu berdasarkan spesimen serologi atau serum darah.

“Kalau para epidemiolog bilangnya bukan istilah herd immunity, tapi dia kasih angkanya saja bahwa memang 99,2 persen itu yang di Jawa-Bali. Ada dua ribu orang yang kita survei sudah memiliki antibodi,” bebernya.

Sero prevalensi survei itu dilaksanakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI).

Survei pertama dilakukan pada Desember 2021. Saat itu, survei mencatat sekitar 88,6 persen masyarakat Indonesia memiliki antibodi Covid-19.

Kemudian, pada Maret 2022, Kemenkes dan FKM UI melakukan survei kedua. Hasilnya, masyarakat yang memiliki antibodi naik menjadi 99,2 persen.Budi menjelaskan, survei ini bertujuan agar kebijakan Pemerintah terkait pandemi Covid-19 saat Idul Fitri 2022 berbasis riset.

Selain itu, survei juga mengukur kadar antibodi masyarakat. Hasilnya, kadar antibodi masyarakat yang semula hanya sekitar 500-600 pada Desember, kini mencapai ribuan.

“Di bulan Maret ordenya sudah di angka ribuan sekitar 7.000-8.000,” jelas jebolan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini.

Namun, dia menegaskan, kondisi itu tak lantas menjadikan parameter Indonesia sudah masuk endemi

Budi sebelumnya menargetkan transisi pandemi menuju endemi Covid-19 di Indonesia dapat tercapai setidaknya pada September 2022.

Kondisi itu, menurutnya, dapat terpenuhi apabila tidak ada mutasi virus Corona baru yang memiliki karakteristik berbahaya dan menyebabkan laju penularan tinggi.

Kemenkes mencatat lima syarat pandemi Covid-19 menuju endemi di Indonesia. Pertama, tingkat penularan di masyarakat harus kurang dari 1. Kedua, rasio kasus positif Covid-19 atau angka positivity rate harus kurang dari 5 persen sesuai ambang batas yang ditetapkan WHO.

Syarat ketiga, tingkat perawatan rumah sakit harus kurang dari 5 persen. Keempat, angka kematian warga akibat Covid-19 atau fatality rate harus kurang dari 3 persen. Dan kelima, level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) harus pada transmisi lokal level tingkat 1. [DIR/RM.ID]

Meski usulan soal penundaan Pemilu sudah ditolak mentah-mentah oleh Presiden Jokowi, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, masih nekat mewacanakannya.

Namun, nadanya memang lebih kepada guyon. Bukan memaksakan kehendak.

Kali ini, Cak Imin menyampaikan usulannya itu, di depan Wapres Ma’ruf Amin. Cak Imin berseloroh, ide penundaan Pemilu itu, sebenarnya buat menolong Kiai Ma’ruf.

Dicandain begitu, Kiai Ma’ruf membalas dengan guyonan yang tak kalah grrrr..

Pertengahan Februari lalu, Cak Imin sempat bikin heboh jagat politik Tanah Air. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba saja, mantan Menteri Ketenagakerjaan itu, mengusulkan agar Pemilu yang sedianya digelar 2024, diundur satu atau dua tahun dengan alasan pemulihan ekonomi.

Usulan Cak Imin ini, kemudian jadi bola liar yang menggelinding ke sana-sini, lalu merembet ke perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Dari usulan Cak Imin ini, mahasiswa kemudian menggelar aksi turun ke jalan menolak wacana tersebut pada 11 April lalu.

Namun, sebelum bolanya makin liar, Presiden Jokowi segera turun tangan.

Sehari sebelum aksi mahasiswa digelar, mantan Wali Kota Solo itu, menegaskan Pemilu tetap digelar sesuai jadwal, 14 Februari 2024.

Jokowi pun meminta, jajarannya tak lagi bicara soal penundaan pemilu dan presiden tiga periode.

Sikap tegas Jokowi ini ampuh. Sepekan terakhir, hampir tak ada lagi tokoh yang bicara penundaan pemilu dan 3 periode. Para menteri nurut apa kata Jokowi.

Namun, tidak bagi Cak Imin. Wakil Ketua DPR ini, masih nekat bicara soal penundaan Pemilu. Kali ini, Cak Imin menyampaikan usulan tersebut di acara Harlah PMII ke-62 yang digelar secara hybrid, di Gambir, Jakarta, pada Senin (18/4) malam.

Di acara ini, Ma’ruf ikut memberikan sambutan. Sebelum Ma’ruf pidato, Cak Imin pidato lebih dulu.

Berbeda dengan sebelumnya, kali ini, Cak Imin menyampaikan usulan tersebut dengan guyonan khas Nahdliyin, sebutan untuk warga NU.

Kata dia, usulan penundaan Pemilu yang dilontarkan Februari lalu itu, tiada lain dalam rangka menolong Kiai Ma’ruf, dan tentu saja menolong rakyat.

Imin bilang, rakyat pasti merasakan banyak kekurangan dari pemerintah dalam dua tahun terakhir ini.

Mau bagaimana lagi, anggaran habis terserap hanya untuk penanganan pandemi.

Di DPR juga sama. Kegiatan pertemuan dengan berbagai pihak tidak berlangsung karena anggaran DPR habis untuk penanganan pandemi.

Nah, dengan penundaan Pemilu itu, harapannya pemerintah bisa mengisi kekurangan 2 tahun yang habis untuk penanganan pandemi.

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) pun, kata Imin, terlantar selama dua tahun.

“Kenapa menolong Kiai Ma’ruf? Supaya nanti di akhirat ditanya (malaikat kenapa) kurang ini, kurang itu. Alasannya, dua tahun pandemi nggak bisa apa-apa,” kata Cak Imin, sambil melirik Ma’ruf yang duduk di kursi paling depan.

Hadirin tertawa mendengar omongan Cak Imin ini. Ma’ruf pun ikut tersenyum. Cak Imin melanjutkan, wacana penundaan pemilu itu, hanya usul. Namanya usul, ya boleh diterima boleh ditolak.

“Usul diterima dan ditolak. Nggak perlu demo. Namanya usulan, kok pake demo. Ya usulan-usulan, apalagi demonya pake gebuk-gebukan kayak seperti itu,” ungkapnya.

“Saya nggak ngotot. Saya hanya mengatakan itu usulan. Kalau PMII menolak, ya sami’na wa ato’na. Apalagi Pak Presiden sikapnya sudah jelas, sikapnya seperti itu. Namanya juga usaha,” seloroh Cak Imin.

Mendengar itu, hadirin kembali tertawa. Setelah Cak Imin, giliran Ma’ruf yang maju ke podium. Sebelum berpidato yang serius, Ma’ruf lebih dulu membalas sambutan Cak Imin.

“Tadi pidato ketua Pembina (PMII) masih semangat, meskipun usulannya ditolak,” kata Ma’ruf sambil terkekeh.

Hadirin ikutan gerrr… Cak Imin juga ikut terbahak. Ma’ruf memuji semangat Cak Imin yang masih saja mewacanakan penundaan Pemilu.

Meski, kata dia, usulannya itu ditolak Presiden Jokowi dan banyak pihak. Termasuk oleh PMII sendiri. Kader yang dibinanya sendiri.

Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi menyebut omongan Cak Imin dan Ma’ruf hanya guyonan. Jadi, ia minta publik tak perlu menanggapinya dengan serius.

“Ini kan tradisi kelakar dalam pertemuan-pertemuan atau jamuan acara di kalangan Nahdliyin. Biasa begitu itu,” kata Masduki, tadi malam.

Memang, lanjut dia, pernyataan Cak Imin ini memiliki dimensi politik, karena statusnya yang juga ketum parpol.
Namun, Masduki menilai Kiai Ma’ruf tetap berpegang kepada konstitusi. Menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan.

Sikap serupa disampaikan Presiden Jokowi.

Meski Imin guyon, Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali masih keki melihat masih ada tokoh yang mewacanakan penundaan pemilu.

Padahal, sikap Jokowi sudah tegas, Pemilu digelar pada 14 Februari 2024.

“Presiden Jokowi memberi pesan tak ada penundaan. Sehingga berhentilah, stop membicarakan tentang itu,” ucap Ali, kemarin.

Lalu apa kata pengamat soal sikap Cak Imin itu?

Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini menilai, pernyataan Cak Imin ini memang semacam kelakar. Namun, kelakar itu menunjukkan, tidak ada alasan yang logis dan mampu dipertanggungjawabkan, untuk melakukan penundaan Pemilu.

Ia malah menyayangkan ungkapan Cak Imin itu. Seolah urusan bernegara dan berkonstitusi yang seharusnya diajarkan sebagai bagian pendidikan politik yang etis dan substantif, malah seolah-olah jadi guyonan. Yang hanya berorientasi demi kepentingan orang per orang.

“Sebaiknya, di tengah situasi persiapan Pemilu 2024, para elite politik tidak perlu lagi membangun narasi yang kontroversial dan spekulatif. Apalagi kalau konteksnya sulit dipahami publik,” terangnya. [BCG/rm.id]

– Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 tetap mewaspadai lonjakan kasus Corona. Meski sekarang kasus sudah makin landai, tapi potensi kenaikan tetap ada.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, landainya kasus Covid-19 tidak bisa menjadi satu-satunya tolok ukur yang menjamin kasus tidak meningkat. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya, lonjakan terjadi setelah kasus melandai cukup lama.

“Kasus tetap dapat meloncat, maka perlu disiapkan penyesuaian kebijakan yang berbeda di tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Wiku dalam konferensi pers di Jakarta, tadi malam.

Berdasarkan pengalaman dalam dua tahun belakangan, masyarakat harusnya memetik pelajaran. Semua pihak perlu terus berupaya agar kasus yang saat ini sudah berhasil ditekan, tidak naik kembali.
“Jangan sampai memicu gelombang baru. Hal ini tentunya perlu menjadi kewaspadaan bagi kita agar lebih berhati-hati,” imbaunya.

Satgas tidak lelah mengingatkan agar di masa penyesuaian kebijakan ini, masyarakat tetap mengimbanginya dengan kesadaran patuh terhadap protokol kesehatan (prokes).

“Tanggung jawab kita tetap disiplin memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mencuci tangan, itu cara utama agar virus tidak meluas,” imbau Wiku.

Dia mengingatkan, meski vaksin Covid-19 dapat menjaga masyarakat dari keparahan, risiko perawatan di rumah sakit hingga kematian tapi potensi virus untuk menularkan dan tertular masih ada. Sekalipun sudah melakukan vaksinasi booster, tetap saja Covid-19 berpotensi menulari orang lain. Apalagi, pada masa mudik dan silaturahmi Lebaran.

“Liburan panjang memiliki risiko tinggi bagi seorang terpapar virus pasca-perjalanan jarak jauh. Tentunya akan berisiko menularkan pada orang lain,” ingat Wiku.

Dia juga mewanti-wanti, masyarakat tidak abai terhadap prokes selama perjalanan mudik atau pun berlibur. “Mudik aman jangan bawa virus pulang,” pesannya.

Satgas mengumumkan kasus positif Covid-19 di Indonesia kembali bertambah sebanyak 837 orang, kemarin. Sehingga total kasus positif Covid-19 mencapai 6.041.269 orang.

Kemarin juga ada tambahan 34 orang yang meninggal, sehingga total menjadi 155.937 jiwa meninggal dunia. Kemudian, ada tambahan 2.750 orang yang sembuh sehingga total menjadi 5.836.310 orang lainnya dinyatakan sembuh.

Sementara, kasus aktif atau orang yang masih dirawat turun 1.947 menjadi 49.022 orang, dengan jumlah suspek mencapai 5.013 orang. [JAR/rm.id]

Meski di masa pandemi Covid, Presiden Kongres Advokat Indonesia-Indra Sahnun Lubis (KAI-ISL) Siti Jamaliah Lubis meminta kaum perempuan terus meneladani perjuangan Kartini, yang tangguh melawan situasi di masanya.

Kartini berjuang meningkatkan harkat dan martabatnya melalui emansipasi wanita. Karena kegigihan dan ketangguhannya, perjuangannya membuahkan kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki.

Jelang Hari Kartini pada 21 April, dia berharap perempuan Indonesia harus siap menjadi seorang pemimpin yang mempunyai integritas. Sehingga bisa mengambil keputusan-keputusan strategis.
“Jika kaum perempuan ingin menggapai cita-cita, ya harus berjiwa pemimpin, berintegritas, kerja keras serta konsisten dengan apa yang ingin diraih,” kata Mia Lubis-sapaan Siti Jamaliah Lubis kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Kendati demikian, setinggi apa pun karier seorang perempuan, tetap harus menjalankan kodrat sebagai ibu rumah tangga dengan baik dan menjadi tauladan bagi putra putrinya.

Karena itu, Mia Lubis berharap, kaum perempuan bisa memanfaatkan kesempatan dan peluang yang kini sudah terbuka lebar untuk menunjukkan potensi dan kualitas.

“Perempuan harus bisa berprestasi di berbagai bidang. Berikan sesuatu yang terbaik,” tegas Srikandi KAI ini.

Menurutnya, perempuan Indonesia tetap tangguh, kuat, serta semangat menghadapi situasi apapun. Khususnya dalam menghadapi pandemi.

Meski saat ini harga sejumlah kebutuhan pokok merangkak naik, kaum perempuan juga diharapkan dapat membantu pemerintah mencari solusi masalah tersebut.

“Saya ingin mengucapkan selamat Hari Kartini untuk semua perempuan Indonesia. Yakinlah, Habis Gelap Terbitlah Terang,” pungkas Mia Lubis. [DIR/rm.id]

Hakim memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembalikan kelebihan uang yang disita dari PT Merial Esa.

Perintah itu disampaikan pada sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, kemarin.

Majelis hakim yang diketuai Surachmat menyatakan PT Merial Esa terbukti melakukan korupsi proyek Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Perusahaan milik terpidana Fahmi Darmawansyah itu dihukum membayar denda Rp 200 juta dan uang pengganti Rp 126.135.008.479.

Hakim menyinggung jumlah uang yang sudah disita KPK dari PT Merial Esa sebesar Rp 92.974.837.246, Rp 22.500.000.000 dan 800.000 dolar Amerika yang dirupiahkan menjadi Rp 11.478.040.000. Totalnya Rp 126.952.877.246.

Ada kelebihan uang yang disita lembaga antirasuah sebesar Rp 817,8 juta. “Kelebihannya akan dikembalikan ke terdakwa,” perintah Surachmat.

Majelis hakim tidak mengabulkan tuntutan penutupan aktivitas PT Merial Esa selama 1 tahun. Pertimbangannya, banyak karyawan yang menggantungkan hidup di perusahaan ini.

“Majelis hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak terdakwa dalam menjalankan tugas dan kewajiban terdakwa sebagai korporasi sedemikian rupa dianggap terlalu memberatkan,” ujar hakim.

Putusan itu lebih ringan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang meminta PT Merial Esa dihukum membayar denda Rp 275 juta ditambah uang pengganti Rp 133 miliar.

Menyikapi putusan ini, PT Merial Esa yang diwakili Fahmi Darmawansyah selaku direktur menyatakan banding. Sedangkan Jaksa KPK menyatakan pikir-pikir.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengapresiasi putusan hakim yang menyatakan PT Merial Esa terbukti melakukan korupsi proyek Bakamla. Menurutnya, beberapa pertimbangan majelis hakim mengacu pada fakta-fakta hukum yang disampaikan tim JPU KPK.Ia mencontohkan penghitungan keuntungan PT Merial Esa yang selaras dengan metode penghitungan Unit Forensik Akuntansi Direktorat Deteksi Analisis Korupsi KPK.

“Hasil perhitungan keuntungan maupun kerugian keuangan negara oleh KPK merupakan terobosan untuk capaian aset recovery dari hasil tindak pidana korupsi agar lebih optimal,” tukas Ali.

Dalam perkara ini, PT Merial Esa terbukti melakukan korupsi pada proyek pengadaan satelit monitoring dan drone Bakamla.

Perusahaan milik suami artis Inneke Koesherawati, itu terbukti menyuap sejumlah pihak untuk mendapatkan kedua proyek.

Fahmi Darmawansyah selaku pengendali PT Merial Esa dan PT Melati Technofo menggelontorkan duit untuk mengupayakan alokasi penambahan anggaran proyek Bakamla.

Rasuah diberikan kepada mantan anggota Komisi I DPR Fayakhun Andriadi 911.480 dolar Amerika dan Staf Khusus Kepala Bakamla, Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi Rp 64 miliar.

Kemudian, kuasa pengguna anggaran (KPA) Satuan Kerja Bakamla Eko Susilo Hadi 100.000 dolar Singapura, 88.500 dolar Amerika dan 10.000 euro.

Fulus juga diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Informasi Hukum dan Kerjasama Keamanan dan Keselamatan Laut Bakamla, Bambang Udoyo 105.000 dolar Singapura.

Juga Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan 104.500 dolar Singapura dan kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Sestama Bakamla, Tri Nanda Wicaksono Rp 120 juta.

Semua pihak yang menerima uang sudah divonis bersalah. Kecuali Ali Fahmi, yang keberadaan masih belum diketahui.

Ali Fahmi selalu mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK. Ia diduga menerima uang puluhan miliar untuk disalurkan ke oknum Senayan. Tujuannya agar anggaran proyek Bakamla ditambah. [BYU/rm.id]

Posisi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Yudian Wahyudi kembali digoyang. Saat ini, menggema desakan ke Presiden Jokowi agar mencopot Yudian.

Desakan itu menggema setelah disuarakan Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar, saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Lahir ke-62 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), di Museum Nasional, Jakarta, Senin (18/4) malam. Imin, sapaan akrab Muhaimin, melihat kinerja Yudian selama 2 tahun ini, tidak efektif. Yang terjadi, malah banyak penolakan terhadap mantan Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta itu.

“Kalau tidak efektif, ya diganti saja. Supaya lebih efektif,” usul Ketua Umum PKB ini.

Menurut Imin, sejak dilantik Februari 2020, Yudian langsung mendapat banyak penolakan. Terlebih, saat dia kepleset lidah dalam wawancara khusus dengan salah satu media, yang menyebut musuh utama Pancasila adalah agama.

“Pak Yudian, setelah dilantik sudah salah ngomong. Sehingga banyak penolakan di kanan dan kiri,” tambah Imin.

Imin menerangkan, tugas BPIP adalah menyatukan bangsa. Namun, hingga kini, Yudian belum menjalankan tugas itu secara optimal. Ketegangan antar-anak bangsa masih terjadi. Tidak sedikit terjadi saling menyalahkan dan menyerang.

“Ini terbukti, api dalam sekam masih terjadi. Yang merasa Islam tapi bodoh soal Islam. Yang paling merasa nasionalis, tapi menyatakan nasionalismenya dengan menyakiti saudaranya. Ini terjadi. Harusnya BPIP hadir sebagai penjembatan dialog yang terbuka,” ujar dia.

Imin menambahkan, saat ini Indonesia memang masih aman. Namun, dengan api dalam sekam tersebut, belum tentu 15 tahun lagi situasi akan serupa. Karenanya, Ketua Majelis Pembina Nasional PMII itu menyebut, dialog nasional antar-anak bangsa mutlak dilakukan. Sayangnya, BPIP tidak menjalankan hal itu dengan baik.

Selain meminta Yudian dicopot, Imin juga mengusulkan ke Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri untuk mengikutsertakan anak muda, termasuk yang ada di PMII, dalam dialog nasional itu. “Kalau Bu Mega bisa ditambah anak muda seperti di PMII, saya yakin dialog terbuka antar-kekuatan bangsa akan terjadi. Dan tidak terus (hidup) api dalam sekam,” ucapnya.Soal hubungan pribadi dengan Yudian, Imin mengaku tidak ada masalah. Bahkan dia mengaku sebagai sahabat. “Terus terang, Ketua BPIP sekarang sahabat saya,” imbuhnya.

Diserang Imin seperti itu, pihak BPIP tidak ambil pusing. Menurut Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP, Antonius Benny Susetyo, sifat Imin memang suka begitu. “Kalau Cak Imin itu biasa lah. Itu otokritik. Intinya, kritik kita terima sebagai koreksi untuk memperbaiki kinerja BPIP,” ucap Benny.

Mengenai kinerja Yudian yang dianggap tidak efektif, Benny beralasan, upaya rekonsiliasi anak bangsa yang terbelah di tengah cepatnya arus teknologi dan digitalisasi, tak mudah. “Tapi kita jembatani, rekonsiliasi akan kita lakukan. Memang itu nggak gampang, harus kita akui. Orientasi BPIP bagaimana sinergi dengan lembaga terkait dan melakukan kerja gotong royong,” jelasnya.

Benny menambahkan, situasi saat ini sangat berbeda dengan Orde Baru. BPIP belum memiliki kekuatan sampai ke akar rumput. Tak seperti Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) yang dibentuk Orde Baru. Kala itu, BP7 memiliki struktur hingga tingkat kabupaten.
“Kita memiliki tugas koordinasi dan itu tak gampang dalam situasi demokrasi seperti sekarang. Dan BPIP tak punya kekuatan sampai ke akar rumput seperti zamannya BP7. Ada perbedaan itu,” terang dia.

Benny memastikan, BPIP terus berupaya menjalankan fungsinya secara optimal. Salah satunya lewat jalur pendidikan. BPIP telah membuat kegiatan dan pendidikan mengenai aktualisasi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Contohnya, BPIP akan menghidupkan kembali Pancasila sebagai mata pelajaran dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi mulai Juli 2022. “BPIP telah menyiapkan materinya dan animasi agar materi mudah diterima anak-anak,” ulas Benny.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurniasyah menilai, kritik Imin sudah tepat. Dia setuju, Yudian pantas dicopot. “Yudian tidak perform, dan tidak berhasil memperkuat implementasi dan pemikiran Pancasila, sehingga sah saja didorong untuk mundur,” ucapnya. [UMM]