Kategori: PARLEMEN

JAKARTA, BANPOS – Senayan mendukung langkah kepolisian memaksimalkan penerapan restorative justice atau penyelesaian perkara melalui mediasi dalam menangani kasus pidana.

Anggota Komisi III DPR Habiburokhman menilai, penerapan restorative justice berdampak positif pada penghematan anggaran di kepolisian. Pasalnya, biaya penyelidikan (lidik) dan penyidikan (sidik) tergolong sangat besar.

“Semakin maksimalnya penerapan restorative justice dapat berdampak positif pada penghematan anggaran,” ujar Habiburokhman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Polri, Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK) di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Habiburokhman mencontohkan langkah Polda Metro Jaya menangguhkan penahanan warga Pekanbaru, Riau Masril Ardi, yang mengunggah konten ‘Orang-Orang Pilihan Ferdy Sambo’ di TikTok.

Langkah serupa bisa diterapkan untuk pengguna narkoba yang memenuhi 70 persen Lembaga Pemasyarakatan (LP).

Anggota Komisi III Muhammad Nasir Djamil juga mendorong penegak hukum menerapkan keadilan restoratif dalam penanganan kasus hukum. Apalagi di setiap instansi sudah memiliki panduan menerapkan pendekatan ini.

“Restorative justice sangat mendesak dimasukkan di dalam pembahasan revisi KUHP yang tengah dibahas Komisi III DPR bersama Pemerintah,” ujar Nasir.

Revisi KUHP, lanjutnya, bertujuan memperkuat semangat keadilan restoratif. Sehingga, hukum yang diciptakan dapat memberikan manfaat dan keadilan tidak hanya bagi pelaku, juga korban dan masyarakat.

“Kalau nanti KUHP disahkan, ini akan menjadi angin segar bagi upaya kita menyuburkan restorative justice,” harap politikus PKS ini.

Namun Nasir mengingatkan, keadilan restoratif tidak bisa diterapkan sembarangan. Sebab, tidak semua perkara bisa diberlakukan keadilan restoratif. Perlu ada kriteria seperti memperhatikan usia pelaku, ancaman hukuman, hingga kerugian yang disebabkan pelaku.

“Penerapan keadilan restoratif juga harus melalui asesmen yang dilakukan oleh aparat untuk memastikan bahwa perkara tersebut dapat diselesaikan tanpa hukuman penjara,” imbuhnya.

Terpisah, Analis Kebijakan Madya bidang Pidana Umum Bareskrim Polri Kombes Pitra A Ratulangi mengatakan, Polri telah menyelesaikan 15.811 perkara melalui mekanisme keadilan restoratif sejak 2021 hingga Juli 2022.

Mekanisme ini dimungkinkan setelah ada Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice.

Pitra menuturkan, sejak Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 terbit, terdapat 275.500 kasus tindak pidana. Dari jumlah itu, polisi menyelesaikan 170 ribu perkara, dan sebanyak 15.811 di antaranya melalui mekanisme keadilan restoratif. (RMID)

JAKARTA, BANPOS – Aspek kepercayaan publik kepada sejumlah institusi negara sedang menghadapi tantangan serius akibat terungkapnya kasus-kasus pelanggaran etika dan tindak pidana yang dilakukan oknum aparatur negara. Menurunnya kepercayaan terhadap institusi negara berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan publik pada ketentuan hukum dan undang-undang (UU). Maka, demi terjaganya ketertiban umum, setiap pimpinan institusi negara hendaknya peduli dan konsisten merawat kepercayaan masyarakat.

Sebelum tercorengnya citra institusi Polri akibat kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, publik juga sudah dibuat kecewa dengan terungkapnya kasus mafia tanah oleh sejumlah oknum di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kasus-kasus pelanggaran etika dan tindak pidana yang dilakukan atau melibatkan oknum aparatur negara pada sejumlah institusi negara mau tak mau memengaruhi sikap atau aspek kepercayaan masyarakat terhadap institusi bersangkutan. Apalagi jika perbuatan tercela itu dilakukan sekelompok oknum pada institusi negara yang berfungsi menegakkan hukum bagi terwujudnya ketertiban umum. Semua pihak pasti gelisah jika publik tidak lagi memercayai institusi penegak hukum.

Berkait dengan persepsi publik terhadap institusi Polri misalnya, survei oleh Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri menurun tajam pada Agustus 2022, dibandingkan Mei 2022. Hasil survei Litbang Kompas pada 19-21 Juli 2022 menunjukkan bahwa persepsi publik yang negatif ini terbentuk setelah terungkapnya berbagai kasus pelanggaran etika oleh pejabat institusi tersebut.

Memang, dalam konteks ini, tak terelakkan bahwa perhatian atau sorotan masyarakat saat ini lebih tertuju pada institusi Polri. Bisa dimaklumi karena Polri masih memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Publik sangat antusias mengawal rangkaian proses penyelidikan hingga pemeriksaan para tersangka.

Antusiasme publik mengawal kasus pembunuhan itu ternyata menjadi momentum untuk mengungkap kondisi riil internal Polri. Bocoran informasi dari internal Polri pun terus mengalir ke ruang publik. Gambaran riil terkini tentang internal Polri sudah diungkap Menko Polhukam Mahfud MD.

Gambaran itu memberi penjelasan kepada publik tentang kerusakan hierarki pada institusi Polri, karena adanya Sub-Mabes Polri yang sangat berkuasa. Dan, kekuasaan yang digenggam sub-Mabes Polri itu digunakan untuk kegiatan melanggar hukum.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyadari betul bahwa citra institusi Polri saat ini rendah. Kapolri menempatkan proses penyelesaian kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J–dan semua dampak ikutannya–sebagai pertaruhan marwah institusi yang dipimpinnya.

Kecewa, sedih, dan prihatin tak hanya menyergap Kapolri serta jajaran pimpinan institusi Polri lainnya. Sebagian besar masyarakat pun sedih dan prihatin, karena Polri sebagai garda terdepan yang menjaga dan merawat ketertiban umum harus menghadapi masa-masa paling sulit saat ini.

Namun, berlarut-larutnya kecewa, sedih, dan prihatin tidak akan menyelesaikan masalah. Di hadapan segenap elemen masyarakat, Polri dan BPN harus realistis; yakni, sedang menghadapi fakta tentang merosotnya kepercayaan publik. Maka, sambil menuntaskan penyelesaian kasus pelanggaran etika dan tindak pidana yang melibatkan oknum pada dua institusi itu, jajaran pimpinan Polri dan BPN pun hendaknya mulai menyiapkan program kerja pemulihan citra.

ÇSelain program kerja pemulihan citra, pimpinan institusi pun hendaknya berani memulihkan fungsi-fungsi dan wewenang yang melekat pada hierarki institusi. Bukan cerita baru kalau hierarki pada sejumlah institusi negara mengalami kerusakan karena adanya ‘raja kecil’, ‘menteri bayangan’ hingga ‘gubernur bayangan’ dan ‘ketua bayangan’.

Pada era yang serba transparan sekarang ini, hierarki institusi hendaknya tidak lagi memberi ruang dan toleransi sekecil apa pun bagi kelompok internal yang ingin membangun kekuatan atau mengkudeta wewenang pimpinan institusi. Penyerahan dan distribusi wewenang pada hierarki institusi harus diterima, dipatuhi dan dijalankan tanpa syarat apa pun.

Citra positif institusi, utamanya institusi penegak hukum, harus terjaga. Kredibilitas institusi harus terus dipupuk, karena citra yang positif menjadi faktor pendorong kepatuhan semua elemen masyarakat pada ketentuan hukum dan UU yang mengatur ketertiban umum.

Sebaliknya, jika publik terus menerus dijejali informasi tentang perilaku tak terpuji oknum penegak hukum, kecenderungan ini sangat berbahaya. Citra negara-bangsa dan ketertiban umum menjadi taruhannya. Jangan sampai muncul kelompok-kelompok masyarakat yang berasumsi ‘boleh melanggar hukum, karena aparat penegak hukum juga melanggar hukum’. (RMID)

JAKARTA, BANPOS – Wakil Ketua MPR Yandri Susanto mengungkapkan, Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang sangat subur, dengan berbagai produk pangan tumbuh baik dan mampu memenuhi kebutuhan hidup hampir 280 juta jiwa rakyatnya. Namun memang masih ada beberapa pangan yang masih mengandalkan impor untuk kebutuhan dalam negerinya.

Sampai bulan Juli 2022, Indonesia masih impor komoditas pangan terutama gandum.Kebutuhan pangan ini sekitar 4,5 juta ton dengan nilai Rp 26 Triliun, masih impor dari Eropa. Ini terjadi karena, gandum termasuk tumbuhan yang sulit tumbuh subur di tanah Indonesia.

Begitu sampai di Indonesia, lanjut Yandri, harga gandum juga termasuk mahal dan makin tinggi akhir-akhir ini.

“Penyebabnya adalah, akibat dampak perang Russia-Ukraina dan pengiriman produk yang harus melalui Singapura terlebih dahulu,” kata Yandri.

Hal tersebut disampaikan Pimpinan MPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini, dalam orasi ilmiahnya di acara ‘Pelantikan Ikatan Alumni (Ikal) Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu (FP-UNIB) Periode 2022-2025, di Auditorium Gedung C, Kompleks Kampus UNIB, Bengkulu, Senin (29/8).

Hadir dalam acara, Wakil Rektor III Dr. Candra Irawan, Dekan FP UNIB Prof. Dwi Wahyuni Ganefianti, Ketua Ikal Arif Gunadi, Walikota Bengkulu Helmi Hasan, Wakil Walikota Dedi Wahyudi, para alumni FP UNIB lintas angkatan serta para dosen dan mahasiswa Fakultas Pertanian UNIB.

Dilanjutkan Yandri, produk pangan yang masih impor selanjutnya adalah gula. Pangan yang sangat dibutuhkan rakyat sehari-hari ini, sebanyak 3,5 juta ton masih diimpor dengan nilai Rp 27 triliun.

Lalu, kedelai. Pangan ini masih impor dari Amerika Serikat, dengan kebutuhan 1,3 juta ton bernilai hampir Rp 1,2 triliun. Terakhir jagung, Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri terutama industri, Indonesia masih harus impor sebanyak 230 ribu ton.

Yandri melihat, isu nasional tentang kebutuhan pangan dalam negeri tersebut sebagai sebuah peluang besar yang harus disikapi secara serius, oleh elemen bangsa yang bergerak di bidang pertanian termasuk FP UNIB.

“Saya sangat berharap, FP UNIB menjadi leading sector atau garda terdepan menjadi pendobrak bahwa Bengkulu mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyat yang selama ini diimpor. Jika ini terjadi, maka ketahanan pangan bangsa secara keseluruhan akan terwujud makin kuat,” katanya.

Kepada para mahasiswa, Yandri mendorong semangat untuk segera bangkit menghadirkan kualitas diri dan almamater dengan optimal memberikan kontribusi yang terbaik untuk kemajuan negara.

“Tantangan bangsa itu memang berat. Tapi, sebagai generasi muda yang memiliki semangat perjuangan para pendiri bangsa, saya rasa mahasiswa dengan dukungan para dosen dan alumni FP UNIB, mampu menjawab, menghadapi dan kemudian berhasil sukses dengan gemilang,” tandasnya. (RMID)

JAKARTA, BANPOS – Ketua DPR Puan Maharani selalu Chair of Parliament 20 (P20) menghadiri Supreme Audit Institutions 20 (SAI20) yang merupakan Engagement Group terbaru di G20. Dalam forum yang diprakarsai Indonesia dalam Presidensi G20 2022 ini, Puan mengajak negara-negara G20 berkolaborasi dalam berbagai isu global.

Kehadiran Puan di pembukaan SAI20, di Nusa Dua, Bali, Selasa (30/8), disambut Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun sebagai Ketua SAI20. Puan didampingi Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris dan Anggota BKSAP DPR Irine Yusiana Roba Putri.

“Kita hidup di bumi yang sama. Oleh karena itu, kita perlu mengedepankan kerja bersama, kolaborasi, gotong royong membangun dunia yang lebih baik untuk semua,” kata Puan, seperti keterangan yang diterima RM.id, Selasa (30/8).

Forum ini ditujukan bagi Lembaga Tinggi Audit negara-negara anggota G20 untuk mendorong kerja sama dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas di antara negara-negara G20. SAI20 pun berfokus pada good and accountable governance melalui peningkatan peran SAIs dalam kerangka G20.

Tujuan SAI20 Summit adalah untuk mendiskusikan kontribusi nyata lembaga pemeriksa keuangan negara anggota G20 dalam situasi dan pascapandemi Covid-19. Selain itu untuk, percepatan pemulihan ekonomi dan dukungan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

“Hal ini tentu sangat strategis. Karena dunia baru saja dihadapkan pada situasi Pandemi Covid-19 yang membutuhkan upaya dan langkah-langkah pengelolaan keuangan negara yang tidak biasa. Sehingga peran lembaga pemeriksa keuangan negara, Supreme Audit Institutions, sangat penting untuk dapat merespons kebutuhan mendesak akan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam situasi dan pasca pandemi,” lanjut Puan.

Dia menambahkan, pandemi Covid-19 telah memberikan tekanan ekonomi, fiskal, dan sosial ke semua negara di dunia. Semua negara pun mengambil langkah-langkah antisipasi dan mengatasi ancaman krisis. “Sejumlah besar dana yang berasal dari rakyat, digunakan pemerintah masing-masing negara untuk menangani bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi,” sebut Puan.

Akibat pandemi Covid-19, sejumlah agenda pembangunan mengalami perlambatan, termasuk langkah-langkah dalam mencapai SDGs. Puan berharap, hasil KTT G20 mendatang mampu mengatasi tantangan global yang paling mendesak saat ini sesuai tema Presidensi G20 Indonesia ‘Recover Together, Recover Stronger’. “Dan dapat menyatukan upaya bersama demi recovery yang lebih baik dari krisis Covid-19 untuk kemudian mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif di negara-negara di seluRuh dunia,” ungkap mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini. (RMID)

JAKARTA, BANPOS – Rapat Pimpinan MPR sepakat akan mengusulkan jadwal Sidang Paripurna MPR tanggal 3 Oktober 2022 dengan agenda tunggal pengambilan keputusan pembentukkan Panitia Ad Hoc. Usulan ini akan disampaikan ke Forum Rapat Gabungan MPR yang akan digelar pada 20 September 2022.

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, sesuai ketentuan Pasal 34 Tata Tertib MPR, pembentukan Panitia Ad Hoc MPR itu dilakukan dalam Sidang Paripurna MPR. “Sidang Paripurna MPR dengan agenda tunggal pembentukan Panitia Ad Hoc MPR akan diawali dengan penjelasan Pimpinan MPR dan Pemandangan Umum Fraksi dan Kelompok DPD, sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Tata Tertib MPR yang mengatur mengenai tata cara pembentukan Keputusan MPR,” ucap pria yang akrab disapa Bamsoet ini, usai memimpin Rapat Pimpinan MPR, di Kompleks MPR, Jakarta, Selasa (30/8).

Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, Panitia Ad Hoc MPR yang akan diputuskan pembentukannya itu bertugas menyiapkan rancangan Keputusan MPR tentang bentuk hukum dan rancangan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) tanpa melalui mekanisme Amandemen UUD NRI 1945. Sidang Paripurna tersebut akan menjadi Sidang Paripurna yang pertama kali diselenggarakan MPR sejak Reformasi bergulir, di luar Sidang Paripurna rutin seperti pelantikan presiden/wakil presiden maupun Sidang Tahunan. Sidang Paripurna diselenggarakan sebagai tindak lanjut atas kesepakatan Rapat Gabungan pada 25 Juli 2022, ketika seluruh Fraksi dan Kelompok DPD telah menerima hasil kajian substansi dan bentuk hukum PPHN yang dilakukan Badan Pengkajian MPR.

“Sebelum menuju Sidang Paripurna, pada Selasa 20 September 2022. MPR akan kembali menyelenggarakan Rapat Gabungan dengan agenda mendengarkan tanggapan Fraksi dan Kelompok DPD atas laporan Badan Pengkajian mengenai kajian substansi dan bentuk hukum PPHN serta memutuskan jadwal dan agenda Sidang Paripurna; serta menetapkan tugas dan waktu yang disediakan untuk Panitia Ad Hoc dalam menyelesaikan tugasnya,” ujar Bamsoet,

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, pembentukan Keputusan MPR dilakukan melalui tiga tingkat pembicaraan. Tingkat I, pembahasan oleh Sidang Paripurna yang didahului penjelasan Pimpinan MPR, dilanjutkan Pemandangan Umum Fraksi dan Kelompok DPD. Tingkat II, pembahasan oleh Panitia Ad Hoc terhadap semua hasil pembicaraan tingkat I. Hasil pembahasan pada tingkat II ini merupakan Rancangan Keputusan MPR.

“Serta Tingkat III, pengambilan keputusan oleh Sidang Paripurna setelah mendengar laporan Pimpinan Panitia Ad Hoc, dan bilamana perlu dengan kata akhir dari Fraksi dan Kelompok DPD. Pembicaraan Tingkat III untuk mengambil keputusan tentang bentuk hukum dan rancangan PPHN bisa saja waktunya dilakukan setelah Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden 14 Februari 2024, sehingga kondisi politik sudah jauh lebih tenang dan kondusif,” jelas Bamsoet.

Anggota Komisi III DPR ini menerangkan, Rapat Pimpinan MPR juga memutuskan agar MPR segera membentuk Mahkamah Kehormatan Majelis sebagai Alat Kelengkapan MPR untuk memastikan setiap anggota MPR dalam menjalankan tugas dan fungsinya senantiasa menjaga kehormatan dan keluhuran lembaga MPR.

MPR juga akan kembali menggencarkan inisiasi agar Indonesia memiliki Mahkamah Etik Nasional sebagai tindak lanjut atas TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Sehingga setiap putusan etika yang diputuskan berbagai penegak kode etik yang terdapat di berbagai lembaga negara maupun organisasi profesi, tidak lagi dihadapkan dengan peradilan umum. Dengan demikian para pencari keadilan yang merasa tidak puas atas putusan etika yang dikeluarkan oleh masing-masing penegak kode etik, bisa mengajukan banding ke Mahkamah Etik Nasional.

“Pada November 2020 lalu, MPR bersama Komisi Yudisial dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menyelenggarakan Konferensi Nasional II Etika Kehidupan Berbangsa, sebagai salah satu pintu masuk menghadirkan Mahkamah Etik Nasional. Akibat pandemi Covid-19, pembahasan pembentukan Mahkamah Etik Nasional yang sempat tertunda tersebut akan kembali digencarkan,” terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, Rapat Pimpinan MPR juga memutuskan agar dilakukan kajian mendalam bersama pimpinan DPR dan DPD terkait keberadaan undang-undang MD3 (MPR/DPR dan DPD RI), agar kedepannya tugas pokok dan fungsi MPR RI diatur dalam Undang-Undang tersendiri, yakni UU tentang MPR RI, sehingga tidak lagi bergabung dalam Undang-Undang MD3. Begitu juga DPR, DPD, serta DPRD Kabupaten/Kota, masing-masing juga memiliki Undang-Undang tersendiri, tidak lagi bergabung dalam UU MD3. “Wacana ini sempat bergulir saat saya menjabat sebagai Ketua Komisi III dan Ketua DPR RI pada periode yang lalu,” ujar Bamsoet.

Rapat Pimpinan MPR juga memutuskan dibawah koordinasi Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan Fadel Muhammad, serta dibantu jajaran Sekretariat Jenderal, MPR akan menginisiasi peluncuran Forum MPR se-Dunia yang diselenggarakan pada 24-26 Oktober 2022 di Gedung Merdeka, Bandung. Rencananya akan dibuka Presiden Joko Widodo dan ditutup Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.

“Sekitar 53 parlemen negara dunia telah diundang untuk hadir, antara lain Arab Saudi, Maroko, Irak, Iran, Kuwait, Lebanon, Libya, Malaysia, Palestina, Uni Emirat Arab, Qatar, Suriah, Turki, Tunisia, Afghanistan, Aljazair, Oman, hingga Yordania. Kehadiran Forum MPR se-Dunia menjadi legacy MPR dalam mewujudkan tujuan kemerdekaan Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945, yakni ikut serta menciptakan perdamaian dunia,” pungkas Bamsoet. (RMID)

JAKARTA , BANPOS – Ketua MPR sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kadin Indonesia Bambang Soesatyo mengapresiasi kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi dan praktik pencucian uang. Khususnya dalam menjalin kerja sama dengan lembaga penegak hukum dari berbagai negara lain, yang menjadi salah satu kunci efektivitas penanganan korupsi dan praktik pencucian uang.

Sebagaimana disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri dalam Konferensi Antikorupsi untuk Profesi Penegak Hukum di Asia Tenggara (Regional Anti-Corruption Conference For Law Enforcement Professionals in Southeast Asia) di Bangkok, Thailand, Senin (29/8), Indonesia berhasil melakukan pemulihan aset dari praktik pencucian uang berkat kerja sama KPK dan FBI serta departemen hukum Amerika Serikat.

“KPK melaporkan, pada Januari 2022 saja, sekitar 5,9 juta dolar AS hasil kejahatan kasus korupsi di Indonesia yang dicuci di Amerika Serikat, berhasil dikembalikan ke Indonesia. Keberhasilan ini atas kerja sama tukar data dan informasi serta investigasi paralel antara KPK dengan FBI serta departemen hukum Amerika Serikat,” ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang, di Jakarta, Selasa (30/8).

Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, Bank Dunia telah menekankan bahwa pengembalian aset tindak pidana korupsi sangat penting bagi pembangunan negara berkembang. Setiap 100 juta dolar AS hasil korupsi yang bisa dikembalikan, setidaknya dapat membangun 240 kilometer jalan, mengimunisasi 4 juta bayi dan memberikan air bersih bagi 250 ribu rumah.

“Selain melalui koordinasi antar penegak hukum, KPK juga bisa memanfaatkan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI) dalam melakukan perburuan aset tindak pidana korupsi yang disimpan di luar negeri atau stolen asset recovery,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, kecenderungan praktik korupsi akan selalu berkembang seiring perkembangan teknologi. Karenanya, adaptasi teknologi informasi menjadi hal yang wajib dilakukan lembaga hukum seperti KPK.

“KPK juga telah mengeluarkan peta jalan pemberantasan korupsi dari tahun 2022 sampai 2045. Selain juga mengimplementasikan roadmap Trisula (pendidikan antikorupsi, pencegahan, dan penindakan), serta mendukung memorandum kerja sama ASEAN-PAC, sebagai upaya bersama bagi negara-negara ASEAN dalam pencegahan dan mengatasi korupsi serta pencucian uang,” pungkas Bamsoet. (RMID)

JAKARTA, BANPOS – Hadirnya Museum & Galeri SBY-Ani di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, diapresiasi oleh Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Syarief Hasan. Museum yang megah itu kelak akan sangat berguna bagi generasi muda yang akan datang.

“Museum itu menjadi saksi sejarah bagi bangsa Indonesia,” ujar Politisi Partai Demokrat itu saat berada di Pacitan, Senin (29/8).

Musuem yang ada disebut menceritakan, memaparkan, dan menggambarkan, sejarah dan fakta perjalanan hidup Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ibu Negara Ani Yudhoyono.

“Menceritakan bagaimana tokoh sekaliber Pak SBY yang pernah memerintah dua periode,” ujarnya.

Sebagai Presiden Indonesia dengan segala atribut intelektual yang dimiliki, SBY bisa memberi insipriasi bagi generasi muda yang akan datang. Inspirasi bagaimana dia memimpin yang mengutamakan kepentingan rakyat di dalam kebijakan-kebijakannya. Bagaimana atasi permasalahan bangsa semua ada di jiwa SBY.

Hadirnya Museum & Galeri SBY_Ani diharap mampu mengangkat dan meningkatkan sektor perekonomian di Pacitan. “Akan membuat Pacitan sejajar dengan kabupaten-kabupaten lain di Indonesia,” harapnya.

Museum dan galeri tersebut akan menarik para pelajar dan masyarakat dari seluruh Indonesia untuk datang ke Pacitan melihat jejak sejarah SBY dalam pengabdiannya kepada nusa dan bangsa.

Dirinya mendengar ada ungkapan sulit untuk menuju ke Pacitan. Selama ini akses yang ada hanya bisa ditempuh lewat darat dengan perjalanan melintasi pegunungan namun Sjarifuddin Hasan optimistis ke depan akses menuju ke kabupaten yang berhadapan dengan Samudera Hindia itu akan semakin baik.

Menurutnya sudah ada wacana pembangunan airport. Bila benar-benar ada airport, hal demikian akan semakin meningkatkan minat orang untuk datang ke Pacitan.

Lima hingga sepuluh tahun ke depan, kendala yang ada akan semakin teratasi sehingga akan semakin banyak orang datang ke Pacitan. “Khususnya bagi anak didik yang perlu mendapatkan informasi yang utuh dari sosok SBY,” ujar pria dari Sulawesi Selatan itu. (RMID)