Kategori: NASIONAL

– Melambungnya harga kebutuhan pokok, minyak goreng yang langka dan mahal, lalu pandemi yang tak berujung, ditambah politik yang acak-acakan, dan penegakan hukum yang bopeng, telah mengikis kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Dalam survei yang digelar Saiful Muzani Research & Consulting (SMRC), kepuasan rakyat terhadap pemerintah turun 7,1 persen hanya dalam waktu 3 bulan. Meskipun turun, tapi tingkat kepuasan rakyat masih relatif tinggi.

Data survei SMRC terbaru itu dipaparkan dalam diskusi bertajuk “Kondisi Ekonomi-Politik dan Kinerja Pemerintah: Evaluasi Publik Nasional”, yang digelar, kemarin. Survei dilakukan pada 13-20 Maret 2022 dengan melibatkan 1.220 responden yang dipilih secara acak dengan metode multistage random sampling. Margin of error survei sebesar ± 3,12 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Direktur Riset SMRC, Deni Irvani mengatakan, tingkat kepuasan publik pada kinerja Jokowi ini mengalami penurunan dalam tiga bulan terakhir dari 71,7 persen pada survei Desember 2021, menjadi 64,6 persen pada survei Maret 2022. Penurunan ini terendah sejak kisruh penetapan hasil pemilihan umum (pemilu) pada Juni 2019 sebesar 62,2 persen.“Sementara yang menyatakan sebaliknya, kurang atau sangat tidak puas, sebanyak 32,2 persen,” kata Deni, saat memaparkan hasil survei yang disiarkan melalui akun YouTube SMRC, kemarin.
Apa penyebabnya? Deni mengatakan, ada berapa faktor yang membuat kepuasan publik terhadap pemerintah Pertama, dalam sektor ekonomi. anjlok dalam 3 bulan terakhir.

Melonjaknya sejumlah harga kebutuhan pokok dalam beberapa bulan terakhir, jadi pemicu turunnya kepuasan publik terhadap pemerintah.

“Pada survei Desember 2021, apresiasi publik atas kinerja pemerintah pusat di bidang ekonomi mencapai 60,1 persen. Angka ini turun signifikan menjadi 54,5 persen pada Maret 2022,” ungkap Deni.

Sisanya, 41 persen publik menilai tren kinerja pemerintahan Jokowi dalam membuat harga kebutuhan pokok terjangkau semakin buruk. Penilaian negatif ini mengalami lonjakan yang sangat tajam dari survei Desember 2021, yakni sekitar 27 persen.
Diketahui, dalam beberapa bulan terakhir, rakyat memang banyak mengeluh dengan naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok. Terkait migor misalnya. Rakyat harus antre berjam-jam demi mendapatkan migor murah di bawah harga eceran tertinggi (HET).

Sebaliknya, ketika pemerintah mencabut kebijakan HET, migor yang tadinya langka kini sudah melimpah. Namun, karena harga migor yang mahal, rakyat lagi-lagi dibikin kecewa.

Faktor kedua adalah urusan pandemi Corona yang nggak kelar-kelar selama lebih dari 2 tahun ini. Pada Desember 2021, kepuasan publik atas kinerja pemerintah dalam penanganan pandemi mencapai 74,9 persen. Namun, pada Maret 2022, kepuasan publik menurun ke angka 62,2 persen.

Selain pandemi, masalah politik ikut menyumbang anjloknya kepuasan publik terhadap pemerintah. Dalam survei SMRC terbaru, hanya 32,6 persen publik yang menilai kondisi politik baik atau sangat baik. Padahal 3 bulan lalu, kepuasan publik di sektor politik sebesar 35,3 persen. Bahkan pada survei di bulan September, kepuasan publik di sektor politik itu menembus angka 41 persen.

“Sebaliknya, yang menilai keadaan politik sekarang lebih buruk atau jauh lebih buruk mengalami peningkatan dari 14,5 persen pada September 2019 menjadi 23,5 persen pada Maret 2022,” jelas Deni.

Faktor terakhir, yakni di sektor penegakan hukum. Dari temuan SMRC, yang menilai kondisi penegakan hukum buruk atau sangat buruk naik dari 15,1 persen pada survei September 2019 menjadi 24,9 persen pada Maret 2022.

“Walaupun persepsi positif terhadap kondisi penegakan hukum masih lebih besar dari persepsi negatif, namun ada kecenderungan persepsi buruk mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir,” ujar Deni.

Bukan hanya SMRC, lembaga survei lain yang memiliki kredibilitas baik, juga menunjukkan hasil serupa. Dalam riset yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI), kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi di bulan Februari 2022 turun drastis ke angka 66,6 persen dari 71,4 persen di bulan Desember 2021.

Penurunan tren kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi juga dipaparkan dalam survei terbaru yang digelar Indonesia Political Opinion (IPO). Di Februari lalu, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah mencapai 69 persen. Namun, kini turun drastis ke angka 43 persen.
“Penurunan angka kepuasan ini berkaitan dengan momentum kelangkaan serta peningkatan tajam harga bahan kebutuhan masyarakat seperti minyak goreng,” kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah Putra, Senin (28/3).Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera ikut menganalisis anjloknya kepuasan publik yang ditemukan sejumlah lembaga survei ini. Kata dia, memang dalam tiga bulan terakhir ini, rakyat dibikin susah dengan kasus migor yang mahal dan langka. Harga sembako lain pun ikutan naik. Parahnya lagi, di tengah kesusahan rakyat itu, malah muncul wacana penundaan pemilu atau masa jabatan presiden 3 periode.

“Jadi, sangat wajar kalau kepuasan publik menurun,” kata Mardani, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.
Politisi senior PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno mengatakan, pihaknya tentu mencermati penurunan kepuasan publik ini. Kata dia, konsistensi kinerja pemerintah harus dijaga dari waktu ke waktu. Termasuk mencari benang kusut terkait latar belakang naik atau turunnya kepuasaan publik ke pemerintah.

“Jangan sampai, adanya kenaikan tingkat kepuasan publik didasari faktor-faktor temporal, seperti ada pembagian BLT, ada pembagian paket sembako, dan lain sebagainya,” kata Hendrawan, saat dikontak Rakyat Merdeka, tadi malam.

Kata dia, hasil survei yang naik turun, sebenarnya hal yang biasa saja. Tak bisa dipungkiri, kenaikan harga barang-barang belakangan ini sudah cukup meresahkan. Masyarakat bertambah stres karena baru dihantam pandemi, sekarang datang inflasi, berita kenaikan PPn, kelangkaan BBM bersubsidi, dan lain-lain.

Apa tanggapan Istana? Saat dimintai tanggapan soal ini, Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara Pratikno, Faldo Maldini belum memberikan respons. Namun, saat mengomentari rilis survei LSI sebelumnya, Faldo mengatakan, hasil survei itu akan dijadikan kaca bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan.

“Angka naik dan angka turun pasti akan ada. Saya kira, yang harus kita lakukan adalah terus bekerja dan memperbaiki diri. Kalau melihat angkanya, dukungan masih besar, kepercayaan itu harus dijaga dari hari ke hari,” kata Faldo, awal Maret lalu.

Faldo menambahkan, ujung dari semua kebijakan pemerintah adalah dukungan publik. Dia juga mengakui, kinerja pemerintah tak mungkin memuaskan semua orang. Namun, dilihat angkanya, mayoritas masih menganggap tidak buruk dari setiap bidang. Tergantung mau dari sebelah mana melihatnya. [BCG/rm.id]

Meski banyak mendapat kritik, Singapura tetap melaksanakan hukuman mati dengan cara digantung terhadap seorang terpidana mati kasus narkoba, Rabu (30/3). Itu merupakan eksekusi pertama di negara tersebut dalam dua tahun terakhir.

Singapura memiliki Undang-Undang (UU) anti narkoba yang keras. Namun, pelaksanaan eksekusi mati yang terdapat dalam UU itu sempat tertunda, karena pandemi Covid-19. Negeri Singa terakhir melaksanakan hukuman mati pada November 2019.

Abdul Kahar Othman jadi terpidana mati dengan digantung. Menyikapi hal ini, aktivis anti hukuman mati, Kirsten Han mengatakan, eksekusi tetap dilakukan meski ada penentangan dari aktivis Hak Asasi Manusia (HAM). Termasuk permintaan dari kantor HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengubah hukuman Kahar menjadi penjara seumur hidup.

Untuk menyampaikan aspirasi mereka, Han dan beberapa orang lainnya, sempat berjaga di luar penjara tempat Kahar ditahan pada Selasa malam (29/3).

Kahar yang berasal dari keluarga miskin, berjuang dengan kecanduan narkoba sejak masih remaja. Kata Han, Kahar lebih banyak menghabiskan waktunya di balik jeruji besi daripada di luar tahanan.

Dia dibebaskan dari penjara pada 2005. Setelah satu dekade penahanan preventif, pada 2013, Kahar dihukum lagi karena perdagangan narkoba. Dia kemudian dijatuhi hukuman mati dua tahun kemudian.

“Penahanan Kahar tanpa rehabilitasi yang layak, membuatnya sulit menempuh jalan baru,” kata Han, dilansir Associated Press, Rabu (30/3).

Han, bersama PBB dan kelompok hak asasi lainnya, telah menyatakan keprihatinan. Mereka menduga, akan ada eksekusi-eksekusi lainnya yang mungkin akan dipercepat setelah terhenti selama dua tahun.Transformative Justice Collective, sebuah kelompok yang bekerja untuk reformasi sistem peradilan pidana Singapura mengatakan, keluarga dari tujuh terpidana mati lainnya baru-baru ini menerima pemberitahuan eksekusi. Tapi, kasus mereka ditunda karena banding hukum.

Menurut lembaga itu, salah satu terpidana mati yang mungkin akan segera dieksekusi adalah warga Malaysia bernama Nagaenthran K Dharmalingama. Pria itu dianggap mengalami cacat mental. Dia tidak bisa lagi mengajukan banding, karena bandingnya ditolak pada Selasa (29/3).

Dharmalingama dijatuhi hukuman mati sejak 2010, akibat mencoba menyelundupkan sekitar 43 gram (1,5 ons) heroin ke Singapura. Pada sidang pengadilan sebelumnya, terungkap bahwa IQ-nya 69. Tingkat yang diakui secara internasional sebagai cacat intelektual. Tapi pengadilan memutuskan, Nagaenthran tahu apa yang dia lakukan melanggar UUanti narkoba Singapura yang keras.

Kelompok HAM telah mendesak Presiden Singapura, Halimah Yacob untuk mengampuni Nagaenthran, atau mengubah hukumannya. Sementara pemimpin Malaysia, perwakilan Uni Eropa dan tokoh global, seperti Richard Branson si raja bisnis Inggris juga telah bergabung dengan seruan untuk menyelamatkan nyawa Nagaenthran. [PYB/rm.id]

Indikator terjadinya penularan virus Corona terus dipantau oleh Satgas Penanganan Covid-19. Supaya, momen Ramadan hingga Lebaran tidak terjadi lonjakan kasus.

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan, penularan Covid pada periode Ramadan harus ditekan semaksimal mung­kin. Apalagi, saat ini memasuki transisi keg­iatan masyarakat yang aman dan produktif.

“Setidaknya ada tiga indikator yang harus kita tekan,” kata Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) ini.

Wiku merinci indikator tersebut. Pertama, angka reproduksi virus (Rt) harus ditekan. Untuk diketahui, Rt adalah pengukuran epidemiologis yang menggambarkan potensi penularan virus di tengah masyarakat.

Kabar baiknya, lanjut Wiku, angka Rt menurun dibandingkan 10 Maret 2021. Per 24 Maret 2022, penurunannya terjadi di seluruh pulau besar di Indonesia. Terbesar di Nusa Tenggara, dari angka 1,14 ke 1,01.

“Mencermati ini, angka Rt senantiasa harus ditekan hingga di bawah 1 dengan tidak memberi celah penularan sekecil mungkin,” tandas Wiku.

Kata Wiku, cara paling mudah, murah, dan efektif menekan Rt adalah dengan disiplin memakai masker, mencuci tangan dan men­jaga jarak. Terutama harus dilakukan pada pulau yang menjadi asal dan tujuan mudik, seperti Jawa dan Sumatera.

“Sehingga, semakin rendah potensi penu­laran, maka semakin rendah pula angka Rt,” jelas dia.

Indikator kedua, lanjut Wiku, angka posi­tivity rate yang harus tetap rendah saat tes Covid-19 meningkat. Saat ini, angka positiv­ity rate nasional sebesar 5,20 persen diband­ingkan pekan lalu sebesar 8,81 persen.

“Angka ini sudah turun drastis dari puncak Omicron yang mencapai 17 persen,” ujar Wiku.

Sayangnya, jumlah orang yang diperiksa dari hasil tes antigen maupun Polymerase Chain Reaction (PCR) menurun. Hanya 700 ribu orang yang melakukan tes pada pekan ini. Sedangkan pada puncak Omicron bisa sampai 2 juta orang. Indikator ketiga, vaksinasi Covid-19 harus diper­cepat. Untuk data secara nasional, vaksinasi dosis satu di tingkat nasional telah mencapai 72 persen populasi dengan dosis dua mencapai 58 persen populasi. Sedangkan vaksin booster mencapai 7 persen populasi dari total target 21,5 juta.

Sementara untuk target lansia, vaksinasi dosis pertama telah mencapai 79 persen dari lansia dan dosis kedua mencapai 60 persen dan booster mencapai 10 persen lansia.

“Melihat dari perkembangan tersebut, kita perlu melakukan upaya ekstra untuk pelak­sanaan ibadah bulan Ramadan dan Idul Fitri yang akan datang. Tentunya, kegiatan ibadah akan lebih maksimal apabila dilakukan dalam keadaan yang aman dari Covid-19,” katanya.

Epidemiologi Griffith University, Australia, Dicky Budiman memberikan beberapa pesan dan kiat aman dan terhindar dari virus selama Ramadan. Kata dia, mitigasi risiko, khususnya di bulan Ramadan yang banyak pergerakan orang, status imunitas menjadi sangat penting.

Status imunitas masyarakat, salah satunya ditentukan oleh vaksinasi. Dia mengimbau masyarakat mendapatkan suntikan dosis ketiga, ketimbang menunda-nunda dan membiarkan vaksinasi berhenti di dosis kedua.

Netizen berjanji akan membantu Pemerintah menekan angka penularan Covid-19 selama Ramadan. Mulai dari menerapkan prokes se­lama beribadah di masjid, sampai ikut program vaksinasi booster.

Akun @Neng_Anyar bersyukur dan men­gapresiasi Pemerintah, khususnya Satgas Penanganan Covid-19 yang terus memantau indikator penularan Covid-19.

“Insya Allah di bulan suci Ramadan ini bisa menunaikan semua ibadah dengan khusyuk dan benar-benar bisa mendapatkan derajat ketakwaan yang lebih tinggi. Marhaban Ya Ramadan,” ujarnya.

Akun @PramFarendra mengatakan, den­gan adanya vaksinasi, semoga saat Ramadan masyarakat dapat menjalankan ibadah pua­sa dengan normal, khidmat dan khusyuk, seperti Ramadan sebelum pandemi melanda Indonesia. [ASI/rm.id]

– Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) harus menjadi pusat informasi dengan fokus pada penyediaan informasi terintegrasi (informasi, tempat bermain, tempat peningkatan kreativitas, tempat konsultasi) yang dibutuhkan anak-anak, dengan pendekatan pelayanan yang ramah anak. Hal itu berupa perpustakaan anak, mobil baca, dan pojok informasi anak digital.

Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Endah Sri Rejeki mengatakan, perkembangan teknologi dan informasi memberikan dampak positif dan juga negatif bagi anak. Dampak positifnya yakni literasi informasi yang dapat diakses cepat, mudah dan murah.

“Sementara dampak negatifnya yakni tidak ada yang menjamin keabsahan atau kebenaran informasi karena maraknya berita hoaks. Membuat pengguna terisolasi dari interaksi sosial secara langsung karena kecanduan gawai dan anak belajar konflik (politik) dari media online,” katanya, saat Rakornas Perpustakaan 2022 yang mengangkat tema “Transformasi Perpustakaan untuk Mewujudkan Ekosistem Digital Nasional”, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (29/3).

Maka, program Perpustakaan Nasional (Perpusnas) perlu mengembangkan dan membina sejumlah perpustakaan kabupaten/kota yang memiliki layanan perpustakaan anak dan ekstensifikasi layanan melalui mobil perpustakaan keliling. Hal ini guna pembudayaan kegemaran membaca dan literasi anak terbangun dengan baik.

Endah melanjutkan, informasi layak anak membangun kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial anak. Negara menjamin bahwa setiap anak berhak dan dapat mengakses informasi dari sumber yang beragam, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, spiritual dan moral serta kesehatan fisik dan mental.

Maka dari itu, PISA diperlukan guna meningkatkan kesempatan anak untuk menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan. Kemudian, memberikan lingkungan informasi yang sehat bagi anak diperlukan karena lingkungan informasi anak selama ini tidak selamanya positif.

Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Marsekal Pertama TNI Budi Leman menyatakan mendukung transformasi digital yang dilakukan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) melalui strategi keamanan siber nasional (SKSN). BSSN bertindak sebagai tulang punggung kemajuan sains, inovasi, dan teknologi bangsa Indonesia melalui kualitas pendidikan yang dapat memproduksi hasil-hasil riset, teknologi, dan sumber daya manusia yang berkualitas, transformatif, dan kompetitif dalam konteks menghadapi perkembangan ancaman dan tantangan keamanan siber di tingkat global.

“Pemerintah berperan melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum meliputi penetapan strategi keamanan siber nasional yang merupakan bagian dari strategi keamanan nasional, termasuk pembangunan budaya keamanan siber serta penyelenggaraan penanganan tanggap darurat,” katanya.

Menurutnya, hal ini bisa diambil menjadi studi kasus sistem digital yang dimiliki Perpusnas. Pada profil sistem elektronik yang dimiliki Perpusnas, diketahui bahwa seluruh server dan sistem elektronik yang dijalankan Perpusnas berada pada wilayah Indonesia. Ini berarti Perpusnas dapat mengelola dan melindungi data-data berklasifikasi di wilayah kedaulatan Indonesia.

Perpusnas menggunakan network provider dari Indonesia dalam menyediakan jaringan internet yang menghubungkan antar server dan kliennya. Sebagian besar server dikelola sendiri Perpusnas, sedangkan server lain di-hosting di provider lain yaitu PT Cyber Network Indonesia dan PT Biznet Gio Nusantara.

“Data-data tersebut dapat kita cari secara publik melalui internet, semua orang bisa memperoleh informasi ini. Oleh karena itu, kita perlu menerapkan standar keamanan informasi khususnya yang telah diatur pada peraturan BSSN atau peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi,” pungkasnya. [USU/RM.ID]

Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) melepas 1.525 wisudawan pada gelaran Wisuda Program Doktor ke-6, Program Magister ke-44, Program Sarjana ke-75, Spesialis ke-2 dan Program Diploma Tiga.

Prosesi wisuda yang dilaksanakan di ICE BSD ini dilaksanakan pada Selasa (29/3) bertepatan dengan 25 Sya’ban 1443 Hijriyah.

“Studi yang baik adalah studi yang selesai,” Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta pada awal pidatonya menegaskan bahwa para wisudawan merupakan mahasiswa terbaik yang dimiliki UMJ karena telah menyelesaikan studinya.

Rektor UMJ Dr. Ma’mun Murod, M.Si., menyampaikan banyak harapan kepada wisudawan untuk tetap menjalin hubungan baik dengan pihak universitas.

“Kalau kita mendalami kitab ta’lim muta’allim, dijelaskan bahwa tidak ada bekas mahasiswa. Tidak ada bekas guru. Tidak ada bekas dosen. Dosen akan tetap dosen. Mahasiswa akan tetap mahasiswa,” ujar Ma’mun Murod menganggap bahwa ini adalah catatan penting yang harus diingat oleh wisudawan.

Setelah menyelesaikan studi, para lulusan universitas akan menghadapi kehidupan dunia kerja dan bermasyarakat. Maka dari itu rektor berpesan kepada lulusan UMJ untuk tidak hanya bangga dengan capaian nilai atau IPK yang tinggi sebagai simbol kecerdasan intelektual. Namun, para wisudawan juga harus memiliki kecerdasan spiritual dan emosi.

“Indonesia butuh manusia-manusia yang berintegritas, manusia yang berani mengatakan yang haq itu haq dan yang bathil itu bathil. Manusia yang mencoba hidup dengan prinsip satunya kata dan perbuatan,” ujar Ma’mun.

Ia berharap sekali adik-adik wisudawan, selepas nanti hidup di masyarakat, berada di ruang kerja, bersedia mengisi banyak ruang-ruang kosong, yang nir-integritas. Isilah ruang-ruang kosong tersebut dengan kejujuran, keadilan baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain.

Terakhir sebelum menutup pidato, Ma’mun menyampaikan agar di manapun berada, para wisudawan tetap menebarkan dakwah islam yang maju dan moderat.

Wisudawan/wati terbaik kali ini berjumlah 20 wisudawan/wati, terdiri atas 19 wisudawan/wati dari seluruh program studi dan 1 wisudawan hafidz quran yakni Muhammad Zeini.

Para undangan yang hadir memberikan sambutan, mengucapkan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan civitas akademika UMJ yang pada hari itu melantik wisudawan/wati. Juga ucapan selamat kepada para wisudawan/wati dan para orang tua.

Agus Suradika, anggota Badan Pembina Harian, berpantun dalam sambutannya yang bermakna pesan bagi para wisudawan/wati agar setelah lulus tidak lupa untuk mengabdi pada masyarakat.

“Kalian (wisudawan/wati) adalah garda terdepan dalam mengawal bangsa dan negara ini untuk menjadi islam yang berkemajuan, untuk menghadapi tantangan global dan tantangan lainnya,”’ ujar Sekretaris Kopertais Wilayah I, Supriyadi Ahmad dalam keteranganya, Rabu (30/3).

Lincolin Arsyad dalam sambutannya menjelaskan bahwa saat ini sudah ada 4 PTM (Perguruan Tinggi Muhammadiyah) yang memiliki akreditasi institusi unggul. Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai PTM tertua diharapkan bisa segera mengusahakan pencapaian akreditasi institusi unggul.[NOV/RM.ID]

Hari ini, Prof. Tjandra Yoga Aditama menyampaikan presentasi tentang upaya mengatasi kurangnya anggaran tuberkulosis (TB) di dunia, dalam acara Health Working Group 1 Meeting – G20 Indonesia 2022. Bersama Menteri Kesehatan Afrika Selatan, Presiden International Union Against TB dan Dirjen Riset India.

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Tjandra yang juga mantan Direktur WHO Asia Tenggara menyampaikan tujuh hal penting, untuk mengatasi masalah kekurangan dana global dalam penanggulangan TB dunia.

ama, pimpinan dunia, termasuk G20 perlu meningkatkan anggaran TB sampai tiga atau empat kali lipat,” ujar Prof. Tjandra dalam keterangannya, Rabu (30/3).

Kedua, anggaran domestik masing-masing negara juga harus ditingkatkan, dengan advokasi dan komitmen politik. Ketiga, perlu penyempurnaan TB National Strategic Plan dari aspek perencanaan anggarannya.

keempat, harus diupayakan sistem cukai khusus untuk penyakit tertentu. Seperti airline tax lewat program UNITAID.

Kelima, harus ada mekanime penganggaran inovatif dari badan donor internasional, seperti program loan buy back GF, social impact bond dan sebagainya.

Keenam, menggali kemungkinan peran sektor swasta dan filantropi.

“Ketujuh, melakukan efisiensi biaya dengan integrasi program dan pelayanan. Seperti TB & rokok, TB & diabetes mellitus (DM), dan penggunaan alat secara bersama. Misalnya GeneXpert untuk TB dan Covid-19. Di samping melakukan integrasi infrastruktur laboratorium dan sarana pengobatan, serta penguatan partisipasi masyarakat, dan sebagainya,” pungkas Prof. Tjandra yang juga Direktur Pasca Sarjana Universitas YARSI. [HES/RM.ID]

Dari tujuh Anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) yang terpilih, satu di antaranya masih sangat muda. Namanya, Arya Sandhiyudha. Usianya masih kepala tiga, milenial.

Doktor ilmu politik dan hubungan internasional Fatih University, Istanbul, Turki, ini telah menyelesaikan semua tahapan tes, termasuk menjalani fit and proper test calon anggota KIP periode 2021-2025 di Komisi I DPR.

Ada 4 sesi yang harus dilewati dalam fit and proper test itu. Setiap sesinya, Arya menyampaikan secara jelas visi dan misinya. Ia juga tangkas menjawab setiap pertanyaan anggota DPR di sesi tanya jawab untuk pendalaman.

Selasa (29/3), namanya muncul di urutan pertama dari tujuh nama yang terpilih. Yakni Arya Sandhiyudha (masyarakat), Donny Yoesgiantoro (masyarakat), Gede Narayana (pemerintah), Handoko Agung Saputro (masyarakat), Rospita Vici Paulyn (masyarakat), Samrotunnajah Ismail (pemerintah), dan Syawaludin (masyarakat).

Rata-rata, anggota KIP terpilih ini kelahiran antara tahun 1960-1970-an. Hanya Arya yang kelahiran 1980-an. Tepatnya tahun 1983. Usianya masih 38 tahun.

Selama ini, Arya dikenal sebagai pakar politik internasional. Ia juga aktif sebagai aktivis kepalangmerahan di DKI Jakarta. Jabatannya, Ketua Bidang Kerja Sama dan Kemitraan Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta.

Meskipun di usia masih muda, Komisi Informasi bukanlah hal baru baginya. Ia sudah mengabdi di lembaga yang sama, namun di level provinsi. Yakni sebagai Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

Sosok yang mendapatkan gelar Sarjana Sosial di FISIP Universitas Indonesia ini juga penggiat demokrasi. Ia menjabat sebagai Direktur Eksekutif The Indonesian Democracy Initiative (TIDI).

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan, dari ketujuh nama terpilih, mencakup dari unsur pemerintah dan masyarakat, dengan memperhatikan komposisi keterwakilan perempuan dalam keanggotaan KIP. “Jadi, tidak ada voting, ketujuh calon komisioner terpilih secara musyawarah-mufakat ditambah dengan tiga nama sebagai cadangan,” kata Meutya, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/3).

Ketiga nama cadangan itu ditetapkan untuk keperluan penggantian antar waktu Anggota KIP. Mereka adalah Nani Nurani Muksin (masyarakat), Endra Mayendra (masyarakat), dan Netty Herawaty (pemerintah).

Ia berharap, anggota KIP periode 2021-2025 dapat menjaga iklim demokrasi di Tanah Air dengan melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan bertanggung jawab. “Karena ini badan yang penting untuk keterbukaan informasi di tengah era demokrasi, kita harap teman-teman calon komisioner bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya dan yang utama independen, semata-mata keterbukaan informasi kepada publik,” harapnya. [SAR/RM.ID]

Dari tujuh Anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) yang terpilih, satu di antaranya masih sangat muda. Namanya, Arya Sandhiyudha. Usianya masih kepala tiga, milenial.

Doktor ilmu politik dan hubungan internasional Fatih University, Istanbul, Turki, ini telah menyelesaikan semua tahapan tes, termasuk menjalani fit and proper test calon anggota KIP periode 2021-2025 di Komisi I DPR.

Ada 4 sesi yang harus dilewati dalam fit and proper test itu. Setiap sesinya, Arya menyampaikan secara jelas visi dan misinya. Ia juga tangkas menjawab setiap pertanyaan anggota DPR di sesi tanya jawab untuk pendalaman.

sa (29/3), namanya muncul di urutan pertama dari tujuh nama yang terpilih. Yakni Arya Sandhiyudha (masyarakat), Donny Yoesgiantoro (masyarakat), Gede Narayana (pemerintah), Handoko Agung Saputro (masyarakat), Rospita Vici Paulyn (masyarakat), Samrotunnajah Ismail (pemerintah), dan Syawaludin (masyarakat).

Rata-rata, anggota KIP terpilih ini kelahiran antara tahun 1960-1970-an. Hanya Arya yang kelahiran 1980-an. Tepatnya tahun 1983. Usianya masih 38 tahun.

Selama ini, Arya dikenal sebagai pakar politik internasional. Ia juga aktif sebagai aktivis kepalangmerahan di DKI Jakarta. Jabatannya, Ketua Bidang Kerja Sama dan Kemitraan Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta.

Meskipun di usia masih muda, Komisi Informasi bukanlah hal baru baginya. Ia sudah mengabdi di lembaga yang sama, namun di level provinsi. Yakni sebagai Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

Sosok yang mendapatkan gelar Sarjana Sosial di FISIP Universitas Indonesia ini juga penggiat demokrasi. Ia menjabat sebagai Direktur Eksekutif The Indonesian Democracy Initiative (TIDI).

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan, dari ketujuh nama terpilih, mencakup dari unsur pemerintah dan masyarakat, dengan memperhatikan komposisi keterwakilan perempuan dalam keanggotaan KIP. “Jadi, tidak ada voting, ketujuh calon komisioner terpilih secara musyawarah-mufakat ditambah dengan tiga nama sebagai cadangan,” kata Meutya, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/3).

Ketiga nama cadangan itu ditetapkan untuk keperluan penggantian antar waktu Anggota KIP. Mereka adalah Nani Nurani Muksin (masyarakat), Endra Mayendra (masyarakat), dan Netty Herawaty (pemerintah).

Ia berharap, anggota KIP periode 2021-2025 dapat menjaga iklim demokrasi di Tanah Air dengan melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan bertanggung jawab. “Karena ini badan yang penting untuk keterbukaan informasi di tengah era demokrasi, kita harap teman-teman calon komisioner bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya dan yang utama independen, semata-mata keterbukaan informasi kepada publik,” harapnya. [SAR/RM.ID]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masih mempelajari vonis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) terhadap mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin.

Petikan putusan dipelajari komisi antirasuah untuk menjerat Azis sebagai penerima suap dalam kasus dana alokasi khusus (DAK) Lampung Tengah (Lamteng) tahun anggaran 2017.

“Tentu ini menjadi dasar nantinya di dalam penambahan informasi dan data dalam proses penyelidikan yang dilakukan,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Rabu (30/3).

Ali memastikan, penyelidikan kasus DAK Lamteng masih berjalan. Saat ini, tim penyidik masih mencari minimal dua alat bukti untuk menjerat Azis.

“Proses penyelidikan itu tentu kan mencari peristiwa pidana, apakah kemudian ada peristiwa pidana dan kemudian itu pidana korupsi menjadi kewenangan KPK, maka tentu akan diteruskan atau ditingkatkan pada proses berikutnya dalam proses penyidikan,” bebernya.

Keterlibatan Azis dalam suap DAK Lamteng sempat terungkap di persidangan. Dalam sidang, dua saksi yaitu Taufik Rahman dan Aan Riyanto menyampaikan pihaknya memberi uang pada Azis melalui politikus muda Golkar Aliza Gunado dan Edy Sujarwo senilai total Rp 2,085 miliar.

Taufik adalah mantan Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah, dan Aan adalah mantan Kepala Seksi Dinas Bina Marga Lampung Tengah. Suap diduga berkaitan dengan pengurusan DAK Lamteng.

Saat terjadi proses suap, Azis merupakan ketua badan anggaran DPR RI. Namun saat Azis mengetahui KPK tengah menyelidiki kasus ini, dirinya dan Aliza Gunado menyuap penyidik KPK asal Polri Stepanus Robin Pattuju untuk menghentikan penyelidikan.

Aziz divonis 3 tahun 6 bulan penjara denda Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor atas penyuapan tersebut. Vonis dijatuhkan pada Kamis (17/2).

Azis dinilai terbukti menyuap mantan penyidik KPK asal Polri Stepanus Robin Pattuju sebesar Rp 3.099.887.000 dan 36 ribu dolar AS.

Selain itu, Azis dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani masa pidana pokok. [OKT/RM.ID]

Iswara Darmayana, resmi diangkat menjadi Direktur Utama Rakyat Merdeka dan CEO Rakyat Merdeka Group, pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang berlangsung di Jakarta, Senin (28/3).

Para pemegang saham Rakyat Merdeka yaitu tokoh-tokoh senior dan independen pers secara aklamasi mengangkat Pak Kiki, sapaan akrab Iswara Darmayana, dalam posisi tersebut. Karena dinilai sangat kompeten dan memiliki kredibilitas.

Pak Kiki telah malang melintang di dunia wartawan selama 40 tahun, dan menjadi pemegang Press Card Number One, sebagai bukti dedikasinya pada dunia pers selama ini.

Pengangkatan ini disambut rasa syukur dan bangga. Banjir ucapan selamat, doa, dukungan, dari berbagai kalangan. Misalnya saja, dari Menteri, Duta Besar, pejabat pemerintahan, BUMN, parlemen, dan pimpinan media massa nasional.

Pria kelahiran Jakarta, 60 tahun lalu itu memang dikenal sangat baik dan rendah hati.

Jejaring persahabatannya sangat kuat dan luas dengan berbagai kalangan.

Ucapan selamat pun mengalir deras melalui pesan WhatsApp. Antara lain dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. “Mantaaap luar biasa. Selamat ya untuk Bang Kiki,” tulis Bahlil.

genap Komisaris dan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) atau AP I juga ikut memberikan ucapan selamat dan mengirim karangan bunga.

“Selamat dan sukses atas diangkatnya Bapak Kiki Iswara Darmayana sebagai CEO Rakyat Merdeka Group yang baru,” ujar Direktur Utama AP I, Faik Fahmi.

Kalangan Duta Besar (Dubes) dan diplomat asing juga ramai memberikan ucapan selamat. Misalnya, dari Dubes Jepang untuk Lembaga Internasional di Jenewa Swiss, Kozo Honsei.

“Selamat promosi Pak Kiki sebagai CEO RM!!! Terima kasih atas berita paling baik,” ucap Honsei.

Katsunori Tsunoda, First Secretary Bidang Politik, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia, juga ikut mengucapkan selamat.

“Wah. Selamat ya. Ucapan selamat sebesar-besarnya dari kami, keluarga besar RM cabang Kedubes Jepang, kepada Pak Kiki atas terpilihnya sebagai CEO. Saya senang sekali, mendengar sahabat kami menjadi pemimpin,” tutur Tsunoda.

Dubes RI untuk Swiss dan Liechtenstein, Muliaman Hadad juga turut menyampaikan ucapan selamat.

“Selamat kepada CEO RM Mas Kiki Iswara. Semoga RM semakin maju,” kata Dubes Muliaman.

Bagas Hapsoro, Dubes RI untuk Kerajaan Swedia merangkap Republik Latvia (2016-2020) juga tak ketinggalan. “Semoga Pak Kiki Iswara sukses,” kata Dubes Bagas.

Begitu pula Dubes RI untuk China dan Mongolia, Djauhari Oratmangun. “Selamat Pak Kiki dengan amanah barunya. Sukses selalu dan salam hangat,” ucap Dubes Djo.

Ucapan selamat juga membanjiri akun Facebook dan Instagram.

Antara lain, dari Anggota Komisi X DPR Putra Nababan. “Selamat. Saya dan Pak Kiki tugas bareng sebagai Redaktur Pelaksana di halaman 1. Beliau dari Redaktur Ekonomi, saya Redaktur Polkam,” kata Anggota Komisi X DPR, Putra Nababan.

Pengamat Militer Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati juga ikut memberikan ucapan selamat. “Selamat Pak Kiki, semoga sukses dan amanah. Jaringan semakin luas,” ujarnya.

Ketua Konsil Kedokteran Internasional (KKI) Taruna Ikrar pun menyampaikan hal yang sama. “Selamat,” ucapnya singkat. [Ratna Susilowati/RM.ID]