Kategori: PARLEMEN

JAKARTA, BANPOS – Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno mendesak adanya investigasi menyeluruh terhadap penyebab terjadinya bentrokan antara pekerja WNI dan WNA di PT Gunbuster Nickel Industri (GNI), Marowali Utara, Sulawesi Tengah.
“Kerusuhan harus diusut tuntas sehingga jelas siapa yang memprovokasi dan siapa yang menjadi korban. Yang salah harus diberikan hukuman yang setimpal,” kata Eddy dalam keterangannya, Senin (16/1).
Menurut Eddy, narasi mengenai bentrok antara pekerja WNI dan WNA harus diperjelas dengan investigasi yang menyeluruh agar tidak memperkeruh suasana. “Apa yang terjadi harus jelas siapa yang memulai dan apa penyebabnya. Pekerja WNI dan WNA tetap harus patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia,” ujar Sekjen PAN ini.
Lebih lanjut, Eddy juga meminta adanya audit keselamatan kerja di PT GNI. Mengingat hal ini adalah kejadian kedua setelah kebakaran yang menewaskan pekerja pada awal Januar Kasus Formula E i lalu.
“Perlu ada audit keselamatan kerja yang menyeluruh di PT GNI. Keselamatan pekerja harus menjadi prioritas. Kerusuhan ini adalah kejadian kedua setelah kebakaran smelter yang juga memakan korban jiwa,” imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan bentrokan terjadi di area smelter PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/1) malam menyebabkan tiga pekerja meninggal dunia.
Polda Sulteng mengungkap pemicu bentrokan ialah adanya aksi sweeping yang dilakukan serikat pekerja yang mogok kerja terhadap pekerja yang tetap bekerja. Polisi menyebut bentrokan terjadi usai berulang kali serikat pekerja yang mogok kerja melakukan penyisiran.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendorong keberadaan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (Abpednas) 2022-2028 yang akan dikukuhkan pada 26 Januari 2023, bisa bekerja optimal dalam pembangunan desa. Khususnya sebagai penyambung tangan dari masyarakat kepada pemerintahan desa.
Politisi yang akrab disapa Bamsoet ini menerangkan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintahan Desa yang dipimpin kepala desa, merupakan mitra kritis dan strategis yang harus saling melengkapi dalam melaksanakan pembangunan di desa. “BPD sebagai lembaga formal punya peran strategis dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, demokratisasi dan kesejahteraan warga desa hingga mengawasi setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa,” ujarnya, usai menerima perwakilan Abpednas, di Jakarta, Senin (16/1).
Perwakilan Abpednas yang hadir antara lain, Penasehat Amriyati Amin, Pengawas Ella Nurlaela, Ketua Umum Indra Utama, Sekjen Deden Syamsuddin, serta Wakil Ketua Umum Hengkie dan Tundra Meliala.
Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, BPD harus mampu merumuskan indikator kinerja untuk meningkatkan pembangunan yang ada di desa. Karena itu, setiap anggota BPD harus senantiasa meningkatkan kapasitas SDM dan inovasinya. Sehingga bisa menghindari disharmonisasi antar BPD dan pemerintah desa.
“Dalam APBN 2023, Presiden Jokowi telah mengalokasikan dana desa mencapai Rp 70 triliun untuk 74.954 desa di 434 kabupaten/kota. Setiap desa bisa mendapatkan dana desa lebih dari Rp 1 miliar. Pemanfaatannya harus dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarat desa. Karena itu dibutuhkan BPD dan pemerintahan desa yang seiring sejalan, tanpa melupakan prinsip check and balances antar keduanya,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menerangkan, pemanfaatan dana desa juga harus diatur agar fleksibel. Sehingga selain bisa digunakan untuk bantuan permodalan kepada BUMDes dan dana operasional pemerintahan desa, dana desa juga bisa digunakan untuk mendukung berbagai program pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Seperti menggerakan sektor ekonomi kreatif masyarakat desa, menggerakan sektor pertanian yang menjadi keunggulan desa, hingga memaksimalkan potensi sektor energi baru terbarukan desa.
Sebagai contoh, desa memiliki peran strategis dalam menangkal krisis pangan. Mengingat produsen pangan, yaitu petani yang tinggal di desa mencapai 35,94 juta jiwa. Proporsi penduduk desa juga mencapai 71 persen dari populasi penduduk Indonesia.
“Artinya, produsen dan konsumen pangan sebagian besar tinggal di pedesaan. Jika BPD dan pemerintah desa bisa saling menguatkan, tidak mustahil melalui pemanfaatan dana desa yang digunakan secara tepat guna dan tepat sasaran, bisa menjadikan desa sebagai benteng penjaga pertahanan kedaulatan pangan, energi, hingga finansial,” pungkas Bamsoet.(RMID)

JAKARTA, BANPOS- Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan, sebagai bagian dari Keluarga Besar Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA), dirinya turut bangga bahwa dalam 12 tahun usianya, HIPKA tetap konsisten berjuang melahirkan para wirausahawan muslim yang profesional, bermartabat, berdaya saing, dan memiliki kemandirian. Kehadiran HIPKA telah berkontribusi aktif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melakukan pemberdayaan usaha kecil dan menengah, serta melahirkan para entrepreneur muda berkualitas.

Sebagaimana diketahui, mayoritas wirausaha di Indonesia didominasi usaha berskala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia karena kontribusinya yang besar terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan dan GDP Indonesia. Besarnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian tercermin dari kemampuannya menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun hingga 60,4 persen dari total investasi.

Menurut Bamsoet, sapaan akrab Bambang, membangun kewirausahaan dalam konteks Indonesia kontemporer merupakan sebuah keniscayaan. Karena sebagai negara dengan jumlah penduduk lebih dari 275,36 juta jiwa, ternyata persentase jumlah wirausahawan di tanah air baru mencapai 3,47 persen dari total jumlah populasi. Angka ini tertinggal jika dibandingkan berbagai negara lain, seperti Amerika Serikat (11,5 persen), Singapura (7,2 persen), dan Malaysia (5 persen).

“Padahal, jumlah wirausaha merupakan salah satu indikator kemajuan sebuah negara. Konsekuensi dari kegagalan kita untuk menumbuhkembangkan wirausahawan, berpotensi menempatkan posisi kita hanya sebagai ‘pasar’ bagi produk komunitas global,” ujar Bamsoet, saat membuka Musyawarah Nasional III HIPKA, di Jakarta, Selasa (6/12).

Turut hadir dalam acara ini antara lain, Ketua Dewan Penasehat HIPKA Soetrisno Bachir, Ketua Badan Pengurus Pusat HIPKA Tubagus Farich Nahril, Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat HIPKA Nurhadi M Musawir, Presidium KAHMI Abdullah Puteh dan Sutomo, Rektor Universitas Insan Cita Indonesia Laode Masihu Kamaludin, dan tokoh pengusaha nasional Tanri Abeng.

Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, di tengah rasio ketersediaan wirausahawan yang belum optimal, langkah dan gerakan HIPKA untuk memotivasi segenap anggota KAHMI agar tergerak menjadi entrepreneur, patut diapresiasi dan didukung. Apalagi setiap tahun ada lebih dari 2.000 alumni HMI yang otomatis menjadi anggota KAHMI, sebagai sumberdaya pembangunan yang berkualitas, memiliki latar belakang akademis, serta memiliki potensi dan daya saing dalam menyikapi berbagai tantangan dan dinamika zaman.

“Terlebih saat ini kita telah menapakan kaki pada periode bonus demografi, yang komposisi penduduk didominasi kelompok usia produktif. Seringkali bonus demografi dipersepsikan sebagai peluang emas untuk meraih lompatan kemajuan. Contohnya adalah China dan Korea Selatan, yang sukses mengoptimalkan periode bonus demografi dengan pengembangan industri rumahan. Padahal tidak semua negara sukses memanfaatkan momentum bonus demografi, seperti misalnya Brazil, Afrika Selatan, Venezuela, dan Meksiko. Hal ini harus menyadarkan kita, bahwa bonus demografi juga menyimpan potensi risiko. Salah satunya, ketika keberlimpahan jumlah sumber daya manusia berusia produktif, tidak terserap secara optimal oleh dunia kerja,” terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum SOKSI ini menerangkan, muara yang ingin dituju dari upaya mendorong lahirnya wirausahawan antara lain adalah terwujudnya kemandirian bangsa, terwujudnya keadilan sosial, dan kemakmuran masyarakat. Gagasan kemandirian bangsa harus dimaknai terbebas dari segala ketergantungan, serta menempatkan posisi Indonesia sejajar dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Dalam konsepsi ini, kemajuan ekonomi dan kemampuan daya saing menjadi kunci untuk mencapai kemandirian.

“Gagasan keadilan sosial mengamanatkan tidak adanya perlakuan diskriminatif dan ketimpangan dalam segala aspek dan dimensi. Sedangkan gagasan kemakmuran masyarakat meniscayakan adanya keberpihakan, kebersamaan, dan keberlakuan kebijakan yang bersifat inklusif. Saya yakin dengan segala potensi yang dimiliki, dan keterjangkauan penetrasi sumberdaya yang telah meliputi seluruh wilayah di Nusantara, HIPKA mampu mentransformasikan berbagai gagasan tersebut menjadi sebuah realita,” pungkas Bamsoet.(RM.ID)