Kategori: NASIONAL

Massa aksi demonstrasi yang menolak penundaan Pemilu dan perpanjangan Presiden mulai memadati Gedung DPR/MPR.

Demonstran yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) itu mulanya berkumpul di Jalan Gerbang Pemuda, di depan Gedung TVRI, Jakarta Pusat. Kemudian massa berjalan beriringan sembari menyanyikan lagu-lagu perjuangan dan Ibu Pertiwi.

Para peserta aksi mengenakan almamaternya masing-masing. Massa aksi juga terlihat membawa bendera universitas hingga beragam poster, antara lain penolakan presiden tiga periode hingga kenaikan bahan-bahan pokok. Mereka berjalan sambil bergandengan tangan.

Aparat juga berjaga di beberapa titik di sekitar kawasan Gedung DPR. Aparat kepolisian juga tampak belum menutup Jalan Gatot Subroto yang berada di depan Gedung DPR. Lalu lintas di Jalan Gatot Subroto arah ke Slipi juga masih tampak ramai lancar.

Sebelumnya, BEM SI menyatakan bakal menggelar demonstrasi meskipun Presiden Jokowi telah menegaskan Pemilu 2024 tidak ditunda. BEM SI akan mengusung tagar #RakyatBangkitMelawan dengan empat tuntutan, yakni:

1. Mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai.

2. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret hingga 11 April 2022.

3. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau massa jabatan 3 periode.

4. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan Mahasiswa kepada Presiden yang hingga saat ini belum terjawab. [UMM/RM.id]

Lembaga Strategi Kampanye Politik Point Indonesia merilis hasil survei bertajuk 5 Capres Pilihan Publik 2024. Hasilnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi capres terkuat dengan perolehan 28 persen.

Di posisi kedua, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapatkan 24,1 persen. Disusul Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang meraih 21,7 persen.

Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berada di posisi keempat dengan 10,3 persen. Selanjutnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan 7,2 persen.

Menurut Usmar, peneliti senior Point Indonesia, ada isu lain yang menjadi perhatian responden dalam menentukan capres. Di antaranya, mampu menciptakan lapangan kerja dan dapat mengatasi kenaikan harga kebutuhan pokok serta pertumbuhan ekonomi.

Sudah bukan rahasia bahwa fokus pertumbuhan ekonomi menjadi isu sentral dan berkaitan dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

“Selain itu, publik memiliki kata kunci khusus dalam melihat permasalahan ekonomi hari ini. Mulai dari lapangan kerja, kenaikan harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng, BBM, hingga rencana kenaikan harga Pertalite dan gas elpiji 3 kg,” kata Usmar yang juga Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Minggu (10/4).

Maka tak heran, jika nama Sandiaga Uno masuk dalam urutan ketiga kandidat presiden paling populer. Selain itu, respon juga menginginkan sosok capres yang muda, energik, familiar dengan IT dan paham ekonomi. “Kriteria tersebut ada di sosok Sandiaga Uno,” jelasnya.

Selain ekonomi, efek perang Rusia vs Ukraina, membuat respon mengidamkan sosok presiden yang bisa berbicara di tingkat internasional, seperti Bung Karno.

“Kemampuan Sandiaga Uno berbicara dengan bahasa Inggris juga tidak diragukan lagi,” ucap Usmar.

Bahkan dalam hal popularitas, yang dapat mempengaruhi tingkat elektoral kandidat. Sandiaga Uno berada di urutan teratas. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu memperoleh 28,1 persen. Diikuti, Prabowo Subianto 24,7 persen, Ganjar Pranowo 22 persen, Anies Baswedan 17,2 persen, Ridwan Kamil 6 persen, dan belum memilih 2 persen.

Survei ini dilakukan pada 11 hingga 22 Maret 2022 dengan metode Multistage Random Sampling dengan sebaran secara proporsional di 34 provinsi. Jumlah sampling sebanyak 1.916 responden dan margin of error kurang lebih 2,24 persen. [DRS/RM.id]

Covid-19 varian XE saat ini tengah jadi buah bibir. Varian yang pertama kali terdeteksi di Inggris pada Januari lalu itu telah mencatatkan 6.000 kasus di negeri Union Jack tersebut.

Saat ini, tingkat keparahan infeksi yang disebabkan oleh virus rekombinan sub varian Omicron BA.1 dan BA.2 tersebut masih belum dipahami. Tapi World Health Organization (WHO) mengatakan, varian XE 10 persen lebih menular dibandingkan subvarian Omicron BA.2.

Apakah Indonesia perlu khawatir? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman menyatakan, mutasi virus bukanlah hal yang aneh.

“Untuk Covid ini tidak usah aneh, bahkan tiap minggu ada sebetulnya. Hanya, datang silih berganti, dan yang survive menjadi terus ada adalah yang punya kelebihan. Baik dari sisi punya kecepatan penularan atau bisa menurunkan efikasi vaksin,” ujar Dicky, kemarin.

Nah, varian baru akan mati jika antibodi dan intervensi kebijakan kesehatan pemerintah kuat. Misalnya, dengan menggalakkan 3T (tracing, testing, treatment) dan menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara disiplin.

Karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir. Apalagi, masyarakat Tanah Air punya modal imunitas yang kuat. Baik karena pernah tertular Covid-19, maupun vaksinasi.

“Selama varian tidak punya kemampuan yang saya sebutkan, dia akan sirna,” imbuhnya.

Terpisah, Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta berupaya mengantisipasi penyebaran virus Corona varian XE. Salah satunya, dengan terus menggencarkan deteksi dini varian baru virus Corona ini.

“Kami juga bekerja sama dengan Litbangkes (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan) untuk mendeteksi apabila ada varian baru,” ujar Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Diungkapkannya, sampel yang dicurigai atau diduga varian baru Covid-19 bakal dikirim ke Litbangkes serta laboratorium lainnya melalui metode whole genome sequencing.

Dari situlah baru bisa diidentifikasi apakah sampel tersebut merupakan varian baru atau bukan.

Kemudian, langkah antisipasi kedua yaitu terus menggen­carkan pengetesan (testing), penelusuran kontak (tracing), dan perawatan (treatment), sekalipun kondisi Covid-19 di Ibu Kota saat ini cenderung melandai.

“Strategi 3T tetap kita kuatkan. Jadi kita tidak menurunkan jumlah tracing atau testing-nya, tapi kita tetap pertahankan cukup dalam jumlah standar,” tuturnya. [DIR/RM.id]

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) telah menyita aset bernilai Rp 1,77 triliun dalam penyidikan kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim, Brigadir Jenderal Whisnu Hermawan mengatakan target penyitaan aset perkara ini sangat banyak. “Penyitaan aset dilakukan secara bertahap,” ujarnya.

Aset yang disita mulai tanah dan bangunan, gedung perkantoran kendaraan hingga rekening bank.

Terakhir, penyidik Bareskrim menyita tanah milik tersangka Henry Surya. Lahan itu berada merupakan kavling berbentuk L Nomor 57 dan 58 di Desa Kertamaya, Kecamatan Bogor Selatan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

“Total luas lahan tersebut mencapai 2 ribu meter persegi dengan harga taksiran Rp 18 miliar,” ungkap Whisnu.

Sebelumnya, penyita menyita satu unit apartemen Sudirman Suite. Lalu gedung Grand KSP Indosurya Cipta di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat.

Juga 13 bangunan ruko dan rumah yang tersebar di kawasan Jakarta Utara. Total nilai aset bangunan-bangunan itu diperkirakan mencapai Rp 1,23 triliun.

Whisnu menambahkan, pihaknya telah memblokir rekening ketiga tersangka. Rekening itu berisi dana dalam bentuk rupiah dan dolar Amerika. Nilainya mencapai Rp 42 miliar.

Adapun kendaraan yang disita sebanyak 47 unit. Termasuk mobil mewah Rolls-Royce dan Range Roger. Nilai aset itu diperkirakan Rp 28 miliar.

Jika ditotal, aset yang disita mencapai Rp 1,772 triliun. Angka ini masih jauh dibandingkan total kerugian nasabah. “Pada prinsipnya, kita masih lakukan penelusuran aset-aset tersangka untuk kepentingan penyitaan,” kata Whisnu.

Masih ada daftar aset yang tengah diteliti. Jika terkait dengan perkara, penyidik bakal menyitanya.

Penyidik sudah mengajukan permohonan izin penyitaan dari pengadilan di Jakarta, Bekasi, dan Tangerang. Diperkirakan lahan-lahan yang bakal disita bernilai Rp 261 miliar.

Pelacakan juga dilakukan terhadap aset-aset tersangka yang diduga disembunyikan di luar negeri. Salah satunya kapal pesiar.

Dalam penyidikan kasus ini, Bareskrim menetapkan tiga petinggi KSP Indosurya Cipta serta korporasi KSP Indosurya Cipta sebagai tersangka.

Tiga petinggi itu Ketua KSP Indosurya, Henry Surya; Direktur Operasional KSP Indosurya, Suwito Ayub, dan Direktur Keuangan KSP Indosurya, June Indria.

Ketiganya disangka melakukan praktik bank gelap, tindak pidana penggelapan atau penipuan dan perbuatan curang, serta tindak pidana pencucian uang.

Ketiganya dijerat dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Kemudian, Pasal 3, Pasal 4 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Tersangka Suwito Ayub kabur ke Singapura sebelumnya sempat ditangkap. “Dengan menggunakan identitas yang berbeda dengan data di Polri dan diduga menggunakan paspor palsu,” ujar Whisnu.

Suwito diketahui telah pergi ke negara tetangga itu sejak November 2021. Namanya pun dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)

Suwito diketahui telah kabur lantaran berulang kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Bareskrim. Ia berdalih sakit dan melampirkan surat keterangan dokter. [GPG/RM.id].

 

Lingkar Mahasiswa Jakarta Raya atau LIMAJAYA telah melakukan deklarasi di Jakarta, belum lama ini. Terdiri dari perwakilan 12 kampus di Ibu Kota, LIMAJAYA siap merespon beragam isu nasional yang dianggap menjadi permasalahan bangsa.

“Banyaknya masalah bangsa ini, menyentuh nurani kami, mahasiswa-mahasiswa se-Jakarta Raya yang tergabung dalam LIMAJAYA. Kami terpanggil untuk kesekian kalinya tanpa lelah, kembali menjalankan tanggung jawab moral bangsa di pundak kami,” ujar Presidium LIMAJAYA, Farid, melalui keterangan tertulisnya kepada RM.id, Senin (11/4).

Mahasiswa Universitas Jayabaya ini menganalogikan, saat ini rakyat Indonesia tengah memanggil peran mahasiswa, sebagai jawaban bangsa yang disebutnya sedang dalam keadaan darurat keadilan. Dari ketidakadilan hukum, hingga kebijakan Pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat.

Farid menyebut, ada tujuh tuntutan yang akan diperjuangkan atas terbentuknya LIMAJAYA. Pertama, menolak eksistensi gerakan kemahasiswaan dalam pengaruh kelompok-kelompok yang sangat berkepentingan politik.

“Oleh karena itu, kami memisahkan diri dari kelompok BEMSI UNRI,” sebutnya.

Kedua, menyuarakan agar aksi yang dilakukan mahasiswa siang ini tetap bernuansa damai untuk menjaga marwah gerakan mahasiswa. Ketiga, mengimbau kepada rekan-rekan mahasiswa agar tidak terprovokasi terhadap isu-isu yang digaungkan oleh kelompok tertentu.

Keempat, mengajak kepada seluruh elemen mahasiswa yang akan turun dalam gerakan siang nanti agar mewaspadai penumpang gelap yang berpotensi memicu konflik. Kelima, menolak kenaikan harga BBM yang menyengsarakan rakyat.

Keenam, menuntut agar Pemerintah segera menstabilkan kembali harga bahan pokok. Ketujuh, mendesak pemerintah untuk menunda pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) selama ekonomi nasional belum stabil.

Terakhir, menolak keras penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden.

“Perjuangan mahasiswa tidak pernah berhenti mengisi sejarah bangsa ini, sejak zaman penjajahan hingga saat ini. Mahasiswa sebagai lapisan terluar masyarakat, menjadi pemegang tombak sekaligus perisai dalam memperjuangkan hak-hak rakyatnya,” pungkasnya.

Untuk diketahui, LIMAJAYA terdiri dari perwakilan 10 kampus di Jakarta. Yaitu, Universitas Jayabaya, Universitas Unindra, Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Universitas Krisnadwipayana, Universitas Bhayangkara, Universitas Kristen Indonesia, dan STEBANK Islam Mr. Sjafruddin Prawiranegara. Kemudian, STIH Litigasi, STIH IBLAM, STAI Sadra, Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro, dan Universitas Nasional. [BSH/RM.id]

 

Menteri BUMN, Erick Thohir kesel banget menyaksikan kelangkaan minyak goreng alias migor yang berkepanjangan. Dengan tegas, Erick pun menyentil pihak swasta yang mementingkan keuntungan semata.

Sentilan Erick itu disampaikan melalui sebuah video yang dibagikan Kementerian BUMN, kemarin. Awalnya, Erick masih bisa berbicara lembut. Dia menyatakan, sangat mengetuk swasta untuk punya komitmen penuh dalam pemberian minyak goreng ke rakyat. Sebab, mereka sudah mendapat banyak berkah dari kekayaan alam Indonesia.

Setelah itu, Erick mengeluarkan sikap tegas. “Ketika ada ini (kelangkaan), swasta ikut bertanggung jawab. Jangan menjadi orang asing,” tegasnya.

Erick bilang, pengusaha itu sudah banyak mendapat keuntungan dari berbisnis kelapa sawit. Maka, sepantasnya mereka turut membantu menyelesaikan permasalahan migor di dalam negeri. “Jangan menjadi orang asing, menjadi orang asing ketika kayanya dari sumber alam Indonesia, tapi ketika rakyat membutuhkan tidak hadir,” sindir Erick.

Dia lalu menjelaskan struktur penguasaan sawit dalam negeri. Kata dia, perusahaan BUMN dalam hal ini PTPN (PT Perkebunan Nusantara) hanya menguasai 4 persen lahan perkebunan sawit di Indonesia. Jika ditambah lahan milik petani, total perkebunan sawit yang digarap PTPN cuma 7 persen. Sisanya, dikuasai swasta.

Karena kondisi ini, Erick berulang kali mengingatkan swasta untuk ikut menyelesaikan persoalan migor di Tanah Air. “Nah, yang mayoritas dari swasta. Karena itu, sejak awal dari beberapa bulan lalu, saya mengetuk hati swasta,” imbuhnya.

Saat ini, PTPN hanya mampu memproduksi seperempat kebutuhan migor murah untuk rakyat. Padahal, migor bukan domain PTPN. Namun, hal itu tetap dilakukan demi mengurangi beban masyarakat. “BUMN berkomitmen mendukung upaya Pemerintah menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan stok minyak goreng,” ujarnya.

Kelangkaan migor berlangsung sejak akhir 2021. Harga komoditas itu melonjak hingga di atas Rp 20 ribu per liter. Pemerintah sempat mengeluarkan solusi dengan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk migor kemasan sederhana Rp 13.500 per liter, kemasan premium Rp 14 ribu per liter, dan curah Rp 11.500 per liter. Namun, keberadaan migor justru sulit ditemukan. Beberapa perusahaan terbukti menimbun migor karena harga yang ditetapkan Pemerintah jauh lebih rendah dari keekonomian.

Tak lama setelah itu, Pemerintah menghapus aturan HET untuk migor kemasan. Sebagai gantinya, Pemerintah memberikan subsidi untuk migor curah dengan HET Rp 14 ribu per liter. Sejak saat itu, migor kemasan kembali membanjiri pasar, tapi harganya melonjak. Sedangkan migor curah masih sulit dicari.

Untuk mengusut adanya mafia migor ini, Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Gabungan mengawasi proses produksi dan distribusi migor curah. Satgas ini ditempatkan mulai di level produsen, kantor pusat, sampai di pasar-pasar.

Kata Sigit, Satgas tersebut akan memelototi proses produksi hingga distribusi selama 24 jam. Diharapkan, upaya ini bisa memastikan kebijakan migor curah yang dirancang Pemerintah berjalan dengan baik. Pengawasan juga dilakukan untuk meyakini perusahaan migor bahwa Pemerintah benar-benar akan membayar subsidi atas program yang dilakukan. [MEN/RM.id]

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menghabiskan akhir pekan untuk blusukan. Arifin gerak cepat (gercep) untuk memastikan ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) solar di berbagai daerah aman.

Arifin mengajak Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati melakukan inspeksi medadak (sidak) ke empat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Medan, Sumatera Utara, Sabtu (9/4).

Dari hasil sidak, ditemukan fakta masih ada kendaraan mewah pribadi jenis Sport Utility Vehicle (SUV) dan Multi Purpose Vehicle (MPV), yang “minum” solar bersubsidi. Selain itu, juga ditemukan truk industri/pengangkut hasil pertanian yang mengisi BBM jenis Biosolar.

Namun, secara umum, pasokan BBM terpantau aman. Tak ada antrean panjang kendaraan di SPBU. Stok mencukupi. Jika ada kekurangan, bisa segera diambil langkah-langkah pemenuhan kembali. Hal ini membuat Arifin dan Nicke lega.

“Sejak saya mendarat sampai saat ini, Alhamdullilah suplainya aman. Tidak ada antrean. Semuanya berjalan lancar,” kata Arifin, lega.

Arifin berharap, setiap SPBU dapat melakukan kegiatan promosi BBM non subsidi dengan baik. Ini penting agar masyarakat menggunakan BBM non subsidi.

“Pemerintah mengalokasikan solar subsidi untuk masyarakat yang perlu dibantu. Bukan untuk industri-industri yang melakukan bisnis komersial. Industri yang masih menggunakan solar subsidi, tolong ganti pakai BBM yang tidak bersubsidi. Supaya tidak mengurangi jatah masyarakat, yang berhak mendapatkan alokasi BBM subsidi,” pinta Arifin.

Di SPBU 11209108 Rest Area KM 65A, Kabupaten Serdang Bedagai, mantan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Jepang itu, juga mengingatkan keluarga yang sedang menggunakan mobil sewaan agar jangan menggunakan solar subsidi.

Demikian juga saat berbincang dengan Daf, supir truk yang membawa air mineral dari Binjai ke kota Padang. Arifin memberikan pemahaman, bahwa BBM subsidi hanya untuk masyarakat yang berhak.

“Bilang sama Bos. Harusnya pakai Pertadex. Jangan pakai Biosolar,” pesan Arifin.

Kepada Arifin, Daf mengaku hanya dibekali uang oleh bosnya untuk membeli BBM jenis biosolar. Dia mengaku, sedikitnya tiga kali mengisi solar dengan jumlah masing-masing 100 liter, yaitu di Serdang Bedagai, Balige, Padangsidempuan, sebelum akhirnya kembali ke Padang.

Menurutnya, antrean kendaraan yang mengisi BBM kerap terjadi di wilayah Balige. Bahkan, hingga 2 jam.

Tak jarang setelah antre, Daf mengaku tidak mendapatkan BBM. Terpaksa, dia membeli di pengecer dengan harga lebih mahal lagi, Rp 7.500 per liter.

“Biasanya di SPBU Rp 5.150, kalau di pengecer Rp 7.500, tapi masih bisa dapat barangnya (solar),” ungkap Daf.

Batasi Penggunaan Solar Subsidi

Sidak Arifin dan rombongan berlanjut ke SPBU 14201127, Jalan Sisingamangaraja XII, Kota Medan. Di situ, kepada awak media, Arifin menjelaskan tentang perlunya pembatasan penggunaan solar subsidi. Menyusul lonjakan harga minyak dunia dan sulitnya suplai.

“Kalau tidak bisa kita disiplinkan, tentunya akan menyebabkan meningkatnya jumlah subsidi dan kompensasi pemerintah. Setiap kenaikan 1 dolar AS per barel harga minyak bumi, akan memberikan dampak tambahan beban sebanyak Rp 5,7 triliun. Saat ini, harga minyak sudah di atas 100 dolar AS per barel. Sedangkan patokan dalam APBN sekitar 60 dolar AS per barel. Kurang lebih 40 juta dolar AS. Kalikan saja,” jelas Arifin.

“Kami minta pengertian dari seluruh pihak, agar tidak mengambil BBM subsidi yang bukan haknya. Beli BBM tidak bersubsidi. Kami ingin, anggaran subsidi bisa dipakai untuk menumbuhkan perekonomian,” imbuhnya.

Sementara itu, Nicke Widyawati memastikan, saat ini tidak ada kelangkaan di wilayah Kota Medan karena pasokan BBM terus ditambah. Dari empat SPBU yang didatangi, kondisi stok aman dan tidak ada antrean panjang.

“Kondisi sudah stabil, tidak ada masalah. Seluruh daerah kita lakukan pemantauan. Kita cek,” ucap Nicke, lega.

Tahun ini, kuota BBM jenis solar di Sumatera Utara sebanyak 1.077.670 kilo liter (KL). Sementara kuota Pertalite yang tersebar di 33 kabupaten/ kota, mencapai 680.293 KL.

Penyaluran Biosolar tahun 2022 untuk wilayah Sumatera Utara, kini sudah melebihi 111 persen dari kuota.

Di Region Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), total penyaluran solar hingga 6 April 2022, telah 8 persen melebihi kuota. Sementara penyaluran Pertalite pada tahun ini, sudah melebihi kuota sebesar 227 persen.

Selanjutnya, total penyaluran solar di Region Sumbagut, hingga 6 April 2022 sudah melebih kuota sebesar 32 persen. Pemerintah mengalokasikan solar subsidi untuk masyarakat yang perlu dibantu. Bukan untuk industri-industri yang melakukan bisnis komersial. [HES/RM.id]

 

Demonstrasi mahasiswa hari ini yang disebut-sebut bakal menghebohkan itu, jadinya mati angin. Tuntutan mahasiswa yang menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan presiden, sudah dijawab dengan tegas dan lugas oleh Presiden Jokowi, sehari sebelum demo digelar. Kepada rakyat Indonesia, Jokowi nyatakan Pemilu tetap digelar 14 Februari 2024.

Penegasan itu disampaikan Jokowi dalam Rapat Terbatas (Ratas) yang khusus membahas Persiapan Pemilu 2024, di Istana Bogor, kemarin sore. Rapat itu digelar mendadak. Sebab, tak biasanya Jokowi menggelar rapat di akhir pekan. Kepala Negara biasanya memanfaatkan hari libur untuk menikmati kebersamaan bareng keluarga atau blusukan keluar kota. Kalau pun digelar di Istana Bogor, rapat biasanya digelar di hari kerja.

Rapat ini dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Mendagri Tito Karnavian, Menkumham Yasonna H Laoly, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo, Mensesneg Pratikno, dan Seskab Pramono Anung. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa juga turut hadir.

Video sesi pembukaan rapat ini kemudian diunggah ke akun YouTube Sekretariat Presiden. Dalam video itu, Jokowi masih tampil seperti biasa. Mengenakan kemeja lengan panjang warna putih yang dilipat sesiku dengan pin presiden tersemat di dada kiri. Gaya bicaranya pun masih seperti biasa. Tenang, lembut, dengan tangan sesekali bergerak memberikan tekanan. Tak terlihat wajah tegang. Berbeda dengan gestur para menteri yang begitu sigap. Saat Jokowi bicara, mereka langsung sigap mencatat di buku masing-masing.

Apa yang disampaikan Jokowi? Dalam sambutannya, Jokowi menegaskan, Pemilu 2024 akan tetap digelar 14 Februari 2024. Ia meminta tidak ada lagi spekulasi terkait penundaan Pemilu, perpanjangan jabatan, dan jabatan 3 periode. Ia pun menginstruksikan jajarannya menyampaikan hal ini kepada masyarakat. Ia juga meminta para menteri agar mempersiapkan secara baik seluruh tahapan Pemilu yang akan dimulai pada Juni 2022.

“Jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi, yang isunya beredar di masyarakat bahwa Pemerintah tengah berupaya melakukan penundaan Pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode,” kata Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan akan segera melantik komisioner KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 pada Selasa besok (12/4). Setelah pelantikan, Pemerintah akan bicara dengan KPU dan Bawaslu mengenai persiapan pemilu. Tujuannya, agar semua tahapan pemilu bisa disiapkan dengan matang.

Ia pun berjanji segala payung hukum yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pemilu akan segera diselesaikan. Begitu juga anggarannya. “Saya minta Pak Menko Polhukam komunikasi yang intens dengan DPR, dan KPU,” titahnya.

Ia juga meminta untuk mempersiapkan penjabat gubernur, penjabat bupati, penjabat wali kota yang berakhir masa jabatannya di 2022 ini. Seleksi dengan baik. “Agar nantinya penyiapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 bisa berjalan dengan baik,” ucapnya.

Terakhir, Jokowi mengingatkan agar masyarakat jangan sampai terprovokasi. Jangan sampai pengalaman Pemilu sebelumnya terjadi di 2024.

Pernyataan Jokowi ini kembali mempertegas pernyataan sebelumnya bahwa ia akan taat pada konstitusi. Pernyataan ini juga membuat aksi mahasiswa menolak penundaan Pemilu berakhir antiklimaks. Ibarat kapal, sudah kehilangan angin. Tak bisa maju lagi.

Karena alasan itu juga, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) tak jadi menggeruduk Istana hari ini. Koordinator Media BEM SI, Luthfi Yufrizal mengatakan, pihaknya masih akan menggelar unjuk rasa. Namun, aksinya akan digeser ke Gedung DPR. “Tujuannya, untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan peringatan kepada wakil rakyat terkait berbagai permasalahan yang ada,” kata Luthfi, dalam keterangan tertulis, kemarin.

Kata dia, meski pindah lokasi, tuntutan yang disuarakan masih sama. Yaitu, menolak penundaan pemilu. Mereka ingin agar para wakil rakyat di DPR mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat, bukan aspirasi partai.

Politisi PDIP, Adian Napitupulu gembira karena mahasiswa nggak jadi demo di Istana. Kata dia, mahasiswa memang seharusnya tidak mendemo Jokowi. Sebab, sejak awal, sikap Jokowi tegas, menolak tiga periode dan tak pernah sekalipun bicara penundaan pemilu. Harusnya, kata dia, yang didemo mahasiswa itu menteri-menteri yang selama ini lantang bicara wacana penundaan pemilu dan presiden tiga periode.

Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu juga ikutan bicara serupa. Kata politisi PDIP ini, jangan sampai aksi mahasiswa di luar konteks. Dengan sikap Jokowi yang tegas menolak penundaan pemilu, aksi demonstrasi akan kehilangan daya dorong. “Presiden sudah menyampaikan berkali-kali bahwa beliau tidak ingin melanggar konstitusi dan presiden sudah mengagendakan Pemilu tanggal 14 Februari 2024,” ujarnya. [BCG/RM.id]

Ketua Umum Syarikat Islam (SI) Hamdan Zoelva mengaku kaget namanya disebut sebagai salah satu mentor atau kontributor aksi mahasiswa  pada 11 April.

“Saya justru baru dengar info ada aksi mahasiswa pada 11 April. Dan saya kaget ketika menyebut nama saya sebagai salah satu mentor. Jelas info tersebut menyesatkan dan tidak bertanggung jawab,” tegas Hamdan sepert dikutip dalam akun twitter pribadinya, Senin (11/4)

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini membantah dirinya sebagai mentor atau kontributor aksi mahasiswa 114 yang rencananya digelar para aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia, Senin (11/4) di Jakarta.

Meski demikian, Hamdan menyatakan, dirinya sepenuhnya mendukung kebebasan mahasiswa untuk menyeru dan mengeluarkan aspirasi. “Kebebasan mahasiswa dan rakyat dalam mengeluarkan aspirasi, itu hak yang dijamin Konstitusi. Saya dukung,” kata Hamdan. [MFA/RM.id]

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate memastikan, Pemerintah tidak melakukan peretasan akun media sosial beberapa pimpinan organisasi mahasiswa menjelang aksi demonstrasi. Johnny mengajak semua pihak untuk menjaga soliditas nasional.

“Pemerintah tidak pernah melakukan peretasan, tidak ada peretasan. Tapi, yang harus kita tahu bahwa serangan siber itu setiap detik terjadi. Sehingga kita masing-masing harus menjaga agar ruang digital kita terjaga dengan baik, termasuk di dalamnya enkripsi harus dijaga,” tegasnya, seperti keterangan resmi Kominfo, Minggu (10/4)

Johnny menjelaskan, setiap pengguna platform media sosial mempunyai one-time password (OTP) yang bisa digunakan untuk melindungi akun. Oleh karena itu, dia mengimbau agar setiap orang sering mengganti password guna menghindari peretasan.

Dia lalu meminta agar Pemerintah tidak selalu dituduh setiap ada serangan ke media sosial mahasiswa. “Sehingga, jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu (peretasan akun media sosial). Kemudian, setiap kali ada serangan-serangan (siber) dituduhkan kepada Pemerintah, apalagi dalam agenda atau event seperti begini,” ucapnya.

Menkominfo menegaskan, tugas dan peran Pemerintah, khususnya Kementerian Kominfo, menjaga ruang digital tetap kondusif dan sehat. “Apalagi selama saya di sini (sebagai Menkominfo), saya menjaga betul komitmen terhadap kebebasan pers, ekspresi pendapat, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan berbicara. Itu dijaga dengan baik. Tetapi serangan siber terjadi terus-menerus, sehingga kita juga harus menjaga bersama, agar selalu mengganti password kita, juga platform penyelenggara sistem elektronik menjaga enkripsinya dengan baik,” tuturnya.

Jaga Soliditas
Johnny menyatakan, Pemerintah saat ini fokus melaksanakan arahan Presiden Jokowi berkaitan dengan berbagai persoalan bangsa. Oleh karena itu, setiap langkah yang diambil Pemerintah membutuhkan soliditas antarsesama anak bangsa.

“Ini semua membutuhkan soliditas nasional agar energi nasional kita terfokus, terpusat, menjadi kuat untuk menyelesaikan masalah-masalah dampak-dampak global dan kita bisa fokus dan berhasil sebagai Presidensi G20,” ujarnya. [USU/RM.id]