Kategori: NASIONAL

Permainan mafia minyak goreng alias migor telah dibuka Kejaksaan Agung (Kejagung). Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana bersama tiga pengusaha sudah jadi tersangka dan ditahan. Setelah ini, mafia migor lain dijamin degdegan, karena takut ketahuan dan ikut ditangkap.

Dalam beberapa waktu terakhir, Kejaksaan Agung sedang fokus membongkar kasus mafia migor. Tim Penyidik Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah melakukan pemanggilan saksi-saksi dari dua kementerian: Kemendag dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Tujuannya, untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor migor periode 2021-2022.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Supardi menjelaskan, pemanggilan saksi-saksi telah dilakukan sejak Selasa (12/4). Sejumlah saksi dari dua kementerian tersebut diperiksa secara struktur dan beruntun, dimulai dari struktur paling bawah.
Dengan kondisi ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman yakin, mafia migor yang bermain bukan cuma Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan tiga pengusaha yang sudah jadi tersangka, tapi dia menduga, masih banyak lagi pihak yang bersekongkol memainkan pasokan migor di dalam negeri sehingga terjadi kelangkaan dan harganya melonjak.

“Catatan saya, sekitar sembilan. Kita dorong Kejaksaan Agung untuk terus mengaitkan dengan pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Dari tiga yang diduga terlibat, itu perusahaan itu sudah termasuk lima besar. Meski belum juaranya, tapi saya tetap apresiasi,” ucapnya, kemarin.

Boyamin menerangkan, sembilan perusahaan itu menyelewengkan ekspor migor tanpa memenuhi syarat penyediaan kebutuhan dalam negeri alias Domestic Market Obligation (DMO). Salah satu pembeli migor itu berasal dari perusahaan yang berlokasi di Singapura, dengan nilai transaksi mencapai Rp 1,1 triliun. Boyamin lalu membeberkan inisial sembilan perusahaan tersebut. Yaitu PTPA, PTEP, PTPI, PTBA, PTIT, PTNL, PTTJ, PTMS, dan PTSP.

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengulas penetapan tersangka yang dilakukan Kejagung. Menurutnya, pemberian izin ekspor Dirjen Perdagangan Luar Negeri merupakan wilayah hukum administrasi. Ada kemungkinan Kejagung menemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Dirjen Perdagangan Luar Negeri ketika memberi izin ekspor, yang di sisi lain menimbulkan kelangkaan migor.

“Penetapan tersangka itu dilakukan atas dasar perbuatan melanggar hukum. Misalnya, bisa suap, baik langsung atau tidak langsung. Fakta inilah yang menjadi dasar penetapan tersangka korupsi, karena bertentangan dengan jabatannya,” ulas Fickar.

Ia menilai, hal ini merupakan kemajuan bagi Kejagung karena berani menetapkan dirjen aktif. Harapannya, ini menjadi awal baik bagi Kejagung yang bersih, sehingga dapat bekerja sesuai harapan masyarakat.

Jika hal ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin, banyak yang degdegan. Baik itu mafia migor yang lain, maupun para pejabat publik yang suka main-main. “Ini menjadi peringatan bagi pejabat publik yang urusannya langsung melayani rakyat. Jangan main-main, karena jabatan itu amanah untuk bekerja membantu presiden mensejahterakan rakyat,” pesan Fickar. [MEN]

Antibodi masyarakat Indonesia meningkat menjadi 99,2 persen. Lebaran aman dengan tetap disiplin protokol kesehatan (prokes), vaksinasi dan booster.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menuturkan, Desember 2021 Pemerintah telah melakukan sero survei. Hasilnya menunjukkan, sekitar 88,6 persen masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi.

“Di bulan Desember kita lakukan sero survei, ordenya masih di angka sekitar 500-600. Di bulan Maret ordenya sudah angka ribuan, sekitar 7.000-8.000,” kata Budi.

Temuan tersebut, kata Budi, menunjukkan bukan hanya banyak masyarakat yang sudah memiliki antibodi, tapi kadar antibodinya juga tinggi. Dengan demikian, jika masyarakat terinfeksi Covid-19, maka tubuh bisa merespons dengan baik.

“Artinya, 99,2 persen dari populasi masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi, bisa itu berasal dari vaksinasi maupun dari infeksi,” jelas mantan Direktur Utama Bank Mandiri ini.

Menurut Budi, survei ini bertujuan agar kebijakan Pemerintah terkait pandemi Covid- 19 saat Idul Fitri 2022 berbasis riset.

Penelitian antibodi tubuh terhadap virus dilakukan Maret 2022 bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang bekerja sama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI).

“Tidak usah terburu-buru mengikuti negara lain yang terlalu agresif, tapi kemudian menyebabkan kasusnya kembali naik,” tandas Budi.

Netizen mengucap syukur antibodi masyarakat Indonesia menyentuh level 99,2 persen atau sangat tinggi menjelang mudik Lebaran. Dengan itu, akan mengurangi risiko dari dampak negatif yang ditimbulkan dari perjalanan mudik Lebaran.

“Alhamdulilah, kabar baik. Semoga semakin baik. Tetap jaga prokes ya guys,” ujar @Ahmad_Ganteng. “Yang mudik tetap jaga prokes, salam sehat semua,” saran @ Herry.

Akun @Cakbas07 mengucap syukur karena akhirnya di Indonesia bisa terbentuk herd immunity secara natural. Soalnya, Juni-Juli menjadi petaka Covid-19 di Indonesia. “Selanjutnya imunitas terbentuk alami ditambah vaksin masif jadi efektif,” katanya.

Akun @Lesto_Kusumo berkeyakinan, dengan antibodi masyarakat yang sudah 99,2 persen, saat ini sudah terbentuk herd immunity atau kekebalan kelompok. Dia pun menyarankan Pemerintah segera menyatakan tidak ada pandemi Covid-19 lagi di Tanah Air.Tingginya titer antibodi masyarakat Indonesia dapat mengurangi risiko dari dampak negatif yang ditimbulkan dari perjalanan mudik Lebaran,” ujar @Paltiwest.

Akun @RadenKidangMas berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah bersedia divaksin Covid-19, baik terpaksa ataupun sukarela. Berkat vaksinasi, akan terbentuk herd immunity.

“Berkat cakupan vaksinasi yang terus diikhtiarkan menjangkau semua penduduk, berdampak pada tren penurunan kasus, diikuti hospitalisasi dan kematian yang sangat rendah. Salut Indonesia,” sambung @drpriono1.

Akun @Chinta_chintata menjelaskan, tubuh seseorang yang telah disuntikkan vaksin, akan merangsang antibodi untuk belajar dan mengenali virus yang telah dilemahkan tersebut. Tubuh akan mengenali virus dan mengurang risiko terpapar.

Akun @Straussky menyindir. Kata dia, sebagus apapun kerja Pemerintah tetap saja para haters tidak akan terima. Mereka akan terus menolak sambil diam-diam ikut vaksinasi gratis dan mengambil bansos.

“Sulit memang jadi manusia ribet. Dikasih berita baik salah, apalagi berita buruk bisa sekarat,” ujar @Wahyuno.
Akun @Okta_Komansilan meminta masyarakat tetap hati-hati walaupun telah mempunyai antibodi tinggi. Karena walau sudah divaksin, masih bisa terkena Covid walau tidak parah.

“China dan Hong Kong meledak, padahal China sudah vaksin sampai 70 persen warganya sama dengan Indonesia,” ujarnya.

Sementara, @Widya_Walesa mempertanyakan imunitas warga Indonesia sudah segitu tingginya. “Kenapa masih wajib vaksin booster untuk syarat mudik,” tanyanya.

“Jangan takabur dulu, takutnya nanti kasus Covid-19 meledak lagi,” jawab @Nakbe. [TIF/rm.id]

Sidang isbat atau penetapan 1 Syawal 1443 H akan digelar pada Minggu 1 Mei 2022 petang. Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin menjelaskan, sidang isbat mempertimbangkan informasi awal berdasarkan hasil perhitungan secara astronomis (hisab) dan hasil konfirmasi lapangan melalui mekanisme pemantauan (rukyatul) hilal.

Secara hisab, semua sistem sepakat bahwa ijtimak menjelang Syawal jatuh pada Minggu, 1 Mei 2022 M atau bertepatan dengan 29 Ramadan 1443 H.

“Pada hari rukyat, 29 Ramadan 1443 H, ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk dan di atas kriteria baru MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura) yaitu di atas 3 derajat,” jelas Kamaruddin di Jakarta pada Senin malam (18/4).

Sementara, kata Kamaruddin, awal Syawal 1443 H menunggu hasil rukyatul hilal.

“Kemenag akan menggelar rukyatul hilal pada 99 titik di seluruh Indonesia. Rukyatul hilal tersebut akan dilaksanakan Kanwil Kementerian Agama dan Kemenag Kabupaten/Kota, bekerja sama dengan Peradilan Agama dan Ormas Islam serta instansi lain,” katanya.

Sidang isbat awal Syawal 1443 H akan dihadiri sejumlah Duta Besar Negara Sahabat, Komisi VIII DPR RI, Mahkamah Agung, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Informasi Geospasial (BIG), Bosscha Institut Teknologi Bandung (ITB), Planetarium, dan lain sebagainya.

“Hasil sidang isbat akan disiarkan langsung oleh TVRI sebagai TV Pool dan juga RRI. Penyampaian hasil sidang isbat juga disiarkan secara langsung melalui media sosial Kementerian Agama,” tandasnya.***{rm.id}

Pemerintah memastikan aplikasi PeduliLindungi tak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Keamanan seluruh data pengguna dijamin negara.

Hal ini merupakan respons atas pernyataan Non Governmental Organization (NGO) di Amerika Serikat (AS), yang khawatir ada pelanggaran HAM di PeduliLindungi.

“Yang disampaikan NGO itu bukan PeduliLindungi melanggar HAM, tapi dikawatirkan melanggar HAM. Ini berkaitan dengan data storage atau penyimpanan datanya,” kata Menteri Komunikasi Dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dalam diskusi virtual, kemarin.

Politisi Partai NasDem ini menuturkan, PeduliLindungi tak melanggar HAM, justru mengutamakan hak masyarakat. Aplikasi ini dibuat Pemerintahan untuk memudahkan penanganan Covid-19 termasuk upaya tracing.

“Ini juga aplikasi surveilans Covid-19 milik Indonesia. Dibangun dan diciptakan oleh Indonesia, sehingga membantu mencegah Covid-19,” tuturnya.

Aplikasi ini telah mencegah lebih dari 539 ribu orang yang terdampak Covid atau terpapar untuk masuk ke area publik.

“Kalau sampai terjadi bagaimana itu nanti. Bayangkan, berapa banyak orang yang akan tertular Covid-19. Aplikasi ini bagus dan sudah digunakan lebih dari 90 juta kali,” ungkap Johnny.

Masyarakat diminta tak ragu memanfaatkan PeduliLindungi. Aplikasi tersebut akan mengikuti perkembangan Covid-19 di lingkungan masyarakat.

“Masyarakat tidak usah khawatir dengan itu. Kami memastikan hak-hak masyarakat dan pemilik data terlindungi dan dijaga dengan baik,” ujar Johnny.Ditegaskannya kembali, layanan PeduliLindungi digunakan untuk membantu masyarakat dan negara dalam melakukan penanganan Covid-19. “Tidak digunakan untuk kepentingan yang lain,” tegasnya.

Lagipula, PeduliLindungi digunakan tidak atas dasar paksaan. Layanan ini digunakan atas dasar persetujuan dari para penggunanya. Aplikasi ini juga tersimpan dengan baik di pusat data Kominfo.

“Ada di pusat data Pemerintah yang dilengkapi dengan security system. Disimpan dengan enkripsi yang kuat, sehingga itu bisa digunakan dengan baik dan aman,” ucap Johnny.

Dia menyebut, informasi yang dikumpulkan dari masyarakat atas dasar persetujuan pemilik. Potensi pelanggaran HAM juga ditepis oleh Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Selain disimpan di pusat data milik Pemerintah di Kominfo, aplikasi telah dijaga penggunaannya dan dikelola oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang.

“Ada Satgas dari Kominfo yang mengawal itu. Ada juga Kementerian Kesehatan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan developer-nya,” terangnya.
Sebelumnya, Kemenlu AS dalam laman resminya mengunggah laporan penegakan HAM di negara-negara yang menerima bantuan dari AS dan anggota PBB sepanjang 2021 (2021 Country Reports on Human Rights Practices).

Terpisah, pengamat keamanan siber dari Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha mengatakan, segala risiko keamanan data pribadi berpotensi terjadi di internet. Termasuk dalam mengelola suatu aplikasi yang menghimpun data masyarakat.

“Kekhawatiran jelas ada, kami terus mengingatkan hal tersebut, selain penyalahgunaan yang harus diwaspadai, adalah soal keamanan pada sistemnya,” ujar Pratama. [JAR]

Landainya kasus Covid-19 membuat peluang Indonesia makin terbuka terbebas dari status pandemi di tahun ini. Ketika sudah masuk fase endemi, maka Covid-19 tidak lagi menjadi ancaman mengerikan seperti awal kemunculannya.

Ahli epidemiologi dr Riris Andono Ahmad menuturkan, setelah masuk fase selanjutnya, akan ada berbagai pergeseran dalam pola penanganan Covid-19.

Perubahan pola penanganan dilakukan setelah sebagian besar masyarakat Indonesia dan di beberapa negara sudah memiliki kekebalan dari gejala Covid-19.

“Kasus-kasus Covid-19 ada perubahan penanganan ketika penularan semakin mendatar. Kemudian sistem kesehatan sudah bisa mengelola dengan baik,” ujar Riris dalam diskusi virtual, kemarin.

Pandemi yang kemunculannya mengejutkan dunia direspons tidak seperti penyakit pada umumnya. Penanganan Covid-19 di Tanah Air, misalnya, masih bersifat response emergency seperti respons kebencanaan.

Nah, ketika Indonesia sudah berencana masuk fase endemi Covid-19, sudah seharusnya dibuat seperti program atau respons yang sudah masuk ke dalam sistem. Jadi, penanganan Covid-19 akan serupa seperti penyakit lainnya.

Dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM ini mencontohkan, penanganan Covid-19 bisa serupa dengan program pengendalian penyakit demam berdarah.

Dari waktu ke waktu, demam berdarah ini ada kasusnya dan terus meningkat. Tetapi, secara umum ada momen di mana penyakit itu sangat mendatar. Demam berdarah juga tidak merebak ke berbagai daerah hingga menyebrang hingga luar negeri.

“Nanti penanganan Covid-19 akan menjadi seperti itu,” terang Riris.

Upaya mengubah status pandemi ke endemi itu butuh proses yang didasarkan berbagai indikator. Antara lain, kasus yang terus melandai. Indikator endemi ini juga akan dievaluasi secara berkala.

“Sekarang sudah dibutuhkan model pengendalian yang sistematik dan terprogram. Mungkin perlu ada perencanaan sampai lima tahun ke depan mengenai cara mengelola dan seterusnya,” jelasnya. [JAR/rm.id]

Di tengah kondisi ekonomi rakyat yang masih kembang kempis imbas pandemi Covid-19, banyak pejabat justru dompetnya makin tebal.

Nggak tanggung-tanggung, hartanya bertambah miliaran hingga triliunan rupiah. Meroketnya harta para pejabat ini, diketahui dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dirilis KPK di elhkpn.kpk.go.id.

Di portal itu terlihat, ada sejumlah pejabat yang sudah memperbarui data kekayaannya, dan mengalami kenaikan signifikan.

Presiden Jokowi termasuk salah satu pejabat yang memperbaharui laporan harta kekayaannya itu. Jokowi lapor ke KPK, 23 Februari 2022.

Dari laporan terbaru itu, diketahui total harta Jokowi berjumlah Rp 71.471.446.189 (Rp 71 miliar).

Harta Jokowi mengalami kenaikan hingga Rp 7,8 miliar dibandingkan 2020. Tahun 2020, kekayaan Jokowi tercatat hanya Rp 63.616.935.818 (Rp 63 miliar).

Dalam laporan terbarunya itu, tidak ada tambahan jenis harta baru yang dimiliki Jokowi.

Jokowi melaporkan kepemilikan 20 bidang tanah dan bangunan. Namun, nilai tanah dan bangunan ini melonjak. Dari Rp 53,2 miliar pada 2020 menjadi Rp 59,4 miliar pada 2021.

Penambahan lainnya berasal dari kas atau setara kas. Dari Rp 10 miliar pada 2020, menjadi Rp 11 miliar pada 2021.

Anak buah Jokowi di kabinet Indonesia Maju juga makin tajir. Salah satunya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno.

Hartanya naik lebih dari 3 kali lipat. Dari Rp 3,8 triliun di 2020, menjadi Rp 10,6 triliun di 2021. Dengan jumlah tersebut, Sandiaga kini menjadi pejabat negara paling kaya

Kekayaan wah Sandiaga ini mayoritas berasal dari kepemilikan surat berharga, yang bernilai Rp 9,7 triliun.

Kekayaan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto juga naik hampir 2 kali lipat dalam setahun. Dari Rp 260 miliar di 2020 menjadi Rp 425 miliar di 2021.

Harta Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono juga nambah ratusan miliar dalam setahun. Dari Rp 2,4 triliun di 2020 menjadi Rp 2,9 triliun di 2021.

Sementara, yang nambah belasan hingga puluhan miliar dalam setahun, ada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Berikut data pejabat yang dompetnya kian tebal:

1. Presiden Jokowi 2020: Rp 63 miliar, 2021: Rp 71 miliar

2. Menko Polhukam Mahfud Md 2020: Rp 27 miliar, 2021: Rp 29 miliar

3. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto 2020: Rp 260 miliar, 2021: Rp 425 miliar

4. Menparekraf Sandiaga Uno 2020: Rp 3,8 triliun, 2021: Rp 10,6 triliun

5. Mensos Tri Rismaharini 2020: Rp 8 miliar, 2021: Rp 15 miliar
6. Mendagri Tito Karnavian 2020: Rp 18 miliar, 2021: Rp 20 miliar

7. Menkes Budi Gunadi Sadikin 2020: Rp 164 miliar 2021: Rp 180 miliar

8. Mendag Muhammad Lutfi 2020: Rp 226 miliar 2021: Rp 235 miliar

9. Menag Yaqut Cholil Qoumas 2020: Rp 11 miliar 2021: Rp 11,7 miliar

10. Menteri Perikanan Sakti Wahyu Trenggono 2020: Rp 2,4 triliun 2021: Rp 2,9 triliun

11. Menhan Prabowo Subianto 2020: Rp 2,029 triliun 2021: Rp 2,032 triliun
12. Mensesneg Pratikno 2020: Rp 10 miliar 2021: Rp 11 miliar

13. Menlu Retno Marsudi 2020: Rp 25 miliar 2021: Rp 28 miliar

14. Menkeu Sri Mulyani 2020: Rp 53 miliar 2021: Rp 58 miliar

15. Menaker Ida Fauziyah 2020: Rp 17 miliar 2021: Rp 18 miliar

16. Menteri ESDM Arifin Tasrif 2020: Rp 51 miliar 2021: Rp 53 miliar

17. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono 2020: Rp 18 miliar 2021: Rp 20 miliar

Berita Terkait : Diresmikan Jokowi, 7 Pelabuhan Danau Toba Siap Genjot Wisatawan

18. Menkominfo Johnny G Plate 2020: Rp 189 miliar 2021: Rp 191 miliar

19. Menteri LHK Siti Nurbaya 2020: Rp 4 miliar 2021: Rp 5 miliar

20. Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar 2020: Rp 8 miliar 2021: Rp 9 miliar

21. Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo 2020: Rp 5 miliar 2021: Rp 6 miliar

22. Menteri ATR Sofyan Djalil 2020: Rp 83 miliar 2021: Rp 94 miliar

23. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa 2020: Rp 69 miliar 2021: Rp 73 miliar

24. Menkop UKM Teten Masduki 2020: Rp 3 miliar 2021: Rp 4 miliar

Kendati demikian, ada juga pejabat yang hartanya turun. Salah satunya, Wapres KH Ma’ruf Amin, yang hartanya menyusut Rp 1,8 miliar.

Terkait LHKPN terbaru pejabat ini, Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Garnasih kasih komentar normatif. Kata dia, LHKPN adalah alat kontrol bagi pejabat.

“Kalau ada kenaikan yang tidak wajar, harusnya diklarifikasi,” kata mantan Ketua Pansel KPK itu, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.Yenti meminta KPK tidak “menganggurkan” data kekayaan pejabat dalam LHKPN.

Dia ingin KPK mengikuti cara Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) dalam menelusuri kekayaan pejabat.
KPKPN adalah lembaga yang menjadi cikal bakal lahirnya KPK.

“Semua laporan itu, langsung di-resume. Lalu, yang tidak masuk akal atau mencurigakan, pejabatnya dipanggil, atau didatangi, untuk klarifikasi. Dulu juga pakai asas omkering van de bewijslast atau pembalikan beban pembuktian,” terangnya.

Sementara, Pengamat Politik Ray Rangkuti mengaku heran, di tengah kondisi ekonomi yang sulit, pejabat malah semakin tajir.

“Sepanjang pandemi Covid-19 ini, banyak harta pejabat kita naik drastis. Ini menjadi pertanyaan besar, bagaimana kok harta kekayaan pejabat naik berlipat-lipat,” ucapnya, heran, dalam perbincangan dengan Rakyat Merdeka, tadi malam.

Menurutnya, fenomena pejabat yang semakin tajir melintir ini, akan berdampak kepada perasaan rakyat, yang saat ini sedang dilanda kesusahan.

Ray menyarankan, KPK proaktif menggunakan kewenangannya, melacak sumber kekayaan para pejabat tersebut, agar tidak menimbulkan kecurigaan publik. [SAR/rm.id]

– Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) mengungkapkan tiga provinsi yang masih melaporkan peningkatan kasus per 4 hingga 10 April dalam laporan terbarunya. Kenaikan paling banyak dicatat Maluku, yakni 100 persen.

Akun @pandemictalks mengungkap dua provinsi lainnya, yakni Papua Barat yang melaporkan kenaikan 24 persen selama sepekan, disusul Nusa Tenggara Barat yang kasusnya meningkat 13 persen.

“Lantaran kenaikan dilaporkan mendekati libur Lebaran 2022, WHO meminta masyarakat untuk waspada,” ujar @pandemictalks.

Akun @eddie.riyanto mendesak Pemerintah segera mengantisipasi penularan Covid-19 di 3 daerah tersebut. Mulai dari meningkatkan kembali testing, vaksinasi hingga memperketat penerapan protokol kesehatan (prokes).

“Kayaknya untuk 3 daerah tersebut perlu dilakukan ‘jemput bola’ deh,” ujarnya.

Menurut @ari_aditya, sebaiknya Pemerintah Daerah (Pemda) tetap berperan aktif melakukan sidak ke berbagai tempat umum. Seperti pasar tradisional, stasiun, perkantoran hingga transportasi umum untuk memastikan protokol kesehatan dilakukan dengan baik dan benar seperti mencuci tangan sebelum masuk.

Menurut @nilakey, kasus Covid-19 di Indonesia belum sepenuhnya menurun. Kasusnya menurun karena tidak pakai tes-tes lagi ketiga bepergian.Kalau testing-tracing dijalankan dengan benar, saya duga angkanya bakalan beda banget,” kata @HengkyBisa.

Akun @lesson_pu meminta Pemerintah meningkatkan kembali testing. Khususnya saat musim mudik tiba. Dia menduga makin banyak orang yang mungkin tidak tahu dirinya terinfeksi virus Corona karena tidak bergejala atau gejala ringan.

“Kesadaran masyarakat terkait pentingnya melakukan tes Covid-19 mandiri masih rendah. Biasa akan ketahuannya karena ada aturan tes antigen atau PCR,” timpal @flowertreeandbees.

Akun @kevintandarto1997 tetap yakin Indonesia bisa melewati pandemi Covid-19 dalam waktu dekat. Meskipun testing tidak lagi tinggi dan kasus Covid-19 di beberapa daerah masih naik. “Yuk, Indonesia pasti bisa melewati pandemi Covid-19 ini,” ujarnya.

Menurut @sitisumaryani03, walaupun sudah melandai, tapi prokes tetap dijaga. Dengan begitu, diharapkan sehabis Lebaran kasus tindak melonjak. “Mohon kerja samanya,” ajak dia.

“Bisa yuk, jangan ada lagi peningkatan Covid-19. Sehat sehat semuanya. Taat prokes dan jangan lupa vaksin,” ungkap @itsyanimelsrg. [ASI/rm.id]

Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) mengungkapkan tiga provinsi yang masih melaporkan peningkatan kasus per 4 hingga 10 April dalam laporan terbarunya. Kenaikan paling banyak dicatat Maluku, yakni 100 persen.

Akun @pandemictalks mengungkap dua provinsi lainnya, yakni Papua Barat yang melaporkan kenaikan 24 persen selama sepekan, disusul Nusa Tenggara Barat yang kasusnya meningkat 13 persen.

“Lantaran kenaikan dilaporkan mendekati libur Lebaran 2022, WHO meminta masyarakat untuk waspada,” ujar @pandemictalks.

Akun @eddie.riyanto mendesak Pemerintah segera mengantisipasi penularan Covid-19 di 3 daerah tersebut. Mulai dari meningkatkan kembali testing, vaksinasi hingga memperketat penerapan protokol kesehatan (prokes).

“Kayaknya untuk 3 daerah tersebut perlu dilakukan ‘jemput bola’ deh,” ujarnya.

Menurut @ari_aditya, sebaiknya Pemerintah Daerah (Pemda) tetap berperan aktif melakukan sidak ke berbagai tempat umum. Seperti pasar tradisional, stasiun, perkantoran hingga transportasi umum untuk memastikan protokol kesehatan dilakukan dengan baik dan benar seperti mencuci tangan sebelum masuk.

Menurut @nilakey, kasus Covid-19 di Indonesia belum sepenuhnya menurun. Kasusnya menurun karena tidak pakai tes-tes lagi ketiga bepergian.“Kalau testing-tracing dijalankan dengan benar, saya duga angkanya bakalan beda banget,” kata @HengkyBisa.

Akun @lesson_pu meminta Pemerintah meningkatkan kembali testing. Khususnya saat musim mudik tiba. Dia menduga makin banyak orang yang mungkin tidak tahu dirinya terinfeksi virus Corona karena tidak bergejala atau gejala ringan.

“Kesadaran masyarakat terkait pentingnya melakukan tes Covid-19 mandiri masih rendah. Biasa akan ketahuannya karena ada aturan tes antigen atau PCR,” timpal @flowertreeandbees.

Akun @kevintandarto1997 tetap yakin Indonesia bisa melewati pandemi Covid-19 dalam waktu dekat. Meskipun testing tidak lagi tinggi dan kasus Covid-19 di beberapa daerah masih naik. “Yuk, Indonesia pasti bisa melewati pandemi Covid-19 ini,” ujarnya.
Menurut @sitisumaryani03, walaupun sudah melandai, tapi prokes tetap dijaga. Dengan begitu, diharapkan sehabis Lebaran kasus tindak melonjak. “Mohon kerja samanya,” ajak dia.

“Bisa yuk, jangan ada lagi peningkatan Covid-19. Sehat sehat semuanya. Taat prokes dan jangan lupa vaksin,” ungkap @itsyanimelsrg. [ASI/rm.id]

Meski masih terbaring di kasur rumah sakit, Ade Armando mulai menyerang balik orang-orang yang mengejeknya. Dia mengancam mau polisikan Sekjen PAN Eddy Soeparno dan dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Karna Wijaya.

Ade Armando kesal dengan pernyataan Eddy dan Prof Karna. Di akun Twitternya, Eddy mencuit soal penistaan agama dan ulama. Dalam cuitannya itu, Eddy memang tidak menyebut Ade Armando tapi AA. Namun, pihak Ade Armando menganggap itu dirinya.

“Saya mendukung pengusutan dan tindakan hukum kepada pelaku kekerasan terhadap AA, tapi saya juga mendukung tindakan hukum yang tegas kepada mereka yang menistakan agama dan ulama, termasuk AA,” cuit @eddy_soeparno. Cuitan itu ditulis Eddy Selasa (12/4), sehari setelah Ade Armando dipukuli saat menghadiri aksi 114 di Gedung DPR.

Sementara Prof Karna mengunggah foto kolase di Facebook pribadinya yang terdiri dari beberapa influencer Mulai dari Denny Siregar, Abu Janda, Dewi Tandjung hingga Ade Armando. pendukung Presiden Jokowi.

Melalui keterangan unggahannya, dia menyebut satu persatu dari para influencer itu, sedang dicicil massa. Meski telah dihapus, cuitan Prof Karna itu, tersebar berupa tangkapan layar di jagat Twitter.

Melalui kuasa hukumnya, Muannas Alaidid, Ade Armando memberikan somasi terhadap Eddy. Jika Eddy tidak menghapus Twittnya dan meminta maaf, pihaknya akan segera mengambil langkah hukum. “Tinggal tunggu saja, kita mau ambil langkah hukum di antaranya laporan polisi,” kata Muannas. kemarin.
Bukan cuma Eddy, Muannas juga berencana melaporkan Prof Karna. Keduanya akan dilaporkan atas dugaan fitnah hingga pengancaman.

Muannas mengatakan, keduanya bakal dilaporkan secara terpisah. Pasalnya, perkara yang dilaporkan kepada Prof Karna dan Eddy berbeda. “Sekjen PAN itu pencemaran nama baik. Dalam cuitannya itu menyebut Ade Armando penista agama dan ulama padahal nggak ada putusan resmi dari pengadilan,” ungkapnya.

Sementara itu, Prof Karna akan dilaporkan atas dugaan pengancaman. Laporan itu mengacu pada unggahan Prof Karna di media sosialnya terkait Ade Armando. “Kalau yang dosen UGM, dari foto-foto yang beredar itu, yang dia posting dijadikan target Ade Armando disilang,” lanjut dia.
Bagaimana tanggapan Eddy? Eddy cuma bisa mengelus dada menyikapi ancaman yang dilayangkan pihak Ade Armando. Eddy hanya menjelaskan untuk semua, termasuk dirinya agar fokus menjalankan ibadah puasa Ramadan.“Selamat menjalankan ibadah puasa. Sucikan hati, jaga lisan dan perbuatan. Semoga ibadah kita di bulan suci Ramadan dimudahkan dan mendapat ridho Allah SWT. Salam sehat selalu,” tandas Eddy.

Sementara, Prof Karna mengaku hanya bercanda mengunggah masalah pengeroyokan terhadap Ade. Dia menilai unggahan yang dirinya buat juga biasa saja. “Saya mem-posting sesuatu yang sebenarnya hanya gojekan (bercanda), jadi kan sangat biasa sekali. Bahkan statement-statement yang dikeluarkan Ade Armando dan lain sebagainya itu, lebih sadis,” jelas Prof Karna.

Toh, bukan cuma peristiwa pemukulan terhadap Ade Armando saja yang dirinya buat candaan. Ia melakukan hal serupa untuk isu begal maupun kejahatan jalanan yang kini ramai diplesetkan dengan istilah klitih. “Sosial politik yang lain, ekonomi juga, tapi tidak digoreng. Yang digoreng cuma (isu) Ade Armando saja,” tambah dia.
Terkait tangkapan layar komentar ‘disembelih’ itu, terang Prof Karna, terlihat layaknya telah diedit sebelum diunggah ke Facebook Kagama (Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada) oleh seseorang berinisial JS, tanpa sepengetahuannya. Ia tak mengetahui maksud yang bersangkutan melakukan hal demikian.

Salah satu yang digoreng adalah ketika dirinya menimpali sebuah unggahan lain pada kolom komentar dengan menuliskan kata ‘disembelih’. Karna menegaskan, komentarnya itu bukan dalam konteks peristiwa atau postingan mengenai Ade Armando.

Terlepas dari itu, Prof Karna mengakui salah memilih diksi dalam komentarnya. Alhasil memunculkan berbagai persepsi dalam komunikasi nonverbal di medsos. “Sudah saya sampaikan maaf juga ke Pak Rektor (UGM), barangkali diksi yang saya sampaikan menimbulkan kegaduhan di luar sana,” pungkas dia.

Bagaimana sikap PAN? Tidak terima sekjennya diancam dipolisikan, PAN pasang badan. Wakil Sekjen PAN, Slamet Ariyadi menegaskan, sekjen merupakan simbol dan kehormatan, sehingga partai yang akan meresponsnya.

“Kami di PAN akan merespons dengan tindakan yang terukur, bermartabat dan dalam koridor hukum yang berlaku,” ujar Slamet.

Slamet heran, Ade Armando dan Muannas bisa-bisanya menyimpulkan inisial AA adalah Ade Armando. Toh, Eddy tidak pernah menyebut nama Ade Armando secara gamblang. Dia lantas menyarankan agar Ade fokus pada pengusutan para pelaku pengeroyokan.

Selain itu, Slamet juga menyarankan, agar Muannas meminta kejelasan perihal status kliennya sebagai tersangka kasus penistaan agama. Jangan malah menyibukkan diri mensomasi dan mengancam. [UMM/rm.id]

Pemerintah mewaspadai berbagai jenis kejahatan ekonomi yang semakin meningkat. Bahkan, Presiden Jokowi menyebut, saat ini bentuk kejahatan ekonomi semakin masif, rumit dan kompleks.

“Tantangan yang akan kita hadapi di masa depan akan semakin berat dan potensi kejahatan cyber semakin meningkat,” kata Jokowi dalam Peringatan 20 Tahun Gerakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan, ada tiga hal yang bisa dilakukan untuk menghindari kejahatan ekonomi.

Pertama, diperlukan terobosan secara terus-menerus. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) harus secepatnya melakukan transformasi digital yang mengadopsi regulatory technology.

“Temukan terobosan hukum atas berbagai permasalahan yang fundamental,” tegas Jokowi.

Kedua, PPATK juga perlu meningkatkan layanan digital, mengembangkan platform pelayanan baru, menyempurnakan terobosan layanan digital yang sudah dimiliki, mengembangkan pusat pelayanan digital yang lengkap, terintegrasi dan real time.

“PPATK harus mampu melayani para pemangku kepentingan dengan cepat, mudah, tepat dan akurat,” kata Jokowi.

Ketiga, seluruh Kementerian/ Lembaga termasuk PPATK sebagai focal point dan financial intelligence unit, harus jeli dan mampu bergerak cepat, memiliki kemampuan, dan perangkat untuk menangani modus-modus baru tindak pidana pencucian uang.
Eks Gubernur DKI Jakarta itu meminta PPATK melakukan antisipasi sedini mungkin di berbagai tingkatan. Ini dilakukan untuk mencegah upaya-upaya yang dapat mengganggu integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan.

Belakangan ini, PPATK terus memantau aliran dana dari investor ke berbagai pihak terkait produk investasi ilegal.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengaku, pihaknya makin gencar memburu para pelaku investasi ilegal.

Kata dia, pada Kamis (24/3), PPATK kembali memblokir 17 rekening dengan nilai Rp 77,945 miliar, diduga berasal dari tindak pidana investasi ilegal.

“Sehingga total penghentian sementara transaksi yang diduga berasal dari tindak pidana investasi ilegal sebesar Rp 502,88 miliar dengan jumlah 275 rekening,” bebernya.

Berdasarkan hasil analisis PPATK, modus aliran transaksi tersebut beragam. Ada yang disimpan dalam bentuk aset kripto, menggunakan rekening milik orang lain, yang dipindahkan ke berbagai rekening di beberapa bank agar mempersulit penelusuran.

Belum lama ini, PPATK juga membekukan aset kripto Indra Kenz senilai Rp 38 miliar, terkait dugaan penipuan menggunakan aplikasi Binomo.

Tindakan tersebut merupakan salah satu kewenangan PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. [KPJ/rm.id]