Kategori: NASIONAL

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Kementerian Dalam Negeri dan Tim Pandemi Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI telah melakukan survei serologi antibodi penduduk Indonesia terhadap virus SARS-CoV-2.

Hasilnya menunjukkan, 86,6 persen populasi Indonesia memiliki antibodi terhadap Covid-19. Sekalipun begitu, masyarakat diminta tetap waspada. Sebab, potensi penularan virus Corona masih tetap ada.

“Meski antibodi yang terbentuk sudah tinggi, bukan berarti masyarakat langsung bebas begitu saja dari risiko terinfeksi,” ingat Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, dr Reisa Broto Asmoro, kemarin.

Apalagi, di bulan suci Ramadan, masyarakat akan melakukan mobilitas sosial untuk berkumpul dan melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman.

Hasil survei yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi, akan ada 80 juta orang yang mudik tahun ini.

Selain itu, beraktivitas di bulan Ramadan, masyarakat cenderung banyak bertemu dengan orang lain termasuk anak-anak dan penduduk lanjut usia (lansia) yang rentan terhadap penularan Covid-19.

Adanya pelonggaran dalam syarat perjalanan juga membuat potensi orang yang mudik semakin besar.

Karena itu, menurut Reisa, salah satu upaya mitigasi untuk melindungi diri dan orang lain dengan melakukan vaksinasi Covid-19. [JAR/RM.ID]

Rakyat Merdeka – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi korban mafia impor. Importir mendatangkan barang dari luar negeri lalu diberi label lokal. Seolah-olah buatan dalam negeri.

PRAKTIK culas ini terendus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan, barang impor yang dilabeli buatan dalam negeri mulai alat kesehatan, alat pertanian, besi dan baja, tekstil hingga garam.

“Hal ini dapat menghambat dan juga mengganggu pertumbuhan ekonomi, terlebih pada masa pandemi Covid-19,” kata Burhanuddin.

Hal ini diketahui dari hasil investigasi Kejagung untuk melindungi produk dalam negeri. Barang-barang impor itu ditemukan di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Digunakan BUMN dan BUMD.

Praktik ini bisa menyebabkan produk dalam negeri tidak dapat bersaing dan berpotensi menimbulkan kerugian perekonomian negara.

Oleh karena itu Kejagung akan bekerja sama dengan Bea Cukai untuk mengurangi barang impor itu. “Nanti akan dibentuk tim gabungan antara Bea Cukai dan Kejaksaan,” ujarnya.

Investigasi ini merupakan instruksi Jaksa Agung kepada Jaksa Agung Muda Intelijen, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri hingga Kepala Cabang Kejaksaan Negeri agar turut melindungi produk dalam negeri.

Para pimpinan kejaksaan itu diminta melakukan operasi intelijen untuk membongkar praktik ini. “Cari dan menemukan barang-barang ataupun produk luar negeri yang dilabel seolah-olah produk dalam negeri,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana menyampaikan instruksi Jaksa Agung.

Diharapkan dengan kejaksaan turun tangan, konsumen tidak tertipu dengan label produk lokal padahal barang impor.

Instruksi Jaksa Agung dikeluarkan menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo agar mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo gerah dengan derasnya peredaran barang impor. “Saya minta ke Pak Jaksa Agung jangan sampai barang-barang impor dicap produk dalam negeri,” kata Presiden saat menyampaikan pengarahan dalam Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat 25 Maret 2022.

Presiden menemukan praktik di marketplace ada pihak yang mengubah label produk impor menjadi produk lokal. Tujuannya untuk menghindari bea masuk.

“Jangan pikir kita nggak ngerti. Saya sudah peringatkan dua kali. Saya enggak mau ini, besok hilang,” kata Presiden.

Jokowi juga meminta Kementerian Perdagangan serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengawasi pergerakan barang-barang impor yang dibeli kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah.

“Di lapangannya dilihat betul ini lari ke mana sih? Ini ada alkes lari ke mana? Oh ke Provinsi A, kelihatan. Oh ke Kabupaten B, kelihatan. Oh ke Kota C, kelihatan. Oh ke Kementerian E ya, kelihatan semua. Sekarang gampang banget ngeliat-ngeliat,” kata Jokowi.

Presiden menegaskan kembali agar kementerian atau lembaga hingga pemerintah daerah memanfaatkan produk lokal yang sudah tercantum di e-katalog. [BYU/RM.ID ]

Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief menyatakan akan memanggil Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri ke DPP Partai Demokrat.

Hal ini disampaikan Andi Arief merespons langkah KPK yang menjadwalkan pemeriksaannya sebagai saksi kasus dugaan suap proyek dan perizinan yang menjerat Bupati nonaktif Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud.

“Saya akan panggil jubir KPK resmi ke DPP,” kata Andi Arief dalam cuitannya melalui akun Twitter @Andiarief_, Senin (28/3).

Andi Arief mengklaim tidak pernah menerima surat pemanggilan pemeriksaan dari KPK.

“Apakah saya dipanggil hari ini saksi kasus gratifikasi Bupati Penajam Paser Utara? Pertama, mana surat pemanggilan saya, kedua apa urusan saya kok tiba-tiba dihubungkan? Jubir KPK salah bicara atau sengaja perlakukan saya seperti ini?” kritiknya.

Dalam cuitan selanjutnya, Andi Arief juga menuding Jubir KPK sudah membuat berita hoaks. Andi Arief menunggu permintaan maaf dari Jubir KPK.

“Saya menunggu permintaan maaf Jubir KPK yang sudah membuat berita hoax dan tidak profesional, sehingga merugikan saya,” tegasnya.

Tak hanya itu, Andi Arief mengaku sudah melaporkan kepada anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat. Dia menyatakan telah meminta anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat untuk memanggil Jubir KPK.

“Saya sudah lapor anggota Komisi 3 DPR partai Demokrat untuk memanggil Jubir KPK dan apa motifnya umumkan sembarangan berita salah,” beber Andi.

Diketahui, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Andi Arief sebagai saksi kasus dugaan suap proyek dan perizinan yang menjerat Bupati nonaktif Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud, Senin (28/3). “Andi Arief diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AGM (Abdul Gafur Mas’ud),” beber Ali Fikri. [OKT\RM.ID]
 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini mengagendakan pemeriksaan terhadap tiga anak Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi.

Ketiga anak Rahmat Effendi tersebut yakni, Ramdhan Aditya selaku Direktur Utama (Dirut) Arhamdhan Ireynaldi Rizky, Irene Pusbandari selaku Direktur PT AIR, serta Reynaldi Aditama selaku Komisaris PT AIR.

“Ketiganya dipanggil untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Senin (28/3).

Ketiga anak Rahmat Effendi tersebut bakal diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi.

Namun demikian, belum diketahui dengan pasti apa yang bakal digali lebih dalam oleh penyidik KPK terhadap tiga anak Rahmat Effendi itu.

Belakangan, KPK sedang fokus mengusut aliran uang dugaan korupsi Rahmat Effendi. Termasuk, dugaan aliran uang untuk keluarganya. KPK telah mengantongi informasi adanya dugaan aliran dana tersebut.

Selain ketiga anak Rahmat Effendi, KPK juga memanggil tiga saksi lainnya pada hari ini. Ketiga saksi tersebut yakni, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Engkos. Kemudian, Camat Cisarua, Deni Humaedi Alkasembawa, serta Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Kota Bekasi, Aan Suhanda.

Sejauh ini, KPK baru menetapkan sembilan tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi.

Kelima tersangka yang berstatus sebagai penerima suap yakni, Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi. Kemudian, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP M Buyamin, Lurah Kati Sari Mulyadi, Camat Jatisampurna Wahyudin, serta Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertahanan Kota Bekasi Jumhana Lutfi.

Sementara itu, empat tersangka pemberi suap yakni, Direktur PT MAM Energindo Ali Amril, pihak swasta Lai Bui Min, Direktur Kota Bintang Rayatri, Suryadi, serta Camat Rawalumbu, Saifudin.

Dalam perkara ini, Rahmat Effendi diduga telah menerima uang dengan nilai total sebesar Rp 7,1 miliar terkait proyek ganti rugi pembebasan lahan di Kota Bekasi.

Sejumlah proyek tersebut yakni terkait ganti rugi pembebasan lahan sekolah di wilayah Rawalumbu senilai Rp 21,8 miliar. Kemudian, pembebasan lahan Polder 202 senilai Rp 25,8 miliar. Selanjutnya, proyek pembebasan lahan Polder Air Kranji senilai Rp 21,8 miliar, serta proyek pembangunan gedung teknis bersama senilai Rp 15 miliar.

Dia diduga meminta komitmen fee kepada para pihak yang lahannya akan diganti rugi untuk proyek pengadaan barang dan jasa.

Rahmat Effendi disebut meminta uang ke para pemilik lahan dengan menggunakan modus ‘Sumbangan Masjid’. Uang sebesar Rp 7,1 miliar tersebut diduga diterimanya melalui berbagai pihak perantara.

Selain itu, Rahmat Effendi juga diduga menerima sejumlah uang dari beberapa pegawai pada Pemkot Bekasi sebagai pemotongan terkait posisi jabatan yang diembannya. Dia juga diduga menerima suap terkait pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di Pemkot Bekasi. [OKT/RM.ID]

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengajak para tokoh agama Islam untuk menjaga perbaikan situasi pandemi di Indonesia dengan terus mensosialisasikan protokol kesehatan kepada umat muslim jelang pelaksanaan ibadah puasa Ramadan dan Idul Fitri 1443 H.

Seruan ini disampaikan Moeldoko melalui rapat koordinasi daring terkait Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Ibadah Bulan Suci Ramadan dan Idul Fitri bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) Muhadjir Effendy dan para tokoh agama Islam, Senin (28/3).

“Tidak perlu ada yang ditakutkan lagi. Pemerintah sudah memberikan izin untuk pelaksanaan Ramadan dan Idul Fitri. Sekali lagi, agar kesuksesan penanganan Covid-19 menjadi paripurna, maka para tokoh agama diharapkan terus mensosialisasikan protokol kesehatan selama ibadah puasa dan lebaran,” kata Moeldoko.

Mantan Panglima TNI ini juga mengapresiasi peran para tokoh agama yang selama ini telah aktif terlibat membantu Pemerintah dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.

Sementara itu, Pemerintah melalui Instruksi Mendagri No. 18 tahun 2022 telah mengatur tentang kapasitas tempat ibadah selama bulan Ramadan. Tempat ibadah di wilayah berstatus PPKM level 3 hanya diperbolehkan berkapasitas 50 persen, PPKM level 2 maksimal berkapasitas 75 persen dan PPKM level 1 diperbolehkan berkapasitas hingga 100 persen.

Bantuan Masker Di Masjid

Selain itu, Surat Edaran Menteri Agama No. 4 tahun 2022 juga mengatur durasi ceramah keagamaan yang hanya dibatasi selama maksimal 15 menit. Pengurus dan pengelola tempat ibadah juga memiliki kewajiban untuk mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan.

Para tokoh agama dari organisasi Islam besar di Indonesia pun menyambut baik ajakan kolaborasi Pemerintah ini. “Yang masih menjadi kebutuhan utama di Masjid adalah masker, kiranya Pemerintah bisa membantu menyediakan. Kami juga akan terus mensosialisasikan pentingnya vaksin booster kepada umat, sehingga Pemerintah mungkin bisa menjadikan Masjid sebagai central vaksin booster,” kata Ketua PBNU, KH Ahmad Fahrur Rozi. [MFA/RM.ID]

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menegaskan, tidak ada muatan politik dalam rencana pernikahannya dengan adik Presiden Jokowi, Idayati.

“Ada yang mengaitkan saya, rencana pernikahan (saya) dikaitkan dengan politik. Naudzubillah, tidak,” tegas Anwar dalam agenda Stadium General Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, yang disiarkan lewat akun Youtube Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (25/3), dikutip Senin (28/3).

Anwar menjelaskan, Hakim MK terdiri dari sembilan orang. Dari total hakim tersebut, tiga hakim dipilih oleh presiden. Lalu, tiga hakim dipilih oleh DPR. Kemudian, tiga hakim berikutnya dipilih dari Mahkamah Agung (MA).

Nah, Anwar mengungkapkan, dirinya dipilih dan diutus oleh MA. Atas dasar itu, dia menegaskan tidak terkait dengan hal-hal politis.

Lagipula, diterangkannya, kekuasaan kehakiman bersifat merdeka dalam menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan. Putusan seorang hakim tidak tergantung dengan jabatan atau keluarga seseorang.

Atas dasar itu, dia menegaskan integritasnya sebagai seorang hakim tidak akan goyah akibat rencana pernikahannya dengan Idayati.

“Saya sudah menjadi hakim dari ya calon hakim tahun 85 (1985) sampai sekarang. Alhamdulillah, saya tidak pernah takut pada siapa pun kecuali pada Allah. Dan saya hanya tunduk pada konstitusi, pada Undang-Undang Dasar dan segala macam peraturan perundang-undangan di bawahnya,” tuturnya.

Meski demikian, Anwar mengakui, rencana pernikahannya dengan Idayati menjadi trending serta menuai sorotan publik luas.

Diketahui, adik Presiden Jokowi, Idayati akan menikah dengan Anwar Usman pada 26 Mei mendatang di Solo, Jawa Tengah. Idayati telah dilamar oleh Anwar Usman pada 12 Maret lalu.

Idayati sendiri menjanda sejak suami pertamanya, Hari Mulyono, meninggal pada tahun 2018. Hari meninggal di usia 58 tahun pada Senin (24/9/2018), pukul 10.40 WIB setelah sempat menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto Jakarta.

Sedangkan istri Anwar Usman, Suhada Ahmad Sidik, meninggal dunia pada 26 Februari 2021 yang lalu karena serangan jantung. [OKT/RM.ID]

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Bappilu Partai Demokrat, Andi Arief.

Andi Arief bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap proyek dan perizinan yang menjerat Bupati nonaktif Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud.

“Andi Arief diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AGM (Abdul Gafur Mas’ud),” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Senin (28/3).

Belum diketahui materi yang bakal didalami tim penyidik saat memeriksa mantan Wasekjen Partai Demokrat itu. Namun, pemeriksaan ini diduga berkaitan dengan status Abdul Gafur sebagai kader Partai Demokrat dan Ketua DPC Partai Demokrat Balikpapan.

Untuk diketahui, sebelum ditangkap KPK, Abdul Gafur sempat mencalonkan diri sebagai ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur.

Saat ditangkap tim satgas komisi antirasuah dalam operasi tangkap tangan (OTT) di sebuah mal di Jakarta pada 12 Januari 2022 lalu, Abdul Gafur juga tengah bersama Bendahara DPC Partai Demokrat Balikpapan, Nur Afifah Balqis.

KPK sebelumnya menyatakan akan mendalami sumber dan peruntukkan suap yang diterima Abdul Gafur. Salah satunya mendalami adanya dugaan uang suap yang diterima Abdul Gafur untuk pemilihan ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur (Kaltim)

“Soal peruntukkan dugaan uang yang diterima tersangka untuk apa, apakah ada kaitannya dengan agenda pemilihan ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur, KPK saat ini masih akan terus melakukan pemeriksaan dan mengembangkannya,” tutur Ali, Minggu (16/1).

KPK meminta publik untuk bersabar dan ikut mengawasi proses penanganan kasus ini. [OKT\RM.ID]

Sempat terhenti akibat Covid-19, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar berkomitmen melanjutkan program sanitasi berbasis pesantren (Sanitren). Setidaknya sebelum tahun 2023, akan terbangun Sanitren di 600 pondok pesantren (ponpes) di wilayah Kabupaten Tangerang.

Program lanjutan Sanitren tahun 2022 ini ditandai dengan peresmian Sanitren Ponpes Asma’ul Husna di Desa Tapos, Kecamatan Tigaraksa. Tercatat hingga saat ini, Sanitren sudah terbangun di 346 ponpes.

“Jadi tahun 2022 dan akhir tahun 2021, kita sudah mulai lagi menuntaskan program sanitasi berbasis pondok pesantren. Hal ini untuk menuntaskan visi-misi kita yakni Kabupaten Tangerang religius,” ujar Bupati Zaki dalam keterangan resminya, Senin (28/3).

Bupati Zaki menegaskan bahwa Pemkab Tangerang berkewajiban memberikan fasilitas kepada pondok pesantren sebagai sarana pendidikan Islam sekaligus lembaga pencetak alim ulama dan kiai. Hal ini bertujuan untuk menjadikan masyarakat Kabupaten Tangerang agar lebih agamis.

Sebagaimana diketahui, Sanitren merupakan bagian dari program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sudah dimulai sejak tahun 2018. Program ini menjadi salah satu program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang untuk menuntaskan persoalan sanitasi pada pondok pesantren di wilayah Kabupaten Tangerang.

Untuk program Sanitren tahun 2021, Pemkab Tangerang menganggarkan dana sebesar Rp 20 miliar bagi 150 ponpes dengan alokasi masing-masing Ponpes sebesar Rp 130 juta. Untuk penyalurannya bekerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Tangerang.

Pelaksanaan program ini akan dilakukan pendampingan secara intensif kepada Ponpes yang akan menerima bantuan Sanitren. Pasalnya, mekanisme administrasi dan juga pelaporan bagi Ponpes masih menjadi hambatan, mengingat masih banyak Ponpes yang belum memahami tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban program.

Program Sanitren ini memang difokuskan pada pembangunan sarana sanitasi berupa layanan air bersih untuk mandi, cuci dan WC  di lingkungan pesantren. Harapannya agar setiap pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Tangerang juga mengedepankan dan memperhatikan pembangunan sanitasi di setiap pondok pesantrennya agar lebih bersih, sehat, rapi dan nyaman.

Di sisi lain, program unggulan religius yang sudah dijalankan pemerintah daerah bukan hanya meningkatkan pemahaman dari sisi keagamaan saja. Namun juga sekaligus membentuk dan meningkatkan kualitas hidup dalam sisi kesehatan para santri, guru, ulama, dan ustad.

Dengan demikian, persepsi bahwa bahwa pondok pesantren itu terbelakang, kumuh dan tidak tertata bisa hilang sama sekali. “Program unggulan ini merupakan bentuk kepedulian dan perhatian pemerintah daerah untuk memberikan bantuan pembangunan sanitasi untuk pondok pesantren yang ada di Kabupaten Tangerang,” ujarnya.

Dari sekitar 800 pondok pesantren di wilayah Kabupaten Tangerang, pemerintah daerah baru bisa memberikan bantuan program Sanitren kepada total 346 pondok pesantren hingga akhir tahun 2021. Secara detil, program Sanitren tahun 2018 dimulai sebanyak 46 ponpes, tahun 2019 sebanyak 150 ponpes, tahun 2020 tidak diberikan karena covid-19, serta tahun 2021 sebanyak 150 ponpes.

“Sisanya akan kita tuntaskan hingga sebelum tahun 2023 agar semua pondok pesantren mendapatkan sanitasi yang layak,” pungkas Bupati Zaki. [DIT/RM.ID]

Ikatan Alumni Trisakti (IKA Trisakti) menyelenggarakan Rapat Umum Anggota (RUA) Luar Biasa di Jakarta pada Minggu (27/3).

Acara yang dihadiri lebih dari 200 peserta itu menghasilkan keputusan pengangkatan Silmy Karim, sebagai Ketua Umum IKA Trisakti periode 2021-2025. Meneruskan kepemimpinan Azis Syamsuddin yang mengundurkan diri.

Ketua Dewan Pengawas (Dewas) IKA Trisakti Feri Wirsamulia mengungkapkan, sebelumnya Ketua Sidang Definitif RUA LB IKA Trisakti dari Fakultas Hukum Rivai Kusumanegara, membacakan 11 rekomendasi suara dari Ikatan Alumni Trisakti yang mengusulkan Silmy Karim sebagai Ketua Umum IKA Trisakti.

Hingga akhirnya, secara aklamasi, Silmy Karim terpilih sebagai Ketum IKA Trisakti.

“Sebagai Ketua Dewas, kami mengucapkan selamat atas terpilihnya Silmy Karim sebagai Ketum IKA Trisakti. Kami yakin di bawah pimpinan Silmy, IKA Trisakti dapat lebih maju, solid, dan memberikan manfaat kepada seluruh anggotanya,” jelas Feri.

Ketua Steering Committee Andika Rizki menuturkan, RUA Luar Biasa ini dihadiri 11 anggota, tetap pemilik hak suara IKA Trisakti yaitu 9 IKA Fakultas di Universitas Trisakti, 1 IKA Pascasarjana, 4 IKA Sekolah Tinggi dan 1 Institut Trisakti. Dengan melibatkan seluruh Ketua IKA Program Studi sebagai peserta peninjau.

Ketua Organizing Committee Todotua Pasaribu menambahkan, Silmy Karim sebagai Ketum IKA Trisakti terpilih yang baru ini, merupakan calon berkualitas tinggi yang bahkan melebihi para Ketum pendahulunya.

“Kami yakin, Silmy dapat membawa perubahan dengan pembaharuan yang signifikan, untuk organisasi kebanggaan Universitas Trisakti ini. Pengalamannya sebagai profesional sudah sangat terbukti. Bisa diterapkan untuk mengubah IKA Trisakti, menjadi lebih berwarna,” ujar Todotua.

Silmy Karim yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi & Bisnis Trisakti pada tahun 1997.

Selama menangani perusahaan BUMN, berhasil melakukan berbagai transformasi dengan skala besar.

Sebelumnya, Silmy juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama di PT Pindad (Persero).

Silmy juga berpengalaman selama lebih dari 20 tahun di perusahaan afiliasi maupun multinasional. Seperti menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Krakatau Posco, Komisaris Utama PT Krakatau Nippon Steel Synergy, Komisaris PT GE Power Solution Indonesia, Komisaris Utama di MAN Diesel & Turbo Indonesia, Advisor di PT Freeport Indonesia, dan Komisaris Independen di Carrefour Indonesia.

Sepanjang kariernya, Silmy memperoleh berbagai penghargaan diantaranya Bintang Dharma Pertahanan dari Kementerian Pertahanan di tahun 2014, The Best CEO in Change Leadership dari Anugerah BUMN 2022, The Best CEO on Turnaround dari Anugerah BUMN Tahun 2020, The Best CEO in Strategic Alliance dari Anugerah BUMN tahun 2018, The Best CEO in Steel Category dari The Iconomics pada tahun 2021, dan Top CEO in Strategic Leadership dari Bisnis Indonesia di tahun 2021. [HES/RM.ID]