Kategori: PARLEMEN

JAKARTA, BANPOS – Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan, food estate atau lumbung pangan yang inovatif hendaknya menjadi fokus Pemerintah sebagai respons dan antisipasi atas perubahan pola musim yang eksesnya begitu nyata pada sektor pertanian tanaman pangan. Perubahan pola musim membuat intensitas bencana hidrometeorologis cenderung meningkat. Di berbagai wilayah sering terjadi angin kencang, angin puting beliung, banjir, hingga curah hujan yang tinggi.
“Sudah barang tentu perubahan itu menghadirkan masalah serius pada sektor pertanian tanaman pangan. Wujud nyata permasalahannya sudah terlihat pada rangkaian kasus gagal panen sejumlah komoditas tanaman pangan dalam beberapa tahun terakhir ini,” ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang, usai bertemu Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi, di Jakarta, Rabu (18/1).
Ketua DPR ini menjelaskan, inisiatif food estate sebagai antisipasi terhadap gangguan ketahanan pangan telah dimunculkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 oleh Presiden Jokowi. Program food estate bahkan sudah ditetapkan sebagai Program Strategis Nasional (PSN).
Untuk periode 2021-2023, sudah ditetapkan pembagian tugas lintas sektor. Kementerian Pertanian berperan menyediakan sarana produksi dan pengawalan budidaya, Kementerian PUPR berperan merehabilitasi dan meningkatkan jaringan irigasi, Kemendesa PDTT bertugas merevitalisasi lahan transmigrasi eksisting, Kementerian LHK melakukan konservasi dan rehabilitasi lahan gambut, dan Kementerian BUMN bertugas mewujudkan korporasi, merancang disain dan Tata Ruang (RDRT), validasi tanah hingga sertifikasi.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menerangkan, program food estate telah dikembangkan di sejumlah daerah. Antara lain Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, serta Jawa Tengah. Komoditi prioritas yang dikembangkan dalam program food estate meliputi padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, sorgum, buah-buahan, sayur-sayuran, sagu, kelapa sawit, tebu, dan ternak sapi atau ayam.
“Upaya mewujudkan food estate yang sudah dimulai di sejumlah daerah patut diapresiasi. Namun, karena tantangan pada dekade-dekade mendatang diasumsikan lebih berat akibat perubahan pola musim, Pemerintah harus lebih bersungguh-sungguh dan bekerja lebih keras mewujudkan food estate. Dengan jumlah penduduk yang saat ini lebih dari 275 juta jiwa, ketahanan dan kecukupan bahan pangan harus menjadi prioritas,” pungkas Bamsoet.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang), Rachmat Gobel mengatakan, pemerintah dan pengusaha dari Ehime, Jepang, sepakat merekrut pemuda Gorontalo untuk bekerja dan berlatih di Jepang.
“Kalau tahap pertama berhasil, akan dilanjutkan pada tahun berikutnya dengan jumlah yang lebih banyak lagi,” kata Gobel kepada wartawan, usai jamuan makan siang bersama Gubernur Prefektur Ehime, Jepang, Tokihiro Nakamura, Rabu (18/1).
Hadir juga Ketua DPRD Ehime Hiroshi Watanabe dan Ketua Kadin Ehime Yuji Takahashi.
Total, ada 37 pejabat, pengusaha, dan akademisi Ehime berkunjung ke Gorontalo. Dari pemerintahan ada 6 orang, DPRD 2 orang, perusahaan 13 orang, dosen 2 orang, media 2 orang, dan lainnya ada 6 orang.
Di antara kelompok pengusaha, terdapat bankir dan pengusaha properti serta konstruksi. Mereka ke Gorontalo untuk membangun kolaborasi city to city antara Ehime dan Gorontalo. Di samping menjajaki investasi di Gorontalo.
Karena itu, selain bertemu Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer, mereka juga akan mengunjungi Pelabuhan Internasional Anggrek di Gorontalo Utara.
Kolaborasi city to city itu mencakup empat hal. Pertama, manajemen lingkungan hidup. Kedua, pembangunan ekonomi dan industri. Ketiga, pertanian dan kehutanan. Keempat, pendidikan dan pelatihan.
Hal itu tertuang dalam Letter of Intent yang ditandatangani kedua pihak.
Sehari sebelumnya, delegasi dari Ehime diterima Rachmat Gobel di Gedung DPR RI, Jakarta. Kamis (19/1) besok, mereka akan mengunjungi sejumlah tempat.
Salah satunya, melihat hiu paus di Pantai Botu Barani. Selain itu, mereka juga akan ikut melakukan panen padi dengan pupuk organik di Bone Bolango.
Panen padi di lahan seluas 2 hektare itu merupakan uji coba yang sedang dilakukan Gobel, dengan pupuk organik unggul, yang akan menghasilkan gabah dua kali lipat dari biasanya.
Jika uji coba ini berhasil, tentu akan menjadi gerakan masif.
Gobel bilang, kesepakatan untuk mengirim pemuda Gorontalo tercapai, saat mereka bertemu di DPR.
“Di Ehime, terdapat banyak ekspatriat dari berbagai bangsa di Asia yang bekerja di prefektur tersebut, dengan jumlah yang cukup besar. Namun, tak ada yang dari Indonesia ” tutur Gobel.
Karena itu, dia mengusulkan, agar pemuda Gorontalo diberi kesempatan untuk mengembangkan diri.
“Kita harus punya konsep, agar saat bekerja dan berlatih di Ehime ada peningkatan skill dan pengetahuan. Uangnya bisa ditabung. Sehingga, saat kembali ke Gorontalo, bisa menerapkan ilmunya,” papar Gobel.
Di Ehime, mereka bekerja dan berlatih di banyak sektor. Salah satunya, di bidang pertanian. Heruk dengan rasa yang sangat enak menjadi keunggulan dari prefektur tersebut.
Kedatangan delegasi dari Ehime ini, juga menawarkan kerja sama di banyak bidang seperti di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan kelestarian alam, bidang industri, bidang pertanian, dan sebagainya.
“Pelabuhan Anggrek dan Kawasan Ekonomi Khusus Pangan di Gorontalo adalah lokomotif pembangunan Gorontalo. Ada visi 2051 yang mencapai rentang waktu 30 tahun. Pertanian dan pangan akan menjadi andalannya dan itu butuh sumberdaya manusia hingga 100 ribu orang,” terang Gobel.
“Hal itu akan menjadikan Gorontalo Utara sebagai kota baru, dengan tumbuhnya beragam infrastruktur pendukungnya,” imbuhnya.
Namun, Gobel mengingatkan, yang pertama harus dipelajari dari Jepang adalah tentang budayanya itu sendiri.
“Terutama disiplin, kerja keras, komitmen, dan kebersihan serta kesehatannya. Culture. Itu yang pertama,” tandas Gobel.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Pernyataan Presiden Jokowi mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) disambut gembira banyak kalangan. Fraksi PKB DPR pun yakin jika RUU PPRT bisa disahkan tahun ini.
“Kami bersyukur Presiden Jokowi mengangkat RUU PPRT sebagai fokus pemerintah. Sikap Presiden ini kami yakin akan menjadi dorongan penting bagi proses pembahasan dan pengesahan RUU PPRT di parlemen,” ujar Anggota Fraksi PKB DPR Luluk Nur Hamidah, Kamis (19/1).
Luluk mengatakan, sikap Presiden Jokowi patut diapresiasi karena memberikan dukungan politik luar biasa terhadap percepatan pengesahan RUU PPRT yang tertunda selama 19 tahun terakhir. Pernyataan Jokowi kian menjelaskan sikap dan posisi Pemerintah yang juga mendorong perlindungan terhadap pekerja rumah tangga.
“Sikap Presiden akan memastikan jika tidak ada lagi halangan baik dari sisi politis maupun sisi birokrasi terkait upaya pengesahan RUU PPRT dari sisi pemerintah,” ujarnya.
Dia pun berharap, fraksi-fraksi di DPR segera merespons sikap tegas Jokowi ini dengan menetapkan RUU PPRT sebagai inisiatif DPR. Dengan demikian, proses pembahasan akan bisa segera dilakukan secara intensif.
“Kami berharap kawan-kawan di DPR bisa merespons sikap Presiden dengan menetapkan RUU PPRT sebagai inisiatif DPR sehingga dengan pemerintah bisa secara cepat membahas dan mengesahkan beleid ini,” katanya.
Luluk menegaskan, RUU PPRT harus bisa segera disahkan. Sebab, ada sekitar 5 juta pekerja rumah tangga yang sehari-hari menghadapi ancaman eksploitasi maupun kekerasan.
“Lima juta lebih PRT dan keluarnya menunggu pengesahan RUU PPRT. Saya kira sudah saatnya kita mengakhiri proses eksploitasi, perbudakan, dan situasi rentan yang sehari-hari dihadapi oleh para PRT,” katanya.
Anggota Komisi VI DPR ini mengatakan, PRT mempunyai posisi sama sebagai warga bangsa yang berhak mendapatkan upah yang layak, jam kerja yang layak, dan ekosistem yang layak di lingkungan kerjanya. Fraksi PKB, kata Luluk akan fight untuk Bersama mengawal dan membahas RUU PPRT. “Dengan demikian tahun 2023 ini RUU PPRT bisa segera disahkan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menginstruksikan Fraksi PKB DPR untuk mengawal tuntas pengesahan RUU PPRT. Sikap ini disampaikan menyusul tertundanya pengesahan RUU PPRT selama 19 tahun terakhir. Sementara di sisi lain eksploitasi PRT seringkali terjadi. Tak jarang mereka menjadi korban penyiksaan maupun intimidasi dari induk semang mereka.
“Bicara menyangkut RUU PPRT yang telah sekian lama stagnan pembicaraannya, baik di level Pemerintah maupun di level DPR, ini perlu kita lihat secara utuh apa yang terjadi sehingga mengalami stagnasi pembahasan UU ART. Saya mendukung RUU ini segera disahkan,” kata Muhaimin, Selasa (21/12).(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Komisi IX DPR meradang karena pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Kesehatan dibahas Badan Legislasi (Baleg) DPR tanpa mengikut sertakan komisi terkait. Padahal, Komisi IX DPR sangat terkait dengan RUU ini. Komisi IX DPR membidangi kesehatan dan mitra kerja utamanya adalah Kementerian Kesehatan.
“Ngawur ini. Omnibus Law Kesehatan kok dimonopoli Baleg. Komisi IX yang bermitra dengan Kementerian Kesehatan kok nggak diajak bicara,” ucap Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago, Kamis (19/1).
Irma menekankan, mempercepat bahasan bukan malah mengenyampingkan pembahasan dengan pihak terkait. Kalau tanpa ada keterlibatan Komisi IX DPR, dia menganggap, pembahasan itu sama saja dengan potong kompas.
“Ini nggak bener. Karena masih banyak pasal pasal yang harus dibenahi, salah satu contoh, masak Undang-Undang Kesehatan mengatur tentang BPJS Ketenagakerjaan. Dan masih banyak lagi yang harus disinkronkan, dan yang paham soal ini kan Komisi IX,” ucap politisi Partai NasDem ini.
Atas hal ini, Irma meminta Pimpinan DPR segera turun tangan dan memerintahkan Baleg untuk melibatkan Komisi IX dalam pembahasan Omnibus Law Kesehatan.
“Mohon maaf, sebagai mitra Kementerian Kesehatan, tentu kami yang bertanggung jawab terhadap RUU Omnibus Law Kesehatan ini. Karena jika nanti ditetapkan asal-asalan, kan kami yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh masyarakat dan kami yang akan di-bully. Bukan Baleg. Jadi, stop monopoli RUU ini,” tegasnya.
Irma menegaskan, pihaknya ingin RUU ini betul-betul bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan ketika disahkan. “Jangan sampai nanti malah menimbulkan kegaduhan-kegaduhan baru di tahun politik ini,” tutupnya.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto menyoroti melonjaknya angka kemiskinan di saat kinerja ekspor mengalami peningkatan di tahun 2022. Meningkatnya ekspor ternyata belum berdampak signifikan terhadap kesejahteraan rakyat.
Darmadi menjelaskan, peningkatan kinerja ekspor pada tahun 2022 bisa dilihat dari ca¬paian neraca dagang Indonesia yang mengalami surplus hingga 54,64 miliar dolar Amerika Serikat (AS).
Surplus tersebut salah satunya ditopang oleh kenaikan sejumlah harga komoditas di pasar dunia. Seperti batubara, minyak sawit, bauksit, bijih besi, nikel, dan lainnya.
Sayangnya, capaian positif ini berbanding terbalik dengan jumlah angka kemiskinan yang terus mengalami peningkatan. Ini menunjukkan, kenaikan ekspor komoditas tersebut hanya dinikmati segelintir kelompok saja.
“Jelas ada yang keliru. Aneh kalau rakyat masih miskin, se¬mentara para taipan komoditas menikmati hasil yang berlimpah. Kondisi ini juga menyiratkan bahwa sektor ekonomi kita di¬kuasai oligarki,” ujar Darmadi di Jakarta, kemarin.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melansir angka kemiskinan di sejumlah daerah atau provinsi penghasil komo¬ditas seperti pulau Kaliman¬tan, Maluku, Papua, Sulawesi justru naik. Sementara Sumatera, angka kemiskinan turun 9,49 persen pada Maret 2022 dan 9,47 persen pada September 2022.
Darmadi menduga, meningkatnya angka kemiskinan di balik capaian positif komoditas tidak terlepas dari pola bagi ha¬sil keuntungan komoditas yang tak transparan. Karena itu, dia mendorong dilakukaan kajian atas kontribusi para pengusaha komoditas ke daerah penghasil.
Apakah kontribusinya man¬dek di para pejabat daerah dan tidak dikucurkan ke rakyatnya atau faktor lainnya. “Ini yang perlu ditelaah,” jelas Politisi Fraksi PDI Perjuangan yang juga Ascociate Profesor ini.
Darmadi menilai, tidak mengalirnya limpahan kenai¬kan harga komoditas global ke masyarakat bawah karena se¬lama ini pola pemerataan tidak berjalan efektif. Distribusi eko¬nomi dan rantai pasok yang tak terkonsolidasi dengan maksimal menjadi pemicu di balik naiknya angka kemiskinan.
“Rantai pasok hanya dikuasai segelintir kelompok dan bisa juga ada monopoli. Trickle down effect (tetesan ke bawah) tak dapat dirasakan masyarakat kalangan bawah. Sehingga, output-nya angka kemiskinan bertambah,” jelas pakar ekonomi dari Wiyata¬mandala Business School itu.
Politisi banteng daerah pe¬milihan DKI Jakarta ini juga tidak menampik naiknya angka kemiskinan tak terlepas dari kondisi global maupun domestik yang kurang bersahabat. Belum lagi badai pandemi Covid-19 ditambah lagi inflasi imbas kenaikan harga BBM. “Ten¬tunya menyebabkan daya beli masyarakat melemah,” jelasnya.
Namun demikian, Darmadi yakin kondisi tersebut bisa di¬minimalisir jika saja negara sedari awal berpedoman pada konsep ekonomi yang digagas Bung Karno. Untuk itu, ga¬gasan pembangunan semesta berencana yang digagas Bung Karno mesti menjadi panduan Pemerintah dalam menjalankan perekonomian.
“Jika itu jadi panduan utama, tidak ada lagi kita dengar angka kemiskinan naik. Justru kesejahteraan akan naik karena model pembangunan dititikberatkan berdasarkan prinsip kegotongroyongan. Satu sama lain saling topang bukan saling injak,” lanjut Bendahara Megawati Institute itu.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Senayan memuji sikap Presiden Jokowi yang mengakui adanya 12 pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu yang terjadi di Indonesia. Dengan itu, segenap Kementerian dan Lembaga terkait harus menindaklanjuti sikap tersebut secara nyata.
Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mengatakan, dalam waktu dekat, pihaknya segera memanggil Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menindaklanjuti sikap Presiden tersebut. Pasalnya, implikasi dari sikap Presiden tidak akan sederhana.
“Karena jika benar dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat, perlu adanya pengadilan HAM. Kalaupun tidak, perlu diper¬timbangkan apakah bisa disele¬saikan dengan rekonsiliasi,” ujar Arteria dalam keterangannya, kemarin.
Arteria berharap, semua Ke¬menterian dan Lembaga bekerja dalam satu rapat barisan dan semaksimal mungkin melakukan kerja optimal menyelesaikan pelanggaran HAM berat itu.
“Mudah-mudahan akan sikapi secara arif dan bijaksana,” harap politikus PDIP ini.
Anggota Komisi III Rudy Mas’ud menambahkan, pernyataan Presiden yang mengakui adanya 12 pelanggaran HAM berat masa lalu, dapat diikuti dengan proses hukum dan se¬buah kebijakan strategis.
“Dengan langkah konkret tersebut akan mengungkap para pelaku kejahatan, dan pemenu¬han hak-hak para korban melalui proses hukum yang transparan profesional dan akuntabel,” ujar Rudy dalam keterangannya, kemarin.
Rudy menyarankan Pemerintah memberikan penjelasan obyektif terhadap analisis berbagai kasus HAM berat lainnya, selain 12 kasus tersebut kepada masyarakat. Juga, terdapat se¬buah kebijakan strategis agar penegakan HAM dapat terus dilakukan.
“Sehingga pelanggaran HAM atau tragedi serupa tidak ter¬jadi kembali di masa yang akan datang, serta pengaturan mekanisme hukumnya yang komprehensif, transparan, dan akuntabel,” harap Politikus Golkar ini.
Menurutnya, langkah Pemerintah menyelesaikan pelangga¬ran HAM berat di masa lalu akan menjadi perhatian masyarakat.
Menurutnya, ini langkah maju Pemerintah untuk menegak¬kan dan mengakui HAM pasca lahirnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelangga¬ran HAM Berat masa lalu.
Meski demikian, Rudy juga memperhatikan berbagai opini masyarakat atau elemen ma¬syarakat terhadap Pernyataan Presiden tersebut. Masyarakat menilainya secara beragam dari apresiasi hingga kritikan. Bah¬kan, beberapa dari opini tersebut menilai bahwa pernyataan terse¬but hanya bersifat politis karena belum jelas langkah hukum atau yudisial.
“Kritik ini dinilai juga lahir dari ketidakpuasan para pihak dalam dari penyelesaian ter-hadap Kasus HAM berat yang sebelumnya telah diselesaikan seperti, Timor-Timur 1999, Tanjung Priok 1984, Abepura 2000,” jelasnya.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi menyatakan pengakuan sekaligus penyesalan terjadinya 12 pelanggaran HAM berat masa lalu di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (11/1).
Rekomendasi pengakuan ini adalah hasil kerja Tim Penyele¬saian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat (PPHAM) yang telah diserahkan kepada Men¬teri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD di Jakarta pada Kamis (29/12/2022).
Terdapat 12 kasus pelanggaran HAM berat, yaitu Peristiwa Tri¬sakti, Semanggi I, dan Semanggi II 1998, Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Peristiwa Wasior 2001-2001, Peristiwa penghilangan orang secara paksa 1997/1998, Peristiwa Talangsari 1989 di Lampung, Peristiwa 1965-1966.
Kemudian, peristiwa penembakan misterius 1982-1985, Peristiwa Simpang KKA Aceh, Peristiwa Jambu Keupok Aceh, Peristiwa pembunuhan dukun santet 1998 Banyuwangi, Peris¬tiwa Rumoh Geudong 1989 di Aceh, dan Peristiwa Wamena 2003 di Papua-Papua Barat.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Senayan meminta pemerintah memberikan perhatian khusus atas kedatangan turis asal China. Pasalnya, di negara tersebut sedang dilanda gelombang Covid-19 untuk kesekian kalinya, dengan kasus aktif lebih dari 92 ribu kasus.
Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, kesela¬matan dan kesehatan rakyat Indonesia mesti jadi prioritas di tengah masih adanya ancaman virus. “Jangan sampai pelonggaran protokol kesehatan (Prokes) demi mencapai target ekonomi justru mengabaikan keselamatan rakyat Indonesia,” ujarnya.
Muzani meminta Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan Kementerian Kesehatan (Ke¬menkes) membuat aturan khusus terhadap wisawatan asal China yang ingin masuk ke Indonesia. Aturan khusus yang dimaksud seperti kewajiban melakukan Swab PCR bagi turis tersebut. “Hal ini sebagai langkah anti¬sipasi serta kewaspadaan kita terhadap kemungkinan mening¬katnya kasus Covid-19 di dalam negeri,” ujar Muzani.
Ia bilang, berbagai upaya mencapai kekebalan komunitas (herd immunity) di masyarakat akan menjadi sia-sia karena ketidakwaspadaan kemungkinan ancaman Covid-19 dari turis-turis luar negeri. “Kita memas¬tikan bahwa keselamatan dan kesehatan warga adalah hal yang sangat prioritas,” tandasnya.
Menurut Muzani, Pemerin¬tah memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakatnya dari ancaman Covid-19 yang terus bermutasi. Serta mere¬dam kekhawatiran masyarakat terhadap ancaman Covid-19. “Pengetatan prokes bagi wisa¬tawan luar negeri sebagai ben¬tuk kewaspadaan dini guna menghindari terjadinya glom¬bang Covid-19 di Indonesia,” ucapnya.
Saat ini, kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra ini, Pemerintah juga telah mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyara¬kat (PPKM). Langkah ini bertu¬juan menggenjot perekonomian nasional di segala sektor, salah satunya di sektor pariwisata.
“Tapi jangan sampai kita menargetkan pertumbuhan eko¬nomi tapi mengabaikan kesela¬matan dan kesehatan rakyat,” kata Muzani mengingatkan.
Muzani membeberkan se¬jumlah negara di dunia saat ini telah menerapkan pengetatan prokes bagi turis asal China yang ingin masuk ke negara tertentu. Seperti Amerika Serikat, negara-negara di Eropa, serta sejumlah negara di Asia maupun Afrika.
Mayoritas negara tersebut, menurutnya, mewajibkan turis asal China untuk melakukan swab PCR sebelum masuk ke negara-negara tersebut. Bahkan pemerintah Maroko saat ini telah menetapkan pelarangan bagi turis asal China yang ingin masuk ke negara tersebut.
“Pemerintah Indonesia mesti mulai mengkaji serta memper¬timbangkan pengetatan, pem¬batasan, dan pemberlakuan aturan khusus bagi turis China yang ingin masuk ke Indonesia,” ucapnya.
Muzani menyebut, Pemerintah saat ini menargetkan sebanyak 253 ribu turis asal China masuk ke Indonesia pada tahun 2023 ini. Apalagi, perkiraan meningkatnya turis China di awal ta¬hun ini sangat mungkin terjadi menjelang Hari Raya Imlek pada 22 Januari 2023. “Jadi kita tidak hanya memikirkan capaian atau target devisa dari turis-turis yang ingin berlibur ke Indonesia,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Pari¬wisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno akan berkoordi-nasi dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait pemberlakuan aturan khusus. Aturan itu berupa pengetatan protokol kesehatan bagi turis China yang masuk ke Indone¬sia.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan, selama hampir tiga tahun, pandemi Covid-19 menggerus sektor perekonomian. Banyak sektor industri yang collapsed dan tumbang, karena tidak mampu menyesuaikan diri dengan berbagai tantangan yang mengemuka. Mulai dari perubahan pola perilaku konsumen, hingga perubahan paradigma dalam proses bisnis di masa pandemi.
Namun, industri penjualan langsung tetap menunjukkan pertumbuhan yang konsisten. Ini tercermin dari laporan Federasi Asosiasi Penjualan Langsung Dunia atau World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA) yang mencatat industri penjualan langsung secara global mengalami peningkatan sebesar 2,3 persen pada 2020, yaitu sebesar 179,3 miliar dolar AS, dari sebelumnya 175,3 miliar dolar AS pada 2019. Jika merujuk pada data realisasi tahun 2021, dari lebih 128 juta distributor penjualan langsung di seluruh dunia telah menghasilkan pendapatan sekitar 186 miliar dolar AS.
“Gambaran fakta ini menunjukkan, industri penjualan langsung memiliki karakter bisnis yang tangguh dan adaptif, mampu menyesuaikan diri dan berinovasi dalam merespon dinamika pasar. Menurut penilaian World Direct Sales Association, industri penjualan langsung dianggap sebagai salah satu model bisnis yang cukup menjanjikan, yang memiliki tingkat pertumbuhan tahunan yang konsisten sebesar 1,7 persen,” ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang, saat memberikan sambutan dalam acara Pembukaan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) Awards 2022, di Jakarta, Sabtu malam (14/1).
Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, kontribusi penting sektor penjualan langsung terhadap perekonomian nasional, tidak hanya tercermin dari besarnya nilai transaksi yang mencapai puluhan triliun rupiah. Namun juga dari jutaan mitra usaha yang terlibat, yang sebagian besar adalah para pelaku UMKM dan para pengusaha pemula.
Kontribusi lain yang tidak kalah pentingnya adalah, bisnis penjualan langsung juga turut ‘berjasa’ dalam menjaga dan melindungi produk dalam negeri. Lebih dari separuh atau sekitar 51,86 persen produk yang dijual adalah produk dalam negeri.
“Karena itu, saya sangat mengapresiasi keberadaan APLI dalam ekosistem perekonomian di Indonesia. APLI tidak hanya menjadi induk organisasi penjualan langsung yang memiliki peran penting dan strategis dalam perekonomian nasional, namun juga dipercaya sebagai satu-satunya asosiasi penjualan langsung di Indonesia yang diakui oleh Federasi Asosiasi Penjualan Langsung Dunia (WFDSA),” kata Bamsoet.
Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kadin Indonesia ini meyakini, di tengah tantangan kehidupan perekonomian yang semakin kompleks dan dinamis, industri penjualan langsung masih akan tetap eksis dan menyediakan lapangan dan peluang usaha, yang dapat diakses oleh siapa pun. Dalam industri penjualan langsung, setiap orang dapat menjadi entrepreneur, yang dibutuhkan hanyalah motivasi bisnis, semangat berusaha, dan komitmen kuat untuk mengembangkan potensi diri.
Dia melanjutkan, APLI harus dapat memanfaatkan setiap peluang dan momentum untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Khususnya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Investasi, untuk bersama-sama menjalankan fungsi edukasi mengenai model bisnis, potensinya, dan dampaknya terhadap perekonomian nasional.
“Ini selaras dengan amanat Permendag Nomor 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung, dengan perusahaan penjualan langsung wajib melaksanakan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para penjual langsung, agar bertindak dengan benar, jujur, dan bertanggung jawab,” pungkas Bamsoet.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi inisiasi Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyelenggarakan Wayang Orang ‘Pandowo Boyong’, di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu malam (15/1). Pagelaran ini dalam rangka memperingati Hari Dharma Samudera TNI AL. Pagelaran diselenggarakan Mabes TNI AL berkolaborasi dengan Laskar Indonesia Pusaka (LIP) yang didirikan Jaya Suprana dan grup wayang orang Bharata.
“Pemeran utamanya antara lain Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang berperan sebagai tokoh Bima Sena dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Prabu Puntadewa. Pagelaran ini juga menjadi bukti soliditas dan sinergitas TNI-Polri, tidak hanya dalam menjaga kedaulatan, pertahanan, dan keamanan bangsa, melainkan juga dalam memajukan seni dan budaya bangsa,” ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang, usai menyaksikan Wayang Orang ‘Pandowo Boyong’ itu.
Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, para pemeran wayang orang tersebut melibatkan para pejabat utama TNI AL, TNI AD, TNI AU, serta 450 prajurit TNI AL. Antara lain, KSAL Laksamana Muhammad Ali sebagai Batara Baruna, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman sebagai Batara Brama, KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo sebagai Eyang, dan Ketua Umum Dharma Pertiwi Vero Yudo Margono sebagai Dewi Nagagini.
“Wayang orang ini menceritakan tentang lakon Pandawa Boyong, yang ketika lima orang ksatria bersaudara boyongan (pindah) dari Alengka yang dikuasai Kurawa ke Astinapura untuk memerdekakan diri dari kekuasaan Kurawa. Mereka kemudian harus berperang melawan Kurawa yang jumlahnya jauh lebih besar dan memiliki persenjataan lebih banyak. Namun berkat kesungguhan yang didasarkan niat baik, Pandawa dapat memenangkan perang,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum FKPPI ini menerangkan, pagelaran wayang orang ini juga mengandung pesan moral untuk mengajak masyarakat agar lebih memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila. Bahkan sosok dalam Pandawa Lima pun relevan dengan semangat dan nilai-nilai Pancasila.
“Pagelaran wayang orang ini menjadi salah satu wujud konkret dalam merawat dan mentransformasikan ideologi Pancasila dari rumusan ideal abstrak menjadi praktik kolektif kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Mengingat Pancasila sebagai sistem nilai dan ideologi negara bukan sekadar bahan untuk dihafal atau dimengerti saja. Melainkan perlu diterima dan dihayati, serta dipraktekkan sebagai kebiasaan. Salah satunya bisa melalui pagelaran seni dan budaya,” pungkas Bamsoet.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Senayan menyesalkan keputusan Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) yang menghentikan kompetisi Liga 2 dan Liga 3. Penghentian kompetisi tersebut dinilai menunjukkan inkonsistensi federasi dalam mengelola liga sepak bola di Indonesia.
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menilai, keputusan PSSI menghentikan kompetisi Liga 2 dan Liga 3, lalu menghapus degradasi Liga 1 bukanlah hal mengejutkan. Sebab, keputusan-keputusan kontroversial tersebut sudah sekian kali terjadi Air.
“Keputusan menghentikan Liga 2 dan 3, lalu menghapus degradasi di Liga 1 sudah pasti akan memunculkan protes dari pemain dan pemilik klub,” ujar Huda dalam keterangannya, kemarin.
Huda mengatakan, pemilik klub Liga 2 dan Liga 3 sudah pasti merasakan ketidakadilan karena harapan untuk bisa naik ke Liga 1 pupus begitu saja. Bahkan, nasib pemain kian tidak jelas karena tidak bisa bermain dan mendapatkan fasilitas sesuai kontrak.
Politikus PKB ini menilai, kontroversi penghentian Liga 2 dan Liga 3 menjadi bukti ketidakjelasan tata kelola kom¬petisi sepak bola di Indonesia. Maka wajar saja jika prestasi tim nasional tidak kunjung mem¬baik. Padahal, federasi sudah melakukan banyak langkah instan dengan melakukan natu¬ralisasi pemain dari berbagai negara.
“Prestasi timnas yang baik salah satunya harus lahir dari organisasi yang sehat, transparan, dan akuntabel. Kualitas liga atau kompetisi itu juga me¬nentukan prestasi timnas yang baik,” jelasnya.
Huda menekankan pasca ter¬jadinya Tragedi Kanjuruhan Malang, para pemangku kepentingan sepak bola di Indonesia mestinya melakukan evaluasi pengelolaan sepak bola di Tanah Air. “Harus ada perubahan men¬dasar terkait tata kelola kompe-tisi, kejelasan kepemilikan klub, hingga kejelasan kualifikasi pengurus federasi,” saran dia.
Nyatanya, kata Huda, jatuhnya korban di Kanjuruhan hingga 135 jiwa tidak cukup menjadi pengingat bahwa sepak bola Indonesia membutuhkan pe¬rubahan mendasar. Sehingga ada keputusan kompetisi diputar dan sekarang sebagian dihentikan kembali.
Untuk itu, Komisi X DPR kata Huda, akan memanggil
Kemen¬terian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) serta PSSI. Perlu ada penjelasan alasan penghen¬tian roda kompetisi Liga 2 dan Liga 3 di Indonesia. “Kami juga akan kembali mempertanyakan arah perbaikan pengelolaan sepak bola di Tanah Air,” ujar Huda.
Sebelumnya, Sekretaris Jen¬deral (Sekjen) PSSI Yunus Nusi menyebut, ada tiga alasan Liga 2 musim 2022/2023 resmi dihen¬tikan. Pertama, adanya permin¬taan dari mayoritas klub Liga 2 untuk menghentikan liga. Hanya saja, tidak disebutkan secara detail berapa klub yang menga¬jukan hal ini.
Kedua, lanjut Yunus, peng¬hentian Liga 2 karena menye¬suaikan dengan rekomendasi tim Transformasi Sepak Bola Indonesia usai Tragedi Kan¬juruhan. “Tim ini menyebut sarana dan prasarana klub Liga 2 belum memenuhi syarat yang ditetapkan,” ujar Yunus dalam keterangannya, kemarin.
Alasan ketiga, sesuai dengan Peraturan Polisi (Perpol) nomor 10 tahun 2022. Dalam Perpol itu disebutkan periode perizinan kompetisi maksimal 14 hari se¬belum waktu pertandingan.
Seperti diketahui, Kompetisi Liga 2 musim 2022/2023 tidak akan dilanjutkan. Keputusan ini diambil Komite Eksekutif (Exco) PSSI setelah menggelar rapat yang berlangsung di Kan¬tor PSSI, GBK Arena, Kamis (12/1).
Kompetisi Liga 2 2022/2023 diikuti 28 tim yang terbagi dalam tiga grup. Kompetisi Liga 2 musim ini telah diputar sejak 28 Agustus 2022. Setiap kon¬testan rata-rata sudah melakoni lima hingga tujuh pertandingan musim ini. Tetapi, kompetisi Liga 2 akhirnya dihentikan se¬mentara karena Tragedi Kanju¬ruhan. Dan kini Liga 2 musim 2022/2023 resmi dihentikan total.(RMID)