Kategori: NASIONAL

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung instruksi Presiden Joko Widodo, untuk menghitung ulang anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 yang mencapai Rp 110,4 triliun. Jumlah itu masih terlalu besar.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Mardani Ali Sera mengingatkan, negara sedang menghadapi beban keuangan akibat pandemi. Makanya, anggaran Pemilu 2024 kudu efektif dan efisien.

“Angkanya terlalu besar. Maksimal Rp 60 triliun untuk dua lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Saya pikir angkanya di kisaran itu. Naik dari 2019, tapi tidak sampai berkali-kali lipat,” katanya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Dalam catatannya, pemilu 2019 menelan anggaran Rp 25,59 triliun untuk pelaksanaan Pileg dan Pilpres.

Sementara Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Junimart Girsang mengatakan, DPR berencana membahas anggaran Pemilu 2024 bersama Komisioner KPU-Bawaslu periode 2022-2027 terpilih pada Rabu (13/4). “Sudah ada tahapan dan program dari KPU yang lama. Tentu yang baru bisa lanjutkan,” katanya.

DPR mempersilakan KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara menentukan jumlah anggaran yang tepat sesuai situasi dan kondisi. “Yang rasional. Supaya tidak terulang Pemilu sebelumnya, banyak korban para penyelenggara, bahkan ada yang meninggal. Fokus mencegah ini dengan misalnya persiapan matang alat-alat kesehatan,” cetusnya.

Sedangkan Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, usulan anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 secara teknis akan kembali dinegosiasikan antara KPU, pemerintah, dan DPR.Dia menyinggung angka alokasi anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 110,4 triliun yang dilontarkan Presiden Joko Widodo. Dari anggaran itu, KPU mengajukan Rp 76,6 triliun.

Pramono menilai, alokasi anggaran sebesar Rp 50-60 triliun sudah cukup memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pemilu 2024. “Bagi saya sudah mencukupi kebutuhan penyelenggaraan Pemilu 2024,” tuturnya.

Menurut Pramono, pemekaran daerah, khususnya di Papua, tidak berdampak signifikan pada penambahan anggaran Pemilu. Sebab, jumlah penduduk tidak akan berubah dan kantor KPU di daerah juga telah tersedia.

Namun, KPU masih menganggarkan pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) karena akhir dari pandemi Covid-19 belum bisa diprediksi. “Cuma nanti dipakai atau tidak, kam lihat situasi nanti. Itu keputusan pemerintah,” tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta alokasi anggaran Pemilu 2024 segera diputuskan. Soalnya, tahapan Pemilu akan dimulai Juni 2022. Jokowi meminta perkiraan anggaran dihitung kembali.

“Kemarin sudah disampaikan ke saya bahwa diperkirakan anggarannya sebesar Rp 110,4 triliun KPU dan Bawaslu. KPU Rp 76,6 triliun, Bawaslu Rp 33,8 triliun. Ini saya minta didetailkan, dihitung, dikalkulasi lagi dengan baik dalam APBN maupun dalam APBD dan dipersiapkan secara bertahap,” kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas kabinet di Istana Negara, dikutip dari channel Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (10/4). [FAQ/rm.id]

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto menyatakan, kondisi pandemi Covid-19 konsisten membaik memasuki pekan pertama Ramadan.

Dia mengatakan, hasil asesmen level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbagai wilayah di Indonesia terus mengalami perbaikan.

Wilayah PPKM Level 1 terus meningkat hingga mencapai 84 dari sebelumnya hanya 26 kabupaten/kota. Pada PPKM Level 2, jumlahnya sebanyak 259 dari 250 kabupaten/kota.

Daerah dengan PPKM Level 3 juga terus membaik dari sebelumnya 110 menjadi hanya 43 kabupaten/kota.

Airlangga menuturkan, meski konsisten membaik, Pemerintah tetap waspada terhadap potensi lonjakan kasus Covid-19 di Tanah Air.

“Karena itu, Pemerintah memutuskan memperpanjang PPKM selama dua pekan ke depan, dari tanggal 12 April hingga 25 April,” ujar Airlangga, kemarin.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini menambahkan, dalam dua pekan terakhir, Angka Reproduksi Efektif (Rt) Indonesia tetap berada di level 1,00. Hal tersebut menandakan laju penularan (transmisi) Covid-19 terkendali di semua pulau.

Termasuk di Pulau Maluku, yang sebesar 1,02.Secara umum, lanjutnya, di luar Jawa-Bali, kasus aktif di sebagian besar provinsi sudah cukup rendah, dan terus mengalami tren penurunan kasus.

Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan, secara nasional, Bed Occupancy Rate (BOR) per 11 April berada di angka 4,09 persen. Sedangkan jumlah rawat inap di RS per 11 April sebanyak 3.558 orang, dengan rincian 3.469 dirawat di TT Isolasi dan 644 di TT Intensif.

BOR Covid-19 dan isolasi tertinggi di luar Jawa-Bali berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). “Masih menunjukkan tingkat yang masih cukup rendah, yaitu 9 persen,” imbuhnya.

Tingkat kematian juga terkendali di provinsi level 1. Namun, 16 provinsi masih memiliki kapasitas respons terbatas akibat testing atau tracing yang terbatas, dan tujuh provinsi lain di kategori sedang, dan empat provinsi memadai.

Sementara soal capaian vaksinasi dosis ketiga, sejumlah provinsi sudah melebihi 10 persen. Total ada 18 provinsi yang sudah mencapai lebih dari 10 persen, dengan 11 provinsi di antaranya di luar Jawa dan Bali.

Lalu, terdapat 18 provinsi yang mencapai vaksinasi dosis 2 sebesar 70 persen dengan 11 provinsi di antaranya di luar Jawa dan Bali.

Kemudian, terdapat enam provinsi yang berhasil mencapai di atas 70 persen dengan dua provinsi di antaranya berada di luar Jawa dan Bali.

Sayangnya, per 11 April 2022 terdapat dua provinsi di Indonesia dengan capaian vaksinasi dosis 1 yang masih di bawah 70 persen, yaitu Papua Barat dan Papua.Untuk vaksinasi lansia dosis 1, ada delapan provinsi yang pencapaiannya kurang dari 70 persen.

Sementara jika dilihat secara nasional per 11 April 2022, persentase capaian vaksinasi dosis-1 adalah 94,81 persen, dan dosis-2 mencapai 77,55 persen. Sedangkan dosis-3 baru mencapai 13,26 persen.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA menyatakan, Perpanjangan PPKM tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 21 Tahun 2022.

Sejalan dengan kondisi pandemi di wilayah Jawa-Bali, situasi di luar Jawa-Bali juga menunjukkan tren perbaikan yang signifikan.
“Pada perpanjangan PPKM kali ini saya mewakili Bapak Mendagri memberikan apresiasi kepada seluruh pihak. Untuk wilayah di luar Jawa dan Bali kini sudah mulai menghijau. Itu artinya, pandemi Covid-19 semakin terkendali, berbanding lurus dengan capaian vaksi­nasi yang terus meningkat,” ujar Safrizal, kemarin.

Pada perpanjangan PPKM kali ini, dari 34 provinsi di Indonesia, 31 provinsi memiliki kabupaten/kota yang masuk dalam kategori Level 1.

Sedangkan 3 Provinsi lainnya belum terdapat kabupaten/kotanya yang masuk dalam Level 1, yakni Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Barat. [DIR/rm.id]

Pemerintah kembali mengingatkan masyarakat mematuhi protokol kesehatan (prokes). Saat ini, lima provinsi di Pulau Jawa dan Bali mengalami peningkatan kasus positif Covid-19, jelang musim mudik Lebaran. Jadi, jangan dikira virus Corona sudah pergi dari Indonesia!

Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi menyatakan, peningkatan laju kasus terjadi di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bangka Belitung, Kalimantan Utara dan Bali.

Menurutnya, per Minggu (10/4), terjadi peningkatan 169 kasus baru di Jawa-Bali, yang diperkirakan terus bertambah dalam beberapa hari ke depan.

“Kalau dibandingkan situasi puncak, masih sangat jauh,” kata Nadia, saat konferensi pers virtual, kemarin.

Meski laju peningkatan kasus di wilayah tersebut berkisar di bawah 0,1 persen dari situasi gelombang Omicron yang terjadi pada Februari lalu, Nadia mengingatkan, peningkatan angka positif ini akan meningkatkan risiko laju penularan yang lebih tinggi.

Karena itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes ini menyatakan, Pemerintah tetap mewaspadai kenaikan kasus di lima provinsi tersebut, meski situasi secara nasional terus melandai secara konsisten.

“Kita perlu tetap waspada, terutama dalam waktu dekat karena akan ada hajatan perayaan agama yang cukup besar dan jadi ujian kita bersama,” tutur Nadia.

Syukurlah, secara umum, terjadi penurunan kasus signifikan bila dibandingkan pekan sebelumnya, meski laju konfirmasi Covid-19 secara nasional bergerak fluktuatifKasus kematian juga menurun sebanyak 33 persen, dari sekitar 100, menjadi 75 jiwa.

Sedangkan angka positivity rate alias proporsi orang positif dari keseluruhan orang yang dites dalam sepekan terakhir mencapai 4,6 persen. Sementara positivity rate harian sebesar 3 persen.

“Angka ini sudah di bawah angka World Health Organization (WHO) yaitu 5 persen,” ucapnya.

Kemudian, pada indikator perawatan rumah sakit dan isolasi berada pada angka 6,67 persen. Angka ini, juga di bawah standar WHO yang mematok ambang batas 10 persen.

Selain itu, Nadia juga memastikan, sampai saat ini Covid-19 varian X yaitu, XE, XD dan XF masih belum terde­teksi di Indonesia. Pemerintah masih terus mewaspadai dan melakukan pemantauan lewat tes Whole Genome Sequencing (WGS).

Dalam pandangannya, ketiga jenis subvarian itu tidak memiliki perbedaan gejala yang khusus. Menurut Nadia, ini karena ketiganya masih sejenis dengan varian Omicron. Hanya saja, sudah memiliki campuran materi genetik dari varian lain.
Kemunculan subvarian XE, XD, dan XF diduga dari seseorang yang terinfeksi dengan dua varian Omicron-Delta atau dua subvarian Omicron sekaligus dalam waktu bersamaan.

“Jadi, sebenarnya subvarian ini masih satu jenis yang sama dengan varian Omicron. Tapi, kemungkinan seseorang terinfeksi dengan dua jenis varian Delta dan Omicron yang mem­bentuk subvarian ini,” tandas Nadia. [DIR/rm.id]

– Indonesiabaik.ID mengunggah meme aturan perjalanan dalam negeri terbaru dan berlaku untuk seluruh moda transportasi, darat, laut dan udara.
aturan perjalanan dalam negeri

Aturan itu berdasarkan status vaksinasi Covid-19. Untuk yang sudah booster tidak perlu melakukan tes antigen dan PCR (Polymerase Chain Reaction). Untuk dosis lengkap atau dua dosis, wajib negatif antigen yang berlaku 1×24 jam atau PCR yang berlaku 3×24 jam.

Sedangkan yang baru sekali vaksin wajib tes PCR yang berlaku 3×24 jam. Anak di bawah umur 6 tahun hanya perlu pendampingan dan tidak perlu persyaratan apapun.

“Aturan terbaru ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 16 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi Covid-19,” tulis Indonesiabaik.id.

Akun @LeoBudiSuryanto menilai, kebijakan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi Covid-19 terbaru meru­pakan kebijakan yang tepat. Pemerintah perlu memastikan pemerataan vaksin booster.

“Ya, mirip-mirip, kalau nggak vaksin ng­gak boleh masuk mall atau taman hiburan,” kata dia.
Akun @SahabatPLNJkt menyarankan para pemudik untuk vaksin booster dulu aja. Apalagi, sentra vaksinasi booster juga sudah tersedia di berbagai fasilitas kesehatan. “Tahu kan kalau imunitas tubuh kita cenderung menurun pasca 6 bulan vaksinasi,” kata dia.

Menurut @Kotajakpus, dengan adanya vaksinasi diharapkan dapat mempermudah masyarakat melakukan aktivitas. Terlebih, dengan adanya peraturan Pemerintah yang memperbolehkan masyarakat untuk mudik tanpa melakukan tes PCR ataupun antigen jika sudah booster.

“Mudik nggak ada yang melarang kok, tapi harus memenuhi syarat sudah vaksin booster agar tak perlu tes Covid-19,” kata @SangEngon12.Akun @demianw13 mengingatkan masyarakat tetap waspada karena virus Corona masih ada. Dia bilang, vaksin sebagai syarat mudik untuk menekan penyebaran Covid-19.

“Lengkapi dosis vaksin sampai booster dan tetap menjaga protokol kesehatan (prokes). Langsung di gas kan biar tetap kuat di segala kondisi,” ujar @Komodo4455.

Apalagi, kata @NajwaPujiastu1, MUI telah berfatwa bahwa vaksinasi Covid-19 melalui injeksi intramuscular tidak membatalkan puasa. “Yuk vaksin, biar Lebaran nanti bisa mudik,” ajak dia.

Akun @Sandraferonica bertanya, “Untuk anak umur di bawah 18 tahun yang belum boleh vaksin booster, apa wajib antigen?”

“Harusnya sih nggak. Soalnya dari Satgas Covid-19 umur 6-17 tahun cukup vaksin dua dosis atau lengkap,” jawab @AJKampft.

Menurut @forever_lulu, dengan dijadikannya vaksin booster sebagai syarat mudik, membuat masyarakat berbondong-bondong suntik vaksin. Bagusnya, cakupan vaksin jadi meningkat, herd immunity juga cepat terbentuk.

“Mirisnya, jadi keliatan level moralitas masyarakat Indonesia yang masih cetek banget,” kata dia.

Sementara, @Sachi_Yori mengkritik aturan perjalanan dalam negeri untuk anak umur 6-17 tahun karena diskriminatif. Kata dia, untuk kategori usia 6-17 tahun tidak diperbolehkan vaksin booster.

“Sudah vaksin lengkap kenapa harus tam­bah antigen/PCR? tanya dia.

“Pastikan kondisimu dalam keadaan sehat dan sudah menerima vaksin booster, agar memiliki perlindungan maksimal sehingga rencana mudik/liburanmu sehat dan nyaman ya,” saran @official_jsmr. [TIF/rm.id]

Pernyataan Presiden Jokowi bahwa dirinya taat konstitusi bukan cuma kata-kata, tapi ditunjukkan dengan action. Salah satu buktinya, kemarin, Jokowi melantik anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027. Dalam pidatonya, Jokowi meminta KPU dan Bawaslu tancap gas mempersiapkan Pemilu 2024.

Pelantikan ini, digelar sekitar pukul 1.30 siang, di Istana Negara, Jakarta. Enam komisioner KPU datang dengan mengenakan jas warna hitam, berpadu dasi warna merah. Mereka adalah Hasyim Asy’ari, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz. Satu lagi, Betty Epsilon Idroos, tampil anggun dengan kebaya hitam bercorak bunga.

Demikian juga dengan anggota Bawaslu. Empat anggotanya yang laki-laki, yaitu Rahmat Bagja, Puadi, Totok Hariyono, dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda kompak mengenakan jas hitam. Sementara, anggota yang perempuan, yakni Lolly Suhenty, mengenakan kebaya warna peach.

Suasana tampak khidmat saat Jokowi membacakan sumpah. Usai pelantikan, Jokowi memberikan pernyataan di Istana Merdeka. Kali ini, dengan bahasa yang lebih lugas. Ia berharap KPU dan Bawaslu segera tancap gas mempersiapkan Pemilu 2024. “Saya harapkan anggota KPU dan Bawaslu yang baru saja saya lantik dapat segera bekerja, dapat segera tancap gas,” ujar Kepala Negara.

Ia meminta, anggota KPU dan Bawaslu baru langsung berkoordinasi dengan DPR dan Pemerintah untuk mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan. “Tahapan awal akan dimulai pada 14 Juni 2022,” ingatnya.

Persiapan yang matang, lanjutnya, penting dilakukan. Sebab, penyelenggaraan Pileg, Pilpres, dan Pilkada dalam waktu yang hampir bersamaan di tahun yang sama, baru pertama kali dilakukan di Indonesia. “Kita ajak masyarakat menyambut Pemilu dengan gembira sebagai pesta demokrasi rakyat,” ucapnya.Secara konkret, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menegaskan, Pemerintah akan memberikan dukungan sepenuhnya bagi pelaksanaan tugas KPU dan Bawaslu, terutama dukungan anggaran melalui APBN dan APBD. “Serta kesiapan teknis lainnya yang dibutuhkan oleh KPU dan Bawaslu,” tandasnya.

Usai pelantikan, KPU langsung menggelar rapat. Hasilnya, Hasyim Asy’ari ditunjuk sebagai Ketua KPU. Hasyim memastikan, tidak ada penundaan Pemilu.

“KPU ini tugasnya menyelenggarakan Pemilu. Oleh karena itu, KPU harus yakin bahwa Pemilu dapat diselenggarakan dan harus dapat diselenggarakan secara reguler lima tahunan, sebagaimana jadwal yang telah kita sepakati yaitu 14 Februari 2024 pemungutan suaranya,” tegasnya.

Ia melanjutkan, tahapannya akan dimulai pada 14 Juni 2022. “Sehingga sejak sekarang tinggal menghitung hari untuk menuju dimulainya tahapan Pemilu 2024,” ucap Hasyim

Pihak Istana memberikan beberapa catatan untuk anggota KPU baru. Sebagaimana disampaikan Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro.

Ketua KPU periode 2016-2017 itu mengingatkan beberapa tantangan yang kerap muncul dalam penyelenggaraan pemilu. Di antaranya permasalahan teknis, seperti peraturan pemilu, tingginya beban kerja seluruh penyelenggaraan pemilu, kebutuhan anggaran, kerawanan konflik sosial, dan politik. Dia pun meminta KPU segera melakukan mitigasi atas permasalah itu.

“Mitigasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan integritas Pemilu 2024 sehingga pemilu tak lagi hanya seremoni politik lima tahunan,” pesan Juri. [SAR/rm.id]

Anggota DPR yang videonya viral sedang nonton bokep saat rapat di Gedung DPR itu, adalah Harvey Malaiholo dari Fraksi PDIP. Meskipun Harvey sudah ketangkap basah dan mengakui perbuatannya, PDIP tidak akan memberikan sanksi, malah memberikan pembelaan. Namun, bagaimana nasib Harvey, tunggu saja pemeriksaan yang dilakukan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Sejak video yang memperlihatkan seorang anggota DPR sedang nonton bokep viral di medsos, publik penasaran dengan identitas wakil rakyat tersebut. Apalagi, video berdurasi singkat itu, diambil dari bagian belakang. Sehingga wajah pria dalam video tersebut tidak terlihat jelas. Ditambah lagi, saat video direkam, anggota DPR itu, mengenakan masker hitam yang menutup sebagian wajahnya.

Namun, teka-teki itu dibongkar dari hasil hasil analisa pakar telematika yang juga mantan politisi Demokrat, Roy Suryo. Awalnya, eks Menpora itu mengaku mendapat banyak pertanyaan dari warganet yang penasaran dengan video singkat yang diduga anggota DPR sedang menonton bokep saat rapat.

“Saya banyak dikonfirmasi, apakah benar video anggota DPR di Komisi IX yang sedang menonton video porno di sidang ini kasus baru (alias bukan yang pernah dulu)? Ya,” kata Roy saat dikutip dari akun Twitter @ KRMTRoySuryo2, kemarin.

Dalam cuitannya, Roy membandingkan tangkapan layar anggota dewan yang kedapatan nonton porno yang terjadi sebelumnya. Ada sejumlah perbedaan yang terlihat dalam dua foto tersebut. Jika dilihat dari kursi dan botol sanitizer, itu merupakan video baru.

“Initial HM (mantan penyanyi) tersebut memang video baru (yang bersangkutan PAW dari Fraksi xxx-P). Ambyar. Sudah jelas khan siapa initial HM? Bukan Harun Masiku, atau Hulyono Mukidi ya,” jelas Roy.

Meskipun tidak menyebut nama, penjelasan Roy itu langsung mengarah pada Harvey Malaiholo. Karena dari daftar anggota Komisi IX DPR, inisial HM hanya Harvey Malaiholo. Diperkuat lagi dengan status Harvey yang baru menyandang status sebagai anggota DPR secara PAW (pergantian antar waktu) pada Januari 2022.

Dugaan itu ternyata tidak meleset. Fraksi PDIP mengakui, kalau anggota DPR yang videonya viral lagi nonton bokep memang kadernya. Hal ini diungkapkan langsung Sekretaris Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto atau akrab disapa Bambang Pacul.

Menurut Pacul, Harvey sudah mengakui perbuatannya dan mengklarifikasi.

“Kasihan dia, yang bersangkutan sampai nangis. Sampai nangis. ‘Saya nggak pernah selama ini’ kok ada yang foto,” tutur Bambang kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.Usai mendapat kesaksian dari yang bersangkutan, Bambang menduga ada yang menjebak Harvey. Tujuannya adalah pembunuhan karakter dengan merusak citra Harvei yang selama ini dikenal baik.

“Mungkin kawan wartawan ada yang bekerja sama dengan seseorang, membunuh karakter. Character assassination. Saya kan juga dibegituin. Siapa pun anggota bisa dibegituin. Karena kami adalah high profile, pejabat tinggi negara,” jelas Pacul.

Kepada Harvei, Ketua DPD PDIP Jawa Tengah itu, berpesan untuk legowo dan tabah. Ia juga tidak menyarankan Harvey membuat laporan ke polisi. Tak hanya menasehati, Pacul menegaskan, PDIP tidak memberikan sanksi kepada Harvey.

“Sanksi itu opo? Ini proses opo? Kalau yang diceritakan tadi seperti yang bersangkutan kayak begitu, kamu tega beri sanksi? Yang bener saja. Kita ini high profile, pejabat tinggi negara. Hati-hatilah kepada seluruh teman-teman, hati-hati. Begitu kita kena sedikit kayak gini-gini aja, luar biasa,” tegas Ketua Bappilu PDIP itu.

Meskipun PDIP tak memberi sanksi dan menuding video itu adalah jebakan, MKD DPR berjanji tidak akan terpengaruh. Lembaga etik DPR itu tetap akan memproses kasus Harvei sesuai Pasal 3 ayat 1 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik.

“Jebak nggak jebak, nanti saja pembuktiannya. Kami akan tetap memanggil yang bersangkutan ke MKD,” kata Wakil Ketua MKD, Habiburokhman.

Politisi Gerindra itu memastikan, setiap pelanggaran etik yang dilakukan anggota DPR akan ada sanksinya. Namun, sanksi yang akan dijatuhkan pada Harvey, tergantung dari pemeriksaan yang dilakukan MKD. Yang pasti, dalam waktu dekat, MKD akan memanggil Harvei untuk diminta keterangan.

“Di sini kan kita tidak melihat latar belakang partainya. MKD ini semua representasi partai ada di sini secara proporsional,” tegas anggota Komisi III DPR itu.

Sikap PDIP yang melindungi anggotanya yang terbukti nonton bokep saat rapat dengan mitra kerja, berlangsung diprotes Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin. Menurutnya, apa yang dilakukan Harvei merupakan pelanggaran serius. Karena, Harvey terbukti nonton bokep di saat rapat kerja antara Komisi IX DPR dan mitra kerja masih berangsung.
“Sanksinya mestinya dipecat dari anggota DPR. Sebagai orang dan lembaga terhormat, mestinya tak mentolerir perbuatan yang bersangkutan,” ulas Ujang. [MEN/rm.id]

Sejak jadi pimpinan KPK, Lili Pintauli Siregar banyak masalahnya. Dalam dua tahun belakangan ini, mantan komisioner LPSK itu, sudah tiga kali berurusan dengan Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Yang teranyar, Lili dilaporkan ke Dewas karena diduga menerima tiket nonton MotoGP di Sirkuit Mandalika, Lombok, NTB.

Lili dilaporkan atas dugaan penerimaan fasilitas berupa akomodasi hotel hingga tiket nonton MotoGP Mandalika pada 18-20 Maret 2022. Beberapa fasilitas tersebut didapatnya dari salah satu perusahaan BUMN.

Mendapat laporan itu, Dewas KPK bergerak cepat. Sejumlah pihak telah dimintai keterangan pada 6 April 2022. Dewas juga sudah meminta dokumen bukti pemesanan atau pembelian (sewa) penginapan di Amber Lombok Beach Resort, dan tiket MotoGP Mandalika pada Grandstand Premium Zona A-Red.

Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris membenarkan pihaknya telah menerima laporan terkait dugaan gratifikasi yang diterima Lili Siregar. “Ya, benar ada pengaduan terhadap Ibu LPS (Lili Pintauli Siregar),” ujar Haris, kemarin.

Kata Haris, pihaknya tengah mempelajari laporan tersebut. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci mengenai isi laporan tersebut. Saat ini, kata dia, Dewas masih meminta data dan keterangan dari sejumlah pihak mengenai laporan terhadap Lili Pintauli. “Saat ini, Dewas sedang mempelajari pengaduan tersebut sesuai prosedur operasional baku yang berlaku,” sebut dia.

Dari internal KPK, menyatakan tidak akan ikut campur dalam kasus Lili ini. Juru Bicara KPK, Ali Fikri menyatakan, setiap pengaduan terhadap insan KPK merupakan kontrol publik terhadap pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi. “KPK menyerahkan sepenuhnya kepada Dewas KPK atas proses tindak lanjut pengaduan ini,” ujar Ali Fikri, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Jubir berlatar belakang jaksa ini mengajak masyarakat untuk tetap menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung. Pihaknya meyakini profesionalitas Dewas dalam memeriksa setiap aduan sesuai ketentuan, mekanisme, dan kewenangan yang diatur dalam Pasal 37B Undang-Undang KPK.

“Dewas KPK nantinya tentu juga akan menyampaikan hasil pemeriksaannya, apakah atas pengaduan tersebut terbukti adanya pelanggaran atau tidak,” imbuhnya.Sebelum masalah ini, Lili sudah dua kali disidang Dewas KPK. Pertama, gara-gara dia berkomunikasi dengan terdakwa korupsi yang juga mantan Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Syahrial. Di kasus ini, Lili diputus bersalah dan dihukum dengan pemotongan gaji 40 persen selama 12 bulan.

Kedua, Lili kembali berurusan dengan Dewas atas dugaan pelanggaran kode etik terkait penyebaran berita bohong empat mantan pegawai KPK, yakni Rieswin Rachwell, Benydictus Siumlala Martin Sumarno, Ita Khoiriyah, dan Tri Artining Putri. Empat mantan pegawai KPK ini menduga Lili telah berbohong saat sidang Dewas atas perkara dugaan berkomunikasi dengan Syahrial.

Dengan kondisi ini, Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari, mendesak Dewas segera memberikan sanksi berat terhadap Lili. Sebab, sudah terbukti Lili banyak masalahnya. “Lili sudah berulang kali melakukan pelanggaran etik. Semestinya sudah ada tindakan tegas dari Dewas,” pinta Feri, kemarin.

Feri juga mengaku tidak habis pikir dengan masalah-masalah yang terjadi di KPK. “Sulit dipercaya, KPK yang dulu marwahnya tinggi, sekarang diisi orang-orang tak beretika,” hardiknya.
Mantan pegawai KPK yang sekarang tergabung di IM57+ Institut, Rasamala Aritonang, ikut bicara. Dia sangat menyayangkan adanya dugaan gratifikasi yang diterima Lili. Apalagi jika kasus ini benar-benar terbukti. “Bisa menambah buruk citra KPK, di tengah banyaknya persoalan bangsa, khususnya masalah korupsi dan rendahnya kepercayaan publik terhadap KPK,” ujar Rasamala.

Perilaku tersebut, lanjutnya, tidak bisa ditolerir. “Dewas harusnya tegas. Karena kasus itu menandakan yang bersangkutan tidak pernah menyesal padahal yang lalu sudah pernah terbukti melanggar etik,” tekan dia. [UMM/rm.id]

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) membayar zakat perusahaan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebesar lebih dari Rp 122,5 miliar. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan pembayaran zakat BSI pada tahun lalu yang sebesar Rp 94 miliar.

Dari total pembayaran zakat senilai lebih dari Rp 122,5 miliar itu, sebesar Rp 101,5 miliar diantaranya merupakan zakat yang dikeluarkan dari laba perusahaan. Sementara lebih dari Rp 21 miliar lainnya merupakan zakat non perusahaan.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan kenaikan itu seiring dengan perolehan laba bersih perseroan yang bertumbuh sepanjang 2021. Salah satu pemicu pertumbuhan kinerja keuangan tersebut adalah peningkatan kinerja layanan perbankan dari sisi penghimpunan dana pihak ketiga, pembiayaan serta tumbuhnya transaksi digital BSI melalui e-channel BSI Mobile.

Seperti diketahui, pada 2021 BSI mencatatkan laba bersih hingga Rp 3,03 triliun. Raihan ini naik 38,42% secara tahunan atau year on year (YoY). Hery pun menyebut peningkatan zakat perusahaan ini tak terlepas dari dukungan masyarakat kepada BSI sehingga zakat yang dikeluarkan meningkat dan diharapkan mampu memberikan seluas-luasnya bagi kemaslahatan dan manfaat.

“Zakat perusahaan tahun ini mengalami peningkatan karena laba BSI yang meningkat pada 2021. Alhamdulillah, zakat perusahaan dari BSI tahun ini pun menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Semoga dengan naiknya kontribusi zakat BSI ini akan semakin memberikan nilai lebih peran bank syariah bagi umat dan penerima zakat sesuai asnaf,”kata Hery Gunardi.

BSI juga terus memberikan kemudahan bagi masyarakat yang akan menunaikan kewajibannya dalam berzakat melalui layanan BSI Moile. Dengan layanan ini, masyarakat dapat menunaikan zakatnya dimanapun dan kapanpun. Adapun terkait kinerja BSI Mobile, Hery menjelaskan bahwa perseroan berkomitmen terus berinovasi dalam melakukan transformasi digital. Hal ini salah satunya ditunjukan dari keseriusan pihaknya dalam menggarap kanal digital BSI Mobile dan E-Channel. Hingga Desember 2021 saja transaksi kumulatif BSI Mobile mencapai 124,54 juta atau tumbuh sekitar 169% secara YoY.

Perseroan pun terus memacu pertumbuhan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) khususnya Tabungan Wadiah. Hingga Desember 2021, Tabungan Wadiah tumbuh signifikan hingga mencapai 15,30% secara YoY atau menjadi Rp34,10 triliun. Sementara total tabungan pada periode yang sama mencapai Rp 99,37 triliun atau tumbuh 12,84%.

“Akselerasi digital menjadi kunci kami untuk terus bergerak mengikuti perubahan perilaku nasabah yang serba dinamis, cepat dan aman. Kami ingin mempertahankan dan terus menumbuhkan kinerja positif ini ke depan. Sehingga kami bisa menjadi tokoh utama dalam pengembangan ekonomi syariah di Tanah Air. Dengan hadirnya BSI, ekonomi syariah bukan sekadar alternatif, namun menjadi salah satu pondasi utama perekonomian Indonesia,” kata Hery menegaskan.Dengan capaian kinerja tersebut dan optimalisasi digitalisasi, BSI menyadari masih banyak potensi-potensi zakat yang belum tergali. Untuk itu sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI berkomitmen untuk terus mendorong optimalisasi potensi zakat, memperkuat edukasi kepada masyarakat luas untuk mengeluarkan zakat, termasuk salah satunya melalui dukungan digitalisasi.

Bank Syariah Indonesia berkomitmen bahwa dengan hadirnya bank syariah terbesar di Indonesia harus membawa kemanfaatan luas bagi umat. Salah satunya melalui instrumen ZISWAF khususnya zakat yang jika digerakkan secara optimal mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menopang tumbuhnya ekonomi dengan prinsip kerakyatan. Dengan adanya momen ini, BSI berkomitmen terus berkontribusi dari sisi sokongan deviden serta kontribusi zakat perusahaan lebih dari Rp 122,5 Miliar. Hal inilah yang menjadi keunikan bank syariah, bahwa adanya sisi spiritual dan sosial yang mampu mendorong kemajuan ekonomi umat.

Seperti diketahui selain untuk melakukan pembayaran dan transaksi, BSI Mobile juga dilengkapi dengan fitur-fitur untuk pemenuhan kebutuhan sosial keagamaan. Seperti membayar zakat, infak dan sedekah (Ziswaf), lokasi fasilitas ibadah, waktu sholat, penunjuk kiblat, dan lainnya.

“Oleh karena itu, BSI hadir menjadi sahabat finansial, sahabat sosial dan sahabat spiritual, karena BSI hadir menjadi energi baru bagi Indonesia,” ucap Hery menekankan.

Kontribusi Zakat BSI Tahun 2021 dan Penyalurannya

Sepanjang tahun 2021, zakat BSI yang diserahkan melalui BAZNAS disalurkan ke dalam 3 program yaitu Mitra Umat, Didik Umat, dan Simpati Umat dengan total penerima manfaat sejumlah 95.400 orang di seluruh Indonesia.
Pada program Mitra Umat, BSI memiliki Program Desa BSI dan UMKM BSI dengan total penerima manfaat 1.125 kepala keluarga atau sejumlah 5.940 jiwa. Program kedua yaitu Didik Umat, BSI memiliki Program Beasiswa Sahabat Indonesia dan Program Bina Santri Indonesia. Program itu dikhususkan untuk pelajar setingkat SMP-SMA yang belum berkesempatan melanjutkan ke pendidikan formal namun memiliki minat dalam belajar agama dan menghafal Al Qur’an. Total penerima manfaat kedua program ini adalah 4.540 orang.

Adapun program terakhir yaitu Simpati Umat, terdiri atas Program Bantuan Pangan bagi Ponpes, kelompok disabilitas dan masyarakat dhuafa dengan total penerima manfaat sebanyak 22.000 orang. Ada pula Program Bantuan Langsung Mustahik, yaitu penyaluran pada mustahik 8 asnaf yang membutuhkan bantuan dengan total penerima manfaat sebanyak 15.000 orang.

Terakhir adalah Program BSI Care, yaitu program yang bersifat bantuan charity dan layanan kedaruratan, seperti bencana, pelayanan medis, dan pelayanan jenazah. Bantuan terdiri dari bantuan kesehatan mustahik, program rumah singgah, pelayanan jenazah dan medis, serta program desa tangguh bencana dan respon kebencanaan.[rm.id]

Covid-19 varian baru, XE, belum ditemukan di Indonesia. Jaga protokol kesehatan (prokes) dan vaksinasi, diyakini bisa menghentikan mutasi virus Corona.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mewaspadai kemunculan Covid-19 varian XE. Varian XE merupakan rekombinan atau gabungan dari Omicron BA.1 dan BA.2. Disinyalir penularan varian ini 10 persen lebih cepat ketimbang Omicron BA.2.

“Kita tetap waspada,” tegas Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi.

Namun, Nadia memastikan, hingga saat ini varian XE belum ditemukan di Indonesia. Kendati begitu, bukan berarti turunan varian Omicron tersebut tidak muncul dan bermutasi di Tanah Air.

“Walaupun sampai saat ini subvarian XE belum ditemukan, tapi karena BA.1 dan BA.2 ada di Indonesia, bisa saja varian XE itu bermutasi di kita,” katanya.

Menurut Nadia, potensi munculnya varian XE bisa ditekan dengan semakin tingginya cakupan vaksinasi Covid-19. Terlebih, saat ini Pemerintah menargetkan 70 persen sasaran vaksinasi Covid-19 lengkap atau dua dosis rampung pada Juni 2022.

“Memang potensi itu tetap harus kita waspadai. Semoga dengan semakin tingginya vaksinasi tidak muncul varian baru,” harap Nadia.

Peneliti Asian Institute of Medical Sciences, Charu Dutta Arora menambahkan, meski varian ditemukan di Inggris sejak Januari 2022, tapi lebih sedikit kasus keparahan di seluruh dunia.

Kata Arora, orang yang terinfeksi varian Omicron sebelumnya masih memiliki cukup antibodi sebagai pelindung, mekanisme pertahanan. “Ini kabar yang menggembirakan,” ujar Arora dikutip dari Hindustan Times.

Arora mengatakan, kasus pertama infeksi varian XE di India belum lama ini terdeteksi di Mumbai. Tetapi, hingga kini India belum mencatat peningkatan tren kasus tersebut.

Akun @AgustinusTopik mengatakan, munculnya varian XE memicu kekhawatiran kasus Covid kembali melonjak. “Soalnya, varian XE menjadi varian Covid-19 paling menular di dunia,” katanya.“Varian ini dilaporkan sebagai varian yang paling menular di dunia dan sudah menyebar di Thailand, Taiwan dan Inggris,” kata @ Pelitabangsa45.

Menurut @Pelitabangsa45, WHO telah melaporkan varian XE pertama kali terdeteksi di Inggris. Untuk itu, dia mengajak masyarakat taat prokes dan segera melakukan vaksinasi 1, 2 dan booster. “Untuk Omicron varian XEasal Inggris, WHO masih melakukan pengawasan,” tukas @AlbertSolo2.

Akun @Zulfikarjava mengingatkan, pandemi belum berakhir. Tetap jaga prokes adalah pilihan tepat mengakhiri pandemi Covid ini.
Tidak semua netizen menanggapi serius adanya varian baru XE yang diprediksi paling menular. “Ini virus Covid-19 atau merek handphone sih, ke luar versi barunya cepet bener,” kelakar @Pengamat_komen.

“Biasanya mau Lebaran baju baru, ini kok malah Covid-19 varian baru, parah-parah,” celoteh @Soeoed .

“Semoga varian XE tidak menjadi klaster baru Covid-19. Kasihan beban tenaga kesehatan (nakes) sudah sangat berat, insentif juga belum cair,” kata @Patih_selatan.

Akun @Reza86 menilai, nama varian XE tidak familiar seperti varian Delta dan varian Omicron. Akibatnya, varian ini tidak booming seperti senior-seniornya terdahulu.

“Yang penting udah vaksin 3x, jaga prokes, olahraga, jaga kesehatan dan hidup biasa aja,” saran @Ama_Ktk_akeh.

“Baru mau tenang rakyat ini, sudah ditakut-takuti lagi dengan varian baru Covid-19,” ujar @Hakim_Mahdi. [TIF/rm.id]

Gara-gara menyuarakan penundaan Pemilu dan dukung 3 periode, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ditanduk politisi PDIP Masinton Pasaribu. Saking keras nanduknya, Masinton sebut Luhut Brutus Istana.

Kemarin, beredar potongan video Masinton saat menjadi pembicara dalam sebuah diskusi di sebuah TV swasta. Dalam video berdurasi kurang dari 1 menit itu, Masinton tegas mengatakan Luhut sebagai Brutus. Masinton menilai Luhut telah menjerumuskan presiden dengan mewacanakan jabatan 3 periode.

“Siapa yang cari muka? Siapa yang mewacanakan dan memobilisasi kepala desa? Luhut. Siapa yang menjerumuskan presiden, menggalang beberapa ketua umum partai? Ya udah terang-terang ketua umum partai itu bicara Luhut,” tunjuk Masinton.

“Artinya, Brutus di dalam Istana itu, ya Luhut,” tegasnya.

Kemarin, Masinton kembali menyentil Luhut. Dia tak segan mendesak Luhut untuk mundur jika tidak memberikan klarifikasi.

“Harusnya Menko tersebut secara kesatria mundur dari seluruh jabatannya. Apalagi telah menyebarkan big data hoaks kepada masyarakat Indonesia,” tegas Masinton.

Menurut Masinton, aksi unjuk rasa mahasiswa yang digelar kemarin, merupakan respons kritik dan perlawanan terhadap elite politik tua yang rakus kekuasaan.

“Esensi dari perjuangan gerakan reformasi dan demokrasi tahun 1998 lalu adalah pembatasan kekuasaan,” katanya.

Bagaimana tanggapan PDIP terkait sikap Masinton? Politisi senior PDIP, Hendrawan Supratikno meyakini, ucapan juniornya itu, ada dasarnya. Sebab, ditengarai Luhut berada di balik manuver penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden.“Kalau penggunaan kata Brutus mungkin dinilai berlebihan, tapi intinya bukan Senayan yang harusnya dijadikan sasaran demonstrasi,” ujarnya, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Begitupun presiden, yang menurutnya, masih on the track. Di mana sudah beberapa kali secara tegas menyatakan taat konstitusi dan menyentil para pengusung wacana penundaan Pemilu atau 3 periode.

“Karena itu, Presiden sudah tegas meminta agar para menteri fokus pada tanggung jawabnya dan patuh pada konstitusi,” imbuhnya.

Lalu apa kata pengamat politik? Pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai, serangan PDIP ke Luhut memperlihatkan ada tali-temalinya yang nggak nyambung.

Ia meyakini, serangan keras Masinton tersebut satu frekuensi dengan petunjuk partai. Situasi ini, menurutnya, akan merepotkan Jokowi. Apalagi Luhut mendapat banyak kepercayaan dan jabatan dari Jokowi.

“Pertanyaannya, kan Pak Luhut ini, pembantu yang baik atau teman yang baik? Kalau pembantu yang baik, harusnya Pak Jokowi fine-fine aja dan puas dengan kinerja Pak Luhut. Salah satu dari tiga hal yang tidak disukai dalam reformasi korupsi, kolusi dan nepotisme,” pungkasnya.

Sebelumnya, Jubir Luhut, Jodi Mahardi menepis, tudingan bosnya sebagai pihak yang berambisi menunda Pemilu.

“Nggaklah. Pak Luhut hanya menyampaikan wacana yang berkembang,” kata Jodi.

Jodi lantas menyinggung tak ada larangan untuk berpendapat mengenai wacana pro kontra Pemilu ditunda.

Dia juga membantah anggapan bahwa kekuatan atau power politik Luhut terlalu kuat. Jodi menyampaikan Luhut bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya. [SAR/rm.id]