Kategori: PARLEMEN

JAKARTA, BANPOS – Senayan menyoroti harga minyak goreng (migor) swasta yang masih mahal. Para pengusaha swasta oligarki enggan menyamakan harga migornya seperti produk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade mengatakan, para pengusaha kelapa sawit sudah mendapatkan hak guna usaha (HGU) dan memperoleh fasilitas di tanah Indonesia. “Masa, mereka tidak mau bantu negara,” sergah Andre saat rapat dengat pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Namun demikian, Andre mengapresiasi kinerja Mendag yang sudah on the track karena sudah berhasil menurunkan harga migor. “Perlahan tapi pasti migor Rp 14 ribu/liter sudah bisa diwujudkan,” puji politikus Gerindra ini.

Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam mengingat beberapa janji Zulhas saat pertama kali menjabat sebagai Mendag menggantikan Muhammad Lutfi. Pertama, tidak mengizinkan kader PAN bermain proyek di Kementerian Perdagangan (Kemendag). Ironinya, mendag malah mengkampanyekan anaknya hingga presiden sampai turun tangan.

“Beliau menyampaikan jangan sampai ada politisasi dan kampanye yang mengatasnamakan minyak goreng. Poin ini belum terpenuhi,” sebut Mufti.

Kedua, Mendag janji akan mengendalikan harga migor. Harga migor memang sudah turun. Namun, keberhasilan tersebut karena harga Crude Palm Oil (CPO) dunia dan lelang di dalam negeri saat ini sedang turun.

“Pak menteri beruntung pas menjabat tiba-tiba harga CPO dunia trennya menurun dan di dalam negeri lelangnya juga turun,” ujar politikus PDIP ini.

Mufti menjelaskan, bila dilihat dengan penurunan CPO yang sebelumnya 1.800 dolar AS/ metrik ton ke harga 900 dolar AS /metrik ton, artinya turun 50 persen. Dengan turunnya harga minyak goreng yaitu di harga Rp 17.900 artinya turunnya hanya 10-15 persen. “Harapan kami terus diturunkan bisa mencapai harga Rp 14 ribu/liter,” harap dia.

Mutfi memaparkan, berdasarkan data di lelang PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) pada 15 Agustus 2022, harga lelang CPO Rp 11.100/kg kalau dihitung ukuran liter, menjadi Rp 10.091. Bila ada penambahan biaya produksi untuk menjadi minyak goreng ditambah Rp 1.500 artinya harganya menjadi Rp 11.591/liter

Selanjutnya, jika ditambah biaya logistik dan pengiriman Rp 1.000 dan biaya keuntungan Rp 1.500, total harga minyak goreng menjadi Rp 13.591/liter. Artinya jika dijual seharga Rp 14.000/liter masih sangat mungkin dan masih sangat untung untuk pengusaha. “Tapi kenyataannya saat ini harganya Rp 17.900 /liter,” kata dia.

Selain itu, janji Zulhas lainnya adalah akan mengembangkan kemasan sederhana untuk didistribusikan kepada masyarakat. Namun, realitanya hingga hari ini, distribusi migor kemasan sederhana itu belum merata didapat masyarakat Indonesia.

“Kami ingin tahu itu didistribusikannya ke mana saja dan volumenya berapa. Di dapil kami Probolinggo, masih kesusahan mencari itu,” sebut Mutfi.

Kemudia, lanjut dia, Zulhas juga pernah berjanji akan menyelesaikan seluruh persoalan di sektor perdagangan yang belum kelar. Salah satunya soal robot trading. Bappebti menjanjikan akan menuntaskan persoalan ini selama tiga bulan, namun sudah tiga bulan berjalan regulasi robot trading belum juga dikeluarkan.

Masyarakat, kata Mufti, sudah menanti adanya regulasi untuk mengatur robot trading. “Banyak dana masyarakat hingga ratusan triliun yang disalahgunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab,” pungkasnya. (RMID)

JAKARTA, BANPOS – Anggota Komisi IX DPR Suir Syam pesimistis target prevalensi stunting 14 persen bisa tercapai di tahun 2024. Mengingat, angka perokok di Indonesia masih tinggi. Sepanjang masyarakat dibebaskan untuk merokok, upaya memberantas gizi buruk sulit tercapai.

“Berapa banyak bapak-bapak yang merokok di rumah, istrinya hamil. Itu pasti anaknya cenderung akan mengalami stunting. Kemudian Indonesia Emas 2045 itu jangan-jangan menjadi Indonesia cemas karena stuntingnya bertambah besar karena rokok ini,” ungkap Syam saat memimpin audiensi Komisi IX dengan Komisi Nasional Pengendalian Tembakau di Senayan, kemarin.

Syam setuju dengan pembatasan peredaran rokok, yang salah satunya melalui mekanisme kenaikan cukai. Harga rokok saat ini masih cukup terjangkau oleh anak usia sekolah yang kini marak menjadi perokok pemula. Semua pihak mesti bekerja sama agar ada kesadaran anti rokok di negara ini.

Syam meminta Pemerintah mengambil kebijakan menurunkan jumlah perokok ini.

“Naikkan harga rokok dengan cara cukai rokok yang besar, mungkin 90 persen. Saya yakin anak-anak nggak akan bisa membeli (rokok). Sekarang rokok kita murah, jadi anak-anak sekolah bisa membelinya,” tambah politisi Partai Gerindra itu.

Ketua Umum Komnas Pengendalian Tembakau Hasbullah Thabrany menyebut, anak-anak dari orang tua perokok rata-rata mengalami pertumbuhan berat badan lebih ringan 1,5 kg dan pertumbuhan tinggi badan lebih rendah 0,34 cm lebih rendah dari anak yang orang tuanya tidak merokok. Selain itu, kemungkinan stunting anak perokok lebih besar 5,5 persen.

Hasbullah juga mengaitkan kebiasaan merokok pada kelas menengah-bawah. Menurutnya, masih banyak orang yang memilih mengeluarkan uang untuk membeli rokok daripada membeli lauk pauk dan beras.

Hal itu selaras dengan data Komnas Pengendalian Tembakau yang memaparkan peningkatan pengeluaran rokok, yang dibarengi penurunan pengeluaran makanan sumber protein dan karbohidrat akan memiliki dampak jangka panjang terhadap kondisi stunting anak.

Hasbullah berharap, anggota dewan dapat mendesak Pemerintah menaikkan cukai rokok serta menggunakan dana cukai tersebut untuk substitusi tani tembakau dan cengkeh, serta mendidik alih profesi pekerja rokok.

Selain itu, para legislator diharapkan dapat mengawal penggunaan dana pajak rokok daerah di dapil masing-masing.

Dana pajak rokok daerah, lanjutnya, ada sekitar Rp 19-20 triliun. Itu dibagi rata ke seluruh pemda yang minimal 50 persen untuk kesehatan.

“Supaya mereka bisa menggunakan dana itu untuk penguatan kawasan tanpa rokok, melindungi anak-anak di dapil masing-masing agar jangan menjadi pecandu rokok yang akan menurunkan daya saing kita pada 100 tahun kemerdekaan,” ujar Hasbullah. (RMID)

LAMPUNG, BANPOS – Senayan menyesalkan tertangkapnya Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani dalam kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Universitas Lampung. Karomani ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sabtu (20/8).

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menilai, kasus Karomani sangat memprihatinkan. Sebab, rektor merupakan pemimpin tertinggi lembaga pendidikan tinggi.

“Institusi yang seharusnya berfungsi menanamkan nilai-nilai integritas dan kejujuran malah berurusan dengan KPK,” kritik wanita yang akrab disapa Rerie ini.

Integritas dan kejujuran, lanjut Rerie, bagian dari nilai-nilai yang diharapkan tumbuh dan melekat pada setiap generasi penerus bangsa.

“Penyelenggara pendidikan harus mampu menjadi contoh bagi para peserta didik dalam pelaksanaan nilai-nilai luhur bagi anak bangsa itu,” ujar anggota Komisi X DPR ini.

Kemampuan adaptasi anak bangsa menghadapi perubahan, sangat bergantung pada pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai luhur bangsa. Butuh konsistensi dari para pemangku kepentingan agar daya adaptasi warga negara terus meningkat menghadapi ancaman krisis global saat ini.

Anggota Komisi X DPR Mustafa Kamal menambahkan, tertangkapnya Rektor Unila oleh KPK telah mencoreng citra lembaga pendidikan sebagai institusi yang memberi nilai teladan bagi bangsa.

“Rasanya hancur pendidikan kita. Ke mana lagi bangsa ini akan mengambil teladan,” ujar Mustafa, kemarin.

Mustafa mendesak ada evaluasi total bagi dunia pendidikan di Indonesia. Sebab, praktik ilegal di Unila itu merupakan fenomena gunung es di dunia pendidikan di Indonesia.

“Pendidikan kita di berbagai bidang maupun jenjang perlu dievaluasi total, karena integritas merupakan karakter paling mendasar,” tegas legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Selain itu, Mustafa meminta kampus tidak justru menjadi sarang mafia dalam proses penerimaan mahasiswa baru.

“Jika itu terjadi, maka robohlah benteng pertahanan moralitas bangsa,” tandas Mustafa.

Inspektur Investigasi pada Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Lindung Saut Maruli Sirait mengakui, ada celah korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru jalur seleksi mandiri.

“Sebenarnya seleksi jalur mandiri ini tujuannya baik, hanya itu tadi ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan,” kata Lindung di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Lindung berjanji akan menjadikan celah korupsi tersebut sebagai bahan evaluasi penerimaan mahasiswa baru jalur seleksi mandiri. Salah satu yang menjadi celah korupsi di seleksi mandiri, yakni rentang waktu setelah ujian dengan penerimaan hasilnya.

“Interval ujian dengan pengumuman punya jarak sangat panjang. Itu memberikan peluang terjadinya transaksional. Mungkin ini akan dievaluasi,” terangnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Rektor Unila sebagai tersangka kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Universitas Lampung. KPK juga menetapkan tiga tersangka lain dalam perkara ini.

Ketiga tersangka tersebut, yakni, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Unila Heryandi (HY), Ketua Senat Unila M Basri (MB), serta pihak swasta yang diduga pemberi suap berinisial AD.

Dalam perkara ini, Karomani diduga telah menerima suap Rp 5 miliar dari para orang tua calon mahasiswa baru di Unila. Uang suap itu diterima Karomani melalui sejumlah pihak perantara, antara lain Heryandi dan M Basri. (RMID)

JAKARTA PUSAT, BANPOS – Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menerima Prof. Orwa Sabri, guru besar dan dekan di Universitas Al Quds Jerusalem, dan Nurullah Sahid, Ketua Lembaga Wakaf untuk Universitas Al Quds di Ruang Kerjanya.

Kedatangan Prof Dr Orwa Sabri dan Nurullah Sahin adalah untuk menyampaikan program kerjasama internasional untuk keberlangsungan dan keberhasilan pendidikan melalui Universitas Al Quds di Jerusalem.

“Lembaga pendidikan ini sangat diperlukan oleh warga Palestina yang berada di Jerusalem. Lembaga ini memerlukan dukungan dari umat Islam di seluruh dunia agar mereka bisa eksis dan menjalankan peran-peran kependidikannya,” kata Hidayat Nur Wahid, usai pertemuan di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR, Gedung Nusantara III Lt 9, Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (22/8).

Hidayat menyebutkan, Prof. Orwa Sabri dan Nurullah Sahid menyampaikan bahwa Universitas Al Quds merupakan universitas resmi. Semua kegiatan di universitas ini diakui oleh pemerintah Palestina, dan karenanya tidak terkait dengan apa yang disebut dengan terorisme dan radikalisme.

Mereka, kata HNW, mengharapkan dukungan, bukan hanya Indonesia tetapi juga dukungan seluruh dunia karena mereka bukan kelompok politik. Mereka juga bukan kelompok militer, tetapi mereka adalah kelompok intelektual untuk kerja-kerja pendidikan dan diakui oleh pemerintah Palestina.

“Karena itu, jauh dari apa yang dituduhkan terkait hal-hal yang membuat orang kemudian tidak memberi bantuan,” jelasnya.

Universitas Al Quds adalah universitas Palestina, dan satu-satunya universitas di dunia yang terletak di dekat tembok pemisah. Didirikan pada tahun 1984, kampus utama universitas terletak di Abu Dis dengan empat kampus lebih lanjut di Yerusalem, Sheikh Jarrah, Beit Hanina dan Rammalh (al-Bireh).

Universitas Al Quds menyediakan pendidikan tinggi dan layanan masyarakat di wilayah Yerusalem serta kota-kota tetangga, desa dan kamp pengungsi di Tepi Barat.

Kepada tamunya, Hidayat menegaskan bahwa berdasarkan konstitusi di Indonesia, secara prinsip sikap Indonesia dari dulu adalah membela kemerdekaan Palestina dan menolak penjajahan Israel.

Bahkan sudah ditegaskan sejak Presiden Seokarno (Bung Karno), dan Presiden Joko Widodo pun menyatakan sikap dan dukungan terhadap Palestina merdeka dan menyampaikan bahwa Indonesia masih memiliki utang sejarah pada Palestina karena satu-satunya negara yang belum merdeka adalah Palestina.

Terkait dengan wakaf dan kerjasama dalam bidang pendidikan, Hidayat Nur Wahid menganjurkan agar mengkomunikasikan langsung dengan lembaga yang resmi di Indonesia, dalam hal ini Badan Wakaf Indonesia, BAZNAS, atau dengan dua Ormas terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang juga membidangi terkait zakat dan wakat, serta kerja sama internasional.

Diceritakan, sebelum Indonesia merdeka, para bapak Bangsa mempersiapkan sumberdaya manusia dengan mendirikan universitas-universitas. Ada yang kemudian menjadi ITB, kemudian menjadi UI, IAIN. Itu semua disiapkan sebelum Indonesia merdeka.

Peran kependidikan Universitas Al Quds untuk kemudian bisa menjaga masjid Al Aqsa sebagai bagian dari solusi terhadap permasalahan di Palestina, sebagaimana disepakati untuk hadirnya Palestina merdeka dengan Ibu Kota Jerusalem, di mana ada Al Quqs dan masjid Al Aqsa.

“Saya berharap bahwa memang kita bisa mempunyai peran untuk kemudian memastikan tentang Palestina merdeka dengan Ibu Kota Jeruslaem. Tadi saya sampaikan sikap Indonesia adalah mendukung. Tetapi agar mereka bisa bekerja secara efektif, saya menyarankan untuk bertemu dengan Badan Wakaf, BAZNAS, atau dengan NU dan Muhammadiyah. Akan lebih baik bila Badan Wakaf, BAZNAS, NU, atau Muhammadiyah membantu Universitas Al Quds dengan sikap pemerintah Indonesia yang secara prinsip mendukung Palestina merdeka. Itu hal yang bisa dikolaborasikan,” imbuhnya.

Hidayat mengungkapkan NU atau Muhammadiyah memiliki hubungan (kerja sama) internasional. Kedua Ormas terbesar itu juga membuka beberapa cabang NU dan Muhammadiyah di luar negeri. Bahkan Muhammadiyah mempunyai Universitas Muhammadiyah di Malaysia dan Australia. (RMID)

JAKARTA, BANPOS-Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto menyarankan Pemerintah untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar melebihi 25 persen dari harga saat ini. Jika melebihi dari jumlah itu, dikhawatirkan akan memberatkan masyarakat.

Sugeng mengingatkan, kemampuan daya beli masyarakat mesti menjadi pertimbangan utama saat mengambil keputusan menaikkan harga BBM.

“Kemampuan daya beli masyarakat tidak boleh diabaikan. Kalau permintaan DPR pastinya jangan naik,” kata politikus Partai NasDem itu.

Sebenarnya, kata Sugeng, Pemerintah mempunyai uang untuk kompensasi atas kenaikan BBM. Tapi, karena harga minyak dunia naik luar biasa sehingga Indonesia terdampak atas kenaikan itu. “Karena BBM itu kita impor,” katanya.

Ia menyebutkan, produksi BBM dalam negeri hanya mencapai 660 ribu barel per hari, sedangkan konsumsi BBM dalam negeri setiap hari mencapai 1.434.000 ribu barel. “Jadi kita impor kurang lebih 750 ribu barel per hari. Itulah kenapa lantas mahal BBM,” kata Sugeng.

Untuk itu, Sugeng mendesak Pemerintah harus mengeluarkan bantalan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau jenis bantuan lainnya sebagai kompensasi kenaikan harga BBM.

Sugeng menyarankan pengurangan penggunaan BBM, khususnya Pertalite. Sehingga yang dapat subsidi hanya motor, angkot, dan kendaraan logistik roda empat untuk solar subsidi.

“Itu jauh lebih mudah mengontrolnya dan lebih ke perbaikan skema penerima barang subsidi,” kata dia.

Senada, Wakil Ketua Komisi VI DPR Sarmuji meminta kenaikan harga tersebut harus diukur berdasarkan kemampuan masyarakat. Hal yang penting diperhatikan adalah berapa harga yang realistis dan bisa dijangkau masyarakat.

“Harus diukur benar kemampuan masyarakat dan dampaknya terhadap perekonomian utamanya terhadap daya beli,” ujar Sarmuji dalam keterangannya, kemarin.
Kedua, lanjut Sarmuji, adalah dana hasil efisiensi harus dikembalikan ke rakyat. Terutama kepada mereka berpenghasilan rendah yang rentan terdampak dari kenaikan harga Pertalite dan Solar. Pemerintah memang tidak punya banyak pilihan agar APBN bisa maksimal di tengah tekanan global.

“Membengkaknya subsidi terjadi karena sulitnya menemukan instrumen pengendalian BBM bersubsidi akibat selisih harga yang terlalu besar antara harga keekonomian dan harga subsidi,” jelasnya.

Anggota Komisi VII Mulyanto menuding Pemerintah super tega bila menaikkan harga BBM dalam kondisi seperti ini. Dalam masa pemulihan ekonomi nasional seperti sekarang, Pemerintah harusnya memperbanyak insentif bagi masyarakat kecil. Bukan malah membebani dengan menaikkan harga BBM.

“Hal tersebut justru akan menyebabkan terjadinya inflasi, sehingga kami minta kepada Presiden Jokowi tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sekarang,” ujar Mulyanto dalam keterangannya, kemarin.

Mulyanto bilang, kenaikan harga BBM hanya akan membuat masyarakat makin menderita setelah dua tahun lebih terdampak pandemi Covid-19. Presiden Jokowi mestinya memperhatikan kondisi riil masyarakat ini.

Sebagai presiden yang dicitrakan peduli pada kepentingan rakyat, lanjutnya, maka Jokowi harus berani membuat keputusan yang tegas tentang harga BBM ini. Apalagi APBN tahun 2022 surplus selama beberapa bulan belakangan.

“Presiden jangan cuma mendengar saran kebanyakan menteri yang justru menginginkan pemerintah menaikan harga BBM,” wanti-wanti dia.

Mulyanto menyebut kenaikan harga BBM bersubsidi akan mendorong secara berantai kenaikan harga barang dan jasa lainnya secara luas. “Ini tentu akan mencekik kehidupan rakyat dan menambah angka kemiskinan,” tegas Mulyanto.

Lagi pula, lanjutnya, sejak puncaknya di bulan Juni 2022, harga minyak dunia terus melorot, baik WTI crude maupun Brent crude, menuju harga 80 dolar Amerika per barel. “Logikanya jadi terbalik bila Pemerintah ingin menaikkan harga BBM bersubsidi,” pungkasnya. (RMID)

SERANG, BANPOS – Dalam rangka mencegah terjadinya radikalisme di lingkungan warga komplek perumahan. Anggota DPRD Banten Teguh Ista’al memberikan sosialisasi peraturan daerah pembinaan tentang wawasan kebangsaan bagi warga.

Kehadiran anggota DPRD Banten Teguh Ista’al disambut hangat warga RT 02 RW 15 komplek perumahan Puri Serang Hijau, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, Rabu (07/2022).

Pertemuan warga dengan anggota DPRD dari Dapil Kota Serang partai Golkar itu berlangsung di Balai Warga RW 15 dengan sambil melakukan dialog seputar wawasan kebangsaan.

Disampaikan Teguh Ista’al, bahwa pentingnya masyarakat memahami wawasan kebangsaan adalah untuk mencegah terjadinya perpecahan antar warga dan munculnya ideologi radikalisme.

“Kenapa wawasan kebangsaan itu penting kenal Pancasila? Karena dasar negara inilah yang menjadi pelindung dan pemersatu NKRI”, papar Teguh dalam paparannya.

Dikatakan Teguh, bahwa Pancasila bukan hanya berlaku untuk orang Islam saja, akan tetapi untuk semuanya, karena Pancasila mengatur semua lapisan masyarakat dari segala aktivitasnya.

Sementara itu, Ketua RW 15 Komplek Puri Serang Hijau, H. Mumu Munawar mengapresiasi kehadiran anggota DPRD Banten tersebut, terlebih membahas isu yang memang sedang berkembang ditengah masyarakat saat ini.

“Bagi kami, dialog dan sosialisasi seperti ini penting dilakukan, karena ditengah masyarakat saat ini seringkali terjadi perpecahan lantaran adanya aksi aksi yang sengaja dilakukan oleh pihak tertentu yang sengaja ingin memecah persatuan dan kesatuan”.

Semoga kedepan, sosialisasi serupa dan kegiatan dialog dengan melibatkan warga terus rutin dilakukan oleh para wakil rakyat yang sudah terpilih dan menduduki kursi DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.(ADV)

SERANG, BANPOS – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten mendorong agar keberadaan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dapat dimaksimalkan oleh Pemerintah Daerah. Keberadaan Forkopimda bukan hanya sebatas forum formalitas belaka dan dapat dimaksimalkan untuk dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada.

Hal itu disampaikan Kepala Kejati Banten Leonard Eben Ezer Simanjutak saat memberikan penyuluhan dan penerangan hukum kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Banten. Kegiatanitu digelar berbarengan dengan pendantanganan pakta integritas pencegahan korupsi di lingkungan DPRD Banten, Rabu (15/6/2022).

Leonard mengatakan, dengan adanya Forkopimda, seharusnya dapat membuat Pemerintah Daerah lebih baik lagi dalam pengambilan keputusan. Sebab, berbagai masukan dan fungsi masing-masing bagian Forkopimda dapat turut mengawal kebijakan yang dikeluarkan.

“Kebijakan yang nanti dikeluarkan oleh Provinsi, sebelum dikeluarkan dan disetujui oleh DPRD, kami ikut. Kami lihat, supaya tidak ada gangguan atau hambatan terkait dengan aturan, regulasinya, pelaksanaannya serta monitoring dan evaluasinya,” terang Leo.

Sebagai contoh, kebijakan pemberian bantuan hibah kepada Pondok Pesantren (Ponpes). Secara aturan, Pemprov Banten memiliki Perda dan Pergub berkaitan dengan hal tersebut. Namun karena adanya kasus korupsi, pelaksanaan setelahnya pun menjadi tidak maksimal.

“Ini Perda ada, tapi penanganan penegakkan hukum jangan sampai menghambat. Nah apa yang sudah terjadi, kita rapihkan dari sistem dan pengawasannya. Kalau hanya Kejaksaan, itu tidak bisa. Kalau hanya DPRD, itu tidak bisa. Begitu juga dengan Pemprov sendiri, tidak akan bisa,” katanya.

Maka dari itu, Leo pun mendorong agar keberadaan Forkopimda dapat diperkuat dan dimaksimalkan, sehingga pelaksanaan pembangunan di Provinsi Banten dapat lebih baik lagi.

“Itu yang saya harapkan. Bukan hanya Forkopimda, tapi masyarakat juga selaku stakeholder. Jaman dulu raja-raja kita, untuk mengambil aspirasi itu di Alun-alun. Kenapa kita tidak lakukan? Kita duduk bersama, kita berdiskusi. Kenapa kita tidak kembali ke budaya lokal,” tegasnya.

Ketua DPRD Provinsi Banten, Andra Soni, menuturkan bahwa salah satu masukan yang diberikan oleh Forkipimda dalam penanganan kemiskinan dan pengangguran ialah membuka kerja sama dengan industri.

“Banten itu kan banyak industrinya. Tapi faktanya juga industri masih belum bisa menyerap tenaga kerja. Nah ini yang harus bisa dikomunikasikan. Karena permasalahan yang terjadi itu ketika ketersediaan tenaga kerja tidak match dengan kebutuhan industri,” tandasnya.
sedangkan soal penandatanganan Pakta Integritas, Andra Soni menyambut baik kegiatan tersebut. Politisi Gerindra tersebut menilai pakta integritas sebagai komitmen dan rambu-rambu bagi seluruh pimpinan dan anggota DPRD Banten, serta adanya rencana aksi untuk mewujudkan Provinsi Banten bebas KKN.

Sementara, Dalam sambutannya Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Leonard Eben Ezer menyampaikan beberapa hal penting terkait kebijakan hukum. Kejati Banten juga akan mendukung, mengawal dan mengamankan pembangunan daerah di Provinsi Banten.
Eben berharap kepada pihak terkait dan berkontribusi dalam pelaksanaan Program PEN dan pembangunan strategis daerah. “Tentu hal tersebut mustahil diwujudkan tanpa lima unsur, yaitu tranformasi, adaptif, inovatif, kolaboratif, dan inklusif. Dengan kelima elemen itu harus bersama-sama dilakukan oleh elemen dan unsur pemangku kepentingan di Provinsi Banten, khususnya hari ini dengan DPRD Banten sebagai wakil rakyat,” ujarnya.(ADV)