Kategori: NASIONAL

Rumah Firli Digeledah, KPK Hormat ke Polisi

BEKASI, BANPOS – Polda Metro Jaya mulai mencari bukti dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Kamis (26/10/2023), polisi menggeledah rumah Ketua KPK Firli Bahuri. Meski rumah pimpinannya diobok-obok, KPK tetap menghormati sikap polisi.

Penggeledahan dilakukan tim gabungan Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskimsus) Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri. Mereka menggeledah rumah Firli di Perumahan Gardenia Villa Galaxy A2 No 60, Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Polisi mulai melakukan penggeledahan pukul 12.30. Ketua RT Rony Napitupulu ikut mendampingi para penyidik Polda Metro Jaya saat melakukan penggeledahan. Rony menerangkan, Firli ada di lokasi dan menyaksikan proses penggeledahan. “Iya (menyaksikan), beliau ada di kediaman,” kata Rony, usai penggeledahan.

Rony mengungkapkan, tidak ada raut gelisah yang terpancar dari wajah Firli saat rumahnya didatangi polisi. “Ekspresi Pak Firli biasa saja, saya sekilas saja lihat. Saya masuk, biasa saja,” ucapnya.

Sedangkan pengacara Firli, Ian Iskandar, yang juga ada di lokasi, menyatakan tidak ada barang bukti yang dibawa Polisi. Ia menjelaskan, penggeledahan berlangsung selama sekitar 3,5 jam.

Dalam penggeledahan ini, kata Ian, penyidik menyisir semua ruangan di rumah kliennya. Mulai dari kamar pribadi, kamar anak, ruang kerja, hingga mushala. Namun, tidak ada bukti yang ditemukan. “Itu mempertegas bahwa tuduhan tuduhan terhadap Pak Firli itu tidak benar dan cenderung fitnah kepada beliau,” ujarnya.

Ia mengaku menghormati proses hukum yang dilakukan polisi terhadap kliennya. Namun, dia meminta para penyidik dan masyarakat tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Sebab, sejauh ini, status Firli bukan tersangka. “Tidak ada peningkatan status, beliau hanya sebagai saksi,” tandasnya

Di tempat terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti dugaan pidana pemerasan terhadap Syahrul. Namun, dia belum bisa mengungkapkan apa saja temuan yang diamankan.

“Tentunya untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti. Bukti itu nantinya akan membuat terang tentang dugaan tindak pidana yang sedang ditangani,” ungkap Wisnu, kepada wartawan, Kamis (27/10/2023).

Selain di Bekasi, penyidik turut menggeledah sebuah rumah di Jalan Kertanegara 46 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Namun, belum diketahui rumah siapa yang disambangi polisi tersebut.

Juru Bicara KPK Ali Fikri ikut menanggapi penggeledahan rumah Firli. Dia memastikan, KPK menghormati upaya penegakan hukum yang dilakukan Korps Adhyaksa.

“KPK tentunya menghormati kegiatan tersebut sebagai bagian dari rangkaian proses hukum, sepanjang sesuai mekanisme dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Ali, lewat pesan singkat, Kamis (26/10/2023).

Juru bicara berlatar belakang jaksa ini menyatakan, KPK mendukung proses hukum yang dilakukan polisi. Hal itu dibuktikan dengan kehadiran Firli untuk memberikan keterangan, di Bareskrim Polri pada Selasa (24/10/2023). “Demikian halnya beberapa insan KPK lain yang juga secara kooperatif memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangan dan penyidikan tersebut,” tuturnya.

Selain itu, tambah Ali, KPK juga telah menyampaikan dokumen-dokumen yang diminta penyidik Polda Metro Jaya. Namun, dia enggan merincinya. “Bukan kami yang bisa menjelaskan soal itu,” tutupnya.

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka, edisi Jumat (27/10), dengan judul “Rumah Firli Digeledah, KPK Hormat ke Polisi”. (RMID)

Berita Ini Telah Terbit Di https://rm.id/baca-berita/nasional/194345/rumah-firli-digeledah-kpk-hormat-ke-polisi

27 Oktober 2023
Ganjar Ingin Hasil Tani Petani Lokal Makin Diserap Industri

LAMPUNG, BANPOS – Calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi pabrik produksi pengolahan nanas, Great Giant Pineapple (GGP) di Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Kamis (26/10/2023).

Dalam kesempatan itu, Ganjar didampingi Direktur Corporate Affairs PT GGP Welly Soegiono beserta jajaran direksi melihat berbagai produk olahan nanas yang diproduksi. Mulai dari nanas kalengan, minuman sari nanas, hingga selai nanas.

Buah nanas yang diolah adalah hasil tani petani lokal yang bermitra dengan PT GGP. Ganjar pun ingin hasil petani lokal terus diserap industri seperti yang diterapkan di pabrik tersebut.

“Kita melihat di sini nanasnya hebat, buah-buahan yang lain tumbuh, relasi antar petani dan pengusahanya bisa bagus, pengusahanya bisa jadi off taker, bibitnya disiapkan, kualitasnya tinggi, menurut saya itu menjadi contoh ya,” kata dia.

Dengan terserapnya hasil tani lokal oleh industri, Ganjar menyebut kesejahteraan petani akan semakin tinggi. Kemudian Indonesia bisa mewujudkan kedaulatan pangan hingga mampu mengekspor produknya.

“Sebenarnya ini bagian dari kalau kita ngomong kedaulatan pangan, kita punya kekuatan-kekuatan hebat,” kata Ganjar.

Di samping itu, Ganjar juga ingin industri pengolahan hasil tani bekerja sama dengan petani agar produknya semakin berkualitas. Salah satunya melalui penyediaan pelatihan dan edukasi petani

“Makanya tadi ada edukasi-edukasi yang kepada kepada para petaninya. Benihnya mesti bagus, pupuknya dijamin,” kata Ganjar.

Ganjar berharap, hasil tani petani lokal bisa terus menembus pasar nasional maupun Internasional. Sehingga produk petanian olahan Indonesia menjadi kebanggaan nasional, bahkan di tingkat dunia.

“Nanti saya pasti akan ketemu lagi mereka pemain sawit, petani sawit, kemudian proteksi dan regulasi yang mesti dipersiapkan, politik tarif di tingkat dunia yang kemudian mereka akan bisa menjadi produk-produk kebanggaan nasional yang kompetitif,” pungkasnya. (RMID)

Berita Ini Telah Terbi Di https://rm.id/baca-berita/nasional/194388/kunjungi-pabrik-pengolah-nanas-di-lampung-ganjar-ingin-hasil-tani-petani-lokal-makin-diserap-industri

27 Oktober 2023
Gibran Dinilai Cukup Pengalaman Jadi Cawapres

JAKARTA, BANPOS – Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Abdul Musawir Yahya menilai, Gibran Rakabuming Raka sudah cukup pengalaman menjadi calon wakil presiden. Menurutnya, tak ada bedanya Gibran dengan Anies Baswedan yang punya rekam jejak sebagai kepala daerah.

“Ya sama posisi Anies, posisi Gibran itu sama sama pernah memimpin menjadi kepala daerah, kalau memang kita mau cari pengalaman yang mantan Presiden ya sekalian aja Jokowi seumur hidup,” kata Abdul saat dihubungi wartawan, Jumat (27/10/2023).

“Kalau berpengalaman okelah (Gibran), dia cukup begitu,” sambungnya.

Abdul menyebut, putusan Mahkamah Konstitusi yang dikabulkan perihal syarat usia capres-cawapres paling rendah 40 tahun dan berpengalaman sebagai kepala daerah sudah mengikat. Maka, putusan ini mesti dihargai.

“Gibran hari ini sudah resmi jadi pasangan cawapres dari Prabowo ya sudah kita sama sama saling menghargai,” ujarnya.

Abdul menambahkan, kehadiran wali kota Solo itu di kancah nasional menjadi harapan besar bagi anak muda maupun milenial.

“Saya punya harapan besar dengan majunya Gibran jadi spirit tersendiri untuk milenial, generasi muda,” kata Abdul.

Menurutnya, Gibran bisa menyelesaikan masalah-masalah umum yang kerap dialami generasi muda. Semisal, anak muda yang setelah menikah tak punya uang, pengangguran, pendidikan, maupun judi online.

“Pemilih mayoritas hari ini kan anak anak milenial, dan kemudian dari sekian lebih dari 60 persen itu banyak mengalami problem problem yang saya sebutkan tadi, kemiskinan, pengangguran, pendidikan, judi slot,” bebernya.

Meski begitu, Abdul berharap bukan hanya Gibran saja yang bisa tampil di kancah kepemimpinan nasional. Menurutnya, banyak juga generasi muda lain yang potensial.

“Termasuk juga anak anak muda yang punya kapasitas yang Kalau bisa harus di endorse, bukan Gibran aja, pun juga harus diangkat, harapan saya bukan hanya Gibran, kepala kepala daerah yang ada di Kabupaten kota pun akan muncul semua dengan segala macam kapasitas dan pengalamannya,” pungkasnya. (RMID)

Berita Ini Telah Terbit Di https://rm.id/baca-berita/nasional/194389/jadi-wali-kota-solo-2-tahun-gibran-dinilai-cukup-pengalaman-jadi-cawapres

27 Oktober 2023
Jenderal Agus Resmi Jadi KSAD, Gantikan Dudung

JAKARTA, BANPOS – Presiden Jokowi resmi melantik Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/10/2023). Menggantikan Jenderal TNI Dudung Abdurachman.

Dipandu Presiden Jokowi, Jenderal Agus mengucapkan sumpah jabatannya untuk selalu setia NKRI, yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti kepada bangsa dan negara.

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit,” tegas Jenderal Agus.

Jenderal Agus Subiyanto yang lahir pada 5 Agustus 1967 adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat, sebelumnya menjabat Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad) (2022-2023), Pangdam III/Siliwangi (2001-2022), dan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) (2020-2021).

Jenderal Agus adalah Lulusan Akademi Militer tahun 1991, yang berasal dari kecabangan infanteri (Komando Pasukan Khusus). (AZM/RMID)

26 Oktober 2023
Petugas Pemasyarakatan Rentan Terpapar Radikalisme

JAKARTA, BANPOS – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperhatikan keamanan petugas pemasyarakatan dan juga kerentanan terhadap paparan paham radikalisme dan terorisme.

Untuk meminimalisirnya, BNPT melaksanakan Pelatihan dan Peningkatan Kemampuan Petugas Pemasyarakatan dalam Penanganan Narapidana Terorisme (Napiter) di Bandung, Jawa Barat.

Direktur Pembinaan Kemampuan (Binpuan) pada Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Brigjen Wawan Ridwan menjelaskan, petugas pemasyarakatan sangat berpotensi mendapatkan ancaman, baik dari napiter maupun kelompok yang berada di sekitarnya.

“Petugas pemasyarakatan pun rentan mendapat ancaman baik terhadap individu maupun orang-orang di sekitarnya,” ujar Wawan, seperti keterangan yang diterima RM.id, Rabu (25/10).

Dirinya juga mengatakan, tantangan petugas pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan kepada para napiter agar terlepas dari jeratan paham radikal bukan perkara mudah dan sederhana.

Di tengah tantangan yang muncul seperti tuntutan untuk dapat melaksanakan program pembinaan napiter agar lepas dari paham radikal dan dapat menerima pihak yang berbeda dengan mereka.

“Padahal ini tidak mudah, mengingat napiter memiliki karakter, latar belakang, pola pikir, dan tipologi yang berbeda-beda,” katanya, di hadapan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Wilayah (Kanwil) Provinsi Jawa Barat.

Selain dua tantangan tersebut, Wawan juga mengingatkan perlunya keterampilan dalam melakukan pembinaan terhadap napiter.

Mengingat, sebagian dari napiter memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam melakukan persuasi dan juga mempengaruhi lawan bicara, sehingga ideologi mereka dapat diterima.

“Mereka berpotensi menarik perhatian dan mempengaruhi orang-orang yang berinteraksi intensif dengan mereka termasuk para narapidana maupun petugas pemasyarakatan,” ingatnya.

Dalam pelatihan yang berlangsung selama tiga hari dari tanggal 24-26 Oktober 2023 ini para peserta pelatihan mendapatkan wawasan dan pengetahuan dalam bentuk diskusi, ceramah dan tanya jawab.

Narasumbernya adalah Ditjen Pas, Satgaswil Densus 88 AT, Wali Senior, Bakesbangpol Jawa Barat, Akademisi Psikolog dan Mitra Deradikalisasi. (AZM/RMID)

26 Oktober 2023
Pengelolaan Perhutanan Sosial Disebut Belum Setara Gender

BANDAACEH, BANPOS – Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK) sekaligus Flower Aceh Foundation, Suraiya Kamaruzzaman mengatakan bahwa pengelolaan perhutanan sosial di Aceh belum setara gender, di mana perempuan masih harus berjuang untuk mendapatkan akses partisipasinya.

“Hanya sekitar 22 persen atau 255 dari 1.181 orang pendamping yang merupakan perempuan, dan hanya sekitar 13 persen atau 141.819 dari 1.076.014 perempuan yang tercatat menerima SK Persetujuan Perhutanan Sosial,” kata Suraiya Kamaruzzaman, di Banda Aceh, Rabu.

Kepala Pusat Riset Perubahan Iklim USK Banda Aceh itu menyampaikan, berdasarkan data badan perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan wilayah sulawesi tahun 2021 menyebutkan, dari 168 kelompok perhutanan sosial hanya ada dua kelompok usaha perhutanan sosial tingkat silver yang dipimpin perempuan.

“Dari ratusan yang pemimpinnya perempuan cuma dua kelompok di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, mereka pegiat sutra, pelaku ekonomi, dan pelestari budaya,” ujarnya.

Kemudian, berdasarkan analisis gender secara akses, fakta dilapangan menunjukkan bantuan nonmaterial untuk program peningkatan KUPS lebih banyak diakses laki-laki, hal itu karena masih adanya stigma negatif terhadap perempuan.

“Perempuan dianggap pemalu, kecerdasannya di bawah laki-laki, tidak pandai mengelola program sehingga akses perempuan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia sangat terbatas,” katanya.

Suraiya menuturkan, perempuan telah berpartisipasi cukup baik meskipun diwakili oleh pengurus inti, bahkan beberapa keanggotan kelompok perhutanan sosial didominasi oleh perempuan.

Namun, peningkatan kapasitas perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki dalam pelatihan e-learning dan studi banding.

Kata dia, dari data Badan Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi tahun 2021, perempuan juga masih terbatas perannya dalam hal kontrol.

Beberapa KUPS memang telah dipimpin oleh perempuan, tetapi rasionya 2:9 (perempuan:laki-laki).

“Akibatnya program KUPS secara skema tidak membedakan manfaat yang diberikan berdasarkan jenis kelamin,” ujarnya.

Untuk itu, dirinya mendorong kepada pemerintah dan stakeholder agar memastikan perempuan memiliki akses yang setara terhadap sumber daya hutan dan hak-hak kepemilikan yang jelas.

“Kemudian, mengadopsi pendekatan yang komprehensif terhadap gender dan inklusi perencanaan, implementasi, serta pemantauan proyek perhutanan sosial dengan memahami kebutuhan, peran, dan kontribusi unik dari perempuan,” demikian Suraiya. (ANT/AZM)

26 Oktober 2023
Johnny Plate Dituntut 15 Tahun Penjara

JAKARTA, BANPOS – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut mantan Menteri Kominfo Johnny G Plate dengan kurungan 15 tahun penjara dalam kasus Korupsi BTS 4G di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu.

“Majelis hakim Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, menjatuhkan pidana pokok terhadap terdakwa Johnny Gerard Plate dengan pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,” kata JPU Kejaksaan Agung Sunarwan.

JPU menilai Johnny secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu primer Pasal 2 ayat 1
jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Selain itu, Johnny juga dihukum membayar denda sebesar Rp1 miliar subsider satu tahun kurungan.

“Membebankan terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp17,8 miliar subsider 7,5 tahun,” kata JPU melanjutkan.

Sidang tuntutan Johnny G Plate digelar bersamaan dengan tuntutan dua terdakwa lainnya yakni mantan Dirut Bakti Kominfo Anang Achmad Latif dan Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia (Hudev UI) Yohan Suryanto.

Sementara itu, Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri mengatakan sidang dilanjutkan pada Rabu, 1 November 2023 pukul 09.00 WIB.

“Terdakwa diberikan hak untuk membela diri atau mengajukan pledoi,” ujarnya.

Diketahui, Johnny G Plate dan para terdakwa lainnya melakukan dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo tahun 2020-2022.

Pada surat dakwaan disebutkan sejumlah pihak mendapat keuntungan dari proyek pembangunan tersebut, yaitu Johnny G. Plate menerima uang sebesar Rp17.848.308.000,00; Anang Achmad Latif menerima uang Rp5 miliar; dan Yohan Suryanto menerima Rp453.608.400,00.

Selanjutnya, Irwan Hermawan selaku Komisaris PT Solitechmedia Sinergy menerima Rp119 miliar; Windi Purnama menerima Rp500 juta; Muhammad Yusrizki menerima Rp50 miliar dan 2,5 juta dolar AS; Konsorsium FiberHome PT Telkominfra PT Multi Trans Data (PT MTD) untuk paket 1 dan 2 menerima Rp2.940.870.824.490,00; Konsorsium Lintasarta Huawei SEI untuk Paket 3 menerima Rp1.584.914.620.955,00; dan Konsorsium IBS dan ZTE paket 4 dan 5 mendapat Rp3.504.518.715.600,00. (ANT/AZM)

26 Oktober 2023
DKPP Tolak Aduan Bawaslu

JAKARTA, BANPOS – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menolak aduan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dalam perkara Nomor 106-PKE-DKPP/VIII/2023 terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang diduga membatasi pengawasan dan melaksanakan tahapan pemilu di luar jadwal.

“Memutuskan bahwa, satu, (DKPP) menolak pengaduan para pengadu untuk seluruhnya,” ujar anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo dalam sidang pembacaan putusan perkara Nomor 106-PKE-DKPP/VIII/2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu (25/10).

Dia juga mengatakan bahwa DKPP memutuskan untuk merehabilitasi nama baik Ketua KPU Hasyim Asy’ari beserta para anggota KPU lainnya sejak putusan tersebut dibacakan.

Ratna menuturkan bahwa KPU harus melaksanakan keputusan itu paling lambat tujuh hari setelah keputusan dibacakan. Sementara itu, menurut dia, Bawaslu diminta untuk mengawasi pelaksanaan keputusan tersebut.

Ratna mengatakan bahwa selain dirinya, keputusan mengenai Perkara Nomor 106-PKE-DKPP/VIII/2023 itu diambil dalam rapat pleno oleh empat anggota DKPP lainnya, yaitu Heddy Lugito, J. Kristiadi, Muhammad Tio Aliansyah, dan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi pada 27 September 2023.

Hal ini berdasarkan berbagai fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para pengadu, jawaban pada teradu, bukti-bukti yang diajukan, serta keterangan saksi dan ahli.

Sementara itu, pada bagian kesimpulan yang dibacakan anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah, dewan tersebut menyimpulkan bahwa para teradu tidak terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum (pemilu).

Sebelumnya, dalam sidang permohonan pada pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Kantor DKPP, Jakarta, Senin (4/10), Bawaslu meminta DKPP memberhentikan sementara ketua dan anggota KPU RI.

Bawaslu RI mengadukan KPU RI dalam dua hal pada perkara Nomor 106-PKE-DKPP/VIII/2023, yaitu KPU diduga membatasi tugas pengawasan Bawaslu seperti yang diatur dalam Pasal 93 huruf d angka 4 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Tugas ini juga diatur dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2023 tentang pengawasan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum.

Kedua, KPU juga diadukan oleh Bawaslu karena diduga melaksanakan tahapan di luar program dan jadwal tahapan pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan UU Pemilu serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Kemudian, PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.(PBN/ANT)

26 Oktober 2023
Kiai Hingga Masyayikh Sumsel Dan Sumbar Sampaikan Aspirasi

LAMPUNG, BANPOS – Kiai, ulama, dan masyayikh se-Sumatera Selatan (Sumsel) dan Sumatera Barat (Sumbar) menyampaikan aspirasi mereka kepada Calon Presiden Ganjar Pranowo untuk kemajuan pondok pesantren (ponpes) di masa depan.

Hal itu disampaikan mereka dalam rangkaian acara Haul Syaikh Abdul Qadir Al Jailani di Ponpes Roudlotussholihin, Purwosari, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Rabu (25/10/2023).

Kepada Ganjar, kiai hingga masyayikh menyampaikan penerapan Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren yang dinilai belum maksimal. Padahal dalam UU itu dijelaskan peran ponpes yang diakui sebagai penyelenggara pendidikan nasional untuk menjaga NKRI, tradisi, hingga norma sosial.

“Alhamdulillah bersama-sama bisa ketemu langsung Pak Ganjar langsung menyampaikan berbagai aspirasi, termasuk undang-undang pesantren,” kata Wakil Rais Syuriah Thoriqoh Muktabaroh Al Jamiyah sekaligus Pengasuh Ponpes Nurul Qodiri Kabupaten Lampung Tengah, Kiai Imam Suhadi.

Imam Suhadi mengatakan, para ulama hingga masyayikh di Sumsel dan Sumbar meyakini bahwa Ganjar adalah sosok pemimpin yang dapat memaksimalkan peran ponpes sebagai tonggak pendidikan keislaman di Indonesia.

Sebab, Imam Suhadi menyebut track record Ganjar menunjukkan perhatian besar terhadap pesantren, ulama dan kiai, serta pengajar keagamaan selama memimpin Jawa Tengah (Jateng) sebagai gubernur dua periode.

“Kiai hingga masyayikh sepakat di Provinsi Lampung dan sebagian provinsi sumatera menitipkan beliau kita mengajar di Jawa Tengah kayaknya beliau sangat benar-benar perhatian dengan pondok-pondok pesantren,” tuturnya.

Salah satu program Ganjar di Jateng yang mendapat perhatian Imam Suhadi adalah insentif guru keagamaan. Melalui program tersebut, ratusan ribu guru ngaji informal diangkat kesejahterannya melalui insentif Rp 1,2 juta per tahun.

“Harapannya mudah-mudahan ini yang Jawa Tengah itu menjadi embrio se-Indonesia, lebih-lebih provinsi Lampung,” imbuhnya.

Ketika berbincang langsung dengan Ganjar, Imam Suhadi merasa senang dengan sosok yang humble dan mau mendengarkan kaum ulama dan santri. Imam Suhadi pun mendoakan Ganjar menjadi pemimpin bangsa yang amanah hingga tahun 2029 nanti.

“Beliau sangat merakyat, sangat duduk biasa dengan para kiai, dengan para santri dan harapannya titipan ini benar-benar tercapai, beliau menjadi presiden Indonesia yang kita cintai,” tandasnya.

Sementara, Ganjar berterima kasih kepada ulama, kiai, dan masyayikh yang sudah memberikan sambutan hangat dan aspirasinya. Ganjar juga senang banyak doa dan pesan yang disampaikan terkait kebangsaan.

“Kita bisa mendinginkan hati dan mendinginkan pikiran agar bisa mencegah potensi-potensi yang tidak diinginkan dan itu diberikan dari para ulama. Kita senang mendengarkan itu,” katanya.

Di Ponpes Roudlotussholihin Lampung Tengah, kehadiran Ganjar mendapatkan sambutan hangat dari ratusan ribu ulama-masyayikh, santri, dan warga setempat yang mengikuti rangkaian acara haul. Mereka langsung berebut salam dan swafoto begitu Ganjar memasuki kompleks Ponpes.

“Pak Ganjar! Wah Pak Ganjar foto dulu Pak! Pak mau salam Pak,” kata mereka bersahutan.

Adapun kiai, ulama, dan masyayikh yang hadir dari Ponpes Roudlotussholihin antara lain Kiai Ahmad Tajali, Kiai Ahmad Rofiqi, KH Muhammad Toha, KH Badarudin, KH Miftahudin Mabadi Syauqi, KH M Nasrulloh, KH Ngsifudin Ahmad Mubasir, Kiai Muhammad Iskandar, KH Raden Sholeh Bajuri, Kiai Abdul Ghofur, dan Kiai Mufrodin.

Kemudian ada Pengasuh Ponpes Darul Falah KH Hayatudin, Pengasuh Ponpes Wali Songo Kiai Syaikhul Ulum Syuhada, Ponpes Tri Bakti At Taqwa KH Kholid Amrulloh Adnan, Pengasuh Ponpes Al Hidayah KH Ahmad Ruba’i, dan Pengasuh Ponpes Kafilah Al Amain KH Saiful Anam Yusuf.

Lalu Pengasuh Ponpes Al Qodir KH Musyafa Ahmad, Pengasuh Ponpes Al Ma’sum KH Hayatun Nufus, Pengasuh Ponpes Nurul Barkah Kiai Ahmad Yazid Ruslan, dan sejumlah kiai dari ponpes Sumatera bagian barat dan selatan lainnya.

Hadir juga Mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) dan ulama dari wilayah lain seperti Pengasuh Ponpes An Nawawi Purworejo, Kiai Khalwani. (RMID)

Berita Ini Telah Terbit Di https://rm.id/baca-berita/nasional/194234/optimis-ganjarmahfud-majukan-ponpes-kiai-hingga-masyayikh-sumsel-dan-sumbar-sampaikan-aspirasi-tentang-uu-pesantren

26 Oktober 2023
Ganjar-Mahfud Panen Dukungan Dari Kiai Kampung Di Mojokerto

JAWA TIMUR, BANPOS – Pasangan Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD mendapat respons positif dari berbagai kalangan masyarakat, salah satunya kiai kampung yang ada di Desa Sumbergayam, Kelurahan Karang Wungu, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto.

Dukungan untuk pasangan tersebut hadir ketika sukarelawan Kiai Muda Dukung Ganjar Jawa Timur menggelar kegiatan istigasah, Rabu (25/10/2023).

“Alhamdulillah respons di masyarakat terutama kiai kampung sangat positif. Karena latar belakang mereka berdua yang baik dan tidak asing lagi di Jawa Timur,” tutur Koordinator Wilayah Kiai Muda Jatim Ali Baidlowi, di lokasi.

Menurutnya, sukarelawan Kiai Muda Jatim akan terus mengawal pasangan Ganjar-Mahfud hingga Pemilu 2024 mendatang. Seperti sosialisi dan menggelar kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

“Yang jelas lebih kencang lagi, ibarat kuda agar lebih cepat dipacunya. Insyaallah semoga di hari mendatang tidak ada halangan dan dilancarkan Allah hingga mereka terpilih memimpin Indonesia,” tegasnya.

Sementara, salah satu peserta istigasah, Gus Irul menilai keduanya merupakan pasangan yang saling melengkapi sebagai Capres dan Cawapres.

“Antara Pak Ganjar dan Pak Mahfud saling keterkaitan dan saling melengkapi. Saya rasa cocok sekali,” ujar Gus Irul.

Dia pun berdoa agar Ganjar-Mahfud dapat menjadi pemimpin yang meneruskan estafet kepemimpinan bangsa Indonesia.

“Semoga niatnya bisa tersampaikan dengan baik karena keduanya cocok sekali. Saya hanya bisa berdoa agar Allah meridhai,” pungkasnya. (RMID)

Berita Ini Telah Terbit Di https://rm.id/baca-berita/nasional/194235/dekat-dengan-warga-jawa-timur-ganjarmahfud-panen-dukungan-dari-kiai-kampung-di-mojokerto

26 Oktober 2023