Kategori: PARLEMEN

JAKARTA, BANPOS – Antisipasi pergerakan puluhan juta pemudik ke kampung halaman jelang Idul Fitri, April mendatang harus dipersiapkan dengan matang. Mengingat proses mudik berpotensi mendorong peningkatan ekonomi nasional dan memperkokoh nilai-nilai budaya dan persatuan masyarakat.
“Potensi multidimensi dari peristiwa mudik mendatang harus benar-benar dijaga lewat persiapan yang matang, agar mudik pada April mendatang bisa berjalan dengan lancar dan aman,” kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/2).
Pada Senin (20/2), Kementerian Perhubungan memperkirakan 80 juta orang akan melaksanakan mudik pada momentum Lebaran tahun 2023. Hal itu didasari atas pertimbangan tidak ada lagi pembatasan kegiatan masyarakat, dan kondisi ekonomi yang membaik.
Menurut Lestari, para pemangku kepentingan dan masyarakat harus benar-benar melakukan persiapan matang, mengingat pergerakan puluhan juta orang dalam waktu yang hampir bersamaan berpotensi menghadirkan banyak tantangan.
Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat, momentum mudik yang berpotensi menjadi sarana untuk memperkuat nilai-nilai budaya, persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat, harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Apalagi, jelas Rerie yang juga anggota DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, dalam proses mudik dipastikan berdampak signifikan terhadap sektor perekonomian nasional.
Bank Indonesia (BI) mencatat pada momen Lebaran selalu saja terjadi dorongan permintaan uang tunai. Pada 2019, BI mencatat permintaan uang tunai Rp 192 triliun di masa Lebaran. Pada 2020, tercatat permintaan uang tunai Rp 158 triliun.
Sementara catatan dari Indonesia Development dan Islamic Studies (IDEAS) menyimpulkan perputaran uang selama perayaan Hari Raya Idulfitri sekitar Rp142,2 triliun. Dana tersebut digunakan untuk kebutuhan transportasi, akomodasi, konsumsi, hingga rekreasi.
Dengan perkiraan perputaran uang hingga ratusan triliun rupiah tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, proses mudik dan arus balik di masa Lebaran mendatang dapat dikelola dengan sebaik-baiknya, sehingga dampak positif yang signifikan bagi sejumlah sektor dapat terwujud.
Kesiapan sejumlah sarana dan prasarana transportasi serta infrastruktur di sejumlah daerah, menurut Rerie, harus dipastikan sejak jauh hari untuk menekan potensi kendala yang muncul saat proses mudik pada April mendatang.
Rerie sangat berharap Pemerintah di tingkat pusat dan daerah mampu membangun kolaborasi yang kuat demi mewujudkan mudik yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat, yang di dalamnya memiliki potensi penguatan di sektor ekonomi dan persatuan bangsa.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengungkapkan, fenomena kripto sebagai instrumen investasi dan sekaligus sebagai alat transaksi di beberapa negara telah menghadirkan paradigma baru pada sektor keuangan. Kondisi ini ditopang perkembangan teknologi digital yang telah merasuk dan semakin berpengaruh pada segenap dimensi kehidupan, menjadi bagian dari arus peradaban yang nyaris tidak terbendung.
Daya tarik aset kripto semakin memikat minat masyarakat karena dinilai memiliki karakteristik menyerupai emas dengan jumlah yang terbatas, didapatkan dengan cara “menambang”, memiliki daya resistensi yang lebih kuat terhadap inflasi, serta penggunaan sistem kerja blockchain yang dinilai lebih aman. Di Indonesia, dahsyatnya fenomena kripto tergambar dari pertumbuhan pasar kripto yang berkembang pesat. Saat ini, pasar kripto Indonesia menjadi yang terbesar di Asia Tenggara, dan urutan 30 di dunia.
“Hingga Januari 2023, jumlah investor aset kripto tercatat mencapai 15,2 juta orang, jauh lebih besar dari jumlah investor di pasar modal berbasis Single Investor Identification (SID) yang jumlahnya hanya mencapai sekitar 7,48 juta investor,” ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang, dalam acara Indonesian Crypto Consumer Summit 2023, secara virtual dari Jakarta, Selasa (21/2).
Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, sepanjang 2022, akumulasi nilai transaksi aset kripto juga terus tumbuh dengan angka kapitalisasi yang fantastis, mencapai hampir Rp 305 triliun. Walaupun ada penurunan dari tahun sebelumnya, namun tidak menafikan fakta bahwa aste kripto sangat digemari generasi muda.
“Besarnya pasar kripto di Indonesia, di satu sisi dapat kita maknai sebagai sebuah potensi ekonomi, baik sebagai peluang investasi, sebagai alternatif sumber pemasukan negara, maupun sebagai stimulus untuk memajukan perekonomian nasional. Di samping itu, tentunya juga dapat dioptimalkan untuk meningkatkan peran Indonesia dalam perekonomian regional, misalnya dengan mendorong Indonesia sebagai hub kripto di wilayah Asia Tenggara,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menerangkan, untuk memanfaatkan potensi pasar kripto secara optimal, perlu didorong penataan regulasi yang tidak saja penting untuk memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha dan perlindungan hukum bagi konsumen, namun juga untuk menjamin agar aktivitas ekonomi digital memberikan kontribusi nyata pada pendapatan negara, misalnya dari sektor perpajakan.
“Untuk itu perlu dipersiapkan infrastruktur pengaturan dan pengawasan aset kripto atau aset digital termasuk tradingnya. Dan yang paling terpenting adalah aset yang diperjualbelikan di indonesia harus wajib disimpan di indonesia juga untuk menghindari kejadian seperti FTX yang merugikan masyarakat dunia hampir 30 miliar dolar AS,” terang Bamsoet,
Wakil Ketua Umum SOKSI ini menambahkan, selain menawarkan beberapa keunggulan, pemanfaatan aset kripto juga mensyaratkan adanya literasi finansial yang memadai. Maraknya penawaran investasi ilegal dan belum dibangunnya infrastruktur penunjang seperti keberadaan bursa kripto resmi, menyebabkan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami proses bisnis dari industri aset kripto, berada pada posisi yang rentan terhadap berbagai modus penipuan.
“Dengan hadirnya berbagai faktor risiko tersebut, kehadiran ICCA (Indonesian Crypto Consumers Association) tentunya menjadi angin segar dan berita baik, khususnya dari perspektif perlindungan konsumen kripto, agar tidak semakin banyak masyarakat yang menjadi korban karena rendahnya literasi finansial dan terbatasnya akses perlindungan hukum. Kehadiran ICCA harus dapat menjadi ujung tombak dan sekaligus mitra strategis pemerintah dalam mewadahi dan membentuk ekosistem kripto yang sehat,” pungkas Bamsoet.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Anggota Komisi IV DPR Mindo Sianipar mendorong hadirnya inovasi dalam memacu produktivitas pertanian. Salah satu inovasi yang kini ramai di kalangan petani adalah Biosaka yang mampu menekan penggunaan pupuk kimia hingga 70 persen.
Mindo mengatakan, Biosaka ini merupakan salah satu ino¬vasi yang sangat menarik karena mampu meningkatkan kualitas hasil panen petani dan mengurangi biaya produksi. Kemampuan Biosaka ini mengu¬rangi biaya produksi disebabkan dua hal.
Pertama, penggunaan pupuk sintesis atau pupuk kimia yang ditambahkan ke tanaman itu dapat berkurang hingga 70 persen.
“Ada kemungkinan sisa-sisa pupuk yang dulu-dulu di dalam tanah terpakai kembali,” kata politisi senior Fraksi PDI Perjuangan ini, kemarin.
Kedua, lanjutnya, ketahanan tanaman terhadap hama menjadi lebih tinggi setelah menggunakan Biosaka. Lahan juga men¬jadi jauh lebih subur. Inovasi Biosaka ini menjadi unik lantaran bukan pupuk, bukan pula pengganti pupuk. Bukan juga hormon, bukan pula pestisida.
“Kesimpulan sementara di benak saya, elisitor Biosaka ini membuat potensi sel dalam tanaman bekerja sehingga bisa menyerap hara dengan baik dari tanah,” jelasnya.
Diakui, inovasi ini tergolong baru sehingga belum tentu semua menerima. Walau demikian, Mindo telah melakukan uji coba dengan mendatangkan langsung penemunya Muhammad Ansar dan juga penelitinya, Prof. Robert Manurung dari Program Studi Ilmu Hayati Institut Teknologi Bandung (ITB).
“Dua minggu setelah saya buat di Mojokerto dengan mendatangkan perwakilan petani dan PPL dari lima kabupaten supaya mereka bisa buat sendiri. Terus saya buatkan WA Group untuk saya pantau, ternyata berhasil. Hasilnya bagus, mengurangi biaya produksi,” ujarnya.
Alhasil, lanjut dia, petani Hortikultura di Jawa Timur yang menggunakan inovasi baru ini mampu memacu produktivitas tanaman miliknya. Seperti petani melon dan semangka yang kini sudah dapat tanam dan panen lima kali dalam setahun.
Sementara untuk tanaman padi, kualitas batang, anakan dan jumlah malah menjadi jauh lebih baik dan berkualitas.
“Tapi untuk produktivitasnya saya belum bisa beri komentar karena ini baru satu kali musim tanam. Setelah tiga kali (musim tanam dan panen, red) baru saya tarik kesimpulan. Namun, sejauh ini dia berhasil karena mampu mengurangi pemberian pupuk kimia dan sintesis,” jelasnya.
Politisi asal Jawa Timur ini pun memberikan apresiasi atas inovasi Muh. Ansar dalam elisi¬tor Biosaka ini. Apalagi, proses pembuatan Biosaka ini ter¬golong mudah dan sangat mu¬rah. Cuma dengan menggunakan dedaunan dan rerumputan dari sekitar lokasi.
Proses pembuatan elisitor Biosaka ini dilakukan dengan cara meremas dedaunan atau rerumputan di dalam air kurang lebih 5 liter selama kurang lebih 10-15 menit sampai tercampur homogen.
Artinya, tidak mengendap, tidak berubah warna menjadi bening dan tidak mengeluarkan gas meskipun disimpan dalam waktu yang lama. Uniknya, pembuatan elisitor ini pun bisa dilakukan secara gotong royong.
“Makanya ini cocok juga dengan ideologi PDI Perjuangan karena dia harus bekerja gotong royong. Saya menduga, dengan tekanan remas itu keluar zat-zat tertentu yang berperan sebagai signaling bagi tanaman untuk tumbuh dan berproduksi lebih bagus. Mandiri jadinya petani itu,” jelasnya.
Dia berharap, ada penjelasan lebih ilmiah melalui riset untuk menjelaskan manfaat elisitor Biosaka bagi tumbuhan. Sehingga di kalangan petani bukan lagi dianggap semacam magis.
“Menteri Pertanian bahkan jatuh cinta berat kepada Biosaka. Saya mengucapkan terima kasih kepada Muh. Ansar karena pengetahuannya dibagikan secara cuma-cuma kepada para petani,” ujarnya.
Terpisah, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Suwandi mengungkapkan, Biosaka ini bukan pupuk, bukan pestisida. Tetapi elisitor berperan sebagai signaling bagi tana¬man tumbuh dan berproduksi lebih bagus. Hemat pupuk kimia sintetis, meminimalisir hama penyakit, dan membuat lahan menjadi lebih subur.
“Biosaka ini disebut elisitor dari ilmu epigenetic, sudah banyak riset dan jurnal tentang elisitor,” ujarnya.
Suwandi menuturkan, di loka¬si uji coba padi dengan biosaka lebih bagus dibandingkan tidak menggunakan biosaka. Produksi lebih tinggi bahkan hemat 50 persen pupuk kimia.
Hasil ubinan terbaru Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Guluk di Kabupaten Sumenep didapatkan rata-rata jumlah anakan 17. Jumlah populasi tanaman 163, dengan hasil ubinan 5.6 kilogram, hasil konversi 8,9 ton per hektare dengan varietas Inpari 42.
Manfaat ramuan biosaka adalah biaya nol rupiah gratis dapat dibuat sendiri, tidak ada risiko kerugian bagi petani, dan menghemat biaya pupuk kimia 50 hingga 90 persen.
“Sudah banyak kajian lanjut dan sudah banyak petani di dae¬rah lain menerapkan biosaka,” katanya.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Wakil Ketua DPR Bidang Koordinator, Industri, dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel menjelaskan tentang pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan di hadapan pimpinan DPR Hungaria.
“IKN akan banyak memberikan manfaat strategis bagi Indonesia. Khususnya untuk pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi beban sosial dan lingkungan bagi Jakarta dan Jawa,” kata Gobel dalam pertemuan dengan DPR Hungaria yang dipimpin wakil ketuanya, Olah Lajos, Senin (20/2).
Penjelasan ini disampaikan Gobel, karena Hungaria telah menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi di IKN.
Ada banyak hal yang mereka tawarkan. Antara lain, water treatment dan pembangunan lingkungan hidup.
Gobel menjelaskan, pemindahan IKN ke Kalimantan merupakan ide presiden pertama Indonesia, Soekarno, pada 1957.
Namun, ide itu baru bisa direalisasikan oleh Presiden Joko Widodo.
Gobel menuturkan, selama ini, ekonomi Indonesia lebih banyak berkembang di Jawa, Sumatra, dan Bali. Sementara Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara tertinggal.
“Dengan pindah Ibu Kota ke Kalimantan, wilayah timur yang selama ini tertinggal, akan memiliki peluang besar untuk tumbuh dan berkembang. Jadi, selain mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi nasional, pemindahan Ibu Kota juga akan memeratakan ekonomi di kawasan timur,” papar Gobel.
“Saya yang mewakili Gorontalo, sangat mendukung karena akan menguntungkan masyarakat Gorontalo,” imbuhnya.
Alasan pemindahan Ibu Kota lainnya: beban Jakarta dan Jawa yang sudah sangat berat. Tingkat kepadatan penduduk sangat tinggi. Lingkungan hidup terdesak oleh permukiman dan industri.
“Jadi, ada beban sosial dan lingkungan hidup yang ditanggung Jakarta dan Jawa. Dengan pindah Ibu Kota, beban itu akan berkurang. Karena gravitasi ekonomi juga akan tumbuh di wilayah timur,” urai Gobel.
Dia memastikan, pembangunan IKN akan berwawasan lingkungan. Sehingga, relatif tak terjadi deforestrasi.
“Bahkan, akan menjadi contoh dan model bagi kota-kota lain di Indonesia dalam hal tata ruang dan pembangunan kota yang hijau. Jadi, nanti akan ditiru,” jelas Gobel.
Mendengar paparan Gobel, Lajos meminta, agar wakil pemerintah Indonesia datang ke negaranya, untuk menjelaskan tentang pembangunan IKN, di hadapan pengusaha Hungaria. Sehingga, peluang investasinya bisa terlihat.
Mulai Dari Komunikasi
Dalam kesempatan tersebut, Gobel juga menjelaskan tentang peningkatan hubungan kedua negara dan kedua bangsa.
Dia memuji kebijakan pemerintah Hungaria yang memberikan 110 beasiswa per tahun bagi mahasiswa Indonesia, untuk kuliah di Hungaria.
“Selalu memulai dari people to people dan heart to heart relationship. Bukan dimulai dari pocket to pocket,” katanya.
Pemberian beasiswa, katanya, merupakan wujud hubungan heart to heart.
Saat ini, hubungan ekonomi Indonesia dan Hungaria belum cukup bernilai. Namun, pada 2021, perusahaan Hungaria baru memenangkan tender senilai 300 juta dolar AS untuk investasi pada sistem pembayaran jalan tol secara digital.
Gobel menuturkan, hubungan bisnis yang baik harus dimulai dari komunikasi dan hubungan antarmanusia yang baik.
“Pertemuan secara langsung dan tatap muka jauh lebih baik dibanding lewat teknologi,” ujarnya.
Delegasi parlemen Indonesia yang hadir dalam pertemuan ini adalah Heri Gunawan, Supratman Andi Agtas, Charles Meikyansyah, Dyah Roro Esti Widya Putri, Nasim Khan, dan M Hekal.
Selain itu, juga ada Dirut PT Pupuk Indonesia Bakir Pasaman dan Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PT Pertamina Geothermal Energy Rachmat Hidajat. Didampingi Dubes Indonesia untuk Hungaria Dimas Wahab.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi peresmian Graha Pena 98, di Jalan Hos Cokroaminoto 115, Menteng, Jakarta Pusat. Pena 98 merupakan singkatan dari Persatuan Nasional Aktivis 98. Setelah 25 tahun berdiri, Pena 98 akhirnya memiliki basecamp atau rumah tempat berkumpul.
“Tidak hanya sebagai tempat kumpul mempererat tali silaturahmi, Graha Pena 98 juga harus menjadi tempat melahirkan berbagai ide dan pemikiran yang tajam dari para aktivis untuk kemajuan bangsa dan negara. Khususnya dalam terlibat mempersiapkan para pemimpin dari tingkat daerah hingga nasional,” ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang, usai menghadiri peresmian Graha Pena 98, di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/2).
Turut hadir Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto, Sekjen Pena 98 sekaligus Anggota DPR Adian Napitupulu. Wakil Ketua DPRD Kepulauan Riau sekaligus Presidium Nasional Pena 98 Rizki Faisal, serta para Presidium Nasional Pena 98 dan aktivitas Penas 98 lainnya.
Ketua DPR ke-20 ini juga mengapresiasi kriteria calon presiden yang disampaikan Pena 98. Antara lain, yang mampu menjaga Pancasila, berpedoman pada UUD 1945, setia pada NKRI, menghormati keberagaman, dan merawat kebhinekaan, tidak punya rekam jejak terlibat dalam penggunaan politik identitas serta berkomitmen melanjutkan kesinambungan program pembangunan Presiden Jokowi.
“Kriteria lainnya, tidak pernah terlibat kasus korupsi, melanjutkan program Kerja Presiden Joko Widodo, berkomitmen memperjuangkan agenda reformasi, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan mewujudkan reforma agraria serta berkomitmen melakukan upaya-upaya memperkuat ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta berpihak kepada rakyat,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menerangkan, untuk memastikan presiden selanjutnya tetap meneruskan pembangunan yang dilakukan Presiden Jokowi sekaligus memastikan kesinambungan antara pembangunan pemerintahan pusat dan daerah, MPR saat ini sudah memasuki tahap akhir berupa pembentukan Panitia Ad Hoc untuk menyiapkan rancangan keputusan MPR terhadap substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), sebagai road map pembangunan jangka panjang bangsa. Sehingga dapat memastikan berbagai proyek pembangunan, seperti IKN Nusantara, tetap dijalankan dari satu periode pemerintahan ke periode pemerintahan penggantinya.
“Sehingga siapapun yang terpilih menjadi presiden menggantikan Presiden Joko Widodo pasca Pemilu 2024, tetap memiliki tanggung jawab melanjutkan pembangunan IKN Nusantara. Dengan demikian para duta besar, diplomat, dan investor yang seringkali mempertanyakan kepastian pembangunan IKN Nusantara, tidak perlu ragu dalam berinvestasi di pembangunan IKN Nusantara. Karena dengan diatur dalam PPHN sebagai program pembangunan jangka panjang hingga 20 sampai 30 tahun kedepan, pembangunan IKN Nusantara dipastikan tidak akan mangkrak atau berhenti hanya pada pemerintahan Presiden Joko Widodo saja,” jelas Bamsoet.
Terkait perdebatan sistem Pemilu menggunakan proporsional terbuka atau tertutup, Bamsoet menekankan, kedua sistem tersebut memiliki konsekuensi plus dan minus. Pada sistem proporsional terbuka misalnya, sisi positifnya caleg harus bekerja keras memenangkan hati rakyat sehingga bisa mendorong kedekatan caleg dengan rakyat. Di sisi lain, sistem ini membuka banyak peluang money politics yang berakhir pada moral hazard bahwa hanya mereka yang memiliki modal besar yang bisa bersaing. Sedangkan caleg berkualitas yang tidak memiliki modal, sangat mudah tersingkirkan.
Begitupun dalam sistem proporsional tertutup. Sisi positifnya, partai politik memiliki kewenangan menentukan caleg, sehingga caleg berkualitas dan kader yang telah berdarah-darah membesarkan partai dengan modal yang minimal tetap bisa masuk ke Parlemen. Sisi negatifnya, kedekatan caleg dengan rakyat bisa tidak menjadi kuat karena caleg terkesan lebih “takut” terhadap partai daripada kepada rakyat.
“Agar tidak hanya berkutat pada sistem terbuka dan tertutup, saya menawarkan jalan tengah menggunakan campuran terbuka dan tertutup, sebagaimana yang dilakukan di Jerman. Campuran sistem terbuka dan tertutup ini pernah dibahas saat saya menjabat Ketua DPR pada periode 2018-2019. Jika bisa dielaborasi lebih jauh melibatkan para aktivis, para akademisi, serta para negarawan lainnya, siapa tahu sistem campuran terbuka dan tertutup ini bisa menjadi solusi dalam mewujudkan Pemilu demokratis yang tetap menguatkan fungsi partai politik sekaligus tetap membuat caleg dekat dengan rakyat,” pungkas Bamsoet.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan, Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sejatinya lahir dari tujuan mulia untuk mewujudkan kemajuan dan pemberdayaan desa. Antara lain melalui peningkatan prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama.
Menurut Bamsoet, sapaan akrab Bambang, Undang-Undang Desa juga dimaksudkan sebagai stimulan bagi terbentuknya pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab. Setelah 9 tahun, UU Desa diberlakukan, tentunya menjadi hal yang wajar bagi segenap pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi dan bermawas diri, apakah amanat mulia yang melatar-belakangi lahirnya Undang-Undang tersebut telah dapat diwujudkan secara optimal.
“Untuk menjawab pertanyaan ini, maka salah satu tolok ukurnya dapat kita rujuk dari terwujudnya asas-asas dalam penataan dan pembangunan desa, yaitu rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan,” ujar Bamsoet, dalam Simposium Desa yang diselenggarakan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Persatuan Perangkat Desa Indonesia dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional, di Jakarta, Minggu (19/2).
Hadir dalam acara ini antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Umum DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Surta Wijaya, Ketua Umum DPN Persatuan Perangkat Desa Indonesia Widhi Hartono, dan Ketua Umum DPP Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Indra Utama.
Ketua DPR ke-20 ini menegaskan, hadirnya aturan turunan dari UU Desa, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019, dan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2016, harus mampu mengejawantahkan semangat awal yang ingin diwujudkan dari lahirnya UU Desa.
“Artinya, jangan sampai misalnya, asas rekognisi dan subsidiaritas yang mengamanatkan otoritas desa dalam menjalankan kewenangan berdasarkan hak asal-usul yang didalamnya mengandung kearifan lokal, justru terdistrorsi, atau tereduksi, oleh aturan-aturan turunan yang cenderung membatasi. Desa harus diperlakukan sebagai arena dan subyek pembangunan, dan bukan lagi sebagai obyek pembangunan,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menerangkan, dalam perkembangan muncul wacana yang mendorong dilakukannya revisi terhadap UU Desa. Salah satunya terkait penambahan masa jabatan Kades dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Aspirasi ini berangkat dari beberapa argumen yang melandasi, antara lain bahwa waktu enam tahun dinilai belum cukup efektif untuk melaksanakan pembangunan desa. Apalagi sebagian waktu tersebut dipergunakan untuk membangun “cipta kondisi” pasca pemilihan kepala desa yang cenderung berlangsung lama.
“Isu lain yang diangkat adalah terkait kesejahteraan Kades dan anggota Badan Permusyawaratan Desa. Kades dan perangkat desa adalah ujung tombak pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang berbeda dengan pemerintahan tingkat kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi. Namun yang penting kita ingat bersama, bahwa urgensi revisi UU Desa jangan semata-mata dikaitkan dengan isu penambahan masa jabatan kepala desa atau isu kesejahteraan Kades dan perangkat desa,” tegas Bamsoet.
Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia ini menambahkan, revisi UU Desa harus menyentuh aspek fundamental dan menjawab kebutuhan masyarakat, serta mampu mengakomodir kemajuan desa yang sudah sedemikian pesatnya. Demikian juga terkait pengelolaan dana desa yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, harus diatur dalam mekanisme yang mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas, tanpa melupakan akuntabilitas.
“Beberapa aspek lain yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama, adalah peningkatan kapasitas kepala desa dan aparatur desa, implementasi otonomi desa yang baik sehingga tidak mengamputasi sebagian kewenangan desa, serta yang tidak kalah pentingnya adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersih dan bertanggungjawab. Ini penting, karena berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2022, kasus terkait pengelolaan keuangan desa masuk dalam daftar tiga besar korupsi terbanyak di Indonesia, dengan jumlah 601 kasus korupsi yang melibatkan 686 tersangka berasal dari aparatur desa,” pungkas Bamsoet.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid berkesempatan menghadiri undangan di laga perdana KWP Cup Mini Soccer 2023 yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP), di Lapangan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (18/2).
Dalam sambutannya di sesi seremoni pembukaan pertandingan, Pimpinan MPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, menyampaikan apresiasinya kepada KWP yang mengkreasi kegiatan untuk menyehatkan, mempersatukan dan mensolidkan sesama profesi wartawan se-Jakarta dengan tema besar yang diusung yakni ‘We Are One’.
“Upaya komunitas wartawan ini harusnya mendapat dukungan dan apresiasi. Apalagi, kegiatan tersebut adalah lomba olahraga. Dengan olahraga yang baik maka, para awak media ini akan memiliki tubuh yang sehat, sehingga karya-karya jurnalis mereka pun akan sehat dan berkualitas,” katanya.
Kiprah para jurnalis nasional, lanjut HNW, memiliki peran yang sangat penting bagi perjalanan demokrasi bangsa Indonesia. Apalagi, sebentar lagi rakyat Indonesia akan menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024.
Peran jurnalis nasional tentu sangat diharapkan memberi warna yang menyehatkan dalam kontestasi demokrasi ini, dengan warna profesionalitas, persatuan yang menyolidkan dan menyehatkan rakyat Indonesia menghadapi hajatan pesta demokrasi.
“Jika para jurnalis nasional tidak sehat, tidak sportif, saling berseteru, tentu saja akan berdampak pada pemberitaan dan kondisi sosial dan politik di tengah masyarakat, sehingga jargon Hari Pers Nasional, Pers Merdeka, Demokrasi Bermartabat, tidak akan terwujud,” ingatnya.
“Maka dari itulah, kegiatan turnamen untuk menyehatkan dan mensolidkan para jurnalis ini menjadi sangat penting,” terang anggota Komisi VIII DPR FPKS ini.
Satu hal penting lagi yang perlu diingat para jurnalis Indonesia dan sangat ditekankan HNW adalah, peran dan kiprah pers yang bermartabat. Peran mereka harus sesuai dengan tema besar pada Peringatan Hari Pers Nasional 2023 yaitu ‘Pers Merdeka, Demokrasi Bermartabat’.
Tema itu, menurut HNW, harus di selalu dipegang teguh seluruh insan pers Indonesia. Sebab, di negara demokrasi seperti Indonesia, pers adalah pilar ke empat demokrasi.
Di sinilah martabat para insan pers diuji. Para jurnalis selain harus sehat juga mesti profesional, memenuhi kode etik jurnalistik dan memiliki independensi yang kuat dalam menjalankan profesinya.
Jika para insan pers sudah sehat dan memiliki martabat seperti itu, maka semua informasi dan produk pers lainnya yang dihasilkan, akan sehat dan bermartabat dan akan mencerahkan rakyat yang pada gilirannya akan sangat membantu mereka saat menggunakan hak kedaulatan mereka di Pemilu 2024 nanti, dengan memilih wakil rakyat dan pemimpin yang terbaik.
“Sehingga, ke depan bangsa Indonesia akan memiliki wakil rakyat, pemimpin daerah sampai pemimpin nasional yang lebih baik dan lebih sesuai dengan harapan rakyat,” pungkasnya.
Turnamen KWP Cup 2023 itu sendiri, diselenggarakan secara maraton sejak pagi hari hingga selesai yang diikuti 16 tim. Pertandingan awal, digelar tepat pukul 08.00 WIB, antara Tim KWP vs TIm Perlemen TV. Dilanjutkan dengan laga tanding antara Tim Forwaka vs Forum Wartawan Kemenpora.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mengungkapkan selamat dan apresiasi tinggi kepada Jakarta Lavani Allo Bank. Apresiasi disampaikan setelah LavAni berhasil memenangi putaran kedua PLN Mobile Proliga 2023 di GOR UNY Jogjakarta, Sabtu (18/2) malam.
Kemenangan itu diraih setelah mengandaskan rival terberat Jakarta Bhayangkara Presisi, tiga game tanpa balas (25-15, 40-38 dan 25-22).
Keberhasilan, tim bola voly yang dibidani Presiden keenam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu memastikan LavAni menjadi tim rangking teratas menuju final four yang akan digelar pekan depan di Gresik Jawa Timur. Kemenangan itu juga menjadikan LavAni sebagai salah satu tim terfavorit yang dijagokan bakal keluar sebagai jawara PLN Mobile Proliga 2023.
“Sukses ini menjadi bukti keberhasilan Pak SBY membina dan mengarahkan tim voly yang didirikannya pada 2019. Mudah-mudahan LavAni bisa mengulang keberhasilan yang sudah dicapai pada 2022, menjadi juara Proliga,” kata Syarief.
Pernyataan itu disampaikan Syarief Hasan usai menyertai Presiden Indonesia ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono menyaksikan pertandingan antara Jakarta Lavani Allo Bank vs Jakarta Bhayangkara Presisi.
Pertandingan antara LavAni melawan Bhayangkara berlangsung dengan ketat. Saling susul point terus terjadi, khususnya pada set kedua, sebelum akhirnya LavAni unggul 49-38 melalui lima belas kali jus.
Pembinaan dan pengarahan SBY terhadap LavAni, menurut Anggota Majelis Tinggi Partai Drmokrat, itu bisa menjadi preferensi bagi siapapun yang menekuni dan memiliki keberpihakan pada olah raga.
Karena pembinaan olah raga harus dilakukan dari bawah dan dikelola secara profesional. Tidak bisa dilakukan secara instan.
“Siapa pun yang memiliki keberpihakan terhadap cabang olah raga, harus mengerjakan seperti apa yang sudah dilakukan Pak SBY. Setiap hari, secara terus menerus beliau melakukan pembinaan dan memberi motifasi kepada para atlet muda. Sehingga pada waktunya mereka bisa bermain dengan baik,” kata Syarief Hasan lagi.
Persiapan SBY membangun LavAni, agar mampu bersaing dicabang bola voly nasional, kata Syarief Hasan sudah dilakukan sejak lama. Dan ketika LavAni muncul sebagai juara Proliga tahun 2022 banyak yang kaget.
Apalagi, sukses tersebut dilakukan dengan menyingkirkan tim-tim yang lebih dulu eksis dan memenangkan Proliga.
“Intinya adalah pembinaan, pemberian motifasi dan peluang yang luas kepada semua atlet untuk berkembang. Itulah kunci keberhasilan LavAni, dan itulah yang dilakukan Pak SBY selama berhari-hari, berminggu, bulan dan tahun sampai akhirnya LavAni sebesar sekarang. Disegani oleh kawan dan lawan,” pungkasnya.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang diundang sebagai inspektur upacara, menutup secara resmi Kemah Ukhuwah Nasional (Kemnas) V Satuan Komunitas Pramuka Sekolah Islam Terpadu (SIT) 2023 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur, Sabtu (18/2).
Hidayat merasa bersyukur dan bangga dengan penyelenggaraan Kemnas V Sako Pramuka SIT sebagai hasil kolaborasi yang sangat baik antara Kwartir Nasional (Kwarnas) dan Satuan Komunitas Pramuka Jaringan Sekolah Islam Terpadu.
Sebagai pimpinan lembaga negara MPR, dan sebagai insan yang dari dahulu sangat mencintai pramuka, dia bersyukur dan berbangga hati atas kerjasama yang luar biasa, Kwarnas dan satuan komunitas pramuka jaringan sekolah Islam terpadu yang sudah terlaksana dengan yang terbaik.
“Ini adalah salah satu kolaborasi yang sangat perlu didukung, dirawat dan dikembangkan. Jiwa pramuka memang jiwa kebersamaan, kejuangan, ketulusan dan cinta kebangsaan, bahkan kemah ukhuwah itu juga menghadirkan pramuka-pramuka dari Malaysia dan Thailand,” kata Hidayat Nur Wahid usai menutup secara resmi Kemnas V Satuan Komunitas Pramuka SIT.
Hadir pada penutupan Kemnas V Satuan Komunitas Pramuka SIT 2023 ini antara lain Waka Kwarnas/Ketua Komisi Saja Sako Gugus Darma, Kak Yuniar Ludfi, Waka Kwarnas/Ketua Komisi Binawasa Kak Joko Mursitho, Pimpinan Kwarnas yang sekaligus Dewan Pembina Jaringan Sekolah Islam Terpadu Dr. Sukro Muhab, Ketua Umum JIST Fahmi Zulkarnain, dan lain-lain, serta pimpinan delegasi Pramuka dari Malaysia.
Satuan komunitas (Sako) Pramuka Sekolah Islam Terpadu (SIT) mengadakan kegiatan Kemah Ukhuwah Nasional (Kemnas) V 2023 di Buperta Cibubur Jakarta Timur. Acara Kemnas V bertema “Membentuk generasi kreatif, inovatif, dan kolaboratif” dan berlangsung mulai pada 15-18 Februari 2023.
Kemnas V diikuti sebanyak 9.433 orang peserta putra dan putri, dari 32 provinsi, serta peserta dari luar negeri, yaitu Malaysia dan Thailand.
Dalam amanatnya sebagai inspektur upacara, HNW juga menyampaikan bahwa penyelenggaraan Kemnas ini merupakan satu modal penting yang harus terus dijaga dan didukung serta dikembangluaskan. Sehingga Pramuka termasuk khususnya satuan komunitas Pramuka jaringan sekolah Islam terpadu menjadi bagian dari yang memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi kemajuan Pramuka, bagi kebanggaan pramuka, yang diterima dan dihargai masyarakat internasional.
HNW berharap Kemnas ini bisa berlanjut pada Kemnas selanjutnya dengan jumlah peserta yang lebih banyak dan diikuti oleh 38/semua provinsi di Indonesia. Bahkan, bila Kemnas V ini diikuti pramuka dari dua negara sahabat, yaitu Malaysia dan Thailand, maka diharapkan ke depan Kemnas bisa melibatkan negara-negara di Asia Tenggara lainnya.
“Ini tidak mustahil bisa tercapai melihat persiapan, kegiatan, aksi, kebersamaan, dan profesionalitas pada Kemnas V ini. Untuk itu apresiasi yang tinggi kepada panitia dan peserta Kemnas V,” ujarnya.
Dalam amanatnya di depan ribuan peserta Kemnas V, HNW juga menceritakan pentingnya kepercayaan diri Pramuka satuan komunitas Sekolah Islam Terpadu untuk maksimal berkiprah mencintai bangsa dan negara. Karena itulah yang telah diwariskan dan diteladankan oleh tokoh pencipta Hymne Pramuka, lagu perjuangan Syukur dan Hari Merdeka, juga penggagas Paskibraka, seorang habib, bernama H. Mutahar.
“Beliau adalah seorang habaib. Nama lengkapnya adalah Mohammad bin Husein Al Mutahar. Beliau sangat mencintai agamanya yaitu al Islam, justru karena cinta agamanya beliau sekaligus cinta dengan negara dan bangsanya. Beliau bahkan menjadi kepercayaan Presiden Bung Karno untuk antara lain menyelamatkan Sang Saka Merah Putih,” papar Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS ini.
Pada saat agresi militer kedua Belanda tahun 1949, Belanda menguasai ibu kota negara Yogyakarta. Presiden Soekarno dan Wakilnya Bung Hatta ditawan Belanda. Bung Karno memberi tugas orang kepercayaannya Habib Husein Al Mutahar untuk menyelamatkan bendera sang saka Merah Putih.
Dia melaksanakan kepercayaan dari Bung Karno dengan sempurna, dengan berani dan secara luar biasa nan cerdas. Sang Saka Bendera Merah Putih yang dijahit Ibu Fatmawati Soekarno diurai, bagian merah digulung dan dimasukkan dalam kaus kaki.
“Bagian yang putih juga digulung dan dimasukan dalam kaus kaki. Beliau berhasil mengelabui pemeriksaan dari tentara Belanda, dan menyelamatkan sang saka bendera Merah Putih,” sebut Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini.
Menjadikan Habib al Mutahar sebagai contoh dan teladan, HNW mengharapkan para pramuka Jaringan Sekolah Islam Terpadu juga makin berani cinta bangsa dan negara, dan maju ke depan menyelamatkan dan memajukan bangsa dan negara.
“Ini yang menjadi semangat Kemnas V. Pramuka SIT tidak hanya memberikan profesionalitas, tetapi juga pengabdian yang penuh dan cinta pada negara dan bangsa Indonesia,” katanya.
Karena itu, HNW meminta setelah peserta Kemnas V kembali ke daerah masing-masing untuk menyebarluaskan spirit dan komitmen cinta bangsa dan negara kepada keluarga, teman-teman dan lingkungannya.
Para Pramuka peserta Kemnas V adalah generasi milinial, generasi z, dan generasi alpha yang akan sampai pada Indonesia Emas 2045. Satu abad yang lalu, pada 1920-an anak-anak muda mempersiapkan Indonesia merdeka dengan sumpah pemudanya, maka seharusnyalah bila generasi 2020-an melanjutkan peran mensejarah itu untuk menyongsong 100 tahun syukuran Indonesia Merdeka.
HNW mengimbau, untuk mempersiapkan diri memberikan yang terbaik menghadapi dan mengisi Indonesia Emas 2045. Hadirkan komunitas yang betul-betul berukhuwah, ukhuwah antara sesama Sekolah Islam Terpadu, ukhuwah dengan sekolah-sekolah yang lain, ukhuwah dengan satuan komunitas pramuka yang lain bahkan ukhuwah keumatan dan kebangsaan serta kemanusiaan.
“Jadikan ini semuanya rajutan yang kuat untuk mempersiapkan hadirnya generasi bangsa yang bisa melanjutkan dengan mengisi kemerdekaan dengan yang terbaik, hingga sampai tahun 2045, dan abad-abad berikutnya,” pungkasnya.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Ratusan pimpinan pemuda dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul di Aula Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah, Jatinegara, Jakarta, Jumat (17/2). Kehadiran mereka di sana untuk mengikuti Munas VIII PP Pemuda Hidayatullah.
Munas tersebut menjadi istimewa karena mereka mengundang Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dalam rangkaian acara yang digelar dari tanggal 17 hingga 19 Februari 2023 itu.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hadir dalam munas untuk menyampaikan materi-materi kebangsaan dan keumatan kepada para peserta. Sebelum menyampaikan materi dengan tema Kokohkan Karakter Pemuda Progresif Beradab Untuk Indonesia Bermartabat 2045, pria yang akrab disebut HNW itu mengucapkan selamat atas terselenggaranya Munas.
“Mudah-mudahan akan menghadirkan keputusan dan langkah yang penting untuk direalisasikan sebagaimana spirit tema yang ada di Munas,” ujarnya.
Tema yang ada menurut Wakil Ketua Badan Wakaf Pondok Pesantren Modern Gontor itu merupakan visi yang luar biasa sehingga untuk mencapai cita-cita tersebut memerlukan soliditas yang luar biasa di internal Pemuda Hidayatullah dan organisasi Hidayatullah itu sendiri.
“Soliditas dan konsolidasi ini menjadi dipentingkan, agar bisa merealisasikan misi yang hebat dari Munas,” ujarnya.
Dalam pemaparan, pria asal Klaten, Jawa Tengah, itu menuturkan bahwa Pemuda adalah bagian dari peran mensejarah yang dipentingkan. 100 tahunan yang lalu, muncul anak-anak muda yang mengokohkan jati diri dan karakter yang selanjutnya menghadirkan peran yang luar biasa, yakni memproklamasikan Sumpah Pemuda, yang menjadi pilar dan aktor penting Indonesia merdeka pada tahun 1945.
Pada masa itu istilah “Indonesia” yang awalnya dikreasikan para Pemuda yang berkumpul dalam organisasi Perhimpunan Indonesia, merupakan imajinasi dan idealisme yang populer dan mampu membingkai persatuan pemuda.
Lewat organisasi yang mereka dirikan, Perhimpunan Indonesia, pada tahun 1920-an, mereka merintis Indonesia yang dicitacitakan. Organisasi itu didirikan oleh Mohammad Hatta di Belanda.
Semasa dengan Mohammad Hatta, di Kairo, Mesir, juga hadir seorang anak muda dari Gunung Kidul lulusan Pesantren Tremas, Pacitan. Anak muda yang bernama Abdulkahar Mudzakir itu sedang menempuh pendidikan di Al Azhar. Abdulkahar di Al Azhar tidak hanya sekadar kuliah namun juga menulis dan menjadi wartawan.
Sebagai seorang penulis dan wartawan, ia mengabarkan tentang Indonesia di berbagai media di Timur Tengah. “Dari sinilah saat Indonesia merdeka, negara-negara Timur Tengah yang kali pertama mengakui kemerdekaan Indonesia,” paparnya.
Lebih lanjut dikatakan oleh HNW, saat Mohammad Hatta dan Abdulkahar Mudzakir pulang ke Indonesia, mereka mempunyai peran penting dalam menuju Indonesia merdeka.
Mohammad Hatta dan Abdulkahar Mudzakir menurut HNW, pada masa itu merupakan sosok anak muda yang berlatar belakang pendidikan umum dan pesantren yang berperan serta dalam menghadirkan Indonesia yang beradab dan bermartabat.
Satu abad yang lalu atau pada tahun 1920 an, anak-anak muda sudah memantapkan jati diri, karakter, progresifitas, dan kolaborasi di antara mereka. Dari semua langkah itulah digelarlah Kongres I Pemuda tahun 1926 dan Kongres II Pemuda tahun 1928. “Kongres pemuda merupakan salah satu langkah sangat penting menuju Indonesia merdeka,” paparnya.
Dari sejarah di atas HNW membenarkan Pemuda Hidayatullah yang dalam munas mempersiapkan langkah untuk menyongsong tahun 2045.
Dari sekarang di tahun 2020an mempersiapkan karakter, jati diri, untuk bisa menghadirkan pemuda progresif beradab yang mengisi Indonesia Emas 2045. Serta mempersiapkan pemimpin berskala Nasional di tahun 2045.
Munas yang digelar, dikatakan sebagai pilihan dan tonggak yang sangat dibenarkan karena hal demikian merupakan suatu fakta seperti yang terjadi 100 tahun yang lalu di mana para pemuda di tahun 1920-an, merekalah yang menjadi aktor-aktor utama dalam mempersiapkan Indonesia Merdeka melalui keaktifan di PPKI, BPUPKI, dan Panitia 9.
HNW mengatakan bila belajar dari sejarah, dari para pemuda yang berperan menghadirkan Indonesia merdeka maka kita mudah mendapatkan fakta bahwa mereka adalah anak-anak muda yang terdidik. Mereka ada yang mendapat pendidikan di Eropa, Mesir, maupun Indonesia sendiri.
Ada yang pendidikan umum ada yang di Pesantren. Kalau pun ada yang otodidak, otodidaknya sangat luar biasa, seperti Haji Agus Salim.
Menurut HNW, orang yang terdidiklah yang bisa menghadirkan kontribusi luar biasa. Latar belakang pendidikan umum maupun pesantren mampu menghasilkan pendidikan yang luar biasa. Keterdididikan menghasilkan kualitas dan keunggulan.
Untuk itu, bila Pemuda Hidayatullah hendak mempersiapkan pemimpin di tahun 2045 maka amat sangat dipentingkan kualitas pendidikannya. Keterdidikan dari generasi pada masa lalu adalah keterdidikan yang benar di mana dari perilaku dan pikiran yang dihasilkan semuanya demi Indonesia merdeka dan bersatu.
“Tidak ada pikiran mereka yang memecah belah persatuan bangsa dan umat. Keterdidikan mereka memberi solusi,” tambahnya.
Menurut HNW mereka tidak hanya terdidik namun mereka juga aktivis organisasi. Mereka anak-anak muda yang terbiasa bergerak, bekerja, dan berorganisasi. Mereka tidak individualistik.
Tidak mungkin Indonesia merdeka oleh seseorang yang egois atau maunya bekerja sendiri atau mementingkan kelompoknya saja tanpa mempertimbangkan maslahat terbesar bagi bangsa dan negara.
“Maka juga tidak mungkin memikirkan Indonesia tahun 2045 dengan sejak sekarang mengabaikan kualitas SDM, pendidikannya serta sifat aktif berorganisasi dan terbiasa berani maju memberi solusi konstruktif atas berbagai masalah dan tantangan serta peluang yang ada,” pungkasnya.(RMID)