Kategori: NASIONAL

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan membuka Kongres Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) ke X pimpinan Andi Gani Nena Wea siang ini, Rabu (23/3). Presiden, akan membuka Kongres KSPSI secara virtual dari Istana Merdeka, Jakarta.

KSPSI pimpinan Andi Gani Nena Wea tercatat merupakan konfederasi buruh terbesar di Tanah Air berdasarkan verifikasi faktual resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Kongres dilaksanakan di Hotel Holiday Inn Kemayoran diikuti 150 peserta secara langsung di lokasi. Sementara, 250 peserta ikut hadir secara online.

Peserta Kongres KSPSI bukan hanya hadir dari dalam negeri saja tapi juga diikuti anggota KSPSI dari Hong Kong dan Macau yang sudah terbentuk sejak tahun 2016.

Agenda kongres yang direncanakan berlangsung selama dua hari ini akan membahas visi misi KSPSI serta program ke depan. Kemudian, dalam kongres ini juga direncanakan ada pemilihan Presiden KSPSI yang baru.

Nama Andi Gani Nena Wea tetap menguat untuk kembali memimpin konfederasi buruh terbesar ini. Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea berharap, kongres KSPSI ke X ini berlangsung sukses tanpa hambatan. [KPJ/RM.ID]

Presiden Jokowi mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai produk kerajinan dalam negeri, yang dapat mendukung pengembangan para perajin terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

“Saya mengajak masyarakat untuk mencintai produk-produk produksi dalam negeri, utamanya produk-produk kerajinan. Ini akan memajukan para perajin kita, memajukan UMKM kita,” kata Jokowi saat meresmikan Pembukaan the 22nd Jakarta International Handicraft Trade Fair (Inacraft) Tahun 2022, di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (23/3).

Dalam sambutannya, Jokowi mengapresiasi penyelenggaraan Inacraft yang mengusung tema “Smiling Heritage of West Java; From Smart Village to Global Market” ini.

“Selamat atas diselenggarakannya kembali Inacraft, Inacraft tahun 2022 yang menampilkan produk-produk kerajinan yang memiliki kualitas yang baik dari kreasi-kreasi para pengrajin kita,” ucapnya.

Setelah dua tahun vakum, Inacraft kembali diselenggarakan di tahun ini. Pameran kerajinan terbesar se-Asia Tenggara ini diikuti oleh 722 peserta yang terdiri dari 510 peserta individu, 169 peserta binaan dinas, dan 43 peserta binaan BUMN.

Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini akan digelar hingga 27 Maret mendatang. Turut hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pembukaan pameran ini antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, serta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. [MFA/RM.ID]

Kantor Staf Presiden menekankan pentingnya keterlibatan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng curah di lapangan.

Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan Sulendrakusuma mengatakan, keterlibatan Pemda akan membuat pengawasan lebih maksimal dan berjenjang. Terlebih, saat ini masih ditemukan praktik penjualan minyak goreng curah di atas HET.

“Keterlibatan Pemda menjadi sangat krusial, agar penyaluran minyak goreng curah di pasar-pasar tradisional bisa berjalan dengan lancar. Dan mampu mencegah terjadinya potensi perubahan harga di pengecer di atas HET,” kata Panutan di Gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (23/3).

“KSP sudah menyampaikan hal ini dalam rakor bersama Kemendag, Kemenperin, dan Satgas Pangan, beberapa hari lalu,” tandasnya.

Panutan memaparkan, harga minyak goreng curah di pasar tradisional, saat ini mencapai lebih dari Rp 16 ribu di seluruh Indonesia.

Jika pengawasan kebijakan HET hanya dilakukan pusat, tanpa melibatkan Pemda, akan semakin sulit untuk mengontrol dan memastikan HET berjalan di lapangan.

“Kalau Pemda dilibatkan, mereka bisa memerintahkan pengelola pasar untuk ikut mengawasi distribusi dan HET. Hasilnya, tinggal dilaporkan oleh Pemda ke pusat. Tentu, ini perlu koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri juga,” jelas Panutan.

Ia mengungkapkan, dalam rapat koordinasi bersama Kemendag, Kemenperin, dan Satgas Pangan, Senin (21/3) lalu, juga dilaporkan bahwa sudah ada 42 produsen yang mendaftar sebagai pemasok minyak goreng curah dengan HET Rp 14 ribu.

Dengan jumlah tersebut, bisa dipastikan ketersediaan minyak goreng curah akan aman. “Itu sudah mencukupi kebutuhan 7 ribu ton per hari,” tegasnya.

Pemerintah saat ini terus mendorong dan meyakinkan para produsen, untuk ikut menjaga keberlangsungan ketersediaan pasokan minyak goreng curah, dengan mendaftarkan diri ke Kemenperin melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

“Seiring dengan itu, KSP juga minta pada kementerian terkait, untuk mempersingkat waktu pencairan subsidi. Agar produsen tidak terganggu cash flow-nya, dan lebih semangat memproduksi curah. Sehingga, jumlah produsen yang mendaftar terus bertambah,” terangnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi menaruh perhatian sangat besar terhadap aksesibilitas baik dari ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng. Terutama, untuk masyarakat menengah ke bawah.

Presiden mengeluarkan kebijakan HET Rp 14 ribu minyak goreng curah, dan melepas minyak goreng premium dan kemasan ke harga keekonomian.

Untuk jenis minyak goreng curah, akan disubsidi oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan – Kelapa Sawit kepada produsen. Dengan demikian, masyarakat produsen minyak goreng curah memperoleh insentif untuk tetap memproduksi minyak goreng curah. Konsumen pun mendapatkan harga yang terjangkau, untuk pemenuhan konsumsi mereka.

“KSP akan terus melakukan monitoring, evaluasi dan verifikasi lapangan atas implementasi kebijakan HET terhadap minyak goreng curah di lapangan bersama dengan KL terkait,” pungkas Panutan. [HES/RM.ID]

Kesan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai sosok intoleran masih diperbincangkan di media sosial. Cap kadrun kepada Anies dan pendukungnya pun masih sering dilontarkan. Tapi, Anies tetap wangi.

Apakah kesan ini akan mengganjal Anies untuk berlaga di Pemilu 2024? Atau sematan intoleran hanya potret di jagad maya? Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, kesan intoleran kepada Anies tak bisa dihindarkan. Ini efek pertarungan Anies versus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilgub 2017.

“Memang efek Anies yang dulu disokong kelompok Islam kanan seperti FPI dan kelompok 212,” kata Dedi saat berbincang dengan Rakyat Merdeka, kemari.

Menurutnya, jika diteliti dengan seksama, tak ada bukti kongkret Anies tidak Bhinneka Tunggal Ika. Di Jakarta, Anies melalui program-programnya sebagai Gubernur merangkul semua kelompok. Suatu waktu aktif di kegiatan Tionghoa dan Gereja.

Di waktu lain membela pembangunan Masjid di wilayah muslim minoritas. “Artinya, visi yang diusung Anies adalah kemanusiaan dan keberagaman. Saya kira kita semua bisa meli­hat keberpihakan Anies soal ini di Jakarta,” ucapnya.

Masalahnya, isu ini memang dikondisikan untuk terus digaungkan kelompok tertentu. Yang aneh, Anies ini berbeda dengan kepala daerah lainnya. Anies ditanding-tandingkan dengan Presiden Jokowi dalam hal apapun. Termasuk dalam isu toleransi ini.

Hal ini justru menguntungkan Anies, karena dibandingkan dengan tokoh sekelas Presiden. “Anies tinggal jawab semua itu dengan kinerja saja. Tak perlu melempar narasi tandingan,” saran Dedi.

Dia melihat, cap intoleran dan kadrun tak akan terlalu mengganggu Anies dalam pencapresan 2024. Sebab, tak akan terlalu laku.

“Ini hanya ramai di media sosial oleh buzzer-buzzer,” tandas Dosen Komunikasi Politik Universitas Telkom ini.

Sementara itu, Relawan Anies dari Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI) juga menampilkan sosok Anies yang intoleran. “Pak Anies itu masuk ke semua kalangan. Ke saudara-saudara kita yang Konghucu, Nasrani, dan semua suku. Di Jakarta, pembangunan gereja, masjid, perayaan hari agama, semua Anies dukung dan datangi,” kata Ketua Umum GPMI Syarief Hidayatulloh, kemarin.

Soal sebutan kadrun dan cap intoleran di media sosial, kata Syarief, itu hanya barisan sakit hati yang tak ingin Indonesia damai.

Anggapan Anies sosok intoleran dinilai keliru oleh Pengurus Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) dan Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI). Kesan intoleran ini sangat mudah ditepis lewat program Bantuan Operasional Tempat Ibadah (BOTI) Anies.

Ketua Umum GPdI, Pendeta Johny Weol mengatakan, sejumlah gereja mendapat bantuan operasional tersebut. Bahkan bantuan Anies ini diberikan juga untuk sekolah minggu yang bermanfaat bagi pendeta dan guru.

Kepemimpinan Anies di Jakarta sangat berarti bagi para pengurus gereja.

“Jadi rumor mengenai beliau itu, saya kira hal keliru, sentuhan sosial beliau khususnya untuk gereja sangat berarti bagi kami. Tuhan memberkati bapak, warga dan tugas-tugas kenegaraan,” ujar Johny melalui keterangan video yang tersebar di media sosial.

Terkait dengan program BOTI, Jason berharap agar bukan hanya diterapkan di DKI Jakarta, tapi juga dapat bisa diterapkan secara nasional.

Sebelumnya, Anies mengklaim, akan terus berupaya membentuk persatuan, keadilan, dan kesetaraan di Ibu Kota. Caranya dengan membuat kebijakan yang adil lewat program BOTI.

“Kami di Jakarta menjaga persenyawaan itu dengan berbagai program termasuk bantuan untuk semua tempat ibadah. Supaya semua menjalankan ibadahnya dengan baik,” kata Anies dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/3).

Diketahui, dana BOTI masuk dalam anggaran hibah pemerintah DKI di Biro Pendidikan dan Mental Spiritual (Biro Dikmental). Dalam APBD Jakarta 2022 tertera total dana hibah untuk tempat ibadah dan lembaga di Jakarta (tidak hanya gereja) mencapai Rp 352 miliar.

DKI pada tahun lalu menetapkan dana hibah BOTI untuk rumah-rumah ibadah berbagai agama di Jakarta sebesar Rp 140,520 miliar. Alokasi ini masuk dalam APBD DKI 2021. [FAQ/RM.ID]

Kasus konfirmasi Covid-19 di Tanah Air mulai naik lagi. Kemarin, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mengumumkan adanya tambahan 7.464 kasus konfirmasi. Dengan begitu, total kasus konfirmasi mencapai 5.974.646. Jumlah itu lebih tinggi dibanding sehari sebelumnya, yaitu 4.699 kasus.

Angka tersebut didapatkan dari hasil pemeriksaan 189.368 spesimen dari 123.285 orang yang diperiksa. Sementara positivity rate hari mencapai 6,05 persen, sedikit di atas standar World Health Organization (WHO), yakni 5 persen.

Kepala Subbid Dukungan Kesehatan Bidang Darurat Satgas Penanganan Covid-19 Alexander K Ginting mengatakan, masyarakat tidak boleh lengah menerapkan protokol kesehatan (prokes). Sebab, jika kasus melonjak pada akhir Maret, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bakal diperketat. Artinya, aktivitas masyarakat akan dibatasi lagi.

“Ini yang akan menjadi persoalan kita. Akan terjadi levelisasi PPKM yang tadinya 2 jadi 3 lagi, ini jadi pekerjaan kita bersama,” tutur Alex, kemarin.

Karena itu, kebijakan penanganan Covid-19, termasuk leveling PPKM, tergantung pada upaya masyarakat dan pemerintah untuk menjaga kestabilan angka kasus.

Terpisah, Epidemiolog Dicky Budiman mengingatkan, lonjakan kasus Covid-19 di Korea Selatan dan China serta tingginya kasus kematian di Hong Kong, merupakan bukti nyata pandemi belum berakhir.

“Mau sebagian negara berke­hendak menetapkan Covid-19 sebagai endemi, secara nyata dan fakta, ini belum berakhir sebagai penyakit pandemi,” ujar Dicky, tadi malam.

Dicky meminta Pemerintah belajar dari lonjakan kasus di sejumlah negara tersebut. Situasi itu bisa dijadikan acuan dalam membuat dasar mitigasi.

“Pelonggaran yang dilakukan harus terukur, bertahap dan tidak bisa digeneralisasi, harus dilakukan per wilayah,” saran epidemiolog dari Universitas Griffith Australia ini.

Pemerintah juga disarankan melihat perilaku warga terhadap prokes serta capaian vaksinasi dalam membuat aturan pelonggaran mobilitas. [DIR/RM.ID]

alias Romy terseret kasus suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun nasibnya mujur ketimbang mantan Sekjen PPP Irgan Chairul Mahfiz dan Wakil Bendahara Umum PPP Puji Suhartono.

STATUS Romy hanya sebatas saksi. Sementara Irgan dan Puji menjadi terpidana kasus ini. Usai menjalani pemeriksaan selama 1,5 jam di KPK, Romy melenggang pulang.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menerangkan, Romy diperiksa mengenai pengurusan DAK tahun 2018. Saat itu, Romy anggota Komisi XI DPR yang membidangi keuangan.

Ali mengutarakan, Romy pernah bertemu sejumlah pihak membicarakan pengurusan DAK. “Diduga ada kesepakatan tertentu dalam pengurusan dimaksud dengan pihak yang terkait dengan perkara ini,” katanya.

Tak disebutkan pihak yang pernah bertemu Romy. Namun diduga berhubungan dengan pengurusan DAK untuk Kabupaten Tasikmalaya. Kasus ini telah mengantarkan mantan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman ke jeruji besi.

Dalam surat dakwaan perkara Budi disebutkan, Romy yang memperkenalkan Budi dengan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo dan Wakil Bendahara Umum PPP Puji Suhartono. Romy menyarankan agar Budi mengurus DAK dan Dana Insentif Daerah (DID) melalui Yaya.

Saat Musyawarah Kerja Wilayah I Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jawa Barat di Pangandaran, Romy meminta Budi segera menyelesaikan fee DAK dan DID Tasikmalaya berhasil memperoleh DAK sebesar Rp 124 miliar dan DID Rp 44,6 miliar. Budi lalu menggelontorkan fee Rp 1 miliar. Diserahkan kepada Yaya.

Lolos dari kasus ini, Puji terjerat kasus pengurusan DAK Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk menggolkan usulan DAK Labuhanbatu Utara, Puji meminta bantuan Irgan. Irgan mendapat Rp 200 juta. Ia pun divonis bersalah menerima suap. Kini, Irgan tengah menjalani masa hukuman 4 tahun penjara di Lapas Tangerang. Puji juga divonis 4 tahun penjara. Ia menjalani hukuman di Lapas Sukamiskin Bandung.

Nama Romy juga pernah disebut dalam dakwaan perkara Yaya. Disebutkan, Erwin Pratama Putra, orang kepercayaan Bupati Kampar Aziz Zaenal mengajukan DAK tahun 2018 melalui Romy.

Erwin mengutarakan hal ini kepada Yaya dan rekannya Rifa Surya di kantin Kementerian Keuangan pada Oktober 2017. Erwin meminta mengawal usulan yang diajukan lewat Romy.

Masih pada bulan Oktober 2017, Erwin dan Eka Kamaluddin menemui Aziz Zaenal di rumah dinasnya di Kampar.

Eka merupakan orang dekat anggota Komisi XI DPR Amin Santono. Ia menawarkan kepada Aziz untuk mengurus bantuan bagi Kampar dari dana aspirasi jatah Amin. Eka meminta fee 7 persen. Aziz menolak tawaran karena fee 7 persen dianggap terlalu besar.

Akhirnya, Erwin mengajukan DAK untuk Kampar lewat Romy. Yaya diminta mengawal dengan imbalan fee 3 persen.

Alhasil, Kabupaten Kampar mendapatkan DAK tahun 2018. Fee Rp 125 juta pun dikucurkan. Tak disebutkan apakah Romy kecipratan uang ini.

Mengenai status Romy yang hanya saksi, KPK berdalih masih mengembangkan perkara ini. “Pengumpulan bukti masih terus dilakukan,” kata Ali. Ia berjanji akan menyampaikan hasil penyidikan perkara ini.  [BYU/RM.ID]

Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muchammad Romahurmuziy alias Romi, rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Romi yang datang ke Gedung Merah Putih KPK pukul 10.30 WIB, keluar dari lobi gedung pukul 11.55 WIB. Tak sampai satu setengah jam dia digarap penyidik komisi antirasuah.

Dihadang wartawan di pintu lobi, Romi yang mengenakan kemeja garis-garis dilapis jaket parasut putih plus masker warna senada dan face shield, hanya menundukkan kepala.

Tak satu patah kata pun keluar dari mulutnya. Dia terus berjalan menyusuri lorong menuju keluar markas pimpinan Firli Bahuri cs. Sampai akhirnya dia menaiki mobil hitam yang menjemputnya di sana.

Sebelumnya, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengungkapkan, mantan terpidana jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) itu diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengurusan dana alokasi khusus (DAK) pada 2018.

“Hari ini pemeriksaan saksi dugaan korupsi pengurusan Dana DAK 2018 di Kantor KPK RI, Jl. Kuningan persada Kav.4, Setiabudi, Jaksel, atas nama saksi Muchammad Romahurmuziy, mantan Ketua Umum PPP,” ujar Ali Fikri lewat pesan singkat, Selasa (22/3).

Diketahui, KPK mengembangkan kasus dugaan korupsi pengurusan DAK Tahun Anggaran 2018. Kasus ini sebelumnya telah menjerat mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo divonis 6,5 tahun penjara.

Belum diketahui secara pasti materi yang bakal didalami penyidik saat memeriksa Romi. Namun, nama Romi berulang kali mencuat dalam sidang perkara korupsi DAK.

Dalam persidangan Yaya Purnomo pada 3 Desember 2018, misalnya, terungkap dugaan Yaya tak hanya membantu mengurus dana perimbangan daerah, tetapi juga bertindak sebagai makelar pencalonan kepala daerah.

Puji Suhartono selaku Wakil Bendahara Umum (Wabendum) PPP yang dihadirkan sebagai saksi mengaku mengenal Yaya saat sama-sama mengambil program doktoral di Universitas Padjajaran.

Selain Yaya, Romi juga mengambil program doktoral di kampus yang sama pada 2016 lalu. Jaksa KPK kemudian menanyakan istilah “McLaren” yang disebut Puji dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Menurut Puji, istilah itu awalnya disampaikan oleh Romy. Istilah itu disematkan lantaran Yaya disebut turut mengurus rekomendasi calon kepala daerah.

Selain itu, dalam surat dakwaan jaksa KPK terhadap mantan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman terungkap Romi mengenalkan Budi Budiman kepada Yaya Purnomo dan Puji Suhartono yang bisa membantu pengurusan DAK dan dana intensif daerah (DID) untuk Kota Tasikmalaya.

Saat itu, Romy meminta Budi Budiman mengajukan permohonan DID untuk Kota Tasikmalaya sekaligus biaya pengurusannya melalui Yaya Purnomo dan Puji Suhartono. Bahkan, saat Mukerwil I DPW PPP Jawa Barat di Pangandaran, Romi meminta Budi segera menyelesaikan biaya pengurusan DID tahun anggaran 2017 kepada Yaya Purnomo dan Puji Suhartono.

Hal ini lantaran DID Tasikmalaya telah dicairkan sebesar Rp 44,6 miliar untuk pengadaan alat kesehatan dan peningkatan infrastruktur perkotaan.

Sementara untuk DAK, Kota Tasikmalaya saat itu mendapat alokasi sebesar Rp 124 miliar. Atas pengurusan itu, Budi Budiman memberikan suap kepada Yaya dan mantan Kepala Seksi Perencanaan DAK Fisik II dengan total sebesar Rp 1 miliar. [OKT/RM.ID]

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said resmi diangkat menjadi Komisaris Utama PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) pada Jumat (18/3).

Pengamat Politik Hendri Satrio menilai, tidak ada yang salah dengan penunjukkan tersebut. Dia menyebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memang kerap mempercayakan Sudirman untuk memperbaiki hal-hal penting di BUMD Jakarta.

“Menurut saya kalau Anies Baswedan sering mempercayakan hal-hal penting kepada Sudirman Said bukan hal yang aneh juga. Karena keduanya kan pernah bersama-sama menjadi menteri, dan keduanya seirama dalam melaksanakan pembangunan,” ujar Hendri kepada wartawan, Selasa (22/3).

Hendri menilai, Sudirman Said layak ditunjuk Anies Baswedan lantaran dia mengerti pembangunan yang memanusiakan manusia. “Ini yang sangat dipegang Anies dalam pembangunan,” imbuhnya.

Karena itu, menurutnya tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan dengan penunjukkan Sudirman itu. “Justru makin sering mereka bersama dan selama ini hasilnya baik-baik saja, kan makin bagus. Kan ada slogan atau ungkapan don’t change the winning team. Mas Anies juga berpikiran begitu, kalau hasilnya selama ini bagus, so why not tidak diulang lagi selama itu untuk kebaikan Jakarta,” tutur Hensat, sapaan akrab Hendri Satrio.

Founder KedaiKOPI ini meyakini hubungan keduanya semakin kuat dan saling mengisi. Anies Baswedan melakukan komunikasi eksternal dengan publik, sementara Sudirman Said membereskan hal-hal penting di belakang layar. “Menurut saya ini hal yang baik dan bagus juga,” tandasnya. [OKT/RM.ID]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muchammad Romahurmuziy. Dia bakal dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi pengurusan dana alokasi khusus (DAK) pada 2018.

“Hari ini pemeriksaan saksi dugaan korupsi pengurusan Dana DAK 2018 di Kantor KPK RI, Jl. Kuningan persada Kav.4, Setiabudi, Jaksel, atas nama saksi Muchammad Romahurmuziy, mantan Ketua Umum PPP,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Selasa (22/3).

Romi sendiri terpantau memenuhi panggilan. Dia sudah memasuki ruang pemeriksaan sejak pukul 10.30 WIB. Belum diketahui materi yang hendak didalami penyidik KPK dalam pemeriksaan tersebut.

Yang pasti, agenda pemeriksaan ini tak lama setelah penyidik memeriksa mantan Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman, pada Kamis, 24 Februari lalu.

Budi merupakan terpidana kasus suap pengurusan DAK Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018. Ia divonis 1,5 tahun penjara dan menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung.

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang menjerat Yaya Purnomo selaku Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

KPK masih belum membeberkan nama tersangka dalam pengembangan perkara ini. Pembeberan nama tersangka baru akan dilakukan saat penahanan dilakukan. [OKT/RM.ID]

Aksi nyata untuk menyikapi isu perubahan iklim masih belum maksimal. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak untuk serius merespon risiko perubahan iklim. Soalnya, isu tersebut sering kali menjadi bahan diskusi di tingkat global.

Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Melli Darsa mendukung semangat Presiden untuk mengantisipasi dampak dari perubahan iklim. Menurutnya tidak bisa dipungkiri, langkah dunia ke depan harus sejalan dengan prinsip ekologi.

“Ekosistem dan strategi pembangunan peradaban dunia ke depan, harus seimbang antara, ekonomi, kemanusiaan, dan ekologi. Sayangnya pada saat kemarin di COP26 Glasgow, aspek ekologi tidak diangkat secara holistik khususnya tentang resiko kepunahan tanah,” kata Melli dalam keterangannya dikutip Selasa (21/3).

Politisi Golkar ini sangat sepakat atas pernyataan Presiden Jokowi yang meminta dunia melihat tantangan dan risiko perubahan iklim secara holistik. Menurutnya tantangan perubahan iklim itu bukan hanya mendorong pentingnya transisi ke energi bersih, tapi juga soal pangan.

“Energi dan pangan punya kaitan erat dengan air. Tiga ini adalah the nexus that sustains life–energy, air, dan pangan. Dan ketiga ini sentral ke bagaimana kita menjaga kondisi tanah. Fertility of the soil is the future of civilization,” jelasnya.

Melli berharap, pertemuan forum parlemen global IPU ke-144 di Bali dapat membahas perubahan iklim secara lebih holstik, mencakup ketersediaan energi, air, dan kondisi tanah.

“Kondisi tanah secara langsung mempengaruhi ketersediaan pangan. Dan ini sejalan dengan SDGs Goal 2, yaitu Zero Hunger. Saya rasa ini isu yang amat penting dan menyentuh masyarakat,” ucapnya.

Senada dengan Melli Darsa, di tempat lain, Ilmuan Bidang Microbiology dan Agroecology Dr. Nico Wanandy, peneliti asal Indonesia dari University of New South Wales Sydney, School of Biotechnology and Biomolecular Science, mengatakan hal yang serupa.

Menurutnya untuk menjaga nexus kehidupan tersebut, kesehatan tanah memainkan peranan sentral. Kesuburan tanah dapat memberikan dampak yang luar biasa untuk kehidupan sosio-ekonomi juga dalam pencegahan perubahan iklim, termasuk perekonomian masyarakat, apalagi untuk negara agraris yang alamnya kaya seperti Indonesia.

“Di India, penghasilan petani sempat di bawah rata-rata, lalu Pemerintah India menggalakkan praktek agrikultur yang mempromosikan kesehatan tanah, dan hasilnya penghasilan petani meningkat 230 persen,” jelas Nico, mengutip sebuah organisasi nirlaba yang mengkampanyekan pentingnya kesehatan dan kesuburan tanah untuk pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Lebih lanjut terkait peranan tanah dan ketersediaan air, dalam paparannya, Nico menjelaskan peningkatan 1 persen dari materi karbon di lapisan atas tanah bisa meningkatkan kapasitas tanah dalam menampung air sebesar 180 ribu galon per hektar.

Air yang tersimpan di dalam tanah merupakan sumber dari 90 persen produksi pertanian dunia dan menyumbangkan tidak kurang dari 65 persen kebutuhan air bagi manusia khususnya. Diingatkannya, jika kita mampu meningkatkan kandungan karbon organik dalam tanah 0,4 persen setiap tahunnya, dapat membantu mengurangi resiko bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan badai.

“Jadi secara holistik, pembangunan berkelanjutan, transisi energi bersih, soal pangan dan ketersedian air, semua kembali ke tanah,” tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Sidang Ke-144 Assembly of The Inter-Parliamentary Union (IPU) and Related Meetings yang digelar di Mangupura Hall, Bali Internasional Convention Center (BICC), Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Minggu, 20 Maret 2022.

Dalam sambutannya di pembukaan sidang parlemen dunia yang kali ini bertemakan “Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change” tersebut, Presiden Jokowi turut menyerukan risiko perubahan iklim terhadap energi dan pangan.

Menurut Presiden, isu perubahan iklim sudah sangat sering dibicarakan di dalam pertemuan-pertemuan global, namun aksi lapangannya belum terlihat.

“Jangan melupakan bahwa kita menghadapi sebuah hal yang mengerikan kalau kita tidak berani memobilisasi kebijakan-kebijakan, baik itu di parlemen maupun di pemerintah, yaitu adalah perubahan iklim. Hal yang sering kita lakukan, sering kita bicarakan, sering diputuskan di dalam pertemuan-pertemuan global, tetapi aksi lapangannya belum kelihatan,” ungkapnya.

Presiden mengungkapkan risiko perubahan iklim bisa mendistrupsi berbagai aspek kehidupan global, mulai dari kelangkaan energi dan pangan, hingga gangguan logistik dalam pengiriman, sehingga secara sosial ekonomi dampaknya bisa mendorong kenaikan inflasi hampir di semua negara sehingga rakyat kesulitan dalam menjangkau harga-harga yang naik.

Bicara mengenai pangan, perlu diketahui memang Food and Agriculture Organisasi (FAO) mengatakan bahwa kerusakan tanah dan perubahan iklim bisa menyebabkan penurunan produksi pertanian hingga 50 persen di beberapa wilayah.

Apalagi, status kesuburan tanah di negara seperti Amerika Serikat sudah kehilangan top soil (lapisan tanah atas) sebanyak 50 persen. Kemudian, 75 persen-85 persen tanah pertanian di Eropa hanya memiliki 2 persen kandungan organik. Sedangkan tanah pertanian di Indonesia hanya memiliki 0,5 persen kandungan organik. [JAR/RM.ID]