Kategori: NASIONAL

Kasus Covid-19 di Indonesia mulai mengalami tren penurunan secara stabil. Meski begitu, Indonesia belum bisa masuk ke fase endemi. Kenapa?

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 dr Reisa Broto Asmoro menjelaskan beberapa alasannya.

Pertama, positivity rate kasus Covid-19 harian di Tanah Air belum memenuhi standar World Health Organization (WHO), yakni di bawah lima persen. Meski tren kasus baru Covid-19 di Tanah Air menurun, tingkat positif masih ada di atas ambang batas yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia itu.

“Sampai saat ini, betul kita terus menunjukkan tren perbaikan secara konsisten. Namun kita harus tetap waspada, karena status kita masih dalam pandemi,” ujar Reisa dalam siaran Radio Kesehatan: Pandemi Belum Usai, kemarin.

Kedua, angka keterisian rumah sakit atau Bed Occupancy Ratio (BOR) Indonesia yang juga masih di atas ambang batas, yakni di atas lima persen.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), hingga Minggu (20/3), angka keterisian rumah sakit (RS) masih berada di angka 14 persen.

Ketiga, laju transmisi atau RT Indonesia, masih di atas 1, yang artinya penularan virus belum cukup rendah. Keempat, cakupan vaksinasi Indonesia cukup. Salah satu syarat untuk menuju fase endemi adalah vaksinasi dosis lengkap sudah menjang­kau lebih dari 70 persen total populasi.

Di Indonesia, angka itu memang sudah tercapai. Tapi, target sasaran 70 persen tersebut bukan, atau tidak sama dengan seluruh populasi Indonesia.

Karena masih dalam fase pandemi, Reisa pun meminta masyarakat untuk tetap waspada.

“Penting untuk menjaga diri supaya kasus ini benar-benar turun. Jangan sampai kita lengah,” imbau dokter lulusan Universitas Pelita Harapan (UPH) ini.

Untuk bisa mencapai syarat menuju fase endemi, Reisa menekankan pentingnya menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara disiplin. Seperti, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selain prokes, yang juga perlu dilakukan adalah melaksanakan vaksinasi bagi yang belum.

“Jangan sampai kita terlalu euforia. Karena banyak pengendoran protokol kesehatan yang terjadi di luar sana ketika kita beraktivitas.

“Yang pasti, kita belum masuk endemi, jadi kita harus tetap hati-hati,” ingat Reisa.

Terpisah, ahli epidemiologi Dicky Budiman menjelaskan, ada dua aspek yang membuat Indonesia tidak boleh merasa aman dari Covid-19. Pertama, testing Covid-19 yang tidak memadai.

“Kita nggak bisa mengklaim situasi terkendali dan merasa aman karena tes tidak semasif saat gelombang Delta,” ingat Dicky.

Kedua, angka positivity rate yang masih di atas lima persen. Menurut epidemiolog Universitas Griffith Australia ini, hal itu menandakan bahwa infeksi virus Corona jauh lebih banyak di masyarakat dibanding yang ditemukan. [JAR/RM.ID]

Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah mencuat isu bagi-bagi kavling.

DALAM pertemuan dengan lembaga antirasuah, Bambang sempat ditanya mengenai bagi-bagi kavling dalam pembangunan IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Dia pun meminta dukungan KPK agar pembangunan IKN tak diwarnai korupsi.

“Kami lebih menekankan pada sistem pencegahan, bagaimana KPK sejak awal sudah ikut dalam proses ini, pembahasan lebih ke arah sana,” kata mantan Wakil Menteri Perhubungan itu.

Bambang memandang perlu ada kerja sama dengan agar bisa sejak awal mencegah terjadinya korupsi. Dia ingin sistem birokrasi pembangunan IKN bebas dari rasuah.

Mulai Dari aspek regulasi yang baik, perencanaan, pelaksanaan kegiatan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan serta pertanggungjawaban kegiatan.

Menurutnya, tantangan yang bakal dihadapi terbilang berat karena harus mengelola uang cukup besar.

Berdasarkan perhitungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), biaya pembangunan IKN ditaksir mencapai Rp 466,9 triliun. Dana itu berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar 20 persen dan sisanya dari investor.

Lantaran mengelola dana besar, diperlukan tata kelola baik pada semua aspek yang diperlukan disertai dukungan dari KPK.

“Selain dengan KPK, Otorita IKN juga sedang dalam proses melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung,” ungkap Bambang.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan lembaganya siap mengawal pembangunan IKN. Bahkan, KPK telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mengawalnya.

Dia juga berpesan kepada Otorita IKN agar setiap proses perkembangan pembangunan dilaporkan kepada KPK. Sehingga jika ada sesuatu yang dirasa janggal, bisa segera dibenahi.

“Kami prinsipnya siap mendukung, mengawal dan mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat mengakibatkan tindak pidana korupsi,” kata Alex.

Sejumlah catatan juga diberikan Alex kepada Otorita IKN. Tujuannya, mendorong akuntabilitas pada setiap tahapan proses pembangunan. Dari penyiapan lahan baik di kawasan inti maupun pengembangannya, kebutuhan bahan material bangunan, penyediaan tenaga kerja, hingga rencana pemindahan aset-aset milik negara.

“Kami juga ingin dapat informasi dari Bapak-Bapak karena KPK tidak bisa selalu mengawasi. Sehingga, harapannya sinergi kita bisa berjalan baik,” kata Alex.

Sebelumnya Alex menyatakan, lahan IKN di Kalimantan Timur tidak semuanya “clean and clear”. Ada dugaan bagi-bagi lahan.

Namun KPK belum mendapatkan info detailnya. Penelusuran telah dilakukan lewat Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud yang menjadi tersangka dugaan suap proyek dan perizinan.

Menanggapi isu ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menegaskan bahwa yang disampaikan Alex hanya rumor.

“Kita juga bingung sebenarnya, siapa yang bagi dan siapa yang dapat? Yang jelas kami tak dapat informasi yang akurat terkait masalah tersebut,” katanya.

Dia menegaskan, sejauh ini tanah yang masuk ke dalam peruntukkan IKN sudah dibekukan. Tanah-tanah itu tidak bisa diperjualbelikan sampai nantinya diserahterimakan kepada Otorita IKN.

Aturan itu didukung Bupati dan Gubernur setempat, serta Kantor Wilayah BPN. “Kita freeze tanah itu sampai ke Otorita, jadi efektif tangani masalah tersebut,” papar mantan Menteri BUMN itu.

Masalah tata ruang di IKN pun secara normatif, menurut Sofyan, sudah selesai semua. Pihaknya tinggal menunggu Peraturan Presiden soal penetapan tanah.

Menurutnya, paling banyak tanah di IKN adalah hutan tanaman industri alias HTI yang memang dikuasai negara 100 persen. Sehingga jika dibutuhkan tinggal diserahkan ke Otorita IKN.

Meski begitu, ada tanah yang berupa Hak Pengelolaan Lahan (HPL) ke masyarakat sekitar. Namun, Sofyan menegaskan hal itu tidak masalah. Sebab negara bisa mengakuisisinya.

“Orang boleh punya tanah, tapi ikuti aturan tata ruang yang ada. Kalau IKN butuh maka akan diakuisisi sesuai aturan,” pungkas Sofyan. [BYU/RM.ID]

KABAR bahagia datang dari Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dan Presiden Jokowi. Bila tidak ada halangan, 2 bulan lagi, keduanya akan memiliki hubungan sebagai ipar. Karena Anwar akan menikah dengan adik kandung Jokowi, Idayati. Kabar ini bikin kaget dan membuat Ketua MK langsung jadi trending topic di Twitter.

Rencana pernikahan Ketua MK dan adik Jokowi itu, awalnya dibeberkan putra Jokowi, Gibran Rakabuming. Wali Kota Solo itu mengungkapkan, Anwar sudah melakukan lamaran resmi kepada Ida, 12 Maret 2024. Lamaran itu diterima langsung oleh Jokowi sebagai perwakilan keluarga yang saat itu memang sedang melakukan kunjungan kerja di Solo.

“Iya (tanggal 12 Maret sudah lamaran),” kata Gibran, saat dijumpai di Balai Kota Solo, kemarin.

Namun, dalam momen bersejarah itu, Gibran sebagai keponakan dan juga tuan rumah, tidak bisa hadir karena sedang terpapar Covid-19 dan harus menjalani isolasi mandiri.

“Itu kan saya masih lemas,” ujarnya.

Ida, selaku calon pengantin membenarkan kabar tersebut. Kata Ida, pernikahan dirinya dengan Anwar akan digelar 26 Mei mendatang, di Solo. Di hari yang sama juga akan digelar resepsi.

Saat disinggung, awal mula perkenalannya dengan Usman, Ida mengaku mengenalnya lewat perantara. “Bulan Oktober dikenalin teman,” ungkap Ida

Ida yang kini berstatus janda, tentu saja senang akan segera memiliki pendamping hidup yang baru. Selama ini, perempuan berusia 55 tahun itu, mengaku hanya menjalani kehidupan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. “Tentu senang. Doakan ya,” ujar Ida.

Untuk diketahui, Jokowi memiliki tiga adik perempuan, Iit Sriyantini, Titik Relawati dan Idayati. Idayati menjanda sejak suami pertamanya, Hari Mulyono, meninggal pada tahun 2018.

Sedangkan Anwar Usman saat ini juga berstatus duda. Istrinya, Suhada Ahmad Sidik, meninggal dunia pada Februari 2021 lalu. Suhada merupakan seorang bidan yang pernah bertugas di RS Wijaya Kusuma, Lumajang, dan RS Budhi Jaya Utama, Depok.

Setelah kabar rencana pernikahannya dengan adik Jokowi tersiar, nama Ketua MK langsung menjadi trending topic di Twitter. Ada yang senang dengan kabar pernikahan itu, tapi ada juga yang malah berprasangka macam-macam dan kaitkan dengan urusan politik.

“Semoga samawa pak Ketua MK, langgeng sampe kakek nenek,” doa akun @weyook. “Selamat Boss semoga Samawa sampe tujuan.!!” timpal @rusdy301. “Semoga nikah lancar dan berkah pak Aji ketua MK… Solo Bima makin sekat,” sahut @Caba_Roy.

Akun @elhamdiyyah mengaku penasaran, bagaimana keduanya bisa berjodoh. “Dicomblangi siapa yach???” tanya dia. “Main nya alusss buanget..,” celoteh @jazuli_a15. “Hmm, ku kira beliau udah nikah ternyata selama ini masih jomblo 🙂 Semoga dengan pernikahan ini tidak ada udang di balik tepung,” harap @firman_nurhuda.

Lainnya, malah curiga sama Anwar. Mereka khawatir Ketua MK itu jadi nggak independen lagi setelah jadi ipar Jokowi. Mereka mengusulkan agar Anwar mundur dari Ketua MK.

“Semoga Ketua MK bisa tetap netral, soalnya rawan konflik kepentingan,” kata @lukmaninside13. “Ada baiknya, untuk menjaga netralitas MK, beliau sehabis menikah mengundurkan dari jabatannya…” ujar @Widinarko1. “Makin terjal nie.. Perjuangan Presidential Threshold,” ujar @BossTemlen. “3 period makin harum bau nya,” cuit @cobhamasterclas. [SAR/RM.ID]

Pemerintah diminta segera membayar­kan dana insentif santuan kematian bagi para tenaga kesehatan (nakes) selama pandemi Covid-19. Masih ada keluarga nakes yang sampai saat ini belum mendapat haknya, ses­uai janji Pemerintah.

Laporcovid19 mengunggah deretan meme berkaitan dengan belum cairnya insentif para nakes yang telah berjuang di tengah pandemi.

Pertama, beberapa nakes yang mengena­kan Alat Pelindung Diri (APD) baju hazmat sedang berdoa bersama. Di dalamnya ada pernyataan Pemerintah wajib menyelesaikan tunggakan insentif dan santunan kematian nakes tahun 2021.

Kedua, ucapan Menteri Kesehatan (Menkes) terkait mekanisme santunan kematian bagi para nakes selama pandemi Covid-19. Yaitu, pemberian insentif dan santunan kematian sebagai bentuk perlindungan sosial.

Ketiga, grafik para nakes yang belum menerima insentif dari Pemerintah. Sepanjang tahun 2021, sebanyak 3.982 nakes mengeluh belum menerima dana insentif.

Keempat, beberapa keluarga nakes menerima santunan dana insentif kematian dari Pemerintah. Disebutkan bahwa santunan kematian tidak boleh luput dan Pemerintah berkewajiban memenuhi janjinya.

Terakhir, tuntutan nakes kepada Pemerintah. Yaitu, segera selesaikan tunggakan penyalu­ran insentif para nakes, tentukan batas akhir penyaluran. Sehingga tidak ada nakes yang mengalami keterlambatan.

Lalu, meningkatkan pengawasan tata kelola insentif baik faskes milik Pemerintah dan swasta. Serta membuka informasi realisasi penyaluran santunan kematian nakes.

Laporcovid19 membeberkan, sepanjang tahun 2021, pihaknya menerima 4.609 keluhan dana insentif. Sedikitnya, 86 persen pelapor mengeluh belum mendapatkan insentif sama sekali.

Selain itu, Laporcovid19 juga mendesak Pemerintah memberikan santunan kematian na­kes. Dia membeberkan, pihaknya menerima 19 laporan terkait santunan yang tak kunjung diberikan kepada keluarga korban.

“Pemerintah berkewajiban memenuhi janjinya untuk nakes dan keluarga yang ditinggalkan,” tukas Laporcovid19.

Akun @Iphulalamsyah mengeluhkan insen­tif santunan kematian istrinya sebagai bidan di Nusa Tenggara Barat (NTB). Sejak Juni 2021 hingga sekarang belum juga tuntas. “Mohon segera diselesaikan,” harap dia.

Akun @Rezzamahmed juga mengeluhkan insentif para nakes di RSUD Meuraxa, Kota Banda Aceh, yang belum dibayarkan sejak April 2021.

“Semoga segera diselesaikan, karena mereka sudah bekerja keras dan tidak kenal lelah selama pandemi Covid-19,” kata @ coffeelover936.

Menurut @Suhariadi30, banyak nakes saat ini sudah tidak mendapat santunan dana kematian dan insentif lagi.

Akun @KardoSony menegaskan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus berupaya mempercepat realisasi pembayaran insentif dan santunan nakes yang menangani Covid-19. Termasuk tunggakan insentif pada 2020 lalu. “Total pagu untuk pembayaran insentif dan santunan kematian nakes tahun 2021 Rp 9,078 triliun,” sebut dia.

Akun @RonaldLampard8 menambahkan, untuk santunan kematian, Kemenkes telah membayarkan sebesar Rp 93,6 miliar kepada 312 nakes selama 2021. Pemerintah juga telah membayarkan insentif nakes pada 2020 den­gan jumlah Rp 1,469 triliun atau 99,3 persen dari pagu tunggakan.

“Kabar santunan kematian nakes yang tidak dibayar itu hoaks, karena ada anggarannya & telah dibayarkan,” ujar @riverheaven.

Akun @riverheaven memastikan santunan kematian untuk nakes telah dibayarkan sebesar Rp 49,8 miliar kepada 166 nakes di tingkat pusat. Selain itu, Pemerintah juga telah mem­bayar insentif Rp 2,9 triliun untuk 375 ribu nakes seluruh Indonesia selama 2021.

“Kita sangat sedih melihat jumlahnya dan ini menggambarkan risiko yang luar biasa, insentif daerah juga sudah dibayarkan,” tim­pal @GaranganCool.

Akun @rahayupuspa7 menjelaskan mekanisme pembayaran insentif. Secara umum dilakukan melalui pengajuan usulan pembayaran insentif nakes oleh pimpinan fasyankes/institusi kesehatan. “Selanjutnya akan diverifikasi serta validasi agar dapat disalurkan,” tuturnya.

Akun @KemenkesRI mengatakan, pembe­rian insentif, penghargaan dan santunan serta jaminan perlindungan yang diberikan kepada nakes adalah bentuk apresiasi Pemerintah atas perjuangan, pengabdian dan kerja keras mereka dalam penanganan pandemi Covid-19. [TIF/RM.ID]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan tiga saksi untuk mengusut kasus dugaan korupsi dugaan korupsi pengadaan paket penerapan surat tanda penduduk elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2013 pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ketiganya adalah mantan Kepala Subdit Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri Muhammad Wahyu Hidayat,  eks Direktur Produksi Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI)/Direktur Reycon Integrated Solusi, Yuniarto, dan Setyo Dwi Suhartanto selaku karyawan swasta.

Mereka diperiksa untuk melengkapi berkas perkara tersangka Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos. “Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka PTS,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam lewat pesan singkat, Senin (21/3).

Paulus menyandang status tersangka kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu sejak 13 Agustus 2019. Namun, hingga saat ini KPK belum menahan Paulus Tannos. Sebab, Paulus berada Singapura.

“Paulus Tannos ini domisilinya sekarang sudah di Singapura, dan KPK beberapa kali sudah kembali mengirimkan surat panggilan kepada yang bersangkutan. Saya tidak tahu apakah sudah ada balasan, nanti akan kami periksa,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (30/9/2021).

KPK menyatakan akan meminta bantuan Biro Penyelidikan Praktik Korupsi (Corrupt Practices Investigation Bureau/CPIB) Singapura agar difasilitasi untuk memeriksa Paulus Tannos.

“Ini sudah beberapa kali KPK berkoordinasi dengan CPIB untuk melakukan saksi maupun yang menjadi tersangka kami periksa di Kantor CPIB. Itu yang kami lakukan terkait dengan perkembangan perkara e-KTP,” bebernya.

KPK terakhir kali memanggil Paulus Tannos pada Jumat (24/9/2021) sebagai tersangka. Namun, dia tidak memenuhi panggilan. [OKT/RM.ID]

Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Bambang Susantono selesai melakukan pertemuan dengan jajaran pimpinan dan pejabat struktural Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menjelaskan, pertemuan itu dilakukan untuk memastikan tata kelola IKN bebas korupsi.

“Kami ingin memastikan agar tata kelola nanti di otorita IKN dapat berlangsung bebas korupsi dan berjalan secara baik,” ujar Bambang, usai pertemuan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (21/3).

Bambang menuturkan, tata kelola yang bebas korupsi akan memberikan kepercayaan pada dunia internasional dan investor swasta untuk berinvestasi dalam proyek ini. Sebab, sebagian pembiayaan proyek akan menggunakan skema investasi oleh swasta.

Bambang merasa senang lantaran KPK sudah membentuk satuan tugas (satgas) IKN. Dia berjanji akan segera berkoordinasi dengan satgas tersebut.

Koordinasi akan dilakukan mulai dari tahap persiapan, pembangunan, pemindahan, hingga penyelenggaraan pemerintah. “Empat tahap ini kami akan diasistensi secara berkala dengan KPK untuk memastikan benar-benar bebas korupsi,” terangnya.

Bambang mengaku sempat ditanya soal dugaan bagi-bagi lahan kavling di IKN, yang sebelumnya diinformasikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Tapi, Bambang menyebut, dirinya tidak detil membahas hal itu.

“Kami lebih menekankan pada sistem pencegahan, bagaimana KPK sejak awal sudah ikut dalam proses ini, pembahasan lebih ke arah sana,” jelas Bambang.

Hadir dalam pertemuan ini Ketua KPK Firli Bahuri, Wakil Ketua KPK, Deputi Pencegahan dan Monitoring Pahala Nainggolan, serta Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa.[RM.ID]

Meski MotoGP Mandalika 2022 telah berakhir, namun media sosial masih membahas berbagai hal yang menyangkut gelaran internasional ini. Salah satunya yang masih ramai diperbincangkan adalah sang pawang hujan, Raden Rara Isti Wulandari.

Foto dan videonya tengah beraksi di Sirkuit Internasional Mandalika masih muncul di timeline media sosial Twitter. Dari mulai menabur kembang hingga sesajen, memukul mangkok, hingga diposting oleh akun resmi MotoGP. Mbak Rara, sapaan akrabnya, muncul di media-media luar negeri. Ia go international.

Lantas, sebenarnya bagaimana cara dan metode Mbak Rara mengendalikan cuaca? Mbak Rara membeberkan rahasianya. Melalui video yang diunggah akun @Astee_mou, Mbak Rara memaparkan cara kerja pawang hujan.

Dalam video tersebut, Mbak Rara mengungkapkan, untuk mengendalikan cuaca, dia memakai teknik getaran suara yang dihasilkan oleh sebuah mangkuk logam atau ringing bowl. Mangkuk ini biasa dibawanya saat ritual.

Selain menggunakan ringing bowl, dia juga memakai kayu dan asap untuk memecah hujan. Mbak Rara menjelaskan lebih jauh gelombang suara yang bisa ditangkap otak. Yakni gelombang suara Alfa, Delta dan Teta.

Hanya saja, kata dia, tak semua orang dapat menangkap gelombang suara sampai ke Teta. Cuma pawang hujan yang bisa melakukan ini. Tak cukup punya kemampuan mendengar gelombang ini, harus ada kombinasi ketenangan batin. Supaya sang pawang dapat masuk ke alam lain.

“Sebenarnya memecah awan itu dengan energi gelombang dua kali dari singing bowl, dan teriakan. Kalau kita sudah teriak, maka nanti cuaca akan panas,” tutur Mbak Rara sembari menunjukkan cara mengetuk ringing bowl.

Ditegaskannya, metode ini tetap melibatkan kuasa Tuhan. Afirmasi memohon kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta juga diperlukan. Artinya, baik meminta hujan maupun meminta panas, tetap atas izin-Nya. Supaya berhasil, pawang wajib maksimal melakukan usaha dan ritualnya.

“Saya harus melayani semuanya, harus sayang dengan pimpinan, dengan tim kerja mereka, supaya kuat lintas dimensi,” tuturnya.

Mbak Rara menganalogikan gelombang suara yang ia gunakan dalam memindahkan awan, sama dengan ritual di agama lain. Semisal azan dan nyanyian kidung dalam gereja. Ini merupakan glombang suara yang dihasilkan untuk didengar oleh khalayak banyak, termasuk orang lain dan Tuhan.

Aksi Mbak Rara menarik perhatian para pembalap dan kru mekanik tim MotoGP. Mereka penasaran dengan ritual yang dilakukan Rara dalam mengusir hujan. Bahkan, Fabio Quartararo mencoba meniru ritual Rara di garasinya. Ia memegang sebuah mangkuk bekas es krim dan memukul-mukulnya dengan sendok plastik.

Melihat aksi Fabio Quartararo, Mbak Rara  hanya tersenyum tipis. Perempuan asal Yogyakarta ini juga tak ambil pusing dengan polemik yang bikin dia jadi trending topic perbincangan di seluruh dunia.

Mbak Rara memang dipekerjakan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan Mandalika Grand Prix Association (MGPA) untuk mengawal balapan akbar bertajuk Grand Prix of Indonesia itu. Ini merupakan perusahaan BUMN pemilik Sirkuit Mandalika. Ia direkomendasikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Tak hanya di MotoGP Mandalika, Mbak Fara juga pernah diminta menjadi pawang hujan di Opening Asian Games 2018.

Berapa gaji Mbak Rara menjadi pawang hujan MotoGP Mandalika? Dalam unggahan Facebook-nya ia memberikan bukti transfer gajinya yang banyak deretan angka nol. Gajinya mencapai dua digit.

“Alhamdulillah, Astungkare, terima kasih, maturnuwun BUMN, ITDC, MGPA, Pertamina. Hoki pawang hujan milenial. Angpao dua digit,” tulis unggahan Rara dalam akun Facebook Cahaya Tarot.

Sekadar informasi, pembalap Red Bull KTM Factory Racing Miguel Oliveira menjadi raja Sirkuit Mandalika. Pembalap asal Portugal ini keluar sebagai pemenang dalam race 2 MotoGP 2022 bertajuk Pertamina Grand Prix of Indonesia, Minggu (20/8). [FAQ/RM.ID]

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aliran uang korupsi proyek infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan 2011-2016, dan aset yang dimiliki mantan Bupati Tagop Sudarsono Soulisa.

Hal ini didalami penyidik komisi antirasuah saat memeriksa lima anggota DPRD Buru Selatan dan seorang Babinsa, di Mako Satbrimob Polda Maluku, Jumat (18/3).

“Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dugaan aliran uang dan kepemilikan berbagai aset dari tersangka TSS (Tagop Sudarsono Soulisa),” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Senin (21/3).

Kelima anggota DPRD itu adalah Ahmad Umasangadhi (Fraksi PDIP), Ismail Loilatu (Fraksi Demokrat), Herlin F Seleky (Fraksi Demokrat), Moeksen Solisa (Fraksi Gerindra), dan Vence Titawael (Fraksi Golkar).

Sementara anggota TNI yang diperiksa adalah Babinsa Desa Mageswaen Ramil 1506-02/Leksula Dim 1506/Namlea Rem 151/Bny Dam XVI/Ptm Koptu Husin Mamang.

“Selain itu dikonfirmasi juga mengenai dugaan adanya penarikan sejumlah uang dari para ASN Pemkab Buru Selatan oleh tersangka TSS tanpa adanya kejelasan dasar aturan,” tambah jubir berlatarbelakang jaksa itu.

Sementara itu, tiga anggota DPRD, yakni Orpa A Seleky (Fraksi PDIP), Ahmadan Loilatu (Fraksi PAN), dan Abdul Gani Rahawarin (Fraksi NasDem), tidak memenuhi panggilan KPK. Begitu juga dengan Wakil Ketua DPRD asal Fraksi PAN, yakni La Hamidi. “Para saksi tidak hadir dan tim penyidik akan kembali melakukan penjadwalan pemanggilan ulang,” tandas Ali.

KPK menetapkan tiga tersangka kasus dugaan suap, gratifikasi, dan TPPU terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Buru Selatan tahun 2011-2016.

Sebagai penerima suap, yaitu Tagop Sudarsono Soulisa dan Johny Rynhard Kasman dari pihak swasta. Sedangkan sebagai pemberi suap, yakni Ivana Kwelju dari pihak swasta.

Tagop, yang saat itu menjabat Bupati Buru Selatan periode 2011-2016 dan 2016-2021, diduga telah memberikan atensi lebih untuk berbagai proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Buru Selatan sejak awal menjabat.

Atensi dan intervensi Tagop tersebut antara lain mengundang secara khusus kepala dinas dan kepala bidang Bina Marga untuk mengetahui daftar serta nilai anggaran paket setiap pekerjaan proyek.

Kemudian, Tagop juga merekomendasikan dan menentukan secara sepihak terkait rekanan mana saja yang bisa dimenangkan untuk mengerjakan proyek, baik melalui proses lelang maupun penunjukan langsung.

KPK menduga dalam menentukan rekanan tersebut, Tagop meminta sejumlah uang sebagai bentuk fee bernilai 7-10 persen dari nilai kontrak pekerjaan.

Khusus untuk proyek yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK), besaran fee-nya antara 7-10 persen ditambah 8 persen dari nilai kontrak pekerjaan.

Proyek-proyek tersebut adalah pembangunan jalan dalam kota Namrole tahun 2015 dengan nilai proyek sebesar Rp 3,1 miliar, peningkatan jalan dalam kota Namrole (hotmix) dengan nilai proyek Rp14,2 miliar, peningkatan jalan ruas Wamsisi-Sp Namrole Modan Mohe (hotmix) dengan nilai proyek Rp 14,2 miliar serta peningkatan jalan ruas Waemulang-Biloro dengan nilai proyek Rp 21,4 miliar.

Atas penerimaan sejumlah fee tersebut, Togop diduga menggunakan orang kepercayaannya, Johny, untuk menerima sejumlah uang dengan menggunakan rekening bank milik Johny. Selanjutnya, uang itu kemudian ditransfer ke rekening bank milik Tagop.

KPK menduga sebagian dari nilai fee yang diterima oleh Tagop sekitar Rp 10 miliar diberikan oleh Ivana, karena telah dipilih untuk mengerjakan salah satu proyek pekerjaan yang anggarannya bersumber dari dana DAK Tahun 2015. [OKT/RM.ID]

Badan Nasional Penamggulangan Bencana (BNPB) terus konsisten melakukan pemantauan serta upaya pencegahan penularan Covid-19 di wilayah Mandalika Nusa Tenggara Barat, yang saat ini menjadi lokasi perhelatan event internasional, MotoGP mulai dari sebelum, saat hingga pasca-kegiatan.

Kali ini BNPB membagikan 9.000 paket protokol kesehatan (prokes) yang masing-masing berisi satu hand-sanitizer, dua lembar masker kain dan empat lembar masker medis.

Paket prokes ini dibagikan secara gratis dan tersebar pada area Pertamina Mandalika International Street Circuit meliputi Gate 1, 2 dan 3.

Beben, salah satu penonton asal Bandung turut mengapresiasi dukungan BNPB dalam penguatan prokes di area penyelenggaraan MotoGP.

“Alhamdullilah, kita sangat terbantu dengan adanya bantuan paket prokes dari BNPB,” ujar Beben di Gate 3 Area Pertamina Mandalika International Street Circuit, Minggu (20/3).

Beben mengatakan, antusiasme penonton yang hadir luar biasa banyak, bantuan prokes ini sangat membantu untuk mencegah potensi penularan Covid-19 serta debu-debu yang sekiranya ada di sekitar arena

Hal senada juga diungkapkan Sandi, salah satu penonton asal Lampung turut menyampaikan apresiasinya atas bantuan paket prokes yang diberikan kepada keluarganya.

“Terima kasih rekan-rekan BNPB, pelaksanaan protokol kesehatannya, mantap!” ujar Sandi.

“Kami sekeluarga dapat masker untuk cadangan ganti ketika menonton MotoGP, semoga kita semua terbebas dari Covid-19,” tambah Sandi.

Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial-Ekonomi Sumber Daya Alam BNPB Andi Eviana mengungkapkan bahwa kesadaran para penonton terhadap prokes sudah sangat baik.

“Kesadaran para penonton yang ada di setiap gate sudah sangat baik, ketika mereka menggunakan masker dalam keadaan longgar saat kami ingatkan, mereka langsung patuh,” ujar Evi.

Evi berharap bahwa melalui pembagian paket prokes ini, masyarakat yang menonton MotoGP dapat pulang kembali ke rumah masing-masing dengan sehat.

BNPB telah melakukan pembagian 300.000 lembar masker dan 25.000 hand-sanitizer yang telah disebarkan secara gratis ke beberapa wilayah Lombok.

Pembagian masker ini merupakan bentuk nyata kerja sama antar pihak dalam melakukan penguatan protokol kesehatan yang terdiri dari Pemerintah Lombok Tengah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, TNI dan Polri serta duta perubahan perilaku [SRI/RM.ID]

kembali beraksi di Sumatera Utara (Sumut) dengan menggelar berbagai kegiatan dalam bentuk berbagi bantuan dan kegiatan kreatif, Minggu (20/3). Aksi ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat kreativitas masyarakat.

Salah satu kegiatan kreatif yang digelar Teman Sandi adalah pelatihan batik jumputan di Kakuta, yang berlokasi di Jl. Pertamina, Cengkeh Turi, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai, Sumatera Utara 20747.

Kegiatan ini menyasar generasi tua dan muda, karena mayoritas pesertanya adalah gabungan dari generasi milenial dan kelompok ibu-ibu.

“Di sini kita gabungkan generasi tua dan generasi muda agar dapat saling berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Dengan tujuan untuk melatih kreativitas dan produktivitas masyarakat, membekali kemampuan, serta melestarikan budaya daerah,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Teman Sandi Sumut Akhyat Fachri seperti dalam keterangan tertulis yang diterima RM.id, Senin (21/3).

Kemudian, untuk kegiatan kedua, Teman Sandi menggelar kegiatan pembagian sembako kepada masyarakat yang membutuhkan di Jl. Timba Perjuangan. Mereka juga melakukan aksi borong dagangan Pedagang Kaki Lima (PKL), serta membagikan kaos kepada masyarakat yang ada di sekitaran Jl. Dr. Wahidin.

“Kegiatan berbagi ini tidak hanya sekedar kepada masyarakat kurang mampu saja, tetapi juga kepada anak-anak yang ada di panti asuhan.” terang Akhyat Fachri.

Teman Sandi kemudian bergerak mengunjungi Panti Asuhan Al-Wasliyah Binjai, yang berlokasi Jl. Jenderal Ahmad Yani, No. 35, Kartini, Kec. Binjai Kota, Kota Binjai, Sumatera Utara.

Di sana, mereka memberikan bantuan berupa sembako dan uang tunai. Teman Sandi berharap bantuan tersebut bisa membantu memenuhi kebutuhan di panti asuhan.

Selesai dari panti asuhan, teman sandi kembali ke Jl. Pertamina, Cengkeh Turi, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai, Sumatera Utara, untuk menyelenggarakan kegiatan Binjai Kriya Show.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir beberapa komunitas seperti Forum Kewirausahaan Pemuda (FKP) yang diketuai oleh Fuad Fikri Ramdani dengan jumlah undangan 5 orang, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) yang diketuai oleh Etri Apri Astuti dengan jumlah undangan 9 orang, dan Wanita Wirausaha Binjai (WUBI) yang diketuai oleh Rini Riswani dengan jumlah undangan 9 orang.

Lalu, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) yang diketuai oleh Maya Susanti dengan jumlah undangan 8 orang, dan Binjai Kota Bersama yang diketuai oleh Iqbal Iskandar dengan jumlah undangan 9 orang.

Adapun beberapa produk yang ditampilkan dalam kegiatan Binjai Kriya Show adalah Dayen Brand yang berupa batik serta pashmina karya Dian Syahfitri. Lalu dilanjutkan dengan produk Borna yang berupa sling bag, clutch bag, dan waist bag hasil daur ulang kayu karya Muhammad Akhyar Al Fachri.

Serta produk Gemaysyabel berupa kebaya karya Tutut Wijayanti. Adanya kegiatan fashion show ini selain karena viralnya topik terkait Paris Fashion Week di kalangan millennial, juga sebagai wujud dukungan Teman Sandi untuk UMKM. Mendukung wirausaha muda, adalah salah satu bentuk kepedulian Teman Sandi terhadap kalangan milenial. [DNU/RM.ID]