Kategori: PARLEMEN

JAKARTA, BANTEN – Pengamat hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak perlu menunggu proses hukum yang diajukan Fadel Muhammad selesai.
Mereka bisa langsung melantik Tamsil Linrung sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur DPD RI.
“Jadi terletak pada apakah fakta yang dipakai (dalam pencopotan Fadel) cukup atau tidak. Kalau faktanya cukup maka MPR tidak perlu menunggu proses hukum. Bahkan bisa diabaikan,” ungkap Margarito, Rabu (15/2).
Pernyataan ini disampaikan terkait dengan belum dilantiknya Tamsil Linrung menggantikan Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR. Proses pelantikan belum dilakukan karena menunggu proses hukum yang dilakukan Fadel Muhammad. Menurut Margarito, semuanya tergantung kemauan MPR.
“Kalau MPR mau, sebenarnya mereka punya dasar untuk melakukan tindakan itu (melantik Tamsil Linrung menggantikan Fadel),” paparnya.
Pendiri Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti punya pendapat yang sama. Menurutnya, MPR bisa saja langsung mengganti Fadel dengan Tamsil.
“Kalau nanti ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tinggal disesuaikan saja dengan putusan pengadilan,” kata Ray.
Bagi Ray, masalah ini lebih tergantung pada kemauan internal MPR.
“Apakah MPR mau mempercepat atau memang memperlambat. Karena tidak ada ketentuan yang khusus mengatur itu,” tuturnya.
Selain itu, kata Ray, DPD juga harus menyuarakan masalah ini lebih kuat kalau memang ingin segera ada penggantian. Bagi Ray, akan lebih baik jika pimpinan MPR segera melakukan penggantian.
“Lebih baik dilantik saja dulu (Tamsil). Kalau nanti ada keputusan baru, ya sesuaikan dengan keputusan itu,” tandas Ray.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Masyarakat berpengetahuan atau masyarakat literat menjadi fondasi sosial untuk mendorong proses transformasi masyarakat menuju kehidupan yang sejahtera. Untuk itu, pembangunan kemampuan literasi masyarakat merupakan keharusan sehingga sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan memiliki daya saing dapat terwujud.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR, Agustina Wilujeng, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi X DPR dan Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), di Ruang Rapat Komisi X DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2).
RDP lintas kementerian/lembaga tersebut mengagendakan peningkatan literasi nasional terkait indeks literasi berdasarkan Perpusnas dan UNESCO. Secara umum, Perpusnas, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kemendikbudristek sepakat bahwa penciptaan SDM berkualitas dan berdaya saing harus dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, menjelaskan bahwa indeks literasi negara di dunia tidak ditentukan UNESCO. “Karenanya, Perpusnas menyusun indeks literasi yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia, yaitu Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM),” ujarnya.
Dimensi indeks literasi masyarakat tersebut terdiri dari lima. Yakni kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan berperilaku; perilaku mengakses sumber informasi dan bahan bacaan; perilaku memahami isi bacaan; perilaku mengemukakan ide atau gagasan; hingga perilaku menciptakan kreasi atau mengembangkan produk/jasa bermutu.
Untuk mendorong transformasi perpustakaan menuju kehidupan masyarakat sejahtera, Perpusnas menjalankan program prioritas nasional yakni Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Melalui program ini, perpustakaan bertransformasi menjadi tempat untuk masyarakat mendapatkan pendampingan dan pelatihan soft skills berbasis bahan bacaan ilmu terapan guna menghasilkan barang dan jasa.
“Perpustakaan harus bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Karena perpustakaan adalah bangku pendidikan terakhir yang dapat mereka datangi untuk mendapatkan ilmu dan memperbaiki perekonomian keluarga,” ujarnya.
Kepala Perpusnas menyebut, program TPBIS menjadi solusi untuk pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Ditegaskan bahwa para penerima manfaat program TPBIS memberikan respons positif setelah mendapatkan pendampingan di perpustakaan. Setelah memiliki keterampilan hidup, terbuka peluang untuk membuat usaha mikro dan home industry dalam mengatasi masalah ekonomi. “Dan testimoni mereka tentang keberhasilan itu bisa berdampak sangat luas,” urainya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, Anindito Aditomo, menyatakan bahwa literasi merupakan kemampuan untuk memahami, menafsirkan, menciptakan serta mengkomunikasikan informasi dalam berbagai bentuk. Dengan kata lain, literasi tidak hanya membaca dan menulis, namun juga mencakup daya nalar dan kreativitas.
“Literasi merupakan tema yang sangat penting dan menjadi salah satu fokus dalam rangka kebijakan Merdeka Belajar,” ungkapnya.
Plt. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, Subandi, menjelaskan bahwa budaya literasi merupakan salah satu dimensi penyusunan indeks pembangunan kebudayaan yang diatur melalui tiga indikator yaitu kebiasaan membaca, mengakses informasi dan pengetahuan melalui internet, serta mengunjungi perpustakaan.
“Meningkatkan budaya literasi ini mencakup di dalamnya kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi yang terakhir ini, sedang dikembangkan Perpusnas dan hasilnya menurut kami sangat bagus, jadi kontekstual. Perpustakaan bukan hanya tempat deposit buku, namun betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat dan bisa menjadi nilai ekonomi,” jelasnya.
Sementara itu, mayoritas anggota Komisi X DPR yang hadir, mendukung dan mengapresiasi Perpusnas atas upaya yang dilakukan dalam mengembangkan literasi masyarakat Indonesia, meskipun hasil yang dicapai belum maksimal karena keterbatasan anggaran.
Anggota Fraksi PDIP, Rano Karno, menekankan bahwa pembangunan manusia adalah prioritas utama. Untuk merealisasikannya, budaya literasi dan membaca masyarakat harus dibangun. “Saya tidak bisa mengatakan saya besar, tapi saya bisa menjadi begini karena membaca,” tegas pria yang akrab disapa Si Doel ini.
Legislator Golkar, Muhamad Nur Purnamasidi, menyampaikan melalui program TPBIS, Perpusnas telah menjawab kebutuhan masyarakat mengenai manfaat membaca. “Ketika saya membaca, apa manfaatnya? Pertanyaan itu dijawab oleh Perpusnas dengan menghadirkan TPBIS. Perpusnas sudah berkreasi sampai offside, saya mengapresiasi itu,” ucapnya.
Senada, legislator Fraksi NasDem, Ratih Megasari Singkarru, juga sangat mendukung program TPBIS. Baginya, literasi harus dapat menghasilkan hal yang produktif hingga memiliki nilai ekonomi.
Anggota Fraksi Gerindra, Djohar Arifin Husin, menilai bahwa dalam tingkatan literasi, pendidikan karakter harus didahulukan ketimbang ilmu pengetahuan. “Pendidikan karakter harus didahulukan untuk menyelamatkan bangsa, sehingga kelak SDM kita betul-betul berilmu dan berkarakter,” pungkasnya.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Anggota Komisi X DPR Lestari Moerdijat prihatin atas kegagalan puluhan ribu siswa mengikuti seleksi jalur prestasi mahasiswa baru. Hal ini karena ketidakmampuan pihak sekolah memenuhi tenggat waktu pendaftaran. Hingga pendaftaran ditutup, sekolah belum memasukkan nilai yang dipersyaratkan.
“Seharusnya ada upaya serius untuk memperbaiki mekanisme dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di setiap seko¬lah,” ujar Lestari dalam keterangannya, kemarin.
Padahal, kata Lestari, tim Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) te¬lah memberikan waktu selama 1 bulan, yakni 9 Januari sampai dengan 9 Februari 2023, untuk pendaftaran tersebut. Temuan tersebut ditengarai terjadi kar¬ena adanya keterbatasan ke-mampuan dan pemahaman pihak sekolah.
“Temuan tersebut harus segera dicarikan solusi agar peris¬tiwa serupa tidak berulang pada tahun-tahun mendatang,” ujar Rerie-sapaan akrabnya.
Wakil Ketua MPR ini mengingatkan, pendaftaran SNPMB dan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) merupakan agenda rutin tahunan. Seharusnya pihak sekoloah mengantisipasi berbagai kendala sejak jauh-jauh hari.
Rerie meminta pihak sekolahmengambil peran proaktif mempelajari sistem pendaftaran SNPMB dan SNBP sejak dini.
“Bila menemui kendala, bisa meminta bantuan tim asistensi panitia,” saran anggota Majelis Tinggi Partai NasDem tersebut.
Dia juga mendorong upaya penyempurnaan sistem pendaf¬taran jalur prestasi agar para pengelola sekolah lebih mudah memahaminya.
“Di sisi lain, dari pengelola sekolah, juga harus meningkat¬kan kapasitasnya agar mampu menjalankan pendidikan dengan baik,” kata Rerie.
Selain itu, Rerie juga meminta parapemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah, agar mewujudkan pendidik andal melalui berbagai program peningkatan kompetensi dan kesejahteraan.
Sementara, Sekretaris Eksekutif SNPMB Bekti Cahyo Hidayanto mengatakan, sebanyak 3 ribu sekolah dengan 70 ribu-an siswa tidak bisa ikut Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).
“Umumnya, masalahnya karena (sekolah) terlambat memasukkan nilai ke sistem kami,” ujar Bekti, saat sosialisasi jalur penerimaan mahasiswa baru Universitas Padjadjaran (Unpad) secara daring, Jumat (10/2).
Menurut Bekti, Tim SNPMB telah memberikan waktu se¬lama satu bulan, sejak 9 Januari hingga ditutup 9 Februari 2023 pukul 15.00 WIB. Tim meminta sekolah melakukan pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS), termasuk nilai rapor siswa yang layak mendaf¬tar untuk seleksi berdasarkan prestasi akademik itu.
Tiga hari sebelum penutu¬pan, kata Bekti, jumlah sekolah yang mempermanenkan datan¬ya baru sepertiga. Sisanya atau dua pertiga sekolah, berusaha mengirimkan data permanen nilai rapor siswa menjelang tenggat hingga kesulitan mengakses sistem.
“Semua sekolah berebutan mau mengisi padahal nilainya banyak,” kata dia.
Alasan sekolah, menurut Bekti, karena mereka belum selesai mengisikan nilai siswa. Padahal, sekolah telah memberikan rapor siswa sejak dari se¬mester I hingga V yang berakhir pada Desember 2022. “Kok be¬lum jadi, masih buat nilai lagi,” kata dia dengan heran.
Masalah seperti itu, kata Bekti, sering kali terjadi. Sekolah mem¬buat rapor lagi untuk seleksi masuk perguruan tinggi negeri. “Setiap tahun, selalu ada sekolah yang tidak bisa ikut mendaftar karena alasan serupa,” pungkasnya.(RMID)

JAKARTA, BANTEN – Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila Bambang Soesatyo menilai, kehadiran Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Malaysia di bawah kepemimpinan Ketua Khairuddin Adnan yang akan dilantik dalam waktu dekat, harus dapat memberikan manfaat bagi para warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Malaysia. Khususnya dalam merawat semangat kebangsaan dan soliditas, serta memberikan perlindungan kepada WNI yang membutuhkan.
“Menurut data Kementerian Luar Negeri, tercatat setidaknya ada 1,3 juta WNI yang tinggal di Malaysia. Kehadiran MPW Pemuda Pancasila di sana harus menjadi sumber daya nasional yang mempelopori pelaksanaan implementasi, aktualisasi, dan revitalisasi nilai-nilai Pancasila. Sehingga bisa tetap menjaga semangat nasionalisme saudara sebangsa kita yang berada di Malaysia,” ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang, usai menerima jajaran MPW Pemuda Pancasila Malaysia, di Jakarta, Selasa (14/2).
Pengurus MPW Pemuda Pancasila Malaysia yang hadir antara lain Ketua Khairuddin Adnan dan Wakil Ketua Muhammad Tohong Hasibuan.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini ini menjelaskan, MPW Pemuda Pancasila Malaysia juga harus menjadi kekuatan sosial dalam diplomasi internasional Indonesia melalui people to people contact. Sehingga bisa semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Malaysia. Terlebih saat ini Indonesia memimpin Keketuaan ASEAN 2023.
“Selain bertetangga karena jaraknya yang berdekatan, hubungan Indonesia dan Malaysia juga diperkuat sebagai negara serumpun yang memiliki banyak kesamaan, baik dari latar belakang budaya maupun penggunaan bahasa sehari-hari. Karenanya peningkatan hubungan people to people contact melalui para pemuda sangat penting, agar kedua negara bisa senantiasa menjaga kedamaian sekaligus menghadapi bersama berbagai gangguan yang datang,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum FKPPI ini menerangkan, MPW Pemuda Pancasila Malaysia juga harus membangun hubungan baik dengan organisasi kepemudaan di Malaysia. Sehingga bisa menjadi lokomotif memajukan pemuda Asia Tenggara agar senantiasa menjadi Macan Asia. Sebagai kawasan yang paling stabil di dunia, tanpa pernah ada intervensi militer maupun gonjang-ganjing lainnya yang mengganggu kondusivitas kawasan, masa depan ASEAN yang damai bukan semata terletak pada kekuatan ekonomi, sosial, budaya, maupun militernya. Melainkan terletak pada para pemudanya.
Karenanya, sambung Bamsoet, diperlukan kesamaan visi antar pemuda ASEAN agar senantiasa bisa berkolaborasi untuk berkontribusi menjaga ASEAN yang damai, maju, modern, dan berdaya saing tinggi. Penguatan kepemudaan juga menjadi modal utama bagi ASEAN agar bisa berperan aktif di kawasan Indo-Pasifik. Mengingat berbagai tantangan yang dihadapi kedepannya akan sangat besar. Seperti klaim Tiongkok terhadap Laut China Selatan hingga dampak ketegangan yang masih terjadi antara Rusia dengan Ukraina, sekaligus juga potensi ketegangan yang terjadi di Taiwan.(RMID)

JAKARTA, BANTEN – Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyesalkan sikap pimpinan DPR RI yang tidak menindaklanjuti pembahasan RUU PPRT pada Sidang Paripurna DPR RI yang digelar Selasa (14/2) siang.
Padahal, ujar Lestari, segenap lapisan masyarakat dan Pemerintah sudah memberikan dukungan penuh agar DPR RI melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), dengan segera memutuskan RUU PPRT sebagai RUU usulan DPR dalam Sidang Paripurna.
“Pimpinan DPR harus melihat dengan mata dan hati yang jernih, betapa ketidakadilan terus terjadi dan dialami para pekerja rumah tangga. Bahkan hingga kehilangan nyawa. Masyarakat dan Pemerintah menilai UU PPRT sangat mendesak dihadirkan untuk menekan praktik yang tidak manusiawi itu,” kata Rerie, sapaan akrab Lestari dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/2).
Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) melalui keterangan tertulisnya mengungkapkan rencana aksi puasa 15.000 pekerja rumah tangga (PRT) pada Rabu (15/2) besok, sebagai keprihatinan serta solidaritas terhadap PRT korban kekerasan dan perbudakan.
Rencana aksi itu merupakan reaksi dari sikap pimpinan DPR yang memilih tidak perlu terburu-buru mengesahkan RUU PPRT menjadi undang-undang. Padahal RUU PPRT ini sudah 19 tahun menjalani pembahasan dan PRT korban kekerasan dan perbudakan terus bertambah.
Setelah masyarakat, Pemerintah dan secara teknis Badan Legislasi menyepakati RUU PPRT dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan pimpinan sebagai RUU inisiatif DPR, menurut Rerie, keberlanjutan pembahasan RUU ini sangat bergantung pada political will dari pimpinan DPR.
Rerie sangat berharap, pimpinan DPR mengedepankan hati nurani agar negeri ini memiliki kemampuan melindungi para PRT, yang semakin hari kerap menjadi korban atas praktik kekerasan dan ketidakadilan.
Sebagai bagian dari wakil rakyat, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, pimpinan DPR seyogianya mampu memenuhi aspirasi masyarakat, termasuk para PRT yang hingga kini hak-haknya belum sepenuhnya terlindungi oleh negara.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar pimpinan DPR mengedepankan kepentingan kemanusiaan untuk menyegerakan proses pembahasan RUU PPRT menjadi undang-undang.
Apalagi, tegas Rerie, pihak Pemerintah melalui Presiden Joko Widodo sudah menegaskan komitmennya untuk segera membahas RUU PPRT agar bisa lahir undang-undang yang mampu melindungi PRT secara menyeluruh.
Dorongan masyarakat begitu besar dan Pemerintah juga sudah siap mempercepat proses pembahasan RUU PPRT, sehingga Rerie sangat berharap pimpinan DPR segera menyadari bahwa mereka adalah pengemban amanah rakyat, yang harus mampu memberi perlindungan bagi rakyat yang masih terancam jiwanya saat mencari nafkah, seperti yang dialami para PRT.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung penyelenggaraan Musyawarah Adat Nasional (Musdatnas) yang akan diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia (DPP Lemtari), akhir Februari 2023, di Gedung Nusantara V MPR. Politisi yang akrab disapa Bamsoet ini berharap, Musdatnas dapat dijadikan momentum bagi pelestarian adat istiadat sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat adat khususnya terhadap penyelesaian berbagai konflik agraria tanah adat yang masih dihadapi masyarakat adat.
“Pemerintah bersama DPR serta berbagai kalangan masyarakat adat saat ini sedang merancang RUU tentang Masyarakat Hukum Adat. Sudah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023, diharapkan bisa segera selesai. Dengan demikian, bisa menguatkan posisi masyarakat hukum adat, sekaligus menjadi payung hukum untuk melestarikan adat istiadat serta perlindungan terhadap masyarakat adat,” ujar Bamsoet, usai menerima DPP Lemtari, di Jakarta, Selasa (14/2).
Pengurus DPP Lemtari yang hadir antara lain, Ketua Umum Suhaili Datuk Mudo, Wakil Ketua Prof. Yislim Alwahidi, Dewan Pakar Nurhamin, dan Wakil Sekjen Hidayat Subekti. Hadir pula DPW Lemtari Riau Hasrul Ali.
Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, memiliki jumlah penduduk lebih dari 273 juta jiwa, terdiri dari 1.340 suku dengan 733 bahasa, menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak keragaman adat istiadat. Sayangnya, hingga kini belum ada big data yang merangkum berbagai kekayaan adat istiadat dari berbagai wilayah Indonesia.
Karena itu, kata Bamsoet, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta kementerian/lembaga terkait lainnya harus segera melibatkan masyarakat adat untuk melakukan pendataan mengenai ragam adat istiadat yang ada di masing-masing masyarakat adat. Sehingga Indonesia bisa memiliki big data adat istiadat, sekaligus bisa dikembangkan untuk semakin melestarikan dan menumbuhkembangkan adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menerangkan, perjuangan masyarakat adat di dalam pertemuan global telah mendorong adanya Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat yang dikenal dengan United Nations Declarations on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP). Indonesia merupakan salah satu dari 144 negara yang mendukung pengesahan deklarasi tersebut di Sidang Umum PBB pada 13 September 2007.
Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia secara faktual sudah ada sejak jaman nenek moyang sampai saat ini. Bisa dibuktikan dalam beberapa sumber pustaka. “Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Van Vollenhoven terdapat 19 wilayah hukum adat, yaitu Aceh, Gayo, Alas, Batak dan Nias; Minangkabau, Mentawai; Sumatera Selatan, Enggano; Melayu; Bangka, Belitung; Kalimantan; Minahasa; Gorontalo; Toraja; Sulawesi Selatan; Kepulauan Ternate; Maluku; Irian Barat; Kepulauan Timor; Bali, Lombok; Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura; Solo, Yogyakarta; Jawa Barat, Jakarta,” pungkas Bamsoet.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengapresiasi Pemerintah RI yang telah mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana gempa bumi 7,8 skala richter yang menimpa wilayah Turki dan Suriah.
Jazuli menilai, bantuan itu sangat diperlukan oleh Turki dan Suriah, mengingat besarnya korban jiwa dan kerusakan yang terjadi.
Bukan hanya bantuan makanan, perlengkapan, dan obat-obatan, pengerahan relawan kemanusiaan juga sangat dibutuhkan oleh dua negara terdampak gempa dahsyat tersebut.
“Sebagai negara yang bersahabat baik, Pemerintah RI sewajarnya mengirim bantuan kemanusiaan. Pemerintah Turkiye juga beberapa kali mengirim bantuan saat terjadi bencana di tanah air seperti saat Tsunami Aceh, gempa Palu, dan terakhir gempa Cianjur,” ungkap Anggota Komisi I DPR ini.
Untuk itu, Fraksi PKS menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah atas respon cepat dalam mengirim bantuan dan misi kemanusiaan ke Turki ran Suriah yang dipimpin langsung oleh Duta Besar RI di Ankara Turki.
“Solidaritas kemanusiaan global adalah bagian dari amanat konstitusi RI. Apalagi di tengah bencana yang silih berganti menimpa dunia. Warga dunia yang tertimpa musibah bisa merasakan kehadiran saudara-saudaranya di belahan dunia lain. Bahwa kita di Indonesia turut berduka dan peduli dengan nasib mereka,” ungkap Jazuli.
Dengan demikian warga dunia bisa merasakan indahnya kebersamaan.
“Sebaliknya, solidaritas kemanusiaan semestinya bisa menyadarkan negara-negara dunia agar menjauhi sikap permusuhan, pertikaian hingga perang,” pungkas Jazuli.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) kembali muncul pada 25 Januari 2023, usai nihil sejak awal Desember 2022. Akibatnya, seorang anak berusia 1 tahun meninggal pada 1 Februari 2023.
Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani menilai, Pemerintah kecolongan lagi soal kasus GGAPA.
“Selama ini penanganan serta pengusutan kasus tersebut belum sampai ke akar-akarnya,” ucap politikus PKS ini.
Jika penyebab kasus baru ini adalah cemaran obat lagi, pihaknya tidak bisa membayangkan berapa banyak obat tercemar yang beredar di masyarakat. Padahal, Pemerintah sudah diminta membentuk tim gabungan independen pencari fakta (TGIPF) untuk mengusut kasus gangguan ginjal akut ini.
“Harus ada evaluasi menyeluruh dari sisi pengawasan obat maupun fungsi lembaga-lembaga terkait,” pinta dia.
Dia bilang, evaluasi menyelu¬ruh ini mendesak dilakukan agar tidak ada lagi kasus serupa yang menelan korban. Karena, bisa jadi ada kesalahan sistemik yang harus segera dibenahi terkait peredaran obat tersebut.
Untuk itu, Netty meminta agar lembaga Pemerintah yang ber¬wenang tidak lepas tangan dan berani untuk bertangung jawab. Mereka sudah dibekali tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) dan anggaran untuk mencegah hal semacam itu terjadi.
Selain itu, Netty mendesak Polri menuntaskan penyelidikan secara transparan, akurat, jangan setengah-setengah, dan bongkar sampai ke akar-akarnya.
“Jika ditemukan pelanggaran, maka harus diproses dan ditin¬dak sesuai hukum,” tegasnya.
Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago meminta Kementerian Kesehatan (Ke¬menkes) dan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) kompak dalam menyelesaikan persoalan gagal ginjal akut ini.
Kedua lembaga Pemerin¬tah itu selalu tak sejalan soal penanganan penyakit. Salah satunya, soal penentuan obat sirup yang layak atau tak layak dikonsumsi.
“Malu dengan rakyat kalau selalu bertolak belakang. Jangan permalukan Presiden, Pemerin¬tah, dan diri sendiri,” ujar Irma di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Irma mengaku tak percaya dengan hasil uji lab BPOM dan Kemenkes soal obat yang layak dikonsumsi.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin kudu menggunakan lab independen dan diakui dunia internasional untuk menguji sampel obat sirup yang beredar di pasaran. “Supaya kami semua di Komisi IX DPR percaya hasilnya,” ucapnya.
Sementara, Juru Bicara Ke¬menkes Mohammad Syahril memastikan, satu pasien ga¬gal ginjal di DKI Jakarta dan satu pasien di Kota Surakarta, Jawa Tengah, negatif GGAPA. Mereka telah melalui pemerik¬saan intensif. “Keduanya bukan pasien terkonfirmasi GGAPA,” ujarnya.
Syahril menjelaskan, satu kasus suspek di Jakarta yang dinyatakan negatif GGAPA itu sebelumnya merupakan pasien berusia 10 tahun yang dilapor¬kan mengalami demam pada 26 Januari. Pasien tersebut juga memiliki keluhan tidak bisa buang air kecil.
Sementara, satu pasien lain¬nya yang dirawat di RSUD Dr Moewardo, Solo tidak terma¬suk ke dalam kategori GGAPA karena mengalami gagal ginjal yang disebabkan oleh penyakit bawaan. Hanya ada satu kasus yang dikonfirmasi GGAPA.
Kasus itu merupakan anak berusia satu tahun yang telah dinyatakan meninggal dunia pada 1 Februari 2023. Anak tersebut memiliki riwayat kon-sumsi obat sirup penurun demam yang dibeli di apotek dengan merek Praxion.
Syahril menambahkan, Ke¬menkes telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, BPOM, epidemiolog, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dan ahli farmakologi. Koordinasi ini guna menelusuri penyebab pasti dan faktor risiko penyebab GGAPA.
“Hasil pemeriksaan dari pengambilan sampel RSCM yang dilakukan di Labkesda DKI Jakarta menunjukkan, pasien mengonsumsi obat dengan cemaran EG maupun DEG melebihi ambang batas aman,” jelasnya.
Dengan demikian, Syahril mengimbau masyarakat tetap berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter atau apoteker saat akan mengonsumsi obat.
“Masyarakat juga diminta selalu membeli dan memperoleh obat di sarana resmi, yaitu apo¬tek atau fasilitas pelayanan kesehatan,” pungkasnya. (RMID)

JAKARTA, BANPOS – Upaya peningkatan kapasitas pengelolaan lembaga pendidikan di tanah air harus serius dilakukan. Ini agar sejumlah proses pendidikan dapat dijalankan dengan baik.
“Sangat memprihatinkan bila gagalnya puluhan ribu siswa untuk ikut jalur prestasi karena ketidakmampuan pihak sekolah dalam memenuhi tenggat pendaftaran, terus berulang. Seharusnya ada upaya yang serius untuk memperbaiki mekanisme dan juga kemampuan SDM di setiap sekolah,” kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (11/2).
Sekretaris Eksekutif Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Bekti Cahyo Hidayanto, Jumat (10/2) mengungkapkan sebanyak 3 ribu sekolah dengan 70 ribuan siswa tidak bisa ikut Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), karena pihak sekolah terlambat memasukkan nilai ke sistem pendaftaran yang ada.
Keterbatasan kemampuan dan pemahaman pihak sekolah dalam melakukan proses pendaftaran jadi salah satu kendala. Padahal, Tim SNPMB telah memberikan waktu selama satu bulan, sejak 9 Januari hingga ditutup 9 Februari 2023 pukul 15.00 WIB.
Menurut Lestari, sejumlah temuan yang menyebabkan proses pendaftaran mahasiswa jalur prestasi itu terkendala harus segera dicarikan solusinya.
Agar di tahun-tahun mendatang, tambah Rerie sapaan akrab Lestari, peristiwa serupa tidak terulang kembali.
Sepatutnya, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI, proses pendaftaran SNPMB yang ada setiap tahun itu dapat diantisipasi sejak jauh hari.
Menurut Rerie, pihak sekolah harus mempelajari sistem pendaftarannya sejak dini dan bila ada kendala dalam pelaksanaannya pihak panitia pendaftaran bisa mempersiapkan tim asistensi.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar ada upaya penyempurnaan sistem pendaftaran mahasiswa jalur prestasi agar lebih mudah dipahami oleh para pengelola sekolah.
Di sisi lain, tambah Rerie, dari pihak pengelola sekolah juga dituntut meningkatkan kapasitasnya agar mampu menjalankan proses pendidikan dengan baik.
Para pemangku kepentingan di pusat dan daerah, tegas Rerie, harus mampu mewujudkan para pendidik yang handal lewat berbagai program peningkatan kompetensi dan kesejahteraan dari para tenaga pendidik di tanah air.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Anggota Komisi I DPR, Christina Aryani mendukung, usulan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman menambahkan satuan Komando Daerah Militer (Kodam) untuk memperkuat teritorial di seluruh penjuru Tanah Air.
Selain ada penambahan wilayah provinsi baru di Indonesia serta luasnya cakupan wilayah beberapa Kodam saat ini, kata dia, pembentukan Kodam baru juga penting sebagai bagian upaya TNI AD merespon dinamika pertahanan khususnya tantangan-tantangan nyata yang dihadapi masyarakat.
“Usulan penambahan Kodam tidak menjadi masalah sejauh kebutuhannya riil dan kajiannya dilakukan komprehensif utamanya terkait rentang kewilayahan dan tantangan aktual yang dihadapi masyarakat saat ini,” ungkap Christina kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (11/2).
Dijelaskan Politisi Golkar ini, fungsi teritorial TNI Angkatan Darat memegang peran penting dalam konteks Tugas, Pokok dan Fungsi TNI apalagi dikaitkan dengan dinamika ancaman aktual termasuk upaya percepatan pembangunan yang membutuhkan peran serta TNI di lingkup teritorial.
“Bicara ketahanan pangan ke depan misalnya, termasuk ancaman bencana, TNI punya peran sangat strategis, tambahan lagi soal luas wilayah, ada provinsi baru yang perlu intervensi teritorial dan kita cermati juga bahwa kehadiran Kodam selama ini sangat membantu percepatan pembangunan di daerah-daerah,” kata Christina.
Adanya Kodam baru, menurut Christina, bisa ikut mendorong percepatan pembangunan termasuk di wilayah provinsi baru dan daerah lain yang dianggap perlu. “Baik aspek kesehatan, pendidikan, maupun komunikasi sosial, kita melihat kehadiran Kodam sangat membantu. Di daerah terluar yang sulit dijangkau sekalipun, TNI mampu menjalankan tugas-tugas ini dan selama ini hasilnya sangat positif,” ucap Christina.
Berdasarkan hasil kunjungan Komisi I selama ini terdapat Kodam yang cakupan wilayah kerjanya terlalu luas. “Maka demi efektifitas kerja tentu perlu ada penambahan karena memang luas sekali wilayahnya,” tukas Christina.
Hanya saja lanjut dia, perlu pertimbangan matang menyangkut dukungan anggaran dan personel. “Ini penting supaya rencana pembentukan Kodam yang baru nanti tidak terkendala masalah anggaran dan ketersediaan personel. Ini harus dipikirkan juga,” pungkas Christina.(RMID)