Kategori: NASIONAL

Ketua Umum Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) H. Fahd El Fouz Arafiq, memberangkatkan 1000 pemuda dari berbagai perwakilan provinsi di Indonesia untuk menunaikan ibadah umrah di Tanah Suci.

Program umrah pemuda sepenuhnya dibiayai oleh Ketua Umum H. Fahd El Fouz Arafiq. Hal itu sebagai bentuk apresiasinya terhadap jajaran pengurus Bapera se-Indonesia.

Seperti diketahui, bahwa organisasi kemasyarakatan Bapera dalam waktu singkat sudah memiliki 1 juta lebih anggota di seluruh Indonesia.

Sebelumnya Ormas Bapera telah menggelar sejumlah program sosial lainnya. Seperti di bulan Ramadan ini mulai dari santunan ribuan anak yatim se Indonesia dan pelaksanaan umrah bersama perwakilan anggota Bapera se-Indonesia.

Ketua umum Bapera H. Fahd Arafiq menyampaikan, pemberangkatan umrah ini untuk 1000 pemuda perwakilan seluruh provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.

“Umrah ini merupakan program rutin yang dilaksanakan sepanjang tahun dimulai dari sejak bulan Ramadan tahun 2022. Tujuan program umrah pemuda ini adalah selain untuk program sosial bagi para pemuda Indonesia yang aktif di Bapera, juga bertujuan untuk membantu pemerintah, di antranya menciptakan SDM yang berkualitas,” jelas Fahd dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/4).

Menurutnya, pelaksanaan umrah pemuda ini diharapkan dapat meningkatkan spiritual pemuda Indonesia. Selain itu dapat meningkatkan kualitas keimanan pemuda agar tercipta sumber daya pemuda yang berkualitas, dan memiliki mental positif bagi generasi muda itu sendiri. Sehingga bermanfaat bagi bangsa dan agamanya.

Fahd mengatakan, proses seleksi para pemuda yang diberangkatkan umrah itu melalui para pengurus Dewan Pimpinan Daerah Bapera provinsi se-Indonesia. Dengan kualifikasi: pertama, para pemuda yang aktif di Bapera.

Kedua, para pemuda yang belum pernah melaksanakan umrah dan ketiga para pemuda yang memiliki keinginan tinggi untuk berangkat umrah tetapi ada keterbatasan biaya.

“Tiga hal menjadi syarat utama dari para peserta umroh pemuda Bapera yang diberangkatkan, sehingga harapanya yang diberangkatkan oleh Bapera adalah benar benar pemuda yang memiliki keinginan tinggi untuk beribadah umrah dan memanfaatkan dengan baik umrah gratis yang kami lakukan,” beber Fahd.

Dia menambahkan, program umrah ini akan rutin terus dilaksanakan oleh Bapera untuk membantu semangat ibadah generasi muda Indonesia memiliki mental positif. Sehingga akan berpengaruh kepada pengabdianya untuk Indonesia.

Fahd mengatakan, dirinya memimpin langsung umrah bersama pemuda Indonesia. Dan meminta doanya agar diberikan kelancaran.
“Hari ini kami meminta doa dari masyarakat Indonesia semoga perjalanan umrahnya bersama rombongan pemuda se Indonesia dimudahkan dan dilancarkan,” pungkasnya. [EDY/rm.id]

Perusahaan produsen Minyak Goreng Sawit (MGS) curah subsidi yang berkontrak dengan BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) mengalami peningkatan dari 72 menjadi 75 industri.

Hal itu merupakan hasil temuan dan pantauan Gerakan Masyarakat Awasi Kartel (GERMAK) bersama tim investigasi dan laporan masyarakat pada minggu pertama April 2022, atas produksi dan distribusi MGS curah subsidi yang dirilis, kemarin.

GERMAK ini digagas para aktivis Koalisi Masyarakat Sipil, seperti Ray Rangkuti (LIMA), Jeirry Sumampow (TePI), Ibrahim Fahmy Badoh (NaraIntegrita), Roy Salam (Indonesia Budget Center) dan Anggota Koalisi Pemantau di 9 Provinsi.

Ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), menyatakan ke-75 Industri MGS wajib memproduksi dan mendistribusikan MGS curah bersubsidi kepada masyarakat, usaha mikro dan usaha kecil.

Kemenperin telah menyebutkan bahwa hingga 8 April 2022, tercatat baru 55 dan total 75 industri MGS yang berkontrak yang telah berproduksi (73,3 persen). Di sisi lain, dari ke-55 industri yang telah memulai produksi baru sebagian saja yang mencapai target sesuai ketentuan kontrak yang ada.

Menurut Ibrahim Fahmi Badoh, hasil pemantauan GERMAK di beberapa daerah pada tingkatan pabrik menunjukkan terdapat 11 industri pemilik pabrik MGS yang belum menyalurkan minyak goreng curah subsidi dalam periode 1-9 April 2022 ini, seperti PT EUP di Pontianak, PT MNOI di Bekasi, PT DO & F di Kota Bekasi, PT AGR Kota Bitung, PT, PNP Jakarta Timur, PT IMT Dumai, PT, BKP Gresik, PT PPI Deli Serdang, PT PSCOI Bekasi, dan PT IBP di Dumai.

Fakta ini, lanjut Fahmi, menunjukkan betapa masih rendahnya komitmen dan kepatuhan sebagian industri MGS pada kontrak dan ketentuan yang ada.Padahal, para industri MGS tersebut berkontrak dengan pemerintah dan berkewajiban memproduksi dan mendistribusikan minyak goreng subsidi sesuai HET.

Di sisi yang lain, hal ini juga dapat dinyatakan sebagai bukti kelambanan dan ketidakpedulian industri MGS terhadap dampak yang dapat ditimbulkannya atas kondisi masyarakat. Yakni, menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga MGS serta memicu permainan di tingkat penjual ke konsumen.

“Dari laporan masyarakat dan penelusuran yang dilakukan oleh tim pemantau lapangan terhadap beberapa Pasar di Kawasan Jabodetabek, menunjukkan adanya potensi permainan pedagang pasar dalam menjual MGS Curah subsidi dalam bentuk re-packing per liter akan tetapi dijual dengan harga per kilogram,” tegas Fahmi.

Sulitnya membedakan produk MGS Curah Subsidi dengan MGS Curah non-subsidi bagi masyarakat, tambah Fahmi, menyebabkan permainan pedagang ini tidak terasa. Tetapi di sisi yang lain, jelas-jelas merugikan konsumen. Bagi konsumen yang bertransisi dari MGS premium ke subsidi, mungkin harga yang ada tetap dipandang ekonomis.
“Hal ini semakin menunjukkan pentingnya sosialisasi yang lebih kuat ke masyarakat terkait MGS Curah Subsidi, jenis dan harga di tingkatan konsumen. Serta pada saat yang sama, mengajak masyarakat ikut memantau penyaluran dan penjualan MGS curah subsidi,” kata Fahmi. [KAL/rm.id]

Mudik Lebaran akan jadi penentu status Covid-19 di Indonesia. Tetap pandemi atau berubah jadi endemi.

Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, mudik Lebaran 2022 menjadi salah satu ujian bagi Indonesia menuju endemi Covid-19.

“Kalau kita mau menuju endemi, kita harus konsisten. Penularannya tetap rendah, angka positif tetap rendah, kasus juga lebih sedikit, kasus kematian juga rendah,” katanya.

Untuk diketahui, Pemerintah memberlakukan persyaratan bagi masyarakat yang hendak mudik Lebaran. Yaitu, warga yang mudik dan sudah divaksinasi booster, tidak diperlukan lagi tes PCR ataupun antigen.

Sementara, bagi masyarakat yang baru vaksin kedua, wajib menunjukkan hasil tes antigen. Sedangkan Masyarakat yang baru satu kali vaksin, wajib menunjukkan hasil tes PCR.

Persyaratan tersebut, kata Nadia, merupakan upaya pengendalian dan pencegahan lonjakan kasus Covid-19 di Tanah Air. Soalnya, mobilitas Lebaran tinggi, dan kemungkinan besar bakal diiringi dengan kenaikan kasus Covid-19.

“Kita tahu, kecenderungan peningkatan kasus selalu terjadi pada mobilitas yang tinggi,” tutur Jubir Vaksinasi Covid-19 Kemenkes ini.

Menurut Nadia, supaya Indonesia sukses menuju endemi pasca Ramadan dan mudik Lebaran 2022, diperlukan proteksi yang lebih. Yakni, menggalakkan program vaksinasi booster atau dosis ketiga.
“Kemarin kita (vaksin) dosis kedua full dengan tidak perlu PCR dan antigen, karena jumlah orang yang mobilitas itu cukup dengan proteksi dua dosis,” kata dia.

Hanya saja, pada Lebaran kali ini akan ada pergerakan 80 juta orang. Untuk itu, Pemerintah menaikkan proteksi, yakni mendorong vaksinasi penguat atau vaksinasi booster.

“Target itu selaras dengan tujuan Pemerintah mengubah kondisi pandemi menjadi endemi,” kata Nadia.

Diketahui, capaian vaksinasi per Jumat (8/4) tercatat 197.313.563 orang telah menerima suntikan dosis pertama. Sebanyak 161.119.107 orang telah menerima dua dosis, dan vaksinasi booster sebanyak 25.945.875 orang.

Akun @PolsekTondong mengatakan, mudik Lebaran akan menjadi uji coba dari strategi transisi Pemerintah dari pandemi menuju endemi.“Vaksinasi dosis penuh dan booster, menjadi strategi dan uji coba untuk hidup berdampingan dengan Corona,” katanya.

“Mudik Lebaran 2022 ini benar-benar test case menuju endemi Covid-19. Periode pembuktiannya antara H+21 sampai H+45 sebagaimana gelombang kedua tahun kemarin. Bismillah, semoga kita semua bisa,” kata @idealisme.

Akun @EffrataRaya berharap, mudik Lebaran tidak membuat kasus Covid-19 kembali naik.

Apalagi, kata @favor_two, Pemerintah telah memberikan perhatian yang sama untuk meningkatkan cakupan vaksinasi booster di berbagai daerah.

“Semoga kegiatan mobilitas masyarakat antar daerah termasuk mudik dapat aman Covid-19,” ujarnya.

Menurut @RBonafida, Indonesia siap menuju transisi dari pandemi ke endemi. Asalkan, masyarakat turut meningkatkan kesadaran akan kesehatan.

“Masyarakat Indonesia harus disiplin protokol kesehatan (prokes) agar dapat ke tahap endemi,” tambah @DewiLingga11.

Akun @ProfesorZubairi menyarankan masyarakat tetap waspada dan mencermati negara-negara berstatus endemi yang kasus mingguannya melonjak tinggi.

“Tidak perlu jemawa di tengah jumlah kasus yang rendah, pembatasan dilonggarkan dan Ramadan seperti sebelum pandemi. Tetap pakai masker dan rajin cuci tangan,” kata dia.

Sementara, @abohemian05 heran dengan beberapa pihak yang terlalu semangat ingin menuju endemi Covid-19. Padahal, kalau kena Covid-19 dan masuk perawatan di rumah sakit harus bayar sendiri.

Akun @Jamesparamarta menegaskan, daripada ributin soal pandemi dan endemi Covid-19 mending tahu diri dan jaga diri jadi lebih aman. [TIF/rm.id]

Bukan cuma tes antigen dan Polymerase Chain Reaction (PCR), pengisian electronic Health Alert Card (e-HAC) menjadi syarat mudik menggunakan transportasi udara mulai 5 April 2022.

Persyaratan ini merupakan tindak lanjut penerbitan Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Petunjuk Perjalanan Dalam Negeri dengan Transportasi Udara pada Masa Pandemi Covid-19.

Pandemictalks mengunggah meme berkaitan dengan penggunaan e-HAC sebagai syarat perjalanan mudik. Disebutkan, beberapa syarat kelayakan terbang.
e-HAC jadi syarat mudik naik pesawat

Antara lain, pemudik dengan jenis transportasi udara yang telah melakukan vaksin dosis ketiga atau booster tidak diwajibkan melakukan tes Covid-19, baik antigen maupun tes PCR.

Kemudian, pemudik yang baru vaksin lengkap atau dua dosis wajib menyertakan hasil negatif antigen yang berlaku 1×24 jam dan tes PCR 3x 24 jam. Selanjutnya, pemudik yang baru vaksin satu kali wajib menunjukkan tes PCR maksimal 3 x24 jam.

Sedangkan pemudik dengan komorbid yang tidak dapat melakukan vaksinasi harus menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit dan hasil tes PCR maksimal 3×24 jam.

Terakhir, pengisian e-HAC tidak diwajibkan bagi anak-anak berusia di bawah 6 tahun yang juga bebas vaksinasi dan tes Covid-19.

“Sudah layakkah dirimu untukku, eh untuk terbang mudik maksudnya,” tulis Pandemictalks dalam captionnya.

Akun @makejoy22 menjelaskan, dalam pelaksanaanya, petugas di bandara akan memeriksa kelayakan perjalanan melalui e-HAC atau yang telah diisi oleh para pemudik sehari sebelum tanggal keberangkatan atau sebelum melakukan check-in.“Ini dapat mempermudah masyarakat dan petugas di lapangan menjalani proses pengecekan kelayakan perjalanan,” ujar @SaguKeju8.

Akun @UdaraPagi9 mengatakan, syarat pengisian e-HAC untuk menyederhanakan dan mempercepat proses pengecekan kelayakan perjalanan oleh petugas. “Jadi, tidak terjadi penumpukan antrean penumpang saat pemeriksaan.

“Selain perjalanan udara, aturan pengisian e-HAC juga direncanakan jadi syarat untuk transportasi darat dan laut pada masa mudik hingga libur Lebaran,” kata @Playerunknow.

Menurut @manowar7007, aturan pengisian e-HAC tidak diwajibkan bagi anak berusia 6 tahun ke bawah.

“Mereka dibebaskan dari syarat vaksinasi dan tidak wajib melakukan tes antigen atau RT-PCR sebagai syarat perjalanan,” katanya.

“Pengalaman di Bandara Semarang, pemeriksaan e-HAC ketat banget. Tapi, saat di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta bebas,” ujar @Dian_nuring.

“Ya betul, Bandara Semarang ketat banget, betul-betul diperiksa layak terbang atau tidak. Begitu sampai bandara Jakarta bablass,” timpal @Narita_nurindah.

Bahkan, kata @Blaxpandaz, di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta tidak pernah dicek sudah vaksin booster atau mengisi e-HAC. Terpenting, sudah punya tiket dan KTP bisa terbang.

“Apakah e-HAC juga berlaku untuk Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN)?” tanya @Gkaniasiermans. “Mulai 5 April sudah tidak perlu lagi mengisi e-HAC untuk PPLN,” jawab @lilimasse.

Namun, lanjut @lilimasse, bagi PPLN tetap harus tes PCR sebelum keberangkatan. Saat tiba di Indonesia sudah tidak perlu lagi tes Covid-19, asalkan tidak ada gejala Covid-19 seperti suhu tubuh harus di bawah 37,5 derajat. [TIF/rm.id]

Lembaga Strategi Kampanye Politik Point Indonesia merilis hasil survei bertajuk 5 Capres Pilihan Publik 2024. Hasilnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi capres terkuat dengan perolehan 28 persen.

Di posisi kedua, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapatkan 24,1 persen. Disusul Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang meraih 21,7 persen.

Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berada di posisi keempat dengan 10,3 persen. Selanjutnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan 7,2 persen.

Menurut Usmar, peneliti senior Point Indonesia, ada isu lain yang menjadi perhatian responden dalam menentukan capres. Di antaranya, mampu menciptakan lapangan kerja dan dapat mengatasi kenaikan harga kebutuhan pokok serta pertumbuhan ekonomi.

Sudah bukan rahasia bahwa fokus pertumbuhan ekonomi menjadi isu sentral dan berkaitan dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

“Selain itu, publik memiliki kata kunci khusus dalam melihat permasalahan ekonomi hari ini. Mulai dari lapangan kerja, kenaikan harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng, BBM, hingga rencana kenaikan harga Pertalite dan gas elpiji 3 kg,” kata Usmar yang juga Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Minggu (10/4).
Maka tak heran, jika nama Sandiaga Uno masuk dalam urutan ketiga kandidat presiden paling populer. Selain itu, respon juga menginginkan sosok capres yang muda, energik, familiar dengan IT dan paham ekonomi. “Kriteria tersebut ada di sosok Sandiaga Uno,” jelasnya.

Selain ekonomi, efek perang Rusia vs Ukraina, membuat respon mengidamkan sosok presiden yang bisa berbicara di tingkat internasional, seperti Bung Karno.

“Kemampuan Sandiaga Uno berbicara dengan bahasa Inggris juga tidak diragukan lagi,” ucap Usmar.

Bahkan dalam hal popularitas, yang dapat mempengaruhi tingkat elektoral kandidat. Sandiaga Uno berada di urutan teratas. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu memperoleh 28,1 persen. Diikuti, Prabowo Subianto 24,7 persen, Ganjar Pranowo 22 persen, Anies Baswedan 17,2 persen, Ridwan Kamil 6 persen, dan belum memilih 2 persen.

Survei ini dilakukan pada 11 hingga 22 Maret 2022 dengan metode Multistage Random Sampling dengan sebaran secara proporsional di 34 provinsi. Jumlah sampling sebanyak 1.916 responden dan margin of error kurang lebih 2,24 persen. [DRS/rm.id]

– Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membolehkan masyarakat yang baru satu kali menerima suntikan vaksin Janssen (J&J), untuk mendapatkan vaksin Covid-19 penguat atau booster.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, tidak seperti mayoritas vaksin Covid-19 yang diberikan dua dosis atau dua kali, vaksin Janssen (J&J) hanya diberikan sekali dosis saja.

Vaksin ini menjadi yang pertama dengan dosis tunggal. Yang artinya, meskipun mendapatkan satu dosis, telah dianggap memperoleh vaksin lengkap.

Berita Terkait : Catat Ya, Penerima Vaksin J&J Bisa Langsung Cuss Booster Dengan Moderna

Karena itu, masyarakat yang telah mendapatkan vaksin primer Janssen (J&J), dapat memperoleh regimen vaksin dosis lanjut atau vaksin booster jenis Moderna.

Hal ini diatur dalam Surat Edaran Dirjen P2P No. SR.02.06/II/1188/2022 tentang penambahan regimen vaksinasi Covid-19 dosis lanjutan (booster).

“Bagi masyarakat yang sudah menerima vaksinasi Covid-19 dengan jenis vaksin Janssen (J&J), maka sudah terhitung memperoleh vaksinasi lengkap. Setelah itu, dapat dilanjutkan dengan vaksinasi booster 3 bulan kemudian,” ujar Nadia, kemarin.

Dia menjelaskan, vaksin Covid-19 jenis Janssen merupakan salah satu vaksin yang telah mendapat izin penggunaan darurat oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk digunakan di Indonesia.

Sejauh ini, vaksin Janssen hanya diberikan untuk kelompok usia 18 tahun ke atas. Vaksin Janssen sudah terdaftar dalam sistem sebagai dosis 1 dan 2 di seluruh kabupaten/kota dan petugas bisa melakukan pengecekan.

“Mekanisme pendataan vaksinasi melalui Pcare sampai saat ini tidak ada permasalahan, apabila penerima vaksin Janssen (J&J) akan melakukan vaksinasi booster,” jelas Nadia.

Untuk melakukan perjalanan menggunakan transportasi umum, lanjut dia, penerima vaksin Janssen (J&J) dianggap sama dengan pelaku perjalanan yang sudah mendapat dua dosis vaksinasi dengan jenis vaksin Covid-19 lainnya.

Tetapi, apabila belum mendapat vaksin booster maka dilengkapi dengan dokumen tes antigen negatif dengan sampel 1×24 jam atau tes PCR negatif dalam 3×24 jam terakhir.Koordinator Tim Pakar Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito menegaskan, vaksinasi booster dipastikan aman. Syarat vaksinasi booster untuk mudik Lebaran 2022 demi keamanan dan tanggung jawab bersama.

Tujuannya, memberikan perlindungan optimal dari paparan virus, terutama saat bertemu orangtua dan lansia setibanya di kampung halaman.

Syarat untuk pemudik atau pelaku perjalanan yang bisa mudik tanpa syarat tes Covid-19, yaitu bagi yang sudah vaksin booster, maka tidak diberlakukan testing.
Namun, bagi yang menerima vaksin dosis kedua tetap mensyaratkan tes antigen dengan sampel diambil dalam kurun 1 x 24 jam atau PCR 3 x 24 jam.

Khusus Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) yang baru menerima dosis pertama tetap mensyaratkan PCR dalam kurun 3 x 24 jam. Aturan perjalanan terkait mudik sudah mulai efektif berlaku mulai 2 April 2022.

“Syarat ini untuk memastikan bahwa yang mudik dalam keadaan sehat, sudah menerima vaksin booster. Ini sebagai bentuk mudik aman dan bertanggung jawab,” imbuhnya.

Wiku menambahkan, ada penyesuaian syarat perjalanan kepada pelaku perjalanan yang memiliki kondisi kesehatan (penyakit komorbid) khusus dan anak.

Bagi komorbid yang tidak dapat divaksin, maka wajib tes PCR 3 x24 jam ditambah surat keterangan dokter dari rumah sakit (RS) Pemerintah yang menyatakan bahwa belum atau tidak dapat divaksin.

Sementara itu, untuk anak usia kurang dari 6 tahun tidak diberlakukan testing, namun wajib didampingi pendamping perjalanan yang sudah memenuhi syarat testing dan vaksinasi. Bagi anak berusia 6-17 tahun mengikuti aturan vaksinasi dan testing PPDN umum.

Masyarakat pun diimbau segera vaksinasi booster. Terlebih bagi mereka yang ingin mudik Lebaran 2022.

“Diimbau kepada masyarakat segera memenuhi dosis vaksinasi lengkap maupun booster. Sekurang-kurangnya 2 minggu, khususnya sebelum menjalankan kegiatan sosial berskala besar, seperti mudik,” saran Wiku. [DIR/rm.id]

Penanganan Covid-19 di Tanah Air terus membaik. Berkahnya, Lebaran tahun ini, masyarakat diperbolehkan mudik. Lewat mudik, diyakini ekonomi rakyat di bawah akan semakin bergerak.

Akselerasi ‘gas dan rem’ ala Indonesia dalam menangani pandemi berlanjut. Terbaru, Pemerintah mencabut larangan mudik Lebaran yang sudah berlaku sejak dua tahun lalu. Pelonggaran ini tentu akan dimanfaatkan masyarakat untuk ramai-ramai pulang kampung, meski untuk itu, mereka harus memenuhi persyaratan berupa vaksinasi hingga booster dan menjaga prosedur kesehatan.

Survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan akhir Maret lalu, menunjukkan, 85,5 juta orang akan mudik Lebaran nanti.

Menanggapi keputusan dibolehkannya mudik ini, Kepala Badan Intelijen Negara (Kabin) Jend Pol (Purn) Budi Gunawan mengatakan, kebijakan pelonggaran yang diberikan Pemerintah saat ini merupakan hasil assesmen yang cermat. Pemerintah mempertimbangkan semua aspek, termasuk kebutuhan sosial budaya masyarakat, pemulihan ekonomi, dan tentunya kesehatan serta keselamatan warga negara.

“Semua data kita lihat, semua kepentingan dipertimbangkan. Pada dasarnya, Pemerintah tidak pernah ingin menghambat mobilitas dan interaksi sosial masyarakat, apalagi ini menyangkut perayaan keagamaan. Hasil assesmen kita, risikonya terukur dan bisa dimitigasi,” papar Kabin yang juga Guru Besar Sekolah Intelijen Negara (STIN) ini, di Jakarta, kemarin.

Budi Gunawan menekankan, strategi pengendalian pandemi yang diambil Indonesia memang berbeda di banding negara lain. Sejak awal, Presiden Jokowi meminta tidak ada lock-down total. Aspek kesehatan dan keselamatan warga diutamakan tanpa mengorbankan aspek ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Gas dan rem antara intervensi kesehatan (health interventions) dan geliat ekonomi, terus diakselerasi agar tetap seimbang.

“Terbukti, strategi ini tepat. Berbagai indikator penanganan pandemi terus membaik, pemulihan ekonomi juga berjalan lebih cepat dibanding banyak negara,” lanjut Budi Gunawan.

Kepala BIN mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 3,69% pada 2021, meningkat signifikan di banding tahun 2020 yang terkontraksi 2,07%. Indikator lainnya juga menunjukkan tren pemulihan yang solid, mulai dari neraca pedagangan yang terus positif, nilai tukar Rupiah yang stabil, hingga Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terus memecahkan rekor tertinggi sepanjang masa: 7.200 di akhir perdagangan pekan lalu.Saat ini, lanjut Budi Gunawan, memang ada ancaman inflasi sebagai dampak konflik Rusia-Ukraina yang mendorong kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok. Ini memaksa semua negara, termasuk Indonesia, melakukan adaptasi.

“Kemungkinan proyeksi pertumbuhan ekonomi hingga 5% tahun ini akan direvisi, tapi Pemerintah tetap optimistis, bauran kebijakan untuk memungkinkan perekonomian terus pulih dengan berbagai stimulus dan subsidi bagi rakyat menengah bawah bisa menjaga faktor eksternal ini tidak sampai membalik pertumbuhan ekonomi saat ini,” ujar Budi Gunawan.

Mudik karena pelonggaran tahun ini, harap Budi Gunawan, tidak hanya akan memulihkan tradisi dan mengobati kerinduan masyarakat, tapi juga akan lebih menghidupkan perekonomian rakyat, mendistribusikan pertumbuhan ke daerah. Namun, ini bisa terwujud bila semua berpartisipasi memitigasi pandemi, berupa percepatan pencapaian rasio vaksinasi serta pembudayaan prosedur kesehatan dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk itulah, BIN menggencarkan vaksinasi hingga malam hari di semua daerah sejak Ramadan ini, sebagai modifikasi vaksinasi jemput bola, menyesuaikan pola aktivitas masyarakat yang lebih banyak keluar pada sore hingga malam hari.
Data dari Kemenkes menyebutkan, target vaksinasi nasional sudah menyasar 208.265.720 penduduk. Capaian per Sabtu (9/4), vaksinasi dosis pertama sudah mencapai 94,80%; vaksinasi dosis kedua 77,50%; dan vaksinasi dosis ketiga atau booster baru 13,00%. BIN bertekad bisa membantu pencapaian target tersebut dengan strategi vaksinasi jemput bola; menggelar layanan vaksinasi sejak sore jelang buka puasa, dan dilanjutkan seusai salat tarawih. Lokasi vaksinasi didekatkan ke tempat keramaian warga, antara lain dengan menggabungkannya dengan kegiatan semarak Ramadan di berbagai masjid di seluruh Tanah Air.

Kabin menjelaskan, sejauh ini berbagai indikator menunjukkan gelombang ketiga pandemi sudah selesai. Per Sabtu (9/4), reproduction rate berhasil ditekan ke bawah angka 1, positivity rate 1,73%, kasus positif terus menurun hingga 1.468, dan bed occupancy rate (BOR) hanya 8 persen.

“Semua indikator ini menunjukkan penanganan pandemi kita on the track, tapi kita harus lebih bersemangat menaikkan rasio vaksinasi dan membudayakan prosedur kesehatan di tengah masyarakat. Jangan cepat puas. Mari kita tuntaskan perjuangan melawan pandemi dengan kerjasama yang lebih baik dan kerja yang lebih sungguh-sungguh,” tutup Kabin. [BCG/rm.id]

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menghabiskan akhir pekan untuk blusukan. Arifin gerak cepat (gercep) untuk memastikan ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) solar di berbagai daerah aman.

Arifin mengajak Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati melakukan inspeksi medadak (sidak) ke empat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Medan, Sumatera Utara, Sabtu (9/4).

Dari hasil sidak, ditemukan fakta masih ada kendaraan mewah pribadi jenis Sport Utility Vehicle (SUV) dan Multi Purpose Vehicle (MPV), yang “minum” solar bersubsidi. Selain itu, juga ditemukan truk industri/pengangkut hasil pertanian yang mengisi BBM jenis Biosolar.

Namun, secara umum, pasokan BBM terpantau aman. Tak ada antrean panjang kendaraan di SPBU. Stok mencukupi. Jika ada kekurangan, bisa segera diambil langkah-langkah pemenuhan kembali. Hal ini membuat Arifin dan Nicke lega.

“Sejak saya mendarat sampai saat ini, Alhamdullilah suplainya aman. Tidak ada antrean. Semuanya berjalan lancar,” kata Arifin, lega.

Arifin berharap, setiap SPBU dapat melakukan kegiatan promosi BBM non subsidi dengan baik. Ini penting agar masyarakat menggunakan BBM non subsidi.

“Pemerintah mengalokasikan solar subsidi untuk masyarakat yang perlu dibantu. Bukan untuk industri-industri yang melakukan bisnis komersial. Industri yang masih menggunakan solar subsidi, tolong ganti pakai BBM yang tidak bersubsidi. Supaya tidak mengurangi jatah masyarakat, yang berhak mendapatkan alokasi BBM subsidi,” pinta Arifin.

Di SPBU 11209108 Rest Area KM 65A, Kabupaten Serdang Bedagai, mantan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Jepang itu, juga mengingatkan keluarga yang sedang menggunakan mobil sewaan agar jangan menggunakan solar subsidi.

Demikian juga saat berbincang dengan Daf, supir truk yang membawa air mineral dari Binjai ke kota Padang. Arifin memberikan pemahaman, bahwa BBM subsidi hanya untuk masyarakat yang berhak.

“Bilang sama Bos. Harusnya pakai Pertadex. Jangan pakai Biosolar,” pesan Arifin.

Kepada Arifin, Daf mengaku hanya dibekali uang oleh bosnya untuk membeli BBM jenis biosolar. Dia mengaku, sedikitnya tiga kali mengisi solar dengan jumlah masing-masing 100 liter, yaitu di Serdang Bedagai, Balige, Padangsidempuan, sebelum akhirnya kembali ke Padang.nurutnya, antrean kendaraan yang mengisi BBM kerap terjadi di wilayah Balige. Bahkan, hingga 2 jam.

Tak jarang setelah antre, Daf mengaku tidak mendapatkan BBM. Terpaksa, dia membeli di pengecer dengan harga lebih mahal lagi, Rp 7.500 per liter.

“Biasanya di SPBU Rp 5.150, kalau di pengecer Rp 7.500, tapi masih bisa dapat barangnya (solar),” ungkap Daf.

Batasi Penggunaan Solar Subsidi

Sidak Arifin dan rombongan berlanjut ke SPBU 14201127, Jalan Sisingamangaraja XII, Kota Medan. Di situ, kepada awak media, Arifin menjelaskan tentang perlunya pembatasan penggunaan solar subsidi. Menyusul lonjakan harga minyak dunia dan sulitnya suplai.

“Kalau tidak bisa kita disiplinkan, tentunya akan menyebabkan meningkatnya jumlah subsidi dan kompensasi pemerintah. Setiap kenaikan 1 dolar AS per barel harga minyak bumi, akan memberikan dampak tambahan beban sebanyak Rp 5,7 triliun. Saat ini, harga minyak sudah di atas 100 dolar AS per barel. Sedangkan patokan dalam APBN sekitar 60 dolar AS per barel. Kurang lebih 40 juta dolar AS. Kalikan saja,” jelas Arifin.

“Kami minta pengertian dari seluruh pihak, agar tidak mengambil BBM subsidi yang bukan haknya. Beli BBM tidak bersubsidi. Kami ingin, anggaran subsidi bisa dipakai untuk menumbuhkan perekonomian,” imbuhnya.

Sementara itu, Nicke Widyawati memastikan, saat ini tidak ada kelangkaan di wilayah Kota Medan karena pasokan BBM terus ditambah. Dari empat SPBU yang didatangi, kondisi stok aman dan tidak ada antrean panjang.

“Kondisi sudah stabil, tidak ada masalah. Seluruh daerah kita lakukan pemantauan. Kita cek,” ucap Nicke, lega.

Tahun ini, kuota BBM jenis solar di Sumatera Utara sebanyak 1.077.670 kilo liter (KL). Sementara kuota Pertalite yang tersebar di 33 kabupaten/ kota, mencapai 680.293 KL.

Penyaluran Biosolar tahun 2022 untuk wilayah Sumatera Utara, kini sudah melebihi 111 persen dari kuota.

Di Region Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), total penyaluran solar hingga 6 April 2022, telah 8 persen melebihi kuota. Sementara penyaluran Pertalite pada tahun ini, sudah melebihi kuota sebesar 227 persen.
Selanjutnya, total penyaluran solar di Region Sumbagut, hingga 6 April 2022 sudah melebih kuota sebesar 32 persen. Pemerintah mengalokasikan solar subsidi untuk masyarakat yang perlu dibantu. Bukan untuk industri-industri yang melakukan bisnis komersial. [HES/rm.id]

Presiden Jokowi melarang para menteri berbicara  penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden ke publik.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Selasa (5/4).

“Jangan suka menimbulkan polemik di masyarakat. Fokus pada pekerjaaan, khusus  dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi saat ini,” kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4).

Mantan Gubernur DKI ini menegaskan, Ia tidak ingin lagi mendengar ada yang menyuarakan wacana presiden tiga periode maupun penundaan pemilu.

Ia memerintahkan para menteri fokus bekerja saja. “Saya ingatkan jangan ada lagi yang berbicara  lagi mengenai  perpanjangan jabatan presiden dan penundaan pemilu,” tegas Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, perpanjangan masa jabatan presiden sudah diatur dalam konstitusi dan tidak ada larangan untuk melakukan amandemen. “Kalau ada perubahan Undang undang Dasar 1945, apakah itu ada larangan?,” tanya Tito. [MFA/RM.id]

Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Albertina Ho dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik usai berseteru dengan pegawai rumah sakit. Yang melaporkan adalah, jaksa KPK berinisial DWLS yang sebelumnya dihukum etik Dewas KPK karena berselingkuh.

“Bu AH (Albertina Ho) dilaporkan oleh DWLS, seorang jaksa KPK yang sudah diberi sanksi dalam sidang Etik Dewas karena terbukti melakukan perbuatan asusila atau perselingkuhan dengan pegawai KPK lainnya,” ujar anggota Dewas KPK Syamsudin Haris, Rabu (6/4).

Dia memastikan, Dewas saat memproses laporan DWLS terhadap Albertina. Laporan itu tetap dianalisa sesuai aturan yang berlaku.

“Jika ada indikasi pelanggaran etik, tentu saja diproses hingga sidang etik. Namun jika indikasinya lemah dan tidak ada bukti yang cukup maka prosesnya dihentikan,” terangnya.

Sebelumnya, Dewas menjatuhkan sanksi kepada DWLS dan staf KPK berinisial SK lantaran melakukan perselingkuhan. Dalam salinan dokumen petikan putusan etik Dewas KPK disebutkan, perselingkuhan yang dilakukan SK dan DWLS diklasifikasikan sebagai perbuatan yang tidak mengindahkan kewajiban dasar integritas.

Perselingkuhan tersebut terungkap setelah AHS selaku suami sah dari SK melapor ke Dewas KPK. Atas aduan tersebut, Dewas kemudian menindaklanjuti dengan memeriksa para saksi.

Dari hasil permintaan keterangan para saksi, Dewas KPK menyimpulkan SK dan DWLS terbukti melakukan perselingkuhan atau perzinahan.

Kedua orang itu dinilai tidak menyadari sepenuhnya bahwa seluruh sikap dan tindakannya selalu melekat dalam kapasitasnya sebagai pegawai KPK.

Perselingkuhan keduanya dinilai melanggar Pasal 4 ayat (1) huruf N dalam Peraturan Dewas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK.

Keduanya diberikan sanksi sedang atas perselingkuhannya. Sanksi sedang tersebut berupa permintaan maaf secara terbuka tidak langsung.

Tak hanya itu, Dewas juga memerintahkan pejabat pembina kepegawaian KPK untuk memeriksa SK dan DWLS. Pemeriksaan untuk memastikan hukuman disiplin dijalankan dengan baik. [OKT/RM.id]