Kategori: NASIONAL

Puluhan juta orang diprediksi akan mudik ke kampung halaman saat Lebaran tahun ini. Kita harus waspada. Jangan sampai Covid-19 ngamuk lagi usai Lebaran. Amit-amit deh…

Epidemiolog Griffith University Australia, Dicky Budiman, menyebut ada 20 persen penduduk Indonesia yang rawan terinfeksi Covid-19 saat Lebaran nanti. Sebab, 20 persen penduduk Indonesia belum memiliki imunitas.

“Entah belum vaksin, belum terinfeksi, entah menurun imunitasnya akibat infeksi dan vaksinasi,” ujarnya.

Menurutnya, orang dengan penyakit penyerta (komorbid) dan lanjut usia atau lansia menjadi kelompok yang paling berisiko terinfeksi Covid-19 saat Lebaran. Termasuk juga anak usia di bawah lima tahun, dan bayi baru lahir.

“Selalu ada potensi lonjakan kasus, termasuk usai Lebaran. Karena jutaan orang akan mudik di waktu yang sama,” katanya.

Namun, lanjut Dicky, lonjakan kasus diprediksi tidak akan separah seperti tahun-tahun sebelumnya. Soalnya, jumlah orang yang memiliki imunitas jauh lebih besar dibandingkan kondisi dua tahun terakhir.

“Artinya, potensi itu mengecil. Ditambah lagi, jika ada penguatan di kriteria, di aspek protokol kesehatan (prokes), termasuk aspek kesehatan lingkungan,” ujarnya.

Dicky meminta Pemerintah tidak hanya memperhatikan pelaksanaan protokol kesehatan (prokes). Pemberian dosis vaksin Covid-19 juga harus menjadi perhatian Pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan kasus usai Lebaran.

“Memastikan yang mudik, mereka sudah menambah proteksi atau belum. Kalau baru dua dosis, tambah dosis tiga, kalau baru satu dosis, tambah dosis dua,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi berharap mudik Lebaran 2022 berjalan aman dan lancar. Sebab, keselamatan masyarakat merupakan prioritas Pemerintah, baik keselamatan selama perjalanan mudik maupun keselamatan kesehatan.“Kita tentu sangat menginginkan perjalanan mudik berlangsung lancar dan penuh kegembiraan,” ujar Jokowi dalam pernyataan pers, Kamis (14/4).

Jokowi lantas mewanti-wanti agar tidak ada lonjakan kasus Covid-19 yang tak terkendali setelah Lebaran. Dia ingin masyarakat tetap sehat.

“Sekali lagi, jangan sampai ada lonjakan kasus yang tak terkendali setelah kita merayakan hari raya,” ujar Jokowi.

Netizen menyadari pentingnya vaksinasi mencegah lonjakan kasus Covid-19 usai Lebaran. Meski tidak mudik, protokol kesehatan dan vaksinasi tetap penting agar imunitas tetap terjaga.

Akun @thanyonna mengaku tetap melakukan vaksinasi dosis ketiga atau booster meski tidak mudik. Dia mengingatkan kesehatan buat diri sendiri. “Kalau sudah sakit, mau makan apa pun nggak bisa,” ungkapnya.

Akun @lussyprymasanty mengaku sudah vaksin lengkap. Kendati begitu, untuk mudik, ke mall dan pasar, dilakukan seperlunya dan tidak setiap hari.

“Lebih baik di rumah saja. Semoga beres mudik dan liburan hari raya, tidak ada kasus naik lagi, salam sehat,” ujarnya.

Akun @kang_denifrayoga94 mengatakan, lonjakan kasus usai Lebaran akan tetap terjadi jika vaksinasi tidak dibarengi dengan prokes ketat. “Vaksinasi hanya meringankan risiko kesakitan saat lonjakan kasus,” katanya. [ASI/rm.id]

GPDRR – Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) adalah forum multi-pemangku kepentingan dua tahunan yang diinisasi oleh PBB untuk meninjau kemajuan, berbagi pengetahuan. dan mendiskusikan perkembangan penanggulangan risiko bencana. Indonesia mendapatkan kepercayaan besar sebagai tuan rumah GPDRR ke-7 di Pulau Dewata Bali pertengahan tahun ini.

Secara garis besar, nilai strategis dari perhelatan multinasional GPDRR adalah untuk meningkatkan public awareness mengenai pentingnya Pengurangan Risiko Bencana. Indonesia selalu berperan secara aktif dalam konferensi kebencanaan internasional sejak tahun 2009. Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) adalah forum multi pemangku kepentingan dua tahunan yang diinisiasi oleh PBB untuk meninjau kemajuan, berbagi pengetahuan dan mendiskusikan perkembangan dalam Penanggulangan Risiko Bencana.

Tidak ada satu pun negara yang dapat menghadapi sendiri dampak dari bencana, karenanya kerja sama internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam upaya pengurangan risiko dan penanggulangan bencana baik di tingkat global, regional, nasional, dan lokal. Pada perhelatan GPDRR Tahun 2019 lalu, Indonesia memaparkan kepada dunia tentang tantangan dan risiko bencana tersebutlah yang telah membentuk kebijakan Indonesia di bidang kebencanaan yang inklusif, berperspektif pembangunan, dan ditempatkan sebagai investasi.

Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika Wiryanta menjelaskan forum GPDRR 2022 merupakan ajang kolaborasi tangguh bencana. Indonesia dan seluruh negara di dunia akan membahas pentingnya mitigas dan pengurangan risiko bencana dalam upaya mencapai ketangguhan bencana dan pembangunan yang berkelanjutan.

“GPDRR harus menghasilkan sebuah panduan pelaksanaan terhadap pengurangan risiko bencana, karena itu sangat penting bagi Indonesia. Apalagi kita berada di ring of fire, lebih rentan terhadap bencana seperti gunung meletus dan gempa bumi” ujar Wiryanta.

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal Suharyanto menyampaikan tentang kesiapan Indonesia sebagai tuan GPDRR. Ia mengatakan, sebagai negara kepulauan dan terletak di cincin api atau ring of fire, Indonesia memiliki potensi risiko bencana yang lebih tinggi, dan menjadi penting bagi kita untuk terus melakukan investasi pada kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana.

Untuk menyukseskan GPDRR 2022, BNPB bersama kementerian dan lembaga terkait terus melakukan persiapan dan koordinasi untuk kesuksesan forum dua tahunan tersebut. Antisipasi potensi penularan Covid-19 selama kegiatan menjadi perhatian utama. Beberapa aturan pencegahan penularan Covid-19 akan diterapkan seperti mewajibkan seluruh peserta membawa surat keterangan negatif tes Covid-19 dan melakukan check-in pada aplikasi peduli lindungi setiap kali memasuki tempat penyelenggaraan acara. Selain itu, penyelenggaraan GPDRR 2022 juga dipastikan akan ramah disabilitas.

Penyelenggaraan GPDRR 2022 tidak hanya memberikan manfaat bagi hubungan Indonesia di komunitas internasional, secara nasional perhelatan ini juga memiliki manfaat strategis. Salah satunya yaitu secara langsung mendukung pertumbuhan sektor ekonomi dan pariwisata nasional, terutama Bali pasca resesi akibat pandemi.

Selain pembahasan strategis tentang mitigas bencana alam, forum GPDRR juga diharapkan menjadi kesempatan untuk mencari solusi bersama dalam penanganan bencana non alam, khususnya pandemi Covid-19. Indonesia sebagai penyelenggara berkoordinasi dengan pihak UN (Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk membahas studi kasus negara mana yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan, sehingga memberikan suatu keberhasilan dalam mengendalikan wabah Covid-19.

Pembahasan di dalam forum GPDRR akan dibagi dalam empat klaster. Pertama adalah ancaman bencana alam klaster geologi dan vulkanologi. Gempa bumi dan gunung berapi itu masuk dalam klaster yang dikategorikan klaster pertama.

Klaster kedua adalah klaster ancaman hidrometeorologi kering, yaitu kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan.

Klaster ketiga adalah klaster ancaman hidrometeorologi basah, yaitu banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin puting beliung, dan abrasi pantai. Klaster yang terakhir adalah ancaman bencana nonalam, seperti pandemi Covid-19.

Terkait bencana non alam, Koordinator Komunikasi Kesehatan, Direktorat Infokom PMK, Maroli J Indarto menjelaskan tentang pentingnya Indonesia mengambil peran terdepan isu mitigasi bencana non alam. Mengingat kondisi demografis dan geografis yang dimiliki Indonesia, kolaborasi yang bersifat global akan sangat membantu Indonesia dalam memitigasi bencana non pandemi.

“Kita harus mengambil inisisatif ini. Karena jika kolaborasi global terbentuk dan berjalan dengan baik, manfaatnya akan dirasakan oleh Indonesia dalam menghadapi bencana non pandemi di kemudian hari”. tegas Maroli.

Masyarakat harus memahami potensi bencanan non alam. Masyarakat juga harus teredukasi dalam memitigasi bencana non alam seperti pandemi Covid-19 ini yang bisa muncul di kemudian hari.

“Kita harus bersiap untuk kemungkinan-kemungkinan bencana non alam lainnya seperti pandemi covid-19 ini. Itu adalah keniscayaan, masyarakat harus memiliki kemampuan bencana alam dan non alam, itu harus”, tutup Maroli.(*)

Pemerintah memprediksi jumlah pemudik Lebaran tahun ini mencapai 85,5 juta orang. Kasus Covid pun berpotensi meningkat jika mayoritas warga desa belum memiliki proteksi.

Hal itu disampaikan Anggota Tim Pakar Medis Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Prof I Gusti Ngurah Kade Mahardika dalam diskusi yang digelar di Jakarta, kemarin.

Bahkan, kata dia, bukan tidak mungkin ledakan Covid-19 terjadi di desa-desa yang menjadi tujuan pemudik.

“Sangat logis konsekuensinya akan terjadi letusan kasus di desa yang menjadi target pemudik. Itu yang kurang menjadi perhatian, atau tidak menjadi fokus pemerintah,” ujarnya.

Ahli Virologi Universitas Udayana Bali ini menyebut, imbauan yang dilakukan Pemerintah kepada masyarakat untuk melakukan vaksin sebelum mudik sudah benar.

Namun, alangkah baiknya imbauan tersebut tak hanya ditujukan bagi pemudik, tapi juga bagi orang di desa yang menjadi sasaran kedatangan pemudik.

Sebab, meski pemudik sudah vaksin, mereka tetap saja berisiko tertular virus dalam perjalanan dan tetap bisa menularkan ke orang lain.

Dia meyakini, mayoritas penduduk kota memiliki imunitas baik sehingga terlindungi dari Covid-19. Mereka rata-rata sudah pernah vaksin dua dosis lengkap plus booster. Ada juga yang imunitasnya terbentuk alami karena pernah tertular Covid-19.

Tetapi, vaksin Covid-19 tidak mampu mencegah transmisi 100 persen. Hanya mengurangi tingkat keparahan saja. Masalahnya, masih banyak warga desa yang belum menjalani vaksinasi, sehingga tidak terlindungi atau terproteksi dari virus Corona. Kalau begitu, maka kampung halaman bakal jadi “markas” Covid-19.

“Itu yang paling harus diingat. Maka keluarga di desa harus sudah vaksin. Tapi saat ini, banyak desa vaksinasinya masih belum tinggi. Sosialisasi ajakan vaksin di desa harus lebih masif,” ungkapnya

Tingginya animo masyarakat yang sudah dua tahun tidak mudik ini, kata Mahardika, harus benar-benar disiapkan Pemerintah agar aman dari penularan kasus.

Dengan begitu, fenomena tradisi tahunan ini bisa berlangsung aman tanpa terjadi lonjakan kasus.

Selain vaksinasi bagi warga desa, Mahardika juga meminta para pelaku perjalanan menerapkan protokol kesehatan (prokes) di dalam perjalanan. Begitu tiba di kampung halaman, pakaian yang dikenakan selama perjalanan sebaiknya langsung dicuci. Sebab, virus bisa menempel pada berbagai benda.

“Ingat, tetap ada risiko bahwa virus itu dibawa oleh orang lain. Maka para pemudik tetap harus menjalankan protokol kesehatan yang benar dan tepat, untuk mengurangi risiko transmisi virus dari orang lain,” imbaunya.

Mahardika berharap, potensi letusan kasus di desa-desa bisa ditutup oleh para pemudik yang waspada terhadap Covid-19.

Sementara, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Letjen TNI Suharyanto mengatakan, adanya syarat vaksinasi lengkap dan booster bagi pemudik untuk melindungi masyarakat dari Covid-19.

“Mudah-mudahan mudik yang dilaksanakan tahun ini lancar dan tidak terjadi penu­laran signifikan,” harap Suharyanto. [JAR/RM.id]

Penanganan Covid-19 yang terus membaik tak hanya membawa berkah bagi pulihnya ekonomi, juga ikut mendorong terciptanya kehidupan sosial-politik (sospol) yang semakin dinamis, tapi tetap kondusif.

Keberhasilan Indonesia mengelola pandemi Covid-19 tergambar dalam berbagai indikator pengendalian pandemi yang terus menunjukkan perbaikan berkelanjutan. Penambahan kasus positif harian sudah bisa ditekan di bawah seribu. Menurut data Kementerian Kesehatan, Sabtu (16/04), kasus baru tercatat hanya 602 orang; terjaga di angka 4.000-an ke bawah hampir sebulan terakhir.

Positivity rate selalu di bawah 5 persen sesuai standar aman WHO, rasio keterisian tempat tidur rumah sakit (bed occupancy rate-BOR) juga selalu di bawah 6 persen. Bila semua indikator ini bisa bertahan setidaknya dalam 6 bulan, ini pertanda Indonesia memang sudah memasuki masa prakondisi transisi pandemi menuju endemi. Wajar bila pemerintah optimistis pandemi Covid-19 bisa berakhir setidaknya tahun depan.

Menurut Kepala Badan Intelijen Negara (KABIN), Jend Pol (Purn) Budi Gunawan, keberhasilan ini seharusnya sudah bisa menciptakan kondisi yang baik bagi Pemerintah untuk berkonsentrasi menjalankan program lanjutan pemulihan ekonomi nasional. Namun, faktor eksternal akibat konflik Ukraina serta ketegangan geopolitik dunia telah membawa tantangan lain.

“Pemerintah kini mencurahkan perhatian mengurangi tekanan eksternal ini pada perekonomian masyarakat, terutama masyarakat bawah. Konflik Ukraina berdampak pada kelangkaan berbagai kebutuhan pokok; memicu inflasi, bahkan ancaman stagflasi di sejumlah negara. Di Tanah Air, dampaknya sangat dirasakan masyarakat kebanyakan akibat kenaikan harga-harga yang tak terhindari. Terutama harga bahan bakar, pangan, dan berbagai produk turunannya,” papar Budi Gunawan, kemarin.

Pemerintah, lanjut Budi Gunawan, telah meluncurkan serangkaian program bantalan ekonomi untuk masyarakat luas, khususnya golongan miskin dan rentan yang nilainya mendekati Rp 500 triliun. Sebab, bila tekanan di sektor ekonomi ini tidak diatasi, efeknya bisa merembet ke kehidupan sosial politik. Sementara, Indonesia saat ini sedang menghadapi agenda nasional: Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Rangkaian program itu meliputi berbagai jenis bantuan sosial, subsidi energi dan non-energi, bantuan iuran JKN (jaminan kesehatan nasional), bantuan prakerja, hingga subsidi bunga KUR (kredit usaha rakyat).

“Semua itu merupakan program afirmasi Pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat kebanyakan agar kehidupan sosial ekonomi kita yang selama ini kondusif tetap terjaga,” ujar KABIN yang juga Guru Besar di Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) ini.

Budi Gunawan meminta, langkah afirmasi Pemerintah itu diikuti oleh semua elemen Bangsa; termasuk para pelaku ekonomi nasional. Inilah saatnya menunjukkan kepedulian kepada masyarakat kebanyakan dengan tidak ikut mengkonsumsi komoditas dan layanan bersubsidi, tidak mendistorsi pasar demi keuntungan sesaat, serta dengan memberikan peluang dan dukungan bagi usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) untuk tetap bisa tumbuh menjadi bagian penting perekonomian nasional.

Bagi para elit politik, Budi Gunawan meminta agar tidak mengeksploitasi kesulitan rakyat; termasuk tidak menjadikan politik identitas yang mengedepankan isu-isu politik SARA sebagai bahan kontestasi.

“Sebagaimana telah diingatkan Presiden Jokowi, bahwa kontestasi politik itu biasa, tapi jangan sampai hanya demi kepentingan sesaat kita mengorbankan rakyat, memprovokasi dan memecah belah mereka,” tegas KABIN yang aktif mendorong swadaya produksi vaksin dalam negeri ini.

Pelajaran paling berharga dari kondisi eksternal yang sangat berdampak ke perekonomian nasional ini, menurut Budi Gunawan, adalah perlunya upaya kita semua untuk menciptakan kemandirian ekonomi. Yaitu, ekonomi yang mampu mencukupi kebutuhan esensial (self sufficient) Bangsa dan mendukung ketahanan Nasional.

Keberhasilan Indonesia mengendalikan pandemi Covid-19 seharusnya menginspirasi semua anak Bangsa untuk bersama-sama menjaga kehidupan sosial politik agar tetap kondusif. “Sehingga transisi pandemi menuju endemi akan sempurna dengan tetap bergulirnya pemulihan ekonomi serta terlaksananya agenda nasional, Pemilu dan Pilkada serentak 2024, dengan sukses,” kata tokoh intelijen yang dikenal santun ini. [BCG/RM.id]

Sekelompok mahasiswa belum puas dengan aksi 11 April alias 114. Mereka berencana menggelar aksi lagi pada 21 April alias 214. Namun, di aksi nanti, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) tidak akan ikut. Agar gerakan mahasiswa tak kendor, eks Ketua MPR, Amien Rais langsung “ngomporin”.

Aksi 214 ini dimotori Aliansi Mahasiswa Indonesia alias AMI. Dalam aksi nanti, mereka akan membawa empat tuntutan. Pertama, penolakan penundaan Pemilu 2024, dan presiden 3 periode. Kedua, penstabilan ketersediaan dan ketahanan pangan kebutuhan masyarakat. Ketiga, mengusut tuntas mafia minyak goreng. Keempat, evaluasi kinerja kabinet.

Sebelum aksi, AMI bersama BEM UI berencana menggelar kongres rakyat, hari ini, Senin (18/4). Kongres rakyat digelar lantaran DPR dianggap sebagai mainan pemerintah.

Dalam kongres rakyat itu, akan dibahas hasil riset yang telah dilakukan mengenai kondisi saat ini. “Kami akan membuat Kongres Rakyat dan dilanjutkan Aksi Massa Nasional di 21 April nanti,” ungkap Kepala Biro Humas BEM UI, Navio.

Namun, aksi nanti tampaknya tidak akan seramai aksi 114. Sebab, sebagian mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI sudah pulang ke daerah masing-masing. “BEM SI tidak ikut,” kata Koordinator Pusat BEM SI Kaharuddin, seperti dikutip tempo.co, kemarin.

Kaharuddin menerangkan, BEM SI sudah menggelar aksi serupa pada 28 Maret 2022 dan 11 April 2022. Selain itu, saat ini pihaknya masih menunggu jawaban atas 18 tuntutan kepada Presiden dan 4 tuntutan kepada DPR dalam aksi 114.

Atas dasar itu, pihaknya memilih rehat dulu dan tidak mengambil bagian dalam aksi 214. “Untuk menjaga napas juang, jadi tanggal 21 April tidak ikutan (aksi),” ucap Kaharuddin.

Mendengar kabar ini, warganet tampak kecewa. “Anjir, demonya shift-shiftan,” cuit @BISMOLICIOUS. “Wah penonton kecewa dong. Padahal aksinya keren banget ketuanya ‘BEM’,” sindir @laguanaknegeri.

Ada juga yang menduga-duga penyebab absennya BEM SI dalam aksi 214. “Semoga bukan karena dikeplak kakak seniornya, disemprot kaprodinya. Malu-maluin almamaternya,” tulis @NPingitz.

Tuntutan aksi mahasiswa soal isu penundaan Pemilu 2024 dan presiden 3 periode sebenarnya sudah dijawab Presiden Jokowi. Bahkan, Jokowi sudah menjawab hal itu sehari sebelum mahasiswa melakukan aksi 114. Jokowi menegaskan, Pemilu digelar pada 14 Februari 2024. Jokowi juga sudah menyentil menteri yang bicara wacana penundaan pemilu.

Meski begitu, pendiri Partai Ummat Amien Rais, tetap memanas-manasi mahasiswa. Mantan Ketua MPR ini meminta mahasiswa tetap menggelar demonstrasi. Bahkan, Amien menyarankan para mahasiswa demo setiap akhir pekan.

“Saya berharap demo mahasiswa seantero Indonesia, terus saja digelar. Khususnya pada hari-hari weekend, supaya kuliahnya tidak keteteran,” ucap Amien, melalui kanal YouTube Amien Rais Official, Sabtu (15/4).

Agar aksi aman, Amien mengingatkan kepada mahasiswa untuk mencegah kehadiran penyusup atau penumpang gelap. “Hindari benar-benar supaya tidak ada model penyusup gelap yang menginjak-injak Ade Armando sehingga mencoreng demo mahasiswa itu,” pesannya. [MEN/RM.id]

Keluarga Mahasiswa Banten (KMB) Bogor Raya menggelar silaturahmi dan buka puasa bersama dengan para inohong atau pembina KMB Bogor Raya, yang dilaksanakan di Asrama Mahasiswa Banten di Kota Bogor.

Pada kesempatan buka puasa bersama tersebut, KMB Bogor Raya menyatakan dukungan dan kesiapannya mengawal kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang pro terhadap masyarakat.

Ketua KMB Banten Bogor Raya Agung dalam dukungan yang turut dibacakan ulang oleh seluruh anggotanya mengapresiasi, kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang pada saat itu menjabat Kapolda Banten, selalu bersinergi dengan Keluarga Mahasiswa Banten.

Apalagi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memberikan kenang-kenangan berupa rampak bedug, yang sampai saat ini masih dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan perlombaan.

“Kami Keluarga Mahasiswa Banten Bogor Raya siap bersinergi dengan TNI Polri, untuk menjaga kondusifitas NKRI,” katanya.

Tidak hanya itu saja, KMB juga mengapresiasi kepada Presiden Jokowi yang melakukan pembangunan tol Serang-Panimbang Seksi 1 sepanjang 26,5 kilometer (km) menghubungkan Serang-Rangkasbitung.

“Tentunya, kami juga mengapresiasi kepada Presiden Jokowi terkait pembanguna infrastruktur jalan Tol di Banten, yang terus dilanjutkan,” ucapnya.

Sebagai warga asli Banten, KMB juga meminta kepada Pemerintah Pusat untuk menyiapkan zona-zona industri di Banten, dalam rangka pertumbuhan ekonomi nasional.

“KMB mengapresiasi juga Pemerintah Pusat terutama TNI dan Polri dalam penanganan Covid-19. Kami sebagai mahasiswa meminta juga agar TNI Polri mengawal pemulihan ekonomi nasional,” bebernya.

Terakhir, KMB Bogor Raya juga berterima kasih, kepada para pembimbing dan inohong yang sudah hadir pada acara buka puasa bersama ini.

“Kami dari KMB Bogor Raya berterima kasih, kepada para pembimbing dan inohong-inohong yang sudah memberikan masukan dalam pencerahan di acara buka puasa bersama kali ini,” tukasnya.

Sementara itu, Independent Commisioner Holding company of IPB University Ir Ahmad Muklis Yusuf berharap, KMB Bogor Raya bisa membuktikan bahwa lulusannya bisa juga bergelut di dunia pendidikan.

Hal yang sama diutarakan Prof. Dodi Nandika selaku Guru Besar IPB, dia berharap KMB Bogor Raya ini bisa mengisi dunia pendidikan.

“Lulusan KMB Bogor Raya ini sudah ada di politik, hukum juga, saya berharap kedepan ada anak KMB bisa jadi rektor di Universitas universitas, kuncinya mampu melakukan manajemen hati dan akal agar menjadi manusia handal,” harapnya.

Disamping itu, Kokolot atau Pembina KMB Bogor Raya Ade Ruhandi (Jaro Ade) menyampaikan terima kasih atas perhatian para inohong KMB yang konsisten memberikan arahan kepada KMB.

Jaro Ade juga berharap, KMB bisa aktif berperan dalam dunia pendidikan dan akademisi di Indonesia. Dan ikut serta dalam upaya pemulihan kesehatan masyarakat, serta pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi yang mendera seluruh negara di dunia saat ini. [FAZ/RM.id]

 

Pemerintah memprediksi terjadinya lonjakan mudik Lebaran. Sebab, sudah dua tahun tradisi tahunan masyarakat itu tak bisa dilakukan lantaran pandemi Covid-19.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, saat ini Pemerintah tengah menyiapkan berbagai strategi untuk menghadapi lonjakan masyarakat yang akan mudik.

“Dua tahun ini Pemerintah tak menyiapkan kebijakan mudik. Tahun ini kita tata dan siapkan mudik sebaik-baiknya, dari aparat keamanan, penyelenggara transportasi sampai kesehatan,” ujar Muhadjir, kemarin.

Menurutnya, keputusan dibolehkannya mudik bukan tanpa alasan. Kasus Covid-19 yang semakin landai, ditambah capaian vaksinasi yang cukup besar di seluruh daerah, menjadi salah satu alasan persetujuan mudik dan penambahan cuti bersama libur Lebaran yang diumumkan Presiden Jokowi.

Salah satu strategi yang dijalankan Pemerintah adalah melakukan optimalisasi program vaksinasi Covid-19 secara lengkap, termasuk booster, yang dilaksanakan selama Ramadan ini.

Vaksin dosis lengkap, diharapkan dapat melindungi kesehatan para pemudik, sekaligus keluarga sanak saudara di kampung halaman agar tidak terjadi penularan virus.

“Jangan sampai datang ke tempat mudik membawa oleh-oleh virus. Dan kita harapkan, setelah Lebaran justru Covid-19 ini akan semakin turun dan kita akan memasuki masa endemi,” ingatnya.

Vaksinasi ini diutamakan di wilayah-wilayah tempat pemberangkatan mudik. Seperti, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), Jawa Barat, Jawa Tengah, dan kota-kota besar di Jawa Timur dan kota luar Jawa, termasuk Medan, Makassar, dan sekitarnya.

“Akan tetapi, tempat yang menjadi tujuan mudik juga kita siapkan. Karena itu, vaksinasi ini tetap kita gencarkan di semua sektor dan kita gunakan momentum Ramadan ini adakan vaksinasi Ramadan,” ungkap mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini.

Pemerintah juga tengah merancang siasat yang akan dilakukan untuk mengendalikan lonjakan perjalanan di jalur darat, laut, dan udara.

Misalnya, untuk jalur darat dirancang prasarana jalan dan rest area yang baik di jalan tol dan menyiapkan SPBU Mobile.

Kemudian untuk jalur laut, dirancang perjalanan kapal-kapal penumpang yang besar untuk diprioritaskan. Sementara untuk jalur udara, dibuka landasan tambahan untuk pesawat terbang.

“Dan ini sudah disiapkan semua. Koordinasinya dengan Kemenhub, Kementerian BUMN, Pertamina, dan Kementerian ESDM. Nanti akan bergerak bersama-sama membantu,” tuturnya.

Muhadjir berpesan kepada masyarakat yang berencana mudik, agar menyiapkan diri dengan baik. Termasuk, kondisi kendaraannya, bila pemudik menggunakan kendaraan pribadi. [DIR/RM.id]

Pemerintah mengisyaratkan akan menaikkan tarif listrik, BBM, dan gas LPG 3 kilogram dalam waktu dekat ini. Alasannya, karena harga minyak mentah dunia yang terus melonjak karena perang Rusia-Ukraina. Pemerintah mengaku tak punya pilihan lain, karena kalau tidak dinaikkan, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) bisa jebol. Jadi, mau nggak mau harganya harus naik.

Rencana kenaikan tarif listrik, BBM, dan LPG 3 kg itu, disampaikan Menteri ESDM, Arifin Tasrif dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, di Jakarta, kemarin.

Dalam rapat itu, Arifin menceritakan, kenaikan harga Pertamax membuat konsumsi BBM jenis Pertalite naik tajam.

Kenaikan tersebut diperkirakan karena mulai bergeliatnya ekonomi. Saking tingginya penggunaan Pertalite, konsumsi Pertalite Januari-Maret 2022 sudah over kuota. Untuk solar bersubsidi melampaui kuota sebesar 9,49 persen dan Pertalite telah over kuota sebesar 14 persen.

Kata dia, kondisi ini tak bisa dibiarkan. Harus dilakukan antisipasi. Apalagi di tengah harga minyak dunia yang terus melonjak. Ia lalu menyampaikan 3 strategi menghadapi persoalan ini. Untuk jangka pendek, ia minta penambahan kuota BBM subsidi seperti solar, minyak tanah, dan BBM khusus penugasan seperti Pertalite.

Strategi lain adalah menyesuaikan harga BBM nonsubsidi dengan tingkat keekonomian. Dengan demikian, jika harga minyak mentah dunia naik, maka otomatis harga BBM nonsubsidi dan Pertalite juga ikut meningkat.

“Strategi jangka pendek kami mengusulkan perubahan kuota BBM dan penyesuaian harga BBM nonsubsidi,” kata Arifin.

Selain itu, dalam jangka pendek pemerintah juga akan menjaga ketersediaan pasokan dan distribusi BBM, khususnya pada periode Ramadan dan Idul Fitri, serta meningkatkan pengawasan dan penindakan penyalahgunaan BBM, serta memaksimalkan fungsi digitalisasi SPBU.

Kenapa BBM naik? Kata Arifin, perang Rusia-Ukraina menyebabkan melonjaknya harga minyak mentah dunia. Hal ini mempengaruhi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP).

Tercatat, rata-rata ICP sebesar 98,4 per dolar AS barel pada Maret 2022. Angka itu jauh di atas target yang ditetapkan dalam APBN yang hanya 63 dolar AS per barel.

Bukan hanya harga minyak saja yang meroket. Harga gas untuk LPG yang ditetapkan memakai CP Aramco mengalami kenaikan menjadi 839,6 dolar AS per metrik ton. Nilai itu jauh di atas asumsi awal yang hanya mencapai 569 dolar AS per metrik ton.

Untuk menjaga ketersediaan LPG dan mengurangi impor, dalam jangka pendek, pemerintah akan meningkatkan pengawasan pendistribusian LPG 3 kg tepat sasaran, dan melakukan uji coba penjualan dengan aplikasi.

Untuk jangka menengah, pemerintah akan melakukan substitusi kompor LPG dengan kompor induksi (listrik), jaringan gas kota (jargas) yang diharapkan mencapai 1 juta rumah tangga per tahun. Kemudian, mengubah skema subsidi yang kini berbasis pada komoditas menjadi subsidi langsung ke penerima.

“Selain itu, penyesuaian harga jual eceran untuk mengurangi tekanan APBN dan menjaga inflasi, serta percepatan program biogas,” ucapnya.

Terakhir, soal tarif listrik. Arifin mengatakan, akan menerapkan kembali tarif adjustment pada tahun ini. Tarif adjustment listrik adalah istilah manaikkan tarif listrik mengikuti perubahan empat parameter. Yaitu ekonomi makro rata-rata per 3 bulan, realisasi kurs rupiah. Indonesian Crude Price (ICP) atau harga batu bara acuan, dan tingkat inflasi.

Dengan tarif yang sudah disesuaikan itu, pemerintah akan menghemat kompensasi listrik sebesar Rp 7-Rp 16 triliun. Dengan kata lain, jika tarif listrik tak naik, subsidi atau kompensasi yang ditanggung pemerintah bertambah angka Rp 7-Rp 16 triliun.

Rencana pemerintah menaikkan BBM nonsubsidi ini ditentang oleh Organisasi Angkutan Darat (Organda). Sekjen Organda, Ateng Aryono mengatakan, kenaikan harga Solar dan Pertalite akan menyebabkan ongkos transportasi ikutan naik.

“Kalau ongkos naik, semua ikutan naik,” kata Ateng, kemarin.

Ia berharap, pemerintah memikirkan ulang rencana tersebut. Kata dia, kondisi ekonomi rakyat saat ini sedang tertekan dengan berbagai kenaikan harga. Kalau BBM naik, ujung-ujungnya harga sembako tambah meroket.

Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan, kenaikan harga BBM dan LPG 3 kg berisiko menekan kelompok masyarakat kelas bawah. Kata dia, kalau Pertalite dan LPG naik inflasi akan naik hingga 5 persen. Kalau sudah begini, daya beli masyarakat akan langsung anjlok.

“Pada akhirnya masyarakat akan mengurangi konsumsi barang lain seperti menunda pembelian barang elektronik, otomotif, pakaian jadi dan kebutuhan lain,” kata Bhima, kemarin.

Ketua Pusat Studi Ekonomi Politik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menilai, pemerintah sebenarnya masih punya pilihan lain selain menaikkan harga BBM, listrik, dan LPG 3 Kg.

Kata dia, konflik Rusia-Ukraina menyebabkan harga batu bara dan minyak sawit ikut melonjak sepanjang 2022. Hal itu membuat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari ekspor kedua komoditas meningkat tajam, sehingga terjadi windfall.

Dia memperkirakan, windfall PNBP dari kedua komoditas tersebut mencapai Rp 144-Rp 200 triliun pada tahun ini. Menurut dia, pendapatan tersebut cukup untuk mempertahankan harga Pertalite dan Solar di level saat ini, yaitu Rp 7.650 dan Rp 5.150. Bahkan, dana sebesar itu cukup untuk menjaga harga LPG 3 Kg dan tarif listrik.

Dengan ruang fiskal di APBN yang cukup dapat menahan kenaikan tarif listrik, BBM, dan LPG 3 Kg. Kondisinya akan berbeda jika PNBP diprioritaskan untuk pembayaran utang.

“Bila hal tersebut ditempuh, artinya pemerintah salah prioritas, bukannya rakyat menikmati windfall profit dari kekayaan negerinya, malah yang menikmati negara debitur,” kata Achmad, kemarin. [BCG]

Gara-gara menyuarakan penundaan pemilu dan presiden 3 periode, Menko Kemaritiman Dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan diserang kawan koalisi dan oposisi. Banyak kata-kata ejekan yang dialamatkan ke Luhut. Terbaru, dia dijuluki ‘Brutus Istana’. Ditanya soal julukan itu, Luhut jawab dengan senyum.

Adalah kader PDIP, Masinton Pasaribu yang pertama kali menyebut Luhut sebagai Brutus Istana. Anggota DPR itu menilai, Luhut telah menjerumuskan Presiden Jokowi dengan mewacanakan penundaan pemilu dan presiden 3 periode.

“Brutus di dalam Istana itu, ya Luhut,” kata Masinton.

Setelah Masinton melemparkan kata “Brutus Istana”, kemarin, politisi Gerindra, Fadli Zon, ikut juga memanaskannya. Anggota DPR yang jago bikin puisi itu bikin puisi berjudul Brutus. Meskipun tidak menyebut nama Luhut, tapi dalam puisi itu, Fadli menyinggung soal big data yang selama ini dikaitkan dengan Luhut.

Puisi Brutus itu, diunggah Fadli di akun Twitter pribadinya @fadlizon, kemarin. Berikut isi puisi Brutus karya Fadli Zon.

Lihatlah Indonesia makin berantakan, Ulah jahat oknum pejabat rakus arogan, Harga-harga meroket terbang, Utang menumpuk minyak goreng hilang, Tapi pengkhianat merasa jadi pahlawan, Pandai berdusta dengan big data, Apapun dilakukan demi kuasa, Nasib konstitusi dipertaruhkan, Jabatan Presiden minta diperpanjang, Ambisi mengatur segala urusan, Investasi gembar gembor tinggal janji, Tipu muslihat merampok hasil bumi, Asing pesta pora bersama oligarki, Negeri ini harus dimerdekakan kembali!

Hingga tadi malam, puisi Fadli Zon ini, sudah di-like 1.867 orang dan di retweet 620 orang.

Kritikan terhadap Luhut juga datang dari oposisi. Eks Ketua Umum Muhammadiyah, Din Syamsuddin salah satunya. Din memang tak menyebut nama Luhut secara gamblang, dia hanya menyebut menteri yang mewacanakan penundaan pemilu sebagai “menteri sumber malapetaka.”

“Jangan ada pejabat pemerintah, menteri ya, Menko Investasi secara bebas. Ini kan pangkalnya kegaduhan,” kata Din, saat ditemui wartawan usai mengisi ceramah di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Selasa (12/4) malam.

Din meminta, semua orang taat konstitusi. Menurutnya, penundaan Pemilu dan jabatan presiden tiga periode, itu jelas melanggar konstitusi. “Seharusnya mata airnya, pangkalnya, itu dihentikan,” tegas petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu.

Din berharap, pejabat yang gemar menggaungkan penundaan Pemilu dan perpanjangan presiden dicabut amanahnya jadi pejabat.

“Kenapa nggak itu yang dipotong, akar tunjang. Maka jangan bermain-main dengan konstitusi dan jangan bermain-main dengan aspirasi rakyat,” ujar Din, tegas.

Ditanya apa maksudnya, ‘dipotong’, Din blak-blakan. “Pecat, potong, apa ganti, segala macam, tapi jelas harus diakui itu sumber, sumber dari malapetaka, dan ini belum tentu berhenti lho,” tegasnya.

Lalu, bagaimana tanggapan Luhut disebut Brutus Istana? Saat ditemui di Hotel Century Park, Jakarta, kemarin, Luhut hanya tersenyum.

Luhut mengatakan, tak mau berbicara soal itu. Menurut dia, kedatangannya hanya terkait program pelatihan atletik nasional di Mimika, Papua. [UMM/RM.id]

Yayasan Upaya Indonesia Damai atau United in Diversity (UID) bersama Yayasan Indonesia untuk Semua (YIUS) menyumbangkan peralatan kesehatan (Alkes) dan uang kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (12/04).

Sumbangan itu untuk kegiatan vaksinasi Covid-19 di 47 Pusat Kesehatan Masyarakat di 9 Kabupaten. Bantuan tersebut diserahkan oleh Sekretaris YIUS Fenty Noverita, yang sekaligus mewakili UID, kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng Dr. Suyuti Syamsul.

Acara penyerahan Alkes dan bantuan dana yang berlangsung di kantor Dinkes di Jl. Jos Sudarso, Palangka Raya, itu menandai berakhirnya program sentra vaksinasi UID-YIUS yang didukung oleh Gajah Tunggal serta PT Kasongan Bumi Kencana dan PT Indo Muro Kencana di Provinsi Kalimantan Tengah.

Kegiatan yang berlangsung dari 2 November 2021 sampai 22 Februari 2022 tersebut sukses menyuntikan 85.409 dosis vaksin, baik untuk vaksinasi dosis-1 dan dosis-2 mau pun dosis penguat/booster.

Kadis Kesehatan Kalteng, Dr. Suyuti Syamsul mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan bantuan UID- YIUS dalam program vaksinasi massal di Kalimantan Tengah. Ia pun mengemukakan, tentang serba keterbatasan dukungan sumber daya manusia dan prasarana di provinsinya yang luasnya satu setengah kali Pulau Jawa ini.

Menurutnya, masih ada daerah yang belum sepenuhnya mendapatkan aliran listrik dan Puskesmas yang memadai. Sehingga menjadi blank-spot yang mengakibatkan komunikasi dan pertukaran data tentang vaksinasi dilakukan secara manual.

Namun, Dr. Suyuti banggakan Kalimantan Tengah masuk dalam 14 Provinsi yang pencapaian vaksinasinya telah di atas 70 persen.

“Malah terakhir ini sudah melampaui 80 persen”, kata Suyuti dalam keterangan tertulis, Rabu (13/4).

Sekretaris YIUS, Fenty Noverita mengemukakan, penyelenggaraan sentra vaksinasi massal UID-YIUS di Kalteng di 9 Kabupaten, meliputi 65 Kecamatan dengan melibatkan 80 Puskesmas.

“Sebanyak 244 sentra vaksinasi didirikan di sini, di samping vaksinasi keliling yang mendatangi rumah rumah warga,” ungkap Fenty.

Fenty Noverita menyampaikan, terima kasih dan penghargaan kepada Dinkes Provinsi Kalteng serta jajaran Puskesmasnya atas kolaborasinya dengan UID- YIUS.

Ia pun memuji koordinasi yang bagus serta dukungan yang diberikan oleh pejabat dan tenaga kesehatan setempat yang demikian bersungguh-sungguh.

550.000 Penerima

Kegiatan vaksinasi massal di Kalimantan Tengah ini merupakan bagian dari penyelenggaraan sentra vaksinasi UID-YIUS di Pulau Kalimantan yang telah berlangsung paralel dengan Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Di samping ke Kalimantan, program sentra vaksinasi UID-YIUS yang didukung Gajah Tunggal dan kelompok perusahaannya diselenggarakan secara luas ke berbagai Kabupaten/Kota di Jawa, Bali dan Sumatera mulai 11 September 2021 sampai 25 Februari 2022.

Kegiatan yang berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, Pemerintahan Daerah setempat, Dinas Kesehatan, serta instansi TNI-Polri. Tercatat ada 550 ribu penerima vaksin meliputi vaksinasi dosis-1, dosis-2 dan dosis penguat.

Ketua UID, Tantowi Yahya menyampaikan, apresiasi kepada Pemprov Kalteng dan segenap warganya yang telah melampaui pencapaian vaksinasi lengkap di atas 70 persen.

“Program sentra vaksinasi yang diselenggarakan UID bersama YIUS secara luas ke berbagai daerah ini merupakan wujud dari keterpanggilan dan kesungguhan kami untuk ikut bersama Pemerintah dan masyarakat luas menangkal ancaman Covid-19 secara cepat dan lebih merata.

Perwakilan Gajah Tunggal dan perusahaan sponsor lain, Andi Kuswara mengaku, bangga dan berterima kasih bisa bahu membahu bersama Pemprov Kalteng dan masyarakatnya selama 4 bulan bergiat untuk menanggulangi ancaman wabah Covid-19.

“Kami sangat menghargai semangat dan kegigihan yang ditunjukkan oleh para tenaga kesehatan dalam misi kemanusiaan di wilayah yang kondisi alam dan geografinya sangat menantang,” tandasnya. (MRA/rm.id)