Kategori: PARLEMEN

JAKARTA, BANPOS – Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid didaulat menjadi anggota Kehormatan Pemuda Pancasila Jakarta Selatan. Prosesi pengangkatan Hidayat sebagai anggota Kehormatan Pemuda Pancasila Jakarta Selatan ditandai dengan pemakaian jaket yang dikenakan langsung oleh Ketuanya, Yedidiah Soerjosoemarno.

Bang Yedi sapaan akrab Yedidiah berterima kasih atas dukungan dan nasihat yang diberikan Hidayat selama ini. Sehingga bisa terus tersemangati untuk berkontribusi khususnya bagi warga Jakarta.

“Saya mengapresiasi keaktifan dan dukungan Pak Hidayat Nur Wahid kepada Pemuda Pancasila Jakarta Selatan selama ini demi perkembangan Pemuda Pancasila ke depan. Beliau bahkan beberapa kali menyempatkan waktunya untuk hadir dan menyapa para anggota Pemuda Pancasila, termasuk pada kegiatan diklat kali ini, Beliau berkenan memberi orasi terkait Pancasila dalam aspek sejarah keteladanan juga ideologi pemersatu serta penyelamat Bangsa dan Negara,” ujar Yedi pasca penutupan Diklat Kaderisasi MPC PP Jaksel di Jakarta, Minggu (21/8).

Ikut hadir pada diklat tersebut Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno, Sekjen Arif Rahman, Ketua Badan Kaderisasi Edy Haryanto, dan unsur pimpinan serta anggota MPC PP Jakarta Selatan.

“Alhamdulillah kami di Pemuda Pancasila mendapatkan banyak ilmu baru dari Pak Hidayat. Semoga beliau panjang umur, sehat selalu, sehingga bisa terus memberikan pemikiran dan sumbangsihnya untuk bangsa ke depan,” sambung Yedi.

Hidayat yang akrab disapa HNW, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas penerimaan Pemuda Pancasila, dengan kegiatan positifnya yang membuktikan bahwa generasi muda tidak antipati atau tidak peduli dengan Pancasila. Tetapi terus beraktivitas dalam bingkai ideologi Pancasila.

Karenanya, HNW berpesan agar Pemuda Pancasila bersama ormas-ormas lain saling menguatkan dalam mengawal, mensosialisasikan dan mengamalkan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara secara baik dan benar.

“Sebagaimana keteladanan yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu Bangsa dalam proses menyepakati Pancasila dan memperjuangkan Indonesia Merdeka,” tutur HNW.

HNW yang juga Anggota DPR-RI Komisi VIII membidangi sosial, perempuan dan anak, turut menghadirkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagai mitra kerjanya untuk memberikan paparan mengenai pengarusutamaan gender.

“Jangan dilupakan bahwa Indonesia dibangun tidak hanya oleh Founding Fathers, tapi juga Founding Mothers. Di antaranya ada dua perempuan yang terlibat aktif mempersiapkan Indonesia merdeka. Yakni Roro Sukaptinah dari Aisyiyah Jogja dan Mr Maria Ulfah Subadio sebagai perempuan Indonesia pertama peraih gelar sarjana hukum,” ujar HNW menambahkan.

Dr. Margaretha Hanita yang hadir menjadi narasumber KemenPPPA menyampaikan, peran perempuan dalam perjuangan Republik Indonesia sejak awal telah diakui oleh para pendiri Bangsa.

Presiden Soekarno misalnya menyatakan bahwa soal masyarakat dan negara bukanlah soal laki-laki saja, melainkan juga soal perempuan.

“Oleh karena itu, tugas kita bersama untuk memastikan bahwa semua pihak, baik laki-laki maupun perempuan, dapat berpartisipasi dalam agenda pembangunan nasional masa kini dan masa yang akan datang,” pungkas Margaretha dari KemenPPPA. (RMID)

JAKARTA, BANPOS – Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mendapatkan apresiasi atas kinerja dalam mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun 2021.

“Komisi IX DPR memberikan apresiasi atas kinerja-kinerja BP2MI sehingga mendapatkan predikat WTP tahun ini,” kata Ketua Komisi IX DPR, Felly Estelita Runtuwene, dalam Rapat Dengar Pendapat yang membahas tentang Laporan Keuangan BP2MI Tahun 2021, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8).

Untuk itu, Felly menyampaikan, komisinya mendukung BP2MI untuk mendapatkan penambahan anggaran pada tahun 2023. Mengingat tugas BP2MI yang sangat besar dalam menghadapi permasalahan yang kompleks untuk memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia.

Menurut politisi partai NasDem itu, RDP ini digelar untuk melihat capaian kinerja BP2MI tahun 2021, sekaligus melihat apakah penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Terkait Laporan Keuangan, Kepala BP2MI Benny Rhamdani menjelaskan Laporan Realisasi Anggaran BP2MI Tahun 2021, yang terdiri dari Realisasi Belanja sebesar Rp 312.785.856.669 atau mencapai 98,67 persen, dan Realisasi Pendapatan berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 1.262.331.312,00 atau mencapai 171,76 persen.

“Terima kasih kepada Komisi IX DPR RI yang telah melakukan pengawasan yang sangat efektif kepada kami, sehingga BP2MI mendapat predikat WTP untuk ke delapan kali secara berturut-turut sejak tahun 2014 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” jelas Benny.

Dalam kesempatan tersebut, Benny juga menyampaikan berbagai kendala yang dihadapinya dalam memberantas sindikat penempatan ilegal PMI. Di mana pihaknya memiliki keterbatasan baik dari sisi anggaran maupun kewenangan.

“Padahal pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bukan hanya tanggung jawab BP2MI saja. Ada Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO sesuai Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 yang perlu didorong kinerjanya, di mana ada 24 kementerian/lembaga yang terlibat di dalamnya,” papar Benny.

Komisi IX DPR pun menanggapi positif hal tersebut, dengan akan diagendakannya RDP dengan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO dalam waktu dekat. Tujuannya untuk mengefektifkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21/2007 tentang Pemberantasan TPPO dan Peraturan Presiden nomor 22/2021 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO. (RMID)

KALIMANTAN, BANPOS – Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani menghadiri acara Sosialisasi Empat Pilar kebangsaan di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Rabu (24/8).

Dalam kesempatan ini, Muzani berbicara mengenai pentingnya penguatan Pancasila masyarakat Indonesia.

“Sekarang Pancasila sudah final. Mengganti Pancasila akan berhadapan dengan orang-orang seluruh Indonesia, termasuk akan berhadapan dengan seluruh warga Sambas,” ujar Muzani melalui keterangan tertulisnya kepada RM.id, Rabu (24/8).

Di acara yang dihadiri Bupati Sambas Satono, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Desa, Camat dan tokoh masyarakat Sambas, Muzani menilai penting Pancasila. Jika dasar negara itu diganti, akan berhadapan dengan seluruh rakyat dari Aceh sampai Papua.

Ihwal ini, Muzani menekankan bahwa tugas MPR-RI adalah memastikan kehidupan berbangsa dan bernegara tetap pada jalur ideologi negara. Karena Pancasila sebagai ideologi negara telah menjadikan bangsa ini kuat dan merdeka.

Apalagi, katanya, bangsa ini baru saja merayakan Kemerdekaan RI Ke-77. Telah terikrar melalui naskah proklamasi bahwa bangsa ini telah menyatakan kemerdekaannya. Artinya, Indonesia sudah berhasil melepas diri dari semua belenggu penjajahan. Termasuk, produk-produk sistem bernegara di dalamnya. Berbasis kemandirian, Indonesia mengatus sendiri dalam urusan berbangsa dan bernegara.

“Pancasila telah berhasil menjadikan bangsa Indonesia yang beragam menjadi bersatu. Itu yang menjadikan kita kuat, kita diikat oleh kesepakatan para pendiri bangsa kita. Pancasila menyatukan perbedaan,” ungkapnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra ini menganalogikan, persatuan Indonesia sangat kuat. Indikator itu terbukti di Sambas. Meskipun di sini terdapat bahasa lokal, namun bahasa nasionalnya tetap Bahasa Indonesia.

Begitu pun daerah lainnya. Kabupaten Sambas, katanya, berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Sehingga Kabupaten Sambas dan daerah lain yang berbatasan langsung dengan negara tetangga masyarakatnya harus sehat, makmur dan ideologinya harus kuat.

“Pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus erat bersinergi dalam pembangunan daerah perbatasan seperti Kabupaten Sambas dan ditujukan untuk penguatan masyarakat Kabupaten Sambas sekaligus memperkuat pertahanan negara. Karena masyarakat perbatasan adalah ujung tombak pertahanan negara,” tutupnya. (RMID)

JAKARTA, BANPOS – Bulan Agustus menjadi bulan yang bersejarah sekaligus membahagiakan bagi bangsa Indonesia. Setidaknya dua hari bersejarah tercipta di bulan Agustus.

Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yang kita peringati setiap tanggal 17 Agustus, serta Hari Lahir Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang jatuh pada tanggal 29 Agustus 1945.

Sebelumnya, Persaudaraan Istri Anggota (PIA) DPR RI, menggelar tabur bunga dan ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta pada peringatan HUT ke-77 RI. Kali ini, PIA DPR menyelenggarakan kegiatan sosial berupa donor darah.

“Kali ini, kegiatan donor darah dalam rangka memperingati HUT DPR RI ke-77 tahun yang jatuh pada tanggal 29 Agustus mendatang,” ujar Ketua Umum PIA DPR RI, Tri Hatmanti Utut Adianto, di Senayan, Jakarta, Rabu (24/8).

Donor darah ini, lanjut Tri, adalah sebagai merupakan bentuk kepedulian PIA DPR RI terhadap sesama. Mengingat, saat ini tidak sedikit orang yang membutuhkan darah.

Sementara ketersediaan darah di Palang Merah Indonesia (PMI) sangat terbatas. Oleh karena itu, dalam acara donor darah ini, PIA DPR RI juga bekerjasama dengan PMI Pusat.

Ditambahkan Ketua Panitia Donor Darah PIA DPR RI Ayu Marwan Cik Asan, selain bertujuan untuk membantu sesama, donor darah juga bermanfaat untuk pendonor itu sendiri.

Sebab, donor darah secara rutin dapat merangsang pembentukan sel darah merah yang baru, sehingga membuat tubuh lebih sehat.

Dalam kesempatan itu Ayu juga mengungkapkan selain bekerja sama dengan PMI Pusat, juga bekerja sama dengan KORPRI DPR RI, komunitas donor darah DPR RI, serta seluruh pegawai dan karyawan di lingkungan kesetjenan DPR RI.

Baik Tri maupun Ayu berharap kegiatan yang baik ini dapat berlangsung secara rutin. Karena setetes darah kita, sangat berarti bagi orang lain yang sedang membutuhkan. (RMID)

LAMPUNG, BANPOS – Ketua DPR Puan Maharani mengunjungi industri nanas olahan di Lampung. Dia mengingatkan pentingnya kerja sama antara perusahaan dengan petani plasma dan pekerja lainnya.

Kehadiran Puan di industri nanas olahan PT Great Giant Pineaple Co (GGPC) di Kabupaten Lampung Tengah, Rabu (24/8), disambut meriah karyawan perusahaan.

PT GGPC merupakan anak usaha dari PT Great Giant Foods, yang merupakan pengekspor nanas dari Indonesia terbesar di dunia dalam kemasan kaleng (canned pineapple), jus nanas dan konsentrat buah nanas.

Didampingi Direktur Utama PT GGPC, Puan meninjau kegiatan pineapple processing dan ekspose. Dia mengamati proses produksi dari pengolahan hingga pengepakan.

Pengolahan nanas di perusahaan ini telah mengintegrasikan secara langsung mulai dari perkebunan dan produksi kalengnya.

Dengan demikian, nanas dapat segera diproses setelah dipanen untuk mempertahankan kandungan nutrisi dan kesegaran buahnya.

Kepada manajemen perusahaan, Puan mengingatkan pentingnya menjaga keharmonisan dengan petani plasma.

PT GGPC diketahui memiliki lebih dari 10 ribu tenaga kerja, termasuk yang bekerja sebagai petani di perkebunan nanas, pisang, dan jambu.

“Hubungan antara inti dengan plasma harus sinergis dan gotong royong, jangan terbatas jual beli harga pasar semata,” ucap Puan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu mengatakan, hubungan yang baik antara perusahaan dan petani plasma akan membawa industri olahan nanas semakin lebih besar.

Puan menyebut, kemajuan di sektor ini akan meningkatkan perekonomian Indonesia.

“Hubungan inti dengan plasma di Lampung seperti di GGPC menjadi bukti Indonesia bisa berperan strategis dalam perdagangan tingkat dunia ketika kita bergotongroyong,” sebutnya.

Begitu keluar dari ruang produksi, Puan disambut hangat ratusan buruh yang mayoritas perempuan. Mantan Menko PMK itu menyapa dan foto bersama dengan para buruh sambil membagikan kaos.

“Puan Presiden,” teriak sejumlah buruh.

Selanjutnya, Puan melepas truk kontainer yang akan membawa produk olahan nanas untuk diekspor ke benerapa begara Eropa dan Timur Tengah. Pelepasan ekspor olahan nanas dilakukan dengan tradisi pecah kendi.

Ekspor olahan nanas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memang cukup besar, bahkan mengalahkan Thailand, Filipina, dan Amerika Latin.

Nilai ekspor nanas dari PT GGP sebesar kurang lebih Rp 87 miliar pada 2020 dan meningkat menjadi Rp 151 miliar pada 2021.

Negara tujuan utama ekspor nanas dari Lampung adalah Hong Kong, Korea Selatan, Taiwan, China, Jepang, sejumlah negara di Eropa dan Timur Tengah.

Argentina juga menjadi tujuan ekspor nanas dari Lampung yang terus meningkat beberapa tahun terakhir.

“Hasil produk buah Indonesia jangan sampai kalah dengan asing dari segi kualitas, pengemasan dan branding,” imbau Puan.

PT GGPC mengadopsi teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas di setiap proses pengolahan nanas, seperti precision agriculture (penggunaan drone, Internet of Things) dan e-grower (petani mitra).

Perusahaan juga memiliki sistem keterlacakan (traceability) yang baik, karena seluruh proses (penanaman, harvesting, processing) dikelola terintegrasi. (RMID)

JAKARTA, BANPOS – Fadel Muhammad mendatangi Bareskrim Polri untuk mendiskusikan pelengseran dirinya dari jabatan Wakil Ketua MPR. Fadel mengaku sengaja mendatangi Bareskrim bersama kuasa hukumnya Elza Syarief, untuk melayangkan laporan polisi.

“Saya bersama penasehat hukum saya ibu Elza, menyampaikan laporan ke polisi tentang permasalahan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang kita alami dan beberapa hari yang lalu,” ujarnya, kepada wartawan (24/8).

Eks Menteri Kelautan dan Perikanan ini mengungkapkan, pelengseran dirinya dari jabatan Wakil Ketua MPR lewat mosi tidak percaya adalah hal yang konstitusional. Dia meyakini, hal itu terjadi karena dirinya kerap berbeda pendapat dengan Ketua DPD LaNyalla Mattalitti.

“Di antaranya, dia ingin menjadi calon presiden, kemudian melakukan protes-protes kepada pemerintah. Padahal Presiden sudah mengingatkan kita, jaga stabilitas politik. Dia tidak senang kepada saya, sehingga menggerakkan teman-teman,” bebernya.

Sepanjang umurnya yang sudah mencapai 70 tahun, dengan berbagai jabatan yang sudah diembannya, Fadel menyatakan tidak pernah sekalipun dirinya membuat laporan ke polisi.

“Saya pernah dilempari batu, difitnah macem-macem, saya maafkan semuanya. Tapi kali ini, terpaksa saya buat laporan ke polisi, karena saya menghormati lembaga tinggi negara,” bebernya.

Sementara Elza Syarief menyatakan, pelengseran Fadel lewat mosi tidak percaya adalah langkah inkonstitusional.

“Tidak ada yang namanya mosi tidak percaya. Jadi tidak semudah itu. Kecuali, klien-klien saya melakukan pelanggaran hukum dan sudah diproses di BK (Badan Kehormatan), lalu diajukan di Paripurna. Ini kan tidak,” ungkap Elza. (RMID)

JAKARTA, BANPOS – Anggota Komisi III DPR Johan Budi Sapto Prabowo mengingatkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, bahwa kekuasaan sangat dekat dengan korupsi. Power tends to corrupt.

Apalagi, kalau power itu tidak diawasi.

“Buktinya ya kasus ini. Kadiv Propam kan polisinya polisi. Tapi, bagaimana kalau Kadiv Propam-nya yang melakukan kejahatan itu?” kata Johan Budi dalam Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Kapolri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/8).

Dia pun lantas mengingatkan Kapolri, soal apa yang pernah disampaikannya di Rapat Dengar Pendapat (RDP) terdahulu.

“Kalau ada Kapolres atau Kapolda yang nakal, main proyek, atau memeras, tolong jangan dimutasi. Pidanakan. Saya nggak nyebut bintang tiga. Karena bintang tiga ini saya lihat sudah bagus-bagus. Pak Dhofiri yang humble. Pak Agung yang komitmennya teguh, tegas dalam bersikap. Serta Pak Agus, Pak Gatot, dan Pak Anang yang juga tegas,” papar Johan Budi.

Mantan Juru Bicara Presiden itu juga menceritakan pengalamannya turun ke daerah. Dia prihatin, melihat polisi-polisi yang di bawah seperti Kapolres dan Kapolsek mulai menikmati gaya hidup hedon. Meski beberapa di antaranya, juga ada yang mewakili citra baik.

“Kalau bukan Kapolres atau Kapolseknya, ya istrinya (tampak hedon, Red) di medsos. Pamer sepeda harga Rp 300 juta dan sebagainya. Ini menyakitkan,” tuturnya.

Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir juga mengingatkan hal serupa. Adies bahkan menyebut, perilaku dan gaya hidup anggota Polri di tingkat bawah membuat indeks kepercayaan Polri menurun di bawah 50 persen.

Dia mengungkapkan perilaku itu terlihat dari personel Polri tingkatan direktur pada kepolisian daerah (Polda) hingga tingkatan resor (Polres).

“Mereka sudah seperti raja kecil di daerah,” ujarnya.

Tak cuma itu, para personel polisi itu juga mulai memperlihatkan gaya hidup menggunakan rokok cerutu, minum wine, hingga mobil mewah.

Belum lagi, istrinya yang doyan gonta ganti tas mewah merk Hermes.

Terkait hal tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengucapkan terima kasih kepada para anggota dewan, atas informasi soal gaya hidup hedon di kalangan Polri.

“Kami tidak mungkin mengawasi sendiri. Kami butuh masukan masyarakat, supaya bisa kami tindak lanjuti,” ucapnya menegaskan.

Jenderal Sigit menjelaskan, Polri telah mengeluarkan peraturan Kapolri dan surat telegram dari Propam Polri terkait masalah hedonis itu.

“Ini sudah diatur. Kalau pola-pola ini masih dilakukan, kami sudah punya aturannya, dan bisa diproses,” tegas Kapolri. (RMID)

JAKARTA, BANPOS – Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menyakini, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi semestinya tidak naik karena alokasi anggaran di APBN untuk subsidi energi jumlahnya bertambah.

“Kenaikan alokasi APBN untuk subsidi energi mencapai Rp 502 triliun. Artinya, subsidi naik tiga kali lipat dari tahun sebelumnya. Namun terjadi kontradiksi yaitu harga BBM bersubsidi justru direncanakan akan naik,” kata Rieke dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VI DPR bersama Menteri BUMN di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/8).

Menurutnya, ketika alokasi anggaran negara untuk subsidi energi naik, maka secara logika harga jual kepada rakyat tidak naik. Oleh karena itu, dia mempertanyakan kenapa harga jual BBM ke rakyat direncanakan naik. Padahal alokasi uang rakyat di kas negara untuk subsidi BBM bertambah.

Dikatakan, Presiden Jokowi telah memberikan keputusan politik anggaran yang luar biasa untuk memperkuat bangkitnya ekonomi rakyat. Khususnya mereka yang miskin dan tidak mampu melalui lokasi APBN untuk program-program, termasuk subsidi energi.

Dia mendukung komitmen Presiden Jokowi untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Rieke mengingatkan, Presiden Jokowi dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (16/8), menyebutkan hingga pertengahan tahun 2022, APBN surplus Rp 106 triliun.

Sehingga, Pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, LPG, dan listrik sebesar Rp 502 triliun di tahun 2022 ini agar harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi.

Rieke mendukung Presiden Jokowi untuk memerintahkan menteri-menteri terkait untuk memperbaiki data penerima subsidi Satu Data Indonesia yang akurat dan aktual, termasuk penerima subsidi energi.

“Alokasi APBN Rp 502 triliun untuk subsidi BBM wajib tepat sasaran kepada warga yang miskin dan tidak mampu,” pinta politisi PDI Perjuangan ini.

Dia juga meminta Kementerian terkait memberikan jawaban tertulis tentang rincian minyak mentah dari Indonesia dan impor. Dari mulai impor minyak mentah, LPG, dan LNG dari tahun 2011-2022 serta dari mana sumber data penerima subsidi energi tahun 2019-2022. (RMID)

JAKARTA, BANPOS – Ketua MPR Bambang Soesatyo mengapresiasi lahirnya buku ‘NKRI Harga Mati’ karya Prof Muhammad Jafar Hafsah. Menurut Bamsoet, sapaan akrab Bambang, melalui buku ini, cakrawala pandang terhadap gagasan negara kesatuan dikonstruksikan dari berbagai perspektif. Termasuk di dalamnya rujukan global, sudut pandang historis, faktor geografis dan demografi, landasan konstitusional, rujukan sistem pemerintahan dan pengelolaan sumberdaya alam, aspek sosial budaya, serta eksistensi partai politik.

“Kita patut bersyukur, setelah melewati usia 77 tahun kemerdekaan, Indonesia masih tetap tegak berdiri dalam bingkai NKRI. Karena faktanya, tidak semua negara mampu mempertahankan keutuhan negaranya. Misalnya, Uni Soviet yang terpecah menjadi 15 negara menjelang 70 tahun usianya, Yugoslavia juga pecah menjadi 7 negara menjelang 74 tahun usianya,” ujar Bamsoet, dalam peluncuran buku ‘NKRI Harga Mati’ karya Jafar Hafsah, di Kompleks MPR, Jakarta, Rabu (24/8).

Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, merujuk aspek yuridis, gagasan negara kesatuan merupakan pengejawantahan rumusan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Gagasan ini kemudian dijabarkan secara tersurat dan ditegaskan dalam rumusan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (1), yang menyatakan bahwa negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.

“Semangat dan cita-cita mewujudkan negara kesatuan juga termanifestasikan pada rumusan Pasal 18 Ayat (1) yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, frasa ‘dibagi atas’ dan bukan ‘terdiri atas’ menegaskan bahwa negara kita adalah negara kesatuan, yang kedaulatan negara berada di pusat. Hal ini berbeda dengan frasa terdiri atas, yang cenderung merujuk pada konsep federalisme, yang kedaulatan berada di tangan masing-masing negara bagian.

“Sejarah memang mencatat, Indonesia pernah beralih menjadi federalisme sejak pemberlakuan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 27 Desember 1949. Bentuk federalisme ternyata tidak menjamin terwujudnya stabilitas politik, tidak mampu mengelola kemajemukan antar daerah, serta tidak mampu menjawab berbagai persoalan kebangsaan yang mengemuka pada saat itu. Sehingga pada 17 Agustus 1950, para pendiri bangsa bersepakat untuk kembali pada bentuk negara kesatuan. Diperkuat kembali dengan diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959,” terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, setelah melampaui dinamika kesejarahan, komitmen untuk mempertahankan NKRI tidak pernah tergoyahkan. Dibuktikan ketika amendemen terhadap Konstitusi akan bergulir, MPR telah membangun beberapa kesepakatan dasar, salah satunya adalah, bahwa perubahan terhadap UUD dilakukan dengan tetap mempertahankan NKRI.

“Kesepakatan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa bentuk negara kesatuan adalah legasi kesejarahan yang tidak boleh kita ingkari, yang telah ditetapkan sejak berdirinya negara Indonesia. Bentuk negara kesatuan dipandang mampu mewadahi karakteristik bangsa Indonesia yang sangat majemuk dari berbagai aspek dan dimensi,” pungkas Bamsoet. (RMID)

JAKARTA, BANPOS – Ketua MPR Bambang Soesatyo mendorong pemerintahan Presiden Jokowi agar bisa memanfaatkan momentum Presidensi G20, untuk menawarkan konsep gotong royong, sebagai salah satu dari nilai Pancasila, kepada dunia. Baik untuk mengatasi pandemi Covid-19 dan berbagai persoalan kesehatan lainnya, seperti cacar monyet yang mulai menyebar, maupun dalam mengatasi persoalan ekonomi dunia.

Menurut Bamsoet, sapaan akrab Bambang, konsep gotong royong sangat tepat dikedepankan dalam mengatasi berbagai persoalan dunia. Terkait pandemi Covid-19 misalnya, saat ini dunia masih dihadapkan pada ketimpangan akses antara negara maju dengan negara berkembang dan negara miskin dalam mendapatkan pasokan vaksin. Terlihat dari tingkat vaksinasi negara-negara di kawasan Eropa dan Amerika Utara yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat vaksinasi di kawasan Afrika.

“Kesenjangan yang mencolok itu tergambar nyata, misalnya hingga April 2022, Kanada tercatat memiliki stok vaksin setara 9,6 dosis per orang. Sedangkan di Afrika hanya tersedia 0,2 dosis per orang, sangat jauh dari apa yang dibutuhkan. Di negara-negara maju, ketersediaan vaksin berlimpah. Sementara, di lebih dari 45 negara cakupan vaksin dosis pertamanya saja masih di bawah 30 persen, beberapa negara bahkan masih di bawah 10 persen,” ujar Bamsoet, saat menjadi narasumber Kompas TV Seminar Series-2, di Menara Kompas, Jakarta, Rabu (24/8).

Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, meskipun nilai-nilai Pancasila digali dari nilai-nilai luhur dan jati diri bangsa Indonesia, namun pada hakikatnya adalah nilai-nilai universal. Sehingga dapat dengan mudah diterima komunitas/masyarakat global. Inilah yang menjadikan penerapan nilai-nilai Pancasila dapat kita temukan rujukannya dalam dalam berbagai aspek dan dimensinya, termasuk dalam penyelesaian persoalan kesehatan global.

“Misalnya nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ke-2 Pancasila, dapat kita rujuk pada penyelenggaraan kerja sama kemanusiaan dalam penanganan pandemi di tingkat global. Bantuan kemanusiaan tersebut dilandasi dorongan yang tulus untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang menjadi hak bagi setiap warga dunia,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, agar nilai-nilai Pancasila bisa terus relevan dalam segala situasi, Pancasila harus membumi, senantiasa hadir dalam tataran realita, dan bukan menjadi konsep di awang-awang. Pancasila harus menjadi nyata. Pancasila tidak boleh diucapkan tanpa pemaknaan yang tulus, hanya agar ‘terlihat’ nasionalis, empatis, dan populis di hadapan publik.

“Nilai-nilai Pancasila tidak boleh hanya diekspresikan sebatas klaim kehebatan dalam ritual pernyataan dan pidato, atau diajarkan sebatas hafalan sejumlah butir moralitas semata. Melainkan harus diimplementasikan dalam sikap hidup keseharian. Toleransi dan tenggang rasa, misalnya, merupakan bagian kecil dari wujud sikap Pancasila yang harus dihadirkan dalam kehidupan keseharian setiap anak bangsa,” terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, Presiden Soekarno pernah menyampaikan ideologi Pancasila saat berpidato di depan Kongres Amerika Serikat pada tahun 1956. Soekarno menerjemahkan Pancasila dengan bahasa yang sederhana. Pada pidato tersebut, Soekarno menyampaikan konsep believe in God, humanity, nationalism, democracy, and social justice.

“Kedudukan Indonesia sebagai pengampu Presidensi G20, dan pengaruh kuat Indonesia di kawasan ASEAN, harus dapat dioptimalkan untuk mengemukakan nilai-nilai universalitas Pancasila dalam mengatasi ketimpangan rasio laju pertumbuhan penduduk dunia dengan penurunan daya dukung lingkungan global. Universalitas nilai-nilai Pancasila inilah yang harus terus menerus kita suarakan melalui berbagai forum internasional, sebagaimana telah dicontohkan oleh Bung Karno,” pungkas Bamsoet. (RMID)