Kategori: PARLEMEN

  • Senayan: RUU KUHP Produk Hukum Modern

    Senayan: RUU KUHP Produk Hukum Modern

    JAKARTA, BANPOS – Komisi I DPR mendukung penuntasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) oleh Pemerintah dan DPR menjadi Undang-Undang (UU) pada Desember 2022 sehingga dapat segera diterapkan.

    Menurut anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, Krisantus Kurniawan penuntasan, RKUHP menjadi UU dalam Paripurna pada Desember 2022 menjadi penting bagi bangsa Indonesia yang selama ini masih menggunakan produk hukum berasal dari masa kolonial.

    “Karena pertahanan membutuhkan acuan hukum yang tegas dan tidak membuat keraguan aparat negara dalam bertindak. Demikian pula arus informasi, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh di dalam masyarakat yang demokratis dan sangat terbuka,” tuturnya dalam diskusi daring akhir pekan lalu.

    Dalam Webinar Ngobrol Bareng Legislator (NGOBRAS) bertajuk ‘Antihoaks RKUHP’ hadir juga Dr. Hasyim Gautama, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Ditjen IKP Kementerian Kominfo dan Dr. Kurnia Setiawan, Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) Universitas Tarumanagara (Untar).

    Legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat I tersebut menampik tudingan bahwa RHUKP mendorong negara semakin otoritarian dan represif. Kata dia, justru sebaliknya RKUHP adalah produk hukum yang perlu disesuaikan dengan perubahan masyarakat, perkembangan zaman dan kebutuhan hukum modern.

    “Nah, KUHP peninggalan Belanda yang berlaku saat ini memiliki kecenderungan menghukum, tidak memiliki alternatif sanksi pidana serta belum memuat tujuan dan pedoman pemindanaan. Jadi justru RKUHP yang diributkan sekarang ini justru produk hukum modern,” tuturnya.

    Senada dengan Krisantus, Hasyim Gautama memaparkan, tudingan tanpa dasar tentang RKUHP marak beredar di media sosial (medsos) dan bukan tidak mungkin karena keengganan melakukan konfirmasi dianggap sebagai kebenaran. “Kominfo sebagai Kementerian yang memantau arus informasi di media massa maupun internet menemukan salah satu hoaks tentang RKUHP adalah soal hukuman mati, ini informasi yang beredar di medsos dan cukup masif,” tuturnya menjawab pertanyaan salah satu peserta.

    Menurutnya terdapat dua faktor utama pemicu hoaks yakni faktor kepentingan dan faktor ekonomi. Untuk meminimalisir terperdaya oleh hoaks dibutuhkan kemampuan literasi yang baik dalam mengkonsumsi informasi.

    Dia membagikan, sejumlah langkah mudah menangkap hoaks, antara lain cermati alamat situs, jangan cuma membaca judul, memeriksa fakta, lakukan cek foto atau video dan ikut grup diskusi anti hoax.

    Mantan aktivis 1998 ini menjelaskan beberapa ciri penyebaran hoaks antara lain menciptakan kecemasan, kebencian, permusuhan atau pemujaan, sumber tidak jelas, tidak ada yang bisa dimintai klarifikasi atau tanggung jawab, pesannya sepihak baik menyerang atau bahkan membela saja, mencatut nama tokoh berpengaruh.

    “Jika media berita, medianya pakai nama mirip media terkenal. Kemudian memanfaatkan fanatisme, atas nama ideologi atau agama, judul tidak cocok dengan isi, tampilan bersifat provokatif dan yang paling jelas adalah minta supaya dishare atau diviralkan,” pungkasnya. (RMID)

  • Yandri Susanto Undang Sekolah Datang Ke Gedung MPR

    Yandri Susanto Undang Sekolah Datang Ke Gedung MPR

    JABAR, BANPOS – Wakil Ketua MPR Yandri Susanto menggelar Silaturahmi Kebangsaan di Kantor Dewan Pengurus Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPW LDII), Jawa Barat, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Jumat (25/11).

    Bertepatan dengan momentum Hari Guru Nasional, olitisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu berterima kasih kepada guru yang telah berjasa mencerdaskan kehidupan bangsa. Dirinya berharap darma bakti guru menjadi suatu yang terbaik bagi bangsa Indonesia.

    Lewat Hari Guru itu pula, Yandri berharap kesejahteraan guru semakin diperhatikan. Di sisi yang lain, komitmen guru kepada dunia pendidikan juga perlu makin ditingkatkan sehingga hiruk pikuk tentang dunia pendidikan yang mengkhawatirkan bisa diatasi.

    Saat ini, menurut pria asal Bengkulu itu dunia pendidikan bangsa ini dihadapkan dengan berbagai permasalahan seperti bullying, perundungan, tawuran, dan sikap-sikap yang tak pantas lainnya yang dilakukan oleh guru atau murid. Agar masalah yang demikian bisa teratasi, perlunya komitmen dari semua pihak.

    Pemeritah, DPR, pemerintah daerah, perlu bersama memperhatikan keberadaan guru sehingga kesejahteraan guru tercipta namun juga mampu mengatasi berbagai permasalahan yang ada.

    Dalam silaturahmi itu, Yandri menyebut salah satu tugas MPR adalah melakukan Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal atau lebih popular disebut Sosialisasi Empat Pilar MPR. Sosialisasi ini diberikan kepada seluruh komponen bangsa.

    “Sosialisasi juga dilakukan dengan berbagai metode,” ujarnya. Sosialisasi yang dilakukan juga menyasar ke sekolah-sekolah, dari SD hingga Perguruan Tinggi.
    Selama ini, MPR menurut Yandri terbuka bagi siapa saja. Diungkapkan sudah banyak sekolah datang ke MPR untuk ikut sosialisasi.

    “Kami sudah sering menerima anak-anak sekolah di komplek gedung wakil rakyat untuk ikut sosialisasi,” ungkapnya. Disebutkan, beberapa sekolah dari Malang, Jawa Timur; Serang, Banten; dan Bengkulu, pernah datang ke MPR untuk melakukan kegiatan sosialisasi.

    Sebagai lembaga dakwah dan pendidikan, LDII memiliki sekolah dari SD hingga perguruan tinggi. Untuk itu Yandri mengundang sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan lembaga itu untuk datang ke MPR guna mengikuti sosialisasi.

    “Kehadiran saya di LDII ini juga sekaligus mengundang sekolah-sekolah yang ada di naungan LDII untuk datang ke MPR guna mengikuti sosialisasi. Kami terbuka kepada siapa saja,” tambahnya.

    Diharapkan dengan hadirnya sekolah-sekolah di bawah naungan LDII ke MPR akan meningkatkan wawasan kebangsaan kepada seluruh masyarakat.(RM.ID)

  • Yandri Susanto: Hubungan Indonesia-Kuwait Semakin Kuat

    Yandri Susanto: Hubungan Indonesia-Kuwait Semakin Kuat

    JABAR, BANPOS – Meski hujan deras mengguyur Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu (26/11) tak mengurangi semangat ratusan santri dan santriwati untuk menyambut tamu-tamu yang akan datang. Pondok Pesantren (Ponpe) Peradaban Al Amin hari itu kedatangan tamu-tamu istimewa.

    Mereka adalah Wakil Ketua MPR H. Yandri Susanto, Duta Besar Kuwait untuk Indonesia Youssep Yacoub Al Shatti, Ketua Balad Alkhair Society Syaikh Othman Althawaini, Ketua Yayasan Baitul Al Khairiyah Hj. Nadya Abdu Soddiq Bawazier, serta para jajaran pimpinan daerah Garut.

    Pondok pesantren tersebut memiliki masjid, asrama, dan gedung madrasah yang baru. Bangunan-bangunan kokoh yang ada bisa berdiri karena bantuan dari Kuwait.

    Sebagai tanda sarana tempat pendidikan yang memiliki luas 6 hektare itu sudah bisa dimanfaatkan, hari itu bangunan-bangunan penunjang pendidikan di pesantren itu diresmikan dan ditinjau oleh Yandri, Yacoub Al Shatti, Syaikh Othman, dan para undangan lainnya.

    Yandri mengucapkan selamat datang kepada Yacoub Al Shatti dan Syaikh Othman dalam sambutan acara. Dirinya merasa berbahagia bisa bersama dengan mereka karena atas perhatian, kepedulian, dan bantuan yang diberikan mampu menghadirkan sarana pendidikan yang lengkap.

    “Yang Mulia Duta Besar dan pihak donatur telah berkontribusi bagi pendidikan keagamaan di Garut,” ujarnya.

    Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan atas nama bangsa Indonesia mengucapkan terima kasih atas kontribusi bangsa Kuwait kepada bangsa Indonesia.

    Hubungan baik Indonesia-Kuwait menurutnya perlu dipertahankan dan dilanjutkan hingga masa-masa yang akan datang.

    Dengan diresmikan masjid, madrasah, dan asrama yang ada, diharapkan akan meningkatkan sumber daya manusia yang berakhlakul karimah yang mampu menyelamatkan anak-anak bangsa selamat dunia dan akhirat.

    “Peresmian ini menjadi sesuatu yang luar biasa bagi bangsa Indonesia,” tuturnya.

    Disampaikan oleh alumni Universitas Bengkulu itu, bangsa Indonesia merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Meski demikian masih banyak anak yatim piatu dan umat Islam yang perlu mendapat perhatian.

    Untuk itu, diharap Kuwait dan donatur yang ada memberikan kontribusi tidak berhenti di sini namun terus memperhatikan dan memberikan bantuan yang berkelanjutan agar masalah yang ada pada anak-anak yatim piatu dan umat Islam di Indonesia bisa teratasi.

    Yandri berpesan agar santri, santriwati, dan tenaga pendidik di pondok pesantren itu untuk menjaga nama baik lembaga pendidikan serta juga menjaga nama baik Indonesia dan Kuwait. “Sehingga semua yang ada menjadi berkah,” tuturnya.

    Kepada pihak-pihak yang peduli pada pendidikan di Garut, ia menyampaikan agar terus berjuang untuk masyarakat dan bangsa. Masalah pendidikan, dikatakan banyak terjadi di daerah-daerah yang lain sehingga apa yang terjadi di Pondok Pesantren Peradaban Al Amin yang mendapat bantuan dari Kuwait diharap bisa juga terjadi di tempat yang lain.(RM.ID)

  • Siapkan Rehabilitasi Pasca Gempa Bumi

    Siapkan Rehabilitasi Pasca Gempa Bumi

    JABAR, BANPOS – Senayan meminta Pemerintah mulai memperhatikan pemulihan kondisi pascabencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sebab, sejauh ini penanganan korban bencana masih berfokus pada penanggulangan kejadian. Pemulihan pascabencana belum menjadi perhatian serius.

    Anggota Komisi VIII DPR Abdul Wachid bilang, pemu¬lihan kondisi pascabencana gempa bumi di Cianjur sangat penting. Karena para korban bencana sangat membutuhkan perhatian dari mulai infrastruk¬tur, sarana-prasarana sampai persoalan membangkitkan ekonomi.

    Ia juga meminta Pemerintah Pusat maupun Daerah perlu lebih menggerakkan Kampung Siaga Bencana (KSB). Karena Indonesia terletak di lingkaran cincin api (ring of fire) sehingga rentan terjadi bencana gempa bumi hingga tsunami.

    “Selain potensi bencana gempa bumi, negara kita berada di daerah tropis yang mudah terjadi banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan,” ujar Wachid dalam keterangannya, kemarin.

    Meski demikian, Wachid mengapresiasi langkah cepat Pemerintah dalam penanganan korban bencana gempa bumi Cianjur. Semua kementerian/lembaga hingga TNI maupun Polri terjun langsung memberi¬kan bantuan
    “Saya kira gerak Pemerintah sudah cukup baik, artinya Presiden sudah perintahkan semua pembantunya untuk segera me¬nangani masalah bencana,” ujar politikus Gerindra ini.

    Dia bilang, bantuan bagi para korban bencana gempa bumi tidak hanya datang dari Pemerintah Pusat, melainkan dari Pemerintah Daerah (pemda) dan para anggota DPRD kabupaten/kota. Gerak cepat Pemerintah tersebut patut menda¬pat dukungan penuh dari semua pihak.

    Untuk itu, Ia mengajak para anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi maupun kabupaten/kota ikut membantu Pemerintah da¬lam meringankan beban korban gempa Cianjur. “Anggota dewan kabupaten/kota, provinsi hingga DPR untuk menyisihkan se¬bagian gajinya guna membantu korban bencana di Cianjur,” ajak dia.

    Sementara, Wakil Ketua MPR Syarief Hasan meminta Pemerintah memberikan per¬hatian khusus terhadap kondisi masyarakat terdampak bencana gempa di Cianjur.
    Pasalnya, masih banyak masyarakat pengungsi di Cianjur yang be¬lum mendapatkan bantuan, baik makanan maupun pakaian.

    Ia berharap, bantuan baik dari Pemerintah maupun masyarakat umum dapat disebar secara merata dengan cara menghantar langsung ke tempat pengungsian. “Sehingga semua pengungsi da¬pat terjangkau bantuan sampai di pelosok-pelosok pengungsian. Bukan hanya yang berada di sekitar posko utama,” saran Syarief.

    Politikus Senior Partai Demokrat ini mendorong Pemerintah untuk menyiapkan program rehabilitasi konstruksi ke depan. Tujuannya, agar rumah atau bangunan umum yang rusak dapat segera direhabilitasi pasca kondisi bencana sudah membaik kembali.

    Mantan Menteri Koperasi dan UKM ini mendesak agar proses rehabilitasi dilakukan secara cepat agar masyarakat dapat pulih kembali. Namun, tentu saja proses rehabilitasi ini harus memperhatikan kondisi bencana. “Semoga bencana ini dapat segera berhenti dan dapat diatasi dengan baik”, harap dia.

    Selain itu, Syarief mendorong Pemerintah untuk memperkuat manajemen kebencanaan. Apalagi, Negara Indonesia berada di ring of fire sehingga potensi bencana alam sangat besar. “Pemerintah harus menyadari itu dan lebih peka untuk mem¬perkuat disaster management,” desak dia.(RM.ID)

  • DPR Nilai Pemerintah Sudah Maksimal Sikapi Perang Rusia Ukraina

    DPR Nilai Pemerintah Sudah Maksimal Sikapi Perang Rusia Ukraina

    JAKARTA, BANPOS – Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menilai pemerintah RI sudah maksimal mengambil langkah merespon perang Rusia – Ukraina yang sampai hari ini belum kunjung berakhir. Sikap pemerintah menurut Christina pro aktif mengupayakan jalan damai untuk segera menghentikan perang melalui jalan dialog.

    “Sejak awal terjadinya perang sampai terakhir di forum APEC setelah G20 pemerintah masih menyuarakan penyelesaian damai untuk segera menghentikan perang. Jadi pendapat saya upaya Indonesia sudah maksimal, proaktif mengambil sikap dan ini harus kita apresiasi,” ungkap Christina saat menjadi pembicara dalam Forum Conference on Indonesian Foreign Policy di Jakarta, Sabtu (26/11).

    Christina mengatakan, peran Indonesia terlihat dari berbagai upaya yang telah dilakukan, baik dalam kapasitas sebagai negara maupun melalui IPU Task Force. Dan peran ini dimainkan secara berimbang oleh Indonesia dengan menemui kedua pihak secara simultan.

    “Kita ketahui juga dalam pertemuan dengan Presiden Putin, Presiden Jokowi tegas menyampaikan Indonesia tidak memiliki kepentingan apapun kecuali ingin melihat perang dapat segera selesai dan rantai pasok pangan, pupuk dan energi dapat segera diperbaiki. Ini selalu beliau ulang-ulang, ahkan di G20 kemarin Presiden Jokowi bicara soal pupuk di depan pemimpin negara maksudnya lebih ke soal segera hentikan perang,” jelas Christina.

    Pada konteks ini Christina juga menegaskan pengertian politik luar negeri bebas aktif yang selama ini banyak disalahpahami seakan-akan merupakan politik netral.

    “Tidak demikian. Bebas aktif artinya kita bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional, namun tidak mengikatkan diri secara apriori pada satu kekuatan dunia. Jadi tetap aktif memberikan sumbangan pemikiran maupun partisipasi aktif dalam upaya menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan dunia. Dalam kaitan ini saya lihat Presiden konsisten di jalur diplomasi bebas aktif ini,” tukas Christina.

    Dari sisi Indonesia, lanjut Politisi Golkar ini, kita sudah melakukan banyak upaya untuk mendorong inisiasi dialog antar kedua negara meski tidak bisa mengharapkan langsung tercapai hasil karena situasi yang demikian kompleks.

    “Bagi saya ke depannya Indonesia perlu tetap konsisten mendorong upaya penyelesaian damai. Pesannya perang merugikan banyak pihak, perang harus segera diakhiri, ego kekuatan besar mana pun harus dikesampingkan dan utamakan kepentingan dunia dan umat manusia yang lebih besar. Itu sikap Indonesia yang menurut saya harus terus kita dorong dan gaungkan,” pungkas Christina.(RM.ID)

  • Bareng Waskita, Rieke Diah Pitaloka Gelar Sosialisasi Untuk UMKM

    JABAR, BANPOS – BUMN Waskita Karya bersama Komisi VI DPR RI menggelar Kegiatan Sosialisasi Peran Kemitraan UMKM BUMN Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, di Hotel Swiss-Bellin Cibitung Bekasi Jawa Barat Sabtu (26/11). Kegiatan tersebut dihadiri anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka.

    “Kita berterima kasih kepada Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang telah men-support kegiatan sosialisasi ini,” ucapnya, mengawali sambutan.
    Rieke, sapaan akrabnya juga memberikan materi berupa motivasi terhadap pelaku UMKM pada kegiatan sosialisasi tersebut.

    “Kita jangan malu terlahir sebagai orang miskin atau ekonomi yang biasa saja, yang terpenting kita punya semangat untuk terus berjuang demi mewujudkan mimpi mimpi yang kita punya, UMKM harus maju harus berkembang,” paparnya.

    Selanjutnya, Rieke juga memberikan testimoni bagi pelaku UMKM yang telah berhasil menjadi usaha yang maju.

    “Ini ada pelaku UMKM pelaku usaha roti ibu rumah tangga juga, dulu hanya 1 kilo tepung produksi roti paling 40 pcs, sekarang sudah 1 karung tepung dan sudah masuk ke perusahaan perusahaan, ya ini merupakan bentuk dukungan dari kami dengan memberikan bantuan kepada para pelaku UMKM, kalo datang kesini jangan jadi mental pengemis tapi harus punya mental berjuang,” tandasnya.

    Untuk diketahui, kegiatan sosialisasi peran kemitraan UMKM BUMN ini merupakan bentuk kerja sama antara Komisi VI DPR RI dan Mitra Kerja BUMN Waskita Karya.
    Waskita Karya merupakan BUMN yang fokus pada pembangunan infrastruktur. Waskita memiliki Visi menjadi perusahaan terdepan dalam membangun ekosistem yang berkelanjutan.

    Sementara misinya, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia berlandaskan nilai inti perusahaan AKHLAK. Kemudian, menghadirkan produk dan jasa berkualitas terbaik dengan menggunakan teknologi terkini dan sistem terintegrasi.

    Kemudian, memperkuat pengelolaan keuangan. Lalu, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan. Berikutnya, mengoptimalkan portfolio bisnis yang tepat dan terukur, serta menjadi agen pembangunan pemerintah menuju Indonesia Maju.

    Lalu, memperluas jaringan bisnis internasional dengan menjadi pemain handal di pasar konstruksi global. Dan terakhir, memperhatikan kepedulian sosial dan keseimbangan lingkungan dalam aktivitas bisnis perusahaan.(RM.ID)

  • DPR Nilai Pemerintah Sudah Maksimal Sikapi Perang Rusia Ukraina

    DPR Nilai Pemerintah Sudah Maksimal Sikapi Perang Rusia Ukraina

    JAKARTA, BANPOS – Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menilai pemerintah RI sudah maksimal mengambil langkah merespon perang Rusia -Ukraina yang sampai hari ini belum kunjung berakhir. Sikap pemerintah menurut Christina pro aktif mengupayakan jalan damai untuk segera menghentikan perang melalui jalan dialog.

    “Sejak awal terjadinya perang sampai terakhir di forum APEC setelah G20 pemerintah masih menyuarakan penyelesaian damai untuk segera menghentikan perang.

    Jadi pendapat saya upaya Indonesia sudah maksimal, proaktif mengambil sikap dan ini harus kita apresiasi,” ungkap Christina saat menjadi pembicara dalam Forum Conference on Indonesian Foreign Policy di Jakarta, Sabtu (26/11).

    Christina mengatakan, peran Indonesia terlihat dari berbagai upaya yang telah dilakukan, baik dalam kapasitas sebagai negara maupun melalui IPU Task Force. Dan peran ini dimainkan secara berimbang oleh Indonesia dengan menemui kedua pihak secara simultan.

    “Kita ketahui juga dalam pertemuan dengan Presiden Putin, Presiden Jokowi tegas menyampaikan Indonesia tidak memiliki kepentingan apapun kecuali ingin melihat perang dapat segera selesai dan rantai pasok pangan, pupuk dan energi dapat segera diperbaiki. Ini selalu beliau ulang-ulang, ahkan di G20 kemarin Presiden Jokowi bicara soal pupuk di depan pemimpin negara maksudnya lebih ke soal segera hentikan perang,” jelas Christina.

    Pada konteks ini Christina juga menegaskan pengertian politik luar negeri bebas aktif yang selama ini banyak disalahpahami seakan-akan merupakan politik netral.

    “Tidak demikian. Bebas aktif artinya kita bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional, namun tidak mengikatkan diri secara apriori pada satu kekuatan dunia. Jadi tetap aktif memberikan sumbangan pemikiran maupun partisipasi aktif dalam upaya menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan dunia. Dalam kaitan ini saya lihat Presiden konsisten di jalur diplomasi bebas aktif ini,” tukas Christina.

    Dari sisi Indonesia, lanjut Politisi Golkar ini, kita sudah melakukan banyak upaya untuk mendorong inisiasi dialog antar kedua negara meski tidak bisa mengharapkan langsung tercapai hasil karena situasi yang demikian kompleks.

    “Bagi saya ke depannya Indonesia perlu tetap konsisten mendorong upaya penyelesaian damai. Pesannya perang merugikan banyak pihak, perang harus segera diakhiri, ego kekuatan besar mana pun harus dikesampingkan dan utamakan kepentingan dunia dan umat manusia yang lebih besar. Itu sikap Indonesia yang menurut saya harus terus kita dorong dan gaungkan,” pungkas Christina.(RM.ID)

  • Wakil Ketua MPR: Bantuan Harus Merata, Pemulihan Wajib Segera

    Wakil Ketua MPR: Bantuan Harus Merata, Pemulihan Wajib Segera

    JABAR, BANPOS Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mendorong Pemerintah dan stakeholders terkait untuk memberikan perhatian khusus terhadap kondisi masyarakat terdampak bencana gempa di Cianjur, Jawa Barat.

    Pasalnya, masih banyak masyarakat pengungsi di Cianjur yang belum mendapatkan bantuan, baik makanan maupun pakaian. Syarief Hasan meyarankan, penyaluran bantuan dapat menjangkau seluruh pengungsi.

    “Kami sangat berharap, bantuan-bantuan, baik dari Pemerintah maupun masyarakat umum dapat disebar secara merata dgn cara menghantar langsung sehingga semua pengungsi dapat terjangkau hingga di pelosok-pelosok pengungsian, bukan hanya yang berada di disekitar posko utama,” ungkap Syarief Hasan dalam keterangannya, Sabtu (26/11).

    Syarief Hasan juga menyampaikan bela sungkawanya terhadap bencana yang melanda Cianjur dan sekitarnya.

    “Saya menyampaikan duka cita mendalam atas bencana gempa yang melanda Cianjur dan sekitarnya. Semoga para korban ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah dan masyarakat Cianjur dapat dikuatkan oleh-Nya,” ucapnya.

    Berdasarkan informasi terbaru dari Pemkab Cianjur, gempa bumi dengan kekuatan 5,6 SR yang melanda Cianjur dan sekitarnya menyebabkan korban jiwa mencapai 315 orang dan luka-luka sebanyaknya 2.046 orang. Sementara, masih ada 39 orang yang hilang dan ribuan orang mengungsi.

    Sementara itu gempa susulan masih terjadi terakhir kekuatan 4.1 SR, yang mengakibatkan takyat masih cemas hingga saat ini.

    Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mendorong Pemerintah untuk menyiapkan program rehabilitasi konstruksi ke depan.

    “Kita akan mendorong Pemerintah agar rumah atau bangunan umum yang rusak dapat segera direhabilitasi pasca kondisi bencana sudah membaik kembali,” pintanya.
    Syarief Hasan menyebut, proses rehabilitasi yang dilakukan harus cepat.

    “Kita tentu mendorong agar proses rehabilitasinya berjalan cepat agar masyarakat dapat pulih kembali. Namun, tentu proses rehabilitasi ini harus memperhatikan kondisi bencana. Semoga bencana ini dapat segera berhenti dan dapat diatasi dengan baik,” desaknya.

    Syarief menyebut komitmennya membantu masyarakat yang terdampak bencana. Atas nama Pimpinan MPR RI dan Fraksi Partai Demokrat, berkomitmen untuk terus membantu masyarakat Cianjur.

    “Kami berharap, dengan bantuan tersebut dapat meringankan beban yang sedang dialami masyarakat,” ujarnya.

    Politisi senior Partai Demokrat ini juga mendorong Pemerintah untuk memperkuat manajemen kebencanaan. Apalagi, negara kita ini berada di ring of fire sehingga potensi bencana alam sangat besar. Pemerintah harus menyadari itu dan lebih peka untuk memperkuat disaster management.

    Dia melanjutkan, disaster warning juga harus sudah dikembangkan. Sebab, banyaknya korban yang berjatuhan seringkali karena tidak adanya warning akan terjadinya bencana. Ini perlu dievaluasi dan dikembangkan, seperti yang dilakukan Jepang menghadapi bencana alam.

    Syarief Hasan berharap, kondisi masyarakat Cianjur segera pulih kembali. Masa sulit ini segera berakhir dan kondisi masyarakat, khususnya Cianjur yang dilanda gempa bumi dapat segera pulih kembali.

    “Kami dari Fraksi Partai Demokrat akan terus membantu masyarakat dalam proses pemulihan bencana gempa ini. Doa kami untuk masyarakat Cianjur,” tutup Syarief Hasan.(RM.ID)

  • Indonesia Potensial Pimpin Industri Halal Dunia

    Indonesia Potensial Pimpin Industri Halal Dunia

    JAKARTA, BANPOS – Indonesia mempunyai peluang besar untuk memimpin industri halal dunia. Pembangunan ekosistem halal baik di bidang fashion, kuliner, wisata, hingga industri keuangan harus terus dikuatkan.

    “Kita akan terus mendukung terbentuknya ekosistem industri halal dunia baik dari sisi fashion, kuliner, maupun industri keuangan. Event Pemilihan Putri Hijaberfluencer seperti ini menjadi salah satu upaya penguatan ekosistem industri halal terutama di bidang fashion,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda saat menerima finalis Putri Hijaberfluencer 2022 di Ruang GBHN Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/11).

    Huda menjelaskan, Indonesia mempunyai potensi besar untuk menjadi pusat Industri halal dunia. Potensi tersebut bisa dilihat dari besarnya komunitas muslim di Indonesia hingga maraknya berbagai produk halal baik di sektor kuliner, fashion, maupun cara pandang keagamaan yang moderat.

    “Cara pandang ini penting ditekankan karena dengan cara pandang moderat, Islam yang muncul adalah Islam Ramah sehingga terbuka terhadap tumbuhnya berbagai produk-produk halal yang menopang industri halal di masa depan,” katanya.

    Pemilihan Putri Hijabfluencer, kata Huda bisa menjadi penguat bagi tumbuh kembangnya berbagai produk pakaian muslimah terbaik dunia. Apalagi jika finalis yang terpilih benar-benar merepresentasikan sosok muslimah ideal baik dari pemikiran, perilaku, hingga cara berpakaian.

    “Putri Hijabfluencer bisa menjadi ambassador untuk menampilkan sosok muslimah yang tidak hanya bagus dalam berpakaian tetapi juga dalam berpikir dan berperilaku,” katanya.

    Wakil Ketua Fraksi PKB MPR ini mengungkapkan, saat ini pemerintah tengah serius mengembangkan industri halal di Indonesia. Di sektor pariwisata misalnya, saat ini pemerintah secara serius mengembangkan wisata halal di Nusa Tenggara Barat.

    Wilayah ini tidak hanya dipandang mempunyai eksotisme alam tetapi juga pendukung lain bagi pengembangan wisata halal.

    “Putri Hijabfluencer bisa menjadi ikon yang merepresentasikan masing-masing keunggulan baik di bidang fashion, kuliner, wisata, maupun sektor lainnya,” katanya.(RM.ID)

  • Isro Mi’raj Minta Dinsos Cilegon Verifikasi Penerima Bansos

    Isro Mi’raj Minta Dinsos Cilegon Verifikasi Penerima Bansos

    CILEGON, BANPOS – Ketua DPRD Kota Cilegon, Isro Mi’raj meminta Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cilegon melakukan updating data penerima bantuan sosial (Bansos) agar bantuan tersebut tepat sasaran.

    “Selain updating data, Dinas Sosial juga harus melakukan verifikasi faktual langsung ke lapangan,” kata Isro, Selasa (22/11/2022).

    Ia juga meminta Dinas Sosial melakukan verifikasi faktual data penerima bansos, sesuai data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang dianjurkan Kementerian Sosial.

    Ketua DPRD Kota Cilegon Isro Mi’raj saat mendatangi rumah janda miskin di Kelurahan Gunung Sugih, Ciwandan, Kota Cilegon.

    Menurut dia, data penerima perlu updating dan verifikasi faktual petugas guna menghindari salah sasaran, dan mereka yang berhak benar menerima jangan sampai tertinggal.

    “Sementara ini, masih ada yang tidak masuk DTKS. Padahal mereka wajib menerima bantuan itu, dan itu yang menjadi masalah,” kata Politisi Partai Golkar ini.

    Ia berharap verifikasi faktual penerima bansos yang berhubungan dengan DTKS seperti yang diisyaratkan Kementerian Sosial. (ADV)