Kategori: NASIONAL

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah sempat dijutekin para buruh karena urusan pecairan Jaminan Hari Tua (JHT). Namun, kali ini, menteri asal PKB itu, dipuji-puji. Penyebabnya, karena Ida mengeluarkan aturan bahwa perusahaan wajib membayar Tunjangan Hari Raya alias THR 2022 secara full.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri menjelaskan, kebijakan ini telah disiapkan Ida. Surat Edaran-nya segera diterbitkan dalam waktu dekat.

Indah menerangkan, aturan main ini telah disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. Dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang berangsur pulih, tahun ini pengusaha dilarang mencicil pembayaran THR.

“Tahun ini, tidak ada relaksasi. THR harus dibayar penuh. Dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan,” tegas Indah.

Indah mengungkapkan, dalam Surat Edaran Menaker yang bakal diterbitkan itu, akan diatur mekanisme pemberian sanksi tegas dan keras bagi perusahaan yang melanggar. Mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga yang terberat adalah pembekuan kegiatan usaha. “Sanksi-sanksi tersebut pengenaannya dilakukan secara bertahap,” imbuh Indah.

Meski aturannya belum diterbitkan, kebijakan Menteri Ida ini, membuat buruh tersenyum lebar. Tidak seperti sebelumnya, saat penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 dan soal aturan pencairan Jaminan Hari Tua (JHT), yang membuat buruh jengkel. Dengan aturan THR ini, buruh tak segan memberikan pujian.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia, Mirah Sumirat memberi acungan jempol ke Ida. Dia senang, karena THR para buruh tahun ini akan dibayar full. Dia juga yakin, dengan THR full akan mendorong perbaikan perekonomian. “Aturan yang baik,” ucapnya.

Mirah pun berharap, Ida tidak memberikan celah ke perusahaan yang berusaha menghindari aturan itu. “Tidak ada alasan bagi perusahaan untuk tidak membayarkan THR, mencicil, atau mengajukan keringanan apa pun,” ulas Mirah.

Dari pihak pengusaha, aturan ini coba diutak-atik. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Sarman Simanjorang mengatakan, pengusaha akan mempertimbangkan kemampuan perusahaan. Dia beralasan, saat ini, dunia usaha masih diterpa ketidakpastian. Ekonomi masih dalam proses pemulihan, dan baru merangkak. Ada sektor usaha yang mampu membayar THR, tapi ada juga yang tidak mampu, dan pada akhirnya tidak membayar full.

“Kami berharap Pemerintah tetap memberikan solusi bagi perusahaan yang tidak mampu. Nggak mungkin pengusaha sampai ngutang untuk membayar THR. Tidak bijak juga.Yang jelas, niat baik pengusaha itu tetap komitmen,” ucap Sarman.

Ia juga berharap, Pemerintah lebih bijak melihat ekonomi saat ini. Karena, beberapa sektor usaha seperti hiburan, aneka jasa, hotel, restoran, dan mall, belum pulih betul arus kasnya usai ditimpa pandemi.

“Pemerintah harus juga memberikan opsi untuk melakukan kompromi. Tentu pengertian pekerja juga sangat diharapkan jika perusahaan tempat mereka bekerja tidak mampu memberikan THR tahun ini,” imbuh Sarman.

Warganet itu berkomentar soal aturan THR ini. Mereka ramai-ramai memuji dan mendukung Ida. “Menaker mau keluarin edaran THR wajib dibayar full tahun ini. Nah, ini baru wajib didukung,” ucap @digimonbaik. 

Namun, ada juga yang pesimis aturan THR full ini bisa berjalan mulus. “Berharap kan. Bisa terkabul, bisa nggak,” ucap @EWiyanto.

Ada juga yang curhat, THR-nya dua tahun terakhir belum dibayar lunas oleh perusahaan. “THR saya tahun 2020 baru dilunasi bulan lalu. Dan THR 2021 yang belum dibayarkan 60 persen. Padahal tinggal 4 hari lagi,” kata @sunda_banten, curhat. [MEN/RM.ID]

Pengadilan Negeri Jakarta Timur diam-diam mengeksekusi duit Rp 244,6 miliar milik Pertamina. Dana yang tersimpan di rekening BRI itu dirampas terkait perkara sengketa lahan.

KEJAKSAAN pun turun tangan mengusut persoalan ini. Diduga BUMN migas itu telah menjadi korban mafia tanah dan mafia peradilan.

“Kepala Kejaksaan Tinggi DKI, Reda Manthovani telah memerintahkan tim penyelidik Asisten Tindak Pidana Khusus untuk menaikkan status penanganan kasus mafia tanah aset PT Pertamina ke tahap penyidikan,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Ashari Syam.

Peningkatan status penanganan perkara diputuskan setelah tim melakukan gelar perkara. Kesimpulannya, ada dugaan tindakan pidana korupsi.

Penyidikan dilakukan untuk pengumpulan bukti untuk membuat terang perkara. “(Juga) guna menemukan tersangkanya,” kata Ashari.

Pengusutan kasus ini diawali surat perintah Kepala Kejati DKI nomor: Print-3026/M.1/ Fd.1/12/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Penyelidikan Kasus Mafia Tanah Aset Milik PT Pertamina di Jalan Pemuda, Ramawangun, Jakarta Timur.

Hasil penyelidikan diperoleh fakta bahwa Pertamina memiliki lahan sekitar 1,6 hektare yang digunakan sebagai Maritime Training Center (MTC) seluas sekitar 4.000 meter persegi, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) 4.000 meter per[1]segi dan sisanya untuk komplek rumah dinas Bappenas.

Kompleks terdiri dari 20 unit rumah. Statusnya pinjam pakai berdasarkan Akta Pengoperan dan Penyerahan Tanah No. 58 Tanggal 18 September 1973.

Tiba-tiba pada tahun 2014, muncul seseorang bernama OO Binti Medi menggugat Pertamina ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur. Gugatan diregister sebagai perkara nomor 127/ PDT.G/2014/PN.Jkt.

Tim OO Binti Medi mengklaim sebagai pemilik tanah seluas 12.230 meter persegi yang merupakan aset Pertamina. Dasarnya Verponding Indonesia Nomor C 178, Verponding Indonesia Nomor C 22 dan Surat Ketetapan Padjak Hasil Bumi Nomor 28.

Gugatan dikabulkan PN Jakarta Timur. Di tingkat banding, kasasi maupun peninjauan kembali (PK), pengadilan menyatakan tanah ini merupakan milik ahli waris dari A Supandi. Pertamina dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp 244,6 miliar.

Belakangan, terkuak Verponding dan Surat Ketetapan Pajak—yang dijadikan dasar gugatan—adalah palsu. Hasil penyelidikan kejaksaan, diduga terjadi penyalahgunaan we[1]wenang dalam proses peradilan dan pelaksanaan putusan pengadilan.

Hal ini membuat Pertamina dirugikan sebesar Rp 244,6 miliar. Sebab, Juru Sita PN Jakarta Timur telah mengeksekusi dana sebesar itu dari rekening Pertamina di BRI. Padahal, Pertamina tidak pernah memberikan ataupun memberitahukan nomor rekening itu untuk kepentingan sita eksekusi.

“Ini yang menjadi persoalan krusial dan sedang kita telusuri lebih intensif di tahap penyidikan,” kata Ashari. Ia memastikan kejaksaan bakal memeriksa semua pihak yang terlibat. Termasuk jajaran PN Jakarta Timur yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.  [GPG/RM.ID]

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sudah menerbitkan panduan melakukan rapid test antigen secara mandiri. Untuk itu, jika melakukannya secara mandiri, maka pastikan bahwa Anda sudah cukup handal melakukannya.

Akun @indonesiabaik.id mengungkap bahaya tes antigen mandiri jika tidak dilakukan dengan benar. Mulai dari hasil pemeriksaan bisa salah, berpotensi pendarahan, hingga tangkai alat tes bisa patah dan tertelan.

Tes Antigen Mandiri” src=”/my_admin/kcfinder/upload/images/Tes%20Antigen%20Mandiri.jpg” style=”max-width:100%” />

Pastikan juga, kata @indonesiabaik.id, memilih alat tes antigen yang memiliki izin edar resmi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Hal itu, untuk menjamin kualitas dan akurasi tes.

“Dan terpenting, kita perlu memperhatikan pengelolaan limbah medisnya agar tidak terjadi penularan terhadap lingkungan,” ungkap @indonesiabaik.id.

Akun @ProfesorZubairi tidak menganjurkan masyarakat melakukan tes antigen mandiri. Dia mengakui, hasil tes antigen mandiri lebih cepat, tidak perlu antre dan harganya juga terjangkau dibandingkan di fasilitas kesehatan (faskes).

“Tapi bagaimana dengan tingkat akurasinya? Bagaimana kalau pengambilan sampelnya salah,” tuturnya.

Akun @fungsionaris setuju dengan @ProfesorZubairi. Di Puskesmas tempatnya bekerja, kata dia, menolak hasil pemeriksaan mandiri, dan meminta periksa ulang di Puskesmas tanpa dipungut biaya.

“Sebab perlu tenaga terlatih bersertifikat/berijazah agar pengambilan sampel sesuai standar untuk menghindari false negative” ungkap.

Akun @socialisolitude mengungkapkan, sudah banyak masyarakat yang memakai tes antigen mandiri. Alasannya, lebih murah dan efisien. Dia membenarkan tes antigen di Puskesmas gratis, tapi nunggu hasilnya lama.

“Di klinik kalau hasil positif nggak ada penanganan lebih lanjutnya dari Dokter. Kalau tes mandiri cepat kelar masalah,” katanya.

Akun @snowingRJ menegaskan, tes antigen mandiri sangat tidak disarankan. Kata dia, proses tes antigen bukan asal colok hidung, tapi butuh pelatihan. Dia khawatir, hasil dari orang-orang yang sok bisa colok sendiri, hasilnya negatif palsu.

“I mean negatif palsu, positif palsu. Makanya itu, alangkah baiknya kalau mau antigen langsung sama ahlinya,” ujar dia.

Akun @rotua.sitompul mengaku justru lebih suka melakukan tes antigen mandiri dibandingkan di fasilitas kesehatan. Soalnya, kata dia, dengan tes sendiri tahu bagian hidung sendiri dan bisa dilakukan dengan lebih hati-hati.

“Selama pandemi kantor tempat saya kerja menyediakan alat tes mandiri. Masuk kantor dua hari per minggu dan tes antigen sendiri seminggu sekali. Agak merepotkan dan mahal kalau harus ke faskes. Ada beberapa orang ketahuan positif lewat tes mandiri ini, berlanjut PCR,” ungkap @softdev1st.

Akun @irving.gs menyambut baik penggunaan tes antigen secara mandiri. Menurutnya, hal itu dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap virus Corona. Dia pun meminta Pemerintah menurunkan harga antigennya.

“Harga tes-tes Covid-19 memang mahal. Jadi kan kalau beli sendiri jadi lebih murah. Saya minta turunkan harga tes antigen di tempat-tempat resmi,” timpal @RuudBukanGullit.

“Penggunaan alat tes mandiri ini dapat mendukung percepatan new normal atau hidup berdampingan dengan Covid-19,” tambah @afrkml.

Akun @Dima20065343 mendorong Pemerintah untuk lebih giat mensosialisasikan penggunaan tes antigen mandiri. Kata dia, Pemerintah harus membuka diri karena di tempat lain sudah mulai memperluas tracing dengan tes antigen mandiri.

“Kita masih berkutat dengan birokrasi kesehatan,” ujarnya.

Akun @anjash209 masih bingung dengan banyaknya merek alat tes antigen yang beredar di pasaran. Dikhawatirkan, banyak alat tes antigen yang tidak sesuai rekomendasi Kemenkes dan justru berbahaya jika digunakan.

“Tolong sebutkan mereknya yang sudah ada izin Kemenkes,” pinta dia. [ASI/RM.ID]

Belakangan ini, tensi politik di tanah air cukup panas. Apalagi, setelah isu jabatan presiden 3 periode dihembuskan sejumlah tokoh. Namun, dalam bursa survei capres, ternyata belum banyak ada kejutan. Yang masuk 3 besar survei capres, masih ditempati Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Terbaru, survei yang dirilis Indikator Politik Indonesia (IPI) yang dipimpin Doktor Burhanuddin Muhtadi. Survei yang digelar pada 11 Februari -21 Februari 2022 ini, melibatkan 1.200 responden yang tersebar di seluruh Indonesia dengan metode multistage random sampling. Toleransi kesalahan atau margin of error-nya sekitar ±2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Dalam surveinya ini, Burhan coba memetakan elektabilitas capres dalam beberapa simulasi. Pertama, simulasi 33 nama capres semi terbuka. Dalam simulasi ini, Prabowo menempati elektabilitas tertinggi dari 32 nama lainnya dengan memperoleh 21,9 persen.

“Di posisi kedua ada Ganjar Pranowo yang meraih 19,8 persen dan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan memperoleh 16,4 persen,” kata Burhan dalam diskusi bertajuk: Trust terhadap Institusi Politik, Isu-isu Mutakhir dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu Serentak 2024, yang digelar secara daring, kemarin.

Pemetaan kedua, Burhan melakukan simulasi 19 nama capres semi terbuka. Dalam simulasi ini, Burhan mengatakan, mulai ada pertarungan sengit antara Prabowo dan Ganjar. Meskipun menempati posisi pertama, selisih Prabowo dengan Ganjar sudah di bawah 1 persen saja. Prabowo memperoleh 22,4 persen dan Ganjar mendapat 21,6 persen.

“Ini betul-betul tipis dua nama ini. Nah, Anies perolehannya juga lumayan dengan memperoleh 17,1 persen,” tegasnya.

Perubahan posisi justru terjadi, ketika IPI memetakan survei capres dengan simulasi 7 nama secara semi terbuka. Dalam simulasi ini, elektabilitas Ganjar berhasil menyalip Prabowo dengan selisih 0,2 persen. Ganjar 27,6 persen dan Prabowo 27,4 persen. Sedangkan di posisi ketiga, masih ditempati Anies dengan meraih elektabilitas 22 persen.

“Poin saya di sini, nama-nama yang lain dalam simulasi 7 nama cenderung naik, kecuali Pak Prabowo, ketika nama-nama sebelumnya di-take out dari simulasi,” jelasnya.

Namun, dalam simulasi 3 nama, susunan elektabilitas capres kembali ke awal. Prabowo di urutan pertama dengah meraih 32,7 persen. Di posisi kedua ada Ganjar dengan 30,8 persen dan Anies di posisi ketiga dengan 24,9 persen.

Meskipun terjadi kejar-kejaran, Burhan menyebut, tidak ada kejutan elektabilitas dari ketiga nama tersebut. “Bisa dibilang, dalam beberapa bulan terakhir, tampak tren dukungan terhadap ketiganya cenderung stagnan,” tegasya.

Di tempat terpisah, pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio membenarkan, di bursa capres memang belum ada kejutan yang luar biasa. Posisi 3 besar capres, masih milik Prabowo, Ganjar dan Anies. Penyebabnya, tidak terlepas dari pengaruh popularitas ketiganya.

“Popularitas sekarang ini masih didominasi kepala-kepala daerah. Prabowo sendiri, berada di 3 besar karena memang punya tabungan elektabilitas,” kata sosok yang karib disapa Hensat ini, dalam perbincangan, tadi malam.

Namun, pendiri lembaga survei Kedai KOPI ini justru menyorot pada sosok Anies. Kata dia, dibanding Prabowo dan Ganjar, elektabilitas Anies justru cenderung melesat dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan di beberapa survei, kata dia, Anies justru berhasil meraih posisi pertama mengungguli Prabowo dan Ganjar. [SAR/RM.ID]

Pemerintah pusat memanfaatkan momentum Ramadan untuk membuka sentra vaksinasi di masjid-masjid. Pemerintah daerah (pemda) pun didorong untuk menggalakkan program tersebut.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmizi mengatakan, kebijakan melakukan vaksinasi di masjid-masjid untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi di daerah. Khususnya, pada kelompok rentan lanjut usia (lansia) selama Ramadan.

“Ini kita sudah mengimbau Pemda dan Dinas Kesehatan (Dinkes) kabupaten atau kota untuk berkolaborasi dengan pengurus masjid setempat,” kata dia.

Menurut Nadia, kebijakan tersebut juga sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 13 Tahun 2021 yang mengatakan, vaksinasi Covid-19 dengan sistem injeksi intramuskular (suntikan pada otot) tidak akan membatalkan puasa.

“Biasanya, masyarakat cenderung memilih tidak divaksinasi karena takut membatalkan puasa,” katanya.

Selain itu, Nadia meminta daerah-daerah yang menjadi tujuan utama mudik agar dapat segera mengejar cakupan vaksinasi sebesar 70 persen sebelum Lebaran 2022. Cakupan vaksinasi tersebut, kata dia, berlaku untuk tingkat vaksinasi dosis pertama, kedua hingga ketiga (booster).

“Masih ada sejumlah daerah yang capaian vaksinasinya berada di bawah 70 persen,” tandas Nadia.

Dia juga meminta masyarakat untuk segera mendapatkan vaksinasi Covid-19 di tempat pelayanan kesehatan terdekat. Apalagi nantinya Pemerintah akan mewajibkan pelaksanaan vaksinasi sebagai persyaratan untuk mudik Lebaran.

“Vaksinasi booster penting untuk mengurangi gejala berat yang dapat timbul ketika terinfeksi Covid-19. Mengingat, mobilitas masyarakat selama Lebaran diperkirakan bakal melonjak sehingga memungkinkan penularan Covid-19 yang lebih tinggi,” ujar Nadia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengatakan, Pemerintah sudah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memuluskan program vaksinasi di masjid. Program ini diharapkan bisa meningkatkan antusiasme masyarakat untuk segera vaksinasi.

Muhadjir meyakini, vaksinasi akan meningkat seiring dengan syarat mudik yang mengharuskan menyertakan sertifikat vaksin. Sebanyak 79 juta warga diperkirakan mudik pada Lebaran 2022.

“Sehingga, mudah-mudahan mereka termotivasi untuk melakukan vaksin karena mereka akan mudik,” ucap Muhadjir.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, momentum pelaksanaan salat Tarawih berjemaah di masjid dan musalla, bisa menjadi medium untuk melakukan vaksinasi. Dengan memanfaatkan berkumpulnya jemaah, kata dia, target percepatan vaksinasi dapat dicapai sebelum masa mudik Lebaran 2022.

“Kemenkes perlu juga memastikan ketersediaan vaksin di sejumlah daerah. Besarnya animo masyarakat mengikuti vaksin Covid-19 harus diimbangi dengan pasokan vaksin di lapangan,” tandas Moeldoko.

Netizen mendukung langkah Pemerintah membuka sentra vaksinasi di masjid-masjid. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa mendorong masyarakat untuk segera divaksin dan membawa Indonesia segera keluar dari pandemi Covid-19.

Akun @Abd_Rokhman mengatakan, pembukaan sentra vaksinasi di masjid bisa memudahkan masyarakat, khususnya lansia mendapatkan vaksin Covid-19.

“Nah ini yang seharusnya dilakukan,” ujarnya.

Akun @ElioPze mengatakan, pembukaan sentra vaksinasi di masjid-masjid untuk mengakselerasi vaksinasi Covid-19. @AniBidadari mengapresiasi kebijakan tersebut. Kata dia, beribadah di masjid selama Ramadan dibarengi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 merupakan ide bagus.

“Pemerintah Top,” kata @AniBidadari.

Akun @AryatamaAditya mengatakan, pelaksanaan ibadah salat Tarawih berjamaah di masjid dan musalla merupakan momen yang tepat untuk melakukan vaksinasi Covid-19. Apalagi, MUI sudah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa vaksin tidak membatalkan puasa.

“Upaya tersebut mampu mempercepat target pemberian vaksin yang ditetapkan Pemerintah,” kata @Ande_Milenial.

Akun @AminJep berharap, percepatan akselerasi vaksinasi dapat dikebut menjelang musim mudik Lebaran 2022. Dengan begitu, kata dia, transisi pandemi menjadi endemi bisa mulus.

“Taat protokol kesehatan (prokes) dan vaksinasi percepat transisi pandemi ke endemi,” timpal @IndonesianPeac.

Akun @toegiono mengungkapkan, pemanfaatan masjid sebagai sentra vaksinasi Covid-19 di beberapa daerah sudah dilakukan sebelum Ramadan. Dia bilang, pemda setempat telah berdiskusi dan sepakat dengan perwakilan masjid.

Akun @drpriono1 mengajak masyarakat, khususnya lansia untuk segera datang ke sentra vaksinasi terdekat. Baik itu masjid, musalla, pasar dan lainnya. Dia bilang, segera lengkapi vaksinasi dan booster selama bulan Ramadan yang penuh berkah. [ASI/RM.ID]

Kabar tak diundangnya Muhammadiyah oleh Kementerian Agama (Kemenag) dalam Sidang Isbat, Jumat (1/4) sore, masih belum tuntas. Pihak Kemenag bersikeras, dalam sidang Isbat itu, sudah ada perwakilan Muhammadiyah yang hadir. Namun, pihak Muhammadiyah kembali menegaskan, yang diklaim hadir oleh Kemenag itu, tak mewakili organisasi Muhammadiyah. Agar persoalan ini tidak berlarut-larut, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas diminta segera tampil memberi penjelasan.

Tak diundangnya ormas Islam terbesar kedua di Indonesia dalam sidang Isbat di Kemenag ini, awalnya diungkap Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti. Munurut Mu’ti, dalam sidang penentuan awal Ramadan di Kemenag itu, pihaknya sama sekali tidak mendapatkan undangan resmi.

Padahal sebelumnya, pihak Kemenag mengklaim, dalam sidang Isbat ini, ada tiga perwakilan ormas yang memberikan pertimbangan. Mereka adalah Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama KH Abd Salam Nawawi, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dr KH Sriyatin Siddiq, dan KH Syarif Ahmad Hakim dari Persis.

“Saya tanya Majelis Tarjih, ternyata tidak ada undangan Sidang Isbat,” beber Mu’ti, Sabtu (3/4).

Pihak Kemenag membantah pernyataan Mu’ti. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag, Adib menegaskan, ada perwakilan Muhammadiyah dalam sidang Isbat kemarin. Yang datang itu adalah Sriyatin Siddiq, perwakilan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Namun, Sriyatin tidak hadir langsung di Kemenag, melainkan mengikuti sidang Isbat secara daring.

Untuk meyakinkan pernyataannya, pihak Kemenag kemudian memposting foto kehadiran Sriyatin lewat website resminya. Dalam foto itu, Sriyatin tampak muncul di layar besar yang ada di belakang Yaqut.

Namun, penjelasan yang disampaikan Kemenag dibantah lagi oleh Abdul Mu’ti. Bantahan itu, diungkap Mu’ti lewat akun Twitter resmi miliknya, @Abe_Mukti, kemarin. Ada 4 cuitan yang dibuat Mu’ti.

“1. Tidak ada surat dari Kemenag kepada PP. Muhammadiyah dan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah untuk menghadiri Sidang Isbat,” cuit Mu’ti.

“2. Prosedur di Muhammadiyah, untuk tertib organisasi, semua yang mewakili PP. Muhammadiyah di forum resmi harus membawa Surat Tugas resmi dari PP. Muhammadiyah/Majelis sesuai Surat Undangan.”

“3. Karena tidak ada undangan dan tidak ada Surat Tugas, keikutsertaan Dr. Sriyatin tidak mewakili dan tidak merupakan representasi resmi PP. Muhammadiyah.”

“4. Saya mendapatkan info, surat Kemenag kepada Kepala Pengadilan Agama Palangka Raya, Kalimantan Tengah, tanggal 21 Maret agar menugaskan Dr. Sriyatin untuk menghadiri Sidang Isbat. Jadi kehadiran beliau dalam Sidang Isbat tidak mewakili PP. Muhammadiyah.”

Sekedar info, Sriyatin Siddiq memang sempat duduk di Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Namun, dalam laman lembaga itu, Sriyatin tercatat sebagai pengurus periode 2010-2015. Sriyatin tercatat sebagai anggota bidang hisab dan iptek, dengan nama yang sedikit berbeda yaitu Sriyatin Shodiq. Susunan pengurus periode saat ini tak tercantum.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf mengaku prihatin sidang Isbat masih terus berpolemik. Apalagi, kedua belah pihak, baik Kemenag maupun Muhammadiyah saling bantah. Agar masalah ini tidak makin melebar, dia meminta Menag Yaqut segera tampil ke publik memberikan penjelasan. “Mereka tahu apa yang harus dilakukan,” pesan Bukhori, saat dihubungi, tadi malam.

Di dunia maya, warganet juga menyayangkan tidak diundangnya Muhammadiyah di sidang Isbat, masih terus berpolemik. “Bukan persoalan sidang Isbatnya, itu soal sepele, tapi, sidang Isbat itu, forum ukhuwah islamiyah. Semua ormas Islam, seperti biasanya diundang, untuk bersama-sama menetapkan awal puasa,” cuit @alisyarief.

“Kenapa tidak ada pernyataan apapun dari Kemenag soal ini? Apakah memang ada kesengajaan?” tanya akun @AkungAruna. “Seharus-harusnya ada penjelasan dari @Kemenag_RI,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, tidak menjadi soal terkait dihadirkannya tokoh representasi PP Muhammadiyah. Selama keputusan pemerintah telah melalui para ahli di bidang yang relevan.

Namun, yang jadi persoalan, kata Dedi, ketika pihak Kemenag mengklaim adanya perwakilan PP Muhammadiyah dalam Sidang Isbat. Sementara, pihak Muhammadiyah memastikan, dia yang hadir tidak mewakili organisasi. [MEN/RM.ID]

Seperti tahun-tahun sebelumnya, datangnya Ramadan dibarengi dengan kenaikan harga sejumlah barang kebutuhan pokok. Dari mulai cabe, minyak goreng, telur, ayam, sampai daging, harganya naik. Meski begitu, saat H-1 Ramadan, Sabtu lalu, warga tetap berbondong-bondong ke pasar, membeli barang-barang itu. Pasokan daging di sejumlah pasar sampai ludes. Rakyat ternyata nggak bokek-bokek amat.

Salah satu komoditas yang banyak dibeli warga jelang puasa adalah daging sapi. Heri, penjual daging di pinggir jalan di sekitar Grand Kahuripan, Klapanunggal, Bogor, misalnya, merasakan berkah Ramadan. Dua hari terakhir, dagangannya ludes terjual. Padahal, harga daging sapi sudah melonjak menjadi Rp 150 ribu per kilogram untuk daging sapi kualitas super, dan Rp 120 ribu untuk kualitas 2. Daging kualitas 1 biasanya untuk rendang atau semur. Sementara kualitas 2 biasa dimasak untuk sop.

Kata dia, penjualan paling banyak terjadi pada Sabtu pagi, atau sehari jelang Puasa. Sebelum pukul 9 pagi, dagangannya sudah ludes terjual. Padahal, dagangannya sudah ditambah dari hari biasa. Dua hari terakhir, 5 ekor sapi habis terjual. “Mungkin buat buka puasa atau sahur nanti,” kata Heri, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Hal serupa juga terjadi di Pasar Jaya, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Semua pedagang daging sapi di pasar tersebut kebagian berkah Ramadan pada Sabtu lalu. Semua dagangan ludes terjual. “Jualan sehari habis, semua diserbu pembeli,” kata Novi, penjual daging di sana.

Tak hanya di kota besar, keadaan yang sama juga terjadi di desa seperti di Pasar Desa Bojong, Cikembar, Sukabumi. Di pasar ini, biasanya tak ada yang menjual daging sapi. Paling banyak penjual sembako, sayur-mayur dan daging ayam. Namun, dua hari jelang Puasa, muncul lapak penjual daging sapi dadakan.

“Semua laris. Padahal harganya Rp 140 ribu per kilogram,” kata Ibu Neneng, warga setempat, saat berbincang dengan Rakyat Merdeka, kemarin.

Ibu Neneng mengetahui karena ikut membeli daging sapi di pasar itu pada Sabtu lalu. Ia membeli dua kilogram. Untuk dijadikan sop dan semur. Kata dia, membeli daging di saat munggahan sudah menjadi tradisi keluarga menyambut puasa. Tujuannya untuk menyambut kedatangan tamu istimewa, yaitu Ramadan. Biasanya menu daging ini disajikan saat sahur atau berbuka di hari pertama. Biar anak cucu semangat saat puasa. “Awal-awal pakai daging. Nanti setelah seminggu sahur pakai mi instan juga jalan,” selorohnya.

Wasekjen Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Putri Bilanova mengatakan, kondisi ini sudah lazim dan setiap tahun terjadi. Kata dia, tiga hari atau sepekan jelang Ramadan, biasanya ada kenaikan harga sembako, termasuk daging, karena tingginya permintaan.

“Kita memiliki masyarakat yang turun temurun berbudaya dalam menyambut awal Ramadan menyajikan makanan-makanan istimewa,” kata Putri, saat dikontak, kemarin.

Putri mengungkapkan, selama Ramadan dan Lebaran, biasanya terjadi tiga kali kenaikan harga sembako. Fase pertama terjadi menjelang Ramadan seperti saat ini. Fase kedua terjadi sebelum Lebaran. Biasanya karena permintaan tinggi juga karena distribusi komoditas yang berbenturan dengan arus mudik. Fase ketiga terjadi pada 2-3 hari setelah Idul Fitri, karena banyak komoditas yang tidak dapat ditemui di pasar akibat pedagang yang masih mudik.

Ekonom dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Hidayatullah Muttaqin melihat, fakta ini menunjukkan bahwa rakyat saat ini tidak bokek-bokek amat. Ekonomi rakyat yang terhantam pandemi sudah mulai pulih. Daya beli masyarakat sudah mulai membaik.

Dia pun berpesan, Pemerintah harus dapat menjaga daya beli masyarakat guna menghindari kehilangan momentum pemulihan ekonomi yang tumbuh positif sejak 2021. “Menjaga daya beli masyarakat saat ini sangat penting agar pemulihan ekonomi dapat terjadi sesuai harapan, sehingga bisnis dan industri kembali berjalan serta terjadi pembukaan lapangan kerja,” kata Muttaqin, kemarin.

Muttaqin menyebut, 53 persen lebih perekonomian nasional ditopang konsumsi masyarakat. Jika penguatan daya beli melambat karena faktor kenaikan harga-harga sembako dan harga BBM, akan menjadi pukulan bagi masyarakat. Kondisi ini yang harus diwaspadai dan diantisipasi Pemerintah.

Untuk dapat mengembalikan konsumsi masyarakat seperti keadaan sebelum pandemi, kata dia, pertumbuhannya mesti diangkat dari 2 persen pada 2021 ke atas 5 persen. Untuk itu, sangat penting bagi Pemerintah menjaga stabilitas harga komoditi bahan pokok dan BBM pada tingkat yang terjangkau, mengatur tata niaga pasar yang bermasalah seperti struktur pasar minyak goreng yang dikuasai kartel, serta menjaga kelancaran distribusinya dari persoalan teknis, hingga masalah penimbunan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui, konsumsi masyarakat mulai meningkat terlihat dari indeks keyakinan yang berada pada level optimistis sebesar 113,1. Selain itu, kenaikan juga ditunjukkan dari pertumbuhan konsumsi listrik industri dan bisnis yang memperlihatkan kuatnya aktivitas dunia usaha. [BCG/RM.ID]

Karena harga minyak dunia melonjak, Pertamina memutuskan menaikkan BBM jenis Pertamax yang tadinya Rp 9.000 menjadi Rp 12.500. Namun, pemerintah tidak menaikkan BBM jenis Pertalite yang saat ini masih nangkring di angka Rp 7.500. Keputusan ini menunjukkan, di satu sisi pemerintah menjaga keseimbangan ekonomi, tapi di sisi lain, pemerintah tetap memperhatikan nasib wong cilik agar tidak terpuruk.

Setelah cukup lama diwacanakan, akhirnya harga BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertamax resmi naik per 1 April 2022. Meski pahit, pemerintah harus memilih mengadaptasi harga BBM dengan harga minyak dunia yang melambung tinggi di atas 100 dolar Amerika per barel, karena krisis perang Rusia-Ukraina. Keputusan ini mengakhiri keberhasilan pemerintah menahan harga BBM selama dua tahun lebih.

Tak ada pilihan lain, harga minyak dunia tak mungkin lagi dilawan. “Harga asumsi crude oil di APBN US$ 63, sekarang ini sudah US$ 98 atau US$ 100. Kalau ditahan terus, jebol nanti Pertamina. Jadi terpaksa,” kata Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, beberapa saat setelah Pertamax diumumkan naik.

Keputusan ini berarti rumah tangga di Indonesia kini turut merasakan himpitan harga BBM setelah sebelumnya dibebani harga pangan. Padahal, pendapatan masyarakat baru berangsur pulih setelah didera Covid-19 yang panjang. Masih dipandang lebih beruntung, karena masyarakat belahan lain dunia sudah lebih dahulu merasakan hal yang sama.

Indonesia memang tidak bisa sepenuhnya melepaskan diri dari gejolak ekonomi global. Dibanding negara lain, kondisi ekonomi Indonesia memang relatif lebih baik. Dua tahun didera pandemi, Indonesia masih bisa membukukan pertumbuhan 2,07 persen pada 2020, dan naik jadi 3,69 persen pada 2021. Namun, situasi global yang mengarah ke stagflasi tidak memberikan pilihan lain bagi Indonesia selain beradaptasi. Stagflasi adalah situasi harga-harga meningkat tinggi, sementara pertumbuhan ekonomi rendah.

Adaptasi, menurut Kepala Badan Intelijen Negara (Kabin) Jend Pol (Purn) Budi Gunawan, adalah pilihan terbaik saat menghadapi faktor eksternal harga BBM. Terus memaksakan harga murah (mitigasi) tidak hanya sia-sia, malah sangat beresiko, karena akan menguras Pertamina, dan juga mudah ditumpangi kelompok kepentingan untuk membuat resah, bahkan rusuh sosial.

“Dalam proses pengambilan keputusan adaptasi ini, pemerintah sangat memperhatikan nasib masyarakat berpenghasilan rendah. Karena itulah BBM yang naik adalah Pertamax, jenis yang selama ini dikonsumsi kalangan menengah atas. Sementara jenis Pertalite yang dikonsumsi mayoritas masyarakat bawah, harganya tetap dan kini justru disubsidi,” papar Kabin yang juga Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) ini, kemarin.

Masih demi melindungi masyarakat, kenaikan harga Pertamax pun, lanjut Budi Gunawan, tidak dilepas ke harga keekonomiannya yang kini sekitar Rp 16.000, dan tidak juga disamakan harganya dengan negara tetangga yang berkisar Rp 20.000-Rp 30.000. Melainkan, di kisaran Rp 12.500-Rp 13.500. Meski demikian, Budi Gunawan mengakui, kenaikan ini akan tetap berdampak tak langsung pada biaya hidup masyarakat. Terutama karena terakumulasi dengan kenaikan komoditas lain.

“Solusi paling substantif bagi masyarakat untuk menghadapi kondisi ekonomi yang mengarah ke stagflasi ini adalah mengadaptasikan gaya hidup dengan kemampuan riil masing-masing keluarga. Solusi ini tidak hanya baik bagi setiap individu masyarakat, tetapi juga baik bagi Bangsa, karena membudayakan kembali nilai-nilai kearifan lama yang hampir hilang terkikis, karena desakan budaya konsumerisme modern,” jelas Budi Gunawan.

Adaptasi gaya hidup yang dimaksud, antara lain, mencoret item tidak penting dari pengeluaran rutin; seperti rokok, kudapan tak sehat, shopping, hingga perjalanan tidak penting atau pelesir boros. Dilanjutkan dengan berhenti membeli secara kredit, memaksimalkan sistem work from home, serta jika memungkinan, memanfaatkan sepeda atau jalan kaki untuk menggantikan transportasi ke jarak yang tidak terlalu jauh. Selain menghemat biaya, semua kebiayaan ini sekaligus membuat anggota keluarga lebih sehat.

“Untuk memastikan kenaikan harga-harga saat ini tidak sampai menyengsarakan rakyat, pemerintah akan terus bekerja keras menjamin ketersediaan, membuat perencanaan BBM yang lebih baik, real time, dan berbasis data, serta membuat rambu-rambu agar kalangan mampu tidak berpindah mengkonsumsi BBM subsidi,” ujar Budi Gunawan.

Semua orang suka BBM murah. Segelintir ahli percaya, BBM murah mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, adaptasi harga BBM saat ini bisa lebih bernilai saat menjadi dorongan kuat munculnya inovasi. “Kita semua yakin, tantangan ini akan berlalu, dan dengan inovasi serta perilaku baru, bangsa Indonesia akan keluar lebih tangguh dan lebih bersatu menghadapi tantangan berikutnya,” pungkas mantan Wakapolri yang dikenal santun dan rendah hati ini.

Kenaikan BBM Sulit Dihindari

Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto menilai, kenaikan harga BBM jenis Pertamax memang sulit dihindari di tengah kenaikan harga minyak dunia yang terus melesat. Pertamina sudah tak punya pilihan lain selain menyesuaikan harga BBM non subsidi tersebut. Meski mengalami kenaikan menjadi Rp 12.500 per liter, Sugeng mengapresiasi keputusan Pertamina karena masih menjual Pertamax di bawah harga keekonomian.

“Kami menilai ini keputusan positif. Dengan harga jual Pertamax sekarang, Pertamina sebenarnya masih nombok Rp 3.500 per liter,” kata Sugeng, dalam keterangan tertulis kepada redaksi, kemarin.

Politisi Partai NasDem ini menilai, keputusan ini menjadi bukti, pemerintah sangat mempertimbangkan daya beli masyarakat. Karena, kata dia, yang harganya naik hanya jenis Pertamax, BBM untuk kalangan masyarakat mampu. Berbeda dengan Pertalite, yang ditujukan bagi kalangan menengah ke bawah. “Untuk jenis Pertalite, Pertamina sudah memastikan tidak ada kenaikan harga,” ujarnya.

Senada disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno. Politisi PAN ini menilai, kenaikan harga BBM jenis Pertamax sebuah keniscayaan. Karena tidak mungkin kaum mampu jadi beban pemerintah.

“Jangan sampai mereka yang punya mobil bagus dan pakaian keren isi BBM-nya justru Pertalite. Apa nggak malu?” kicau Eddy, di akun Twitter miliknya, @eddy_soeparno, kemarin.

Eddy menilai, kebijakan pemerintah ini juga bisa mengurangi beban keuangan Pertamina dalam menyalurkan Pertamax.

Di hubungi terpisah, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan menimbulkan inflasi. Soalnya, mayoritas pengguna Pertamax adalah perorangan, bukan industri. Berbeda misalnya dengan solar yang dipakai truk untuk mengangkut pasokan barang ke masyarakat. Ketika harga solar naik, akan diikuti kenaikan harga barang. Begitu juga dengan Pertalite yang dipakai angkutan umum. Jika harganya naik, tarif transportasi juga naik.

“Kalau Pertamax tidak begitu. Kecil peluang kenaikan Pertamax mendongkrak inflasi secara signifikan. Pembeli Pertamax hanya perseorangan kelas menengah ke atas, efek domino kenaikannya hanya berhenti di mereka saja. Tidak kemana-mana,” kata Piter, kemarin.

Piter menjelaskan, porsi konsumsi Pertamax terhadap keseluruhan BBM juga relatif kecil dibanding Pertalite dan jenis BBM lain. Karena itu, ia menilai, kenaikan harga Pertamax merupakan pilihan yang bijak di tengah kondisi yang kurang kondusif saat ini. “Ini keputusan bijak. Keputusan tersebut sengaja diambil dengan lebih mempertimbangkan agar tidak berdampak terlalu besar terhadap masyarakat, khususnya kelompok bawah,” ujar Piter.

Selain itu, kenaikan Pertamax yang hanya menjadi Rp 12.500, juga meminimalisasi potensi peralihan (shifting) dari Pertamax ke Pertalite. “Karena dengan harga segitu, mungkin masih ada shifting. Tapi mayoritas kelas menengah ke atas tidak akan beralih. Mereka lebih sayang dengan mobil mewah mereka,” katanya.

Senada disampaikan pengamat ekonomi dan energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi. Kata dia, keputusan Pertamina menaikkan harga jual Pertamax sudah tepat dan bijak. Apalagi naiknya hanya Rp 3.500 per liter. “Ini sudah bijak dan tepat,” tutur Fahmy.

Fahmy menilai, pertimbangan saat ini sudah komprehensif, tidak semata-mata pertimbangan bisnis semata. Termasuk juga pertimbangan kepedulian terhadap daya beli masyarakat yang harus tetap terjaga, karena saat ini bersamaan dengan momen Ramadan dan Lebaran. “Karena itu, selain tepat, saya juga menyebut bahwa keputusan ini adalah keputusan bijak. Tidak akan mendongkrak inflasi dan membebani rakyat kecil,” pungkasnya. [BCG/RM.ID]

Ibadah puasa tak menghalangi relawan Sahabat Ganjar untuk terus mensosialisasikan sosok Ganjar Pranowo kepada masyarakat, lewat berbagai kegiatan.

Kali ini, para pendukung Gubernur Jawa Tengah tersebut menggelar aktivitas membagikan sembako di Jakarta Utara, dan turnamen mobile legends di Poso (Sulawesi Tengah) dan Karanganyar (Jateng), Minggu (3/4).

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Sahabat Ganjar Jakarta Utara, Gunawan D Isma Putra mengatakan, bulan puasa adalah bulan yang sudah seharusnya diisi dengan berbagai kegiatan baik. Ia pun sangat bersemangat saat mengikuti kegiatan berbagi sembako di wilayahnya.

“Bulan yang baik harus diisi dengan kegiatan yang baik, berbagi suka cita kepada masyarakat. Karena, pahalanya sudah pasti dilipat gandakan oleh Allah SWT,” kata Gunawan seperti dalam keterangan tertulis yang diterima RM.id, Minggu (3/4).

Selain berbagi sembako, Gunawan menjelaskan, pihaknya yang diketuai Gus Nahib Sodik juga menggelar kegiatan dengan slogan SAJADAH ”Saga Jalan Ibadah” di Panti Asuhan Yayasan Bina Sosial di Jakarta Utara. Kegiatan ini diisi dengan Marawis dan Quiz Sambung Ayat Al-Qur’an.

“Saya berharap kegiatan ini mampu membangkitkan semangat masyarakat untuk tetap lebih khusuk ibadah, meningkatkan ukhuwah islamiah, dan menyemarakkan bulan Ramadhan 1443 H,” ucap Gunawan.

Relawan Ganjar Pranowo yang dideklarasikan di 17 Negara juga menggelar turnamen Mobile Legends di Poso dan Karanganyar. Saat acara berlangsung, Ketua DPC Poso Herlan Umar menyambut para talenta muda yang bertarung dengan sportif ini.

“Wadah yang bagus untuk mengasah kemampuan dan mencari lawan yang seimbang. Tentunya juga mendapatkan hadiah,” tambah Herlan.

Herlan menambahkan harapannya terkait penyelenggaraan turnamen mobile legends yang sangat bagus ini, untuk menggaet anak-anak millenials di Indonesia supaya mendukung Ganjar Pranowo. “Program yang sangat bagus, harus rutin dan disebarkan ke setiap daerah-daerah di Indonesia,” ucap Herlan.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua DPC Karanganyar, Sasmito Panji dalam gelaran turnamen Mobile Legends yang diadakan setiap minggunya.

“Besar harapannya para generasi Z dapat mengenal Sahabat Ganjar lebih dalam, dan mengingat kami para relawan, karena bagi kami pengenalan ke masyarakat harus terus dilakukan terutama kalangan muda,” ujar Sasmito Panji.

Turnamen ini tidak dipungut biaya, Sahabat Ganjar menawarkan hadiah yang menarik. Untuk juara 1 akan mendapatkan hadiah Rp 3 juta, Juara 2 sebesar Rp 2 juta dan Juara 3 membawa pulang Rp 1 juta. [DNU/RM.ID]

Kegiatan sosial Sobat Erick di Provinsi Jambi masih berlanjut. Dalam aksi yang dilaksanakan Minggu (3/4), para relawan tak hanya membagikan sembako, tapi juga membumikan budaya literasi sebagai simbol dukungan terhadap Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk menjadi pemimpin di masa depan.

Kegiatan Sobat Erick kali ini merupakan lanjutan dari aksi yang digelar Sabtu (2/4). Aktivitas mereka diawali dengan melakukan Sahur On The Road dengan membagikan makanan siap santap untuk Sahur kepada warga yang ada di sekitar jalan Beringin, Kec. Ps. Jambi, Kota Jambi. Selain itu mereka juga memberikan cinderamata berupa kaos Sobat Erick.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sobat Erick Jambi, Jajang Nurdiansyah mengatakan pemberian makanan santap sahur adalah permulaan yang baik di hari pertama puasa ini.

“Semoga apa yang dilakukan Sobat Erick bisa membawa keberkahan kepada kita semua untuk dapat terus menyebarkan kebaikan-kebaikan positif,” kata Jajang Nurdiansyah seperti dalam keterangan tertulis yang diterima RM.id, Minggu (3/4).

Selanjutnya, Sobat Erick mengunjungi Komunitas Rumba (Rumah Baca) di Kel. Arab Melayu, Kec. Pelayangan, Kota Jambi.

Tujuannya, untuk memberikan bantuan berupa dana tunai sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan literasi dan minat baca di Indonesia khususnya di Kota Jambi. Pengurus

Komunitas Rumba (Rumah Baca), Retno KD menerima langsung bantuan yang diberikan Sobat Erick serta menyampaikan terima kasih atas dukungan Sobat Erick. Sekretaris DPW Jambi Sobat Erick Dini Darmayanti mengatakan tingkat literasi di Indonesia masih rendah.

“Untuk itu, kami mengajak ayo kita bersama untuk membangun budaya literasi di Indonesia khususnya Kota Jambi,” ungkap Dini.

Lalu, Rombongan Relawan menyasar Komunitas Ojek Online untuk membagikan bantuan berupa paket sembako di Jln. Jendral Sudirman Thehok, Kota Jambi yang diharapkan dapat bermanfaat dalam bulan Ramadhan ini.

Tidak berhenti di situ, para Komunitas Ojek Online tersebut juga melakukan konvoi bersama Relawan Sobat Erick memutari kawasan sekitar. Joko salah satu penerima bantuan tersebut menyampaikan banyak terima kasih kepada Sobat Erick.

“Alhamdulilah. Terima kasih Sobat Erick, ini sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan di Bulan Ramadhan tahun ini.” tutur Joko.

Kemudian, Relawan Sobat Erick juga mengunjungi salah satu pelaku usaha UMKM pengrajin anyaman tas. Dalam kesempatan tersebut Sobat Erick memberikan dukungan berupa dana tunai kepada Naning untuk usahanya.

Bantuan tersebut diterima langsung oleh Naning di kediamannya yang berlokasi Jln. Yulius Usman, Pematang Sulur, Kec. Telanai Pura, Kota Jambi.

Setelah itu, Rombongan Sobat Erick menuju Tugu Keris Paal Lima, Kota Baru untuk memborong dagangan pedagang kaki lima di kawasan tersebut. Jajanan pedagang kaki lima yang sudah dibeli itu juga dibagikan kepada masyarakat sekitar yang melintas untuk menu berbuka puasa.

Marsudi, salah satu pedagang PKL mengaku kaget dengan kedatangan Sobat Erick yang tiba tiba “Saya pikir ramai-ramai ada kampanye. Eh ternyata malah ngeborong dagangan kami disini. Terima kasih Sobat Erick, semoga berkah selalu,” kata Marsudi. [DNU/RM.ID]